Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Rumah Susun Solusi Alih Fungsi Lahan Denpasar (Bali Post) Alih fungsi di Bali semakin tinggi. Luas lahan pertanian yang beralih fungsi lebih banyak untuk permukiman yang dipicu perkembangan pariwisata. Belum lagi pertumbuhan penduduk yang tinggi di masa mendatang juga akan membutuhkan hunian yang makin banyak. Penyediaan rumah susun dipandang sebagai solusi. Namun rumah susun yang dibangun harus menyesuaikan dengan produk hukum dan arsitektur Bali. Salah satunya tidak melebihi ketinggian di atas 15 meter. Solusi alih fungsi lahan pertanian dengan pembangunan rumah susun ini disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Universi-
tas Udayana Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain di Sanur, beberapa waktu lalu. Menurut Rumawan, tuntutan tempat bermukim atau rumah pasti semakin tinggi. Di Denpasar saja jumlah penduduknya 1 juta. Sedangkan jumlah penduduk seluruh Bali lebih dari 4 juta. Terutama di sentra–sentra tempat pendidikan dan pusat industri atau tempat bekerja. Jika dikaitkan dengan visi Gubernur Bali yang pro-lingkungan, mestinya rencana perumahan yang dibangun harus mampu menekan alih fungsi lahan. Dengan menekan alih fungsi lahan, perumahan atau tempat bermukim itu mesti dirancang sesuai dengan tuntutan zaman. Penyedi-
aan rumah susun, menurut Rumawan, merupakan salah satu pilihan solusi. Tetapi, lanjut Rumawan, rusun yang dibangun tetap menjaga nilai budaya dan identitas–identitas budaya Bali yang mesti tampil di dalam nilai ruangnya. Nilai ruang ini harus memberikan kesempatan yang sepenuhpenuhnya kepada nuansa arsitektur tradisional Bali, masuk ke dalam susun rumah itu. Sehingga peranan bahan, ornamen, struktur dan bentuk mendapat tempat yang maksimum di dalam rusun yang diusulkan. Bali sebelumnya sudah menetapkan peraturan terkait tinggi bangunan tidak lebih dari 15 meter, sehingga rumah susun ini harus tunduk dengan perda itu. ‘’Sehingga rusun tidak lebih dari tiga atau maksimum empat lantai. Itu pun masih bisa ditambah dengan dua lantai ke bawah yang disebut dengan basement untuk fungsi–fungsi pendukung rumah itu,’’ imbuhnya. Selain itu, menurut Rumawan, harganya pun dapat ditekan dan seluruh komponen masyarakat yang tinggal d a n b e ke rja d i Bali dapat memiliki rumah di Bali.
menggodok rencana rumah susun. Progress pembangunan rumah susun terakhir berada di bidang hukum Pemprov Bali. Ketua DPD REI Bali Pande Agus Widura sebelumnya menyampaikan, untuk mendukung program sejuta rumah
dari Presiden Jokowi. REI juga sedang fokus menyasar market milenial. Ini didasarkan pengalaman sebelumnya, pembeli rumah 70 persen merupakan pembeli end user. Dari 70 persen tersebut, 40
persennya merupakan pembeli dari generasi milenial. Namun permasalahan yang dihadapi REI saat ini adalah tidak semua lahan di Bali dapat dibangun perumahan, terutama perumahan bersubsidi karena tingginya harga lahan di daerah–daerah tertentu seperti Denpasar, Badung dan Gianyar. Maka dari itu untuk dapat menekan harga lahan, salah satu
solusi yang ditawarkan REI adalah membuat rumah vertikal ke atas, sehingga lahan yang harganya cukup tinggi dapat dibangun rusun di Denpasar ataupun Badung dan Gianyar. Ini akan membuat para pekerja dapat menempuh jarak yang lebih dekat, sehingga rumah yang dibangun benar – benar efektif dan tepat guna. (kmb42)
Produk Hukum DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali sedang
Bupati Kudus Kena OTT KPK Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pimpinan daerah yang diduga terlibat tindak pidana jual-beli jabatan. Kali ini pimpinan daerah yang kena OTT adalah Bupati Kudus, Jawa Tengah Muhammad Tamzil. Bersama Tamzil diamankan pula delapan orang lainnya. ‘’KPK mengamankan total sembilan orang sampai saat ini. Mereka terdiri dari unsur kepala daerah, staf, ajudan bupati, serta calon kepala dinas setempat,’’ kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Jumat (26/7) kemarin. Sebelumnya, kata Basaria, KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan terhadap bukti-bukti awal sehingga KPK segera melakukan tindakan cepat. ‘’Dugaan pemberian suap ini terkait dengan pengisian jabatan di Kabupaten Kudus. Ada uang yang sudah diamankan oleh tim KPK yang masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan ini,’’ ungkap Basaria. Pihak-pihak yang diamankan tersebut, lanjutnya, segera dibawa ke kantor kepolisian setempat untuk proses lebih lanjut. ‘’Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, maka KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi,’’ kata Basaria. Pernah Dipenjara Tamzil baru menjabat 10 bulan sebagai Bupati Kudus. Sebelumnya Tamzil pernah menjabat di jabatan yang sama pada periode 2003-2008 dan kasus korupsi sempat menjeratnya. Pengadilan memvonis 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara. Kasus korupsi yang mengantarkannya ke jeruji besi terkait bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004. Setelah bebas dari penjara, Tamzil mengikuti kontestasi Pilbup Kudus 2018 dan berhasil terpilih. (ant)
