Edisi Kamis 26 September 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 41 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Kamis Wage, 26 September 2019 Komisi III DPRD Denpasar Kecewa Rapat koordinasi (rakor) bersama kepalakepala dinas di Pemkot Denpasar, ternyata hanya dihadiri sekretaris dinas. Komisi III DPRD Denpasar pun dibuat kecewa.

balipost http://facebook.com/balipost

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pencaplok Tanah Negara Membandel

Godel Putih

Pascadiberikan Surat Peringatan (SP) II, Pencaplok tanah negara di sepanjang Bypass I.B. Mantra masih membandel. Mereka akhirnya dipanggil ke Kantor Satpol PP.

Di Desa Manistutu Kecamatan Melaya kini ada anak sapi (godel) berwarna putih. Sangat beda dengan sapi Bali. Namun menurut Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana sapi itu tidak layak dikembangkan.

GIANYAR | HAL. 9

DENPASAR | HAL. 2

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

JEMBRANA | HAL. 10

Giliran Aksi Pelajar Ricuh

Bali Post/ade

LEMPAR BATU - Ratusan pelajar melemparkan batu ke arah gedung DPR dan aparat keamanan dalam aksi memprotes RUU KUHP dan UU KPK. Kericuhan tak terhindarkan.

Jakarta (Bali Post) – Setelah aksi unjuk rasa mahasiswa mereda, gedung DPR kembali menjadi sasaran unjuk rasa melibatkan pelajar. Sejak Rabu pagi (25/9) kemarin, gedung wakil rakyat di tingkat pusat itu didatangi sejumlah pelajar. Ratusan pelajar sudah terlihat berkumpul di pintu gerbang belakang gedung DPR sekitar pukul 09.45 WIB. Ada yang memakai seragam pramuka, ada pula yang berseragam putih abuabu. Tampak logo di seragam siswa abu-abu itu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ STM). Hingga beranjak siang, massa aksi unjuk rasa kalangan pelajar mulai padat. Mereka sempat melakukan aksi bakar-bakaran di pintu gerbang belakang kompleks parlemen MPR/DPR/DPRRI, Senayan. Sedangkan di pintu gerbang depan DPR yang berberangan dengan Jalan Tol Gatot Subroto dan Gedung BPK tidak tampak konsentrasi massa. Blokade dari petugas kepolisian yang begitu ketat berhasil menbuat massa pelajar mengurungkan diri berkumpul di pintu gerbang depan. Namun berbeda dengan senior mereka, tuntutan aksi pelajar tak ada spanduk berisi tuntutan aksi. Massa aksi juga tidak mengenakan

almamater. Juga tidak ada bendera. Kendati demikian, aksi demo pelajar sempat menbuat lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh. Petugas kepolisian pun sempat melepaskan gas airmata membubarkan kerumunan massa pelajar ketika mulai bertindak anarkis dengan membakar ban dan melemparkan batu ke gedung DPR. Sesekali pelajar serempak menyanyikan lagu wajib nasional dan yel-yel. Sejumlah pelajar yang dimintai pendapatnya kebanyakan tidak mengetahui tujuan mereka berunjuk rasa ke gedung DPR. Kebanyakan dari mereka menjawab seragam yaitu ajakan aksi unjuk rasa dari teman-temannya yang informasinya diperolehnya dari pesan berantai dari telepon seluler. Karena ajakan teman-temannya secara bergerombol banyak yang memutuskan diri ikut datang menuju Gedung DPR. Bahkan rombongan pelajar itu ada yang datang dari Bogor menggunakan kereta api listrik (KRL). Kebanyakan pelajar yang ditanya mengaku hanya ikutikutan teman meramaikan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. “Pokoknya diajak ikut demo RUU, dapat dari medsos,” ucap seorang pelajar. (kmb4/010/ant)

pulang malam sendirian dengan gelandangan yang bisa dipidana, itu sangat menyesatkan. ‘’Saya membuka diri, sampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Dan nanti apa yang bisa kami lakukan dalam kapasitasnya kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat,’’ ujar Bamsoet.

Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu kemarin. Saat ini, lanjut Wiranto, tinggal memahami persoalan secara bersama untuk kemudian mensinkronkan pemikiran, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. ‘’Pemerintah setiap saat terbuka kok. Bukan untuk saat ini saja,’’ ucap Wiranto. (ant)

Perluas Ruang Dialog

Jakarta (Bali Post) – Banyak pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang telah batal disahkan disalahtafsirkan. Akibatnya beredar informasi yang menyesatkan publik, sehingga memicu aksi demonstrasi. Diperlukan pemahaman yang utuh atas isi pasal-pasal yang disebutkan lebih manusiawi dari KUHP yang berlaku saat ini. Untuk itu, DPR dan pemerintah akan memperluas ruang dialog terutama kepada mahasiswa agar mendapatkan pemahaman yang utuh.

Bali Post/ant

RUSAK - Petugas polisi dan PPSU beraktivitas di dekat pos polisi yang hangus terbakar pasca-unjuk rasa mahasiswa di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9) kemarin. Pasca-unjuk rasa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menolak UU KPK hasil revisi dan pengesahan RUU KUHP yang berujung ricuh pada Selasa (24/9) itu menyebabkan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan.

Demikian disampaikan Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo saat menjenguk korban demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan aparat kepolisian yang dirawat di RS Pelni dan RS Polri Kramat Jati, Rabu (25/9) kemarin.

Mahalnya Harga Demokrasi

Reaksi Bali terhadap RKUHP Pariwisata Bali menghadapi dilema. Revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah menyebar luas dan membuat wisatawan asing merasa khawatir berkunjung ke Indonesia dan khususnya Bali.

atas stabilitas keamanan yang menjadi salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi. Meski belum dapat dipetakan dengan pasti, dampak aksi-aksi massa terhadap ekonomi diyakini ada. Apalagi saat ini, ekonomi Indonesia sedang tertekan. Hal. 15 Dampak Demo

berkembang di media sosial seputar RUU KUHP,’’ katanya. Bamsoet mencontohkan, ada yang mengatakan wanita pulang malam berjalan kaki di trotoar bisa kena pidana, informasi itu menyesatkan karena tidak ada satu pun pasal dalam RUU KUHP yang mengatakan seperti itu. Menurutnya, satu hal yang perlu diingat, dalam memahami pasal per pasal perundangan juga tidak boleh menggunakan analogi, sehingga menganalogikan perempuan

‘’Saya membuka diri, sampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Dan nanti apa yang bisa kami lakukan dalam kapasitasnya kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.’’

Demokrasi adalah sistem politik yang buruk. Namun manusia belum mampu menemukan sistem yang lebih baik dari demokrasi. Demikian kurang lebih bait kalimat yang disampaikan para founding father Amerika Serikat, negara yang melahirkan demokrasi. Harga demokrasi bisa jadi sangat mahal dan berisiko. Indonesia yang memilih demokrasi juga mengalami hal serupa. Aksi demonstrasi yang berujung rusuh, Selasa (24/9), di sejumlah daerah, selain merusak fasilitas publik, juga berisiko pada perekonomian. Kerusuhan di akhir demo mahasiswa mengakibatkan banyak kerusakan. Kendaraan milik TNI, mobil water cannon Polri, pos polisi dan kendaraan pribadi dirusak dan dibakar. Ini belum termasuk korban luka-luka, baik dari kalangan demonstran maupun aparat keamanan. Aksi ini juga akan memiliki dampak pada penilaian

Bamsoet, demikian pimpinan DPR ini biasa dipanggil menjelaskan, karena tuntutan mahasiswa mengenai RUU KUHP sudah dipenuhi oleh DPR-RI dan pemerintah, langkah selanjutnya adalah memperluas ruang dialog dan mempertajam dialektika pemikiran. ‘’Agar pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa kembali dirumuskan secara tepat. Ruang dialog diperlukan karena tak jarang banyaknya informasi atau tafsir menyesatkan yang

Bambang Soesatyo Ketua DPR-RI

Dialog Sehat Sem ent a ra it u, p iha k pemerintah mengaku siap membuka dialog dengan para mahasiswa. “Sekarang sudah waktunya kita coba untuk melakukan suatu dialog yang lebih sehat karena sudah jelas sekali penjelasan dari Presiden dan lewat saya juga jelas, penjelasan dari Ketua DPR juga sudah jelas,” kata Menteri Koordinator bidang

“Sekarang sudah waktunya kita coba untuk melakukan suatu dialog yang lebih sehat.’’ Wiranto Menko Polhukam

Jangan Hanya Andalkan Pariwisata Denpasar (Bali Post) Sektor pariwisata menyumbangkan persentase tertinggi pada ekonomi Bali. Namun kondisi ini diingatkan sangat berisiko mengingat pariwisata merupakan sektor jasa (tersier). Selain itu, jika hanya bertumpu pada satu sektor, ekonomi mudah mengalami guncangan. Sektorsektor primer seperti pertanian dan industri diharapkan juga terus ditingkatkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Bali membuat exercise terkait sumbangan pariwisata Bali terhadap perekonomian Bali dalam bentuk menghitung TSA (tourisma satellite account/PDRB khusus menghitung aktivitas pariwisata). Hasilnya, pariwisata Bali menyumbang 48,3 persen terhadap perekonomian Bali, bukan 70 persen.

Angka 48,3 persen hanya jasa pariwisata, tidak termasuk jasa keseluruhan baik pendidikan, kesehatan, dll. Demikian disampaikan Kepala BPS Bali Adi Nugroho, Selasa (24/9). Ia berharap pemda berinisiatif melakukan penghitungan data terhadap kontribusi pariwisata. Namun inisiatif itu tidak kunjung datang. BPS pun diam–diam kembali melakukan exercise sumbangan pariwisata Bali terhadap ekonomi Bali. Angka yang didapat yaitu 50,02 persen. Pergerakan dari 2007 ke 2015 mengisyaratkan bahwa pariwisata Bali masih berpeluang untuk ditumbuhkan. Karena melihat data tahun 2007 dan 2015 angkanya naik. Penghitungan yang dilakukan pun telah mengeliminasi inflasi dan seb-

againya. Artinya ada produk pariwisata yang meningkat yang juga terserap oleh pasar. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sektor di luar pariwisata sumbangannya hanya 18 persen. Sedangkan sumbangan manufaktur (sektor sekunder) tidak ada pada ekonomi Bali, sehingga tidak ada produk yang diolah di Bali. Hal itu berarti ekonomi Bali merupakan ekonomi jasa (sektor tersier). ‘’Ada lompatan misterius yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya ada bahaya tersendiri yang harusnya diwaspadai, sama sekali tidak ada manufaktur,’’ selorohnya. Padahal sumber daya alam (SDA) terus tergerus, terkuras, namun tidak ada sektor sekunder. Hal. 15 Data Kepariwisataan

Bali Post/eka

WISATAWAN - Sejumlah wisatawan menunggu barang bawaannya yang diturunkan dari boat penyeberangan di Pantai Sanur, Denpasar.

Kamis Wage, 26 September 2019

FIGUR

Kumpulkan HP Siswa CARA mengelola kelas di SMPN 6 Denpasar patut ditiru. Sekolah tidak melarang siswa membawa handphone (HP), namun juga tidak membebaskan. Para siswa lewat ketua kelas setiap pagi mengumpulkan HP siswa untuk diletakkan di ruang kepala sekolah. Jika dimanfaatkan untuk kegiatan PBM, HP bisa dipakai siswa. Itulah cara sederhana yang dilakukan Kepala SMPN 6 Denpasar yang baru dilantik, Dra. Ni Nyoman Suci, M.Pd. Bagi dia, HP tetap dinilai dari dua sisi yakni positif dan negatif. Siswa agar fokus belajar, semua HP dikumpulkan di ruangan kepala sekolah. Jika siswa ada kepentingan emergency, harus seizin kasek menggunakannya. Setelah pulang sekolah, siswa dengan sabar juga menunggu pembagian HP-nya guna bisa digunakan berkomunikasi dengan orangtua siswa. ‘’Kami tak mau anak-anak asyik dengan HP saat jam sekolah,’’ tegasnya, Rabu (25/9) kemarin. Selain itu, perempuan ini juga berani membuat program terobosan dengan membeli sejumlah komputer untuk menjadikan sekolah ini menggelar UNBK secara mandiri. Sebab, sebelumnya sekolah ini menggelar UNBK dengan meminjam sarana di SMAN 5 Denpasar dan sangat merepotkan siswa. Sekolah yang dulu memiliki 80 unit komputer, lewat bantuan komite melalui orangtua siswa, kini dibelikan lagi 29 unit komputer. Sedangkan kekurangan lagi sedikit dengan cara meminjam laptop milik sejumlah guru. Dengan demikian, awal November sekolah yang dipimpinnya sejak Agustus 2019 lalu sudah siap menggelar simulasi UNBK mandiri. Untuk itu, ia berterima kasih kepada masyarakat Denpasar Selatan yang mengerti soal problema dana pendidikan di tengah sekolah tak boleh memungut dana SPP lagi. (sue)

Pura Hulundanu Batur Pusat Gelar ”Karya Ngusaba Kapat”

RANGKAIAN Karya Ngusaba Kapat di Pura Tri Kahyangan Jagat Hulundanu Batur Pusat yang berlokasi di Desa Adat Songan sudah berjalan sejak beberapa hari lalu. Puncak Karya Ngusaba Kapat ini akan jatuh pada Purnama Kapat, yakni Minggu (13/10) mendatang. Rangkaian karya berupa Ngawit Makayangan dan Ngadeg Tapini sudah dilakukan, Rabu (25/9) kemarin. Humas Panitia Karya Jro Nyoman Sarda bersama beberapa panitia lainnya mengatakan, hal itu saat masimakrama ke Bali Post, Rabu kemarin. Sejumlah Panitia Karya Ngusaba Kapat Pura Hulundanu Batur ini diterima Pemimpin Redaksi Bali Post Dira Arsana. Jro Nyoman Sarda mengungkapkan, sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan krama Desa Adat Songan, sejak beberapa hari lalu untuk menyukseskan Karya Ngusaba Kapat di Pura Hulundanu Batur. Sejak beberapa hari terakhir, krama desa adat setempat sudah mulai ngayah membuat tetaring, sanggar tawang serta majejahitan. Sesuai dudonan karya, puncak Karya Ngusaba Kapat di Pura Hulundanu Batur akan berlangsung pada Purnamaning Sasih Kapat, 13 Oktober mendatang. Kegiatan ngayah dilaksanakan dengan melibatkan krama, baik lanang maupun istri, serta sekaa teruna. Jro Sarda menjelaskan, sesuai dudonan karya,

rangkaian Karya Ngusaba Kapat di Pura Hulundanu Batur sudah dimulai Rabu kemarin dengan Ngawit Makayangan serta Ngadegang Tapini. Dilanjutkan pada Sabtu (28/9) mendatang, dengan acara Majaya-jaya, Ngadegang Panyengker Karya, Ngadegang Rare Angon, serta Munggah Canang ring Palinggih. Kemudian untuk kegiatan Ngunggahang Ilen-ilen dan Nanceb Penjor lan Sunari akan dilangsungkan, Selasa (1/10) mendatang. Selanjutnya pada Senin (7/10) akan dilaksanakan Caru Pamarisudha, Melaspas dan Metik Tetaring, Melaspas Bagia Pulakerti, serta Nuhur Tirta Panyaksi Karya. Keesokan harinya pada Selasa (8/10) akan dilaksanakan prosesi Ngodal Ida Batara Dalem, Ngodal Ida Batara Satiman, serta Ngaturang Ayaban. Pada Rabu (9/10) dilaksanakan prosesi Ida Batara Masucian ring Segara atau Melasti, serta Nuur Batara Tirta. Kemudian pada Sabtu (12/10) dilaksanakan Mapepada Karya. Disusul pada Minggu (13/10) yang merupakan puncak karya juga digelar Pakelem di Danu, serta Pangangket. Setelah puncak karya, seterusnya dilangsungkan Ngaturang Bhakti Panganyar dari masing-masing kabupaten/kota di Bali, karena Ida Batara akan nyejer hingga Sabtu (19/10). Saat itu dilakukan Bhakti Panyineb, serta Ida Batara Ngeluhur. (ara)

Bali Post/ara

NGUSABA - Panitia Karya Ngusaba Kapat Pura Hulundanu Batur saat masimakrama ke Bali Post, Rabu (25/9) kemarin.

Kepala Desa Diharapkan Berinovasi Sejahterakan Masyarakat

Denpasar (Bali Post) Pemilihan perbekel (pilkel) serentak yang diselenggarakan oleh setiap kabupaten yang ada di Bali saat ini menjadi momentum penting bagi desa-desa untuk melahirkan pemimpin yang nantinya bisa menghasilkan inovasi dalam mensejahterakan masyarakat desa. Saat ini, lahirnya seorang pemimpin di desa tidak lagi dengan penunjukan seperti era sebelumnya. Melainkan lahir melalui seleksi yang ketat dari masyarakat. Sehingga melalui proses tersebut, kemampuan dalam mensejahterakan masyarakat desa kiranya dapat menjadi salah satu indikator proses seleksinya. Menurut akdemisi Unud Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., seorang kepala desa tidak hanya harus memiliki kemampuan di bidang pemerintahan, tetapi juga di bidang dunia usaha. Wakil Rektor Bidang Akademik Unud ini menegaskan hal itu di hadapan para kepala desa/perbekel, pengelola BUMDes, pengelola UMKM desa, asosiasi pengusaha, BUMN, serta akademisi saat membuka Seminar Inovasi Unud Bangun Desa 2019, Rabu (25/9) kemarin. Antara mengatakan, tugas seorang kepala desa/perbekel saat ini memang sulit. Berkaitan dengan tugasnya secara garis besar dibagi dua, sebagai aparatur pemerintah yang paling bawah yang dihadapkan langsung dengan masyarakat berkaitan layanan masyarakat, di lain pihak dibebankan tanggung jawab terhadap perekonomian di desa tersebut. Dengan talenta yang ada di kepala desa, kata Antara, kiranya itu tidak jadi masalah. Kepala desa harus membuka diri, melakukan kerja sama baik dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi di dalam menggali potensi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih dengan adanya banyak dana saat ini yang masuk ke desa, kepala desa diharapkan dapat memanfaatkannya untuk membuat program yang berpihak pada peningkatan perekonomian masyarakat desa. Salah satunya dengan mengelola potensi desa, dengan mendirikan Badan usaha Milik Desa (BUMDdes). “BUMDes ini merupakan investasi suatu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan malah sebagai suatu beban bagi desa,” tegasnya. (kmb16)

Topik : BALI JANGAN HANYA ANDALKAN PARIWISATA

Bali Post/kmb12

RAPAT KOORDINASI - Suasana rapat koordinasi antara Komisi III DPRD Denpasar dengan sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Rabu (25/9) kemarin.

Kadis Abaikan Undangan Rakor

Komisi III Gerah Denpasar (Bali Post)vRapat koordinasi (rakor) yang pertama kali setelah dilantik sebulan lalu, menuai keluhan jajaran Komisi III DPRD Denpasar. Masalahnya, dalam rapat koordinasi dengan agenda pengenalan diri dan program kerja, tidak dihadiri oleh para kepala dinas (kadis). Justru yang datang para sekretaris dinas. Hanya Kepala Bagian Pengadaan yang langsung dihadiri kabagnya, mesti datang terlambat. Akibatnya, komisi yang membidangi pembangunan ini merasa kecewa. “Seharusnya yang saya harapkan datang adalah kadisnya. Karena kita ingin menjalin komunikasi dan koordinasi soal rencana kerja ke depan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Denpasar Eko Supriadi, Rabu (25/9) kemarin. Kekecewaan juga datang dari anggota dewan lainnya, seperti A.A. Susruta Ngurah Putra, Ketut Budiarta, Nyoman Darsa, dan A.A.

Gede Mahendra. Kendati demikian, rakor yang digelar Komisi III dengan Dinaskominfo, Dishub, Dinas PUPR dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa itu tetap bisa dilanjutkan. Padahal sebelumnya, pimpinan rapat Eko Supriadi mengusulkan agar rapat ditunda, karena tanpa kehadiran kadis. Pada kesempatan tersebut, sejumlah permasalahan mengemuka ke permukaan. Seperti bangunan Pasar

Badung yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, khususnya ornamen Bali pada bangunan tersebut. “Kenapa ornamennya menggunakan fiber, padahal seharusnya menggunakan bahan yang alami seperti batu alam,” ujar Susruta. Sekretaris Dinas PUPR Ngurah Sanjaya mengakui akan berkoordinasi dengan pihak yang menanganinya atau PPK-nya. Demikian pula dokumennya, apakah sudah dijelaskan teknis bahannya. “Kami minta waktu untuk koordinasi dulu,” katanya. Selain itu, mengemuka juga hambatan yang dialami Dinas PUPR dalam melakukan programnya. Misalnya, masalah usulan perbaikan jalan lingkungan sering dicoret pihak Bappeda. Alasannya karena dana perbaikan jalan lingkungan ada di

masing-masing kelurahan. “Ini yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut,” ujarnya. Sementara itu, sejumlah anggota Komisi III juga mempertanyakan proses pengerjaan proyek yang sudah berjalan. Seperti yang terjadi di Panjer. Beberapa pekerjaan jalan, salah satunya pengerjaan drainase di Jalan Pancoran harus diperhatikan elevasinya. Jangan sampai ketika hujan lebat, air kembali masuk karena jalan cekung. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391.

