20 HALAMAN
NOMOR 159 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (102 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu umanis, 27 januari 2016
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Kedonganan Tolak Reklamasi Mangupura (Bali Post) – Desa Adat Kedonganan yang berada di sekitar Teluk Benoa mendeklarasikan tolak rencana reklamasi. Kedonganan merupakan salah satu desa yang terdampak langsung apabila reklamasi itu dilaksanakan. Sebelumnya, sikap menolak reklamasi juga dilakukan Desa Adat Kuta, Desa Adat Kelan, Desa Adat Pemogan, Desa Adat Kepaon, Desa Adat Tanjung Benoa dan Desa Adat Sesetan. Bendesa Adat Kedonganan Ketut Puja saat dikonfirmasi membenarkan jika hasil forum enam banjar sepakat menolak reklamasi dan revitalisasi yang akan dilakukan investor di Teluk Benoa. “Iya, hasil rapat dengan enam banjar, dan atas dasar pertimbangan se-
gala aspek dan kearifan lokal kami putuskan menolak reklamasi,” ungkapnya. Menurutnya, dasar penolakan dari enam banjar tersebut adalah dikarenakan pengalaman pahit yang dirasakan setelah dilakukan reklamasi Serangan, yang mengakibatkan abrasi dan hilangnya sebuah pulau yang sebelumnya menjadi tempat ritual masyarakat setempat. “Dulu kami memiliki muntig pudut atau yang dikenal dengan Alas Kedonganan. Sebelum ada by-pass, muntig ini dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan tatkala ada upacara di Pura Dalem Tengkulung,” tuturnya. Hal. 19 Abrasi Kuburan
Tanjung Benoa Terus Berjuang KOMITMEN masyarakat Tanjung Benoa menolak reklamasi tak pernah surut. Bahkan, desa adat yang terdiri dari empat banjar ini siap habis-habisan - puputan - memperjuangkan kawasan Teluk Benoa tetap suci. “Komitmen kami tetap seperti dulu (menolak reklamasi). Tidak ada yang berubah. Ini sudah menjadi keputusan empat banjar, di mana akan tetap menjaga kecucian Teluk Benoa,” tegas Bendesa Adat Tanjung Benoa I Made Wijaya, Selasa (26/1) kemarin. Empat banjar di Tanjung Benoa, kata Wijaya, yang menolak reklamasi adalah Banjar Anyar, Banjar Kertha Pascima, Banjar Purwa Santi dan Banjar Tengah. Masyarakat yang tercatat di empat banjar tersebut mencapai 800 kepala keluarga. “Saya sudah turun ke banjar-banjar dan mereka tetap pada komitmennya menolak. Kami akan membawa surat hasil kesepakatan yang telah disepakati oleh empat banjar ini dalam pertemuan besok (hari ini – red),” ujarnya. Hal. 19 Giri Prasta
Bali Post/dok
DPR Bentuk Tim Pengawas BIN
Jakarta (Bali Post) DPR-RI resmi membentuk Tim Pengawas Intelijen Negara DPR. Pembentukan ditandai dengan pengesahan dan penetapan 14 orang dari Komisi I DPR yang mewakili tiap fraksi dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (26/1) kemarin. Tim diketuai Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, dengan anggota para wakil ketua Komisi I beserta anggota Komisi I mewakili tiap fraksi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pimpinan DPR yang membidangi koordinator politik, hukum dan keamanan menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan amanat UU dan peraturan DPR. “Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas UU Nomor 17 Tahun 2011 dan disahkannya Peraturan DPR Nomor 2 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara,” kata Fadli Zon, Selasa kemarin. Mahfudz Siddiq selaku ketua tim menjelaskan, tim yang dibentuk ini mewakili institusi DPR, bukan Komisi I sebagai alat kelengkapan DPR. Tim bersifat tetap beranggotakan 14 orang, yang merupakan perwakilan fraksi di Komisi I DPR. Dia mengakui meski prosesnya sudah dibahas oleh DPR periode lalu, namun masih banyak yang belum memahami karena kurangnya sosialisasi. “Yang disahkan itu Timwas DPR-RI, bukan mewakili Komisi I, tetapi institusi, maka itu berdasarkan penugasan fraksi,” kata politisi dari PKS ini. Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais menambahkan, tugas Tim Pengawas Intelijen DPR merupakan pengawas eksternal institusi BIN, berbeda dengan pengawas internal BIN yang sudah ada. Tugasnya mengawasi pelaksanaan kewenangan oleh lembaga intelijen negara. Tim Pengawas DPR akan bekerja jika ada laporan atau indikasi pelanggaran UU oleh penyelenggara intelijen negara. Terutama jika intelijen melakukan tindakan di luar kewenangan, seperti penyadapan tanpa izin pengadilan, penangkapan, dan penahanan. (kmb4)
Bali Post/dok
TELUK BENOA - Pengusaha water sport, ForBALI dan warga demo tolak reklamasi di Teluk Benoa, pertengahan tahun lalu.
