Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Menkop Puspayoga Lampaui Target Jokowi PDB Koperasi Capai 5,1 Persen Denpasar (Bali Post) Kinerja Menteri Koperasi dan UKM A.A. Gede Ngurah Puspayoga patut diapresiasi rakyat Indonesia. Selain melakukan reformasi total koperasi, dia juga mampu memenuhi dan melampaui target Presiden Jokowi dalam capaian Produk Domistik Bruto (PDB) Koperasi hingga 5,1 persen. Banyak hal yang dilakukan pemerintah dalam mereformasi total koperasi seiring era revolusi industri 4.0. Reformasi total dilakukan berupa reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan koperasi. Untuk reorientasi koperasi yang ada di Indonesia tidak hanya jumlah tetapi koperasi yang berkualitas. ‘’Jadi yang diutamakan bukan banyaknya koperasi, tapi bagaimana mewujudkan koperasi yang berkualitas,’’ tegas Puspayoga pada puncak peringatan HUT ke-72 Koperasi di Lapangan Lumintang, Denpasar, Sabtu (27/7) kemarin.
Koperasi berkualitas dan berteknologi inilah yang menjadi tema HUT ke-72 Koperasi tahun ini ‘‘Reformasi Total Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0’’. Ia melanjutkan untuk mereorientasi koperasi menjadi berkualitas dilakukan langkah rehabilitasi. Sejak 2014 hingga tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM telah membubarkan setidaknya 50.000 koperasi. ‘’Semangatnya bukan membubarkan tetapi menata, membuat database sehingga koperasi yang ada menjadi berkualitas. Ini
terbukti sudah banyak yang beromzet triliunan rupiah, dua koperasi masuk burza efek dan satu koperasi masuk sebagai koperasi terbaik di dunia. Dari 300 koperasi dunia masuk dalam ranking 94,’’ ujar Puspayoga. Langkah penataan kembali koperasi dan mengutamakan kualitas juga terlihat dari peningkatan Produk Domistik Bruto (PDB) Koperasi yang memenuhi bahkan melampaui target yang diberikan Presiden RI Jokowi. Hal. 11 Target 2020
BPM/wan
BERI KETERANGAN - Menteri Koperasi dan UKM A.A. Gede Ngurah Puspayoga didampingi Ketua DPRD Denpasar Gusti Ngurah Gede memberi keterangan kepada wartawan saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-72 Koperasi di Denpasar, Sabtu (27/7) kemarin.
Di Bali
600 Koperasi Tak Sehat, 150 Segera Dibubarkan Menteri Koperasi dan UKM A.A. Gede Ngurah Puspayoga dalam perayaan puncak HUT ke-72 Koperasi, Sabtu (27/7) kemarin mengatakan, dalam melakukan reformasi total koperasi, yang dilakukan adalah membentuk koperasi berkualitas dan tidak me-
lihat kuantitas. Mengenai hal ini, Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan rehabilitasi terhadap koperasi yang ada. Saat ini dari 4.964 koperasi yang ada di Bali, sekitar 600 koperasi masuk dalam kategori tak sehat. Rencananya dari 600 ini, akan dibubarkan sebanyak
150 koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra, Sabtu (27/7) kemarin mengatakan, dalam melakukan reformasi total koperasi, hal yang harus dilakukan adalah melakukan rehabilitasi koperasi yang ada. Khu-
susnya untuk koperasi tidak aktif diberikan pendampingan dan bimbingan sehingga secara internal koperasi didorong untuk kuat, kembali maju dan berkeinginan menjadi koperasi yang sehat. Hal. 11 Dua Tahun
Anak Sengaja Ditelantarkan Kado Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli lalu membuat sejumlah pejabat kaget, lantaran Dinas Sosial Provinsi Bali mencatat sedikitnya 3.000 anak telantar di Bali dengan berbagai latar belakang. Angka ini bisa lebih besar di lapangan karena cenderung tak dilaporkan. Ini artinya anak-anak tak menikmati masa bermain dengan baik dan kehidupan yang layak lainnya. Faktor anak telantar terbanyak di Bali karena ekonomi. Oleh karena itu anak ditelantarkan, berarti mereka tidak mendapatkan hak pendidikan mental dari orangtuanya. Ketua Yayasan Lentera Anak Bali (LAB) Dr. dr. AA Sri Wahyuni, Sp.KJ. menjelaskan, kriteria anak telantar yaitu kedua orangtua tidak mampu memberikan pengasuhan pada anak karena ketidakmampuan secara fisik, material, mental (sakit, gangguan mental), dan juga karena anak sengaja ditelantarkan orangtuanya. Kriteria lainnya yaitu anak tidak diberikan hak-haknya sebagai seorang anak, misalnya hak paling dasar yaitu identitas diri, perumahan, makanan, pakaian dan pendidikan. Selain itu anak juga tidak diberikan hak pendidikan mental dari orangtuanya. Kasus terbanyak yang terjadi di Bali yaitu anak sengaja ditelantarkan karena dieksploitasi. Juga
Bantuan Pemerintah Masih Kecil DI Kabupaten Karangasem terdapat puluhan anak telantar. Mereka telantar karena tidak memiliki orang tua kandung setelah ditinggalkan meninggal. Saat ini mereka diasuh oleh keluarga terdekat. Namun, anggaran yang diberikan pemerintah lewat dana APBD masih tergolong kecil sehingga bantuan yang diterima juga menyesuaikan. Kasi Anak Telantar dan Lanjut Usia Dinas Sosial Karangasem I Dewa Agung Ayu Dewi mengungkapkan, kasus anak telantar di Karangasem memang masih tetap ada. Tidak hanya di Karangasem, di kabupten kota di Bali juga kasus anak telantar masih ada. “Untuk di Karangasem sendiri jumlah anak telantar tidak terlalu tinggi. Kalau dilihat jumlahnya hanya mencapai 60 orang,” ujarnya.
