Edisi Senin 26 November 2018 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

NOMOR 98 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Senin Kliwon, 26 November 2018

Di Jalur ’’Shortcut’’ Singaraja-Mengwitani

Petaka, jika Pembangunan Fasilitas Pariwisata Tak Dikendalikan Shortcut Singaraja-Mengwitani mulai dibangun sejak dua minggu lalu. Keberadaannya tak sebatas memperpendek waktu tempuh, juga lokasi yang dilalui sangat eksotik. Tak pelak, kawasan itu akan menjadi daya tarik investor utamanya hotel, vila, perumahan dan restoran. Bila itu terjadi maka petaka bagi Bali akan mengancam, utamanya Buleleng dan Tabanan. Karena rawan terjadi banjir dan longsor. Lalu bagaimana Pemkab Buleleng menyikapi fenomena tersebut? Dimulainya proyek pembangunan shortcut jalan baru batas kota Singaraja – Menguwitani di lokasi lima dan enam wilayah Desa Pegayaman, Kecamatan Suaksada, dikhawatirkan diikuti dengan pembangunan akomodasi wisata yang tidak terkendali. Kalau tidak dikendalikan, dikhawatirkan dampak

Ada Penolakan KPK di Daerah Depok (Bali Post) – Usulan pembentukan perwakilan KPK di daerah kembali muncul. Usulan ini disampaikan Ketua Tim Riset Pola Korupsi Daerah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Vishnu Juwono. Hal senada juga disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Husodo. Ia mengatakan sejak 2009 memang ada dorongan dari masyarakat agar

KPK buka di daerah, namun ada situasi daerah yang tidak mendukung hal tersebut. Namun, ia tidak setuju kalau KPK di daerah masuk dalam Musyawarah Pimpinan Daerah yang setiap saat bisa saja bertemu dengan piminan daerah lainnya. Sebab, hal itu bisa menyebabkan fungsi penegakan hukumnya tak berjalan. Hal. 15 Secara Bertahap

PPATK Ungkap Transaksi Narkoba

Gedung Ketut Maria Rawan Vandalisme

Transaksi mencurigakan, termasuk narkoba sedang diusut. Dari penyelidikan yang dilakukan hingga menjelang akhir tahun ini, PPATK mengungkap puluhan triliun rupiah transaksi barang terlarang itu di Indonesia dan sudah diserahkan kepada BNN serta Bareskrim Polri Halaman 2

Berdiri megah dengan arsitektur baru, Gedung Kesenian I Ketut Maria menjadi kebanggaan masyarakat Tabanan. Namun, muncul kekhawatiran lantaran gedung tersebut terbuka. Masyarakat mudah masuk dan keluar gedung, sehingga rawan aksi vandalisme atau dipergunakan untuk hal negatif lainnya. Halaman 7 Penyerahan Sumbangan untuk Korban Gempa Lombok

Metode Pembayaran Baru di Tol Penumpukan kendaraan diharapkan tidak terjadi di pintu tol. Guna mempermudah pengguna jalan Tol Bali Mandara dalam transaksi di gerbang masuk tol, PT JBT mulai awal 2019 menerapkan pola pembayaran baru. Pola pembayaran ini nantinya menggunakan teknologi canggih, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di pintu tol. Halaman 3

Halaman 15

pembangunan di daerah resapan itu akan mengancam kelestarian lingkungan. Tidak ingin gangguan lingkungan di jalur shortcut terjadi, Pemkab Buleleng akan mengendalikan pemanfaatan ruang lewat Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Buleleng dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) didampingi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Nengah Budiarta akhir pekan lalu mengatakan, Desa Wanagiri, Gitgit, dan Pegayaman yang dilintasi jalur shortcut merupakan daerah resapan air. Pemanfaatan ruang pada kontur tanah berbukit bila tidak dikendalikan akan merusak lingkungan itu send-

Putu Agus Suradnyana kin tertib,’’ tegasnya. Menurut Bupati, dalam revisi perda, pemkab juga memasukkan zona pemanfaatan ruang di Buleleng bagian atas. Dari beberapa zona tersebut, bisa saja pemanfaatan ruang untuk bangunan, namun diikuti dengan kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menyiapkan daerah hijau dan penanaman pohon. ‘’Kita nanti masukkan zona di atas itu, mana budi daya pertanian dan wilayah dilindungi. Koevisien Dasar Bangunan (KDB) misalnya 10 atau 20 persen. Pengaturan ini memberikan ruang untuk memanfaatkan ruang untuk kesejahteraan masyarakat diikuti menjaga kelestarian lingkungan,’’ katanya. (kmb38)

