Edisi Jumat 26 Oktober 2018 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

NOMOR 69 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha

Bali Post

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Otoritas Khusus Pariwisata

JUMLAH WISATAWAN CINA KE BALI

Belum Saatnya Diperjuangkan

585.922

2014

bangan dari pariwisata dan masih banyak yang harus diperjuangkan. Senada dengan Prof. I Gde Pitana, Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Kementerian Pariwisata. Ia mengatakan, otoritas khusus bukan jawaban penyelesaian persoalan Bali saat ini. Seperti persoalan kacaunya tata niaga pasar Cina. Yang menjadi jawaban adalah rajin melakukan monitoring dan evaluasi serta penegakan sesuai aturan yang berlaku. ‘’Perda sudah ada, Kepmen sudah ada, UU sudah ada yang mengatur tentang tata niaga. Orang menipu enggak boleh, itu yang kita tangani. Orang memeras gak boleh, itu yang kita tangani,’’ tandasnya. (kmb42)

’’Mereka juga benci sekali. Kami tidak tahu peraturan pariwisata Indonesia. Kami justru mohon pihak Indonesia agar ada hukuman yang keras untuk melindungi hak legal tamu Tiongkok yang datang ke Indonesia.’’ Chen Wei

Peringkat FIFA

Pasca-IMF-WB, 30 Sekolah Terima Laptop dan Printer Pemprov Bali menerima 200 unit laptop dan 125 unit printer yang sebelumnya digunakan pada Annual Meetings IMF-World Bank. Selain Bali, NTB juga menerima 200 laptop dan 125 printer, serta Pemkab Banyuwangi menerima 100 laptop dan 50 printer. Halaman 2

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengungkapkan bahwa mantan Menteri Sosial Idrus Marham minta 30 mobil jenazah untuk dibagi-bagikan ke sejumlah masjid. Halaman 15

2015

2016

2017

2018

10 BESAR WISMAN KE BALI 2018

’’...karena turis Cina yang datang ke Bali dan diarahkan berbelanja ke toko Cina tersebut juga merasa dirugikan. Usaha ilegal yang terjadi ini juga terjadi akibat Bali over supply kamar.’’

Amerika Serikat - 173.656 Prancis - 159.695 Jerman -145.300 Malaysia -145.231 Korea Selatan -111.175

Cina - 1.101.721 Australia - 884.062 India - 268.112 Inggris

- 210.206 Jepang - 199.123

sumber : Angkasa Pura

Cok Ace

Turis Cina Juga Merasa Tertipu Mangupura (Bali Post) Indonesia khususnya Bali telah beberapa kali mengalami kekacauan tata niaga pariwisata. Kekacauan ini sudah terjadi beberapa kali di Bali. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Kementerian Pariwisata Prof. I Gde Pitana mengatakan, setiap pasar yang berkembang dengan pesat selalu ada kekacauan-kekacauan dalam tata niaganya. Seperti tahun 70-an wisatawan Australia yang menggeliat,

sempat terjadi kekacauan. Tahun 80an sempat terjadi kekacauan dengan menggeliatnya pasar Jepang, tahun 90-an pasar Taiwan dan sekarang pasar Cina. ‘’Cina daratan tata niaganya sekarang agak kacau. Jadi bukan mereka enggak punya uang. Spending turis Cina USD 1.018, jauh lebih besar dari Singapura USD 650 dan Malaysia USD 700. Ini soal tata niaga, penipuan dan pemerasan dan terjadi karena usaha ilegal,’’ bebernya saat

FGD ‘’Wisatawan Mancanegara Pasar Tiongkok’’, Kamis (25/10) kemarin di Hotel Anvaya. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, kasus jual-beli kepala dan penggunaan tenaga kerja Tiongkok sebagai penjaga toko, dilakukan oleh segelintir orang Tiongkok, sehingga diharapkan kasus ini tidak sampai merusak pasar Tiongkok ke Bali. Hal. 15 Merasa Dirugikan

’’Cina daratan tata niaganya sekarang agak kacau. Jadi bukan mereka enggak punya uang. Ini soal tata niaga, penipuan dan pemerasan dan terjadi karena usaha ilegal.’’ Prof. Pitana

Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

Zurich Belgia menggeser posisi Prancis dalam peringkat dunia sepak bola putra, sementara Indonesia juga naik empat tingkat ke urutan 160 dalam daftar yang dirilis badan sepak bola dunia (FIFA), Kamis (25/10) kemarin. Indonesia yang dalam Oktober ini mengalahkan Myanmar dan seri melawan Hongkong, dalam peringkat terbaru FIFA, mencatat nilai 1.004. Belgia dan Prancis bulan lalu sudah bersaing ketat, dan kedua tim sama-sama mencatat sekali menang dan sekali seri pada Oktober. Hal. 15 Laga Persahabatan

Idrus Marham Minta 30 Mobil Jenazah

688.469

Banyak Kena OTT

Indonesia Naik Empat Tingkat

Polisi Selidiki Kasus Perempuan Meninggal di Penginapan Halaman 3

1.101.721

(Triwulan III /2018)

875.152

Banyak pendapat yang mengemuka bahwa Bali perlu memperjuangkan otoritas khusus pengelolaan pariwisata. Sebab, selama ini pariwisata belum memberikan kesejahteraan secara merata kepada krama Bali. Demikian pula budaya dan pertanian yang menjadi ikon pariwisata Bali sering dikorbankan demi turis. Terhadap wacana tersebut, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati tampaknya kurang sependapat. Katanya, adanya kejadian kekacauan tata niaga pariwisata ini, otoritas khusus bukan jawabannya yang segera dilaksanakan. ‘’Bukan langsung kita reaktif begitu, kita lihat masih ketergantungan Bali terhadap wilayah lain. Perjuangan lain masih banyak yang lebih penting dibandingkan sekadar memperjuangkan otoritas di bidang pariwisata,’’ ujar Cok Ace usai memberi sambutan di FGD Wisatawan Mancanegara Pasar Tiongkok di Hotel Anvaya, Badung, Kamis (25/10) kemarin. Menurutnya, ada hal lain yang lebih dulu bisa diperjuangkan. Seperti dana perim-