Uji Amdal Reklamasi Digelar 29 Januari 2016
Masyarakat Mesti Mengkritisi KEGIATAN uji amdal reklamasi Teluk Benoa akan digelar di Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Jumat (29/1) mendatang. Hal ini pun dibenarkan Kepala BLH Bali Drs. Gede Suarjana, M.Si., Selasa (26/1) kemarin. “Nanti akan ada presentasi dari konsultan dan pemrakarsa, kemudian ditanggapi oleh masyarakat. Jadi masyarakat memberikan masukan,” ujarnya. Suarjana menambahkan, mereka yang diundang adalah masyarakat yang terkena dampak reklamasi. Mulai dari
TOLAK REKLAMASI - Sejumlah komponen masyarakat demo menolak reklamasi di depan kantor Gubernur Bali, beberapa bulan lalu.
tokoh adat, tokoh agama, camat, kepala desa, LSM serta para ahli dan perguruan tinggi. Koordinator ForBALI Wayan “Gendo” Suardana mengaku menerima undangan disertai lampiran berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) pada Jumat (15/1) lalu. Dokumen amdal rencana kegiatan revitalisasi Teluk Benoa dan penambangan pasir laut dalam menunjang kegiatan itu merupakan salah satu bagian dari dokumen amdal. Hal. 19 Cukup Berat
297 WNI DPO Terorisme
Kemenkum HAM Ancam Cabut Paspornya
Jakarta (Bali Post) – Kementerian Hukum dan HAM akan mencabut paspor WNI yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus terorisme atau tergabung dalam kelompok militan ekstremis ISIS. “Apabila mereka masih menjadi DPO dan dalam daftar cekal maka bisa dilakukan pencabutan paspor agar tidak bisa ke luar negeri,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie, Selasa (26/1) kemarin.
Sebelum dicabut, katanya, perlu diketahui terlebih dahulu kepastian kembalinya 297 DPO terkait terorisme untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak penyidik kasus yang menerbitkan permintaan cekal. Berkaitan dengan pencegahan masuknya terorisme, Direktorat Jenderal Imigrasi mengandalkan manajemen sistem informasi dengan memasukkan data DPO dan daftar cekal, sehingga dapat
dicegah masuk atau ke luar negeri. “Pengawasan punya basis data, semua data menyangkut DPO dan cekal sudah dimasukkan ke dalam sistem, misalnya membuat paspor, sistem akan menolaknya,” kata Ronny. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi dengan menyiagakan personel di perbatasan, khususnya pemeriksaan imigrasi dan bersinergi dengan intelijen dan lembaga terkait untuk men-
gantisipasi mereka masuk di luar pemeriksaan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengaku telah bekerja sama dengan lembaga lain dan menjalankan peran pencegahan masuknya teroris ke Indonesia. “Pencegahan terorisme kami bekerja sama dengan BIN, BNPT, Densus 88. Kami cekal kalau datanya bermasalah. Jadi imigrasi menjaga kedaulatan negara,” kata Yasonna. (ant)
Polisi Targetkan Tangkap Santoso Cs. Dalam 60 Hari Bali Post/ant
GELEDAH - Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penggeledahan di rumah tersangka teroris di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (26/1) kemarin. Dalam penggeledahan di kedua rumah tersangka teroris AH dan WF, Tim Densus 88 menemukan barang bukti milik tersangka yang diduga terkait dengan bom Thamrin.
