Edisi Rabu 26 Juni 2019 | balipost.com by e-Paper KMB

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Para Kepala Daerah Sepakat Kelola Bali sebagai Satu Kesatuan Wilayah

Koster: Kita Harus Bangun Spirit Kebersamaan dan Gotong Royong Dalam Membangun Bali DALAM sebuah pertemuan ‘’langka’’ pada Selasa (25/6) kemarin, Gubernur Bali Wayan Koster beserta para Bupati dan Wali Kota se-Bali berhasil mencapai kesepakatan penting untuk mengelola Bali sebagai Satu Kesatuan Wilayah: Satu Pulau, Satu Pola dan Satu Tata Kelola. Pengelolaan ini berlandaskan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Bertajuk ‘’Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program RAPAT - Gubernur Koster didampingi Cok Ace dan Adi Wiryatama saat rapat koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota se-Bali, Selasa (25/6) kemarin.

dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota se-Bali’’, pertemuan di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali ini terbilang ‘’langka’’ karena sangat jarang seorang gubernur bisa mengumpulkan seluruh bupati atau wali kota di daerahnya. Terlebih lagi sesudah diberlakukannya otonomi daerah di kabupaten dan kota, kerap terjadi bupati dan wali kota jalan sendirisendiri dalam kebijakannya. Keberhasilan lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu dalam mengumpulkan para bupati dan wali kota menunjukkan bahwa 10 bulan setelah pelantikannya, Koster telah berhasil mengonsolidasikan dukungan dari semua kepala daerah se-Bali, termasuk dari kepala daerah

yang bukan berasal dari PDI Perjuangan. Bahkan, para kepala daerah, termasuk Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Buleleng Agus Suradnyana, Bupati Gianyar Agus Mahayastra, Bupati Bangli I Made Gianyar, Bupati Karangasem Mas Sumatri, Bupati Jembrana I Putu Artha dan Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara tekun mengikuti rakor yang berlangsung selama hampir lima jam dan secara aktif memberikan masukan-masukan berharga. Hadir pula Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama dan Sekda Bali Dewa Made Indra. Di awal rapat, Koster menegaskan bahwa spirit kebersamaan dan gotong

royong harus menjadi pegangan para kepala daerah dalam menata dan mengelola Bali. Egoisme sektoral serta egoisme kewilayahan harus dihilangkan karena akan menghalangi kemampuan para pemimpin Bali dalam melayani seluruh masyarakat Bali. ‘’Ini kau yang punya (kewenangan), ini aku yang punya. Bukan begitu spiritnya. Hilangkan cara-cara seperti itu. Kita harus bangun spirit bersama. Jadi, meskipun misalnya kewenangan itu ada di provinsi, atau di kabupaten, selama kewenangan itu bisa dilakukan untuk melayani krama Bali mari kita lakukan bersama, saling tolong dan gotong royong,’’ tegasnya. Hal. 15 Gotong Royong

Kontribusi Wisatawan Terbentur Payung Hukum

Denpasar (Bali Post) Masalah payung hukum menjadi batu sandungan bagi Bali untuk menarik kontribusi dari wisatawan. Pembahasan Ranperda Kontribusi Wisatawan oleh Pansus di DPRD Bali pun masih mentok. Padahal, sebelumnya Pemprov Bali mengklaim sudah mengantongi dukungan dari lima kementerian. Yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. ‘’Sementara masih di-cooling down karena masih terbentur aturan payung hukumnya,’’ ujar Ketua Pansus Ranperda Kontribusi Wisatawan I Ketut Suwandhi, Senin (24/6). Suwandhi mengaku masih mencari solusi atas kendala tersebut. Termasuk melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian di pusat. Antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan. Masalah payung hukum kembali muncul, terutama setelah ada surat dari IATA yang menyebut usulan adanya kontribusi wisatawan bertentangan dengan kebijakan perpajakan yang telah diterima dan dipublikasikan oleh ICAO di bawah naungan PBB. Dalam hal ini, Indonesia turut menandatangani Konvensi Chicago yang di pasal 15 berbunyi, ‘’Negara Peserta Perjanjian tidak boleh men-

genakan biaya, iuran, ataupun pungutan lainnya sehubungan dengan hak untuk transit di atau masuk ke atau keluar dari wilayah negara yang bersangkutan yang dimiliki oleh suatu pesawat udara ataupun penumpang atau properti di dalamnya’’. Selain itu, menurut IATA, penumpang internasional yang berangkat dari Bandara Ngurah Rai, Bali saat ini membayar Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara sebesar Rp 225 ribu. IATA merupakan asosiasi dagang global untuk maskapai penerbangan yang beranggotakan lebih dari 290 maskapai dan mencakup 82 persen dari total lalu lintas udara global. ‘’Setelah dicer-

Bali Post/dok

I Ketut Suwandhi

Cok Ace

Bali Post/dok

mati lebih mendalam, IATA masih merapatkan barisan untuk membicarakan itu. Siap tidak IATA untuk dititipi,’’ jelas Ketua Komisi II DPRD Bali ini. Menurut Suwandhi, kontribusi wisatawan tidak saja mencari dana untuk upaya perbaikan lingkungan dan pelestarian seni budaya Bali, juga harus memikirkan nilai tiket dengan adanya tambahan berupa kontribusi wisatawan. ‘’Sekarang saja harga tiket pesawat naik sudah ribut,’’ jelas politisi Golkar ini. Jika memang masih dianggap bertentangan oleh IATA, Suwandhi menyebut sudah ada alternatif kedua yakni menitipkan lewat hotel. Hanya, ada risiko kontribusi wisatawan tidak bisa dipungut maksimal. Kecuali di hotelhotel besar atau BUMN milik pemerintah, memang kemungkinan tidak ada masalah. ‘’Di hotel menengah ke bawah yang milik-milik pribadi itu kan susah. Biasa itu, termasuk pajak hotel dan restoran juga kadang-kadang ada benturan di sana,’’ paparnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, seluruh stakeholder pariwisata di Bali telah setuju dengan adanya kontribusi wisatawan. Hal. 15 Beban Provinsi

Pariwisata Menurun Bali Jangan Terlena Denpasar (Bali Post) Sepuluh destinasi Bali baru sudah mulai bekerja. Indikasinya, jumlah penerbangan domestik maupun internasional dari Bali mengalami penurunan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah keberangkatan pesawat domestik dari Bandara

Ngurah Rai tercatat selalu lebih rendah tiap bulannya pada 2019, dibandingkan setiap bulannya pada tahun–tahun sebelumnya. Terakhir pada April 2019 jumlah penerbangan domestik yaitu 3.327. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya pada April 2018 yang mencapai 3.700 penerbangan. Begitu juga angka Maret dan Februari 2019 lebih rendah dari Maret dan Feburari 2018. Kepala BPS Bali Adi Nugroho mengatakan, tidak hanya penerbangan domestik yang turun, jumlah penerbangan internasional juga turun. Data jumlah penerbangan internasional yang ia dapatkan pada April 2019 juga lebih rendah dari April 2018 yaitu 2.980, sedangkan pada April 2019 jumlahnya 2.947. Angka yang lebih rendah ini sudah berlangsung mulai Februari dan Maret. Hal ini menunjukkan, walaupun harga tiket pesawat tidak naik seperti pada penerbangan domestik, namun penerbangan internasi-

onal juga sedang mengalami penurunan keberangkatan dan kedatangan. Penurunan ini bisa disebabkan menurunnya tingkat perekonomian dunia, sehingga wisatawan dari segala penjuru dunia juga menurun. Penurunan kunjungan ini juga bisa karena daya tarik Bali turun, sehingga orang cenderung pindah ke destinasi lain. ‘’Nasional relatif lebih baik. Namun Bali kelihatan mulai tidak baik dan ada isyarat jangan–jangan destinasi 10 Bali baru itu sudah bekerja, sudah menghasilkan sesuatu sehingga orang beralih ke sana,’’ tegasnya. Praktisi pariwisata Dewa Putu Susila mengatakan, Bali tidak boleh terlena dengan nama besar Bali. Data pariwisata yang ada saat ini dinilai semifiktif. Banyak wisatawan mancanegara datang ke Bali namun jika ditelisik lebih dalam lagi, Bali hanya sebagai tempat persinggahan. Seperti diketahui data wisatawan yang ke Gili Trawangan per hari sebanyak 1.200 orang bahkan lebih. Hal. 15 Sangat Diperlukan

Bali Post/dok

TANAH LOT - Wisatawan menikmati keindahan objek wisata Tanah Lot. Kini kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di Bali mengalami penurunan.

Masih Proses Sinkronisasi di Kementerian Keuangan

Denpasar (Balipost) Akhir tahun 2018, tepatnya di bulan Desember, Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan dua ranperda ke DPRD Bali untuk dilakukan pembahasan. Di antaranya Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali dan Ranperda tentang Desa Adat.

Dari dua ranperda yang diajukan tersebut, hanya Ranperda Desa Adat yang berjalan mulus dan telah diberlakukan. Sedangkan Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali hingga kini belum ada kepastian diberlakukan. Menurut Gubernur Bali

Wayan Koster, ranperda yang berisi pengenaan kontribusi kepada setiap wisatawan yang masuk ke Bali sebesar 10 US dolar, saat ini masih dilakukan sinkronisasi di Kementerian Keuangan. ‘’Saat ini masih belum ada kesepahaman dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, masih diselaraskan dengan Kementerian Keuangan,’’

kata Koster, usai rapat dengan para bupati dan wali kota se -Bali, Selasa (25/6) kemarin. Gubernur Koster menargetkan tahun ini rancangan bisa disetujui, dan untuk pelaksanaan dari pengenaan kontribusi ini sudah bisa dilaksanakan tahun depan. Hal. 15 Kearifan Lokal

Denpasar (Bali Post) Bali merupakan provinsi yang inklusif, tidak eksklusif. Maka dari itu jika pungutan USD 10 diterapkan, akan memicu provinsi lain di Indonesia melakukan hal yang sama. Jika ini dilakukan maka pariwisata Indonesia akan dinilai mahal oleh wisatawan mancanegara. Pengamat pariwisata sekaligus pemilik Bagus Agro Pelaga, Bagus Sudibya, mengatakan jika ingin menjadi eksklusif atau dikecualikan dari provinsi lain, maka perlu dicoba agar menjadikan keseluruhan Bali menjadi World Cultural Heritage. ‘’Kalau memang Bali mau menuju pariwisata berkualitas dan berkeadilan, Bali harus disiapkan secara kualitatif untuk menerima wisatawan berkualitas. Wisatawan berkualitas disajikan produk pariwisata berkualitas. Tidak macet, tidak kumuh, tidak ada penipuan, polusi, sampah plastik, dll. Itu hanya bisa diciptakan oleh manusia berkualitas,’’ bebernya, Selasa (25/6) kemarin. Dengan berkontribusi USD 10 selama masa tinggal di Bali, menurutnya, adalah kontribusi yang sangat positif. Untuk mengundang wisatawan seperti itu, bila Bali secara objektif dan realistis menjalankan, wisatawan tersebut pasti akan mendukung. ‘’Karena manusia

berkualitas akan mengapresiasi ide cemerlang yang berkualitas seperti itu,’’ tandasnya. Meski demikian, pungutan– pungutan sudah dilakukan selama ini. Seperti tax (pajak) hotel dan restoran sebesar 10 persen, airport tax. ‘’Jika mereka menghabiskan uang mereka USD 1.000 untuk tidur, makanan dan minum, USD 100 dolar sudah disisihkan untuk pemerintah dalam bentuk pajak hotel dan restoran. Kalau diminta lagi USD 10, berarti dia (wisman) akan kena USD 110,’’ bebernya. Wisatawan tersebut tentu akan mempertanyakan manfaat dari pungutan tersebut untuk masyarakat Bali atau paling tidak mereka merasa aman dan nyaman selama berlibur di Bali dan tidak dikenakan pungutan–pungutan lagi. Pungutan–pungutan tersebut dinilai cukup besar karena jika diakumulasikan USD 10 dikalikan 5 juta kunjungan wisman mencapai USD 50 juta. ‘’Jika uang sebesar itu benar–benar diimplementasikan dengan menerapkan Sapta Pesona, barulah kita enggak malu untuk memungut,’’ pungkasnya. Sementara dari sisi tata cara atau teknis pemungutannya juga perlu dipikirkan agar tidak merasa berwisata ke Bali dan Indonesia mahal. ‘’Jika

sebelumnya IATA tidak mau melakukan pemungutan itu, lalu dititipkan ke siapa? Sementara di airport sudah ada airport tax. Kalau di hotel sudah ada pajak hotel dan restoran. Apakah tourism tax terserah pemerintah yang mencarikan solusi,’’ tandasnya. Di beberapa negara juga memungut dalam bentuk cultural t a x , tourism tax dan sebagainya. Meskipun pemerintah pus a t

telah memberikan lampu hijau untuk Bali melakukan pungutan ini, namun perlu dipikirkan posisi Bali secara NKRI. Ia khawatir jika Bali diberikan keleluasaan mengambil pajak itu, maka provinsi lain juga akan melakukan hal yang sama. Jika wisman berkunjung ke lima provinsi di Indonesia, maka dia akan mengeluarkan USD 50, dikalikan dengan jumlah keluarganya yang ikut serta. ‘’Bali itu tidak eksklusif, dia inklusif dalam NKRI,’’ ujarnya. Kecuali Bali bisa mengarahkan bahwa Bali benar-benar exceptional karena culture budayanya dengan mengusulkan Bali menjadi world cultural heritage. Seluruh Pulau Bali ini jika budayanya menjadi warisan budaya dunia, maka akan sangat luar biasa. Sehingga akan banyak privilege dan kemudahan dari eksklusivitas yang diberikan untuk Bali, namun tidak memancing kecemburuan daerah lain. ‘’Karena dia (Bali) merupakan world cultural heritage bahkan juga UNESCO bisa mendanai,’’ imbuhnya. (kmb42)