Guru Diingatkan Jangan Gemar ”Matajen” Semarapura (Bali Post) Korps guru di Kabupaten Klungkung diharapkan terus memperbaiki karakter agar dapat menjadi teladan bagi anak didiknya. Sikap dan perilaku yang tidak terpuji diharapkan segera ditinggalkan. Salah satunya perilaku guru yang senang matajen (sabung ayam), apalagi pada jam saat guru harusnya mengajar. Hingga kini masih banyak cerita negatif mengenai guru yang terdengar dari ceritacerita di masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta di hadapan ratusan guru yang memenuhi Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya Semarapura, Minggu (25/11) kemarin, dalam acara perayaan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2018. Bupati Suwirta menjelaskan, sejalan dengan pembentukan karakter siswa, karakter para tenaga pengajar juga harus dirombak. Bupati tidak mau mendengar cerita kurang mengenakkan terkait kinerja guru di Klungkung. Seperti ada guru masuk ke arena tajen di tengah kegiatan

belajar mengajar. Ada pula cerita guru honor bekerja, tetapi PNS-nya diam. Cerita negatif lainnya adalah tentang kepala sekolah yang justru dididik oleh anak buahnya di sekolah. Menurutnya, ini bisa menghancurkan sistem di sekolah itu sendiri. Disiplin guru harus lebih ditingkatkan. Jangan ada guru ngabsen jam 9 pagi lalu pulang bantu istri jualan. Ada juga guru yang jadi makelar tanah atau calo dan guide. Ini menurutnya merusak citra guru di masyarakat. “Kalau saya temukan itu tidak ada ampun, jangan bohongi masyarakat. Saya gunakan momen ini untuk mengingatkan lagi,” tegasnya. Sesuai tema wujudkan guru sebagai penggerak perubahan menuju Indonesia cerdas berkarakter dalam revolusi industri 4.0, Bupati Suwirta mengingatkan para guru di Kabupaten Klungkung untuk bisa mengikuti perubahan. Mampu bersaing dengan baik di era teknologi seperti sekarang. Bupati menggambarkan revolusi industri 4.0 tersebut di mana teknologi itu berkembang begitu cepat dan harus diikuti dengan belajar,

belajar dan belajar. Ia menyebutkan ciri-ciri revolusi industri 4.0 itu seperti robot automatik, printer 3 dimensi, internet dan perekaman data secara digital. Untuk itu, para guru di Kabupaten Klungkung diajak untuk bisa menciptakan inovasi dalam mengajar sehingga mudah dimengerti oleh anak didik di sekolah. “Teknologi itu berkembang begitu cepat. Ini harus diikuti agar guru benarbenar bisa menyiapkan anak didik cerdas berkarakter,” katanya. Kadisdik Klungkung Dewa Darmawan menyebutkan, melalui peringatan tahun ini diharapkan dapat memperkokoh solidaritas antaranggota PGRI Kabupaten Klungkung untuk mewujudkan organisasi yang profesional. Beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan di antaranya pelatihan pemanfaatan barang bekas, bakti sosial, seperti bersih-bersih pantai dan lomba-lomba lainnya yang mengacu pada peningkatan mutu guru. “Melalui peringatan tahun ini kita harapkan dapat memperkokoh solidaritas antaranggota PGRI Kabupaten Klungkung,” ujarnya. (kmb31)

Pungutan 10 Dolar untuk Wisman

Pariwisata Budaya dan THK akan Terjaga RENCANA memungut USD 10 kepada para wisatawan, seharusnya tidak susah payah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, jika saja Pemprov Bali mau mengambil kesempatan untuk mengajukan diri mendapatkan otoritas khusus dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Seperti halnya otoritas khusus pariwisata yang diberikan kepada Labuan Bajo dengan dibukanya direct flight. Demikian diungkapkan pengamat ekonomi Viraguna Bagoues Oka, Minggu (25/11) kemarin. Menurutnya, hal ini akan jauh lebih baik karena otomatis biaya visit on arrival (VOA) bisa dikelola langsung oleh Pemprov Bali tanpa harus ada pungutan tambahan USD 10 tersebut. Apalagi Bali sudah menjadi destinasi dan pilihan utama yang sangat diminati wisatawan mancanegara. Kunjungan meningkat dari tahun ke tahun

