terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
16 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 41 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis Wage, 26 September 2019 Komisi III DPRD Denpasar Kecewa Rapat koordinasi (rakor) bersama kepalakepala dinas di Pemkot Denpasar, ternyata hanya dihadiri sekretaris dinas. Komisi III DPRD Denpasar pun dibuat kecewa.
balipost http://facebook.com/balipost
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pencaplok Tanah Negara Membandel
Godel Putih
Pascadiberikan Surat Peringatan (SP) II, Pencaplok tanah negara di sepanjang Bypass I.B. Mantra masih membandel. Mereka akhirnya dipanggil ke Kantor Satpol PP.
Di Desa Manistutu Kecamatan Melaya kini ada anak sapi (godel) berwarna putih. Sangat beda dengan sapi Bali. Namun menurut Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana sapi itu tidak layak dikembangkan.
GIANYAR | HAL. 9
DENPASAR | HAL. 2
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
JEMBRANA | HAL. 10
Giliran Aksi Pelajar Ricuh
Bali Post/ade
LEMPAR BATU - Ratusan pelajar melemparkan batu ke arah gedung DPR dan aparat keamanan dalam aksi memprotes RUU KUHP dan UU KPK. Kericuhan tak terhindarkan.
Jakarta (Bali Post) – Setelah aksi unjuk rasa mahasiswa mereda, gedung DPR kembali menjadi sasaran unjuk rasa melibatkan pelajar. Sejak Rabu pagi (25/9) kemarin, gedung wakil rakyat di tingkat pusat itu didatangi sejumlah pelajar. Ratusan pelajar sudah terlihat berkumpul di pintu gerbang belakang gedung DPR sekitar pukul 09.45 WIB. Ada yang memakai seragam pramuka, ada pula yang berseragam putih abuabu. Tampak logo di seragam siswa abu-abu itu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ STM). Hingga beranjak siang, massa aksi unjuk rasa kalangan pelajar mulai padat. Mereka sempat melakukan aksi bakar-bakaran di pintu gerbang belakang kompleks parlemen MPR/DPR/DPRRI, Senayan. Sedangkan di pintu gerbang depan DPR yang berberangan dengan Jalan Tol Gatot Subroto dan Gedung BPK tidak tampak konsentrasi massa. Blokade dari petugas kepolisian yang begitu ketat berhasil menbuat massa pelajar mengurungkan diri berkumpul di pintu gerbang depan. Namun berbeda dengan senior mereka, tuntutan aksi pelajar tak ada spanduk berisi tuntutan aksi. Massa aksi juga tidak mengenakan
almamater. Juga tidak ada bendera. Kendati demikian, aksi demo pelajar sempat menbuat lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh. Petugas kepolisian pun sempat melepaskan gas airmata membubarkan kerumunan massa pelajar ketika mulai bertindak anarkis dengan membakar ban dan melemparkan batu ke gedung DPR. Sesekali pelajar serempak menyanyikan lagu wajib nasional dan yel-yel. Sejumlah pelajar yang dimintai pendapatnya kebanyakan tidak mengetahui tujuan mereka berunjuk rasa ke gedung DPR. Kebanyakan dari mereka menjawab seragam yaitu ajakan aksi unjuk rasa dari teman-temannya yang informasinya diperolehnya dari pesan berantai dari telepon seluler. Karena ajakan teman-temannya secara bergerombol banyak yang memutuskan diri ikut datang menuju Gedung DPR. Bahkan rombongan pelajar itu ada yang datang dari Bogor menggunakan kereta api listrik (KRL). Kebanyakan pelajar yang ditanya mengaku hanya ikutikutan teman meramaikan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. “Pokoknya diajak ikut demo RUU, dapat dari medsos,” ucap seorang pelajar. (kmb4/010/ant)
pulang malam sendirian dengan gelandangan yang bisa dipidana, itu sangat menyesatkan. ‘’Saya membuka diri, sampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Dan nanti apa yang bisa kami lakukan dalam kapasitasnya kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat,’’ ujar Bamsoet.
Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu kemarin. Saat ini, lanjut Wiranto, tinggal memahami persoalan secara bersama untuk kemudian mensinkronkan pemikiran, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. ‘’Pemerintah setiap saat terbuka kok. Bukan untuk saat ini saja,’’ ucap Wiranto. (ant)
Perluas Ruang Dialog
Jakarta (Bali Post) – Banyak pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang telah batal disahkan disalahtafsirkan. Akibatnya beredar informasi yang menyesatkan publik, sehingga memicu aksi demonstrasi. Diperlukan pemahaman yang utuh atas isi pasal-pasal yang disebutkan lebih manusiawi dari KUHP yang berlaku saat ini. Untuk itu, DPR dan pemerintah akan memperluas ruang dialog terutama kepada mahasiswa agar mendapatkan pemahaman yang utuh.
Bali Post/ant
RUSAK - Petugas polisi dan PPSU beraktivitas di dekat pos polisi yang hangus terbakar pasca-unjuk rasa mahasiswa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9) kemarin. Pasca-unjuk rasa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menolak UU KPK hasil revisi dan pengesahan RUU KUHP yang berujung ricuh pada Selasa (24/9) itu menyebabkan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan.
Demikian disampaikan Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo saat menjenguk korban demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan aparat kepolisian yang dirawat di RS Pelni dan RS Polri Kramat Jati, Rabu (25/9) kemarin.
