terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
16 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 71 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila Dua Hektar Lahan di TPA Suwung Terbakar Jumat (25/10) kemarin kebakaran melanda TPA Suwung, Denpasar Selatan. Sedikitnya dua hektar lahan yang tertimbun sampah terbakar.
Zainut Tauhid (Waketum MUI) Wakil Menteri Agama
Angela Tanoesoedibjo (Pengusaha/Perindo) Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal) Wakil Menteri Keuangan
Wahyu Sakti Trenggono (Bendahara TKN) Wakil Menteri Pertahanan
Belum Dapat Kursi Menteri
PKPI Pasrah Hanura Resah
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Gedong Suci Terbakar
Ratusan petani kini diliputi kegelisahan. Pasalnya, aliran irigasi yang melintasi Subak Padang Siki, Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring jebol.
Kebakaran rumah mengagetkan warga Banjar Pancingan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Jumat (25/10) kemarin. Kobaran api seketika menghanguskan seisi gedong suci.
GIANYAR | HAL. 9
KLUNGKUNG | HAL. 12
Tegaskan Politik Akomodatif Jokowi Budi Sadikin
(Direktur Utama Mining Industry Indonesia)
Wakil Menteri BUMN
Kartika Wirjoatmojo (Direktur Utama Bank Mandiri) Wakil Menteri BUMN
Setelah melantik anggota Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi melantik wakil menteri. Ada 12 kursi wakil menteri (wamen) dari 10 kementerian yang dibagi-bagi sehingga semakin menegaskan politik akomodatif yang diusung Jokowi. Mereka yang ditunjuk menjadi wamen mewakili parpol dan relawan pendukung juga unsur kedaerahan Indonesia Timur yakni Papua.
P
Budi Arie Setiadi (Ketum Projo) Wakil Menteri Desa PDTT
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
Irigasi Jebol
DENPASAR | HAL. 2
Jerry Sambuaga (Politikus Golkar) Wakil Menteri Perdagangan
balipost http://facebook.com/balipost
Alue Dohong (Deputi Badan Restorasi Gambut) Wakil Menteri LHK
John Wempi Wetipo (Mantan Bupati Jayawijaya) Wakil Menteri PUPR
Mahendra Siregar (Dubes RI untuk AS) Wakil Menteri Luar Negeri
Surya Tjandra (Politikus PSI)
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang
enunjukan wamen yang dikaitkan dengan politik akomodatif Jokowi disampaikan Peneliti dan Pengamat Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Ia menilai penunjukan wamen yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu upaya mengakomodir para pendukung pada Pemilihan Presiden 2019. ‘’Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu,’’ ujar Arya saat dihubungi, Jumat (25/10) kemarin. Menurut Arya, bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal. Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma’ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur, termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan
pendukung seperti Projo (Pro Jokowi). Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu. ‘’Dengan desain koalisi yang gemuk ini memaksa Presiden harus melakukan akomodasi,’’ katanya. Selain bagi-bagi kekuasaan, dalam menunjuk wamen, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Misalnya ketidakterwakilan putra-putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri. ‘’Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, atau representasi tokoh-tokoh nonparlemen. Jadi itu respons terhadap hal tersebut,’’ ujar Arya. Lebih lanjut Arya mengatakan, Jokowi juga memper-
timbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan wakil menteri. Menurutnya, Jokowi menempatkan pos wakil menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. (ant/kmb14)
Gaji Rp 11,57 juta/bulan Tunjangan kinerja Rp 44,87 juta/bulan Fasilitas : 1. Kendaraan dinas 2. Rumah dinas/tunjangan perumahan Rp 35 juta/bulan. 3. Jaminan kesehatan
Kabinet Diumumkan, Rp 12,03 Triliun Investasi Asing Masuk RI
Jakarta (Bali Post) Sebagian besar partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 telah mendapat jatah kursi di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan tim relawan pendukung seperti Projo, ketua umumnya juga sudah mendapatkan kursi Wakil Menteri Desa PDTT. Namun ada tiga parpol yakni Hanura, PKPI dan PBB yang belum kebagian jatah kursi. Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (25/10) kemarin, mengakui partainya belum mendapatkan jatah kursi. Meski demikian, kata Verry Surya, PKPI menyatakan mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin meskipun belum ada kader PKPI yang mendapat amanah untuk bertugas di kabinet. Hal. 15 Berdasarkan Kalkulator
’’Bahwa belum ada kader PKPI yang mendapatkan amanah, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Kami memberikan dukungan tanpa syarat, ini komitmen tulus kami.’’ Verry Surya Hendrawan Sekjen PKPI
’’Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai.’’ Inas Nasrullah Zubir Ketua DPP Partai Hanura