TKN Dibubarkan Jakarta (Bali Post) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang merupakan tim pemenangan JokowiMa’ruf Amin, Jumat (26/7) kemarin secara resmi dibubarkan. Usainya kontestasi pilpres menjadi pertimbangan pembubaran. Meski TKN dibubarkan, KIK dipastikan akan tetap solid. Kepada seluruh tim TKN, Jokowi mengucapkan terima kasih atas kerja keras siang dan malam. ‘’Intinya tadi pembubaran TKN, evaluasi-evaluasi, intinya semuanya baik, semua baik,’’ kata Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat kemarin. Kerja tim TKN selama pelaksanaan pilpres dinilai sudah sangat baik. ‘’Manajemen bagus, pengaturan dari satu tempat ke tempat lain juga sangat rapi,’’ ujarnya. Jokowi yang memberikan pernyataan kepada wartawan, tidak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kerja keras dari tim TKN. Hal. 15 Tetap Solid
’’Ya, kita tetep bertemu TKN, meski sudah dibubarkan, bertemu dengan para sekjen, dengan ketua-ketua umum, kita kan mengatur kapan ketemunya. Kalau sudah sangat urgen 5 menit saja ditelepon kita ngumpul kok.’’ Joko Widodo
Pertemuan dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) dipastikan tidak membahas soal perubahan di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hal ini untuk membantah isu-isu yang menyatakan bahwa akan terjadi perubahan jumlah partai yang bergabung dalam KIK pascapembubaran TKN. Meski demikian, jika dinilai perlu, perubahan di koalisi dimungkinkan demi memperkuat kinerja pemer-
Bali Post/ant
PEMBUBARAN - Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo berfoto dengan sejumlah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) sebelum pertemuan di Jakarta, Jumat (26/7) kemarin. Agenda pertemuan membahas pembubaran TKN.
Tak Bahas Koalisi
intah. Soal tak dibahasnya soal koalisi dinyatakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko. Dia membantah acara pembubaran TKN di sebuah restoran Menteng, Jumat sore membahas koalisi. ‘’Konteksnya tadi bukan bicara koalisi, konteksnya bicara dengan TKN, beda lho ya antara tim kampanye nasional dengan koalisi. Dalam TKN melibatkan sekjen partai politik
pendukung, di situ juga ada organ tim kampanye nasional, jangan rancu,’’ kata Moeldoko. Acara yang dihadiri sejumlah tokoh tersebut hanya berisikan pembubaran dan evaluasi TKN. ‘’Hari ini khusus Presiden berbicara tentang tim kampanye nasional yang hari ini mulai dibubarkan udah sampai situ,’’ lanjutnya. Menurutnya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung terkait koalisi, bahkan mengenai
rencana mengumpulkan ketua partai politik belum disampaikan. ‘’Pak Jokowi belum mengumpulkan ketua partai politik secara keseluruhan. Nanti harus bagaimana tunggu saja sebentar,’’ ujarnya. Penambahan partai dalam koalisi masih dimungkinkan jika dinilai dapat memperkuat kinerja pemerintahan. ‘’Kalau bisa diperkuat lagi kenapa enggak, tapi intinya dengan yang ada itu sudah solid banget,’’ tambahnya. (ant)
Pelabuhan Sanur dan Tanah Ampo Segera Dituntaskan Denpasar (Bali Post) Pembangunan infrastruktur dua pelabuhan untuk menunjang pariwisata Bali segera dituntaskan masing-masing pelabuhan di kawasan Sanur dan Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem. Pelabuhan di kawasan Pantai Sanur untuk melayani tingginya minat wisatawan ke Nusa Penida. Sementara Tanah Ampo dikhususkan untuk melayani kapal pesiar. Selama ini pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo diketahui mangkrak bertahuntahun. Kepastian pembangunan dua pelabuhan tersebut didapatkan dari kunjungan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Bali, Jumat (26/7) kemarin. Budi meninjau sejumlah lokasi rencana pengembangan infrastruktur
penunjang pariwisata di Bali, mulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit, dan Pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem. ‘’Bali adalah tujuan utama wisata. Presiden ingin tempattempat wisata ini diberikan suatu dukungan agar turisturis itu mendapatkan suatu fasilitas yang baik,’’ ujarnya didampingi Gubernur Bali Wayan Koster saat meninjau rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar. Terkait rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit, lanjut Budi Karya, pembiayaannya didesain dengan skema APBN dan KPBU (Kerja Sama Pemer-
intah Badan Usaha). ‘’Kalau dikelola swasta diharapkan lebih profesional. Kita harapkan swasta yang bergabung punya pengalaman internasional. Kita ingin agar Bali punya standar internasional,’’ ujarnya. Pengembangan Pelabuhan Sanur diharapkan bisa meningkatkan angka kunjungan ke Nusa Penida, dari sekarang 1 juta menjadi 3 juta per tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar. Pola pembangunan yang sama juga akan dilakukan untuk Pelabuhan Tanah Ampo. Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan Pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem. ‘’Proyek ini memang kolaborasi antara pemda tingkat I, tingkat
II sama pusat. Untuk selanjutnya kita ingin lebih profesional. Oleh karenanya, kita akan kerja sama bersama swasta,’’ ujar Budi Karya Sumadi saat meninjau proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanah Ampo. Hal. 15 Pihak Swasta TINJAU-- Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Bali, Jumat (26/7). Budi didampingi Gubernur Bali Wayan Koster meninjau sejumlah lokasi rencana pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata salah satunya pelabuhan Tanah Ampo Karangasem. pariwisata di BaliM