iri. Bahkan dampak buruknya, wilayah tersebut rawan terjadi longsor yang mengancam keselamatan warga. ‘’Dari regulasi yang sekarang pun menyebut bahwa di atas (Wanagiri, Gitgit, dan Pegayaman) itu daerah resapan dan pemanfaatan ruangnya adalah dominan budi daya tanaman pertanian dan daerah dilindungi,’’ katanya. Menurut Bupati, dibangunnya proyek shortcut tidak bisa dihindari terjadi pemanfaatan ruang, terutama akomodasi wisata. Meski demikian, pihaknya telah memiliki program untuk melindungi daerah resapan tersebut melalui penerapan RTRWK dan RDTR. Untuk memperketat dan mengendalikan pemanfaatan ruang itu dimungkinkan, karena 2019 mendatang Perda RTRW Provinsi Bali akan disempurnakan. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk memasukkan upaya melindungi daerah resepan dengan baik. ‘’Tahun 2019 PUPR sudah mengalokasikan anggaran untuk pembahasan revisi RTRWK dan RDTR, sehingga pembangunan shortcut dan pemanfaatan ruang juga kita atur dengan baik, sehingga pemanfaatan ruang sema-

sangat signifikan. Tahun 2014 tercatat 3,7 juta meningkat tajam menjadi 5,7 juta tahun 2017 atau meningkat drastis 60 persen. Jumlah itu belum termasuk wisatawan domestik yang ratarata mencapai 8-9 juta per tahun. Jumlah ini tidak terlepas dari efek terbukanya direct flight dari berbagai pelosok Tanah Air dan dunia. Dengan pengenaan visa tambahan sebesar USD 10 dipastikan akan terdapat masukan dana bagi pemerintah Bali minimal Rp 1 – 1,5 triliun per tahun untuk infrastruktur dan pelestarian budaya Bali secara nyata. Tetapi jika pungutan CSR yang menjadi dambaan selama ini, dalam praktiknya relatif birokratif dan banyak aspek atau kendala. Apalagi dunia usaha belakangan ini banyak menghadapi tekanan ekonomi global dan perang dagang dua negara adidaya yang penuh ketidakpastian,

sehingga terobosan pengenaan tambahan USD 10 kepada wisman akan sangat prospektif menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas. Bali tidak sama dengan daerah lain, karena Bali memiliki nilai dan taksu pariwisata yang spesial dan terfavorit di dunia. Maka sudah pantas Gubernur Bali bisa mengusulkan atau ambil terobosan dengan pengenaan visa USD 10 untuk wisman dan jumlah tertentu untuk wisdom dalam rangka bisa menjaga keajegan dan pelestarian budaya Bali yang holistik serta sarana pendukungnya untuk tetap mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas dan Bali yang hita. Dengan pungutan USD 10 ada beberapa keuntungan yang bisa didapat Bali. Yaitu dengan biaya tambahan, kesan wisata berkualitas bisa terwujud dan tidak akan

memengaruhi berkurangnya wisman atau wisdom karena daya tarik Bali yang sudah mendunia. Bali juga akan berpotensi mendapatkan ekstra pemasukan untuk APBD minimal sebesar USD 50 juta atau setara Rp 750 miliar per tahun, sehingga bisa meningkatkan kualitas sarana, infrastruktur Bali yang selama ini terabaikan. Wisata berbasis budaya dan Tri Hita Karana (THK) akan bisa terjaga dengan lebih baik karena dananya tidak perlu terlalu tergantung ke pusat. Memungut USD 10 juga merupakan kesempatan bagus untuk mewujudkan konsep Bali incorporated berbasis kekuatan dari desa pakraman. Hanya pemerintah Bali harus mampu meningkatkan ASN yang kompeten, kredibel dan trusted sejalan dengan tuntutan kekinian era teknologi digital. (kmb42)

Bali Post/gik

GURU - Bupati Suwirta saat berbicara di hadapan ratusan guru di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya. Suwirta mengingatkan korps guru terus memperbaiki karakter. Sikap dan perilaku yang tidak terpuji diharapkan segera ditinggalkan. Salah satunya perilaku guru yang senang ‘‘matajen’’.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Senin 26 November 2018 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu