Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
PDI PERJUANGAN - Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster bersama para ketua DPC PDI-P se-Bali usai rapat, Rabu (26/6) kemarin.
Ketua DPD dan DPC PDI-P Se-Bali Kembali Diusulkan Jadi Ketua di Wilayah Masing-masing
Denpasar (Bali Post) Prestasi dan kinerja PDI Perjuangan di Bali memenangkan pasangan JokowiMa’ruf Amin dengan perolehan suara 91,68 persen dan kemenangan PDI-P pada pemilu legislatif di semua kabupaten/kota di Bali, maka Ketua DPD PDI-P Bali dan seluruh Ketua DPC kabupaten/kota se-Bali mendapat dukungan untuk maju sebagai calon ketua di wilayahnya masing-masing. Ini merupakan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai, sesuai arahan dan hasil Rakernas ke-4 pada 19 Juni 2019 di Jakarta. Demikian terungkap pada rapat di Kantor DPD PDI-P Bali, Rabu (26/6) kemarin. Hadir pada rapat tersebut, Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster, Ketua DPC PDI-P kabupaten/
kota se-Bali serta Pengurus DPD dan DPC PDI-P. Rapat ini juga membahas persiapan pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan pada 8-11
Agustus 2019 di Bali. Terkait kongres, kata Koster, semua bersepakat untuk mendukung Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dalam
Kata Koster, dengan keputusan tersebut maka komposisi ketua DPD PDI Perjuangan Bali dan ketua DPC kabupaten/kota periode ini dipastikan sama untuk periode 2020-2025. Ini tidak lepas dari prestasi dan kinerja partai yang membuat pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang mutlak di Bali dengan perolehan suara 91,68 persen. ‘’Ketua DPD Bali dan ketua DPC kabupaten/kota seBali mendapat dukungan untuk maju sebagai calon ketua di wilayahnya masing-masing.
Ini merupakan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai, sesuai arahan dan hasil Rakernas IV pada tanggal 19 Juni 2019 di Jakarta,’’ ujar Wayan Koster. Menurut Koster, hal itu akan diputuskan pada saat konfercab dan konferda. Ia sendiri yang kembali didukung menjadi Ketua DPD PDI-P Bali mengaku siap maju lagi jika memang diberi kepercayaan. ‘’Di PDI P istilahnya penugasan. Tidak boleh mencalonkan diri, harus ada yang mengu-
sulkan,’’ imbuhnya. Sementara itu rapat di Kantor DPD PDI-P Bali, lanjut Koster, diikuti oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Bali dan Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota se-Bali serta pengurus DPD dan DPC partai. Utamanya membahas persiapan pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan pada 8-11 Agustus 2019 di Bali. Sejauh ini, pihaknya sudah siap untuk melaksanakan kongres. (kmb32)
Putusan MK Sudah Rampung Tinggal Dibacakan Kamis Ini
Prabowo-Sandi Nobar Sidang di Kertanegara Jakarta (Bali Post) – Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, mengundang pimpinan partai politik koalisi Indonesia Adil Makmur memantau pembacaan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstituasi (MK) di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta. ‘’Besok kami nonton bareng sidang putusan MK di Kertanegara bersama Prabowo. Kami undang teman-teman Koalisi Adil Makmur untuk bersamasama menyaksikan pembacaan putusan MK,’’ kata Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Rabu (26/6) kemarin. Dia mengatakan, dirinya dan Prabowo juga akan menerima Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi yang akan melaporkan hasil putusan MK. Menurutnya, setelah itu apabila diperlukan maka dirinya dan Prabowo akan memberikan pernyataan resmi pascaputusan MK terkait PHPU tersebut. ‘’Insya Allah besok kami akan memberikan pernyataan, namun harus koordinasi dahulu dengan teman-teman koalisi,’’ ujarnya. Selain itu, Sandi mengatakan, dirinya baru saja bertemu Prabowo untuk bertukar pikiran dan berdiskusi terkait perkembangan politik terkini. Menurutnya, dirinya dan Prabowo mengucapkan terima kasih kapada seluruh tim hukum dan juga masyarakat yang memastikan bahwa situasi persidangan di MK dalam keadaan yang kondusif, aman tenteram dan damai. ‘’Tim hukum BPN yang sudah bekerja keras mempresentasikan perbaikan-perbaikan dalam sistem demokrasi yang secara fundamental kita bisa perlihatkan pada masyarakat berbagai penyimpangan,’’ ujarnya. Dia berharap agar keputusan para hakim MK berpihak kepada kebenaran dan keadilan, serta mengimbau kepada semua pihak untuk terus menjaga situasi aman tenteram dan kondusif. (ant)
Kongres V nanti. Ini merupakan penghargaan kepada Ibu Megawati karena berkat kepemimpinan beliau partai bisa solid seperti sekarang dan mampu meraih kemenangan secara gemilang pada pemilu serentak 17 April lalu, menang pilpres dan pemilu legislatif. ‘’Kita sangat membutuhkan kepemimpinan beliau dalam menghadapi perkembangan politik nasional ke depan dalam mengawal pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi,’’ tegas Koster.