Menuju Pariwisata Bali Berkualitas

DENPASAR

Rabu Paing, 26 Juni 2019

FIGUR Mengisi Libur Sekolah HUMAS dan Protokol Setda Kota Denpasar kembali menggelar pelatihan fotografi serangkaian mengisi hari libur sekolah. Menariknya, kegiatan ini disambut antusias oleh puluhan siswa SMP, SMA, hingga mahasiswa di Kota Denpasar. Hal terlihat ketika praktik langsung yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Gajah Mada, Jalan Kartini, dan Pasar Badung. Tidak ketinggalan, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra ikut dalam sesi pengambilan foto di kawasan Pasar Badung dan Jalan Gajah Mada. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar I Dewa Gede Rai, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk kelima kalinya dalam mengisi libur sekolah. Kegiatan yang sengaja dilaksanakan di libur sekolah karena Pemkot Denpasar ingin mengisi libur panjang siswa dengan kegiatan

yang positif dan kreatif. Kegiatan mengisi libur sekolah juga dilaksanakan seluruh OPD Pemerintah Kota Denpasar namun dengan kegiatan yang berbeda. ‘’Karena Bagian Humas dan Protokol Kota Denpasar sangat berkaitan erat fotografi, maka kami menggelar workshop fotografi dengan tema setiap tahun berbeda. Untuk tahun ini kita mengambil tema foto model,’’ katanya. Menurut pejabat asal Klungkung ini, kegiatan ini sangat diminati dan ditungu-tunggu oleh siswa. Tahun ini diikuti sebanyak 55 orang peserta. Dilihat dari kesempatan waktu peserta dan keseriusan mendekatkan teori yang disampaikan narasumber membuktikan mereka sangat menekuni dunia fotografi. Pihaknya mengharapkan waktu siswa mengisi libur sekolah ini tidak terbuang sia-sia. Karena kegiatan ini dilaksanakan Pemkot Denpasar memberikan nilai lebih yang diberikan kepada anak-anak sehingga memberikan keterampilan dan ilmu yang berguna bagi dirinya, lingkungan dan sekolah. (ara)

Selundupkan Orangutan

Warga Rusia Dituntut Enam Bulan Denpasar (Bali Post) Pria asal Rusia, terdakwa Andrei Zhestkov (28), Selasa (25/6) kemarin dituntut pidana penjara selama enam bulan. Ia dinyatakan terbukti bersalah mengangkut satwa liar, yakni melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA dan Ekosistem. JPU A.A. Made Suarja Teja Buana di hadapan majelis hakim pimpinan Bambang Ekaputra juga menuntut supaya terdakwa dihukum membayar

denda Rp 5 juta subsider satu bulan kurungan. Sedangkan barang bukti berupa satu ekor orangutan, dua ekor tokek hidup, dan empat ekor bunglon hidup diserahkan pada BKSDA untuk dirawat. Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa ditangkap di terminal keberangkatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat melewati pemeriksaan X-ray. Di barang bawaannya saat itu terdeteksi keberadaan binatang jenis orangutan. Ketika

petugas meminta terdakwa membuka koper tersebut, terdakwa menunjukkan gerakgerik yang mencurigakan. Saat digeledah ternyata dalam koper isinya orangutan dalam keadaan tidak sadar. Atas temuan itu dilaporkan ke kepolisian KP3 Ngurah Rai dan ke KSDA. Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas. Hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku satwa orangutan itu milik temannya yang bernama Igor yang saat ini masih DPO. (kmb37)

Bali Post/kmb36

BARANG BUKTI - Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan menunjukkan barang bukti senpi yang dirampas perampok asal Rusia.

Perampok Asal Rusia Modifikasi Senpi Brimob Denpasar (Bali Post) Senjata api (senpi) laras panjang SS1 milik Brimob yang dirampas komplotan rampok asal Rusia di Hotel Ayana and Spa di Jimbaran, Kuta Selatan (Kutsel) pada 8 Agustus 2017, akhirnya ditemukan. Senpi tersebut diamankan di mobil yang parkir di penginapan Kampung 168 di Jalan Puri Gading, Jimbaran, Kutsel, Jumat (21/6) lalu. Kondisi terakhir senpi tersebut sudah dimodifikasi, dicat dari hitam menjadi silver, ditambah senter dan laser. Selain itu, dari hasil uji balestik, senpi tersebut pernah dipakai menembak. Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, awalnya ada laporan dari I Made Wirayadnya (35), pada pukul 15.00 Wita ditemukan mobil Avanza hitam L 1304 QZ sudah tiga bulan parkir di TKP. Selanjutnya anggota Polsek Kutsel, Polresta Denpasar dan Polda Bali langsung ke sana. Anggota Opsnal Reskrim Polsek Kutsel menghubungi tukang kunci karena mobil tersebut terkunci. Setelah pintu mobil dibuka, di bagasi

belakang ditemukan koper, tas ransel, tas panjang, senpi laras panjang SS1 dengan Nomor: SS1 - V1 KAL 5,56 (96.042133) warna silver. Hasil penyelidikan dari nomor seri senpi tersebut identik dengan yang dirampas WNA di Hotel Ayana Resor and Spa di Jalan Karang Mas, Jimbaran, Kutsel. Senjata itu dirampas setelah pelaku menghajar anggota Brimob Brigadir I Bagus Suda Suwarna. Dalam mobil tersebut juga ditemukan barang bukti, di antaranya satu pasang jaket dan celana loreng, pisau lengkap dengan sarung dan ikat pinggang, tabung masker warna hitam, helm merek Bogo, dua rompi antipeluru, baju kaos biru bertuliskan ‘’Turn Back Crime’’, empat buah tabung masker warna hitam, empat HT dan enam charger, sembilan buah tabung spray, satu buah gunting pemotong besi, satu buah mata bor, satu buah wig dan topeng silikon, satu set jammer dan satu tas golf berisi tiga buah linggis panjang, tiga buah linggis pendek, dua buah gergaji besi, dua buah obeng serta dua buah seling nilon warna orange. ‘’Mobil tersebut

pakai nopol palsu L 1304 QZ. Nopol aslinya DK 1626 KJ milik Made Merta dan ini mobil rental,’’ tegas Ruddi Setiawan didampingi Waka Polresta AKBP Benny Pramono. Menurut mantan Kapolres Badung ini, barang bukti yang ditemukan tersebut identik yang dipakai saat beraksi di money changer di Jalan Nakula dan BMC PT Bali Maspintjinra di Jalan Pratama, Kutsel. ‘’Yang beraksi di money cangher di Jalan Nakula sesuai rekaman CCTV adalah pelaku (Alexei Korotkikh - red) yang ditembak mati,’’ ujarnya. Ruddi Setiawan menambahkan, komplotan ini yang merampok ATM dan money changer selama ini. ‘’Pelaku lain masih diselidiki dan semoga cepat terungkap. Kalau analisis saya, pelakunya masih dua orang lagi yang belum ditangkap,’’ kata mantan Wadir Reskrimsus Polda Bali ini. Kasubbid Balistik Metalurgi Forensik Labfor Mabes Polri Cabang Denpasar AKBP I Gusti Putu Dana mengatakan, hasil laboratorium uji balestik yaitu senpi tersebut dipakai menembak menggunakan ba-

rang bukti satu butir peluru ditemukan di kamar senjata. ‘’Tembakan senpi dan peluru masih aktif. Senjata masih dapat menembakkan peluru dengan baik. Peluru bisa meledak dengan baik,’’ ujarnya. Sementara uji terhadap residu yang menempel di senjata tersebut, hasilnya postif. ‘’Maksudnya, sebelum diuji balestik senjata ini pernah dipakai nembak. Untuk limit waktu dipakai nembak tidak bisa dipastikan. Yang jelas senpi ini pernah dipakai menembak,’’ kata Dana. Kalau untuk berapa kali dipakai nembak, menurutnya, tidak bisa dideteksi. Tapi yang jelas dari sisa gun shoot residu, hanya dapat ditentukan pernah dipakai menembak. ‘’Kayaknya sudah lama. Bisa dipakai waktu dulu. Tidak bisa dipastikan limit waktunya. Tembakan tiga kali masih bagus. Catnya diubah. Sebelumnya hitam, diubah jadi silver, ditambah senter dan laser. Logika kalau ditambah senter pakai penerangan. Senpi ini buatan Pindad,’’ tegas perwira melati dua di pundak ini. (kmb36)

PPDB di Denpasar Kacau

Disdik Bali Diminta Ikut Menyikapi Denpasar (Bali Post) Kacaunya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMP negeri di Kota Denpasar agar disikapi bersama oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Hal tersebut dilontarkan Gubernur Bali Wayan Koster di sela-sela rapat koordinasi dengan bupati dan Wali Kota se-Bali, Selasa (25/6)kemarin.

Bali Post/kmb37

TUNTUTAN - Terdakwa Andrei Zhestkov usai menjalani sidang tuntutan, Selasa (25/6) kemarin.

