Edisi 27 November 2015 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 101 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost

jumat kliwon, 27 november 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

BHAKTI PAKELEM AGUNG SEGARA RUPEK

Bali Post/wan

SEGARA RUPEK - Bhakti Pakelem Agung dilaksanakan Kamis (26/11) kemarin di Segara Rupek, Gerokgak, Buleleng. Upacara yang berlokasi di wilayah pantai Desa Sumberkelampok ini merupakan rangkaian bhakti pakalem agung yang telah dilaksanakan krama Bali di empat danau di Bali; Danau Batur, Beratan, Tamblingan dan Danau Buyan serta di puncak Gunung Agung. Upacara ini sebagai wujud panyejeg jagat Bali menuju Bali ajeg pulina jagaditha serta kerahayuan jagat Indonesia. Sebelumnya Manggala Karya Dewa Made Beratha yang juga Gubernur Bali periode 1998-2003 dan 2003-2008 bersama Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya, Pangdam IX/Udayana tahun 2012-2014, mempersiapkan padagingan bhakti pakelem di Pura Segara Rupek. Upacara ini dihadiri ratusan krama Bali, anggota DPD-RI Gede Pasek Suardika, pendiri Yayasan Karang Lestari Desa Pemuteran I Gusti Agung Prana, perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota di Bali, dan sejumlah bendesa adat. Sang yajemana upacara pakelem agung Ida Mpu Budha Maharsi Alit Parama Daksa dari Geria Agung Budha Salahin, Bangli.

KPK Mulai Garap Petral

Seminar Kebijakan Fiskal

Dua Tantangan APBN

APBN ke depan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah reformasi penerimaan negara untuk mengatasi ruang fiskal yang terbatas. Untuk itu, diperlukan upaya ekstra menggali sumber potensi penerimaan. Kemudian, melakukan shifting sumber penerimaan dari penerimaan yang berbasis sumber daya alam ke pajak. Demikian penegasan Direktur Penyusunan APBN Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D. pada seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Bali, Kamis (26/11) kemarin, di Sanur. Seminar diselenggarakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Seminar mengangkat tema “Penguatan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Bali”. Hal. 19 Dana Desa

Bali Post/edi

SEMINAR - Direktur Jenderal Perbendaharaan Dr. Marwanto Harjowiryono membuka Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Bali, di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kamis (26/11) kemarin.

Jelang Sidang Novanto

Empat Fraksi Rombak Anggota di MKD

Jakarta (Bali Post) – Empat fraksi di DPR-RI mengganti anggotanya yang menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk sementara waktu. Perombokan ini dalam rangka penuntasan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Empat fraksi itu; Golkar, Demokrat, PAN dan PDI-P. Fraksi Golkar mengganti tiga anggotanya di MKD berdasarkan pada keputusan DPP Partai Golkar. Tiga anggota MKD dari Golkar yang diganti adalah Dadang Muchtar, Budi Supriyanto dan Hardisoesilo. Ketiganya digantikan oleh Ridwan Bae, Adies Kadir dan Kahar Muzakir. Hal. 19 Kehendak Partai

Jakarta (Bali Post) – KPK mulai melakukan penyelidikan berdasarkan hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dalam pengadaan minyak pada 20122014. “Sudah lidik (penyelidikan), belum bisa disampaikan, karena risikonya akan menjadi besar pada tahap ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Kamis (26/11) kemarin. PT Pertamina (Persero) sudah menyerahkan audit perusahaan tersebut pada Jumat (13/11) karena KPK meminta salinan hasil audit tersebut. “Masih dalam proses pendalaman,” tambah Indriyanto singkat. Menurut temuan lembaga auditor Kordha Mentha yang mengaudit Petral, jaringan mafia migas telah menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar dolar AS selama tiga tahun. Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya sudah mengatakan bahwa potensi pelanggaran hukum dari audit itu akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Sudirman juga mengaku

bahwa hasil audit tersebut juga akan dijelaskan kepada Presiden Joko Widodo. Sudirman juga menjelaskan bahwa ada pihak ketiga di luar bagian manajemen Petral dan Pertamina yang ikut campur dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak (BBM), mulai dari mengatur tender dengan harga perhitungan sendiri, menggunakan instrumen karyawan dan manajemen Petral saat melancarkan aksi. Hal. 19 Harga Optimal

’’…bahwa ada pihak ketiga di luar bagian manajemen Petral dan Pertamina yang ikut campur dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak (BBM), mulai dari mengatur tender dengan harga perhitungan sendiri, menggunakan instrumen karyawan dan manajemen Petral saat melancarkan aksi.’’ Sudirman Said Menteri ESDM