Pilwali 2020

KPU Usulkan Anggaran Rp 25 Miliar Denpasar (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menggelar rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi I dan II DPRD Kota Denpasar, Rabu (25/9) kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira ini, selain sebagai ajang perkenalan juga untuk memaparkan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020 mendatang. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Komisi I I Ketut Suteja Kumara, Ketua Komisi II I Wayan Suadi Putra, serta pimpinan fraksi. Sementara KPU Denpasar dipimpin Ketuanya, I Wayan Arsa Jaya, bersama jajaran anggota komisioner KPU Denpasar. Turut hadir anggota KPU Provinsi Bali Korwil Denpasar I Gde John Darmawan. Menurut Arsa Jaya, pelaksanaan pilkada Kota Denpasar sejauh ini sudah berlangsung baik. Di mana, telah melewati Pemilu 2019 dengan baik karena dukungan segenap elemen masyarakat, terutama para pimpinan partai politik. ‘’Kami ingin melaporkan, agenda Pilkada 2020 akan segera bergulir. Di mana, pilkada serentak akan berlangsung pada 23 September 2020,’’ katanya. Arsa Jaya menjelaskan, tahapan pilkada akan mulai Oktober 2019 mendatang. Terkait dengan persiapan tersebut, yang menjadi konsentrasi saat ini adalah masalah anggaran. ‘’Kami mohon suport

pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar. Jadi, biaya penyelenggaraan pilkada murni menggunakan APBD. Kami telah menyusun biaya sebesar Rp 25 miliar. Angka tersebut sejauh ini telah terakomodir, yang diambil dari APBD Perubahan 2019 Rp 2,5 miliar dan APBD Induk 2020 Rp 22,5 miliar,’’ katanya memaparkan. Terkait regulasi, lanjut Arsa Jaya, Permendagri Nomor 54 dan Surat Edaran Kemendagri (SE) 900 menjadi rujukan untuk permohonan anggaran. Di mana anggaran dapat direalisasikan sesuai tahapan bergulirnya pilkada. ‘’Kami berharap tahapan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa segera dilakukan, sebagai acuan pelaksanaan pendanaan berjalan lancar. Karena sesuai program KPU dijadwalkan 1 Oktober 2019 tahapan Pilkada sudah berjalan,’’ ujarnya. Arsa Jaya mengatakan, anggaran yang diusulkan itu meningkat dari anggaran Pilkada 2015 lalu yang hanya Rp 18 miliar. Jumlah ini didasari atas berbagai variabel, seperti jumlah calon, jumlah pemilih dan jumlah TPS. Dari total anggaran tersebut, 37 persen atau Rp 9 miliar dialokasikan untuk honor penyelenggara. Anggota KPU Bali Gde John Darmawan menekankan kepastian berlangsungnya Pilkada serentak 2020. ‘’Kami ingin memastikan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar. Terkait besaran anggaran kita berharap jangan sampai terulang

kembali polemik Pilgub Bali 2018. Ketika anggaran sudah ditandatangani (NPHD - red), justru dikurangi dan akhirnya terjadi kemelut. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi kembali,’’ ujarnya. Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar Ketut Suteja Kumara menegaskan, kejelasan regulasi anggaran harus dipastikan berjalan dengan baik. “Saya ingin sampaikan dalam sistem pengganggaran dirancang dengan baik, sesuai regulasi. Apalagi bulan Oktober 2019 sudah berjalan. Tentunya kita tidak berharap tahapan pilkada mengalami hambatan lantaran terkendala sistem penganggaran,’’ katanya. Tak jauh beda, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar I Wayan Suadi Putra menyebutkan, terkait penganggaran tentu diapresiasi. ‘’Dengan biaya Rp 25 miliar cukup besar dengan menggunakan anggaran 2019-2020. Pada prinsipnya, kami di Komisi II siap mem-back up, sehingga harapan kami jangan sampai terhambat realisasi program KPU yang telah tersusun,” kata politisi PDI-P ini. Sementara itu, untuk memastikan regulasi, dewan melalui Wakil Ketua DPRD I Wayan Mariyana Wandhira, menyarankan digelar pertemuan khusus yang melibatkan semua pemangku kepentingan. ‘’Kita sepakati saja untuk memuluskan masalah anggaran KPU ini, sebaiknya melakukan pertemuan kembali. Pihak eksekutif, legeslatif maupun KPU perlu duduk bersama,’’ katanya. (kmb12)

Rai Mantra Pimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan II Pemkot Denpasar Ingatkan Realisasi Pembangunan yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran SEBAGAI upaya untuk memastikan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Pemkot Denpasar menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Triwulan II. Kegiatan yang diikuti seluruh pimpinan OPD dan BUMD di lingkungan Pemkot Denpasar ini dipimpin Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Denpasar I Made Toya dan Asisten Administrasi Umum IGN Eddy Mulya di Ruang Praja Utama, Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (25/9) kemarin. Rapat evaluasi diawali dengan laporan dari Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar I Gede Cipta Sudewa Atmaja yang menjelaskan realisasi program kerja di Pemkot Denpasar. Adapun tema yang diangkat kali ini, ‘’Melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan II Pelaksanaan Tahun Anggaran 2019, Kita Mantapkan Prosentase Pembangunan Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran Sebagai Wujud Sewaka Dharma’’. Cipta Sudewa menjelaskan, pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Triwulan I ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Keppres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang diturunkan dalam Keputusan Wali Kota Denpasar

nomor 188.45/129/HK/2019. ‘’Tentunya evaluasi ini dilaksanakan guna memastikan seluruh program baik fisik dan keuangan yang tertuang dalam APBD Kota Denpasar Tahun 2019 ini dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, di mana hinggra Triwulan II realisasi keuangan mencapai 50,40 persen sedangkan realisasi fisik mencapai 70,28 persen,’’ terangnya. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara menegaskan, seluruh OPD wajib memahami dan fokus terhadap target yang telah ditetapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, seluruh target capaian dapat terlaksana, baik secara fisik maupun keuangan. Namun demikian, seluruh program dan inovasi yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan, saat ini telah dioperasikan secara resmi aplikasi Sewaka Dharma Sistem Monitoring Administrasi Pembangunan (Karma Simanis). Di mana aplikasi ini merupakan sarana pengawasan dalam pelaksanaan program pembangunan baik fisik, non fisik serta keuangan yang juga terintegrasi dengan SIPKD, SIMPEG, dan Diskominfo. Sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secepat mungkin. ‘’Saya minta seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dapat bekerja dan berinovasi yang

MEMIMPIN - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat memimpin Rapat Evaluasi Pembangunan Triwulan II Tahun 2019 di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (25/9) kemarin. tentunya harus memperhatikan target realisasi baik fisik maupun keuangan, sehingga inovasi dan pembangunan dapat terlaksana dengan tepat mutu, tepat guna dan tepat sasaran serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan adanya aplikasi Karma Simanis ini diharapkan mampu menjadi sarana pengawasan dalam rangka monev pembangunan di Kota Denpasar,’’ ujar Rai Mantra. Rai Mantra juga menekankan, komitmen Kota Denpasar untuk dapat meraih nilai SAKIP dengan

predikat A harus mendapat dukungan seluruh OPD. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penyusunan berbagai program dan inovasi yang tepat sasaran dan ada sinergitas antara program yang satu dengan program lainnya. ‘’Kami juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk terus berupaya menyusun program dan inovasi yang tepat sasaran dan memberikan kemanfaatan dengan laporan yang sesuai dengan standar, sehingga komitmen peningkatan nilai SAKIP menjadi A dapat terwujud,’’ tegasnya. (ad844)

Kamis Wage, 26 September 2019

Bupati Giri Prasta Teken Komitmen sebagai Daerah Percontohan SP4N-LAPOR! BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani komitmen sebagai daerah percontohan peningkatan kapasitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Jakarta, Selasa (24/9) lalu. Penandatanganan komitmen ini serangkaian acara peluncuran proyek kerja sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dengan United Nations Development Program (UNDP) dan the Korea International Cooperation Agency

(KOICA) dalam peningkatan Kapasitas SP4N-LAPOR!. Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani komitmen disaksikan oleh Men-PAN RB Syafruddin. Penandatanganan komitmen ini dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik. Dengan komitmen ini Badung siap menjadi daerah percontohan di Indonesia. Bupati Giri Prasta menyambut baik dan mendukung kegiatan penandatanganan komitmen pening-

katan SP4N-LAPOR! yang difasilitasi oleh Kemen-PAN RB. Menurutnya, komitmen ini sangat penting artinya bagaimana daerah mampu mengimplementasikan SP4NLAPOR! di daerah masingmasing dalam upaya meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di daerah. ‘’Hari ini (Selasa - red) saya telah menandatangani komitmen. Kami menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung besedia dan komit menjadi daerah percontohan pelaksanaan proyek penguatan kapasitas E-Governance melalui peningkatan kapa-

sitas SP4N LAPOR! secara terintegrasi di Indonesia yang didukung oleh KOICA dan UNDP,’’ jelasnya. Pengaduan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam menyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, instansi pemerintah wajib menyediakan unit pengaduan pelayanan publik. Kehadiran SP4N yang menggunakan Platform Nasional Aplikasi LAPOR! diharapkan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. (ad839)

KOMITMEN - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani komitmen sebagai daerah percontohan peningkatan kapasitas SP4N-LAPOR! di Jakarta, Selasa (24/9) lalu.

Calon Kepala Sekolah Wajib Kantongi Sertifikat LPPKS Mangupura (Bali Post) –

Terkait kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung tengah mempersiapkan calon kepala sekolah berkerja sama dengan LPPKS. Sebab, syarat kepala sekolah wajib memegang sertifikat LPPKS. ‘’Secara prinsip kami di Badung sedang berproses dan mengikuti Permendikbud tersebut. Kita telah melakukan persiapan cakap kepala sekolah kerja sama dengan LPPKS Solo,’’ ujar Sekretaris Disdikpora Badung I Made Mandi, Rabu (25/9) kemarin.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga mengatur tentang periode masa jabatan kepala sekolah. Kepala sekolah bisa menjabat selama 12 tahun atau 3 periode. Rinciannya, dua kali masa jabatan atau 8 tahun di sekolah yang sama. Namun, untuk berikutnya atau periode ketiga, dia harus pindah ke sekolah lain. ‘’Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi. Apabila dia lulus uji kompetensi dia

dapat jadi kepala sekolah. Kalau tidak, kembali jadi guru,’’ katanya. Penugasan kepala sekolah ini juga berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah ‘’baik’’. Misalnya, hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan ‘’baik’’, kepala sekolah bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya. Kepala sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya dapat ditugaskan kembali sebagai guru. ‘’Selama bertugas mereka juga diberi penilaian,’’

ungkapnya. Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikpora Badung I Nyoman Suardana juga mengakui saat ini telah melakukan penugasan sesuai aturan baru tersebut. ‘’Kami telah melakukan penugasan sesuai regulasinya dan mengacu aturan tersebut,’’ sebutnya. Sesuai data yang ada, SD negeri di Badung berjumlah 249 sekolah dan SMP negeri berjumlah 27 sekolah. Disdikpora Badung juga telah melakukan pelatihan calon kepala sekolah secara periodik berdasarkan analisis kebutuhan. ‘’Sekarang untuk calon kepala sekolah bersertifikat kami masih ada. Untuk calon kepala sekolah SMP ada cadangan 10 orang, dan SD ada 24 orang,’’ jelasnya. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Kapolres Badung AKBP Yudith Satriya Hananta mendadak memimpin apel, Rabu (25/9) kemarin, pukul 11.00 Wita. Ternyata Kapolres Yudith memberikan support kepada 10 anggotanya yang mendadak diberangkatkan ke Polda Metro Jaya untuk bergabung dengan personel Polda Bali dalam rangka melaksanakan tugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) pen-

gamanan unjuk rasa. Saat memberikan pengarahan, AKBP Yudith berpesan kepada anggotanya agar selalu waspada, hati-hati serta mengikuti perintah komandan peleton maupun kompi dalam tugas. ‘’Kalian ke sana (Jakarta) bukan jalan-jalan, namun dalam rangka tugas negara. Jaga kesehatan dengan baik, jangan terlalu banyak minum kopi, perbanyak minum air putih dan juga jan-

gan lupa berdoa. Jangan malu bertanya kepada yang lebih berpengalaman,’’ ujarnya. Mendapat support dari Kapolres, salah satu anggota BKO Aiptu I Gusti Ngurah Setiawan mengaku senang dan terharu atas perhatian pimpinannya tersebut. Apalagi Kapolres secara langsung hadir memberikan pengarahan terutama terhadap kelengkapan yang perlu dibawa ke Jakarta.

Personel yang dikirim ke Jakarta yakni Aiptu I Gusti Ngurah Setiawan, Aiptu I Gede Sudiartha, Bripda I Putu A. Premawantara, Bripda I Gede Aditya Pramana, Bripda I Wayan Wahyu Permana, Bripda I Gede Indra Darmana, Bripda I Wayan Aditya Pradnyandita, Bripda I Made Adi Wiranjaya, Bripda I Nyoman Bagus Adi Tri Pratama dan Bripda I Gede Yoga Eka Prastya. (kmb36)

Seleksi menjadi kepala sekolah semakin diperketat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, calon kepala sekolah harus mengantongi sertifikat dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).

Amankan Unjuk Rasa Kodam Jalankan Misi Kemanusiaan Anggota Polres BKO ke Jakarta Bali Post/ist

DONOR DARAH - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto saat donor darah di Kuta, Rabu (25/9) kemarin.

Lewat Donor Darah

Mangupura (Bali Post) Kodam IX/Udayana beserta jajarannya tak pernah surut melakukan aksi sosial demi membantu masyarakat. Aksi tersebut seperti melalui donor darah yang diikuti 400 personel Kodam dan pihak terkait, Rabu (25/9) kemarin, di Kuta. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto menyampaikan, donor darah ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-74 TNI. Selain itu, donor darah memiliki manfaat yang sangat positif bagi kesehatan tubuh manusia an-

tara lain menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, membantu penurunan berat badan, mendapatkan kesehatan psikologis dan mendeteksi berbagai penyakit serius lainnya. Menurut Pangdam, kegiatan ini memiliki misi sosial kemanusiaan yang sangat tinggi. Sebab, selain membantu PMI dalam penyediaan darah, juga untuk memupuk persaudaraan TNI dengan masyarakat. Termasuk meningkatkan rasa kepedulian sosial semua komponen bangsa

untuk berbagi serta membantu sesama. ‘’Hal ini dapat kita jadikan semangat jiwa korsa dalam memupuk serta membentuk rasa kemanusiaan dan persaudaraan bagi kita semua sebagai manusia seutuhnya tanpa melihat adanya perbedaan,’’ tegasnya. Ia berharap apa yang telah dilakukan selama ini memberikan keberkahan untuk bangsa secara keseluruhan. ‘’Tentunya ini juga akan menjadi amal ibadah buat kita semua,’’ ujar Mayjen Benny Susianto. (kmb36)

HUT Mangupura akan Digelar di Balai Budaya Mangupura (Bali Post) – Kali pertama perayaan HUT Mangupura tak lagi di tempat terbuka. Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung merancang seluruh kegiatan seni serangkaian perayaan tersebut dilaksanakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala. Kadisbud Badung I.B. Bhasma mengatakan akan memanfaatkan seluruh fasilitas gedung guna memeriahkan perayaan hari jadi ibu kota Kabupaten Badung tersebut pada Oktober mendatang. ‘’Kami sudah merancang perayaan HUT Mangupura. Nanti semuanya dipusatkan di balai budaya. Kalau dulu kan harus membuat panggung, sekarang kami manfaatkan gedung balai budaya,’’ Bhasma, Rabu (25/9) kemarin. Pihaknya juga akan memanfaatkan panggung terbuka untuk pagelaran baleganjur. Kursi penonton didesain mampu menampung 2.500 penonton dan hanya dimanfaatkan untuk pagelaran seni yang bersifat massal seperti konser hiburan rakyat. ‘’Kalau pagelaran baleganjur akan dilakukan di panggung terbuka yang ada di belakang, jadi hanya sejumlah pertunjukan saja yang akan digelar di gedung tertutup itu,’’ katanya. Ditanya apakah Disbud Badung akan terlibat dalam pengelolaan Balai Budaya Giri Nata Mandala, birokrat asal Desa Taman ini mengatakan pihaknya menunggu petunjuk Bupati Badung. ‘’Itu (pengelolaan – red) tergantung petunjuk pimpinan. Belum ada instruksi lebih lanjut,’’ ucapnya. Sebelumnya, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta berencana membentuk badan pengelola balai budaya. ‘’Badan pengelola sudah siap karena kami sudah siap dengan sumber daya manusia,’’ tegasnya.

Penyelenggaraan event nasional maupun internasional, kata Bupati Giri Prasta, sangat cocok digelar di balai budaya. Hal ini dikarenakan akses ke gedung tersebut sangat mudah lantaran didukung infrastruktur jalan yang sangat baik serta fasilitas parkir memadai. ‘’Dengan fasilitas ini, balai budaya sangat layak untuk penyelenggaraan event nasional maupun internasional,’’ katanya. Seperti diketahui, Balai Budaya Giri Nata Mandala dilengkapi dengan peralatan modern berupa sound system atau tata suara, lighting atau tata cahaya, LED screen outdoor dan background LED screen indoor, setra lift panggung. Balai budaya ini dibangun di atas lahan 18.441 meter persegi dengan kapasitas 2.500 orang untuk indoor. Balai budaya juga memiliki fasilitas open stage dengan kapasitas 10.000 orang. Tak hanya itu, balai budaya juga dilengkapi dengan fasilitas ruang transit VIP, ruang persiapan artis umum dan VIP, kafetaria, ruang ekshibisi atau pameran, klinik kesehatan dan laktasi, mushola, smoking room di setiap lantai, 8 toilet laki-laki dengan 16 closet 24 urinoar, 8 toilet wanita dengan 36 closet, 4 toilet difabel, lift bagi tamu VIP dan difabel serta 2 lift barang, ruang manajemen gedung serta ruang rapat umum dan VIP. Fasilitas lainnya, parkir VIP dan artis di basement dengan kapasitas 4 truk, 33 mobil dan 150 sepeda motor serta fasilitas parkir pengunjung di sekitar gedung dengan kapasitas 362 kendaraan. Daya listrik PLN yang tersedia yaitu 315 kVA yang digunakan untuk listrik operasional gedung dan genset 2.000 kVA digunakan saat pertunjukan berlangsung. (kmb27)

Bali Post/ist

BERI SUPPORT - Kapolres Badung AKBP Yudith Satriya Hananta memberikan support kepada anggotanya yang BKO ke Jakarta.

Kamis Wage, 26 September 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Senator RI Minta Sekaa Teruna Teruni Miliki Fungsi ’’Intel’’ terhadap Pawongan di Desa

Hadiri Hari Jadi Petulu Transport Bersatu, Wedakarna Minta Pemprov Bali Segera Terbitkan Aturan Pro-Transportasi Konvensional SATYAGRAHA Bali yang mengusung semangat Bali Berdaulat terus digelorakan Senator DPD-RI termuda dari Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat mengadakan kunjungan kerja ke Ubud, Gianyar. Seperti yang terekam saat hadir di acara STT Tegal Bingin Ubud, Gianyar, di mana Senator RI memberikan motivasi kepada generasi muda Hindu agar mereka menjadi solid dan menjaga kekompakan dalam ikut bersama-sama menjaga parahyangan dan pawongan di desa, terutama mewaspadai gerakan radikalisme anti-Pancasila yang selalu konsisten menyebarkan paham Bali dalam genggagam. ‘’STT milenial tidak terpaku pada kegiatan rutin yang membosankan. STT harus mulai menghargai waktu, kesempatan dan jaringan. Silakan beracara, berprogram dan tampil. Tapi jangan melulu urusan seremonial atau sekadar tampil hedon, tapi mulailah membuat acara dengan pendalaman konten untuk ikut menjaga kedaulatan Hindu di bidang trisakti yakni politik, ekonomi dan budaya. Selain itu, setiap anggota STT harus mulai rungu dengan palemahan dan pawongan, bantu orang-orang tua di desa yang sudah capek dan kelelahan menjaga adat dan budaya. Bantu menjadikan pawongan dan palemahan sebagai tempat yang nyaman untuk generasi berikutnya. Selain itu, ya… orang-orang tua di desa harus memberikan kepercayaan pada anak muda untuk bisa menjadi calon pemimpin. Kader mereka dan siapkan pemimpin masa depan mulai dari hari ini,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Pandangan AWK, dalam menghadapi tantangan Bali dari kelompok radikal dan para taliban, maka diperlukan kebersatuan yang baik di kalangan semeton Bali. ‘’Bali sebagai minoritas di Republik Indonesia harus menjadikan dirinya semakin protektif dan eksklusif dalam menjaga adat dan agamanya. Jika Bali tidak eksklusif, maka Bali akan dijual dan digadai dengan murah. Bayangin saja, jika ada warga luar pendatang yang ingin tinggal di Bali, maka mereka harus punya modal, skill, punya

SATYAGRAHA – Senator Dr. Arya Wedakarna saat hadir di STT Tegal Bingin, Desa Mas, Ubud, Gianyar dan acara Petulu Kokokan Trans (PKT) di Petulu, Ubud. kekayaan yang bisa membuat Bali maju. Bukan sebaliknya, banyak orang dengan otak pas-pasan, datang ke Bali hanya membuat rusuh dan menyedot taksu Bali. Jadi ini harus didasari pemimpin di desa adat bahwa yang paling penting saat ini adalah proteksi sistem adat yang menyasar seluruh penduduk, baik krama nuwed, krama tamiu, termasuk orang asing. Upacara dan upakara biarkan saja urusan para pemangku dan pengurus pura untuk menjalankan, tapi ke depan bendesa, prajuru adat, pecalang fokus menjaga palemahan dan pawongan agar Bali aman,’’ jelas AWK. Hal senada juga diungkapkan Senator AWK saat menghadiri hari jadi Petulu Kokokan Trans (PKT) di Wantilan Desa Petulu, Ubud, Gianyar. Dalam kesempatan itu, Senator AWK mengapresiasi semakin terorganisirnya organisasi transportasi konvensional di Ubud. Ia bangga organisasi ini lahir dari rasa jengah krama Bali dalam memajukan desanya. ‘’Ketidaktegasan pemerintah, termasuk molornya keputusan pemerintah Bali terkait dengan pengaturan

transportasi konvensional vs online yang sudah dijanjikan akibatnya membuat semeton Bali, khususnya driver konvensional semakin terpacu untuk maju. Dalam teori sosial politik ada yang namanya situasi ‘terdiskriminasi’ yang mana semakin terdiskriminasi seseorang, sebuah kelompok dan suku bangsa, maka akan semakin maju suku bangsa itu. Jadi Bali yang dihantam dengan diskriminasi, termasuk tingkah laku pejabat lokal yang mengabaikan aspirasi kaum marhaen, mau tidak mau menjadikan orang Bali kreatif serta jengah. Tapi dalam kehidupan bernegara pemerintah tidak bisa mengabaikan aspirasi dari semeton Bali termasuk dengan ketidakjelasan dari keputusan Pemprov Bali masalah pengaturan masalah persaingan tidak sehat antara taksi konvensional dan taksi online. Kita akan terus tagih janji itu dan DPD-RI tentu akan mengawasi. Semangat untuk taksi konvensional dan driver tradisional di seluruh Bali,’’ ucap Gusti Wedakarna yang meraih 742.781 suara mutlak tertinggi di Pemili DPD-RI 2019. (ad852)