Menurut Koster, permasalahan pendaftaran siswa baru untuk SMP negeri di Denpasar harus disikapi secara bersamasama. Meskipun hal itu terjadi di Denpasar, Dinas Pendidikan Provinsi Bali juga harus ikut memikirkan agar permasalahan tersebut bisa diatasi. “Permasalahan PPDB di Denpasar jangan diketawain. Disdik Bali harus turun membantu agar tidak ribet,” katanya. Dalam hal pendidikan dasar dan menengah pertama, kata Koster, kewenangannya memang menjadi ranah kabupaten/kota. Sedangkan pendidikan menengah atas menjadi kewenangan Disdik Provinsi. Kendati demikian, jangan karena kewenangan yang berbeda lantas persoalan-persoalan

seperti itu malah dibiarkan. “Beda kewenangan yang secara hirarki jangan sampai menjadi batasan dalam melaksanakan kebersamaan. Hal ini tidak bisa terjadi di Bali yang dalam melakukan program pembangunan secara prinsip menjadi satu frame,” katanya mengingatkan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan, kekacauan yang terjadi pada proses PPDB SMP negeri di Kota Denpasar tidak terlepas dari adanya gangguan pada Telkom. Selain itu, terkait persoalan yang muncul dalam pendaftaran siswa baru tingkat SMP negeri, pihaknya tidak bisa menutup mata. Tiap penerimaan siswa baru pasti ada saja permasala-

hannya. Dikatakan, pihaknya sudah berusaha dengan Dinas Pendidikan Denpasar untuk mengatasinya. Hari Kedua Lancar Sementara itu, proses pendaftaran siswa baru jenjang SMP negeri di Denpasar pada hari kedua, Selasa (25/6) kemarin, berlangsung lancar. Tidak ada lagi gangguan sistem seperti hari pertama. Lancarnya proses pendaftaran online ini juga berdampak di Rumah Pintar, Jalan Kamboja. Suasana di lokasi yang menjadi tempat meng-input data pendaftaran bagi siswa miskin tersebut juga terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahra-

ga (Disdikpora) Denpasar A.A. Wijaya mengungkapkan, hari kedua kemarin pendaftaran berlangsung lancar. Semua siswa yang melakukan pendaftaran tidak ada lagi persoalan. “Kami mohon maaf kepada masyarakat atas terjadinya gangguan pada hari pertama pendaftaran,” ujarnya. Selanjutnya, Rabu (26/6) hari ini akan dilakukan pengumuman untuk jalur zonasi jarak terdekat. Dikatakan, bila tidak lolos di jalur ini, siswa bisa kembali melakukan pendaftaran untuk zonasi kawasan. “Siswa yang sudah memiliki token bisa langsung mendaftar kembali di zonasi kawasan,” katanya. Di sisi lain, Manager Government Enterprise Service Telkom Witel Denpasar Setiaji mengakui pada hari pertama pendaftaran online mengalami gangguan sistem pada penentuan titik ordinat lokasi sekolah. Namun, tidak semua lokasi sekolah yang mengalami

masalah. “Hanya beberapa mengalami masalah, ada beberapa sekolah yang sudah tepat,” ujarnya. Ditanya terkait dengan gangguan tersebut, Setiaji tidak bisa menjelaskan secara rinci. Pihaknya berlasan, karena data yang diambil terkait dengan lokasi sekolah berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Kami mengacu pada data Dapodik yang diterima,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, pendaftaran yang dilakukan secara online dalam PPDB SMP negeri di Kota Denpasar terjadi gangguan pada penentuan titik ordinat. Akibatnya, proses pendaftaran harus ditunda dua kali, yakni pada pukul 09.00 dan pukul 12.00 Wita. (kmb16/kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Agenda PKB XLI-2019 Unggul di Sektor ’’Fashion’’ Rabu, 26 Juni 2019

Pukul : 11.00 Wita Tempat : Gedung Ksirarnawa Kegiatan : Workshop Deklamasi Berbahasa Bali. Pukul : 11.00 Wita Tempat : Kalangan Ayodya Kegiatan : Dramatari Kuda Lumping, Paguyuban Seni Kuda Lumping Krido Budoyo Gayamsari, Lingkungan Kaliputih, Panjang, Ambarawa, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah. Pukul : 14.00 Wita Tempat : Kalangan Ratna Kanda Kegiatan : Lomba Taman Penasar, Komunitas Seni Rare Angon, Br. Belungbang, Desa Kawan, Kec. Bangli Duta Kabupaten Bangli. Pukul : 17.00 Wita Tempat : Kalangan Madya Mandala Kegiatan : Sendratari “Senapatya Kuskendha”, partisipasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Pukul : 19.30 Wita Tempat : Depan Gedung Kriya Kegiatan : Lomba Wayang Kulit Parwa Tingkat Anak-anak, PEPADI Kota Denpasar, Duta Kota Denpasar . Pukul : 19.30 Wita Tempat : Panggung Terbuka Ardha Candra Kegiatan : Parade Gong Kebyar Dewasa, Sanggar Seni Desa Pupuan, Kec. Pupuan, Duta KabupatenTabanan dengan Sekaa Gong Kebyar Bangsing Bunut, Br. Jurang Pahit, Desa Kutampi, Kec. Nusa Penida, Duta Kabupaten Klungkung.

Topik :

Bekraf RI Tetapkan Denpasar Kota Kreatif Indonesia DERETAN kabupaten/kota kreatif (KaTa) Indonesia telah ditetapkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia lewat Keputusan Kepala Bekraf RI Nomor 83 Tahun 2019. Terdapat 10 deretan KaTa kreatif Indonesia yang telah ditetapkan sesuai dengan subsektor unggulannya masing-masing. Dari subsektor unggulan seni pertunjukan hingga sub sektor unggulan dalam bidang fashion. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali masuk dalam tataran subsektor yang memiliki keunggulan dalam bidang fashion. Tentu saja hal ini telah dilakukan penilaian secara ketat lewat proses seleksi dan validasi yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Tugas Penilaian Mandiri Kabupaten/kota Kreatif Indonesia (PMK3I). ‘’Kota Denpasar telah ditetapkan oleh Tim PMK3I lewat penilaian sub sektor unggulan fashion serta juga telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Bekraf RI,’’ ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Dezire Mulyani, Selasa (25/6) kemarin. Dezire Mulyani menambahkan, penetapan KaTa Kreatif Indonesia tak terlepas dari langkah pemerintah pusat melalui Bekraf RI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur fisik sebagai cara untuk mepersatukan bangsa,

membangun peradaban, mempercepat konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru dan untuk menumbuhkembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif di suatu wilayah. Ditetapkannya KaTa kreatif Denpasar yang nantinya difasilitasi dengan proses penguatan ekosistem ekonomi kreatif Tahun 2019. Pengajuan Denpasar dalam KaTa Kreatif Indonesia tidak hanya pada bidang fashion, namun juga telah mengajukan berbagai karya kreatif komunitas maupun perajin di Kota Denpasar. Di antaranya kriya, kuliner, hingga custom motor lewat pengajuan proposal dan langkah presentasi dari pimpinan daerah, yakni Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra. ‘’Dengan ditetapkannya ini, kami bersama Badan Kreatif Denpasar akan terus menggenjot dan membuka ruang seluas-luasnya dalam peningkatan insan kreatif Denpasar,’’ ujarnya. Tidak hanya fokus pada subsektor fashion terbatas pada pakaian, namun menjadi penunjang di dalamnya. Meliputi kriya dalam bidang aksesoris, kipas, sandal, sepatu yang merupakan hal penting juga dalam subsektor fashion. Tidak hanya sebatas pakaian, namun pendukung dalam berpakaian ini seperti aksesoris kalung, anting-anting hingga kipas menjadi bagian yang

dapat juga ke depan menjadi sebuah cendramata khas Kota Denpasar. Membangun konektivitas insan kreatif Denpasar juga tak terlepas dari dorongan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawiaya Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara bersama OPD terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dalam hal infrastruktur memperkuat langkah Denpasar dalam KaTa Indonesia. Sementara itu, Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didampingi Ketua Harian BKRAF Denpasar I

Putu Yuliartha mengatakan, masuknya Denpasar dalam Kota Kreatif Indonesia sebagai apresiasi dan tentunya menjadi acuan BKRAF Denpasar dan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan dan menguatkan program kembali. Hal ini tentunya telah menjadi konsentrasi Pemkot Denpasar yang tidak memiliki sumber daya alam, namun memacu sumber daya manusia dalam hal ini kreativitas insan komunitas dan stakeholder yang ada. Mendorong adanya pembentukan start up tidak saja pada subsektor yang ada, namun juga mendorong sekaa teruna di setiap

banjar dalam program ini. Di samping itu, saat ini Denpasar yang konsen bagi usaha-usaha yang digeluti insan muda yakni dalam segala subsektor diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata dan daya jual terhadap karya kreatifnya baik dalam maupun luar negeri. Dorongan Pemkot Denpasar telah munculkan secara bertahap seluruh komunitas yang ada serta telah merancang sebuah musyawarah pembangunan untuk komunitas yang nantinya mampu mengangkat talenta mereka dan ingin mengetahui kebutuhan-kebutuhan para komunitas. (ad676)

KREATIF - Wali Kota Rai Mantra bersama tim BKRAF Denpasar saat mengikuti seleksi KaTa Kreatif Indonesia di Jakarta, belum lama ini.

BADUNG 3 Bupati Giri Prasta Sosialisasikan Program PPNSB di Pemprov Bali Rabu Paing, 26 Juni 2019

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta memaparkan Program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 dengan mensinkronisasikan program Pemerintah Provinsi Bali. Acara dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali Adi Wiryatama, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa SOSIALISASI PROGRAM Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berfoto bersama dengan Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali dan Wabup Badung Ketut Suiasa usai menyosialisasikan program PPNSB di Wiswa Saba Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (25/6) kemarin.

Dewan Kritik Kewajiban Bayar Uang Pangkal di Sekolah Swasta

‘’Dalam posisi kisruh PPDB dan ketidakjelasan penerima dana BOS di swasta, apakah fair sekolah swasta berlombalomba memaksakan para calon siswa untuk membayar uang pangkal? Keterlaluan bagi saya,’’ ujar anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana, Selasa (25/6)

kemarin. Seperti diberitakan, Pemprov Bali berencana mengalokasikan dana BOS daerah untuk SMA/SMK swasta. Namun, hingga kini belum jelas sekolah swasta mana saja yang akan menerima dana BOS daerah tersebut. Oleh karena itu, Adhi Ardhana meminta sekolah

swasta tidak ikut menambah kisruh dengan meminta uang pangkal kepada calon siswa. ‘’Nambah kisruh saja. Ini pilihan kok dipaksa dengan harus bayar mendahului pengumuman sekolah negeri,’’ jelas politisi PDI-P ini. Adhi Ardhana menambahkan, sekolah swasta semestinya meningkatkan

kualitas. Dengan demikian, calon siswa benar-benar memilih sekolah swasta tanpa merasa terpaksa lantaran takut tidak mendapatkan sekolah. Kadisdik Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, saat ini belum ada data soal sekolah swasta yang menerima BOS daerah. BOS daerah dari Pemprov. BOS daerah untuk swasta termasuk biaya siswa miskin akan dianggarkan mulai APBD Perubahan 2019. (kmb32)

Mangupura (Bali Post) Kasus tahanan kabur kembali terjadi. Kali ini terjadi di Pospol Ungasan, Kuta Selatan (Kutsel), Selasa (25/6) kemarin. Dua tahanan tersebut yaitu Wisnu Wardana yang terlibat kasus curanmor dan pengedar narkoba, Nabil. Mereka kabur dengan cara membobol pintu sel pospol tersebut. Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Setiawan menyampaikan, ada enam orang tersangka ditahan di rutan

tersebut. Sedangkan penjaganya dua anggota Sabhara Polsek Kutsel yakni Aiptu Juniarto Hari Santoso dan Brigadir Kadek Artana. ‘’Dua anggota itu lalai karena tidur saat jaga,’’ tegasnya. Sekitar pukul 03.00 Wita, dua tahanan tersebut diketahui kabur, setelah menggergaji pintu rutan. ‘’Anggota jaga tidak memeriksa ke dalam rutan sampai ada gergaji di sana. Mereka baru satu bulan ditahan. Sedangkan empat tahanan lain tidak ikut

kabur. Kami akan menindak tegas kedua pelaku tersebut,’’ ucap mantan Kapolres Badung ini. Sementara itu, Kasi Propam Polresta Iptu I Gede Budiarta menyampaikan, keenam tahanan termasuk dua orang yang kabur itu ditahan di Pospol Ungasan karena Rutan Polsek Kutsel sedang diperbaiki. Rutan Polsek Kutsel yang baru tidak sesuai SOP sehingga harus diperbaiki. ‘’Misalnya, masak di ruang tahanan

ada lubang cuk listrik? Ini kan berbahaya. Kok tidak dititipkan di Rutan Polresta Denpasar saja, kan lebih aman,’’ tegasnya. Informasi diperoleh, pukul 03.00 Wita salah satu tahanan Josep Arianto bangun dari tidurnya. Dia kedinginan dan hendak mengambil baju untuk dipakai selimut. Saat itulah dia tidak melihat tersangka Wisnu Wardana dan Nabil di dalam sel. Selanjutnya Josep memberi tahu penjaga. (kmb36)

SEKOLAH swasta, baik SMP maupun SMA khususnya di Denpasar, mendapat kritikan pedas, khususnya soal keharusan membayar uang pangkal bagi calon peserta didik. Apalagi uang pangkal tersebut harus dibayar sebelum pengumuman penerimaan di sekolah negeri.

Bobol Pintu Rutan, Dua Tahanan Kabur

SOSIALISASI - Sosialisasi peraturan imigrasi yang digelar Selasa (25/6) kemarin.

