terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
12 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 160 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
senin paing, 27 januari 2020
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Demo Tolak Reklamasi
Nyaris Dibobol Residivis
Pembangunan di Ceking
Massa ForBALI kembali mendatangi Kantor Gubernur Bali untuk melakukan orasi, menolak reklamasi Teluk Benoa, Minggu (26/1) kemarin. Massa ForBALI itu menyampaikan beberapa sikap terkait rencana reklamasi Teluk Benoa.
Rumah I Gusti Nyoman Lana di Banjar Lambing, Abiansemal, disasar residivis kasus pencurian pratima. Pelaku memilih kabur karena aksinya dipergoki anak korban. Pelaku pun ditangkap, Jumat (24/1) lalu. BADUNG | HAL. 3
Badan Pengelola Objek Wisata Ceking segera menerapkan kebijakan moratorium pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan itu. Langkah itu dilakukan mengingat tingkat investasi di kawasan Ceking tergolong tinggi.
DENPASAR | HAL. 2
GIANYAR | HAL. 6
Gedung MDA Provinsi Dibangun Berlantai Tiga dan Berarsitektur Bali
GEDUNG kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali didesain gagah dan berkarakter, yakni akan dibangun berlantai tiga lengkap dengan arsitektur khas Bali. Tak ketinggalan, ada aksara Bali menghiasi gedung tersebut yang berbunyi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. ‘’Saya sendiri yang mengoreksi desainnya sampai jadi desain yang akan dibangun,’’ ungkap Gubernur Bali Wayan Koster, di Jayasabha, Denpasar, Minggu (26/1) kemarin. Menurut Koster, gedung MDA Provinsi akan dibangun di atas tanah milik Pemprov Bali. Tepatnya di bekas kantor Bawaslu Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar. Pihaknya baru pertama kali melakukan pembangunan gedung di luar skema APBD Provinsi, tetapi memakai dana CSR BUMN. ‘’Saya sempat ngobrol (dengan BUMN di Bali) bagaimana kalau CSR ini diarahkan penggunaannya untuk pembangunan yang sifatnya untuk publik, dilaksanakan langsung oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat dan berbekas lama,’’ paparnya. Hal. 11 Hanya Bali
’’Di antara 34 provinsi, hanya di Bali yang bertahan adatnya secara utuh dengan lembaganya yakni desa adat.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
Langkah Konkret Majukan Desa Adat PELETAKAN batu pertama Kantor Majelis Desa Adat merupakan salah satu langkah konkret dari arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang menunjukkan orientasi dan keberpihakan dalam pemajuan adat di Bali. Demikian disampaikan Rektor Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Prof. Dr. Drh. I Made Damriyasa, M.S. Arah dan kebijakan terkait dengan pemajuan adat di Bali
diawali dengan regulasi yang memperkuat dan memberdayakan kedudukan serta kewenangan desa adat, sehingga desa adat menjadi subjek hukum yang kuat. ‘’Regulasinya diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Selanjutnya provinsi membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang khusus menangani desa adat yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Tahun 2020 dinas terse-
but memantapkan tugas pokok dan fungsinya yang secara khusus mengurus desa adat. Di antaranya, kata Damriyasa, yakni memantapkan tata kelola keuangan desa adat yang bersumber dari APBD dan pembentukan tim yang bertugas mendampingi prajuru desa adat dalam melaksanakan program dan kewenangan sesuai dengan Perda Desa Adat yang melibatkan perguruan tinggi seBali. ‘’Tahun ini juga dilakukan Pembangunan Kantor Majelis
Desa Adat yang representatif dengan sarana-prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan adat,’’ kata Damriyasa. Semua arah kebijakan dan program tersebut untuk pemajuan adat, sehingga desa adat sebagai lembaga yang kuat dalam menyelenggarakan fungsinya antara lain: pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi krama Bali, memperkuat jati diri dan integritas moral krama Bali
Jalan Tol Jangan Caplok Sawah Pembangunan jalan tol sebagai kelanjutan dari Tol Trans Jawa-Bali nampaknya hanya menunggu waktu untuk direalisasikan. Kepentingan pariwisata dan investasi bagi Bali takkan bisa dibendung. Meski demikian, jalan tol harus dibangun sebagai jalan layang, jangan mencaplok hamparan sawah (landed road). Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Unud Prof. Rumawan Salain menanggapi rencana pemerintah membangun jalan tol untuk memudahkan akses Denpasar-Gilimanuk. ‘’Seandainya jalan tol yang akan dibangun maka kriteria utama adalah agar jalan tersebut tidak dibangun di hamparan tanah sawah atau ladang (landed road). Melainkan dibangun sebagai jalan laying, sehingga kegiatan sawah atau ladang tetap dapat berlangsung dan pembangunan di kiri-kanan jalan tidak berlangsung seperti yang terjadi di Jalan Prof. Ida Bagus Mantra,’’ kata Rumawan. Menurut mantan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali ini, dengan membuat jalan melayang di atas permukaan lahan sawah atau ladang maka sawah dan ladang tetap lestari sebagai tumpuan utama budaya Bali. Hal. 11 Sewa Lahan
Peternak Babi Resah
www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Pedagang Pasar Loak Resah Para pedagang barang-barang bekas alias loak di lantai tiga Pasar Kereneng, di Jalan Kamboja, resah karena kios mereka kerap diacak-acak maling.
