Edisi 28 Mei 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 268 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

minggu Pon, 28 mei 2017

@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

OTT Jual Beli Opini WTP

Irjen Kemendes dan Auditor BPK Tersangka

BPM/edi

KETAT- Mobil yang membawa Corby dijaga ketat aparat kepolisian saat menuju kantor Bapas Denpasar.

Bebas Murni

Corby Pakai Kerudung Dideportasi

Denpasar (Bali Post) Bebasnya ratu mariyuana, Schapelle Leigh Corby, Sabtu (27/5) petang kemarin, mendapatkan pengamanan yang ekstraketat dari

aparat kepolisian pimpinan Kapolresta Kombes Hadi Purnomo. Seluruh awak media yang sudah menunggu sejak pagi di area Balai Pemasyarakatan di Jalan Ken Arok,

Denpasar, diminta keluar oleh Kapolsek Denpasar Barat Kompol Gede Sumena. Hal. 19 Media Protes

Jakarta (Bali Post) Dugaan jual-beli opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai terbukti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito sebagai tersangka.

Penetapan tersangka merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi jual beli predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 dari BPK. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan 1 x 24 jam terhadap tujuh orang yang diamankan pasca-OTT, penyidik KPK menetapkan empat orang tersangka baik dari Kemendes maupun BPK. Hal. 19 Tahap Penyidikan

Mendes Terkejut

Jakarta (Bali Post) Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan menghormati proses hukum kasus suap auditornya atas pemberian opini WTP. “BPK mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap pegawai BPK yang sedang diproses oleh KPK dalam peristiwa operasi tangkap tangan,” kata Moermahadi. Ia juga memastikan akan menentukan langkah lanjutan terhadap auditor berinisial ALS dan pegawai eselon I berinsial RS yang ditetapkan sebagai tersangla. Hal. 19 Proses Hukum

Banyak Terima Remisi

PERJALANAN Schapelle Leigh Corby hingga di Bali cukup panjang dan berliku. Wanita yang sempat mengenyam pendididikan kecantikan di Australia itu, ditangkap petugas bea cukai atas dasar kepemilikan 4,2 kg mariyuana. Dia ditangkap di Bandara Ngurah Rai, pada 8 Oktober 2004. Barang terlarang seberat 4,2 kg mariyuana ditemukan dalam tas Corby. Atas penangkapan itu, media lokal dan asing menjadi heboh. Perjalanan sidangnya terus diliput. Bahkan di siarkan secara live oleh media asing. Corby yang kala itu didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Haposan Sihombing dan Erwin Siregar, dalam sidang di PN Denpasar, pada 27 Mei 2005 divonis bersalah dan dihukum 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta. Hal. 19 Upaya Banding

BPM/edi

Lebihi Kuota, Kasek Diganjar Sanksi

BAPAS - Ratu Mariyuwana, Corby, Sabtu (27/5) kemarin, mendatangi kantor Bapas Denpasar sebelum dideportasi menuju Australia.

BPM/ade

UANG - Penyidik KPK disaksikan Ketua KPK Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif memperlihatkan barang bukti uang hasil OTT, Sabtu (27/5) kemarin.

PPDB Membingungkan

Jalur Lingkungan Lokal Bias Tafsir

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 berlangsung dalan waktu dekat ini. Menghadapi program tahunan ini, aturan penerimaan sudah disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara ketat lewat Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Aturan baru ini mensyaratkan sekolah hanya diperkenankan menerima siswa sesuai kuota. Jika melanggar, sanski pidana siap menanti. Aturan ini pun diterapkan di Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng, Gede Suyasa, menjelaskan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pendidikan hanya ada pada jenjang SD dan SMP. Khusus untuk penerimaan peserta didik baru tahun ini, mekanismenya berbeda dengan sebelumnya, yakni 90 persen ditentukan berdasarkan zonasi dari total kuota yang dibuka. ‘’Penerimaan akan mempertimbangkan jarak terdekat rumah mereka dengan sekolah,’’ jelasnya, belum lama ini. Birokrat asal Tejakula ini menyebutkan jarak dari rumah ke sekolah untuk jenjang SD adalah 3 kilometer dan SMP adalah 6 kilometer. Jika banyak yang tinggal kurang dari batas maksimal, maka kembali dilakukan seleksi yang terdekat. Demikian juga sebaliknya. Ketentuan jarak ini bertujuan untuk meratakan jumlah siswa di seluruh sekolah. ‘’Selama ini ada sekolah yang siswanya banyak. Jadinya overkapasitas dan terpaksa menambah ruang kelas baru. Dengan adanya aturan ini, ke depan jumlah siswa setiap sekolah akan merata,’’ ungkapnya. Hal. 19 Jalur Prestasi