Bali Post/edi

Peraturan Imigrasi Kembali Disosialisasikan Mangupura (Bali Post) Banyaknya warga negara asing (WNA) yang membuka usaha di Bali, kerap dikeluhkan masyarakat lokal. Persoalan ini menjadi pembahasan khusus dalam rapat bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang digelar, Selasa (25/6) kemarin. Pada kesempatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai menyosialisasikan peraturan imigrasi kepada tiga camat di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai, perangkat desa, lurah, kepala lingkungan, hingga pecalang. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Amran Aris, rapat ini bertujuan menyosialisasikan peraturan imigrasi terkait keberadaan orang asing yang boleh bekerja atau berusaha di Indonesia khususnya Bali. ‘’Koordinasi

ini perlu dilakukan, mengingat mereka tentu sangat memahami lingkungannya,’’ katanya. Selama ini cukup banyak informasi dari masyarakat terkait orang asing yang memiliki usaha di Bali. Dengan bantuan masyarakat yang mengetahui dengan baik kondisi lingkungannya, tentu pengawasan akan lebih efektif. ‘’Dalam rangka inilah kita lakukan sharing informasi. Dari camat sampai perangkat desa paling dasar, karena di situ kita perlu informasi ini,’’ jelasnya. Pihaknya akan memberikan pendampingan apabila ditemukan WNA yang melanggar ketentuan dalam membuka usaha. Dikatakannya, hanya orang-orang bermanfaat yang boleh masuk ke Indonesia. Kalau ada orang asing hanya sebagai sopir tentu tidak boleh. Itu, menurutnya, merupakan

persaingan kerja. Dalam hal ini, pihaknya juga ingin melindungi kesempatan kerja WNI agar tidak semua diambil alih orang asing. Selama ini, katanya, ada WNA yang sudah diamankan karena melanggar aturan membuka usaha. Seperti pada Mei lalu, ada yang diamankan karena mereka melakukan jasa pelacuran. Tak hanya itu, wisatawan bermasalah juga masih cukup marak. Warga Australia penyumbang wisatawan bermasalah terbanyak ketiga. Data dari Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, WNA terbanyak yang mendapat tindakan administratif keimigrasian adalah dari Bangladesh. Disusul Uganda dan Australia. Sebelumnya, Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Hajar Aswad mengakui Bandara Ngurah Rai merupakan salah satu tem-

pat transit. Para penumpang transit ini sering kali kedapatan menggunakan paspor milik orang lain. Menurud Hajar, hal ini sebenarnya tidak merugikan Indonesia, tapi tetap perlu diwaspadai. Jangan sampai para pelanggar yang numpang lewat ini adalah pelaku kriminal. Pihaknya sering kali mendeportasi WNA yang melanggar aturan sekalipun hanya sekadar transit di Bali. ‘’Bali ini adalah salah satu tempat yang diminati banyak orang. Biasanya yang numpang lewat itu berhenti beberapa hari di Bali. Kalau Imigrasi tak jeli, ini bahaya. Siapa tahu pelanggar itu adalah pelaku kriminal, jadi perlu ke waspadaan,’’ tutur Hajar. Selama 2019, ada 20 WNA dari berbagai negara menggunakan paspor palsu. Kebanyakan dari Iran, Syiria, India, dan Nigeria. (kmb23)

Made Indra dan jajaran, serta Bupati/Wali Kota se-Bali. Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Acara dilaksanakan di ruang Wiswa Shaba Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar, Selasa (25/6) kemarin. Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan, dengan Nangun Sad Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, pembangunan di Bali perlu menjadi perhatian bersama menuju Bali kuat dan maju. Ini harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali. ‘’Dengan one island one management yang menjadi spirit pembangunan di Bali dengan genius lokalnya, kami Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan terima kasih dan

sangat mengapresiasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Bali yang telah mensikronisasikan program pemerintah provinsi dan telah dilaksanakan di kabupaten/kota se-Bali. Dengan sinkronisasi program-program ini kita dapat membangun Bali lebih baik dan kuat di tahun mendatang,’’ jelasnya. Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam paparannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali dengan program-programnya untuk membangun Badung ke depan. ‘’Kami Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan keselarasan program-program pembangunan Provinsi Bali dengan Kabupaten Badung baik pendidikan, kesehatan, pembangunan fisik maupun nonfisik. Tentu kami akan melakukan hal itu un-

tuk membangun Badung dan Bali yang kuat dan sejahtera,’’ ujarnya. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Badung sudah melakukan program PPNSB yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat Badung tentu dengan peraturan daerah sesuai dengan arahan Provinsi Bali dengan mensinkronisasikan program. ‘’Kami juga membangun dengan asas keadilan untuk membangun Badung yang kuat dan sejahtera. Terkait pendidikan dan kesehatan, kami melakukan secara total, demikian pula dengan yang lainnya ini semua untuk kepentingan masyarakat. Dengan visi memantapkan pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan pembangunan Badung dan Bali ke depan,’’ katanya. (ad671)

Mangupura (Bali Post) Kabupaten Badung tahun ini akan kembali menggelar Festival Budaya Pertanian. Event yang memasuki tahun ke-8 ini mengambil tema ‘’Amerih Guna Phalaning Bumi’’ yang artinya mari gunakan produk pertanian lokal. Kegiatan ini diharapkan menggelorakan penggunaan produk pertanian lokal. Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Ketut Sudarsana, Selasa (25/6) kemarin, mengatakan tema tersebut menarik untuk diusung mengingat sektor pertanian memiliki peranan sangat penting dalam program pembangunan, sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Tidak hanya itu, ini juga dapat memberi peluang kesempatan kerja bagi SDM lokal. Di sisi lain, yang perlu disadari adalah potensi Kabupaten Badung yang sesuai dengan pembagian wilayah pembangunan yakni Badung

utara potensinya di sektor pertanian dan Badung selatan memiliki potensi pariwisata. Ini menjadikan dua wilayah yang berdikotomi ini sangat perlu disinergikan. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan pariwisata di wilayah Badung selatan, tentunya membutuhkan ketersediaan bahan pangan yang idealnya di-support sektor pertanian Badung khususnya Badung utara. ‘’Terciptanya sinergitas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sekor pertanian yang selama ini dipandang bergerak lebih lambat dibandingkan laju sektor pariwisata. Sehingga memberikan peluang untuk menggarap sektor pertanian dengan lebih serius lagi dengan mengedepankan produkproduk lokal yang spesifik dan memiliki nilai kompetitif,’’ ujar Sudarsana. Ditambahkannya, Kabupaten Badung yang memiliki potensi baik dari segi sumber daya alam maupun sumber

daya manusia sangat mendukung untuk mengembangkan sektor pertanian. Selama ini, upaya menumbuhkan sentrasentra produksi pertanian lokal telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Festival Budaya Pertanian yang dilaksanakan 4 sampai 7 Juli dan bertempat di areal jembatan Tukad Bangkung, Pelaga, diharapkan tidak semata-mata jadi ajang transaksi antara penjual atau petani dengan pembeli. Festival ini diharapkan lebih daripada itu, yakni sebagai media dialog, sharing pengalaman, media promosi dan yang paling penting sebagai media edukasi inovasi teknologi pertanian. ‘’Pertanian ke depan harus dikelola dengan aplikasi teknologi baik dari hulu sampai hilir untuk mengahadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan, mengingat produk pertanian menghadapi tantangan dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas,’’ jelasnya. (kmb23)

Pemkab Ajak Masyarakat Gunakan Produk Pertanian Lokal

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Hadiri Pelantikan Serikat Pekerja Mandiri, Senator Dukung Perda Tenaga Kerja di Bali

Rabu Paing, 26 Juni 2019

Kunjungan BURT DPR-RI ke RSU Kasih Ibu Denpasar

DPD-RI Terima Pengaduan Karyawan Bali Bakery Jamkestama Butuh Layanan Cepat dan Tepat Terkait Tidak Adanya ’’Palinggih’’ bagi Umat Hindu SENATOR DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III kembali turun mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan karyawan Bali Bakery tentang sejumlah masalah yang terjadi di tempatnya bekerja. Di antaranya tentang perhitungan gaji yang dianggap merugikan karyawan. Tidak tersedianya air minum bersih untuk karyawan, dugaan adanya koperasi tanpa izin serta tidak tersedianya sarana ibadah, baik berupa palinggih atau pelangkiran untuk karyawan yang beragama Hindu. Dengan mengundang pejabat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Badung yakni I Made Gunarta (Disnaker Badung), Ifan Prakarsa, Sesilia (Manajemen Bali Bakery) dan juga hadir Anak Agung Ngurah Made Trista Kesuma (Klian Adat Banjar Abianbase) dan I Gusti Made Sukada (Kepala Lingkungan Abianbase). Dalam rapat itu, Senator Arya Wedakarna (AWK) langsung meminta informasi dan klarifikasi dari pihak manajemen Bali Bakery yang diketahui telah memiliki sejumlah cabang, sekaligus meminta pandangan dari Disnaker. ‘’Dalam hal ini, saya ingin memberikan nasihat kepada Bali Bakery bahwa perusahaan ini membuka usaha di tanah Bali yang penuh dengan budaya dan dijiwai budaya Hindu. Tidak sepatutnya mengabaikan kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan tidak menyediakan palinggih atau minimal pelangkiran bagi karyawan yang beragama Hindu. Secara UU, melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya adalah hak asasi. Perusahaan harus memahami hal ini. Apalagi yang bekerja adalah mayoritas semeton Hindu Bali. Walau pemiliknya beragama Nasrani, saya minta agar izinkan karyawan untuk memiliki simbol ibadah untuk mereka. Minimal pelangkiran atau bangun palinggih. Jadilah warga Bali yang cinta terhadap budaya Bali dan hormat pada masyarakatnya. Saya ingin kasus ini diselesaikan secara internal,’’ kata AWK. AWK juga menyampaikan keberadaan program pengumpulan dana yang seolah-olah dianggap koperasi ini adalah tindakan melanggar hukum, mengingat mengumpulkan dana karyawan. Tetapi sudah beroperasi layaknya sebuah koperasi, namun tanpa izin. Ini tentunya akan berakibat pidana. ‘’Pengumpulan dana dengan proses

SATYAGRAHA - Senator Dr. Arya Wedakarna saat pelantikan pengurus SPM di Mercure Sanur dan bersama Disnaker Kabupaten Badung, Tokoh Adat Abianbase dan Manajemen Bali Bakery. simpan-pinjam dan lain sebagainya sebaiknya dicarikan izin koperasi. Apalagi anggotanya ratusan orang. Kalau yang sudah berjalan sekarang, itu namanya arisan dan agak berisiko hukum. Apalagi ada nama-nama istilah yang seolah-olah itu koperasi. Saya minta segera perbaiki, sebelum ada sidak dari instansi terkait. Lainnya, urusan air bersih, ya… harus disediakan kepada karyawan. Jangan perhitungan hanya masalah air bersih. Juga tentang UMK harus konsisten. Tadi pihak Disnaker sudah memberikan rumusnya dengan baik. Termasuk agar dibentuk lembaga LKS (Lembaga Kerja Sama Bipartit/LKS). Saya minta ikuti semua aturan. Jika tidak ya… izin usaha bisa dicabut sesuai aturan perundangundangan,’’ tegas Senator AWK yang juga bagian dari Komite I Bidang Hukum DPD-RI ini. Hal senada juga diungkap Senator AWK saat hadir dalam acara pelantikan pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM) di Hotel Mercure Bali Resort, Sanur yang disambut Sebastian Marti (General Manager), I Putu Wiryadi (Ketua SPM Mandiri Wilayah Bal) dan juga Tri Arya Diana (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali). ‘’SPM ini salah satu organisasi serikat pekerja yang manajemennya rapi dan solid. Ini harus jadi contoh teladan. Saya dukung eksistensi organisasi SPM. Walau dalam

perjalanannya banyak tantangan. Tetapi SPM harus terus-menerus memberikan bantuan advokasi dan juga membantu kaum pekerja, kaum buruh, kaum marhaen yang membutuhkan pertolongan. Semua sudah diamanatkan dalam UU dan belalah kepentingan kaum pekerja,’’ terang Gusti Wedakarna. Terkait dengan regulasi politik yang ada tentang dunia ketenagakerjaan di Bali, khususnya memproteksi SDM lokal di Bali, pihak Senator AWK menyampaikan mendukung terbitnya regulasi atau perda tentang Ketenagakerjaan di Bali yang saat ini sedang digodok pemerintah bersama DPRD Bali. ‘’Secara prinsip, sambil menunggu penggantian UU Ketenagakerjaan yang lama, menurut saya belum visible. DPD mendukung adanya produk hukum di tingkat Bali yang memproteksi kaum pekerja. Banyak yang perlu dibahas seperti ketegasan sikap tentang tenaga kerja DW, outsourcing, serikat pekerja, jam kerja yang kerap merugikan karyawan Bali yang banyak tanggung jawab upacara. Belum lagi diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal, dan termasuk pasal agar tidak adanya penahanan ijazah bagi karyawan di Bali. Bisa tiru Perda Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur yang sudah baik. Semoga Bali mampu memproteksi tenaga kerja lokal,’’ imbuh Gusti Wedakarna. (ad668)

