terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
16 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 9 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
Senin Pon, 26 Agustus 2019
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
Suwirta Soroti Retribusi
Kericuhan Berbuntut Pembunuhan
Pemilahan Sampah
Retribusi city tour Semarapura menjadi sorotan Bupati Suwirta. Salah satunya terkait pencatatan retribusi wisatawan yang berbeda-beda.
Kericuhan terjadi di salah satu kafe di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Minggu (25/8) kemarin. Akibat kejadian tersebut satu orang tewas.
Konsep 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dianggap menjadi salah satu cara yang paling mudah dan praktis dalam menangani persoalan sampah. Namun, konsep 3R belum banyak dilakukan di masyarakat.
Klungkung | HAL. 12
Badung | HAL. 3
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Tabanan | HAL. 7
Gubernur Koster: Hentikan Reklamasi di Kawasan Pelabuhan Benoa! GUBERNUR Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa. Penghentian ini karena pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektar serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.
Bali Post/ist
HENTIKAN REKLAMASI - Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan keterangan kepada awak media terkait surat kepada Direktur Utama Pelindo III perihal penghentian reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa karena merusak lingkungan.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang. Pada butir (a) surat itu Gubernur Koster meminta Pelindo III agar tidak melanjutkan kegiatan reklamasi dan pengembangan di areal Dumping I dan Dumping II sejak surat itu diterima. Selanjutnya pada butir (b) Pelindo III diminta untuk segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove. Pada butir (c) Gubernur Koster meminta agar Pelindo III segera melakukan penataan areal Dumping I dan Dumping II, sehingga areal tersebut tertata dengan baik. Pada butir (c) ini pula Gubernur Koster menegaskan bahwa sesudah ditata areal tersebut hanya boleh digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penegasan ini tentunya akan mengubur rencana awal Pelindo III untuk membangun berbagai fasilitas penunjang pelabuhan serta fasilitas komersial di atas lahan hasil pengurukan. Sedianya, sebagian areal hasil pengurukan juga akan digunakan untuk pengembangan Marine Tourism Hub bagi Kota Denpasar. Hal. 15 Kaji Ulang
ForBALI Mengapresiasi SIKAP Gubernur Bali Wayan Koster mengenai penghentian reklamasi yang dilakukan Pelindo III juga diapresiasi Koordinator Umum ForBALI I Wayan ‘’Gendo’’ Suardana. ‘’Surat yang disampaikan Gubernur Koster ke Pelindo III Benoa patut diapresiasi. Setidaknya pemerintah sekarang memberi harapan untuk melakukan kontrol terhadap pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan Pulau Bali yang sedemikian kecil ini,’’ kata Gendo, Minggu (25/8) kemarin. Diakui Gendo, sikap Gubernur Koster terkesan terlambat. ‘’Tapi terpaksa harus dihargai daripada tidak melakukan sama sekali’’ katanya lagi. Kesan terlambat tidak l e p a s d a r i s u r a t G u b e rnur Koster adalah terkait pelanggaran Amdal yang berdampak pada rusaknya ekosistem di Teluk Benoa yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan/revetment
dan tidak dipasangnya Silt Screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada dokumen Amdal. ‘’Jika berpedoman pada dokumen Amdal dan pelanggarannya adalah terkait teknis tidak dibangun tanggul dan tidak ada silt screen sesuai Amdal, seharusnya sudah bisa dari lama Gubernur bersikap, mulai dari memberi peringatan sampai pemberhentian. Artinya tidak perlu sampai menunggu 88,81 persen proyek selesai,’’ jelasnya. Hal lain, lanjut Gendo, sikap Gubernur Koster juga membuka satu fakta penting bahwa dalam proyek reklamasi Pelindo III ada pelanggaran Amdal. Selama ini Pelindo III sangat tertutup soal informasi pelanggaran ini, termasuk pihak DLH. ForBALI melalui Walhi Bali dihambat untuk mendapatkan dokumen Amdal oleh Pelindo III kendati sudah memenangi sengketa informasi publik.