Jakarta (Bali Post) – Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK khusus membahas perkara sengketa hasil Pilpres 2019 telah selesai dilaksanakan dan Kamis (27/6) hari ini siap dibacakan. Demikian penegasan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso. ‘’RPH pembahasan perkara sudah selesai, sehingga MK memastikan siap menggelar sidang pengucapan putusan besok (Kamis, 27/6),’’ kata Fajar di Gedung Mahka-
mah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (26/6) kemarin. Mengenai kegiatan MK menjelang pembacaan putusan, Fajar menyebutkan sejumlah rapat internal digelar MK untuk persiapan akhir penyelenggaraan sidang pembacaan putusan. ‘’Ketua MK, wakil ketua, dan hakim konstitusi memberikan arahan-arahan kepada panitera dan Sekretaris Jenderal MK, serta tim gugus tugas,’’ ujar Fajar. Hal. 15 Majukan Jadwal
Jakarta (Bali Post) Meski tidak mengantongi izin dari kepolisian, sejumlah elemen masyarakat antara lain GNPF Ulama, FPI, PA 212, serta komunitas emak-emak tetap menggelar aksi mengawal Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka yang tergabung dalam Gerakan Tahlil
Akbar dan Halalbihalal 266 mulai memadati kawasan patung kuda di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/6) kemarin, sejak pukul 11.00 WIB dan mulai berorasi di atas mobil komando sekitar pukul 13.00 WIB. Hal. 15 Tidak Melanggar
Tanpa Izin, Massa Gelar Aksi Kawal MK
Bali Post/ade
GEDUNG MK - Kawat berduri dipasang di luar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (26/6) kemarin. Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sengketa pilpres.
Lindungi Tenaga Kerja Lokal, Koster Dukung Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ’’Yang kita atur adalah jumlah minimum kerja yang diperlukan perusahaan. Kalau izin, harus diganti pada hari lain, supaya tetap terpenuhi jam kerjanya. Dewan agar mempertimbangkan untuk mengatur hal ini, agar tak digunakan sebagai dalih oleh perusahaan untuk tidak menerima tenaga lokal Bali.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
GUBERNUR Bali Wayan Koster menyambut baik serta mengapresiasi inisiatif Dewan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan saat penyampaian pendapat Gubernur atas Ranperda Inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (26/6) kemarin. Gubernur Koster mengatakan, sesuai dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta
isinya. Yakni untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala dan niskala, maka Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah inisiatif cerdas dan bijak dalam kerangka pembangunan Bali berkelanjutan. ‘’Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial,’’ kata Kotsr yang juga Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini. Seusai sidang, Gubernur Koster mengatakan dukun-
gannya terhadap ranperda ini. Sebab, Bali menghadapi permasalahan semakin sempitnya ruang untuk tenaga kerja lokal Bali yang berkaitan dengan profesionalisme, unsur-unsur yang bersifat lokal dan daya saing yang menurun. ‘’Karena itu perda ini sangat penting buat Bali dalam jangka panjang untuk memberikan proteksi kepada tenaga kerja lokal Bali, dan tentunya untuk menata ketenagakerjaan secara menyeluruh,’’ ujar mantan anggota DPR-RI ini. Terkait daya saing, Gubernur Koster mengusulkan adanya pengaturan jam kerja, karena demikian padatnya aktivitas ritual keagamaan yang mesti dilakoni oleh masyarakat Bali hingga berpengaruh terhadap produktivitas sebagai
karyawan. ‘’Yang kita atur adalah jumlah minimum kerja yang diperlukan perusahaan. Kalau izin, harus diganti pada hari lain, supaya tetap terpenuhi jam kerjanya,’’ kata politisi asal Desa Sembiran ini. Ia berharap anggota Dewan mempertimbangkan untuk mengatur hal ini agar tak digunakan sebagai dalih oleh perusahaan untuk tidak menerima tenaga lokal Bali. Pada kesempatan itu, Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018. (kmb)