16 HALAMAN
NOMOR 70 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Perjuangkan Otoritas Khusus
Jangan Tunggu Bali Hancur
Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali jangan menunggu Bali hancur baru melakukan terobosan. Gagasan tokoh Bali untuk mengelola otoritas kepariwisataan mesti disikapi dengan cepat dan jernih. Daya tawar Bali kepada pemerintah pusat mestinya diperjuangkan di tahun politik ini. ‘’Pemimpin Bali harus berorientasi pada penyelamatan ruang, budaya dan manusia Bali, bukan sekadar mendapatkan keuntungan finansial. Saya berharap pemimpin Bali jangan sampai kehilangan mementum melakukan terobosan nyata. Sekarang saatnya menyatukan persepsi menjaga Bali dengan merumuskan otoritas kepariwisataan dan daya tawar Bali. Jangan menunggu Bali hancur baru berbuat,’’ saran Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Bali Ketut Gupta, Jumat (26/10) kemarin.
Penyelamatan ruang kini menjadi masalah serius bagi Bali. Menjaga Bali tak cukup dengan meminta dana perimbangan, namun langkah nyata dan berani dalam mengawal Bali. Ketut Gupta Ketua DPP Inkindo Bali
Pandangan ini menyikapi pernyataan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Wagub mengatakan, otoritas khusus bukan jawaban yang segera dilaksanakan terhadap kekacauan tata niaga pariwisata Bali. Hal. 15 Wilayah Lain
OTORITAS 1
KHUSUS
Pemerintah Ba li secara legal memiliki payung semua tata nia hukum yang ku ga pariwisata at untuk meng dari hulu hingg memang telah atur a hilir berbasis diakui dunia se budaya Bali ya jak zaman penja ng jahan Belanda
( Kita masih ing at Bali diberika n tawaran khus sebagai daerah us mengatur swatantra I, un pemerintahan tuk menjamin ajegnya budaya Bali)
2
Dengan otoritas khusus tersebu t Bali akan memi dalam menghasil liki potensi besa kan devisa dari FD r I (Foregin Direct Pendapatan FX da Investment LN), ri VO A da n pajak langsung dan penerimaan inv estasi mancaneg dana LN ditransa ara ksi lokal (melalui lembaga keuanga n lokal Bali)
3
SDM Bali seca ra tidak langs bangkit mening ung akan terp katkan kualita acu untuk s (karakter, ka sesuai tuntut pabilitas, kred an zaman now ibilitas dan tr yang pada gil ust) irannya mem buat Bali berja ya
Ada Kesungguhan ABRASI PANTAI DI BALI dan Keberanian Wilayah
Garis Pantai
Abrasi
OTORITAS khupenuh harapan 10 km langDenpasar 10 km baru, maka sus merupakan jakah ini sangat Asalkan km ada Badung 81 kmtepat. 12,1 lan lapang untuk kesungguhan dan keberanian 27,75 km yang Tabanan 36 km pemerataan pariwitulus untuk itu. 30,56 km Buleleng 127 km sata Bali. Di tengah Pengamat ekonomi 14 Viraguna km Jembrana 60 km giatnya pemerintah Bagoes Oka menyatakan 9 kmotoriGianyar 18 km pusat mengembangtas khusus pariwisata Balikmsangat 20,2 Klungkung 58,5 km kan ‘’10 Bali baru’’ mendesak.79,5 Jikakmtidak segera 31 kmdiusulKarangasem dan kepemimpinan kan maka akan hilang kesempatan garis pantai di Bali : 470 tata km niaga B a l i y a n Panjang g tersebut. Sebab, persoalan pariwisata Mengalami abrasiBali sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Seperti pariwisata murahan, persaingan yang tidak sehat/perang tarif, macet, sampah, dan ketimpangan pemerataan antarkabupaten. Sehingga kalau tidak dilakukan ‘’terobosan’’ sistematis, fokus dan terpadu menyelesaikan persoalan hulunya. Apalagi momen ini sangat tepat pascapertemuan tahunan IMF-WB. Hal. 15 Bali Baru
: 176,81 km
Otoritas Khusus Bukan Semata untuk Kemajuan Bali Pernyataan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bahwa belum saatnya Bali memperjuangkan otroritas khusus pariwisata, mendapat tanggapan sejumlah praktisi dan akademisi. Menurut mereka, kinilah saatnya kekhususan itu diperjuangkan. Sebab, otoritas khusus bukan hanya untuk kepentingan Bali, tetapi kepentingan nasional. Apabila Bali terkelola secara baik, akan meningkatkan pamor pariwisata Indonesia. Ini tentu berdampak pada ‘’10 Bali baru’’ yang dikembangkan pemerintah. Jadi jangan berpikir otoritas khusus ini semata untuk Bali, tetapi untuk kemajuan NKRI. Praktisi pariwisata I Gusti Kade Heryadi Angligan mengatakan, otoritas khusus pengelolaan pariwisata sejalan dengan one island one management, yang merupakan cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Karena dengan otoritas khusus, Bali bisa mengelola sendiri pariwisatanya, sehingga ini bisa menjawab persoalan yang dialami Bali. Memperjuangkan otoritas khusus memang tidak mudah, seperti membalikkan telapak tanggan. Perlu lobi dan argumen yang kuat untuk mengajukan ke
pusat. Inilah momen yang tepat untuk Bali untuk mengajukannya. ‘’Harusnya sudah dari awal Bali mengajukan otoritas khusus. Menpar pun sudah membicarakan ini dengan Komisi X DPR-RI. Banyak juga yang menyambut positif,’’ ungkapnya. Sebab, hal itu bukan semata untuk kemajuan pariwisata Bali, tetapi akan berdampak pada pariwisata secara nasional. Rektor Undiknas University Prof. Gede Sri Darma berpendapat, Bali harus segera memiliki otoritas khusus pariwi-
sata. ‘’Bali menjadi impian semua orang. Kita mesti harus sifting, artinya bergeser dari titik koordinat yang lama menuju ke titik koordinat yang baru. Banyak orang yang tidak mau bergerak karena berada pada zona nyaman,’’ ujarnya. Sri Darma menambahkan, otoritas khusus merupakan langkah penyelamatan Bali ke depan. Jika tidak segera dilakukan maka akan semakin sulit diwujudkan. Hal. 15 Kajian Cermat