Jaksa dan Alit Wiraputra Ajukan Banding Denpasar (Bali Post) Reklamasi Pelabuhan Benoa memunculkan banyak masalah. Tidak hanya soal Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menghentikan reklamasi, ada pula sengketa KIP antara Walhi Bali dan Pelindo III Cabang Benoa. Satu lagi yakni masalah investor yang telah mengeluarkan duit hingga Rp 16,1 miliar kasus hukumnya bakalan berlanjut hingga ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar. Informasi yang diterima Bali Post, terdakwa Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra yang mantan Ketua Kadin Bali ini sudah resmi mengajukan upaya hukum banding atas vonis dua tahun penjara dan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan. Hal. 15 Mencari Keadilan
Harian Bisnis Bali Pengusaha Minta Bank Segera Sesuaikan Suku Bunga PENURUNAN suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) atau BI 7 DRR jadi 5,50 persen dari posisi 5,75, jadi angin segar bagi kalangan pengusaha di Bali. Bank diminta menyesuaikan suku bunga. Mengapa pengusaha berharap segera ada penyesuaian?
www.bisnisbali.com
‘’Mungkin jika kami tahu dokumen Amdal lebih awal, maka pelanggaran Amdal yang dilakukan Pelindo III sudah terkuak dari awal dan tidak perlu sampai menunggu 88,81 persen proyek berjalan, barulah publik mengetahui situasi buruk ini,’’ tandas Gendo. (r)
BALI HARUS KOMIT MENJAGA ALAMNYA L ANG K A H G u b e r n u r Bali Wayan Koster meminta agar Pelindo III menyetop reklamasi di kawasan Teluk Benoa, diapresiasi pemerhati lingkungan. Langkah ini merupakan keberpihakan terhadap alam Bali dan menuju terjaganya keseimbangan ekosistem. Langkah Gubernur Koster
diharapkan dapat menyelamatkan hutan bakau dan terjaganya kawasan konservasi. Ketua PPLH Unud Dr. I Made Sudarma, M.S. mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Gubernur Koster. Menurutnya, peninjauan kembali atas semua kegiatan reklamasi yang telah dan akan dilakukan oleh BUMN, seperti Pelindo III dan juga AP 1 sangat perlu dilakukan. Sebab, mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam Bali dengan cara yang
murah, yaitu reklamasi untk kepentingan ekonomi semata tanpa mempedulikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam. Apalagi, dengan mengatasnamakan pembangunan pariwisata mereka, kata Sudarma, telah mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa pernah memperhatikan daya dukung dan daya tampung alam Bali dan keberlanjutan Bali ke depan. Hal. 15 Jangan Rakus
’’Untuk itulah diperlukan pejabat yang memang berani nindihin Bali dan saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Bali, Pak Koster atas sikap tegas yang diambil beliau.’’ I Made Sudarma Ketua PPLH Unud
Perjuangkan Kepentingan Daerah DPD-RI Perlu Dikuatkan Jakarta (Bali Post) – Wakil Ketua MPR-RI Mahyudin mendukung upaya penguatan kelembagaan DPD-RI, salah satunya adalah pelibatan institusi tersebut dalam membahas dan menyetujui rancangan undang-undang (RUU) terkait kepentingan daerah. ‘’Kewenangan DPD diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 22D, yaitu ikut serta memberikan pertimbangan kepada DPRRI dalam pembuatan UU. Ke depannya harus benar-benar membahas dan menyetujui RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah,’’ kata Mahyudin, di kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/8) kemarin. Langkah penguatan itu, menurutnya, agar DPD-RI punya kewenangan yang cukup untuk memperjuangkan daerah yang diwakilinya misalnya terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa. Dia menilai RUU yang terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa seharusnya dibahas di DPD-RI, bukan DPD memberikan pertimbangan saja dalam proses pembahasannya di DPR-RI. ‘’RUU terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa seharusnya dibahas di DPD saja, bukan DPD memberikan pertimbangan. Jadi DPD memutuskan bersama-sama DPR-RI,’’ ujarnya pula.
Mahyudin mengatakan, terkait wacana penguatan DPD-RI itu belum masuk rekomendasi Badan Kajian MPR-RI untuk melakukan amendemen UUD 1945 terkait kewenangan DPD-RI. Dia menjelaskan, usulan amendemen UUD 1945 hanya terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat (1) disebutkan DPD-RI dapat mengajukan kepada DPR-RI rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat (2) disebutkan DPD-RI ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. (ant)
Bali Post/ant
SIDANG DPD - Suasana sidang bersama DPD-DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada suatu kesempatan. Muncul usulan agar DPD diperkuat untuk kepentingan daerah.