Sambut Dies Natalis Ke-56

Unhi Denpasar Bedah Buku ’’Dinamika Hindu di Indonesia’’ serta ’’Bali dan Multikulturalisme’’ SERANGKAIAN Dies Natalis ke-56, Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menggelar bedah buku di Gedung Indraprastha Kampus Unhi Denpasar, Rabu (25/9) kemarin. Dua buah buku dibedah sejumlah narasumber. Di antaranya Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. dan Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. membedah buku berjudul ‘’Dinamika Hindu di Indonesia’’ karya Prof. Dr. Fhil. I Ketut Ardhana, M.A. dan Ni Made Frischa Aswarini yang dimoderatori Agung Paramitha. Sedangkan buku berjudul ‘’Bali dan Multikulturalisme’’ dibedah Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Fhil., Ph.D., Dr. Bambang Dhawiyanto Putro, S.S., M.Hum. dan Drs. Imanuel Dewata Oja. Rektor Unhi Denpasar Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. mengatakan Dies Natalis ke56 Unhi Denpasar tahun 2019 mengusung tema ‘’Melindungi dan melestarikan budaya Bali melalui perlindungan kekayaan intelektual’’. Tema ini sesuai dengan visi Unhi Denpasar yaitu mengembangkan budaya Hindu ke tingkat regional. Oleh karena itu, Unhi Denpasar sebagai perguruan tinggi berlandaskan agama dan kebudayaan memiliki tanggung jawab moral dalam pelestarian seni, budaya dan utamanya kekayaan intelektual Bali yang selama ini terlupakan. Padahal, budaya lahir dari kekayaan intelektual yang merupakan hasil pemikiran dari para leluhur. Sehingga sangat perlu untuk dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan. Salah satu bentuk riil yang dilakukan Unhi Denpasar adalah kegiatan bedah buku yang berkaitan dengan Hindu dan budaya Bali. Dikatakan, Bali merupakan simbol multikulturalisme. Sebab, di Bali terjadi interaksi dari berbagai lintas agama dan budaya dunia. Oleh karena itu, setelah dibedah oleh para narasumber, pihaknya akan mengembangkan perpustakaan pengetahuan tradisional Bali berbasis digital, seperti perpusta-

BEDAH BUKU - Rektor Unhi Denpasar Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. (3 dari kanan) bersama Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Prof. Dr. Fhil. I Ketut Ardhana, M.A. (2 dari kiri) berfoto bersama narasumber bedah buku seusai menyerahkan cenderamata. kaan digital yang dikembangkan di California. Sehingga buku tersebut bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat dunia, tanpa harus datang ke Bali. ‘’Pengembangan perpustakaan digital ini akan menjadi daya tarik Bali juga, banyak ilmuan atau publik masuk ke digital library ini mereka akan lebih tertarik lagi untuk mengetahui Bali secara langsung,’’ ujar Prof. Damriyasa. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang juga editor buku ‘’Dinamika Hindu di Indonesia’’ Prof. Ardhana menjelaskan buku ini merupakan buku monumental untuk menyatukan satu konsep tentang Hindu di Indonesia yang lebih modern. Sebab, selama ini Indonesia belum memiliki satu-kesatuan konsep tentang Hindu di Indonesia. Padahal, berbicara dinamika Hindu di Bali tidak sama dengan dinamika Hindu yang ada di luar Bali. Oleh karena itu, buku ‘’Dinamika Hindu di Indonesia’’ ini diharapkan mampu menjadi titik awal perkembangan Hindu-

isme modern di Indonesia sesuai yang dicanangkan badan utusan khusus presiden yang menghendaki adanya dialog antaragama dan kepercayaan. Bahkan, lanjut Prof. Ardhana, Unhi Denpasar telah melakukan penelitian dan survei tentang keterimaan masyarakat apabila dilakukan sebuah ritual di sebuah tempat yang dapat digunakan oleh penganut antaragama dan kepercayaan. Apalagi, Panglingsir Puri Kesiman telah menyediakan lahan untuk kegiatan ritual tersebut. ‘’Pada acara bedah buku ini kami mengundang juga berbagai tokoh agama, bahkan dalam penyusunan dan pembahasan buku ini juga melibatkan dari berbagai agama dan etnis, karena kita ingin mencari kesamaan penyelesaian studi agar bisa nyambung. Sehingga Unhi bisa menjadi pelopor dalam penyelesaian permasalahan Hindu di Indonesia, baik terkait pura, puri, purohita dan purana bisa muncul dari Unhi,’’ pungkasnya. (ad835)

IIPEX 2019 di Denpasar Sukses Tekan Siswa Tak Masuk karena Sakit, Hanya 0,54 Persen Hadirkan Rumah Subsidi dan Nonsubsidi SMP Sapta Andika Denpasar Dinilai Tim LSS

BARU berusia 10 tahun, SMP Sapta Andika yang berada di bawah Yayasan Padma Bhuana 77 sudah kerap menjadi duta Denpasar Barat (Denbar), baik di lomba akademis maupun nonakademis. Rabu (25/9) kemarin, SMP Sapta Andika yang dipercaya menjadi duta Denbar dinilai Tim Lomba Sekolah Sehat (LSS) Kota Denpasar. Tim yang dipimpin Sridati ini disambut Kepala SMP Sapta Andika Drs. I Wayan Sutarjana bersama Ketua Yayasan Padma Bhuana 77 Drs. I Wayan Seriada Waskita, Camat Denbar A.A. Ngurah Wijaya beserta tim pembina lainnya. Kepala SMP Sapta Andika Sutarjana menjelaskan, warga sekolahnya sudah berbuat maksimal menyambut LSS. Dia menekankan bukan mencari juara tujuan akhirnya, melainkan menumbuhkan pola hidup sehat. Berbagai upaya yang telah dilakukan bersinergi dengan tim pembina dari Camat Denbar dan Pusksmas Denbar I yakni menjadikan semua ruang terbuka hijau, memilki kelompok peduli lingkungan yang menghasilkan berbagai produk herbal dengan berbasiskan penelitian. Bahkan sekolah ini mampu menekan siswa tak masuk sekolah karena alasan sakit hanya 0,54 persen. SMP Sapta Andika yang menjadi anak kembarnya SMPN 7 Denpasar didirikan tahun 2008 oleh Yayasan Padma Bhuwana 77. Awalnya memiliki lahan 916 m2, dua tahun kemudian ditambah lagi 200 m2. Kini sekolah swasta favorit di Denpasar ini memiliki 1.314 siswa, 17 ruang belajar, juga dilengkapi dengan lab, perpustakaan, 9 buah kamar mandi/toilet didukung 72 guru dan sejumlah karyawan. Untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, siswa diberikan tam-

LSS - Tim LSS dipimpin Sridati berfoto bersama Kasek Wayan Sutarjana, Ketua Yayasan Wayan Seriada dan Camat Denbar A.A. Ngurah Wijaya saat menilai SMP Sapta Andika. bahan pelajaran yoga dan meditasi. Untuk kesehatan rohani, siswa tiap hari diajak sembahyang bersama. Para siswa juga memberi pelayanan kesehatan dengan ruang UKS yang representatif. Siswa berhasil membuat pupuk kompos hasil pengolahan sampah, nol persen gunakan sampah plastik menuju visi sekolah yakni mewujudkan warga sekolah yang sehat, cerdas berlandaskan Trias UKS. Camat Denbar Ngurah Wijaya berterima kasih warga SMP Sapta Andika sudah berbuat banyak untuk membuat sekolah sehat, nyaman dan aman. Dia menekankan tujuan lomba yang dirasakan adalah adanya dampak sosial dari lomba sekolah sehat yakni membudayakan warga hidup sehat. Termasuk mengedukasi masyarakat hidup bersih dan nyaman serta menyadari pentingnya lingkungan yang bersih sampah plastik. Hanya dia akui tingkat kesulitan sekolah di

kawasan Monang-maning ini jauh lebih berat dari sekolah lainnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Padma Bhuwana 77 Seriada Waskita berterima kasih sekolahnya dipercaya mewakili LSS di Kota Denpasar. Ini baru sebagian kecil dari prestasi SMP Sapta Andika serta bisa dijadikan modal moral untuk terus membenah dan meningkatkan pelayanan dalam Trias UKS. Ketua Tim UKS Kota Denpasar Sridati menyatakan sekolah sehat terdapat perindangan, penataan taman, penataan toga dan kantin sekolah yang sehat. Dalam evaluasi ini yang dinilai, yakni UKS yang diterapkan sekolah seperti pendidikan kesehatan di sekolah, lingkungan sekolah, kantin sekolah dan sarana kamar mandi sekolah, serta tempat ibadah sekolah. ‘’Kami harapkan anak-anak menerapkan pola hidup bersih dan sehat,’’ tandasnya. (ad837)

KOTA Denpasar menjadi salah satu dari empat kota besar di Indonesia yang terpilih dalam melaksanakan Indonesia International Property Expo (IIPEX) 2019, tepatnya di Trans Studio Mall (TSM) yang diselenggarakan mulai 25-29 September 2019. Pameran properti terlengkap dan terbesar ini juga dilaksanakan di Jakarta, Medan dan Surabaya. Dalam pameran tersebut ditawarkan setidaknya 1.700 unit rumah subsidi dan 1.800 unit rumah nonsubsidi. Bagi masyarakat yang hendak mencari dan membeli rumah, bisa menemukannya dalam IIPEX 2019 ini. Selain itu dalam pameran tersebut juga ada perwakilan perbankan yang membantu untuk menentukan pendanaan yang tepat dalam hal membeli rumah. Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat membuka IIPEX 2019, Rabu (25/9) kemarin, mengatakan dengan terpilihnya Kota Denpasar sebagai tempat pelaksanaan IIPEX 2019 dapat diartikan jika kota ini masih layak huni dan investasi. Tidak dimungkiri, banyak masyarakat tidak hanya Denpasar, tetapi juga Bali secara umum yang masih mencaricari rumah yang sesuai dengan keinginan dan anggarannya. ‘’Karenanya saya berharap lewat IIPEX 2019 sesuai temanya ‘Dapatkan Rumah Impian Anda’ memberikan masyarakat pilihan yang terbaik, sesuai keinginan dan kemampuan mereka,’’ ujarnya. Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura berharap kegiatan IIPEX 2019 ini bisa meningkatkan penjualan rumah di Bali. Pihaknya sendiri menarget-

GUNTING PITA - Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara (tengah) saat melakukan pengguntingan pita sebagai tanda pembukaan Indonesia International Property Expo (IIPEX) 2019 di Kota Denpasar, Rabu (25/9) kemarin. kan kaum milenial yang dianggap punya potensi besar untuk membeli rumah. ‘’Potensi mereka besar, hanya informasi yang kurang. Jadi dengan IIPEX 2019 ini kami ingin mengedukasi mereka jika membeli rumah tidak sesulit yang mereka bayangkan,’’ ujarnya. Dalam IIPEX 2019 ini juga ditargetkan penjualan sebanyak-banyaknya sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah di Bali yang memang cukup besar. Untuk pameran tahun ini, disediakan rumah subsidi sebanyak 1.700 unit dengan harga dimulai dari Rp 148 juta dan 1.800 unit rumah nonsubsidi dengan harga dimulai dari Rp 300 juta. Mengenai minat masyarakat dalam membeli rumah, menurut Pande, seimbang antara rumah subsidi dan nonsubsidi. Sementara itu, Ketua Panitia A.A. Ngurah Ananta Wijaya menambahkan, untuk rumah subsidi memang tidak bisa dilaksanakan

di seluruh daerah yang ada di Bali. Pembangunannya dilakukan di Kabupaten Tabanan, Jembrana, Karangasem dan Buleleng. ‘’Minat antara rumah subsidi dan nonsubsidi beda tipis. Tetapi untuk perkotaan lebih dominan ke nonsubsidi,’’ ujarnya. Untuk IIPEX 2019 ini, lanjut Ananta, pembelinya tidak hanya masyarakat Bali. Masyarakat di tiga kota besar lain yang menjadi tempat pelaksanaan IIPEX 2019 juga bisa membeli rumah di Bali tanpa harus datang langsung. Hal ini dikarenakan di lokasi pameran disediakan aplikasi dari rumah.com di mana semua produk properti dalam pameran IIPEX 2019 bisa diakses, dilihat dan dipilih. ‘’Jadi warga Jakarta, Surabaya dan Medan yang ingin berinvestasi membeli rumah di Bali tidak usah datang langsung. Bisa lewat aplikasi yang disediakan rumah.com. Begitu juga sebaliknya,’’ ujarnya. (ad845)

Kenali Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana PROGRAM Keluarga Berencana (KB) adalah bagian terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional. Program ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Perlu diketahui, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Tujuan program KB secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Sementara tujuan

khususnya untuk meningkatkan jumlah penduduk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan angka kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Menjalani program KB sangat bermanfaat bagi pasangan suamiistri seperti menurunkan risiko kehamilan, menurunkan risiko kanker bagi wanita dan menjaga kesehatan mental. Selain bermanfaat bagi pasangan suami-istri, KB juga bermanfaat bagi anak seperti dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya, memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup,

hingga perencanaan masa depan dan pendidikan yang baik. Dalam menjalani program KB, ada banyak pilihan jenis alat kontrasepsi yang bisa dipilih seperti pil (biasa dan menyusui) dengan manfaat tidak mengganggu hubungan seksual dan mudah dihentikan setiap saat serta risiko terhadap kesehatan sangat kecil. Suntik KB (1 dan 3 bulan) merupakan alat kontrasepsi sangat efektif di mana kejadian hamil di antara 0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan suntik KB. Alat kontrasepsi suntikan juga mempunyai keuntungan seperti tidak perlu menyimpan obat sun-

tiknya dan jangka pemakaiannya biasa dalam jangka panjang. Implan (susuk) merupakan alat kontrasepsi yang digunakan di lengan atas bawah kulit dan sering digunakan pada tangan kiri. Keuntungannya daya guna tinggi, tidak mengganggu produksi ASI dan pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) alat kontrasepsi yang digunakan dalam rahim. Efek sampingnya sangat kecil dan mempuyai keuntungan efektivitas dengan proteksi jangka panjang 5 tahun dan kesuburan segera kembali setelah AKDR diangkat.

Alat kontrasepsi pilihan lainnya adalah kondom, di mana alat ini terbuat dari berbagai bahan di antaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Manfaatnya kondom sangat efektif bila digunakan dengan benar dan murah atau dapat dibeli dengan mudah. Tubektomi adalah prosedur bedah mini untuk memotong, mengikat atau memasang cincin pada saluran tuba fallopi untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seorang perempuan. Manfaatnya sangat efektif, baik apabila kehamilan akan terjadi risiko kesehatan yang serius

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

dan tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Pilihan lain adalah KB alami di mana program KB ini bisa menjadi pilihan bagi mereka yang tidak ingin tubuhnya disisipi benda asing tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi, atau takut pada efek sampingnya. KB alami ini dapat dilakukan dengan tiga cara, di antaranya tidak berhubungan intim saat masa subur, menarik penis sebelum mengeluarkan sperma atau ejakulasi saat penetrasi, dan memberikan ASI eksklusif pada bayi. l dr. I Gede Bagus Arya Maharta

Kamis Wage, 26 September 2019

LPPM Unud Ajak Masyarakat Dorong Ekonomi Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna LEMBAGA Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana (Unud) melaksanakan Seminar Inovasi Unud Bangun Desa 2019 bertajuk ‘’Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Dalam Menghadapi Era Digital Industri 4.0’’ di Ruang Pertemuan A.A. Made Djelantik Unud, Rabu (25/9) kemarin. Kegiatan ini merupakan rangkaian Dies Natalis ke-57 sekaligus tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Unud dan PT Tokopedia tentang sinergisme pengembangan potensi ekonomi melalui ekonomi digital, usaha kecil menengah, dan pendidikan, 7 Agustus 2019 lalu. Menurut Ketua LPPM Unud Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat, jika dibandingkan dengan pembangunan ekonomi perkotaan. Sementara itu, revolusi industri 4.0 menuntut para pelaku ekonomi di desa hendaknya memiliki pemahaman dan keterampilan memanfaatkan teknologi dalam pengembangan usaha. Dengan adanya kolaborasi tersebut, ekonomi desa dapat bergerak maju dan mampu bersaing secara global. Melihat hal tersebut, Unud melalui LPPM berupaya mendorong gerak ekonomi desa dengan membangun kewirausahaan yang dapat ditampung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). ‘’Kita dorong dengan melakukan inovasi, mengembangkan produk inovasi berbasis kerajinan dan industri kreatif, memasarkan produknya dengan memanfaatkan teknologi yang bisa lebih efisien dan produk-

SEMINAR - Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng. membuka Seminar Inovasi Unud Bangun Desa 2019 bertajuk ‘’Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Dalam Menghadapi Era Digital Industri 4.0’’, Rabu (25/9) kemarin. tif,’’ paparnya. Pergerakan ekonomi desa, menurut Prof. Rai Maya Temaja, turut didorong dengan pengembangan teknologi tepat guna sesuai aspekaspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan tidak mencemari lingkungan. Seminar Inovasi Unud Bangun Desa 2019 dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., dihadiri kepala desa/perbekel, pengelola BUMDes, pengelola UMKM desa, asosiasi pengusaha, BUMN, serta akademisi. Seminar juga turut mengundang sebagai pembicara Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Drs. Samsul Widodo, M.A., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ir. I Nengah Suta Maryana, M.MA., Pengelola BUMDes Dawan Kaler Klungkung I Kadek Sudarmawa, S.H. dan Head of Public Policy and Government Relations PT Tokopedia Jakarta Sari Kacaribu. ‘’Melalui seminar ini, Unud melalui LPPM dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dan berpartisipasi aktif bagi kemajuan ekonomi desa, khususnya di Provinsi Bali,’’ katanya. (ad838)

Daihatsu Perkenalkan New Astra Daihatsu Sigra kepada Sahabat Klub

DAIHATSU kembali mengundang Sahabat Klub dengan total 17 klub Daihatsu untuk bersilaturahmi antarklub tepat sehari setelah peluncuran New Astra Daihatsu Sigra, yakni pada 17 September 2019 lalu. Lebih dari 50 orang anggota klub Daihatsu antusias mengikuti acara yang dilaksanakan di salah satu outlet flagship Daihatsu, di Astra Bizz Center, BSD, Tangerang. Pada acara ini, selain sebagai ajang gathering antarklub, Daihatsu juga ingin memperkenalkan New Astra Daihatsu Sigra yang telah diluncurkan pada hari sebelumnya dengan tampilan yang lebih segar. Sebelum melihat langsung Sigra terbaru, Daihatsu mengajak anggota klub seru-seruan bareng melalui games, seputar pengetahuan tentang Daihatsu, hingga pembagian voucher service kepada Sahabat Klub Daihatsu. Setelah acara seru-seruan bareng, Daihatsu bersama Sahabat Klub menuju Summarecon Mall Serpong untuk melihat langsung New Astra Daihatsu Sigra. Sahabat Klub terlihat antusias dan mengapresiasi dalam melihat perubahan-perubahan pada New

Astra Daihatsu Sigra. Se b a g a i Ke t ua U m um C a lya Sigra Club (CALSIC), Ade Habibie mengatakan sangat mengapresiasi Daihatsu dalam melakukan refreshment pada Sigra terbaru ini. Desain bagian depan banyak berubah dan modern, disertai berbagai penambahan fitur fungsional menambah kenyamanan dan keamanan, dan juga biaya perawatannya terjangkau. Pameran New Astra Daihatsu Sigra sendiri berlangsung di Sum-

marecon Mall Serpong (SMS) sampai dengan Minggu, 22 September 2019. ‘’Kami ingin anggota klub sebagai keluarga besar Daihatsu selalu mendapatkan informasi terkini terhadap hal-hal baru di Daihatsu. Selain itu, kami juga ingin anggota klub bisa lebih mengenal salah satu outlet kami di Astra Daihatsu Bizz Center, BSD, yang merupakan Flagship Outlet Daihatsu,’’ ujar Ben Faqih, Head of People Development Department PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dalam sambutannya. (bns2)

Dapatkan Service Murah, Tunjukkan Aplikasi Booking Motorku Express SEBAGAI upaya mempermudah konsumen untuk melakukan perawatan sepeda motor Honda, Astra Motor Bali melalui jaringan resminya Astra Motor Gunung Sanghyang mengadakan kegiatan jemput bola berupa service keliling. Begitu juga yang telah berlangsung sejak 23 September hingga 5 Oktober 2019, berlokasi di GOR Purna Krida Kerobokan telah standby Honda Mobile Service yang merupakan layanan service keliling khusus sepeda motor Honda. Kegiatan ini juga sebagai rangkaian untuk memeriahkan event Honda DBL 2019. Semua konsumen yang mendaftarkan sepeda motornya akan mendapatkan biaya service murah sebesar Rp 4.000 dengan syarat menunjukkan aplikasi Booking Motorku Express. Sedangkan untuk penggantian dan part lainnya tetap mengikuti harga yang berlaku. Jadwal penerimaan untuk service di booth ini dimulai pukul 13.00 – 18.00 Wita. Technical Service Department Manager Astra Motor Bali Agung Surya mengatakan untuk perawatan motor atau service berbagai kemudahan kami tawarkan kekonsumen tanpa harus antre saat melakukan perawatan berkala. Misalnya dengan booking service online melalui aplikasi Motorku Express, layanan Honda Care Service kunjung ke rumah, fasilitas ride thru pengerjaan service dikerjakan lebih cepat dan mudah serta Honda Mobile Service meru-

pakan layanan service untuk group customer, perusahaan dan instansi yang ingin service motor secara bersama. ‘’Kesempatan kali ini bersamaan dengan event Honda DBL, kami ingin mengapresiasi konsumen dalam bentuk service murah dan sekaligus mengedukasi pengunjung yang menggunakan sepeda motor Honda untuk meng-

gunakan aplikasi Motorku Express apabila ingin melakukan booking service motor,’’ ungkap Agung Surya. Selama 13 hari event Honda DBL target kami adalah 200 konsumen yang dapat menikmati layanan service murah ini. Dalam booth ini juga tersedia sparepart asli Honda Genuine Part (HGP) yang dapat diperoleh konsumen. (bns1)

Denpasar (Bali Post) Warga asing asal Taiwan, terdakwa Lian Hao Cheng, Rabu (25/9) kemarin diadili kasus dugaan psikotrapika. JPU Eddy Arta Wijaya di depan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi menghadirkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya Iswahyudi. Sebelum sidang dilanjutkan, majelis hakim mengambil sumpah penerjemahnya. Setelah itu, jaksa membacakan dakwaan. Dalam surat dakwaanya, jaksa mengatakan terdakwa Lian Hao Cheng yang mengaku bekerja sebagai asisten pengacara itu, pada 27 Juli 2019, tiba di Terminal Kedatangan Internasional

Bandara Ngurah Rai. Sekitar pukul 17.00 Wita, petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap penumpang pesawat China Airlines C1 771 rute TaipeDenpasar. Saat memeriksa barang bawaan terdakwa, teridentifikasi adanya barang terlarang. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan. Awalnya terdakwa membantah membawa barang terlarang jenis psikotrapika maupun narkotika. Namun saat diperiksa, ditemukan tas backpack dan di dalamnya ditemukan 240 tablet warna putih bertuliskan diazepan 5mg. Selain itu, ditemukan tas jinjing berisi 110 butir bertuliskan clono-

pam, dan 139 butir tablet warna ungu. Petugas kemudian melalukan pemeriksaan terhadap tablet itu, dan hasilnya positif mengandung sediaan psikotrapika. Terdakwa mengakui itu miliknya dan dibawa dari Taiwan tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Terdakwa Lian Hao Cheng disebut mengimpor psikotrapika golongan VI. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 61 ayat 1 huruf a UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotrapika dalam lampiran UU tersebut. Kedua terdakwa dijerat Pasal 62 UU yang sama. (kmb37)

Asisten Pengacara Asal Taiwan Diadili Kasus Psikotrapika

POTONG TUMPENG - Kepala SMKN 2 Denpasar Drs. I Dewa Bagus Ketut Wartawan (4 dari kiri) berfoto bersama seusai melakukan pemotongan tumpeng peringatan HUT ke-5 Teater SuMuKhi SMKN 2 Denpasar, Selasa (24/9).