DLHK Denpasar Giring Pelanggar Kebersihan ke Sidang Tipiring

UPAYA mewujudkan kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Denpasar rutin melakukan sidak. Dari sejumlah sidak yang dilakukan, ditemukan belasan pelanggar kebersihan dan pencemaran lingkungan. Bagi pelanggar yang terciduk petugas Satgas Kebersihan DLHK, diberikan sanksi tegas melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring). Seperti yang dilakukan Selasa (25/6) kemarin, DLHK kembali menyerahkan para pelanggar ke sidang tipiring. Sidang berlangsung di aula Kantor Camat Denpasar Utara. Sidang tipiring dengan hakim Gusti Ngurah Partha, S.H. tersebut menjatuhkan hukuman denda kepada tiga pelanggar Perda tentang Kebersihan serta Ketertiban Umum. Tiga pelanggar yang hadir dalam sidang tipiring kemarin, di antaranya Deni Budiono, Kristanama, serta Puri Wahyuni. Hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 1,5 juta kepada Deni Budiono dan Puri Wahyuni. Deni dijatuhi denda karena membuang limbah tahu ke sungai. Sedangkan Puri menempatkan barang dagangan di trotoar. Mereka ini dijatuhi hukuman denda Rp 1,5 juta, karena sebelumnya sudah

TIPIRING - Tiga pelanggar perda kebersihan sedang menjalani sidang tipiring di Aula Kantor Camat Denut, Selasa (25/6) kemarin. sempat dibina petugas DLHK dan but tetap akan menjani sidang di PN Satpol PP. Sedangkan pelanggar Denpasar. Karena pihaknya secara Kristanama dijatuhi hukuman rutin juga menggelar sidang tipiring denda Rp 1 juta akibat membuang di PN dua kali seminggu. ‘’Jadi yang limbah tahu sembarangan. tidak datang hari ini (kemarin - red), Kabid Penataan dan Peningka- mereka akan menjalani sidang di tan Kapasitas Lingkungan Hidup PN,’’ kata Indi. DLHK Denpasar Ida Ayu Indi Ke depan, pihaknya akan berkKosala Dewi, S.E. bersama Kabid oordinasi dengan Dinas KependuduPenegakan Perda Satpol PP I Made kan dan Pencatatan Sipil untuk bisa Poniman mengungkapkan, sebe- melakukan pemblokiran pengurusan narnya pelanggar yang berhasil administrasi kependudukan bagi peditemukan pada sidak beberapa langgar yang tidak datang ke sidang. hari terakhir ini sebanyak 16 orang. Karena selama ini, mereka yang meMereka terdiri dari pelanggar lim- langgar tersebut, KTP yang bersangbah tahu tempe (12 orang), ternak kutan disita. Kemudian, mereka saat babi (3 orang) dan satu orang pemi- sidang tidak datang. ‘’Kemungkinan lik rumah makan. Hanya, yang mereka membuat surat kehilangan, datang ke sidang tipiring 3 orang. sehingga mereka bisa bikin KTP Mereka yang tidak datang terse- lagi,’’ katanya. (ad675)

DALAM rangka mengetahui layanan RS provider yang bekerja sama dengan PT Jasindo terkait dengan pelayanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRRI mengadakan kunjungan ke RSU Kasih Ibu Denpasar, Senin (24/6). Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT DPR-RI yang juga Wakil Ketua BURT DPR-RI Hj. Novita Wijayanti mengatakan kunjungan kerja ini dilakukan mengingat tugas konstitusi yang diemban anggota DPR-RI sangatlah berat. Karena amanat konstitusi, tak jarang wakil rakyat diharuskan bekerja selama 24 jam tanpa istirahat. Untuk itu, pelayanan Jamkestama terhadap anggota DPR-RI dari rumah sakit provider harus benar-benar maksimal, layanan cepat dan juga tepat. Selain pelayanan yang maksimal, politisi Fraksi Gerindra ini juga menyarankan agar RS provider memiliki data base dari anggota DPR-RI beserta keluarganya, sehingga meminimalisir kesalahan penanganan pertama terhadap pasien Jamkestama serta mempercepat pelayanan. Sementara itu, mengenai layanan Jamkestama RSU Kasih Ibu Denpasar, dr. Ribka Tjiptaning dari PDI-P menilai dari pemaparan serta melihat langsung sudah bagus. Apalagi saat ini, RSU Kasih Ibu Denpasar sudah terakreditasi paripurna yang artinya sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. ‘’Untuk persentase tempat tidur yang 25 persen kelas III juga sudah dipenuhi. Jadi layanannya sudah baik,’’ ujarnya. Menjawab pertanyaan dari BURT DPR-RI, Direktur RSU Kasih Ibu Denpasar, dr. I Wayan Kesumadana, Sp.OG(K)-FER. Mengatakan, untuk data base nama-nama anggota DPR-RI

KUNJUNGAN - Kunjungan BURT DPR-RI ke RSU Kasih Ibu Denpasar, Senin (24/6). beserta keluarga, pihak rumah sakit sudah berkoordinasi dengan pihak Jasindo. ‘’Total ada 2.450 nama seluruh anggota dan keluarganya,’’ ujarnya. Mengenai layanan yang cepat, tepat dan aman, RSU Kasih Ibu Denpasar sudah memiliki layanan electronic medical system yang terintegrasi penuh. Sehingga data pasien mulai dari pendaftaran sampai keluar dari rumah sakit terlayani secara elektronik. ‘’Semua layanan terintegrasi secara elektronik. Tidak ada yang manual. Sehingga meminimalkan kesalahan seperti dalam hal pemberian obat. Selain itu jika sudah masuk dalam sistem, riwayat pasien sudah tersimpan baik sehingga waktu datang kembali, data pasien masih ada dan mudah untuk ditindaklanjuti,’’ jelas Kesumadana. Selain itu, RSU Kasih Ibu Denpasar juga sudah didukung Lab Information System (LIS), penerapan Cargiver dan Early Warning System (EWS). Hal ini

menunjukkan komitmen owner serta manajemen rumah sakit dalam penerapan teknologi terbarukan. Terkait keberhasilan RSU Kasih Ibu Denpasar meraih akreditasi paripurna, dr. Kesumadana menjelaskan, untuk mendapatkan nilai ini pihaknya harus memenuhi 15 standar penilaian dan berbagai elemen penilaian dari tim KARS seperti standar penilaian mulai dari hak pasien dan keluarga, pelayanan dan asuhan pasien, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Kemudian, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, tata kelola rumah sakit, manajemen fasilitas dan keselamatan, manajemen informasi dan rekam medis dan dalam hal program nasional ada penurunan angka kematian ibu bayi dan penurunan angka kesakitan HIV/AIDS dan beberapa standar lainnya. ‘’Sehingga layanan yang cepat, aman dan tepat yang diinginkan sudah bisa kami penuhi,’’ ujar Kesumadana. (ad673)

belakang,’’ jelasnya. Persiapan itu meliputi sarana dan prasarana, alur pelayanan, pendidikan SDMnya dan lainnya. Akreditasi SNARS I adalah penilaian rumah sakit yang lebih lengkap, lebih terperinci dan standarnya telah sesuai dengan keselamatan pasien. ‘’Jadi standarnya berfokus pada keselamatan pasien. Karena SNARS I ini juga hampir mirip dengan akreditasi internasional JCI,’’ ungkapnya. Sebelum mengikuti akreditasi, tentunya harus memiliki izin operasional. Izin operasional telah dikeluarkan sejak September 2018 dan mulai beroperasi Oktober 2018. RS Unud memiliki fasilitas yang lengkap sesuai dengan kelasnya yaitu rumah sakit tipe C. Seperti IPAL, Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, rawat jalan, penunjang seperti radiologi dan laboratorium pun sudah dimiliki. Setelah mengikuti akreditasi

pelayanan kemudian akreditasi pendidikan, nantinya RS Unud akan mengarah ke pelayanan pariwisata (medical tourism), mengingat FK Unud mengusung medical tourism. RS Unud merupakan RS sekunder tipe C yang juga akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sejak beroperasi enam bulan lalu, RS Unud telah melayani 250 pasien per harinya. Rektor Unud Prof. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K). mengharapkan RS Unud dapat memberi pelayanan yang luas kepada masyarakat, khususnya Badung Selatan. Sesuai dengan visi RS yaitu rumah sakit pendidikan, karena Unud memiliki fakultas kedokteran yang terdiri dari program studi kesehatan antara lain pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi, kesehatan masyarakat dan farmasi. Prodi itu bisa menggunakan RS Unud sebagai tempat pendidikan di samping memberikan pelayanan kepada masyarakat. (kmb42)

RS Unud Ikuti Akreditasi SNARS I

Mangupura (Bali Post) Rumah Sakit Universitas Udayana (RS Unud) dinilai tim Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi I. Penilaian ini berlangsung dari 25 sampai 28 Juni. Tim penilainya terdiri dari dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes., dr. Undang Komarudin, Sp.AN., KIC., dr. Erie Dharma Irawan, Sp.KJ., MARS. dan Rosmiati, AMK., S.Pd. Direktur RS Unud Dr. dr. Dewa Putu Gde Purwa Samatra, Sp.S(K). mengatakan, persiapan sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu karena RS Unud baru beroperasi enam bulan. Untuk itu, data untuk akreditasi baru bisa disiapkan tiga bulan. Idealnya untuk mengikuti akreditasi, sebuah RS harus beroperasi setahun. ‘’Namun karena kita ingin mempercepat akreditasi sesuai dengan permintaan Pemkab Badung, karena sudah dikasi bantuan alat, kita percepat enam bulan. Itu masih boleh, tapi datanya tiga bulan ke

Bali Post/may

PENILAIAN - Rektor Unud, Direktur RS Unud dan Dekan FK Unud saat mengikuti penilaian dari tim akreditasi SNARS I.