Freeport Harus Ikuti Aturan

Jakarta (Bali Post) Mantan Juru Bicara Presiden Abdrrahman Wahid (Gus Dur) Adhie Massardi mengungkapkan, sejak masa pemerintahan Gus Dur, Freeport berupaya mengulurulur renegosiasi.”Kontrak karya sebelumnya penuh penyimpangan,” kata Adhie dalam diskusi ‘’Freeport Gate’’ di Gedung DPR, Kamis (26/11) kemarin. Adhie mengaku heran dengan para pihak pembela Freeport yang menyatakan bahwa kalau tanpa Freeport, Indonesia akan kolaps atau bangkrut. Padahal pemasukan negara dari perusahaan asing ini hanya 7 – 8 miliar dolar AS. Pengamat ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati, menegaskan Freeport harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Karena prasyarat investasi pertambangan siapa pun harus membangun smelter dan kalau menolak harus keluar dari negara ini. “Juga kasus Setya Novanto, harus diproses sesuai mekanisme hukum. Jangan hanya hiruk-pikuk politik di media, karena hal itu justru merugikan NKRI dan rakyat. Jangan sampai dengan hiruk-pikuk itu, justru Freeport mengambil keuntungan,” katanya. Dia mengingatkan, memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ada kepentingan negara-negara maju, yang masing-masing memiliki strategi pasar untuk memenangkan pertarungan. “Lalu, mau dibawa ke mana NKRI ini? Maka Indonesia perlu bersatu untuk mengoptimalkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat, khususnya Papua,” imbuhnya. Diminta Mundur Sementara itu, sejumlah anggota Komisi II DPR-RI yang merupakan sejawat dari Setya Novanto memintanya untuk mundur dari jabatannya saat ini sebagai Ketua DPR. “Memang sekarang ini ada desakan dari temanteman di dewan meminta Setya Novanto mundur dulu dari jabatannya itu,” kata Luthfi Andi Mutty di Makassar, Kamis kemarin. Ia secara tegas meminta kepada sejawatnya itu untuk mundur dulu dari jabatannya sebagai Ketua DPR agar tidak mengganggu kerja-kerja di dewan. Hal. 19 Bersifat Sementara

Bali Post/ade

DEMO FREEPORT - Sejumlah demonstran yang tergabung dalam Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Freeport Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/11) kemarin. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan kontrak karya dengan PT Freeport.

Empat Penyimpangan Pansel KPK

Bali Post/ant

KORBAN TERTIMBUN - Sejumlah petugas dari tim gabungan melakukan upaya pencarian terhadap satu korban yang tertimbun tanah longsor di Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (26/11) kemarin. Hujan deras yang mengguyur lokasi tersebut mengakibatkan longsor yang menghancurkan apotek, rumah makan, mushola dan rumah milik warga.

Jakarta (Bali Post) – Komisi III DPR telah memutuskan menunda mengambil keputusan soal Capim KPK. Ini dikarenakan ada perbedaan pandang antaranggota fraksi, utamanya terkait unsur kejaksaan. Demikian alasan yang disampaikan Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (BP, 26/11). Sementara itu, anggota Komisi III DPR-RI Masinton Pasaribu menyayangkan sikap Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK yang tidak menyampaikan secara terbuka mengenai adanya keterlibatan beberapa pihak dalam aktivitas mereka. “Misalnya, adanya keterlibatan salah seorang capim KPK dalam kegiatan Tim Pansel, adanya pelibatan pimpinan nonaktif KPK yang sedang menjalani proses hukum dalam pelaksanaan kegiatan road show

Tim Pansel KPK ke berbagai kota di Indonesia,” jelasnya. Kata dia, keterlibatan lembaga/ organisasi masyarakat sipil yang menjadi mitra Tim Pansel yang tidak pernah diumumkan ke publik. ‘’Serta penyelenggaraan kegiatan road show Tim Pansel KPK ke sepuluh kota yang ternyata difasilitasi dan dibiayai oleh LSM,’’ kata Masinton, Kamis kemarin. Ia mengatakan bahwa temuan itu merupakan hasil pendalaman saat rapat Komisi III DPR-RI dengan Tim Pansel Capim KPK selama empat hari. “Kami menyampaikan beberapa catatan kritis atas pelaksanaan tahapan proses seleksi Capim KPK yang diselenggarakan oleh Tim Pansel KPK dari mulai masa pendaftaran hingga dipilihnya delapan nama capim KPK. Aturan pelaksanaan

seleksi capim KPK yang sudah diatur secara ajeg dalam UU KPK seharusnya dipatuhi oleh Tim Pansel KPK sebagai panduan melakukan proses seleksi terhadap seluruh capim KPK yang mendaftar,” kata politisi PDI-P itu. Khususnya tentang persyaratan formal dan material yang diatur dalam UU 30 Tahun 2002 tentang KPK, sebagai landasan dasar bagi Tim Pansel KPK bekerja. “Tim Pansel KPK dalam melakukan proses seleksi capim KPK tidak boleh menafsirkan UU, melampaui UU, apalagi hingga menabrak UU. Khususnya UU KPK, karena hal itu bukan merupakan domain Tim Pansel KPK,” katanya. Kemudian masa pelaksanaan pendaftaran calon pimpinan KPK yang melampaui waktu yang seharusnya berlangsung 14 hari masa

kerja (Pasal 30 ayat 5 UU KPK). “Tidak adanya unsur jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum KPK (UU Tipikor, UU KPK, UU Kejaksaan). Beberapa capim KPK belum memenuhi pengalaman 15 tahun di bidangnya masing-masing. Bidang hukum, ekonomi, keuangan dan perbankan (Pasal 29 poin D UU KPK),” katanya. Selain itu, adanya pembidangan capim KPK yang tidak sesuai nomenklatur dalam pembidangan KPK (Pasal 26 ayat 2 UU KPK). “Adanya konflik kepentingan oleh capim KPK, di mana salah satu capim KPK dilibatkan sebagai narasumber dalam kegiatan tim pansel di Makassar. Proses tahapan kegiatan seleksi capim KPK belum memenuhi asas transparansi (Pasal 31 UU KPK),” kata Masinton. (kmb4/ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.