Keluhan Sulit Kencing Bisa Jadi karena Striktur Uretra

Foto sistouretrogram dengan gambaran striktur uretra pada daerah bulbar.

PADA orangtua seringkali didapatkan keluhan sulit kencing. Di mana keluhan tersebut seringkali akibat dari prostat yang membesar. Namun selain karena prostat, keluhan sulit kencing juga seringkali disebabkan karena adanya striktur uretra. Striktur uretra adalah kondisi penyempitan yang menghambat aliran urine. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Ada tiga penyebab tersering striktur uretra yaitu iatrogenik, trauma dan infeksi. Iatrogenik merupakan penyebab yang didapat akibat dari riwayat tindakan yang didapat pasien seperti operasi

kerok prostat dan pemakaian kateter. Trauma biasanya diakibatkan karena patah tulang panggul. Striktur uretra karena infeksi sering disebabkan kuman gonokokus/ gonorrhea yang merupakan penyakit menular seksual. Beberapa gejala yang umumnya dirasakan para penderita striktur uretra adalah keinginan buang air kecil yang mendadak, ketidakmampuan mengontrol proses buang air kecil, rasa nyeri saat buang air kecil dan lemahnya aliran urine. Dokter akan memeriksa area sekitar penis pasien untuk mencari tanda yang dapat menyertai striktur uretra, seperti pembesaran atau pembengkakan pada penis dan adanya urine yang

menetes. Untuk mendapatkan diagnosis yang pasti dokter akan melaksanakan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti urine lengkap, uroflowmetri, ultrasonografi, retrograde uretrogram dan sistoskopi. Retrograde uretrogram merupakan baku standar pemeriksaan yang dilakukan, yaitu pencitraan dengan cara memasukkan kontras melalui penis pasien kemudian dilakukan foto rontgen. Ada beberapa langkah tindakan yang bisa dilakukan dokter untuk mengatasi striktur uretra. Antara lain dilatasi, uretrotomi dan uretroplasti. Dilatasi (pelebaran) uretra, yaitu prosedur yang bertujuan melebarkan

saluran uretra dengan memasukkan businator ke dalam uretra hingga kandung kemih. Prosedur ini memiliki efek yang sementara karena striktur dapat kambuh. Uretrotomi dilakukan dengan memasukkan selang kecil berkamera pada uretra untuk melihat lokasi jaringan parut yang menyebabkan penyempitan lalu dokter akan memasukkan pisau bedah kecil untuk memotong jaringan tersebut. Uretroplasti merupakan operasi pengangkatan jaringan yang menyempit dan pembentukan ulang uretra. Merupakan pilihan tindakan pada kasus striktur yang kompleks maupun sering kambuh, dengan hasil op-

erasi yang baik dan angka kekambuhan rendah. Selain berbagai prosedur di atas, dokter juga akan meresepkan antibiotik untuk mencegah infeksi saluran kencing maupun antinyeri. Antibiotik akan diberikan untuk jangka panjang, sampai saluran uretra kembali melebar. Penggunaan obatobatan hanya efektif dalam mengurangi keluhan namun tidak dapat menyembuhkan. Segera periksakan diri ke dokter bila anda mengalami gejala striktur uretra. Penanganan dini diperlukan untuk menanggulangi kondisi emergensi. l dr. Made Moniaga Prawira

Kamis Wage, 26 September 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Harmoni Dalam Era Kekinian KELUARGA yang harmonis, tentu menjadi idaman setiap orang. Harmonis, tentu bukan semata-mata tidak ada masalah. Tidak ada persoalan atau hal-hal yang bisa menimbulkan konflik intern. Harmonis dalam arti serta konteks yang dinamis. Ketika ada masalah atau hal-hal yang bisa menjadi pemicu instabilitas dalam tubuh keluarga, maka ada solusi yang bisa dibicarakan secara demokratis. Ada pembicaraan, komunikasi, pendekatan, serta persuasi yang dilakukan dengan kepala dingin. Unsur demokratis menjadi sangat peting karena tidak ada para pihak yang memaksakan kehendak. Keputusan atau hasil serta solusi yang dicapai merupakan kata sepakat yang secara aklamasi disetujui. Tidak semua orang merasa senang. Tidak semua orang serta anggota keluarga merasa puas. Tetapi, semua kepentingan para pihak terakomodasi secara objektif. Ini barangkali yang dimaksudkan harmonis dalam era kekinian ini. Dalam masalah apa? Tentu, dalam semua masalah. Kondisi saat ini, masalah semakin kompleks. Orang-orang pun terkadang mudah sekali tersinggung, terintimidasi, terprovokasi dan sebagainya, sehingga bibit konflik itu selalu ada. Akan tambah subur dan tumbuh berkembang manakala semua pihak tidak mampu menahan diri. Dan, ada pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan. Ibarat peribahasa, ada yang mengail di air keruh. Maka dari itu, perlu kesepahaman, pengendalian diri, serta keterbukaan masingmasing pihak untuk segera mencari solusi. Hasil yang diharapkan menyenangkan serta memuaskan semua orang walaupun sejatinya tidak semua kepentingan atau tuntutannya terpenuhi. Apalagi dalam hal warisan. Semua daerah mempunyai karakter serta sistem tersendiri. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat setempat. Bali punya kekhasan sendiri. Begitu juga daerah Minangkabau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya. Juga belahan dunia yang lain. Banyak versi dan banyak cerita mengenai warisan. Dari yang memunculkan cerita bahagia sampai yang berakhir tragis. Seperti pepatah pula, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya. Jadi, kembali dalam konteks kekinian, meskipun telah diatur dalam hukum adat serta hukum positif tentu hal yang paling penting adalah bagaimana komunikasi itu dibangun. Apalagi ini menyangkut keluarga, keturunan satu darah. Logikanya, apa yang tidak bisa dibicarakan secara baik-baik? Toh, ini menyangkut keluarga. Sumbernya sama. Ada garis keturunan yang sama. Semua bisa dibicarakan secara jernih. Tidak semuanya berakhir di meja hijau. Juga dalam konteks yang lain. Kita semua ini sebagai pewaris negeri. Kalau saat ini sedang banyak demo atau ada gejolak di berbagai tempat, tentu mesti ada solusi lewat saluran komunikasi. Ini perlu dibangun serta dikembangkan. Jangan sampai menjadi konflik berdarah-darah. Sebab, kita juga yang akhirnya merugi. Sedangkan yang lain, yang tidak suka kita harmonis, terus menabuh genderang agar kita terus berkonflik. Ini yang patut direnungkan.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Tidak Perlu Dewan Pengawas KPK Semangat reformasi yang dicanangkan tahun 1998 diharapkan mampu membangun suatu sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, accountable, dan bersih dari unsur-unsur KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Suatu sistem akan efektif dan produktif apabila sistem tersebut didukung oleh instrumen-instrumen yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. KPK merupakan salah satu instrumen agar tata kelola pemerintahan bebas dari unsurunsur korupsi. Agar KPK menjadi efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka KPK di samping independen juga harus memiliki wewenang yang memadai. RUU KPK yang baru disahkan DPR yang isinya menyatakan bahwa perlu dibentuk Dewan Pengawas KPK dan fungsi penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK dengan alasan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK tanpa seizin Dewan Pengawas adalah melanggar HAM. Menurut pendapat saya, penyadapan yang dilakukan oleh KPK, dalam konteks pemberantasan korupsi tidak melanggar HAM, dan bahkan fungsi penyadapan adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Begitu juga halnya, bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak diperlukan karena hasil penyadapan oleh KPK akan diuji lewat Pengadilan Tipikor. Dengan demikian, hakim Pengadilan Tipikor berfungsi sebagai Dewan Pengawas. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu KPK terus digalakkan. Drs. I Nyoman Bintara Br. Pengiasan

Mengetahui dan Memahami Hukum Waris Warisan adalah perkara yang sangat penting bagi kehidupan di dalam struktur sebuah keluarga. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu pada masa mendatang. Meskipun penting, sering kali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan dan tidak heran ada juga beberapa yang putus tali persaudaraannya karena warisan. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.

H

Oleh Made Gede Arthadana, S.H., M.H.

ukum kew a r i s a n merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga, yang karena wafatnya seseorang maka terjadi pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dalam hukum kewarisan mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan harta kekayaan/warisan, kedudukan ahli waris, dan perolehan masing-masing ahli waris secara adil. Frase secara adil harus wajib digarisbawahi karena hal ini penting untuk mencegah adanya oknum ahli waris yang memiliki niat jahat (dolus malus), biasanya ingin menguasai seluruh warisan dari peninggalan si pewaris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, yaitu: 1) Sistem kekerabatan parental, di mana kedua orangtua maupun kerabat dari ayah dan ibu berlaku peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi (Makassar). 2) Sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Berdasarkan garis keturunan lakilaki dinilai memiliki kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya mendapatkan lebih banyak. Sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Bali, Rejang, Batak, dan Makassar. 3) Sistem kekerabatan matrilineal. Garis keturunan perempuan/ ibu dipandang sangat penting misalnya dalam hal warisan, garis keturunan dari perempuan lebih penting daripada keturunan dari garis bapak/ laki-laki. Sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku India di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, Minangkabau. Hukum waris Islam berlaku untuk masyarakat yang memeluk Agama Islam, pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral sehingga dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Warisan dikatakan harta atau aset bagi yang memberikannya sudah meninggal dunia, namun apabila yang memberikannya masih hidup disebut hibah. Orang yang menjadi ahli waris harus memiliki hubungan keluarga atau garis keturunan seperti paman, anak, cucu. Hukum waris Islam diterapkan oleh Muslim di Indonesia dan tercantum dalam pasal 171214 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hukum waris perdata yang paling umum di Indonesia, warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat dalam surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan seperti anak, orangtua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunannya. Sistem yang digunakan yaitu individual yang berarti setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masingmasing. Sedangkan bila menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya yang ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut. Hukum waris yang diatur dalam burgerlijk wetboek/Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan tiap-tiap waktu yang dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasarkan ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris (arflater). Pembagian harta peninggalan ini dapat dilakukan dengan jalan membagi barang-barang. Akan tetapi, jika pembagian demikian tidak dapat dijalankan, maka pembagiannya dilakukan dengan cara pembagian sejumlah uang yang akan diterima apabila barangbarang harta peninggalan itu dijual. Tentunya dalam hal ini harus diadakan rapat keluarga

terlebih dahulu dan tidak boleh dilaksanakan secara sepihak atau hanya untuk beberapa kelompok yang berkepentingan. Sebelum membagi warisan dari pewaris kepada ahli waris, penulis ingin mengingatkan hal yang penting untuk disimak, maka agar pewarisan dapat terlaksana diperlukan unsurunsur pokok dalam hukum waris, yaitu; 1. Ada pewaris (pewaris merupakan orang yang memberikan warisan. Pemberian tersebut tidak hanya berupa harta, melainkan ada peninggalan berupa utang dan berbagai kewajiban lainnya kepada ahli waris), 2. Terdapat harta warisan, 3. Adanya ahli waris (tentunya seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris). Penerima waris golongan I adalah anak-anak dan pasangan sah dari pewaris, dalam hal ini bahwa harta yang diberikan bersifat mutlak atau tidak bisa dipindahtangankan ke pihak kedua selama ahli waris masih hidup. Penerima waris golongan II adalah bapak, ibu, atau saudara kandung dari pewaris, dan ahli waris ini bisa mendapatkan bagian jika penerima waris golongan I tidak ada. Penerima waris golongan III adalah kakek dan nenek dari keluarga bapak atau ibu kandung pewaris. Mereka berhak memperoleh harta waris ketika penerima waris golongan II mengesampingkan atau tidak ada. Dan, penerima waris golongan IV adalah keluarga kandung dari orangtua pewaris, seperti paman dan bibi. Penerima waris golongan IV menerima warisan jika penerima waris golongan III tidak ada atau mengabaikan. Dari pemaparan yang sudah diuraikan oleh penulis, maka dapat penulis sampaikan secara teori hal tersebut sangat baik dan relevan, namun kita tidak pernah mengetahui hal seperti apa yang akan terjadi pada saat pembagian warisan dari orangtua kandung. Yang sangat mudah dan tidak menguras pikiran dan tenaga adalah apabila

Warung Global

Tim Cagar Budaya Badung Harus Turun ke Lapangan PEMDA Badung kini menerapkan aturan baru terkait renovasi bangunan. Adapun regulasi mengatur, setiap warga yang akan memperbaiki bangunan yang usianya di atas 50 tahun wajib melaporkan terlebih dahulu ke Dinas Kebudayaan. Siapa tahu bangunan tersebut bagian dari cagar budaya. Berikut rangkuman pendapat pengopini Warung Global, Rabu kemarin. Bu Ayu di Petang mengatakan, bukan karena ingin mencari sensasi tetapi karena sedikit mengerti, memperbaiki bangunan pura yang sudah tua adalah kewajiban pemerintah saat ini. Sebagai wujud rasa bakti, tetapi tolong diseleksi, masalahnya sekarang ini pekerja selalu main hati, dulu leluhur kita bekerja sepenuh hati dan rasa bakti, jiwa mengabdi, sekarang orang bekerja dengan rasa bati dan jiwa korupsi, takutnya

mengadakan pemugaran hanya untuk mendapat komisi. Werda di Tegallalang mengatakan, edaran ini terlalu umum, mesti diperjelas bangunan apa saja yang harus dilaporkan. Ketika warga merasa memiliki bangunan cagar budaya yang perlu dilindungi dan diperbaiki agar melapor ke Disbud. Mengharapkan dalam memperbaiki bangunan yang mempunyai nilai se jarah dan budaya tinggi tidak

asal-asalan. Bangunan cagar budaya sebaiknya direstorasi agar bisa dipakai pembelajaran bagi generasi muda. Badung mesti turun mensurvei bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Muliana di Denpasar mengatakan, tim pelestari cagar budaya harus meninjau langsung ke lokasi untuk memastikan apakah benda atau bangunan tersebut termasuk dalam kategori cagar budaya atau bukan. Karena tidak hanya terkesan kuno saja lantas bangunan tersebut dikategorikan menjadi bangunan cagar budaya, harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Banyak masyarakat yang belum paham tentang bangunan cagar budaya. Sudana di Tabanan menegaskan, masyarakat dan apara-

tur kewilayahan harus terus menjaga bangunan cagar budaya. Sebab, hal itu merupakan kekayaan sejarah yang patut dibanggakan. Bangunan cagar budaya harus dijaga dan dilestarikan karena penting bagi disiplin ilmu dan untuk mengetahui kaitan antara benda cagar budaya dengan kebudayaan sekarang. Budana di Badung juga mengatakan, cagar budaya merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah dan kebudayaan. Bangunan cagar budaya perlu dilindungi desain bangunannya agar tidak dipugar seenaknya. Dalam memperbaikinya agar menggunakan bahan yang baik dan berkualitas agar tidak mudah rusak. (dika)

pewaris hanya memiliki satu ahli waris (dalam hal ini anak tunggal/semata wayang), namun akan menjadi persoalan yang justru akan menguras pikiran, tenaga dan juga batin, yakni si pewaris memiliki banyak ahli waris, maka permasalahan yang akan muncul yaitu perselisihan mengenai harta waris dan pada akhirnya masing-masing dari ahli waris bisa putus hubungan tali persaudaraannya dan bahkan bisa sampai menular ke anak cucunya. Kita juga perlu mengetahui seseorang ahli waris dinyatakan tidak berhak menerima warisan apabila mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris; menghalangi pewaris untuk membuat surat wasiat mengenai warisan atau mencabutnya dengan sewenangwenang hingga timbul tindak kekerasan; merusak, memalsukan atau menggelapkan surat wasiat; serta pernah melakukan fitnah oleh pewaris satu terhadap pewaris lainnya. Maka dari itu, hendaknya pada saat pembagian warisan dalam sebuah keluarga besar perlu diadakan rapat secara bersama antara pewaris dengan para ahli waris, dari anak tertua hingga terkecil, mengingat sering terjadinya perselisihan antarsaudara. Penulis, alumni Magister Ilmu Hukum Program Studi Hukum dan Masyarakat Universitas Udayana

POJOK Membandel, pencaplok tanah negara di Gianyar kembali dipanggil Satpol PP. - Sudah salah kok bandel? ***

Narapidana di Lapas Buleleng diajarkan budi daya pertanian dan perikanan. - Siap-siap jadi petani atau nelayan. ***

Petani Tabanan masih banyak tak paham kegunaan Kartu Tani. - Pahamnya mengolah sawah.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Kamis Wage, 26 September 2019

RDTR Perlu Segera Dirampungkan Tabanan (Bali Post) Sehari usai menggelar rapat kerja dengan OPD mitra kerja, jajaran Komisi I DPRD Tabanan, Rabu (25/9) kemarin, menggelar sidak ke sejumlah perangkat daerah. Salah satunya ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Tabanan. Pada sidak tersebut, DPMPPTSP menyampaikan harapan agar Kabupaten Tabanan segera memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kejelasan peruntukan kawasan investasi. RDTR penting dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sisi pajak. Rombongan Komisi I dipimpin langsung ketuanya, I Putu Eka Nurcahyadi bersama Wakil Ketua DPRD Tabanan Nengah Labantari serta diikuti Sekretaris Komisi I Gusti Nyoman Omardani dan tiga orang anggota yakni I Wayan Wiadnyana, I Gede Purnawan dan Ni Made Dewi Trisnayanti. Pada sidak tersebut, Kepala DPMPPTSP Tabanan I Made Sumerta Yasa berharap adanya kejelasan RDTR. Tujuannya, menampilkan zona yang jelas bagi para investor sehingga iklim investasi di Tabanan bisa lebih kondusif. ‘’Kalau mau pelayanan publik cepat, tentu perlu RDTR agar zona peruntukan jelas. Ini menjadi salah satu kunci investasi di Tabanan. Kalau belum ada RDTR, selama ini tentu mengacu pada RTRW dan terkesan masih abu-abu. Masyarakat masih bertanya-tanya saat mencari izin,’’ terangnya. Terkait harapan tersebut,

Ketua Komisi I Eka Nurcahyadi mengatakan pihaknya akan terus mengawal revisi Perda RTRW untuk nantinya juga bisa menelurkan RDTR. Di tengah keterbatasan informasi tata ruang, untuk sementara waktu DPMPPTSP diharapkan tidak mengeluarkan informasi ruang yang sumir dan rancu. ‘’Jangan sampai informasi tersebut terkesan membiarkan investasi tanpa proses perizinan yang berlanjut,’’ tegasnya. Dia juga menjelaskan, DPMPPTSP tengah fokus untuk menerapkan perizinan online. Yang terbaru adalah Online Single Submission (OSS). Program ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018, hanya saja saat itu belum mendapat respons masyarakat khususnya pelaku UMKM. Namun setelah kembali diluncurkan, masyarakat sudah mulai banyak yang memanfaatkan layanan tersebut. Terkait pelaksanaan sidak, Eka Nurcahyadi menyampai-

kan, pihaknya ingin melihat langsung proses pelayanan publik di DPMPPTSP pascapelimpahan 119 urusan perizinan dan nonperizinan ke kabupaten/kota. ‘’Kami ingin tahu apa pelayanan publik sudah betul-betul sesuai arahan Perpres 2014 dan apakah semua proses perizinan dan nonperizinan sudah terlaksana di satu wadah,’’ ucapnya. Pihaknya juga mengakui jika DPMPPTSP masih memiliki keterbatasan seperti gedung dan fasilitas yang belum memadai. Kendala tersebut menyebabkan pelayanan 119 perizinan masih diletakkan di satu bidang dan dinilai tidak efektif. Hal inilah yang nantinya akan menjadi kajian oleh dewan dalam upaya ke depan memberikan pelayanan publik yang baik dan tentunya bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. ‘’Urusan perizinan akan menjadi alur untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ketika proses perizinan sudah optimal, masyarakat yang berinvestasi dan semua kegiatan pembangunan di Tabanan sudah berizin, kami yakinkan bisa menjadi objek pajak dan sumber pendapatan daerah secara statis,’’ ucapnya. Tak hanya itu, dewan juga kembali menekankan agar tidak ada lagi broker dalam pengurusan izin. (kmb28)

Banyak Petani Tak Paham Kegunaan Kartu Tani Tabanan (Bali Post) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan masih melakukan pendataan program Kartu Tani. Dari konfirmasi yang dilakukan Dinas Pertanian, yang sudah didaftarkan untuk program Kartu Tani sebanyak 31.000 petani. Namun, kartu yang sudah dicetak baru 21.000 kartu. ‘’Kami terus melakukan pendataan untuk mempercepat pembuatan Kartu Tani ini. Jika nanti ada instruksi dari pemerintah pusat untuk mulai pemberlakuannya, petani kita mau tidak mau harus sudah siap,’’ ucap Kepala Dinas Pertanian Tabanan I Nyoman Budana, Rabu (25/9) kemarin. Budana menerangkan, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan memiliki Kartu Tani. Salah satunya, petani bisa melakukan pembelian pupuk dengan lebih murah karena mendapatkan subsidi atau lebih gampang mendapatkan kredit usaha dari bank. Tidak sembarang orang bisa memiliki kartu ini. ‘’Ada syarat dan rangkaian proses yang harus dijalani. Tujuannya agar bantuan subsidi pupuk

dari pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran,’’ terangnya. Menurutnya, dengan adanya Kartu Tani, pemerintah akan mendapatkan data riil petani. Hanya, meski sudah kerap disosialisasikan, masih saja ada petani yang belum paham manfaat kartu ini. Persoalan tersebut disebabkan kebanyakan petani sudah lanjut usia. Mereka akan kesulitan mengikuti sistem yang bersifat digital. ‘’Meski demikian, kami tetap berupaya karena petani yang mengatakan kesannya ribet kebanyakan mereka yang sudah tua,’’ terangnya. Dijelaskannya lebih lanjut, selama proses pendataan kerap ditemukan NIK ganda. Hal ini pula yang membuat proses pendataan memerlukan waktu lebih, karena Dinas Pertanian harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ‘’Kendala NIK dobel kerap kami jumpai dan langsung kami koordinasikan dengan Disdukcapil. Lumayan banyak tapi jumlahnya saya tidak hafal,’’ jelasnya. (kmb28)

SIDAK - Komisi I DPRD Tabanan sidak pelayanan publik di DPMPPTSP.