dipekerjakan di usia muda dengan menyuruhnya mengemis dan bekerja di daerah berisiko seperti di tempat pelacuran, daerah pengeboran minyak yang sangat berisiko bagi anakanak. Dengan mengeksploitasinya, anak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan masa bermain. Kriteria penelantaran yang lain, yaitu anak menjadi korban perceraian dari orangtuanya sehingga anak dalam status quo. Ibu dan ayah seperti mengajak anaknya tersebut secara tidak sungguh-sungguh. Hal. 11 Kebutuhan Dasar
ANAK-ANAK - Sejumlah anak-anak mengais rezeki menjual jasa sebagai tukang suwun di areal Pasar Badung, Sabtu (27/7) kemarin.
Mengintip Sekolah Ramah Anak Tingkat Nasional
Penuh Ekstra Ajeg Bali Tanpa Praktik Kekerasan Masyarakat Bali patut berbangga memiliki SMP Dwijendra Denpasar. Selain dikenal sebagai sekolah berbasiskan agama Hindu dan budaya Bali, sekolah ini ditetapkan pemerintah pusat sebagai sekolah pertama di Bali yang meraih predikat sekolah ramah anak tingkat nasional. Apa saja keunggulannya?
BPM/dok
RAMAH ANAK - Putri Koster didampingi Kasek Ni Wayan Nadi Supartini saat meninjau siswa sekolah ramah anak SMP Dwijendra Denpasar ''majejahitan''.
ATAS prestasi tersebut, SMP Dwijendra kini menjadi objek wisata pendidikan untuk program sekolah ramah anak. Komisi VIII DPR-RI dipimpin Dr. Sodik Mudjahid dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Koster pun bangga memiliki sekolah ini. Keduanya menilai SMP Dwijendra Denpasar wajar meraih predikat ini lantaran ketika menginjak kaki di sekolah ini mereka su-
dah menemukan suasana yang berbeda, yakni kompetensi ajeg Balinya. Siswa sekolah ini sangat piawai dalam magender wayang, ngerindik, manabuh, tari, yoga hingga yek-yel sekolah ramah anak. Tim juga disuguhkan atraksi nyurat aksara Bali dalam bentuk tradisi dan komputer, serta berdialog di radio komunitas SMP Dwijendra. Hal. 11 Penuhi Syarat
Ayu Dewi menambahkan, anak yang telantar ini tidak memiliki orang tua. Pasalnya, orang tua kandung mereka sudah meninggal dunia. Untuk saat ini anak-anak yang telantar ini diasuh oleh keluarga yang lainnya. “Ada pamannya yang mengasuh mereka sebagai pengganti orang tua mereka yang sudah tidak ada. Tapi ada beberapa anak berada di panti asuhan. karena mereka masih memerlukan pengasuh,” katanya. Dia menambahkan, selama ini pihaknya telah melakukan berbagai terobosan untuk memperhatikan anak-anak yang telantar ini. Jelas dia, pihaknya setiap tahun menyalurkan bantuan kepada anak-anak telantar berupa peralatan sekolah termasuk paket sembako. Hal. 11 Tidak Serentak
Sejumlah Anak PA Tak Miliki Dokumen yang Jelas ANAK-ANAK telantar berdasarkan UU harus dipelihara negara. Memelihara anak telantar ini salah satunya melalui panti asuhan (PA), kemudian diberikan dana untuk memelihara anakanak tersebut. Namun dalam praktiknya, panti asuhan terkadang berjalan tidak sesuai koridornya memberikan pengasuhan alternatif. Bagian Divisi Hukum dan Advokasi Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali Ni Luh Gede Yastini, S.H. mengungkapkan, beberapa kasus yang pernah ditangani KPPAD Bali, salah satu panti asuhan di Kota Denpasar berhadapan dengan persoalan hukum karena oknum pengurus panti melakukan kekerasan seksual terhadap anak asuhnya. Kasusnya pun telah menyentuh ranah hukum. Namun pascaberhadapan dengan kasus, panti tersebut
dikatakan melakukan perpanjang izin melalui Dinas Sosial. Adanya kasus dalam panti seperti ini menurut Yastini, Dinsos harus lebih selektif dan mengawasi secara ketat panti asuhan yang ada, agar anakanak tidak menjadi korban. Selain itu, yang menjadi atensinya adalah 70 persen anak-anak panti asuhan di Bali berasal dari luar Bali. Menurutnya kondisi ini memprihatinkan karena anakanak tersebut akan tumbuh tercerabut dari akar budayanya. “Anak- anak yang sekarang ada di Bali banyak juga dari luar Bali,” ungkapnya, Jumat (26/7) lalu. Menurutnya, proses yang harus dilakukan untuk membawa anak keluar dari daerah asalnya adalah harus mendapat surat rekomendasi dari dinas sosial asal anak tersebut. Hal. 11 Ikuti Aturan