Mengenal dan Mencegah Penyakit Flu Singapura pada Anak PERNAHKAH anak mengalami demam yang diikuti dengan munculnya ruam pada tangan dan kaki serta lesi seperti sariawan di mukosa mulut? Jika iya, waspadalah. Bisa jadi si kecil terkena Flu Singapura atau hand, foot and mouth disease atau dalam bahasa Indonesianya disebut penyakit tangan kaki mulut. Penyakit ini sudah ada sejak tahun 1957 dan pertama kali muncul di Toronto. Penyakit ini dinamai Flu Singapura karena gejalanya yang mirip dengan flu. Pada saat itu banyak terjadi kasus dan kematian akibat penyakit ini di Singapura. Di Indonesia penyakit ini bisa terjadi sepanjang tahun karena iklim Indonesia yang tropis, sehingga menyebabkan temperatur hangat sepanjang tahun. Kepadatan penduduk dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit ini mudah menyebar. Penyakit ini bisa berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) karena penyeba-

rannya yang sangat mudah. Penyakit Flu Singapura merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh enterovirus nonpolio. Kelompok enterovirus meliputi grup coxsackie tipe A (A1-A24), coxsackie tipe B (B1-B26), echovirus (grup 1-33) dan enterovirus (6871). Penyebab terbanyak adalah coxsackie A16, sedangkan infeksi enterovirus yang memerlukan perawatan biasanya enterovirus 71. Flu Singapura yang disebabkan oleh enterovirus 71 dapat menyebabkan komplikasi serius seperti meningitis, ensepalitis, paralisis, dan bahkan kematian. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan dapat sembuh sendiri dalam kurun waktu 7-10 hari. Penyakit ini sangat menular, diawali demam, nyeri tenggorokan, dan penurunan nafsu makan. Satu sampai dua hari kemudian, dapat terjadi nyeri mulut dan muncul ruam pada tangan dan kaki yang sangat gatal dan kadang-kadang disertai me-

lepuh, serta lesi seperti sariawan pada mukosa bagian dalam mulut anak. Ruam dapat pula muncul di bagian tubuh lain seperti pantat dan alat kelamin. Seorang anak dengan Flu Singapura tidak mutlak memiliki seluruh gejala ini, bisa hanya memiliki ruam atau nyeri mulut saja. Meskipun umumnya menunjukkan gejala yang ringan, namun pada beberapa kasus Flu Singapura dapat menyebabkan komplikasi yang berat. Lesi di mulut dapat menyebabkan anak kesulitan minum sehingga anak dapat mengalami dehidrasi. Beberapa laporan menyebutkan kasus Flu Singapura berat seperti meningitis, ensefalitis, bahkan kematian dapat terjadi akibat strain virus HEV71. Strain virus HEV 71 adalah strain yang tersering menyebabkan komplikasi berat. Komplikasi lainnya yang dapat terjadi adalah lepasnya kuku jari tangan dan kaki yang terjadi beberapa minggu

setelah fase awal. Namun, hal ini bersifat sementara dan kuku dapat tumbuh kembali. Flu Singapura dapat menyebar melalui kontak dengan lendir hidung (ingus) atau tenggorokan (dahak), air liur, cairan dari perut, atau setelah menyentuh benda yang terkontaminasi. Penyakit ini sangat menular saat minggu pertama terjangkit, dan virus dapat ditemui di kotoran selama berminggu-minggu. Tidak ada pengobatan yang spesifik untuk Flu Singapura. Pengobatan pada anak dengan Flu Singapura biasanya hanya bersifat untuk mengurangi gejala seperti demam, nyeri pada mulut, dan gatal. Parasetamol dapat diberikan untuk mengatasi ruam dan nyeri. Kompres hangat dan minum yang lebih sering dapat diberikan untuk membantu menurunkan demam. Pada anak yang lebih besar, kumur-kumur dengan obat kumur dapat mengurangi nyeri akibat lesi di mulut. Anak yang sakit sebaiknya

dipisahkan agar tidak menyebarkan penyakit pada anak-anak lainnya hingga semua ruam dan bisul mengering. Para orangtua harus mengawasi kondisi anak-anak secara teliti dan segera mencari pertolongan medis apabila didapatkan demam tinggi yang terus-menerus atau penurunan kesadaran. Penyakit ini mudah menyebar pada lingkungan dengan sanitasi yang buruk, untuk itu pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Sampai saat ini belum ditemukan adanya vaksin yang dapat mencegah penyakit ini. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah penularan penyakit Flu Singapura. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun dan air paling tidak 20 detik, kemudian keringkan dengan tisue sekali pakai atau pengering tangan. Ketika tangan sedang tidak begitu kotor atau tidak terdapat fasilitas kebersihan yang memadai, gunakan

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

pembersih tangan dengan kandungan alkohol 70 - 80%. Kemudian tutup mulut dan hidung anak ketika bersin dan batuk dengan tisue. Jika terdapat lendir dari hidung dan mulut, segera bersihkan dengan tisue dan segera buang ke tong sampah. Setelah itu cuci tangan dengan benar. Tak hanya itu, tidak membuang ludah dan menyentuh mulut dan mata sembarangan, hindari menggunakan handuk secara bersamaan dengan orang lain, hindari kontak langsung (seperti ciuman, pelukan) dengan anak yang sakit. Selain itu, jauhkan anak yang sakit dari lansia dan orang lain yang memiliki penyakit kerusakan sistem imun. Bersihkan dan beri desinfektan secara berkala di permukaan yang sering dipegang seperti furnitur, mainan, dan barang yang dipakai bersama. l dr. Sintadewi Dharmasuari

DAERAH

Rabu Paing, 26 Juni 2019

Selundupkan 1,6 Kg Kokain

Warga Peru Divonis 10 Tahun Denpasar (Bali Post) Sidang vonis kasus penyelundupan 1,6 kg kokain dengan terdakwa Jorge Rafael Albornoz Gamarra (45) berlangsung Selasa (25/6) kemarin. Dalam sidang tersebut, warga asal Peru ini bebas dari ancaman hukuman mati. Terdakwa hanya dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. Putusan majelis hakim yang

ketuanya juga merupakan KPN Denpasar ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. JPU I Made Dipa Umbara sebelumnya menuntut terdakwa dihukum selama 15 tahun penjara dengan denda yang sama. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika jenis kokain dengan melanggar Pasal 113 ayat 2 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Bali Post/asa

DIHUKUM - Terdakwa Jorge Rafael Albornoz Gamarra asal Peru saat divonis bersalah dan dihukum pidana penjara selama 10 tahun, Selasa (25/6) kemarin.

Sebelumnya terdakwa dibekuk petugas Bea dan Cukai pada 6 Desember 2018 di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai. Kala itu, terdakwa baru turun dari pesawat Emirates Airlines EK450 dengan rute Dubai-Denpasar. Hasil pemeriksaan terhadap koper hitam milik terdakwa saat itu petugas menemukan 4.740 gram brutto atau seberat 4.080 gram netto padatan berwarna hitam yang diduga merupakan sediaan narkotika jenis kokain. Akan tetapi, sampai di persidangan, sebagaimana diungkapkan dalam dakwaan jaksa jumlah BB kokain itu menurun menjadi 1.696,87 gram netto. Jaksa menyebutkan menurunnya berat BB itu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Bea dan Cukai. Dari 4.740 gram itu, yang murni mengandung sediaan kokain hanya 1.696,87 gram. Sedangkan sisanya adalah benda lain yang menurut jaksa sengaja dicampur untuk mengelabuhi petugas. (kmb37)

Ketua LPD Pacung Dihukum Satu Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, mantan Jro Bandesa Adat Pacung yang kemudian menjadi Ketua LPD Pacung, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, terdakwa Nyoman Jaya, Selasa (25/6) kemarin akhirnya dihukum selama satu tahun penjara. Selain itu, terdakwa oleh majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi

juga dihukum membayar denda Rp 50 juta, subsider satu bulan kurungan. Terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti karena sudah mengembalikan dan menitip di kejaksaan. Vonis itu lebih rendah enam bulan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya JPU Putu Iskadi Kekeran dan Made Eddy Setiawan menuntut supaya terdakwa dihukum satu tahun enam bulan.

Majelis hakim sependapat dengan jaksa bahwa terdakwa dalam perkara ini dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar Pasal 3 UU jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (kmb37)

Wujudkan Kampung Mandiri

AQUA Mambal Gandeng BUMDes Mandala Sari PT TIRTA Investama – Pabrik (Pabrik AQUA Mambal) mengembangkan Bongkasa Pertiwi menjadi desa wisata. Kolaborasi perusahaan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Sari tersebut diawali dalam penandatanganan perjanjian dua pihak, yang disaksikan Plt. Kadis Pertanian Badung di Bagus Agro, Pelaga, Badung, Selasa (25/6) kemarin. Kedua pihak menyepakati untuk mengembangkan potensi wisata Bongkasa Pertiwi yang tahun sebelumnya difokuskan sebagai kampung mandiri energi. Senior Plant Manager AQUA Mambal Wahyu Wulandari menjelaskan bahwa Pabrik AQUA Mambal secara berkelanjutan mendorong pengembangan pedesaan terutama yang berbasis pada pelestarian lingkungan. ‘’Perusahaan berkomitmen ganda untuk meraih sukses di bidang bisnis dan secara bersamaan juga berkontribusi aktif terhadap sosial lingkungan dan masyarakat di sekitarnya,’’ kata Wahyu Wulandari yang akrab disapa Yuyun. Sejak tahun 2018, Bongkasa Pertiwi telah dikembangkan menjadi kampung energi, kemudian berlanjut menjadi kampung mandiri di 2018, dan tahun 2019 ini Pabrik AQUA Mambal bersama BUMDes Mandala Sari mendorong Bongkasa Pertiwi untuk meningkatkan potensinya menjadi kampung wisata. In-

Bali Post/ist

CENDERAMATA - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto menyerahkan cenderamata kepada Menhan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Menhan Sebut TNI Garda Terdepan Bangsa

Denpasar (Bali Post) -

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, Selasa (25/6) kemarin berkunjung ke Makodam IX/Udayana, Denpasar. Dalam arahannya, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan TNI merupakan garda terdepan untuk bangsa ini. Ia juga menyampaikan satu-satunya simpul dan perekat persatuan nasional bagi para prajurit yang tidak akan pernah berubah sampai kapan pun, di antaranya Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu, ia berharap TNI harus bisa memegang teguh sumpah prajurit dan sapta marga karena di dalamnya tercantum jelas bahwa prajurit TNI bersendikan Pancasila dan setia kepada dasar negara serta UUD 1945. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini, Indonesia memiliki beraneka ragam suku, bahasa dan budaya. Tetapi selama 52 tahun tetap bersatu. Kondisi ini menuntut kemanunggalan

TNI dan rakyat yang kokoh dan kuat. Pertahanan negara akan kuat jika TNI bersama rakyat bersatu padu, sehingga menjadi kekuatan yang riil dan luar biasa. Kekuatan itulah yang ditakuti negara lain. ‘’Yakinilah bahwa kekuatan TNI apabila bersama rakyat akan memperkokoh kedaulatan dan kekuatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ tegasnya. Sementara itu, Pangdam

IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. dalam acara tersebut menyampaikan sekilas tentang riwayat hidup Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu hingga menjabat sebagai Menhan RI. Sebelum menjabat sebagai Menhan, Ryamizard Ryacudu mengawali karier di militer pada tahun 1974 di Satuan Kostrad sebagai Danton hingga menjabat sebagai Danbrigif. Selanjutnya pangkat per-

wira tinggi dimulai ketika diangkat sebagai Kepala Staf Divisi 2/Kostrad tahun 1997 hingga pada tahun 2002. Waktu itu, ia menjabat sebagai Kasad dengan pangkat jenderal. Setelah purnawirawan, tepatnya pada 27 Oktober 2014, Ryamizard Ryacudu dilantik sebagai Menhan RI sampai sekarang dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. ‘’Selain cemerlang dalam karier militer, Bapak Ryamizard Ryacudu juga aktif menulis. Di antaranya buku tentang Perang Modern. Beliau juga berkontribusi dalam penulisan buku Indonesia Baru dan Tantangan TNI,’’ ujar Pangdam Benny Susianto. (kmb36)

Sidak di Banjar Merta Jaya

AQUA - Proses penandatanganan perjanjian antara Pabrik AQUA Mambal dengan BUMDes Mandala Sari di Pelaga, Badung, Selasa (25/6) kemarin. frastruktur dikembangkan oleh BUMDes, sementara AQUA Mambal memberikan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), pada satu titik masyarakat bisa bergerak mandiri dan menginspirasi desa lain untuk bisa menduplikasi praktik kebaikan ini kepada penerima manfaat yang lebih luas. Ketua BUMDes Mandala Sari Gus Manu menyampaikan bahwa bersama AQUA Mambal, tahun 2018 telah dibangun 21 unit reaktor biogas di Bongkasa Pertiwi. Tahun 2019 ditargetkan 20 unit lagi akan dibangun kembali. Selain pengelolaan limbah ternak, masyarakat juga diberikan air

bersih melalui program WASH (Water Access Sanitation and Hygiene). ‘’Program-program tersebut memiliki peran penting untuk terwujudnya Bongkasa Pertiwi menjadi kampung mandiri,’’ tegas Gus Manu. Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Ketut Sudarsana menyampaikan bahwa keikutsertaan Pabrik AQUA Mambal yang aktif di setiap tahun menjadi contoh bagi pihak swasta untuk ikut mengambil peran dalam kerja sama pihak swasta dengan BUMDes di Kabupaten Badung. ‘’Badung tidak hanya fokus di pariwisata tetapi juga pada sektor pertanian, karena sektor ini mendukung pariwisata khususnya di daerah hulu,’’ terangnya. (bns1)