Belum Semua OPD Punya Aplikasi Terintegrasi di TCC Tabanan (Bali Post) Keinginan Pemkab Tabanan mewujudkan e-government yang diawali dengan terobosan Tabanan Command Centre (TCC) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) masih menemui kendala. Sejauh ini, belum semua OPD memiliki aplikasi dan terintegrasi dengan TCC. Hal inilah yang menjadi sorotan kalangan DPRD Tabanan, saat menggelar kunjungan kerja di TCC, Rabu (25/9) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, dewan mencoba menggunakan aplikasi yang tersedia di TCC. Dewan juga meminta penjelasan kepada petugas TCC ten-

tang sistem kerja, kapasitas server dan bandwith yang dimiliki TCC. Dari penjelasan yang diberikan petugas TCC, I Gusti Putu Winiantara, kapasitas server TCC sangat besar dan dinilai cukup untuk menampung semua aplikasi semua OPD di Tabanan. Hanya, belum semua OPD memiliki aplikasi yang terintegrasi dengan TCC. Terkait belum sepenuhnya OPD terintegrasi ke TCC, Ketua Komisi I DPRD Tabanan Eka Nurcahyadi menyampaikan, hal itu dikarenakan Diskominfo belum memiliki Kepala Dinas definitif, selain juga tidak memiliki kewenangan memerintahkan OPD lain untuk segera

Lagi, Truk Pengangkut Material ”Shortcut’’ Mogok di Baturiti Tabanan (Bali Post) Untuk kedua kalinya truk trailer bermuatan paku bumi untuk pembangunan shortcut 4 di Desa Candikuning menyebabkan kemacetan di jalur Denpasar-Singaraja tepatnya

di tikungan tajam di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti. Truk tersebut mogok, Rabu (25/9) kemarin, dan memicu kemacetan selama hampir enam jam.

Dari informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi pukul 02.30 Wita. Truk nopol H 1966 DF yang dikemudikan Sudarmadi dengan membawa muatan paku bumi sebanyak 8 buah atau kurang lebih me-

Bali Post/ist

MOGOK - Truk trailer bermuatan paku bumi untuk pembangunan shortcut yang mogok di Baturiti, Rabu (25/9) kemarin.

Bali Post/bit

miliki berat 22 ton itu kurang mengambil haluan saat akan berbelok di tikungan. Sopir juga tidak menggunakan perseneleng dobel gardan sehingga kendaraan tidak kuat nanjak dan berhenti di tengah jalan. Kapolsek Baturiti Kompol I Nengah Sudiarta mengatakan, truk trailer ini sebelumnya datang dari arah Denpasar atau dari selatan Terminal Mengwi Kabupaten Badung sekitar pukul 24.00 Wita. Truk tersebut dikawal personel Polsek Baturiti. Dikatakannya, penyebab mogoknya truk bukan karena kelebihan muatan, namun saat jalan tikungan tajam sopir kurang mengambil haluan ke kanan. ‘’Sopirnya kurang bisa ambil haluan ke kanan, jadi kepala truknya belok ke kiri yang harusnya lurus. Buktinya tadi begitu dilurusin kepalanya dan ditarik dengan alat berat, sekali tarik langsung bisa jalan,’’ bebernya. Menurutnya, selama proses evakuasi sempat terjadi kemacetan karena kendaraan dari dua arah untuk sementara dihentikan. Hanya hal itu bisa segera teratasi. ‘’Tidak perlu waktu banyak dalam proses evakuasi. Kami

gunakan alat berat milik proyek shortcut,’’ tegasnya. Terkait kejadian tersebut, Kompol Sudiarta menjelaskan, dalam pengangkutan paku bumi untuk keperluan pembangunan shortcut sejatinya sudah ada koordinasi dengan pihak ekspedisi. Hanya ekspedisi kali ini adalah sopir baru dan tidak menguasai medan. Sebenarnya untuk pengangkutan sudah dilakukan malam hari saat kendaraan sepi yakni jam 24.00 Wita, dengan asumsi jika tidak ada halangan sudah sampai pukul 03.00 Wita. Mengingat hal ini adalah kejadian kedua kalinya, pihaknya berencana memberhentikan truk ketika akan melewati tikungan tajam untuk melihat situasi di depan. Pihaknya juga akan kembali mengoordinasikan agar beban yang diangkut dikurangi dan meminta pelaksana proyek atau ekspedisi untuk menggunakan sopir yang sudah berpengalaman. ‘’Kalau harus melewati tikungan tajam diperlukan sopir yang berpengalaman dan kuat mental. Banyak padahal sopir angkut paku bumi yang bisa lewat karena mereka sudah siap,’’ tegasnya. (kmb28)

membuat aplikasi dan mengintegrasikannya dengan TCC. Dia pun menegaskan, harus segera dibuat aturan berupa perda tentang penerapan teknologi informatika berbasis elektronik. Nantinya, semua OPD wajib membuat aplikasi dan diintegrasikan dengan TCC. Dengan demikian, masyarakat akan sangat dimudahkan untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. ‘’Harus segera dibuatkan perda, apalagi drafnya sudah ada, kami akan masukkan ke dalam program Bapemperda menjadi salah satu prioritas,’’ tegasnya. (kmb28)

Kamis Wage, 26 September 2019

Dari FGD Perang Perlawanan Rakyat Banjar

Bali Post/kmb38

LOVINA FESTIVAL – Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra memaparkan agenda Lovina Festival (Lovest) 2019, Rabu (25/9) kemarin.

150 ’’Yachter’’ dari Mancanegara Ikuti Reli Bahari di Pantai Lovina

Singaraja (Bali Post) – Pantai Lovina, Kecamatan Buleleng sejak beberapa tahun menjadi sentra poin rute reli bahari yang diikuti wisatawan mancanegara (wisman). Kunjungan peserta diperkirakan sampai 150-an yachter. Agenda itu sekaligus dirangkaikan gelaran Lovina Festival (Lovest) yang dihelat Pemkab Buleleng. Seluruh acara Lovest itu digelar mulai 27 sampai 30 September mendatang. Acara itu bersamaan perayaan Hari Pariwisata Sedunia. Lovest yang mengusung tema “Cultivating Enternal Peace” atau merajut kedamaian diisi dengan beragam kegiatan seperti Wonderful Sail To Indonesia (WSTI) 2019, pementasan kesenian, sapi gerumbungan, hiburan rakyat, Lovina Glow Run, Color Run, Open Water Swimming Tournament dan stan kuliner dan pameran UMKM di Pantai Lovina. Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ni Made Rousmini Rabu (25/9) kemarin, mengatakan, Lovest ini tujuannya adalah promosi wisata bahari di daerahnya. Dari beberapa kali perhelatan yang digelar, multiplier effect-nya sudah diterima para pelaku pariwisata itu sendiri. Ini bisa diukur dari transaksi akomodasi wisata di Lovina dan sekitarnya pada saat perhelatan meningkat dibandingkan hari biasanya. Selain itu, setelah perhelatan ini, potensi wisata bahari Buleleng semakin dikenal terutama spot diving dan objek pariwisata alam, sehingga mulai meningkatkan kunjungan wisatawan

ke Bali Utara. “Kegiatannya memang ada perubahan dan tujuan utamanya bagaimana pariwisata bahari dan wisata alam kita lebih dikenal setelah perhelatan ini. Jangka pendek tentu pelaku jasa akomodasi wisata di Lovina dan sekitarnya akan merasakan implikasi konstruktifnya, mulai restoran, hotel atau vila dan jasa lain,” katanya. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng Nyoman Sutrisna mengatakan, khusus untuk WSTI yang menjadi kegiatan rutin peserta yang akan terlibat diprediksi 150 yachter dari berbagai negara seperti Australia, Kanada, Singapura, Malaysia, dan Inggris. Sebelum pembukaan, beberapa peserta telah tiba mendahului berkunjung di Pantai Lovina. “Peserta belum bisa dipastikan. Namun, prediksi kami 150 peserta akan mengikuti reli bahari ini. Bahkan, beberapa kapal sudah sandar di Lovina,” katanya. Sutrisna menambahkan, selain kehadiran para yachter itu, gelaran Lovest akan dijadikan tempat peringatan Hari Pariwisata Sedunia. Untuk itu, momentum ini menjadi hal penting dalam upaya peningkatan kualitas promosi pariwisata Buleleng. Tujuannya, memberikan multiplier effect kepada desa penyangga kawasan wisata Lovina sekaligus peningkatan PAD, serta membuka peluang kerja di bidang pariwisata. “Momentum penting ini dapat dimanfaatkan pengelola pariwisata Buleleng dengan baik. Kami harapkan dapat memberikan multiplier effect sekaligus peningkatan PAD,” tegasnya. (kmb38)

Diusulkan, Ida Made Rai Jadi Pahlawan Nasional

Singaraja (Bali Post) –

Sejarah perang perlawanan Rakyat Banjar saat ini sedang diteliti oleh tim yang dibentuk Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali. Tim peneliti ini sudah menyusun kajian sejarah dari berbagai referensi yang berhasil dikumpulkan. Kajian sejarah itu masih disempurnakan dengan cara meminta masukan dari pemerintah daerah dan keluarga besar keturunan Ida Made Rai (pemegang kekuasaan distrik Banjar - red). Secara ringkas penelitian sejarah perang itu berawal dari “protes keras” rakyat Banjar, terhadap penindasan dan penjajahan Kolonial Belanda kepada rakyat Banjar. Kebulatan tekad pejuang rakyat Banjar saat itu di bawah kepemimpinan Ida Made Rai (pemegang kekuasaan distrik Banjar), Ida Made Tamu, Ida Made Sapan, Ida Made Kaler, I Dade, I Kamasan, Ni Belegug dan seluruh rakyat Banjar membangun kesadaran dan kekuatan untuk

melakukan perlawanan sengit untuk mengusir penjajah keluar dari tanah suci leluhur. Untuk mendapatkan masukan itu, Rabu (25/9) kemarin, digelar Focus Group Discussion (FGD) di Geria Gede Banjar, Desa/Kecamatan Banjar. Ketua tim peneliti Wayan Tegal Eddy mengatakan, kajian sejarah yang sudah disusun bersama anggotanya itu, perlu disempurnakan. Penyempurnaan ini selain dari referensi yang dikumpulkan tim peneli-

ti, juga mencari masukan dan fakta yang berkaitan dengan sejarah perang tersebut dari keluarga keturunan Ida Made Rai di Geria Gede Banjar. “Masih perlu dilengkapi lagi. Karena itu melalui FGD ini, kami ingin mencari saran atau fakta terkait sejarah dari keturunan Geria Gede Banjar,” katanya. Dari FGD itu, pihaknya tidak saja mendapatkan referensi dan bukti penunjang, namun kata Tegal Eddy, ma-

sukan yang berkaitan tindak lanjut setelah penelitian ini rampung juga akan dibedah model sama lagi. Salah satu tindak lanjut itu yakni adanya usulan kepada pemerintah, agar keluarga keturunan Geria Gede Banjar, Ida Made Rai, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Usulan ini diakuinya tepat sebagai penghormatan terhadap nilai perjuangan betapa heroiknya perang melawan kolonial Belanda itu. Di samping itu, penghargaan sebagai pahlawan nasional itu dapat juga dijadikan edukasi kepada generasi penerus bangsa untuk meneladani nilai perjuangan seperti ketokohan, sikap berani, rela berkorban dan tindih, sehingga akan tercipta situasi

rukun dan diharapkan tidak muncul konflik. “Dari nilai sejarah itu, kita pelajari tentang kearifan. Kita tidak ingin seperti pepatah tersandung batu kedua kalinya. Makanya nilai-nilai perjuangan beliau itu dapat diwariskan sebagai teladan ideal kepada generasi muda,” jelasnya. Sementara masukan lain dari perwakilan pemerintah adalah perlunya dirancang program pembangunan monumen sebagai bukti perjuangan rakyat Banjar itu. Pembangunan monumen itu agar dirancang terintegrsi dengan pengembangan daerah itu sebagai kawasan heritage yang mendukung pariwisata utamanya sejarah perjuangan bangsa. (kmb38)

Dukung Pembinaan Narapidana Lewat Belajar Budi Daya Pertanian dan Perikanan Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terkait proses pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Singaraja. Ini ditunjukkan melalui kerja sama pembinaan kegiatan budi daya pertanian, peternakan, termasuk perikanan. Lalu, bagaimanakah wujud riil kerja sama itu dalam upaya bagian pembinaan narapidana? KERJA sama itu dilakukan terkait pembinaan teknik bercocok tanam hortikultura, peternakan itik, dan budi daya perikanan air tawar. Mengawali kerja sama ini, Rabu (25/9) kemarin, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dengan Kepala Lapas Kelas II B Singaraja Risman Soemantri. Turut menyaksikan penandatanganan itu Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Bali Sudjonggo. Pembinaan ini memanfaatkan lahan milik pemkab di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng. Bupati mengatakan, ide kerja sama yang melibatkan narapidana itu muncul setelah

beberapa kali melihat proses pembinaan di lapas. Pengalaman melihat aktivitas dan proses pembinaan yang terpusat di dalam kawasan lapas itu. Beberapa kegiatan positif seperti membuat kerajinan dari bahan kertas koran bekas dan bahan lainnya gencar dilakukan para narapidana itu. Belakangan, mulai berkembang dengan membuka usaha jasa cuci sepeda motor di depan gedung lapas. Dari pengamatan itu, pihaknya kemudian memiliki rencana bagaimana warga binaan itu diajarkan budi daya pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain pertimbangan akan memberikan transfer ilmu yang bisa dimanfaatkan setelah warga binaan itu se-

lesai menjalani hukuman. Apalagi, aktivitas itu mudah dan sangat memungkinkan dilakukan. Ini karena banyak lahan milik pemerintah daerah itu bisa dimanfaatkan secara efektif. Termasuk juga para narapidana itu belajar budi daya perikanan di laut. “Saya lihat kalau mengembangkan kerajinan itu, agak sulit. Sebab, produknya harus bersaing dengan perajin di daerah lain. Tetapi kalau diajarkan bertani, memelihara entok, atau memelihara ikan tawar, atau bahan budi daya di laut, maka warga binaan itu akan mendapatkan ilmu yang nantinya bisa diterapkan setelah kembali ke lingkungannya semula,” katanya. Tidak hanya dukungan tempat dan penampungan pembinaan oleh Dinas Pertanian (Distan) dan Dinas Perikanan (Diskan), tetapi tahun 2020, Bupati berjanji merealisasikan bantuan kendaraan untuk angkutan warga binaan yang akan mengikuti kegiatan pertanian atau budi daya. “Saya minta silakan dibuat

proposalnya. Kalau ada angkutan memudahkan warga binaan diajak bertani. Setelah selesai kemudian kembali ke lapas untuk istirahat. Sehingga hal itu dapat mengurangi munculnya permasalahan di lapas. Sangat rawan kalau warga binaan setiap hari terkungkung di lapas dan bertahun-tahun,” jelasnya. Kepala Divisi Pemasyarakatan Sudjonggo didampingi Kepala Lapas Kelas II B Risman Soemantri mengatakan, narapidana yang mengikuti pembinaan budi daya pertanian dan perikanan itu adalah yang memenuhi syarat dan sesuai hasil assessment dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Hal itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti napi itu melarikan diri atau kejadian lainnya. “Tentu saja yang berkelakuan baik. Mereka yang akan dipilih. Kelakuan baik itu ditentukan dari Bapas bukan Kalapasnya, sehingga program pembinaan ini tidak memunculkan persoalan di

kemudian hari,” katanya. Pola pembinaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah itu kata Sudjonggo, adalah bentuk dukungan yang perlu ditiru jajaran Kanwil Hukum dan HAM Bali. Apalagi, hampir semua lapas di Bali kapasitasnya overload. Itu disebabkan kekurangan lahan. Maka, pembinaan bidang pertanian, peternaan, dan perikanan itu merupakan solusi efektif. Itu dipercaya memberikan manfaat yang baik. Pola pembinaan ini sejalan dengan napas rancangan UU tentang Lembaga Pemasyarakatan di mana narapidana mendapat haknya dari asimilasi, cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB). “Untuk pertanian, peternakan, dan perikanan pertama kali kami jadikan percontohan. Itu merupakan bentuk pemberian hak kepada narapidana melalui pembahasan RUU Lembaga Pemasyarakatan yang sedang dibahas di DPR,” jelasnya. (mud)

Kamis Wage, 26 September 2019

Membandel, Pencaplok Tanah Negara Kembali Dipanggil Satpol PP Gianyar (Bali Post) -

Pascadiberikan Surat Peringatan (SP) II, sejumlah pemilik bangunan di atas tanah negara di sepanjang By-pass I.B. Mantra ternyata masih membandel. Lima orang pemilik bangunan tersebut akhirnya dipanggil ke Kantor Satpol PP Gianyar, Rabu (25/9) kemarin. Apabila tetap membandel, Satpol PP Gianyar memastikan akan melakukan eksekusi pada akhir September ini. Kepala Satpol PP Gianyar I Made Watha mengatakan, pemilik bangunan bermasalah tersebut kembali dipanggil ke Kantor Satpol PP Gianyar karena SP II yang sudah dilayangkan petugas tidak digubris. ‘’Kelima pemilik bangunan yang memanfaatkan tanah negara itu sudah diberikan SP II, namun sampai saat ini belum juga membongkar dan memindahkan material dan bangunannya. Sehingga mereka dipanggil lagi ke Kantor Satpol PP,’’ ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, kata Watha, pihaknya

menegaskan kembali bahwa mereka yang memanfaatkan tanah negara agar secepatnya memindahkan material dan membongkar sendiri bangunan mereka. ‘’Kami minta agar mereka memahami aturan. Tanah negara tidak boleh difungsikan untuk kepentingan pribadi seperti itu,’’ tegasnya. Menurut Watha, mereka diberikan waktu sampai akhir September 2019 untuk memindahkan dan membongkar sendiri bangunannya. Jika dalam jangka waktu tersebut, mereka tetap tidak menggubris, petugas Satpol

PP Gianyar akan melayangkan SP III dan tiga hari berikutnya akan langsung melakukan eksekusi berupa pembongkaran paksa. ‘’Kami berikan waktu hingga akhir September untuk memindahkan dan membongkar bangunannya. Jika tidak, kami akan berikan SP III lanjut pembongkaran,’’ katanya. Watha menambahkan, lima warga tersebut memanfaatkan tanah negara untuk kepentingan pribadi. Seperti bisnis rumah makan, bisnis pembuatan sanggah menggunakan batu padas dan bisnis lainnya. ‘’Kami tidak

ingin pelanggaran seperti ini berlarut-larut. Makanya, sejak sekarang ditertibkan,’’ ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, petugas gabungan yang berintikan petugas Satpol PP Gianyar dan Satpol PP Provinsi Bali sudah beberapa kali melakukan sidak terhadap pemilik bangunan yang mencaplok tanah negara di sepanjang By-pass I.B. Mantra. Di atas tanah negara tersebut di antaranya dibangun warung nasi dan tempat usaha pembuatan sanggah. Mereka yang mencaplok tanah negara sudah diberikan pembinaan berupa SP I dan SP II. Jika tetap membandel, mereka akan diberikan SP III yang dilanjutkan dengan eksekusi atau pembongkaran bangunan secara paksa. (kmb35)

Bali Post/kmb35

DIPERIKSA - Salah satu oknum yang mendirikan bangunan di atas tanah negara diperiksa di Kantor Satpol PP Gianyar, Rabu (25/9) kemarin.

Bali Post/kmb35

PROSESI - Rangkaian prosesi Atiwa-tiwa Ngaben Kinembulan di Banjar Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Rabu (25/9) kemarin.

Ngaben di Desa Adat Bresela

Pantang Membiarkan ’’Tetaneman’’ Lebih dari Lima Tahun

Gianyar (Bali Post) Warga Desa Adat Bresela Kecamatan Payangan menggelar upacara Pitra Yadnya Atiwa-tiwa Ngaben Kinembulan. Puncak acara berlangsung pada Wrespati Wage Medangkungan, Kamis (26/9) ini. Ngaben ini rutin digelar setiap lima tahun sekali. Hal ini lantaran ada aturan adat yang pantang membiarkan tetaneman lebih dari lima tahun. Klian Adat Banjar Bresela I Wayan Dirka mengungkapkan, bagi krama setempat, ngaben kinembulan wajib digelar setiap lima tahun sekali. Hal ini berdasarkan pararem desa setempat, lantaran krama pantang membiarkan tetaneman atau penguburan jenazah lebih dari lima tahun. ‘’Sebab, itu akan dianggap sebagai cuntaka bumi,’’ katanya. Sesuai pararem, kata Dirka, setiap krama yang meninggal harus dikubur. Sehingga setiap kali ngaben kinembulan digelar, jumlah sawa bisa mencapai 50-an. ‘’Memang diharuskan setiap ada warga meninggal harus dikubur. Ngaben kali ini diikuti 52 sawa,’’ jelasnya. Apabila ada krama yang hendak ngaben sendiri selama rentang waktu lima tahun

itu, kata Dirka, tidak akan mendapatkan patus atau bantuan warga banjar untuk gotong royong. ‘’Bisa ngaben sendiri, tapi tidak dapat patus banjar. Jadi segala biaya, tenaga, dan hal terkait ditanggung keluarga yang ngaben. Krama banjar tidak dilibatkan,’’ jelasnya. Menurut Dirka, pararem tersebut mengajak krama-nya untuk melakukan setiap aktivitas secara bersama-sama. Terlebih di tengah modernisasi yang serba-instan ini, pihak desa setempat berupaya mempertahankan sistem gotong royong. ‘’Meskipun zaman sekarang serbabisa dibeli, krama kami tetap bergotong royong mempersiapkan pengabenan. Seperti ngaben kali ini, krama sudah tedun (gotong royong - red) sejak sebulan lalu. Makanya, persatuan krama di sini sangat kuat,’’ katanya. Terkait pantangan membiarkan tetaneman lebih dari lima tahun, Dirka mengatakan, hal ini karena diyakini akan menjadi sumber penyakit. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pararem juga memberikan solusi, terutama bagi krama yang tidak mampu secara finansial untuk ikut ngaben. ‘’Kalau ada kelu-

arga tidak mampu ikut ngaben kinembulan, otomatis diambil alih banjar. Sebab, setra harus bersih setiap lima tahun. Tetaneman yang melebihi batas waktu, kami yakini akan jadi sumber penyakit,’’ tegasnya. Kendati demikian, kata Dirka, sepengetahuannya belum pernah ada krama yang tidak mampu ikut pengabenan massal ini. ‘’Pasti diusahakan oleh keluarganya. Sebab, pitra yadnya ini bagian dari kewajiban atau utang kepada leluhur,’’ ujarnya. Dirka menambahkan, pihaknya juga memberikan solusi lain terkait biaya pengabenan bagi krama yang tidak mampu. Salah satunya dengan menyiapkan kredit atiwa-tiwa tanpa agunan dari Koperasi Banjar Bresela. ‘’Sekarang dengan berkembangnya koperasi kami, krama yang tidak ada biaya dibantu. Semua urunan di-cover oleh koperasi. Statusnya minjam tanpa agunan,’’ jelasnya. Dari 52 sawa yang ikut serta, 15 di antaranya memanfaatkan fasilitas ini. Per sawa dibebankan Rp 10 juta. Jika dalam satu rumah atau keluarga terdapat lebih dari satu sawa, koperasi juga siap membantu. (kmb35)