Palu (Bali Post) – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah optimistis bisa menyelesaikan tugasnya dengan menangkap kelompok sipil bersenjata pimpinan Santoso alias Abu Wardah dalam tenggang waktu 60 hari. “Operasi Tinombala yang sudah dimulai dari tanggal 10 Januari 2016, dan kini sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimistis dengan sisa waktu operasi ini, mampu menyelesaikan tugas,” kata Kepala Operasi
Daerah (Kaopsda) Tinombala Kombes Pol. Leo Bona Lubis, Senin (25/1). Menurutnya, optimisme itu didukung dengan peran masyarakat yang resah akibat teror yang mereka lakukan, khususnya di wilayah Kabupaten Poso. Selain itu, aparat kepolisian juga mendapatkan dukungan penuh dari TNI dalam memperkuat pelaksanaan operasi. Dia menambahkan, penangka-
pan Santoso cs. merupakan salah satu program quick win Polri. Apalagi aksi teror dan keberadaan kelompok Santoso dari sudut apa pun tidak ada pembenarannya. “Operasi Tinombala yang sudah dimulai dari tanggal 10 Januari 2016, dan kini sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimis dengan sisa waktu operasi ini, mampu menyelesaikan tugas,” kata Wakapolda Sulteng tersebut. Hal. 19 Secara Berjenjang
Banjir Bandang di Buleleng
Bupati PAS Bantu Perbaikan Jalan, Sumbang 2 Ton Beras dan 5.000 Sak Semen
Bali Post/ant
OPM - Wakapolda Papua Brigjen Pol. Rudolf A. Rodja berjabat tangan dengan Komandan Peleton TPN/OPM disaksikan Bupati Puncak Jaya Henock Ibo di Ruang Cenderawasih, Polda Papua, Selasa (26/1) kemarin. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, sebanyak 500 TPN/ OPM telah menyerahkan diri kepada pemerintah untuk mencari nafkah di daerah Puncak Jaya, Papua.
BENCANA banjir badang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Gerokgak. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T., Selasa (26/1) kemarin, langsung meninjau dua lokasi terparah yakni Dusun Musi dan Dusun Tri Amertha. Kedatangan Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) langsung disambut masyarakat yang menjadi korban banjir. Bupati yang dikenal dekat dengan rakyat itu langsung ‘’ditodong’’ agar membantu membukakan akses jalan. Permintaan itu langsung ditanggapi Bupati. Ia yang datang bersama Ketua DPRD dan sejumlah kepala SKPD langsung mendata kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar akses perekonomian masyarakat bisa segera pulih. Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Bupati PAS juga
menyerahkan dua ton beras dan 5.000 sak semen. Kepada Bupati yang didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, warga memaparkan bahwa perbaikan akses jalan dan fasilitas umum merupakan hal yang sangat mendesak. “Kami mohon kepada Bapak Bupati, agar jalan yang diperbaiki terlebih dahulu. Tujuannya agar kami segera dapat beraktivitas,” ujar warga Dusun Tri Amertha Desa Penyabangan. Mendengar permintaan warganya, Bupati langsung menyanggupi. Ia menyatakan akan membantu perbaikan akses jalan yang anggarannya diupayakan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buleleng. “Baik usulan ini saya terima asalkan sudah sepakat warga dan per-
bekel, perbaikan jalan dulu yang dikehendaki. Nanti kami rapatkan untuk mengupayakan pendanaan dari BKK, paling lambat besok pagi (hari ini) sudah ada keputusan,” ujar Bupati PAS. Selain membantu beras dan semen, Bupati juga telah menurunkan sejumlah alat berat untuk membantu menyingkirkan sisa-sisa banjir bandang berupa kayu gelondongan, batu dan termasuk lumpur, yang menggenangi permukiman warga. Bupati juga menyinggung soal pipanisasi dan perbaikan kembali fasilitas air bersih yang ikut diamuk banjir. “Nanti kalau bisa, pipanisasi sekalian akan kita garap dengan pembetonan jalan, agar tidak dibongkar lagi,” ucapnya. Hal. 19 Tetap Waspada
TINJAU LOKASI - Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T. bersama Ketua DPRD dan SKPD meninjau lokasi bencana alam di Desa Musi dan Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Selasa (26/1) kemarin.