Mahalnya Harga Demokrasi
Reaksi Bali terhadap RKUHP Pariwisata Bali menghadapi dilema. Revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah menyebar luas dan membuat wisatawan asing merasa khawatir berkunjung ke Indonesia dan khususnya Bali.
atas stabilitas keamanan yang menjadi salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi. Meski belum dapat dipetakan dengan pasti, dampak aksi-aksi massa terhadap ekonomi diyakini ada. Apalagi saat ini, ekonomi Indonesia sedang tertekan. Hal. 15 Dampak Demo
berkembang di media sosial seputar RUU KUHP,’’ katanya. Bamsoet mencontohkan, ada yang mengatakan wanita pulang malam berjalan kaki di trotoar bisa kena pidana, informasi itu menyesatkan karena tidak ada satu pun pasal dalam RUU KUHP yang mengatakan seperti itu. Menurutnya, satu hal yang perlu diingat, dalam memahami pasal per pasal perundangan juga tidak boleh menggunakan analogi, sehingga menganalogikan perempuan
‘’Saya membuka diri, sampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Dan nanti apa yang bisa kami lakukan dalam kapasitasnya kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.’’
Demokrasi adalah sistem politik yang buruk. Namun manusia belum mampu menemukan sistem yang lebih baik dari demokrasi. Demikian kurang lebih bait kalimat yang disampaikan para founding father Amerika Serikat, negara yang melahirkan demokrasi. Harga demokrasi bisa jadi sangat mahal dan berisiko. Indonesia yang memilih demokrasi juga mengalami hal serupa. Aksi demonstrasi yang berujung rusuh, Selasa (24/9), di sejumlah daerah, selain merusak fasilitas publik, juga berisiko pada perekonomian. Kerusuhan di akhir demo mahasiswa mengakibatkan banyak kerusakan. Kendaraan milik TNI, mobil water cannon Polri, pos polisi dan kendaraan pribadi dirusak dan dibakar. Ini belum termasuk korban luka-luka, baik dari kalangan demonstran maupun aparat keamanan. Aksi ini juga akan memiliki dampak pada penilaian
Bamsoet, demikian pimpinan DPR ini biasa dipanggil menjelaskan, karena tuntutan mahasiswa mengenai RUU KUHP sudah dipenuhi oleh DPR-RI dan pemerintah, langkah selanjutnya adalah memperluas ruang dialog dan mempertajam dialektika pemikiran. ‘’Agar pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa kembali dirumuskan secara tepat. Ruang dialog diperlukan karena tak jarang banyaknya informasi atau tafsir menyesatkan yang
Bambang Soesatyo Ketua DPR-RI
Dialog Sehat Sem ent a ra it u, p iha k pemerintah mengaku siap membuka dialog dengan para mahasiswa. “Sekarang sudah waktunya kita coba untuk melakukan suatu dialog yang lebih sehat karena sudah jelas sekali penjelasan dari Presiden dan lewat saya juga jelas, penjelasan dari Ketua DPR juga sudah jelas,” kata Menteri Koordinator bidang
“Sekarang sudah waktunya kita coba untuk melakukan suatu dialog yang lebih sehat.’’ Wiranto Menko Polhukam
Jangan Hanya Andalkan Pariwisata Denpasar (Bali Post) Sektor pariwisata menyumbangkan persentase tertinggi pada ekonomi Bali. Namun kondisi ini diingatkan sangat berisiko mengingat pariwisata merupakan sektor jasa (tersier). Selain itu, jika hanya bertumpu pada satu sektor, ekonomi mudah mengalami guncangan. Sektorsektor primer seperti pertanian dan industri diharapkan juga terus ditingkatkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Bali membuat exercise terkait sumbangan pariwisata Bali terhadap perekonomian Bali dalam bentuk menghitung TSA (tourisma satellite account/PDRB khusus menghitung aktivitas pariwisata). Hasilnya, pariwisata Bali menyumbang 48,3 persen terhadap perekonomian Bali, bukan 70 persen.
Angka 48,3 persen hanya jasa pariwisata, tidak termasuk jasa keseluruhan baik pendidikan, kesehatan, dll. Demikian disampaikan Kepala BPS Bali Adi Nugroho, Selasa (24/9). Ia berharap pemda berinisiatif melakukan penghitungan data terhadap kontribusi pariwisata. Namun inisiatif itu tidak kunjung datang. BPS pun diam–diam kembali melakukan exercise sumbangan pariwisata Bali terhadap ekonomi Bali. Angka yang didapat yaitu 50,02 persen. Pergerakan dari 2007 ke 2015 mengisyaratkan bahwa pariwisata Bali masih berpeluang untuk ditumbuhkan. Karena melihat data tahun 2007 dan 2015 angkanya naik. Penghitungan yang dilakukan pun telah mengeliminasi inflasi dan seb-
againya. Artinya ada produk pariwisata yang meningkat yang juga terserap oleh pasar. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sektor di luar pariwisata sumbangannya hanya 18 persen. Sedangkan sumbangan manufaktur (sektor sekunder) tidak ada pada ekonomi Bali, sehingga tidak ada produk yang diolah di Bali. Hal itu berarti ekonomi Bali merupakan ekonomi jasa (sektor tersier). ‘’Ada lompatan misterius yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya ada bahaya tersendiri yang harusnya diwaspadai, sama sekali tidak ada manufaktur,’’ selorohnya. Padahal sumber daya alam (SDA) terus tergerus, terkuras, namun tidak ada sektor sekunder. Hal. 15 Data Kepariwisataan
Bali Post/eka
WISATAWAN - Sejumlah wisatawan menunggu barang bawaannya yang diturunkan dari boat penyeberangan di Pantai Sanur, Denpasar.