Dispusar Gianyar Gelar Gempar

Edukasi Masyarakat Pentingnya Arsip SERANGKAIAN puncak peringatan pengembangan dan minat budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat luas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusar) Kabupaten Gianyar menggelar Pameran Arsip Statis Gerakan Masyarakat Peduli Arsip (Gempar). Kegiatan ini dibuka Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar Drs. I Made Suradnya, M.Si. di Balai Budaya Gianyar, Rabu (25/9) kemarin. Selanjutnya, pameran akan dilaksanakan di Kantor Dispusar Kabupaten Gianyar hingga 25 Oktober mendatang. Pameran yang dirangkaikan dengan pemberian hadiah kepada pemenang lomba menggambar, bercerita, matembang, ngartos, dan lomba resensi buku ini juga diisi dengan pameran yang dibagi menjadi tiga kelompok yakni Bali Tempo Dulu bekerja sama

dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali. Kepala Dispusar Kabupaten Gianyar Cokorda Gde Agusnawa mengatakan, Pameran Gempar merupakan media sosialisasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang arti penting arsip. Dalam hal ini, arsip merupakan satu piranti penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, pembuktian, dan bahan penelitian. Agusnawa menambahkan, kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Gianyar. Sedangkan Publikasi Arsip Statis yang diikuti oleh peserta didik TK, SD, SMP, SMA/SMK negeri dan swasta se-Kabupaten Gianyar bertujuan untuk menyosialisasikan, dan mempublikasikan arsip statis Kabupaten Gianyar, serta mewujudkan budaya sadar

dan peduli arsip masyarakat Gianyar. ‘’Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkembangkan kegemaran membaca dan kecintaan terhadap perpustakaan dalam upaya membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, dan inovasi anakanak sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK seKabupaten Gianyar,’’ ujarnya. Agusnawa mengatakan, saat ini Kabupaten Gianyar telah memiliki tiga unit perpustakaan keliling. Dari jumlah perpustakaan 447 unit yang ada di Kabupaten Gianyar terdapat 686.294 koleksi judul buku yang dimiliki dengan jumlah kunjungan ke perpustakaan 313.006 orang per bulan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustaan Provinsi Bali I Gusti Bagus Wiryanata mengatakan, Kantor Perpustakaan dipandang perlu selalu hadir untuk memberikan pelayanan kepada pemustaka secara prima agar dapat

meningkatkan kegemaran membaca serta memperkuat wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. ‘’Kita berharap penyelenggaraan kearsipan dapat bersifat terpadu, sistemik untuk mewujudkan tertib arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan,’’ katanya. Bupati Gianyar I Made Mahayastra dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan I Made Suradnya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan minat dan budaya baca di Kabupaten Gianyar secara berkelanjutan. Pengembangan minat dan budaya baca merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan Pemkab Gianyar dan tahun ini merupakan kegiatan keenam sejak dimulai tahun 2014. Dikatakan, budaya baca sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM

Kabupaten Gianyar agar dapat bersaing secara global demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Gianyar. Oleh karenanya, kegiatan ini dapat digelorakan dan digemakan ke seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi di era banyaknya berita hoax di media sosial. Dengan benteng budaya baca masyarakat, diharapkan seluruh masyarakat Gianyar menjadi pembaca yang cerdas dalam menyerap informasi. Sehingga berita hoax tidak menyesatkan dan memecah belah kita dalam berbangsa dan bernegara. Ke depan, berbagai program terobosan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar diharapkan agar sejalan dengan visi ‘’Terwujudnya Masyarakat Gianyar yang Bahagia, Sejahtera, Aman dan Damai, Mandiri, Berintegritas Berlandaskan Tri Hita Karana Melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana’’. (ad836)

PAMERAN - Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar Drs. I Made Suradnya, M.Si. membuka Pameran Arsip Statis Gerakan Masyarakat Peduli Arsip (Gempar) yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar di Balai Budaya Gianyar, Rabu (25/9) kemarin.

Kamis Wage, 26 September 2019

’’Godel’’ Putih Tidak Layak Dikembangkan Negara (Bali Post) – Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana melakukan investigasi adanya temuan anak sapi Bali (godel) dengan warna kulit putih. Fenomena langka ini didapati di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya. Anakan sapi dari indukan jenis sapi Bali ini merupakan peliharaan warga Banjar Kemoning dan sudah berumur sekitar dua bulan. Kasi Kesehatan Hewan (keswan) Bidang Keswan Kesmavet I Gusti Bagus Rai Mulyawan, Rabu (25/9) kemarin mengatakan, dari hasil pengecekan, pertumbuhan godel putih mulus ini terbilang normal. Hanya yang berbeda adalah terkait warna kulit yang tidak seperti sapi Bali pada umumnya yakni berwarna cokelat. Sapi jantan ini belum disapih dari induknya dan menjadi bahan investigasi dari Dinas. “Sejak lahir sudah berwarna putih. Ini kemung-

kinan ada kelainan genetis,” ujar Rai. Hasil investigasi sementara, sapi tersebut tidak layak dikembangkan. Secara genetis, kelahiran dengan warna kulit jauh berbeda ini termasuk tidak normal dan bukan umumnya sapi Bali. Dinas juga telah koordinasi ke Dinas Peternakan Provinsi Bali dan dianjurkan agar sapi tidak dikembangkan. “Pemilik sapi kami anjurkan untuk tidak meneruskan mengembangkan sapi ini. Karena ini termasuk kelainan genetis,” tambahnya. Hasil investigasi juga diketahui bahwa sapi berwarna putih ini merupakan hasil dari perkawinan indukan dengan anakan pejantan sapi hasil perkawinan sebelumnya (inbreeding atau kawin inan). “Induk sapi ini dikawinkan dengan anakan jantan dari induk yang sama,” pungkasnya. (kmb26)

PUTIH - Godel di Manistutu, Melaya berwarna putih.

Bali Post/olo

Kamis Wage, 26 September 2019

Proyek Dermaga Tanah Ampo Diplot Rp 28,9 M Dibangun Tetrapod Bagian ’’Breakwater’’

Amlapura (Bali Post) -

Pengerjaan tahap II proyek Dermaga Cruise, Desa Adat Tanah Ampo, Manggis mulai dilanjutkan. Bahkan, pengerjaan dermaga yang belum tuntas itu sudah dimulai sejak Juni 2019 lalu. Kepala Kesyahbandaran Otoritas Penyeberangan Pelabuhan Padangbai Ni Luh Putu Eka Suyasmin mengungkapkan, kelanjutan pembangunan dermaga itu khususnya untuk menuntaskan fasilitas yang mendukung Pelabuhan Tanah Ampo itu. Seperti pembuatan tetrapod yang merupakan bagian dari pembangunan breakwater.

“Alokasi dana untuk pengerjaan dermaga tahap kedua sekitar Rp 28,9 miliar. Anggaran itu diplot lewat dana APBN tahun 2019. Meliputi pengerjaan breakwater beberapa meter yang merupakan sisa pengerjaan pada tahap pertama. Untuk menuntaskan

memang masih perlu tambahan dana. Kemungkinan tahun 2020, Kementerian Perhubungan kembali menganggarkan miliaran dana,” ujar Ni Luh Putu Eka Suyasmin. Pihaknya kata Suyasmin, berharap, pengerjaan Dermaga Cruise itu bisa tuntas tahun

2020, sehingga tahun 2021 Dermaga Cruise itu bisa beroperasi. Sebab, warga Tanah Ampo telah berkorban banyak untuk megaproyek tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk mnuntaskan Dermaga Cruise itu diperkirakan masih Rp 25 - 30 miliar.

“Pembangunan breakwater itu sebagian sudah masuk tahap pengecoran serta pemasangan tetrapod. Tampak beberapa buruh membuat tetrapod. Seperti merangkai besi kemudian memasang peralatan tersebut,” katanya. (kmb41)

DPRD Karangasem Sidak Galian C di Uma Anyar dan Jalan di Butus

Dewan Minta Eksekutif Rancang Pembangunan Jembatan Permanen

Bali Post/kmb41

SOSIALISASI SIMULASI - Anak-anak saat mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bencana “Goes To School” Berbasis Interaktif di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, Rabu (25/9) kemarin.

Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bencana ’’Goes To School’’ Berbasis Interaktif

Amlapura (Bali Post) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem terus melakukan sosialisasi terkait kebencaaan. Seperti Rabu (25/9) kemarin, BPBD melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bencana “Goes To School” Berbasis Interaktif di Lapangan Tanah Aron, Amlapura. Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengungkapkan, kegiatan yang dilakukan itu memang baru yang pertama kali digelar. Sosialisasi yang dilakukan selama ini mung-

kin hanya berbasis materi termasuk simulasia. Namun saat ini dikemas berbasis interaktif. Bisa jadi hal itu baru petama di Bali. Sebab, pada kegiatan itu di dalamnya ada permainan seperti ular tangga. “Pesan-pesan kebencaan melalui permainan boneka. Permaiannnya sesuai dengan tingkatannya dari TK, SD, SMP, dan SMA,’’ ujarnya. Dengan menyampaikan pesan kebencaaan lewat permainan berbasis interaktif itu, diyakini lebih tetap sasaran. Terbukti, anak-anak mengikuti kegiatan dengan

baik. Dengan cara simulasi itu, mereka lebih mudah mencerna juga memahami tentang kebencanaan itu. Arimbawa menambahkan, pihaknya juga menunjukkan sarana prasarana yang dimiliki BPBD, Basarnas Damkar, BMKG. Termasuk peralatanperalatan yang dipergunakan untuk penyelamatkan diri dari pihak Basarnas. “Pada intinya, kegiatan ini untuk kesiapsiagaan kebencanaan khususnya anak-anak. Sehingga, mereka tahu bencana yang ada di sekitarnya termasuk bagaimana penangannya,” katanya. (kmb41)

KETUA DPRD Karangasem I Gede Dana didampingi Wakil Ketua I Nengah Sumardi beserta Komisi III melaksanakan sidak ke galian C di wilayah Dusun Uma Anyar, Rabu (25/9) kemarin. Selama sidak itu, dewan menemukan banyak terjadinya kebocoran pajak akibat banyaknya galian yang belum berizin termasuk minimnya sopir pencari pasir yang tidak menyetor faktur pajak, dibandingkan puluhan unit jumlah truk yang lewat. Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana mengungkapkan, sidak yang dilakukan itu untuk meninjau secara langsung aktivitas galian C di Besang dan Uma Anyar. Termasuk juga memastikan pengusaha-pengusaha yang mengantongi izin dan juga yang belum. Dari pantauan yang dilakukan, dirinya mencurigai banyak terjadi kebocoran. Itu berdasarkan hasil di lapangan. Jika dilihat jumlah truk yang lalu lalang mencari pasir dibandingkan dengan jumlah faktur pajak dari BPKAD hanya 1-2 faktur yang disetor sopir, yang mencari pasir di portal setempat. “Ada alat dirusak, dan banyaknya truk yang lalu lalang mencari pasir, maka tidak masuk akal PAD dari sektor galian C kecil. Bahkan, belum satu menit saja, lima truk pencari pasir sudah lewat. Kalau sehari bisa puluhan truk lalu lalang. Tapi, kenapa laporan dari BPKAD itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

Gede Dana menambahkan atas kondisi itu, dewan sangat menyayangkan pihak eksekutif yang tidak ada keseriusan mengurus alam Karangasem serta mengurus pendapatan yang masuk untuk PAD. Ketua DPRD Karangasem menambahkan, melihat kondisi seperti ini di lapangan, maka pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan eksekutif. Rapat kerja itu untuk menyampaikan datadata yang diperoleh di lapangan. “Kalau dilihat sepertinya ada indikasi pembiaran dari pihak eksekutif,” katanya. Wakil Ketua I Nengah Sumardi menambahkan, pihaknya nanti akan meminta data per pos-pos portal. Dewan sebelumnya sejatinya sudah sempat meminta data tersebut, namun sampai sekarang tak kunjung diberikan. “Nanti kita akan bandingkan data-data yang kita dapat di lapangan dengan data dari eksekutif. Data itu nantinya dibandingkan dengan data yang kita dapatkan di lapangan,” katanya. Sumardi menambahkan, sebelumnya memang ada pengawasan dari BPKAD di portal. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan itu tidak maksimal. Sebab, seharusnya, pengawasan itu lebih diperketat. Alasannya, pengawasan selama ini tidak ketat sama saja. “Kita akan cek pospos dan siapa saja membuka usahanya di sana. Kita pasti tahu siapa mereka. Termasuk siapa saja pengusaha yang sudah berizin maupun tidak

SIDAK GALIAN C - Ketua DPRD I Gede Dana bersama Wakil Ketua I Nengah Sumardi saat melakukan sidak ke galian C di Dusun Uma Anyar, Desa Ababi, Abang, Karangasem, Rabu (25/9) kemarin. berizin. Semua nanti pasti ketahuan,” jelasnya. Sebelum melakukan sidak ke Uma Anyar, dewan meninjau jalan yang nyaris putus di wilayah Butus. Jalan itu nyaris putus, akibat tergerus saat musim penghujan. Kemudian memantau pos pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan di Uma Anyar. Dalam peninjauan jalan di Butus, Gede Dana mengatakan, pihaknya meminta eksekutif segera merancang penanganan perbaikan jembatan itu. Apalagi setiap tahun musim hujan, sehingga jika terus dibiarkan seperti ini, maka kondisi jembatan itu akan semakin rusak parah saja. Terlebih lagi, banyak warga yang melintasi jalur ini termasuk truk galian C juga lewat jalan itu. Apabila hujan lebat turun, maka warga tidak bisa melintas akibat air yang datang dari hulu sangat besar. “Kami harap pihak eksekutif cepat

tanggap kemudian ada action menyikapi kondisi itu. Kita juga kurang tahu apakah sudah ada antisipasinya. Musim hujan sudah dekat, Desember yang akan segera turun hujan. Tetapi, sampai saat ini, belum ada langkah apa-apa dari eksekutif,” katanya. Wakil Ketua I Nengah Sumardi menambahkan, di dekat ini ada sekolah dan bangunan lainnya pasti akan terancam bila ada air besar. Saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD, dewan sudah sempat berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk bisa membuat konsep jembatan. “Kalau tetap digunakan sebagai pelintasan harus diperbaiki. Kalau tidak ada langkah-langkah konkret membuat jembatan permanen percuma saja. Sebab, jika nanti turun hujan deras warga tidak bisa lewat. Termasuk anak-anak juga tidak bisa pergi ke sekolah,” tegasnya. (ad840)

PAD Terindikasi Bocor, Akibat Lebih Banyak Kartu ”Sakti” Abu-abu Sidak aktivitas galian C dilaksanakan anggota DPRD Karangasem di Dusun Uma Anyar, Desa Ababi, Abang, Karangasem, Rabu (25/9) kemarin. Sidak yang dilakukan itu untuk memastikan berapa pemasukan faktur dari lapangan. Ternyata, dugaan dewan selama ini bahwa ada indikasi terjadi banyak kebocoran dengan menggunakan kartu sakti warna abu-abu itu memang nyata. Lalu, bagaimanakah cara-cara atau strategi dewan membuktikan ada tidaknya kebocoran itu di lapangan? DARI banyaknya truk yang lalu lalang mencari pasir ketimbang jumlah faktur pajak yang diserahkan sopir truk pencari pasir itu ternyata ada ketidaksamaan. Hal itu bisa terjadi, ditengarai karena adanya kartu “sakti” warna abu-abu yang ditemukan dewan di lapangan. Faktor penyebab rendahnya PAD itu ternyata bisa dibuktikan melalui kartu sakti itu. Berdasarkan pantauan di lapangan, untuk memastikan tingkat kebocoran relatif

tinggi, Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana didampingi Wakil Ketua I Nengah Sumardi beserta anggota dari Komisi III langsung mengecek ke portal. Di sana dewan melihat langsung banyaknya truk yang lalu lalang mencari pasir. Banyaknya truk yang mencari pasir mencapai puluhan unit. Faktanya hal itu tidak sesuai dengan jumlah faktur pajak yang disetorkan ke portal oleh sopir truk pencari pasir itu. Dari puluhan truk

itu, hanya dua faktur pajak saja yang disetorkan ke petugas portal. Justru yang lebih banyak disetorkan adalah kartu “sakti” warna abu-abu. Di kartu “sakti” itu tercantum tiga nama sebagai penanggung jawab di antaranya inisial I WK, INPD, INP. Petugas portal menuturkan, sebagian besar yang diterima dirinya dari sopir pencari pasir itu yakni kartu sakti aba-abu tersebut yang berisi tiga nama sebagai penanggung jawab. Sedang-

kan, untuk faktur pajak yang diterimanya satu hingga dua buah saja. “Sehari, puluhan truk yang mencari pasir ke sini. Saya lebih banyak terima kartu abu-abu alias kartu sakti. Sedangkan, faktur pajak hanya 1-2 buah. Bahkan, saya tidak pernah menerima faktur pajak di atas 10 buah. Sama sekali tidak bisa sebanyak itu,” ujar petugas portal yang namanya enggan dikorankan. Sopir truk menambahkan, dirinya membeli pasir satu truk seharga Rp 250 ribu. Sedangkan, kartu abu-abu tersebut seharga Rp 150 ribu. Sehingga total sebesar Rp 400 ribu. “Saya disuruh menyerahkan kartu sakti itu saja (kartu sakti abu-abu, red) ke petugas portal,” ucap sopir. Ketua DPRD Karangasem

I Gede Dana menjelaskan, dugaan terjadinya kebocoran ternyata memang benarbenar adanya demikian. Bukti-bukti itu bisa dilihat secara langsung di lapangan. Lebih banyaknya truk yang mencari pasir ketimbang jumlah faktur pajak yang ditemukan di petugas portal. “Setelah saya tanya ke petugas portal yang berjaga lebih banyak kartu abu-abu yang diterima ketimbang faktur pajak dari pemerintah. Puluhan kartu abu-abu itu diterima. Sedangkan faktur pajak hanya dua,’’ ujarnya. Fakta itu jelas-jelas menunjukkan terjadi kebocoran cukup tinggi. Maka benar saja pajak PAD Karangasem itu terus menurun setiap tahunnya. (nan)

Bali Post/kmb41

KARTU SAKSI - Sopir truk pencari pasir saat menyetorkan kartu sakti warna abu-abu bukan faktur pajak ke portal.

Kamis Wage, 26 September 2019

Bupati Suwirta Hadiri AP-CAT Ke-4 di Bogor

Paparkan Upaya Pemkab Kendalikan Tembakau

KONFERENSI - Bupati Suwirta saat hadir dalam konferensi ke-4 Aliansi Bupati/Wali Kota se-Asia Pasifik di Hotel Grand Savero, Bogor, Jawa Barat.

SOSOK Akhiri Polemik Kertagosa Peninggalan bersejarah Kertagosa sudah bertahun-tahun menjadi polemik. Pemicunya adalah legalitas kepemilikan asetnya, yang terus-menerus terjadi tarik ulur antara pemerintah daerah dengan pihak Puri Agung Klungkung. Sehingga upaya pensertifikatannya oleh Pemkab Klungkung sampai sekarang masih saja ngadat. Polemik ini harus segera diakhiri, agar tidak terus-menerus menjadi temuan BPK, karena statusnya ngambang. Kondisi demikian juga jelas tidak memberi manfaat bagi masyarakat Klungkung. Demikian dijelaskan legislator anyar dari Pulau Lembongan, tepatnya di Desa Jungut Batu, Ketut Gunaksa, usai rapat gabungan dengan eksekutif, Rabu (24/9) lalu. Anggota dewan yang merangkap Bendesa Jungut Batu ini menilai Kertagosa sejak dulu sesungguhnya adalah milik Puri Agung Klungkung, sejak era kerajaan. Kini, peninggalan bersejarah itu telah menjadi salah satu objek pariwisata Klungkung. Ketika zaman sudah berubah, dia menilai Pemkab Klungkung tidak serta merta juga bisa merampas keberadaannya dari Puri Agung Klungkung. Jadi, biarkan Kertagosa menjadi aset puri. Bantu proses pensertifikatannya. Sedangkan Pemkab memosisikan diri sebagai pengelola. Sehingga di sana ada model sharing pendapatan, yang persentasenya bisa disepakati bersama. “Untuk apa diributkan terus. Kalau situasinya begini, sampai kapan pun proses pensertifikatan akan ngadat di BPN. Karena jelas ada pihak yang dirugikan,” tegas Gunaksa. Dia berharap pembicaraan kedua belah pihak bisa diinisiasi lagi, agar ada solusi yang menjadi jalan terbaik. Menurutnya, semangatnya harus dibawa pada kepentingan daerah dan masyarakat Klungkung. Sebab, sepanjang kedua belah pihak masih ngotot-ngototan, maka proses di BPN (Badan Pertanahan Nasional) tentu akan mentok terus. “Saya masih optimis, permasalahan ini masih bisa diatasi,” kata tokoh yang gemar mengenakan pakaian adat ini. (gik)

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri konferensi ke-4 Aliansi Bupati/Wali Kota se-Asia Pasifik yang peduli pada Kawasan Tanpa Rokok dan Penyakit Tidak Menular (The Asia Pasifik Cities Alliance for Tobaco Control/AP-CAT) di Hotel Grand Savero, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung dari 25-26 September 2019. AP-CAT Summit merupakan wadah komunikasi dan koordinasi yang sangat strategis dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Sebab event ini menjadi forum pertukaran informasi dan pembelajaran atas keberhasilan pengendalian tembakau pada masing-masing Negara anggota AP-CAT. Di hadapan puluhan delegasi dari 12 negara; Timor Leste, India, Malaysia, Bangladesh, Myanmar, Singapu-

ra, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Nepal dan Indonesia, Bupati Suwirta memaparkan upayanya dalam pencegahan dan pengendalian tembakau di Kabupaten Klungkung. Langkah yang dilakukan yakni dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan KTR termasuk mendorong memasukkan KTR tersebut ke dalam pararem (aturan adat) di masing-masing desa pakraman di Kabupaten Klungkung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat hidup sehat. “Langkah yang kami lakukan dalam pengendalian tembakau di Klungkung yakni dengan

membuat Perda KTR termasuk mendorong desa pakraman memasukkan KTR ke dalam pararem,” ujar Bupati Suwirta. Menurut Bupati, Pemkab Klungkung juga menggalakkan kampanye antirokok. Selain melarang dan melepas iklan rokok baik di warung, toko maupun di tempat umum lainnya, juga memasang pengumuman/baliho antirokok, membentuk kader antirokok dan melakukan sosialisasi bahaya rokok, baik itu ke sekolah-sekolah maupun sosialisasi berjalan melalui angkutan siswa gratis. Sementara sasaran lainnya di tahun 2020 di bidang pengendalian tembakau yakni meningkatkan kepatuhan KTR, mengoptimalkan implementasi KTR di desa adat dan pelarangan rokok elektrik. Sedangkan di bidang kesehatan terkait inisiasi

pencegahan penyakit tidak menular, yakni melakukan sosialisasi bahaya dan pelarangan minuman manis dan bersoda di sekolah. Perwakilan Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) Fauzi Ahmad Noor menyampaikan, sekitar 175 delegasi dan partisipan dari dalam dan luar negeri hadir dalam 4th AP-CAT Summit di Bogor. Para partisipan itu akan berbagi pengalaman dan pelajaran yang dipelajari dalam pencegahan dan pengendalian tembakau. The Union merupakan mitra dari Kementerian Kesehatan RI yang aktif terlibat dalam pengendalian rokok, khususnya pada pengembangan regulasi dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok serta pengendalian iklan rokok di kabupaten/kota melalui aliansi bupati/wali kota peduli KTR. (ad854)