www.denpost.id
I Made Damriyasa
Wayan Budi Utama
Masa Jeda Pariwisata Bali di Depan Mata
Dampak virus Corona baru yang dikenal dengan novel coronavirus (2019-nCoV) semakin mengkhawatirkan. Pariwisata Bali nampaknya akan kembali terpukul mengingat Tiongkok, negara di mana virus paling banyak mewabah, merupakan pemasok wisatawan terbanyak bagi Bali. Pariwisata Bali siap-siap kembali memasuki masa jeda. Bali telah beberapa kali memasuki masa jeda pariwisata, yakni kondisi di mana jumlah kunjungan wisatawan stagnan bahkan menurun. Ada sejumlah penyebab terjadinya masa jeda meliputi faktor eksternal dan internal. Tahun 1963 hingga 2017, masa jeda banyak karena faktor internal. Lebih spesifik lagi karena bencana alam dan politik. Sementara faktor eksternal karena terjadi gejolak internasional seperti resesi ekonomi dunia (1980) dan Perang Teluk (1990). Wabah penyakit mematikan termasuk karena faktor eksternal dan internal. Masa jeda terparah dialami tahun 2001 hingga 2005 ketika berturut-turut Bali dihantam Bom Bali 1 dan 2
Harian Bisnis Bali
Kasus kematian babi secara mendadak membuat kalangan peternak menjadi resah. Ada juga peternak berhenti beternak babi dan beralih profesi pada sektor usaha lain. Apa dampaknya?
sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, mengembangkan perekonomian rakyat dan mengembangkan tata kehidupan krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kertih. Sementara itu, dosen Pascasarjana Unhi Dr. Wayan Budi Utama mengatakan perlunya ada sosialisasi lebih lanjut kepada publik mengenai manfaat gedung MDA. Hal. 11 Tidak Mubazir
serta wabah SARS. Masa jeda pariwisata ditandai dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Tahun 2003, misalnya, kunjungan wisman minus 22,76 persen. Tahun 2006 juga minus 9,10 persen, lebih besar dari angka di tahun 2005 yang minus 5,65%. Tahun 2001 hingga 2006 menjadi tahun-tahun terberat bagi pariwisata Bali. Namun, kondisi yang lebih mengkhawatirkan untuk pariwisata karena virus Corona dapat terjadi mengingat Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir menjadi pemasok wisatawan terbanyak ke Bali. Tahun 2019, misalnya, hampir 26,9 persen wisatawan yang ke Bali berkewarganegaraan Tiongkok, menjadi nomor dua terbanyak setelah Australia. Sementara di tahun 2018, Tiongkok menjadi pemasok terbanyak nomor satu dengan angka mencapai 1,29 juta orang. Jika wabah Novel Coronavirus baru tidak segera mereda, dipastikan wisatawan dari Tiongkok akan menyusut. Ini berarti secara kuantitas Bali bisa mengalami pertumbuhan minus di tahun 2020. Dampaknya pertumbuhan ekonomi Bali akan semakin menurun, mengingat pariwisata penyumbang utama pendapatan domestik regional bruto bagi Bali. Tahun 2017 ketika erupsi Gunung Agung, pariwisata yang loyo membuat ekonomi Bali di triwulan IV hanya tumbuh 4,01 persen, jauh di bawah periode sama tahun sebelumnya yang ada di angka 6,03 persen. Langkah terbaik yang harusnya dilakukan komponen masyarakat Bali adalah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, terutama bagi ekonomi secara umum. Di tengah situasi yang sulit, terpukulnya pariwisata akan membuat ekonomi Bali semakin sulit. (nyoman winata)
Wisatawan Tiongkok Dilarang ke Bali SELURUH provinsi dan kota di Tiongkok telah melarang warga negaranya bepergian ke luar negeri (LN) terkait penyebaran virus Corona. Hal ini berdampak pada pembatalan kunjungannya ke Bali. Akibatnya, pelaku usaha perjalanan wisata di Bali merugi. Salah satu anggota Asita Bali dari Divisi Mandarin mengungkapkan, sampai hari ini dari seluruh travel agent
di Tiongkok sudah tidak lagi mengirim wisatawan ke luar negeri, termasuk ke Bali. ‘’Sampai hari ini dari seluruh travel agent di Tiongkok sudah berhenti mengirim wisatawan untuk ke luar negeri. Mulai tanggal 27 dan 28 Januari 2020 sudah tidak boleh ada lagi yang datang ke Bali,’’ tegasnya, Minggu (26/1) kemarin. Ia juga belum bisa menyebutkan jumlah pembatalan
kunjungan ke Bali. Namun yang jelas jumlah kunjungan yang akan ke Bali pada periode ini meningkat 2-3 kali lipat dari hari-hari normal. ‘’Sudah pasti semua travel agent di Bali mulai tanggal 27 Januari sudah tidak terima tamu Tiongkok lagi,’’ tegasnya. Ia pun belum bisa memastikan sampai kapan pemerintah Tiongkok melarang warga negaranya ke luar negeri.
Mereka mulai memesan perjalanan wisata sejak sebulan yang lalu dan semua grup sudah final. Mengingat ada momen Chinese New Year sehingga persiapan wisata jauh hari direncanakan. ‘’Mereka libur panjang mulai tanggal 22 Januari sampai tanggal 31 Januari,’’ ungkapnya. Berita pembatalan mulai diterima sejak Sabtu (25/1). Sudah 12 provinsi yang sudah
mengirimkan surat pernyataan. Per Minggu (26/1) dari seluruh travel agent di Tiongkok sudah tak lagi mengirim wisatawan ke luar negeri. ‘’Memang kami saat ini sangat kesulitan karena uang yang sudah dibayarkan ke hotel lumayan banyak. Karena distop begini, dari Tiongkok-nya kita juga enggak tahu kapan akan dibayarkan,’’ ungkapnya. Hal. 11 Belum Lapor