Triwulan I 2019

Penjualan PLN UID Bali Meningkat 8,43 Persen

Bali Post/may

Nyoman Suwarjoni Astawa

Denpasar (Bali Post) Pada triwulan I 2019, penjualan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali meningkat sebesar 8,43 persen. Peningkatan penjualan ini tidak terlepas dari upaya PLN untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan listrik dan meningkatkan kinerja operasi. General Manager PLN UID Bali Nyoman Suwarjoni Astawa mengatakan, pada kuartal I tahun 2019 pertumbuhan meningkat sebesar 145,6 MWH dibanding tahun sebelumnya. ‘’Hal tersebut menunjukkan PLN mampu mencapai realisasi kinerja yang lebih baik dibanding kuartal I tahun sebelumnya,’’ ujarnya, Senin (24/6) lalu. Kata Astawa, pertumbuhan positif pada pemakaian tenaga listrik di Bali menjadi pertanda positif pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali. ‘’Pertumbuhan tertinggi terjadi Maret 2019. Kami harap akan terus bergerak positif hingga akhir tahun,’’ ujar Astawa. Ia menambahkan, peningkatan kebutuhan tenaga listrik Bali diprediksi mencapai 6,4 persen. Menyikapi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik yang fluktuatif di Bali, Astawa menyampaikan PLN telah siap meningkatkan pelayanan dan keandalan jaringan. ‘’Rencana penguatan sistem sudah dibuat dalam RUPTL, semoga semua berjalan sesuai rencana,’’ harapnya. PLN menargetkan pembangunan jaringan, penambahan pembangkit berbasis energi terbarukan dan jaringan transmisi untuk memperkuat sistem kelistrikan. Saat ini Bali dipasok listrik dengan total kapasitas 1.274 MW dan beban puncak 900,1 MW. (kmb42)

Tim Gabungan Jaring 254 Duktang Denpasar (Bali Post) Pendataan penduduk nonpermanen dilakukan tim gabungan Kecamatan Denpasar Barat yang terdiri dari Kelurahan Pemecutan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Satpol PP Kecamatan Denbar, Linmas Kelurahan Pemecutan, pecalang Banjar Merta Jaya dan kaling banjar setempat, di lingkungan Banjar Merta Jaya, Kelurahan Pemecutan, Senin (24/6) malam. Dari pendataan tersebut, terjaring 254 orang. 99 orang merupakan penduduk dari luar Bali, sedangkan 155 orang penduduk dari seluruh kabupaten di Bali. Camat Denpasar Barat A.A. Ngurah Made Wijaya mengatakan pendataan penduduk nonpemanen ini dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan memberikan gambaran kondisi perkembangan penduduk nonpermanen di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar dan Kecamatan Denpasar Barat pada umumnya. Keseluruhan penduduk yang terjaring sidak sebanyak 254 orang. Mereka langsung didata di Banjar Merta Jaya. Sidak tersebut disambut baik para penduduk banjar setempat karena untuk menjaga Kelurahan Pemecutan menjadi lingkungan yang aman dan kondusif. Diharapkan penduduk yang datang ke wilayah Banjar Merta Jaya

Bali Post/ist

PENDATAAN - Camat Denpasar Barat A.A. Ngurah Made Wijaya didampingi Kasi Pemerintahan, Ketenteraman Ketertiban Umun dan Kebersihan Kelurahan Pemecutan Gede Arjana saat memantau pendataan penduduk nonpermanen di Banjar Merta Jaya, Senin (24/6) malam. supaya mengetahui aturan 1 x 24 jam. Harus melapor ke kepala lingkungan atau ke kelurahan setempat. Dengan cara itu, kelurahan bisa memantau penduduk dan tujuan kedatangannya. Wijaya berharap seluruh masyarakat di Banjar Merta Jaya yang memiliki kos-kosan supaya melaporkan warga yang menyewa, sehingga akan tercatat keberadaannya dan tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. ‘’Kami berharap dengan diadakan

sidak seperti ini, nantinya siapa pun yang datang harus membekali diri dengan kartu identitas, sehingga akan tercipta suasana yang aman,’’ ujar Wijaya. Sementara itu, Kasi Pemerintahan, Ketenteraman Ketertiban Umun dan Kebersihan Kelurahan Pemecutan Gede Arjana menyatakan pendataan penduduk nonpermanen ini dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah. Mengacu pada Permendagri 14 Tahun 2015 dan penetapan

Perwali No. 55 Tahun 2017 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen, maka hal ini untuk mengantisipasi mobilitas duktang di Kota Denpasar dan tertib administrasi. Salah satu penduduk nonpermanen mengaku datang ke Denpasar untuk bekerja sebagai buruh bangunan. ‘’Saya sudah bawa identitas diri berupa KTP. Hanya saya belum melaporkan diri ke kepala lingkungan,’’ aku Ahmad yang mengaku baru datang seminggu lalu. (kmb12)

Warung Global

Pendanaan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jangan Hanya Wacana DEWASA ini, di era globalisasi yang sarat dengan persaingan, termasuk persaingan pasar kesempatan kerja, seorang pencari kerja dituntut untuk menyatakan kemampuannya di bidang pekerjaan yang dilamarnya, serta besarnya imbalan yang diminta. Sementara itu, perusahaan/instansi yang membutuhkan tenaga kerja pun sudah menetapkan persyaratan/kriteria tenaga yang dibutuhkannya. Untuk itu, sangat dibutuhkan kompetensi yang sudah teruji bagi calon tenaga kerja. Sebagai bentuk perhatian bagi para tenaga kerja, Pemprov Bali akan mendanai uji kompetensi tenaga kerja di Bali agar memiliki kualitas dan mampu bersaing.

Yuli di Tabanan berharap agar pendanaan ini dilakukan sungguh-sungguh, jangan sampai salah sasaran. Selain itu, seseorang yang telah dipastikan memiliki kompetensi melalui proses uji kompetensi berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan dalam bentuk sertifikat kompetensi. Hal tersebut berlaku tidak hanya untuk pencari kerja, akan tetapi untuk seluruh tenaga kerja sesuai kompetensinya di bidang masing-masing. Pengopini dalam acara dialog interaktif Warung Global

di Radio Global 96,5 FM kali ini juga menyampaikan beberapa pertanyaan. Ayu di Petang menanyakan mengenai biaya yang harus dikeluarkan bagi calon pencari kerja serta materi yang diujikan dalam uji kompetensi tersebut. Sementaa Fera di Tabanan berharap agar hal ini direalisasikan pemerintah, jangan hanya wacana. Saat ini banyak lulusan perguruan tinggi yang mendapat pekerjaan tak sesuai dengan jurusannya, bahkan ada yang tak bekerja atau membuka usaha. (sikha)

OPINI

Rabu Paing, 26 Juni 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Ajang PKB untuk Siapa? PESTA Kesenian Bali (PKB) 2019 terkesan agak berbeda dari sebelumnya. Ini pas disebut PKB era baru. Hal itu terlihat dari dibebaskannya sewa stan pameran bagi kalangan swasta. Kedua, nuansa seni semakin semarak bersamaan dengan peringatan Bulan Bung Karno. PKB merupakan ajang bergengsi dari, oleh, dan untuk masyarakat Bali. PKB ini berpusat pada beberapa aspek karakteristik masyarakat Bali dan agama atau tradisi. Disadari atau tidak sejak beberapa tahun dekade PKB digelar masih kering dengan aspek edukasi budaya. Masyarakat lebih cenderung mengajak anaknya di musim libur ke pusat perbelanjaan dan pusat makanan siap saji berbau asing ketimbang menggandeng tangannya menonton atraksi seni di PKB. Pada PKB 2019, masyarakat pun kini kian antusias menonton aneka atraksi seni. Ini terlihat hampir setiap hari Jalan Hayam Wuruk, Jalan Nusa Indah macet total. Bahkan, kemacetan sudah mulai terasa hingga Jalan WR Supratman di Kesiman ketika ada pementasan sendratari, gong kebyar, dan pementasan unggulan lainnya. Ini menandakan bahwa PKB yang sengaja digelar pada saat libur panjang ini menjadi alternatif hiburan terbaik. Selain menjadi hiburan terbaik, PKB juga menjadi hiburan rakyat yang edukatif. Di ajang ini, banyak seni tradisi yang sudah punah namun mampu direkonstruksi kembali sehingga bisa dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda. Selain itu, kita bisa menyaksikan kehebatan kaum wanita Bali yang tak kalah piawainya menabuh dan menari. Seakan kalangan wanita Bali tak lagi hanya berkutat di sektor pertanian, mengurus anak, dan majejahitan. Mereka juga terlibat dalam seni tradisi. Dari segi ekonomi, para perajin yang juga notabene pengusaha muda Bali mendapat kesempatan untuk tampil dan mempromosikan diri. Lihat saja di stan pameran, seratus persen dikuasai oleh pengusaha Bali dan sebagian oleh pengusaha muda. Demikian juga di stan kuliner, sebagian besar melibatkan anak muda. Hanya, perlu dikritisi harganya jauh lebih mahal dibandingkan menu kuliner sejenis di masyarakat. Hal ini justru mencoreng predikat PKB sebagai pestanya rakyat. Dengan demikian, harga dan jenis kulinernya juga harganya merakyat. Demikian juga di sektor bisnis lainnya. Sektor pedagang kaki lima di kawasan PKB justru didominasi oleh warga luar Bali. Mereka berani mengontrak dengan harga berapa saja, asalkan bisa berjualan. Makanya jangan heran kawasan PKL seperti pedagang sandang, aksesori, dll. dikuasai oleh penduduk pendatang. Bahkan, justru sektor ini paling ramai dikunjungi. Ini artinya selain menonton PKB, krama Bali cenderung berbelanja untuk keperluan konsumtif. Makanya jika kita menyebut PKB adalah paket lengkap yakni menghibur, edukasi, dan ekonomis, boleh-boleh saja, namun harus dilanjutkan untuk siapa PKB itu? Jika itu pertanyaannya, kita perlu merevitalisasi semangat almarhum I.B. Mantra yang mencetuskan PKB sejak 41 tahun lalu. Mantan Gubernur Bali ini jika menyaksikan dari alam sana PKB ini pasti tersenyum dan juga geleng-geleng kepala. Beliau tersenyum karena pelestarian seni dan budaya Bali dan seniman menghasilkan puncak-puncak seni dan budaya ditampilkan di ajang PKB secara berkelanjutan. Namun, beliau geleng-geleng kepala mengapa ajang bisnis PKB tak banyak dinikmati krama Bali. Nah, masih ada waktu panjang untuk berbenah di PKB berikutnya. Semoga spirit PKB yang sebenarnya bisa kita wujudkan.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Kemiskinan, Tanggung Jawab Bersama Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata favorit di dunia, telah memberikan income yang begitu besar bagi pemerintah Bali khususnya maupun masyarakat Bali pada umumnya. Namun, income yang didapat masing-masing daerah kabupaten tidaklah merata, karena hal ini sangat tergantung dari jumlah objek wisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun tidak merata, bahkan ada di beberapa daerah masyarakatnya tidak memiliki rumah tempat tinggal layak huni dan tidur di bawah tenda-tenda. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan (dalam arti luas) dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali perlu membentuk Badan Koordinasi yang terdiri dari seluruh pemerintah kabupaten/kota karena kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah perlu juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat Bali, sebagai perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Tri Hita Karana. Sehubungan dengan itu, maka perlu dibentuk suatu wadah/yayasan untuk menampung sumbangan-sumbangan masyarakat tersebut. Khususnya bagi karyawan/ karyawati BUMN dan PNS/pensiunan yang berkenan untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita, hendaknya difasilitasi oleh kepala kantor masingmasing. Jika seluruh karyawan/karyawati BUMN dan PNS/pensiunan di Bali menyumbangkan gajinya minimal Rp 10.000 tiap bulan ditambah sumbangan masyarakat lainnya dan bantuan pemerintah, maka dalam jangka waktu kurang lebih lima tahun, kesejahteraan masyarakat Bali akan meningkat dan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang tidur di bawah tenda-tenda. Langkah Bapak Bupati Badung yang telah memberi bantuan bedah rumah di luar Kabupaten Badung, patut kita beri apresiasi. Berkenaan partisipasi PNS kiranya Pemkab Badung bisa sebagai pelopor. Drs. I Nyoman Bintara Banjar Pengiasan, Mengwi, Badung

Paket Komplet Pesta Kesenian Bali 2019 Pesta Kesenian Bali (PKB) adalah parade atau festival kesenian yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai wadah bagi para seniman dalam menuangkan kreativitasnya. PKB 2019 yang mengusung tema ‘’Bayu Pramana’’ berusaha menyuguhkan seni teater, seni tari, pawai, serta perlombaan yang menjadikan napas kehidupan sebagai tema di dalamnya. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, PKB diharapkan mampu melestarikan budaya Bali, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memberikan pengaruh yang signifikan untuk perekonomian di Bali.