Diselidik Polisi, Pembangunan Kantor Perbekel Selat Dilanjutkan Semarapura (Bali Post)-

Pembangunan gedung baru Kantor Perbekel Selat, Kecamatan Klungkung, dipastikan berlanjut tahun ini. Meski sempat menjadi sorotan Polda Bali, terkait aspek pengadaan tanahnya, pihak desa setempat memutuskan tetap melanjutkan pembangunan secara bertahap. Perbekel Selat I Gusti Lanang Putu Adnyana, Selasa (24/9) lalu, mengatakan, pihak desa tahun ini sudah menganggarkan kelanjutkan pengerjaannya sebesar Rp 172 juta. Ia juga memastikan tiap tahun akan terus menganggarkan kelanjutan pembangunannya sampai tuntas, melalui APBDes. Sebab, pada tahap pertama pengerjaan fisiknya baru mencapai 60 persen. Gedung baru dibutuhkan agar masyarakat Selat dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Disinggung mengenai adanya laporan masyarakat terhadap pengadaan lahan maupun proses pembangunannya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Sejauh ini, dia mengaku belum mendapat penjelasan, apakah penanganan kasusnya dihentikan atau masih dalam proses penyelidikan. Ia berharap pengerjaan gedung perbekel baru dapat didukung semua pihak dan membantah semua tudingan miring terhadap pengerjaannya. Sebelumnya, pemeriksaan secara maraton sudah dilakukan Unit III Ditreskrimsus Polda Bali di Mapolsek Klungkung. Sejumlah pihak yang terlibat dalam proses pembangunannya sempat dilakukan proses pemeriksaan. Mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat setempat hingga pimpinan OPD terkait, seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga

Berencana, Wayan Suteja. Pembangunan gedung Kantor Perbekel Desa Selat, Kecamatan Klungkung, mulai dipersoalkan, menyusul adanya surat pengaduan perihal dugaan ketidakberesan itu kepada Polda Bali, hingga membuat jajaran Ditreskrimsus Polda Bali turun tangan ke Desa Selat dan mengambil sejumlah berkas untuk proses penyelidikan. Menyikapi situasi ini, pihak Desa Selat pun melalui Sekretaris Desa Ketut Ariawan, saat itu sudah tegas membantah seluruh isu miring yang dikaitkan dengan pembangunan Kantor Perbekel Desa Selat. Dia menyampaikan proses pembangunan gedung baru ini sudah dirancang sejak tahun 2015. Berawal dari fakta bahwa gedung saat ini sudah tidak representatif. Sehingga, pihak desa dan BPD setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tahap pertama, pengadaan tanahnya seluas tiga are tahun 2015 dan tiga are lagi tahun 2016. Masing-masing dibeli seharga Rp 150 juta per are. Sehingga total pembelian tanah mencapai Rp 900 juta yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa). (kmb31)

Bali Post/gik

LANJUT - Pembangunan gedung baru Kantor Perbekel Selat yang segera dilanjutkan.

Ketua Dewan Keberatan Jasa Pelayanan RS Diputihkan Semarapura (Bali Post) Pegawai RSUD Klungkung menggerutu ketika jasa pelayanan (jaspel) saat penanganan pengungsi Gunung Agung tidak dibayarkan. Mereka sempat pasrah, ketika Pemkab Klungkung mewacanakan untuk melakukan pemutihan, agar seluruh piutang tersebut dihapus, dengan alasan kemanusiaan. Namun, pandangan lain disampaikan Ketua DPRD Klungkung A.A. Gde Anom. Dalam rapat gabungan eksekutif dan legislatif, Selasa (24/9) lalu, Gung Anom menyatakan, dewan tak sependapat jika

jaspel tersebut diputihkan. Dia meminta Pemkab Klungkung, khususnya RSUD Klungkung untuk memenuhi kewajibannya membayarkan jaspel tersebut. Anom menegaskan, terpaksa bersikap terhadap polemik ini, karena itu merupakan hak-hak masyarakat yang selama ini tidak dipenuhi oleh Pemkab Klungkung. Rencana untuk melakukan piutang juga tidak memiliki dasar kuat, karena Pemkab Karangasem sendiri mengaku sudah siap membayarkan utang tersebut. Apalagi, kalau dipakai alasan

kemanusiaan, juga tidak tepat. Sebab, yang berutang itu Pemkab Karangasem, bukan pengungsi Gunung Agung. Selain itu, kalau dilihat dari PAD, jelas Pemkab Karangasem masih jauh lebih besar dari Klungkung. “Yang namanya kemanusiaan kan sudah dijalankan oleh masyarakat kita, dijalankannya pun tanpa rasa pamrih. Tetapi jangan sampai kemanusiaan pula yang dipakai alasan untuk mengorbankan apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat kita. Jadi, pemerintah daerah tentu wajib mengem-

balikannya,” ujar Gung Anom pada saat memimpin rapat. Jaspel yang wajib dikembalikan oleh pemerintah daerah pun diberi tenggang waktu oleh Ketua DPRD Klungkung, paling lambat pada anggaran induk 2020. Pengembalian ini pula sesuai dengan perhitungan dari PAD Klungkung yang masih lebih kecil dari Karangasem. Karena terasa aneh, kalau daerah yang PAD-nya kecil malah membayar utang yang semestinya bukan tanggung jawabnya. Menurutnya, itu terkesan tidak etis. Kalau pun Pemkab

Karangasem tak bisa membayar, tentu ini bisa diatasi oleh Pemprov Bali atau Pusat yang lebih berkompeten dan mampu. “Saya berharap agar ini tidak terulang kembali di Klungkung,” tegasnya. Pemkab Klungkung berencana mengambil kebijakan pemutihan untuk menuntaskan polemik piutang penanganan pengungsi Gunung Agung, sebesar Rp 1,6 miliar. Dampak pemutihan itu, tentu sekaligus akan menghilangkan hak jasa pelayanan (jaspel), yang seharusnya diterima perawat dan para dokter. Oleh karena itu,

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta pun sempat meminta jaspel tersebut direlakan, demi menuntaskan misi kemanusiaan saat menangani para pengungsi Gunung Agung tahun 2017. RSUD Klungkung sebelumnya sudah melakukan penagihan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hanya saja dari total Rp 1,6 miliar piutang yang ada, hanya sebesar Rp 78 juta yang bisa dibayarkan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Sebab, penggunaan DSP dan BNPB itu hanya bisa

dipakai pada saat tanggap darurat. Direktur RSUD Klungkung dr. I Nyoman Kesuma mengungkapkan, kebijakan pemutihan tersebut tentu bisa dilakukan sepanjang telah memenuhi prosedur-prosedur regulasi. Mulai dari penagihan yang tidak kunjung dibayarkan, kemudian adanya pernyataan tidak mampu membayar secara resmi oleh Pemkab Karangasem, atau piutang tersebut tidak kunjung dibayarkan lebih dari tiga tahun, sehingga dinyatakan kedaluwarsa. (kmb31)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Kamis Wage, 26 September 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA “Auditor Internal”,Background Accounting,Jujr&pekerja keras Gji Negotiable WA:081237872022 B.BP.001.09.19.0000819

2 org D3 farm P/L,1 org SMA(P) u/Kurir.Lam:Jl.Bajataki III/3 Gatsu Brt Dps.WA:081330730007 B.BP.001.09.19.0000828

Dibutuhkan Spa Therapist Male/ Female usia max 35th berpglmn/ tdk pglmn jujur,rajin,bertanggungjawab bisa kerja team,Gaji UMK+BonusHub08113887714. CV+ Lam Email:spabali758@gmail.com

Bar in Legian need Bartender min 2 years experience open 24 hours Email CV crusoesbarbali@ gmail.com / WA 082266034910

B.BP.154.09.19.0000849

Dbthkan krywn u/Suplier daging di Penatih Hub:081236105198

B.BP.001.09.19.0000847

Dcr 3PRT,3Tk Kbn,2 Satpam,1Spr Hub.Villa Ayu Br.Kuwum Kauh II /21X Kerobokan 4731979

B.BP.154.09.19.0000848

Dcr PRT Jln Sehati No.9A Dps KTP Bali Hub:0361-723777

B.BP.001.09.19.0000832

Dcr PRT wnt tgl dlm Gj 2 Jt serius kerja,telp 087734684240 B.BP.004.09.19.0000841

B.BP.001.09.19.0000818

SERVICE

Dcr Staf Kuliner, PRT, Toko WA 082219420707 Sukawati B.BP.004.09.19.0000842

Dcr krywan utk Villa di Canggu Hub:08123674031, 082147208207 B.BP.166.09.19.0000851

Dicari 2 Tenaga Administrasi Keuangan Tamatan SMA/D1/S1. Hub:0819 9974 4747 B.BP.001.09.19.0000827

Dicari Krywati Single U/Kantor Notaris Hub.081916697894 B.BP.001.09.19.0000833

Dicari Pendamping Paud bisa kerja team Hub:08977357234 B.BP.001.09.19.0000230

Travel bth Staff Accounting & Reservation Hub.08123803997 B.BP.004.09.19.0000636

SERVICE

FOTOCOPY BENGKEL LAS Free

n

Desig

Money Back Guarantee �

SERVICE

Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll

� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)

ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com

C 0000051 bkl

BIRO JASA

BIRO JASA

BIRO JASA

Dicari Sopir Box,Operasional dan OB (Max 28Th),Krm Lam Jl.Gn Soputan I/107 Dps Telp.8466317 B.BP.001.09.19.0000484

PT BPR Mambal Jl Raya Mambal Abs Badung (0361) 469289,4713022 Membutuhkan AO & Marketing Kredit Khusus Pria B.BP.001.09.19.0000786

PROPERTY DISEWAKAN RUMAH

Dikont.Rmh 2lt 5KT,Garase,RKel Dapur luas 50Jt/th Jl.Tunggul Ametung IIIB/3 Hub.08123979567 B.BP.001.09.19.0000853

Disewakan Rumah Jayagiri I No.1E dan 1F Hub.081338724400 B.BP.001.09.19.0000784

PROPERTY DIJUAL TANAH

Tnh 1,5A&1,85A Lok.Jl P.Belitung Gg.Babakansari III.Lbr Jln Depan 4M.Hub:081338542300 B.BP.001.09.19.0000831

Tnh L 4A Lok u RS.K Ibu Tbn,LB Jl Dpn 6M,Tnh L 7A Lok.Cupel Negara,Jl Hotmix .081338542300 B.BP.001.09.19.0000830

Tnh L. 225M2SHM BaturSari Sanur Ling.Vila 1,250M Hp08123829471 B.BP.001.09.19.0000856

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

DIJUAL TANAH

KEHILANGAN

sawah 14A Jl.Siulan Pnatih,105 jt/A,089516072686, 08961715294

Hilang 3 Sertipikat:No.M20301, Luas 138m2,No.M19711,Luas 148m2,No.B3660,Luas 104m2 An.I Ketut Sudana - Jimbaran

B.BP.001.09.19.0000821

PROPERTY DIJUAL GUDANG

Jl Gudang Jl.Raya Padang Luwih Dalung LT 282m2 LB 220m2 Ltrik 1300w&2200W,2PDAM,SmrBor+Msn& tangki Hrg 3M Hub:081337185967

B.BP.001.09.19.0000829

KEHILANGAN Hilang BPKBNO.L01032713-ODK 1644 AO An.Feby Shinta Dewi B.BP.001.09.19.0000825

B.BP.001.09.19.0000834

Hilang Buku Induk Pick Up DK8410BO An.AA Gita Widyastut B.BP.001.09.19.0000820

PENGUMUMAN Akuisisi,PT.Radio Mega Nada Berkedudukan di Kabupaten Tabanan-Bali B.BP.001.09.19.0000826

Kamis Wage, 26 September 2019

Bupati Minta Tim Penilai Lomba GRSSI-B Objektif

Bangli (Bali Post) – Bupati Bangli I Made Gianyar meminta tim penilai lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSIB) tingkat Provinsi Bali tahun 2019 agar memberikan penilaian secara objektif terhadap Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli. Permintaan itu disampaikan Bupati melalui Kadis Kesehatan Bangli dr. Nengah Nadi saat menerima kedatangan tim penilai di RSU Bangli, Rabu (25/9) kemarin. Bupati juga mengharapkan tim penilai tetap memberikan pembinaan sehingga RSU Bangli bisa terus berbenah demi perbaikan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi di RSU Bangli. Disampaikan, GRSSI-B merupakan gerakan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen pembangunan kesehatan, yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai

dampak terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) karena melahirkan serta penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). GRSSIB menjadi sangat penting dilaksanakan, mengingat program ini sesungguhnya adalah program pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sejak awal, sejak bayi dalam kandungan dengan memperhatikan secara sungguhsungguh kualitas kesehatan ibu hamil sekaligus bayi yang ada dalam kandungannya. Melihat pentingnya program GRSSI-B maka Pemerintah Kabupaten Bangli akan berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaanya, khususnya di RSU Bangli sebagai sentral pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bangli. “Kita sangat menaruh harapan besar pada program GRSSI-B dalam menekan AKI dan AKB di Kabupaten Bangli. Untuk mendukung program ini, secara bertahap

kita akan terus upayakan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan RSU Bangli sesuai standar yang ditetapkan,” kata Bupati melalui Kadiskes dr. Nengah Nadi. Ketua tim penilai dr. Kadek Iwan Darmawan pada kesempatan itu mengatakan, penilaian GRSSI-B tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, dimana pada penilaian tahun ini antara rumah sakit pemerintah dan swasta tidak lagi dibedakan, tetapi dijadikan satu dalam GRSSI-B. Ia berharap, dengan format penilaian yang baru, rumah sakit yang ditunjuk oleh kabupaten/kota, merupakan rumah sakit terbaik dalam pelayanan terhadap ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi. Sedangkan dokumen penilaian masih sama dengan tahun lalu. “Saya pastikan penilaian yang tim lakukan sangat objektif dan transparan. Tidak ada istilah kasak-kusuk,” terangnya. (kmb40)

Kegiatan yang Bersumber PHR Badung Diusulkan Diposting Dalam APBD Perubahan Bangli (Bali Post) Fraksi Golkar DPRD Bangli mengusulkan kegiatan yang pembiayaannya dirancang bersumber dana bagi hasil pajak hotel dan restoran (PHR) dari Kabupaten Badung tidak lagi diposting dalam APBD induk. Melainkan dipasang pada anggaran Perubahan. Hal itu dimaksudkan agar APBD Bangli tidak lagi terganggu akibat adanya ketidaksesuaian antara realisasi dengan bantuan yang dijanjikan. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bangli Nengah Darsana mengatakan, pemberian bantuan dana bagi hasil PHR dari Kabupaten Badung sering merecoki APBD Bangli. Sebab realisasi dana yang diberikan oleh Badung untuk Kabupaten Bangli kerap tidak sesuai dengan komitmen awal. Badung baru memberi kepastian dana setelah anggaran perubahan. Hal ini sangat mengganggu APBD Bangli. Dia mencontohkan seperti tahun 2018 lalu. Badung saat itu menjanjikan akan memberikan bantuan dana PHR Rp 50 miliar untuk Bangli ditambah Rp 30 miliar untuk masyarakat. Namun kenyataannya hingga akhir tahun, bantuan yang dicairkan hanya Rp 47 miliar. Akibat hal itu, APBD Bangli menjadi terbebani. Sejumlah kegiatan yang sudah berjalan dan semula dirancang dibiayai dengan dana PHR Badung terpaksa dibayar mengggunakan kas daerah. Agar persoalan itu tidak terus terulang, politisi asal Desa Landih itu mengusulkan agar ke depannya kegiatan yang menggunakan PHR Badung tidak dipasang pada APBD induk. Melainkan dipasang dalam APBD Perubahan. “Karena pengalaman selama ini kita selalu diberi anggaran angan-angan. Tapi di induk tidak pernah ada apa. Justru kepastiannya baru ada di perubahan. Sehingga kegiatan yang sudah kita rancang baru bisa dilaksanakan last minute,” ujarnya. Darsana berkeinginan

APBD Kabupaten Bangli 2020 dibuat secara normal dan proporsional. Perencanaan kegiatan dibuat menyesuaikan dengan perkiraan kemampuan keuangan daerah. Tidak lagi membuat perencanaan kegiatan yang uangnya belum jelas.

“Tahun-tahun sebelumnya kita terlalu melambung memasang defisit tinggi karena kita diberikan harapan. Kita terlalu menghayal. Berdasarkan pengalaman itu, kita ingin APBD Bangli ke depan ini bisa dibuat normal,” pungkasnya. (kmb40)

Lahan sawah di wilayah Kelurahan Bebalang, Bangli.

Lima Tahun, Sawah Susut 700 Hektar

Bangli (Bali Post) –

Luas lahan persawahan di Kabupaten Bangli menyusut. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPerkim) Kabupaten Bangli, selama lima tahun terakhir penyusutan tercatat hampir 700 hektar. Di Kecamatan Bangli, penyusutan lahan paling banyak terjadi di Kelurahan Bebalang. Kasi Perencanaan Tata Ruang Dinas PUPRPerkim Kabupaten Bangli Dewa Raka mengungkapkan tahun 2013 luas lahan sawah di kabupaten ini tercatat seluas 2.735 hektar. Luas lahan itu ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bangli No. 9 Tahun 2013. Luas lahan sawah tersebut terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pendataan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2018 melalui peta citra dari Badan Informasi Geospasial

Nengah Darsana

Bali Post/dok

Bali Post/ina

(BIG), luas lahan sawah di Kabupaten Bangli terdata 2.036 hektar. “Untuk wilayah di Kecamatan Bangli yang paling tinggi indikasi penyimpangannya khususnya di lahan pertanian lahan basah adalah Kelurahan Bebalang, kurang lebih 28,20 hektar,” terangnya. Salah satu penyebab penyusutan lahan sawah di Bangli dikarenakan nilai ekonomis lahan di Bangli yang cukup tinggi. Sehingga pemilik lahan memilih menjual atau membuat bangunan di sawahnya. “Mengecilnya aliran irigasi

juga menjadi penyebab lain alih fungsi lahan sawah,” ujarnya. Dewa Raka mengatakan, tingginya angka penyusutan lahan sawah di Bangli dipengaruhi karena belum diubahnya status lahan sawah di LC Uma Aya dan LC Uma Bukal. Dijelaskannya, dalam Perda RTRW Bangli, LC Uma Aya dan LC Uma Bukal sampai saat ini masih berstatus lahan sawah, padahal kenyataannya dua areal perumahan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan pemukiman. LC Uma

Aya sudah ditetapkan sebagai kawasan pemukiman sejak tahun 1993. Sedangkan LC Uma Bukal ditetapkan jadi pemukiman tahun 1995. Untuk menekan penyusutan lahan, Pemkab Bangli, kata Dewa Raka, akan segera menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana arahan dari pemerintah pusat dalam PP 59 tahun 2019. Pihaknya juga akan mengupayakan merubah status LC Uma Aya dan LC Uma Bukal dari lahan sawah menjadi pemukiman dalam revisi RTRW Bangli tahun 2020 mendatang. “Tahun 2019 ini kita awali dengan melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan tata ruang selama ini,” imbuhnya. (kmb40)

Kamis Wage, 26 September 2019

Fadil Sausu Persembahkan Gol untuk Fans Denpasar (Bali Post) –

Usai menjadi pahlawan Bali United saat melawat ke markas Persebaya Surabaya, Selasa (24/9) malam, di Gelora Bung Tomo Surabaya, kapten Bali United Fadil Sausu menyampaikan pesan khusus kepada seluruh fans Bali United yang datang ke Surabaya.