Sejak urusan SMA dan SMK diserahkan ke Pemprov Bali, pola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ikut mengalami perubahan. Hal ini memunculkan kebingungan bagi masyarakat mulai dari sistem hingga kuota. DINAS Pendidikan Provinsi Bali telah menetapkan 4 jalur PPDB SMA/SMK negeri yakni jalur lingkungan lokal, jalur prestasi, jalur keluarga miskin, inklusi, dan kesetaraan, serta jalur reguler. Nah, jalur lingkungan sosial ini akan memunculkan bias tafsir. Apa yang dipakai ukuran memprioritaskan menerima siswa dari lingkungan terdekat, jarak atau faktor lainnya. Sementara lokasi sekolah sering tak merata di semua

kecamatan. Kabid SMP Disdikpora Kota Denpasar Drs. I Wayan Supartha, M.Pd. mengaku adanya potensi bias tafsir tersebut. Apalagi di Denpasar SMA dan SMA negeri numplek di Danin Puri Kangin. Makanya dia menegaskan utuk PPDB SMP yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota tak memakai pola lingkungan sosial. Hal. 19 Jangan Memilih Satu

Sistem Perekrutan Belum Ideal

PPDB - Calon siswa tampak tegang melihat pengumuman PPDB tahun lalu.

BPM/dok

PERUBAHAN sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK yang terjadi terusmenerus berubah merupakan salah satu indikator dari belum ditemukannya suatu sistem perekrutan yang dianggap ideal. Apalagi begitu urusan SMA dan SMK diserahkan ke Pemerintah Provonsi Bali, mulai ada perubahan aturan dengan pola penduduk lokal. ‘’Maksud dari tiap sistem tentu baik, minimal menurut pihak

yang merancang dan memberlakukan sistem tersebut. Namun, persoalannya adalah perubahan terus-menerus ini, tanpa ada sosialisasi dan diseminasi yang baik, maka yang muncul bukannya pujian terhadap sistem baru itu tetapi justru perasaan bingung akan kesimpangsiuran informasi,’’ ungkap pengamat pendidikan Dr. I.B. Radendra Suastama, S.H., M.H. Hal. 19 Hasil Kajian

Pembatasan Kuota PPDB

Demi Pemerataan Siswa di Sekolah Negeri dan Swasta

BPM/dok

DAFTAR - PPDB belum dimulai namun sejumlah siswa sudah mendaftar di sejumlah sekolah swasta.

Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SMA/SMK tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengigat kini kewenangan SMA/SMK berada di provinsi, maka PPDB tahun ini dibatasi dengan kuota sesuai daya tampung masing-masing sekolah.

SELAIN itu, sekolah SMA/SMK juga bagus tidak lagi diperkenankan melaksanakan kegiatan belajar mengajar bouble shift (kelas pagi dan sore). Sementara kuota siswa tiap kelas dibatasi 36 orang. Hal ini bisa menguntungkan sekolah swasta. Atas kebijakan tersebut, Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar Dr. Drs. M.S. Chandra Jaya, M.Hum. dan Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S. mengatakan mendukung aturan baru tersebut. Menurut Chandra Jaya, selain untuk kemandirian sekolah negeri serta mutu pendidikan juga demi pemerataan

penyebaran siswa sekolah negeri dan swasta. Chandra Jaya yang juga Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali ini mengatakan sudah saatnya pemerintah peduli dengan sekolah swasta. Di luar Denpasar banyak anggotanya gulung tikar karena kering siswa. Dengan kebijakan ini ia yakin sekolah swasta yang berperan paling banyak di dunia pendidikan makin diberdayakan. Bagus Ketut Lodji menekankan pentingnya aturan ini ditegakkan secara benar. Hal. 19 Paling Depan

Bagus Ketut Lodji

Chandra Jaya


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.