Harian Bisnis Bali Hindari Kesenjangan Pariwisata Bupati Bangli I Made Gianyar menginginkan konsep pembangunan pariwisata lebih diarahkan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Apa sasarannya? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Gubernur Hadiri HUT Smansa Singaraja Saat menghadiri HUT ke-69 Smansa Singaraja, Jumat (25/10) kemarin, Gubernur Wayan Koster mengaku senang kembali menginjakkan kaki di sekolah negeri pertama di Singaraja itu. www.denpostnews.com
Bali Post/ant
PERKENALKAN WAMEN - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kanan) memperkenalkan calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10) kemarin. Jakarta (Bali Post) – Tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju nampaknya direspons positif oleh pasar. Modal asing atau investasi portofolio yang masuk ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 12,03 triliun dalam sepekan terakhir (week to date) di tengah pengumuman Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (25/10) kemarin, mengatakan investor asing masih
mempercayai pemulihan fundamental perekonomian domestik. Keyakinan investor masih cukup tinggi kepada Indonesia di tengah dinamika perubahan pemegang pos-pos menteri ekonomi dan pos menteri strategis lainnya. ‘’Ini adalah suatu testimoni atau suatu bentuk atau suatu indikasi bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia itu kuat, baik terkait dengan prospek ekonomi kita,’’ ujarnya. Portofolio dari aliran modal asing masuk selama sepekan
terakhir itu adalah instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang sebesar Rp 12,19 triliun dan saham minus (capital outflow) Rp 0,23 triliun. Dengan adanya dana keluar dari saham itu, total modal asing masuk sebesar Rp 12,03 triliun dalam sepekan terakhir. SBN masih menjadi primadona bagi investor, terbukti dengan aliran modal asing yang masuk ke instrumen yang dijamin pemerintah tersebut. Perry mengklaim adanya modal asing keluar dari sa-
Dewan Pengawas KPK Kontradiktif Denpasar (Balipost) UU KPK yang secara sah sudah berlaku masih saja menuai kritikan. Sejumlah pasal yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK masih ada yang kontradiktif. Khususnya ketentuan tentang kehadiran dewan pengawas yang memiliki kewenangan luar biasa yakni memberikan izin penyadapan. Seharusnya dewan pengawas tugasnya mengawasi kinerja komisioner KPK. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, S.H., M.H.,
pengajar hukum pidana FH Unud, dalam seminar megister hukum Fakultas Udayana, Kamis (25/10) kemarin, mengatakan dalam prosedur penyadapan sebagaimana diatur dalam pasal 12 B ayat 1 UU KPK pembaruan, penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam tugas penyelidikan dan penyidikan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Permohonan izin penyadapan diajukan oleh pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas KPK, dalam waktu paling lama satu
kali dua puluh empat jam terhitung sejak permintaan diajukan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK harus sudah diberikan. Dari isi ketentuan tersebut, menjadikan kedudukan dari dewan pengawas lebih tinggi dari pimpinan KPK. Menurutnya, kehadiran dewan pengawas di KPK memang sangat penting untuk memberikan pengawasan, sehingga lembaga tersebut tidak menjadi sewenang- wenang. Hal. 15 Membingungkan
ham tersebut hanya fenomena biasa dalam kegiatan transaksi saham. Arus modal keluar tersebut tidak mencerminkan kekecewaan investor saham terhadap pengumuman kabinet. ‘’Tidak ada hubungannya modal keluar (outflow) dengan kabinet. Kepercayaan dari global itu sangat kuat, kepercayaan dengan ekonomi Indonesia sangat kuat, apalagi dengan kabinet baru,’’ ujarnya. Sementara itu jika melihat kurun tahun berjalan atau
DEWAN PENGAWAS KPK
sejak awal tahun hingga pekan keempat Oktober 2019 adalah Rp 210 triliun yang terdiri dari modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 157,6 triliun dan saham Rp 50,3 triliun. Lebih jauh, bank sentral melihat sosok menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju telah diisi oleh tokoh-tokoh yang tepat. Perry berharap BI dan pemerintah dapat berkoordinasi lebih kuat untuk mencapai target-target pembangunan. (ant)
Lima anggota dewan pengawas dipilih/diangkat Presiden Periode berikut dipilih dan diangkat Presiden dengan proses Pansel Usia minimal 55 tahun Bertugas selama 4 tahun
Wewenang Awasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Memberikan/tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Susun dan tetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Gelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setiap 1 tahun. Terima tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik/UU KPK. Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap setahun sekali.