Fadil Sausu

Bali Post/ant

Gol berkelas lewat tendangan bebas membawa Bali United tetap kokoh di puncak dengan 44 poin. Hasil imbang itu juga membuat Bali United menjaga jarak 10 poin dari pesaing terdekat PS Tira Kabo. Usai laga, Fadil Sausu mengatakan, pertandingan melawan Persebaya sangat berat, tetapi semua pemain sangat senang karena bisa mencetak gol dan membawa satu poin penting. ‘’Alhamdulillah, pertandingan hari ini kita bisa dapat satu poin, dan terima kasih juga saya bisa cetak gol. Gol ini saya persembahkan kepada fans yang telah datang jauh dari Bali untuk mendukung kami, semoga mereka kembali dengan selamat,’’ ujar sang kapten. Fadil Sausu mengakui mental pemain Bali United diuji dalam laga tersebut karena bermain di hadapan 50 ribu penonton. ‘’Kami bermain di hadapan puluhan ribu

Solskjaer di Ujung Tanduk

fans, kami harus siap mental, dan sangat senang kami bisa dapat satu poin,’’ kata pemain asal Palu ini. Fadil mengatakan semua pemain memang telah siap secara mental dan fisik. Karena sudah beberapa kali tampil di surabaya. Fadil Sausu menjadi pemain yang berjasa. Gol berkelas dari free kick menyamakan kedudukan tercipta pada menit ke-88. Sebelumnya, Bali United ketinggalan lewat gol Oswaldo Haay menit ke-34 babak pertama. Gol ini bertahan hingga turun minum. Fadil Sausu dkk. berusaha membalas di babak pertama namun gagal. Meski di markas Persebaya Surabaya, Bali United bermain taktis saat bertahan dan mengandalkan serangan balik. Beberapa kali peluang emas Paulo Sergio namun tak satu pun dikonversi menjadi gol. (kmb33)

Ia berharap kepada pemda ditingkatkan upaya mengelola data kepariwisataan agar semakin baik. Deputi Direktur KPwBI Provinsi Bali M. Setyawan Santoso mengatakan, ekonomi Bali cukup kuat dengan sumbangan pariwisata sebesar 48,3 persen. Risiko suatu wilayah jika didominasi pada satu sektor, menurutnya, tergantung dari kerentanan dan elastisitas wilayah tersebut. Seperti memiliki uang banyak, tidak menyimpan dana pada satu tempat. ‘’Supaya ketika

Dari Hal. 1 Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa memproyeksikan dampak demo tersebut kepada investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga 2020, sebab tidak bisa disimpulkan dengan hanya melihat satu kejadian saja. ‘’Terlalu dini untuk kita bisa diproyeksi karena kami belum memasukkan variabel dalam analisis tahun 2019,’’ katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (25/9) kemarin. Ia menuturkan, sebenarnya Indonesia juga dihadapkan dengan risiko eksternal seperti ketegangan perdagangan global serta melemahnya momentum perdagangan dan investasi. Winfried menuturkan, berdasarkan laporan Asian Development Outlook 2019, pertumbuhan ekonomi di Asia memang sedang mengalami perlambatan seiring dengan melemahnya laju investasi dan perdagangan sebelum ada demonstrasi. Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan penundaan pengesahan RUU KUHP, Pemasyarakatan,

Bali Post/022

Undiksha Tundukkan Putra Pegok Denpasar (Bali Post) Kesebelasan Undiksha Singaraja berhasil menundukkan lawannya Putra Pegok dengan skor 4-1 (3-1) dalam lanjutan Kompetisi Liga 3 Rayon Bali Grup B, di Stadion Ngurah Rai, Rabu (25/9) kemarin. Tim Undiksha sempat tertinggal lebih dulu 0-1 pada menit ke-14, ketika tendangan Putu Joni Agus Parwa dari titik putih. Eksekusi Joni sukses memperdaya kiper Undiksha Ahmad Fauzi. Penalti diberikan wasit karena tangan pemain Undiksha menyentuh bola di daerah terlarang. Tertinggal 0-1, Undiksha justru bangkit. Alhasil, pemain Undiksha Dicky Fajar Saputra pada menit ke-23 mampu me-

nyamakan kedudukan menjadi 1-1. Bahkan, sepakan bola pemain Undiksha Joni Arta Santosa pada menit ke31 kembali menjebol gawang Putra Pegok, yang dikawal Komang Subagiana. Unggul 2-1, Undiksha terus melancarkan serangan. Tercatat, tendangan Gede Suryatama pada menit ke-33 kembali menggetarkan jala kiper Komang Subagiana. Hingga turun minum, Undiksha unggul 3-1. Pada paruh kedua, Undiksha memperbesar kemenangannya menjadi 4-1 melalui sontekan Gung Mas Galih Angkasa pada menit ke-80. Skor ini bertahan sampai akhir pertandingan. Pelatih Undiksha Ketut Chandra mengakui prestasi

Undiksha tahun lalu peringkat ketiga, dan target tahun ini tembus menjadi finalis. Diakuinya, pemainnya berlatih dua pekan sekali dan mereka ini mahasiswa dari berbagai jurusan. ‘’Rektor Undiksha mengapresiasi partisipasi timnya, sehingga para mahasiswa meskipun berjuang membela timnya, tetap bisa mengikuti kuliah,’’ ucap Chandra. Hasil lainnya Grup B, PSAD Udayana menang atas Perseden 3-1. Ketiga gol kemenangan PSAD dilesakkan Muhammad Fahrizal, I Kadek Tongki Riasa, dan Robertus Melky. Satu-satunya gol balasan Perseden dicetak I Made Antha Wijaya. (022)

Incheon – Kevin Sanjaya Sukamuljo/ Marcus Fernaldi Gideon langsung kerja keras di babak I Korea Open. Kevin/Marcus mesti bertarung selama tiga gim melawan ganda Malaysia. Pada pertandingan di Incheon Airport Sky Dome, Rabu (25/9) kemarin, Kevin/ Marcus berhadapan dengan Aaron Chia/Soh Woo Yik. Ganda nomor satu dunia itu kalah di gim pertama lebih dahulu sebelum bangkit un-

tuk menang dengan skor 2224, 21-10, 21-13. Meski bukan unggulan, Aaron Chia/Sooh Woo Yik cukup tricky bagi Kevin/Marcus. Pada dua pertandingan sebelumnya, Kevin/Marcus selalu melakoni laga ketat di Malaysia Open 2018 dan Jepang Open 2019. Di pertandingan kedua, Kevin/Marcus akan kembali berhadapan dengan wakil Malaysia, Goh V Shem/Tan Wee Kiong. Itu akan menjadi pertemuan ketujuh kedua

pasangan dengan keunggulan head to head bagi Kevin/ Marcus 5-1. Juga lolos adalah pasangan Wahyu Nayaka/Ade Yusuf Santoso. Keduanya sukses mengatasi perlawanan pasangan Taiwan Lee JheHuei/Yang Po-Hsuan dalam pertandingan tiga gim 22-20, 20-22, 21-18. Di babak berikutnya, Wahyu/Ade akan menantang pasangan senior asal Denmark Mathias Boe/Mads ConradPetersen. (kmb33)

Kevin/Marcus Lolos ke Babak 16 Besar Korea Open

Manchester – Manchester United (MU) dikabarkan sudah mulai mencari pelatih baru. Penampilan The Red Devils yang tak kunjung membaik membuat posisi Ole Gunnar Solskjaer digoyang. Setan Merah tertarik untuk memboyong Massimiliano Allegri ke Old Trafford. Allegri saat ini masih belum memiliki klub, usai memutuskan hengkang dari Juventus pada musim panas lalu. Sebelumnya, ia santer dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid dan Barcelona. Solskjaer kini tengah disorot lantaran belum mampu meningkatkan performa Setan Merah. Di tangan Ole, MU tengah mengalami start terburuk mereka di Premier League sejak 1992. MU baru mengumpulkan 10 poin dari enam laga, di mana mereka sudah menelan dua kekalahan. Kini David de Gea dkk. duduk peringkat delapan klasemen Liga Inggris. Allegri dikabarkan menjadi target utama MU andai Solskjaer didepak para petinggi di Old Trafford. Meski demikian, CEO MU Ed Woodward yang memastikan posisi Solskjaer tetap aman. Buat Woodward, naik-turun performa MU adalah bagian dari proses dan kesuksesan akan datang dengan sendirinya kepada Solskjaer serta tim. Tetapi Allegri bukan satu-satunya calon. Kabar lain menyatakan MU juga menyiapkan opsi lain yakni Laurent Blanc. Pria asal Prancis itu kini belum melatih lagi. Terakhir dia membesut Paris Saint Germain pada 2016. Blanc juga tidak asing dengan Manchester United. Mantan pemain internasional Prancis itu direkrut Sir Alex Ferguson pada tahun 2001, serta pensiun sebagai pemain di Old Trafford pada 2003. (kmb33)

Dari Hal. 1

Para pemain Undiksha FC Singaraja.

Kamis, 26 September 2019

Data Kepariwisataan terjadi sesuatu, kita tidak langsung anjlok, itu namanya diversifikasi,’’ ungkapnya. Pertumbuhan suatu wilayah yang ideal tidak bertumpu pada satu sektor. Karena jika bertumpu pada satu sektor dan sektor tersebut mengalami penurunan secara tiba–tiba, maka perekonomian akan turun. Untuk Bali yang bertumpu pada pariwisata, sehingga tergantung pada datangnya wisatawan mancanegara dan domestik. Wisatawan mancanega-

ra tergantung pada kondisi perekonomian luar negeri. Selain itu juga tergantung pada wisatawan nusantara, misalnya dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Kedatangan wisnus tergantung pada kondisi keuangan mereka. ‘’Oleh karena itu ketika berbicara perekonomian Bali, kita harus tahu perekonomian nasional. Supaya kita tetap optimis tapi kita juga menyadari kondisi riilnya saat ini, supaya nanti kita tidak tiba–tiba gusar,’’ pungkasnya. (kmb42)

Dampak Demo Pertanahan, dan Minerba adalah bukti nyata bahwa suara publik sudah didengar dan dipenuhi Presiden Jokowi sehingga demo mahasiswa sebaliknya dihentikan. ‘’Aksiaksi demonstrasi mahasiswa terkait hal ini tidak diperlukan lagi, kecuali ingin memberi peluang kepada pengacau dan perusuh untuk menunggangin-

ya,’’ kata Charles. Menurutnya, aspirasi mahasiswa harus dihargai, Presiden Jokowi juga sudah mendengarkan aspirasi publik. Namun, demonstrasi membuka peluang pihak lain menunggangi. Charles menyatakan masih banyak masalah dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan. (ant)

Bali Post/afp

Ole Gunnar Solskjaer

05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Implementasi Karya Ngenteg Linggih Dalam Kehidupan (2) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Sabha Parwa (1) Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Bali TV Shop

09:30 Wita Ocydia Home Shopping 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Solusi Alternatif Soman 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Implementasi Karya Ngenteg Linggih Dalam Kehidupan (3) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:30 Wita Kidung Interaktif 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini

16:05 Wita 16:30 Wita 17:00 Wita 17:30 Wita 18:00 Wita 18:05 Wita 19:30 Wita 20:00 Wita 20:30 Wita 21:00 Wita 23:00 Wita 23:05 Wita 23:30 Wita

Ocydia Home Shopping Folk Song Diabemed Kartun Sabha Parwa (2) Puja Trisandya Seputar Bali Malam Giliran Anda Orti Bali Folk Song Talk Show Merah Putih Tari Sakral Bukan Untuk Muri Seputar Bali Terkini Ocydia Home Shopping Bali Channel

KAMIS WAGE, 26 September 2019

Bali Post/ist

WAYANG WONG - Pemetasan Wayang Wong Inovatif yang diperankan anak-anak generasi milenial di Bentara Budaya Bali, Selasa (24/9) malam.

Semakin Ditinggalkan

Penggarapan Wayang Wong Perlu Inovasi KESENIAN Wayang Wong merupakan salah satu seni sakral yang ada di Bali. Berkembang sejak abad ke17, kini seni ini semakin ditinggalkan generasi muda milenial. Tak banyak anak muda mau memerankan kesenian mistis ini. Selain sulit karena harus berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa Kuno, cerita yang diangkat juga cukup berat. Karena mengisahkan cerita pewayangan Ramayana. Namun, melalui garapan Wayang Wong Millenial Inovatif yang dikreatori Dr. Ni

Made Ruastiti, S.ST., M.Si. bekerja sama dengan Sanggar Paripurna, Desa Bona, Gianyar, antusiasme generasi muda milenial untuk memerankan tokoh dalam pewayangan menggeliat. Hal ini terlihat saat dipentaskannya Wayang Wong Millenial yang mengangkat dramatari kisah ‘’Cupu Manik Astagina’’ di Bentara Budaya Bali, Selasa (24/9) malam. Sebanyak 120 orang penari muda, mulai dari anak-anak PAUD hingga SMA terlibat langsung di dalamnya. Menariknya, Wayang Wong

I Nyoman Dukuh Kardiyasa

Kepincut Gerak dan Warna Ikan

T E RT A R I K d e n g a n gerak dan warna ikan, karena itulah sedari awal karya lukisnya mengambil objek ikan. Bergaya abstrak dekoratif, lukisan ikan dalam bidang kanvasnya memiliki karakter tersendiri. Maka tak sukar menebak siapa perupany a . Tent u p erupanya adalah I Nyoman Dukuh Kardiyasa. ‘’Saya tertarik melukis ikan, karena suka melihat gerak dan warna-warni ikan. Selain itu kita tahu ikan hanya bisa hidup di air. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga kebersihan air, terutama dari sampah dan limbah beracun,’’ ujar Dukuh Kardiyasa, pelukis yang juga PNS di Pemkab Tabanan ini, Rabu (25/9) kemarin. Ikan baginya memiliki keunikan tersendiri seperti warna dan geraknya. Karena itu ikan tak habis-habisnya dijadikan objek lukisan. ‘’Ikan selalu menarik dijadikan objek lukisan, terlebih ikan karang yang memiliki bentuk dan warna khas. Karena itu saya tak bosan-bosannya melukis ikan,’’ ujar Dukuh yang tercatat telah beberapa kali ikut pameran bersama. Antara lain pameran di beberapa galeri dan hotel di Ubud, dan di Taman Budaya Bali, Art Center Denpasar. Ia juga pernah pameran di salah satu hotel di Canggu dan Benoa. Bahkan pernah pameran tunggal di Montreal Kanada. Di samping itu, ikan terkait dengan air. Ia tak bisa hidup tanpa air. Termasuk juga manusia tak bisa hidup tanpa air. Karena itu air harus dijaga kelestariannya dari pencemaran. ‘’Melalui lukisan ikan itu saya mencoba mengingatkan betapa pentingnya air yang harus dijaga kemurniannya,’’ ujar pria kelahiran Desa Ayunan, 22 Februari 1972 ini. Suami dari Gusti Ayu Sudiani dan ayah dari Gede Agus Arya Pratama dan Made Ayu Diah Sekarwangi ini selalu meluangkan waktunya melukis di tengah kesibukannya sebagai abdi negara. Saat ini ia sebagai PNS di UPTD Museum Subak, Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan. ‘’Saya berusaha mengisi waktu senggang dengan melukis. Apalagi saat hari libur. Melukis sebuah kegiatan yang menyenangkan,’’ kata lulusan SMSR Negeri Denpasar di Batubulan tahun 1992 ini. Karena itu, Dukuh yang pernah bekerja di perusahaan animasi ini selalu menyempatkan diri melukis di studio sederhananya di sebuah tegalan, sebelah barat rumahnya usai datang dari tugas kantor. Lalu apa pandangannya terhadap seni rupa Bali belakangan ini? Menurut Dukuh, seni rupa atau seni lukis tradisional seperti corak Young Artist sepertinya sudah sedikit sekali jumlahnya atau kurang sekali penerusnya. Sedangkan untuk seni lukis modern masih cukup banyak seniman yang menggelutinya. Karena itu ia berharap seni lukis tradisional bisa bangkit dan berkembang lagi. Sebab, seni lukis tradisional salah satu kekayaan orang Bali. ‘’Dalam konteks memajukan seni rupa Bali, perupa modern dan tradisional bisa saling bersinergi. Mari memajukan seni rupa Bali khususnya dan Indonesia secara umum,’’ harapnya. (lun)

inovatif ini dikemas dengan sentuhan narasi kekinian yang didukung teknologi dan tata cahaya lampu yang eksotis. ‘’Mengingat keberadaannya (Wayang Wong - red) yang terancam punah, dijauhi oleh generasi muda, maka pengembangan Wayang Wong inovatif ini sengaja melibatkan generasi milenial. Mulai dari anak remaja usia PAUD sampai SLTA sengaja kami rekrut untuk dilibatkan menjadi pendukung, sekaligus pemain Wayang Wong inovatif ini,’’ ujar Dr. Ni Made Ruastiti

di sela-sela pementasan. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa pengembangan Wayang Wong inovatif ini sangat penting dan urgen dilakukan melalui riset yang holistik. Salah satunya karena pertunjukan Wayang Wong saat ini terancam punah di Bali. Padahal seni pertunjukan ini memiliki nilai edukasi yang luhur untuk membangun karakter generasi penerus (milenial). ‘’Wayang syarat akan nilai edukatif untuk membangun karakter generasi milenial. Nilai-nilai seperti kejuju-

ran, kebenaran, heroisme, patriotisme, etos kerja dan sebagainya bisa dipelajari dalam seni wayang. Wayang juga mengandung filosofi kehidupan tentang nilai-nilai kebenaran (logika), masalah sopan santun dalam pergaulan sosial (etika), serta ekspresi estetis (estetika) yang teramat penting untuk mengasah nurani dan kepekaan sosial. Namun kini semakin langka,’’ tandasnya. Eronisnya, seni pertunjukan ini hanya diminati oleh kelompok orang tua saja. Padahal, seni ini merupakan

bagian dari kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan ke depannya. Dikatakan, secara men dasar, pengembangan inovasi Wayang Wong Millenial ini merupakan bagian dari upaya menjaga seni budaya Bali. Anak-anak milenial Bali harus kembali mencintai budayanya sendiri. Mereka harus memiliki sense of belonging (rasa memiliki) terhadap keberadaan Wayang Wong yang mempunyai nilai-nilai edukatif yang luhur. ‘’Ke depan, kami berharap

terbentuk sebuah model wayang wong inovatif yang digemari generasi milenial. Model Wayang Wong inovatif ini bukan saja dipentaskan, tetapi lebih jauh juga dijadikan bagian dari materi ajar seni-budaya, termasuk dalam bentuk buku ajar, prossiding nasional dan internasional, jurnal nasional dan internasional bereputasi. Sehingga Wayang Wong bisa tetap lestari sekaligus penguatan karakter kepribadian anak milenial dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0,’’ pungkas Ruastiti. (win)

Sekaa Teruna Asti Mandala

Tari Mahkota Dewa, Spirit Warga Merawat Sungai dengan Spensix Jadi ’’Obat’’ di Masyarakat Budi Daya Ikan Koi

SETELAH menunggu puluhan tahun, akhirnya warga SMPN 6 Denpasar alias Spensix kini memiliki tari kebesaran yang diberi nama Mahkota Dewa. Nama ini memang diambil dari tanaman obat keluarga (toga) Mahkota Dewa, dengan tujuan memberi inspirasi kepada warga sekolah guna menjadi SDM yang berguna bagi diri, keluarga dan masyarakat. Adalah Kepala SMPN 6 Denpasar Dra. Ni Nyoman Suci, M.Pd. yang menuangkan ide tersebut dalam sebuah tarian, padahal dia baru sebulan memimpin sekolah ini. Dia sukses mensinergikan potensi seni siswa dan guru seni budaya menjadi mahakarya Spensix. Maklum mantan Wakasek SMPN 7 Denpasar ini juga memang sangat menyukai seni. Dia pun berpikir jika SMP negeri lain memiliki tari kebesaran mengapa SMPN 6 Denpasar tidak. Maka dikumpulkan semua guru seni budaya untuk menggarap tari kebesaran namun filsafatnya kuat. Nyoman Suci mengakui keterbatasan soal dana, namun berkat semangat yang luar biasa, warga sekolah dibantu komite yang dipimpin Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P., M.Si. segala kekurangan ditanggung oleh dewan guru. Tari Mahkota Dewa akhirnya

dipentaskan pertama kali saat HUT Spensix, Agustus lalu. Penata tabuh dipercayakan kepada I Made Widiarta dan penata tari Putu Dewi Kania Anasurya dibantu guru seni dan budaya sekolah. ‘’Bayangkan, tari ini hanya digarap dua minggu, sudah mampu tampil maksimal,’’ ujar Ni Nyoman Suci, Rabu (25/9) kemarin. Dia menjelaskan makna tari Mahkota Dewa sebagai simbol semua warga sekolah berperilaku seperti buah mahkota dewa. Buah ini bisa dijadikan obat, demikian juga warga Spensix harus menjadi ‘’obat’’ alias berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi Spensix sebagai sekolah sehat, sekolah berbasiskan lingkungan, sekolah percontohan reproduksi kesehatan dan sekolah inti dalam manajemen mutu (SPMI). Spirit ini membuahkan hasil di mana siswa dan gurunya mengukir prestasi di antaranya juara I story telling, pidato bahasa Inggris dan juara II Porprov Bali cabang catur Xiang Xi atas nama Devi Uliasari, gurunya Ernawati meraih perunggu di atletik. Tiga gurunya, Ni Made Suliawati, Ni Made Purniati dan Ni Nyoman Trimurtiningsih juara Olimpiade Guru Nasional Mata Pelajaran di Den- p a s a r . (025)

GERAKAN sadar lingkungan semakin banyak dilakukan. Tidak hanya oleh generasi tua, kalangan muda juga mengambil peran. Seperti Sekaa Teruna Asti Mandala, Banjar Bangunlima, Desa Buruan, Blahbatuh, Gianyar. Mereka merawat dan memelihara sungai di wilayah banjar dan desanya dengan melepas ikan. Tujuannya agar masyarakat yang tinggal di sekitar sungai turut merawat dan memelihara sungai di wilayah itu. Ketua ST Asti Mandala I Made Arimbawa menuturkan, pada awalnya ia bersama teman-teman sekaa teruna menebar benih di sungai. Benih-benih ikan didapatnya dari hasil memancing di sungai di bagian barat. Setelah benih itu cukup umur, bertepatan dengan Banyupinaruh, ikan tersebut dilepas di sungai bagian selatan. Selain mencari benih ikan, sekaa teruna ini juga mendapatkan sumbangan ikan sebanyak satu karung. Beratnya sekitar 30 kg. Ikan tersebut di antaranya ikan nila dan kaper. Benih ini pun dibudidayakan agar menjadi besar dan bertelur. Telur ikan inilah yang kini banyak melahirkan bibit-bibit. Jumlahnya hingga saat ini sampai 800-an ekor. Selain ikan nila dan kaper, juga ada ikan koi yang dibudidayakan. Mengingat ikan koi tidak enak dimakan, sehingga ia bersama teman membudi daya ikan koi. Pada awalnya hanya tiga ikan yang dilepas di sungai itu. Pada Januari 2019 lalu, ia juga menambah 80 bibit ikan koi. ‘’Kami besarkan di keramba di Buruan,’’ tuturnya, belum lama ini. Namun karena dibudidayakan di aliran sungai, ikan koi tersebut terbawa arus dan hilang. Hingga saat ini sisanya hanya 20 ekor dan diputuskan untuk dikeram di Buruan. ‘’Agustus, bulan kemarin, baru kita ambil yang agak besar,’’ imbuhnya. Memang, kendala yang dihadapi dalam memelihara

ikan di sungai adalah ketika hujan, air sungai menjadi besar sehingga ikan pun rawan hilang. Dengan diinisiasinya pemeliharaan ikan di sungai itu, ada saja warga yang menyumbang ikan untuk dilepas di sungai itu. Bahkan orang dari Denpasar pun ada yang melepas ikan di sungai itu. Pemberian pakan untuk ikan dilakukan oleh warga yang tinggal dekat sungai. Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore. Pakan yang biasa diberikan yaitu pelet dan remah-remah roti. ‘’Tapi kalau ada yang berkunjung ke sini bisa juga memberikan pakan,’’ ungkapnya. Diakui budi daya ikan ini tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Ikan yang dihasilkan juga berkualitas bagus. Menurutnya, dengan memelihara ikan di sungai membuat masyarakat terketuk untuk memelihara kebersihan sungai, baik dari sampah maupun limbah. Minimal satu bulan sekali mereka membersihkan sungai. ‘’Warga di sini aktif membersihkan sungai jadi tidak terlalu repot. Setiap lihat sungai kotor, baru kita turun,’’ ungkapnya. Sejak memelihara ikan di sungai setahun terakhir, ia menegaskan tidak boleh membuang sampah khususnya plastik ke sungai. Alhasil, sejak beberapa bulan terakhir, 98 persen warga tidak ada yang membuang sampah ke sungai lagi. Meski diakui satu, dua orang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, dengan berbudi daya, ia juga bisa lebih mengenal jenis-jenis ikan. Sungai itu juga menjadi lebih bersih, sehingga banyak juga warga yang memanfaatkan sungai untuk tempat pelipur lara. ‘’Setelah ada ikan di sini, citra desa menjadi baik. Semua warga berkumpul di sini, jadi tempat trekking. Warga luar juga sering ke sini, dan tentunya tampilan desa lebih indah dan asri,’’ bebernya. (kmb42)