Edisi Selasa 27 Agustus 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

16 HALAMAN

NOMOR 10 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa wage, 27 Agustus 2019

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Munculkan Lebih Banyak ‘’Startup’’

Warung Madu Disegel

Tari Makepung Diiringi Jegog

Dalam lima tahun ada 1.350 startup di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain, Iran, 2004-2014 hanya menghasilkan seribu startup. Itu artinya Indonesia masih lebih unggul karena dalam lima tahun saja sudah bisa menghasilkan lebih dari seribu startup.

Satpol PP Kabupaten Badung akhirnya menyegel Warung Madu di Desa Sedang, Abiansemal. Penutupan warung remang-remang ini menyusul adanya kericuhan yang dilakukan oleh pelajar SMA hingga menimbulkan korban jiwa.

Tari kreasi Makepung sering dipentaskan diiringi gamelan Jegog. Dalam berbagai acara kesenian maupun pentas seni, tari yang menggambarkan tradisi Makepung ini kembali digalakkan. Tari kreasi ciptaan almarhum I Ketut Suwentra atau yang lebih dikenal Pekak Jegog ini muncul pertama tahun 1984. Tari kreasi ini mencerminkan budaya agraris di Jembrana khususnya atraksi Makepung.

BADUNG | HAL. 3

DENPASAR | HAL.2

JEMBRANA | HAL. 10

AKADEMISI DUKUNG LANGKAH GUBERNUR KOSTER

LANGKAH Gubernur Wayan Koster menghentikan proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa diapresiasi sejumlah akademisi. Mereka itu: Prof. Dr.

Wayan Windia M.A., Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra dan Prof. Dr. I Made Surada. Mereka menilai kebijakan Gubernur merupakan langkah tepat dan berani dalam penyelamatan alam Bali. Guru Besar IHDN Denpasar Prof. Dr. I Made Surada, M.A. menyatakan penghentian pengurukan wilayah laut yang telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektar serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran adalah langkah tegas yang secara nyata ‘’berani’’ diputuskan oleh seorang pemimpin Bali. Sebab, di dalam kehidupan orang Bali mengenal slogan ‘’Seken, Saja, Bani’’. Saat

ini slogan tersebut telah dilaksanakan oleh Gubernur Koster yang berani menghentikan proyek reklamasi di areal Pelabuhan Benoa. ‘’Slogan orang Bali Seken, Saja, Bani telah dilaksanakan oleh Pak Koster. Gubernur telah berani secara tegas menghentikan proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa. Itu pertanggungjawaban beliau selaku umat dan ketegasan beliau selaku pemimpin untuk membuat Bali ini menjadi kuat dan utuh kembali sesuai dengan kejatiannya,’’ ujar Wakil Rektor I IHDN Denpasar, Senin (26/8) kemarin. Dijelaskan, dalam agama Hindu laut merupakan tempat yang disucikan dan disakralkan, sehingga dimasukkan dalam program ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Karena disucikan, seharusnya keberadaan laut tidak boleh diutak-atik

dengan alasan dan tujuan apa pun. Sebab, apabila keseimbangan laut terganggu, maka akan menimbulkan dampak secara sekala dan niskala. Sementara itu, sikap Gubernur juga diapresiasi Prof. Dr. Wayan Windia. Kepala Pusat Penelitian Subak Universitas udayana ini mengatakan, penghentian reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa menunjukkan konsistensinya seorang pemimpin yang mengabdikan diri untuk kepentingan Bali. Sebab, visinya ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ juga mengandung makna menjaga kelestarian dan kesucian alam Bali. Kata Windia, pembangunan di Bali Selatan memang sudah seharusnya dimoratorium. Lalu geser ke lokasi lain. Ketimpangan regional adalah penyakit yang kini masih menggerogoti Bali. Oleh karena itu jan-

gan semua pembangunan numplek di selatan. ‘’Gubernur Koster memang hebat sekali. Tidak ada demo-demo yang menentang, tiba-tiba saja Pak Gub mengambil keputusan yang keras dan tegas. Berbeda dengan kasus Teluk Benoa. Ramai sekali tantangan dari para LSM di Bali. Ini pertanda bahwa Gubernur Koster selalu awas terhadap Bali. Pak Gub menunjukkan concern-nya pada alam Bali, manusia Bali dan budaya Bali,’’ tegasnya. Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, Guru Besar Hukum Ekonomi Internasional Universitas Udayana, mengatakan sikap Gubernur melalui Surat Gubernur No. 660.1 merupakan sikap yang konsisten dengan amanat konstitusi, UU HAM, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lingkungan hidup, tata ruang, dan RPJP. Setiap pembangunan/

Ida Bagus Wyasa Putra

Wayan Windia

pengembangan kawasan di Bali oleh setiap pemangku kepentingan perlu memperhatikan minimal 4 syarat: ekonomi, ekologi, religi, estetika. Karena keempatnya menyangkut hak asasi manusia masyarakat Bali yang dipayungi konstitusi dan UU HAM, serta kepentingan nasional negara

dalam rangka pengembanan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Mudah-mudahan semua pihak memiliki komitmen yang sama dalam menjaga Bali demi keberlanjutan posisi dan fungsi Bali sebagai salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. (kmb)

Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota

Di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara PRESIDEN Joko Widodo mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal bagi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia. Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun belakangan, Presiden menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru. ‘’Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,’’ ujarnya di Istana Negara, Senin (26/8) kemarin. Dalam siaran Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menyebutkan, ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. ‘’Satu, risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor,’’ ucapnya. Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Hal itu menjadi alasan kedua pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pem-

bangunan ibu kota baru yang memang bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke Indonesia Timur. Ketiga, lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang. ‘’Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda,’’ tuturnya. Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektar juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut. ‘’Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang

relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar,’’ kata Presiden. Ia juga menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota merupakan sebuah gagasan yang telah lahir sejak lama, bahkan sejak era Presiden pertama Indonesia Soekarno. ‘’Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,’’ ujarnya. Pemindahan ibu kota negara dipandang sebagai sesuatu yang sudah sangat mendesak. DKI Jakarta, kata Presiden, sudah menanggung banyak beban

yang teramat berat. ‘’Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Juga (menanggung beban) bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia,’’ ucapnya. Selain itu, Kepala Negara juga memandang bahwa ibu kota baru negara sudah selayaknya berada di luar Pulau Jawa. Kepadatan penduduk Indonesia yang lebih dari separuhnya terpusat di Pulau Jawa juga menambah beban bagi Pulau Jawa. ‘’Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,’’ tutur Presiden. (kmb)

Pelindo Stop Sementara

Bali Post/edi

MANGROVE - Vice President Corporate Communication Pelindo III Wilis Aji Wiranata menunjukkan lokasi penanamam kembali pascamatinya mangrove akibat proses reklamasi.

Harian Bisnis Bali Terganjal Efisiensi Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) telah turun menjadi 5,50 persen. Kebijakan ini disertai harapan agar suku bunga kredit menjadi single digit. Namun harapan ini masih jauh panggang dari api. Sebab, merealisasi single digit tersebut masih terganjal tidak efisiennya lembaga keuangan di Indonesia hingga saat ini.

www.bisnisbali.com

Denpasar (Bali Post) PT Pelindo III (Persero), Senin (26/8) kemarin menghentikan sementara seluruh aktivitas pengerjaan pengembangan Pelabuham Benoa. Keputusan ini diambil setelah Gubernur Bali Wayan Koster melayangkan surat resmi pada 22 Agustus 2019, yang meminta agar reklamasi terkait pengembangan Pelabuhan Benoa dihentikan. Sebab, adanya dampak lingkungan yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya seluas 17 hektar berlokasi di timur laut lokasi Dumping II. Vice President Corporate Communication Pelindo III Wilis Aji Wiranata Senin kemarin, mengatakan semua rekomendasi dari surat tersebut akan diakomodir seluruhnya. Terkait surat tersebut, pihaknya menyampaikan terima kasih atas pengawasan dari pemerintah. Kalau memang ada kekurangan, tentu bisa dikomunikasikan dengan duduk bersama. ‘’Arahan tersebut akan kita jalankan. Per hari ini (Senin) kita stop project ini. Kami juga secara simultan menginformasikan

kepada seluruh operator kapal pesiar di dunia terkait project ini. Terkait kapal pesiar yang tertarik untuk berlayar ke Bali agar bisa di-rescedule,’’ pungkasnya. Ia memastikan Pelindo III akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat untuk mendesain pembangunan sesuai dengan harapan penduduk setempat. Sebab, pembangunan pelabuhan dilakukan untuk kepentingan warga Pulau Dewata. Terkait kawasan suci yang dikatakan dilabrak, pihaknya menyebut sudah melakukan komunikasi dengan desa adat. Bahkan sudah disepakati untuk membangun area pamelastian seluas satu hektar. Ini sesuai dengan permintaan masyarakat setempat di tahun 2017. Hal. 15 Sejak 2017

Koster Berencana Panggil Pelindo III GUBERNUR Koster telah bersurat ke Pelindo III agar menghentikan kegiatan reklamasi di kawasan itu. Selain bersurat, Gubernur juga berencana memanggil pihak Pelindo III. Karena berdasarkan dokumen yang ada, reklamasi yang dilakukan Pelindo

III terhadap lahan 86 hektar, di antaranya dumping I seluas 38 hektar, dumping II seluas 47 hektar, tidak sesuai Amdal. Gubernur Koster juga meminta pemulihan kerusakan lingkungan agar secepatnya dilakukan. Bahkan, Gubernur Koster mengancam akan mempolisikan jika kegiatan penghentian reklamasi dan pemulihan tidak dilakukan. ‘’Kami bisa laporkan ke pihak berwajib kegiatan reklamasi tersebut,’’ katanya, Minggu (25/8) lalu. Langkah tegas Gubernur mendapat dukungan DPRD Bali. Wakil rakyat Bali ini telah mengeluarkan surat No.091.1/2692/DPRD. Surat ini ditandatangani langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan ditujukan untuk Gubernur Bali. Surat tertanggal 26 Agustus 2019 itu memuat tiga poin penting. Pertama, pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa disebut mengakibatkan rusaknya lingkungan serta kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem serta terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa. Kedua, proyek pengembangan tidak sesuai dengan visi daerah Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang mengandung makna ‘’menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala’’. Hal. 15 Solusi Terbaik


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.