1.280.000

Dupa Jatuh ke Kasur, Rumah Ludes Terbakar Diduga kurang hati-hati saat meletakkan dupa usai melakukan persembahyangan, rumah I Nyoman Suamba, warga Banjar Beng Kaja Desa Tunjuk, Tabanan, ludes terbakar, Kamis (25/10) kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Halaman 7

Jakarta (Bali Post) – Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo meminta sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dievaluasi setelah maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah. ‘’Yang harus dievaluasi adalah sistem demokrasi kita, kami sebenarnya ingin mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung yang saat ini masih berlangsung,’’ kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10) kemarin. Dia menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung adalah akar masalah kenapa para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena biaya politik yang sangat tinggi. Menurutnya, berdasarkan kesimpulan tim ahli dan kajian internal DPR dengan berbagai kajian bahwa politik biaya tinggi yang ditimbulkan karena pemilihan langsung menjadi akar persoalan korupsi kepala daerah tidak pernah selesai. ‘’Berdasarkan ‘kacamata’ pribadi saya dan kajian

kami di DPR, kesimpulannya bahwa akar persoalannya ada di pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi,’’ ujarnya. Dia menyarankan adanya sistem berdemokrasi secara elegan dan tidak pragmatis, yaitu dengan pemilihan kepala daerah di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, dengan pemilihan di DPRD, penegak hukum lebih mudah mengawasi 50-60 anggota DPRD yang memilih kepala daerah. ‘’Sistem ini tidak memerlukan politik uang yang begitu tinggi dan rentan potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan,’’ katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terkait jual-beli jabatan. Dalam OTT itu, KPK turut mengamankan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra bersama enam orang lainnya. ‘’Terkait jual-beli jabatan,’’ kata Basaria di Jakarta, Rabu (24/10). Hal. 15 Transfer Uang

Bali Post/ant

BARANG BUKTI - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) bersama penyidik menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Cirebon di kantor KPK, Jakarta, Kamis (25/10) kemarin.

Tunggu Giliran OTT

Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua MPR-RI Mahyudin meyakini operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh KPK terkait kasus jual-beli jabatan, Rabu (24/10), bukanlah kepala daerah terakhir. Pasalnya, politik uang masih sangat dominan dalam sistem demokrasi di Indonesia terkait pemilihan

kepala daerah. ‘’Saya kira kalau dipilih oleh DPRD, bisa meminimalisir politik uang dan bisa mencegah korupsi dengan diawasi oleh KPK,’’ tegas Mahyudin, Kamis (25/10) kemarin. Dia mengaku sulit menghapus praktik politik uang, bahkan apabila sistem demokrasi berubah kembali yaitu pemilu diserahkan kembali ke DPRD.

Namun, dari sisi pengawasan KPK, dengan mengembalikan pemilihan kepada DPRD maka akan memudahkan KPK mengawasi proses pemilihannya. Dengan demikian money politics bisa dikurangi, dan masyarakat tidak dirusak dengan politik uang tersebut. Hal. 15 Uang Besar

Samakan ‘’Gelombang’’, Gubernur Koster Kumpulkan Kelompok Ahli dan Kepala OPD ’’Jangan kita pikir Bali baikbaik saja. Tantangannya besar, ancamannya besar, bukan hal yang sepele.’’ MENYALAMI - Gubernur Bali Wayan Koster menyalami kelompok ahli dan kepala OPD, Kamis (25/10) kemarin.

Wayan Koster Gubernur Bali

GUBERNUR Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memimpin pertemuan yang diikuti Kelompok Ahli Provinsi Bali dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (25/10) kemarin. Dalam pengarahannya, Gubernur Wayan Koster meminta kelompok ahli dan kepala OPD menyamakan ‘’gelombang’’ untuk mewujudkan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. ‘’Pertemuan ini untuk menyamakan isi kepala dalam melaksanakan tugas Gubernur, gelombangnya disamakan dulu,’’ kata

mantan anggota DPR-RI ini. Koster mengatakan, tanpa disadari Bali saat ini dalam kondisi yang goyah. ‘’Jangan kita pikir Bali baik-baik saja. Tantangannya besar, ancamannya besar, bukan hal yang sepele,’’ kata Koster. Untuk itu, ia meminta agar seluruh stakeholder berada dalam satu garis komando dalam melakukan perubahan mewujudkan tatanan baru ke depan mewujudkan Bali yang lebih baik. Sebagai langkah awal, Koster memaparkan program prioritas jangka pendek pemerintahannya sebagai landasan kelompok ahli dan kepala OPD bekerja. Meski baru menjabat, beberapa program jangka pendek ini sudah terlaksana seperti Pergub

tentang Busana Adat Bali dan Pergub tentang Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Kelompok ahli yang ratarata berlatar belakang ilmiah akademis diharapkan bisa melengkapi pengalaman praktis OPD, sehingga visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ bisa terimplementasikan dengan baik. Forum ini sekaligus menjadi ajang perkenalan kelompok ahli selaku think tank Gubernur dengan kepala OPD selaku pelaksana visi Gubernur di lapangan. Selaku koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali adalah Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. yang juga Rektor Universitas Hindu Indonesia (Unhi). (ad1077)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.