Oleh A.A. Raka Pradnyamita

asaran PKB 2019 terhadap kelestarian sosial budaya di Bali tampak lebih spesial. Sebab, kegiatankegiatan di dalamnya merupakan implementasi dari beberapa Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. Berbagai jenis perlombaan bahasa dan aksara Bali, termasuk pula perlombaan busana adat Bali, merupakan wujud nyata dari Pergub No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, dan Pergub No. 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Hal lain yang membuat PKB 2019 lebih spesial dibandingkan tahun sebelumnya adalah penyelenggaraan PKB 2019 mulai dari pawai pembukaan hingga penutupan, mempergunakan bahan-bahan dari alam seperti janur, daun enau, bambu, dan berbagai jenis bunga. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan Adnyana menyatakan bahwa dekorasi dan properti yang digunakan akan terbebas dari bahan plastik sekali pakai. Arahan tersebut konsisten dengan pemberlakuan Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Harapannya, selain memberi pengaruh terhadap keajegan budaya dan adat di Bali, PKB 2019 juga mampu

mendorong masyarakat yang terlibat di dalamnya turut serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aspek lain yang menjadi sasaran utama dari PKB 2019 adalah peningkatan geliat pariwisata di Bali. Pelaksanaannya yang biasanya jatuh pada hari libur sekolah, Juni-Juli, diharapkan mampu menyedot banyak wisatawan lokal maupun asing. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan, ‘’Kami berharap wisatawan bisa menikmati PKB dengan nyaman, sebab Bali adalah destinasi kelas dunia.’’ PKB diharapkan dapat menjadi daya tarik dan batu loncatan bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Bali dan menyasar destinasi wisata lainnya untuk menjadi tujuan wisata berikutnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung pada bulan Juni 2018 sebanyak 544.550 orang dan pada bulan Juli 2018 sebanyak 624.366 orang. Jumlah ini berada di atas rata-rata kunjungan wisman setiap bulannya yang berkisar 505.872 orang. Bahkan, jumlah ini melebihi kunjungan pada bulan yang tergolong peak season yakni November 2018 dan Desember 2018, masing-masing 406.725 orang dan 498.819 orang. Kondisi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap jumlah kunjungan PKB setiap ta-

hunnya, sehingga pada akhirnya, festival budaya itu sendiri yang menjadi alasan wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Industri penunjang pariwisata tidak mau ketinggalan dalam mendulang manfaat dari festival budaya Bali ini. Hotel dan sarana akomodasi lainnya, merupakan penunjang utama pariwisata di Bali. Merujuk pada data BPS Provinsi Bali, persentase Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Bali bulan Juni dan Juli 2018 berturut-turut 70,32 persen dan 74,40 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya pada tahun yang sama. Serupa dengan hotel berbintang, TPK hotel nonbintang Juni-Juli 2018 mencapai 36,69 persen dan 36,68 persen, lebih tinggi dibandingkan bulanbulan sebelumnya. Peningkatan TPK hotel ini tidak serta merta disebabkan oleh kondisi high season akibat liburan sekolah, melainkan dapat disebabkan karena diselenggarakannya PKB pada bulan tersebut. Kondisi ini diharapkan dapat menciptakan hubungan mutualisme antara pelaksanaan PKB dan peningkatan hunian hotel di Bali. Peningkatan jumlah wisatawan pada Juni-Juli 2018, yang terlihat pula pada peningkatan TPK hotel pada bulan tersebut diharapkan mampu menjadi pemberi manfaat sekaligus penerima manfaat dari terselenggaranya perhelatan festival budaya tahunan ini.

Berwisata ke Bali khususnya ke PKB tentu tidak lengkap apabila tidak mencoba wisata kulinernya. Lapangan usaha restoran dan rumah makan turut mengambil peran dalam pelaksanaan PKB. Masih merujuk pada data BPS Provinsi Bali, pelaksanaan PKB yang jatuh pada akhir triwulan II dan awal triwulan III 2018, diikuti dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali pada kategori penyedia makan minum sebesar 3,12 persen pada triwulan II dan 3,11 persen pada triwulan III. Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pelaksanaan PKB di Bali dengan perkembangan output industri pariwisata khususnya restoran. Tidak menjadi hal yang aneh, sebab restoran zaman sekarang khususnya di Bali, tidak sekadar menjual makanan, namun perpaduan cita rasa yang khas, serta lingkungan dan suasana yang tepat, seperti halnya wisata kuliner yang tersedia di arena PKB atau seputaran destinasi wisata di Bali. Selain menikmati pertunjukan dan kuliner yang disuguhkan PKB, wisatawan juga akan dimanjakan dengan berbagai macam barang kerajinan dan kesenian Bali. Salah satu kerajinan yang masih menjadi primadona adalah patung dan ukiran dari kayu. Wadah yang disediakan PKB untuk para seniman dalam memamerkan hasil karyanya, mampu meningkatkan pendapatan mereka. Terlebih lagi, kebijakan untuk menggratiskan para pelaku industri mikro kecil dalam mendirikan stan pameran, bisa dijadikan sebagai ajang promosi sekaligus ajang memperoleh keuntungan. Merujuk pada data BPS Provinsi Bali, triwulan II dan III tahun 2018, pertumbuhan PDRB industri kayu, barang dari kayu dan gabus serta barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,64 persen

Zonasi dan Politisasi Politik KISRUH dan polemik sedang melanda negeri ini terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Kemendikbud bersikeras kebijakan ini guna memeratakan kualitas pendidikan antarsekolah. Sedangkan publik yang kontra menentang lantaran tidak realistis dan optimal pada era sekarang yang berbasis kompetisi. Zonasi menambah permasalahan yang menyebabkan sengkarut pengelolaan pendidikan. Isu ini semakin ramai dengan embusan politisasi yang kini memang masih menghangat terkait Pemilu 2019. Dunia edukasi memang tidak bisa lari dari politisasi baik dalam konotasi positif maupun negatif. Kuncinya ada pada objektivitas dan integritas pelakunya. Produk dunia akademik tidak jarang dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan politik. Tidak sedikit terjadi simbiosis mutualisme antara kaum terdidik dan pihak lain untuk memolitisasi produknya. Ada pula kaum terdidik yang berinisiatif melakukan rekayasa sosial politik atas produk ilmiahnya. Apa pun itu, dunia akademik memiliki tanggung jawab politik atas setiap produknya. Dunia akademik kini seakan luntur kesakralannya. Kalangan terdidik ketika masuk ke lingkaran kekuasaan tidak sedikit yang terbelit jeratan korupsi. Lebih menyedihkan, praktik

Oleh Ribut Lupiyanto korupsi mulai masuk ke jantung sektor pendidikan. Menurut ICW, perguruan tinggi telah menyelewengkan uang negara Rp 218,8 miliar lewat 37 praktik korupsi selama tahun 2006-2016. Sementara kasus di sekolah telah menyeret 479 orang tersangka. Sekolah melakukan 82 kali korupsi dengan kerugian negara Rp 10,9 miliar. Kondisi terparah terjadi pada tahun 2011. Pendidikan kala itu masuk sebagai sektor terkorup. Positivisme Politisasi Politisasi edukasi dalam arti positif diperlukan sebagai upaya aplikasi dan transformasi ke ranah kebijakan. Produk edukasi dengan demikian tidak akan teronggok sebagai etalase perpustakaan atau penghias dokumentasi saja. Hampir setiap kebijakan politik memerlukan kajian akademik. Di sini diuji objektivitas dan moralitas terkait netralitas kepentingannya. Pro-kontra dengan debat ilmiah adalah wajar, dan justru menyehatkan. Jangan sampai agungnya intelektualitas tergadaikan hanya dengan godaan rupiah yang murah. Tidak sedikit kalangan akademik saat ini menduduki jabatan strategis kekuasaan. Banyak

yang tetap menjunjung komitmen terdidik. Konsistensi mereka pun umumnya berbuahkan prestasi. Ada yang sebelumnya lantang dan tegak berubah surut menjadi penunduk dan menjauh dari kesan terdidik yang melekat pada dirinya. Beberapa terkesan produktif, tetapi tidak kuasa lepas dari belenggu atasan. Ada pula yang tergoda dengan citra dan tidak memedulikan lagi logika serta etika. Yang paling menyedihkan adalah ada yang tertipu oleh rayuan kekayaan dan jabatan. Potret kecil kegagalan berdinamika dalam sosial politik bukan berarti politiknya yang kotor. Bukan pula memberikan justifikasi bahwa kalangan akademik harus kembali total ke habitat awal. Dinamika politik adalah kebutuhan bagi kalangan akademik. Bukti integrasi akademik-politik yang belum memuaskan bisa jadi dikarenakan sistemnya belum mendukung atau oknumnya tidak kuat. Di sinilah tantangan pentingnya kaum terdidik harus melek politik. Partisipasi kaum terdidik di area politik praktis masih tergolong minim. Kebanyakan terlibat secara insidental, berupa kerja sama atau komunikasi dengan politisi saja. Kadang mereka tidak sadar sedang berdinamika

dalam politik. Keterlibatan sebagai ahli, narasumber, kritikus, atau lainnya sebenarnya adalah bagian partisipasi politik. Kemampuan politik kaum terdidik mesti diasah dan diakselerasi. Kaum terdidik sudah saatnya tidak hanya jago kandang di kampus atau lembaga. Kaum akademik harus menjadi garda terdepan pencerdas masyarakat dalam berdinamika secara sosial politik. Schneider (1976) berpesan bahwa rel politisasi kaum terdidik adalah kejujuran. Sepanjang moralitas dan objektivitas dijadikan panglima, maka kemaslahatan akan tercapai. Tidak salah jalan jika akademisi ada yang masuk ke dunia politik. Mulia juga akademisi tetap setia mendedikasikan diri di ruangruang akademik. Melek politik penting demi kebijakan pro-rakyat, bukan memolitisasi produk edukasi untuk kepentingan segelintir pihak saja. Gelar jangan sampai dijual dan diobral demi kepentingan politik pragmatis. Julien Benda pernah menyindir ketika kaum terdidik mulai melacurkan dirinya pada dunia (politik) praktis dan melupakan loyalitasnya terhadap kebenaran ‘’populis’’, maka yang akan mengemuka adalah perhelatan (sosial) demokrasi yang sarat pragmatisme.

dan 2,59 persen. Fenomena ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa PKB tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya Bali, namun meningkatkan perekonomian di Bali dari berbagai sektor ekonomi. Tidak hanya wisatawan asing, wisatawan lokal juga sering kali antusias untuk menambah koleksi barang kesenian khas Bali, seperti kerajinan perak dan kain tenun yang bisa mereka peroleh di pameran PKB. Waktu pelaksanaan PKB yang bertepatan dengan hari libur sekolah, membuat para wisatawan memiliki waktu yang lebih lama untuk menikmati pertunjukan sekaligus memilih barang-barang kesenian Bali yang mereka minati. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, total transaksi di PKB mencapai Rp 14 miliar atau meningkat 10 persen dari tahun 2017. Transaksi yang terjadi didominasi oleh penjualan produk kesenian kain tenun dan kerajinan perak. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Putu Astawa mengatakan bahwa peningkatan transaksi tersebut disebabkan karena pengunjung PKB yang semakin meningkat ditambah dengan jenis pameran yang semakin beragam. Dengan beragamnya kegiatan yang disuguhkan oleh PKB setiap tahunnya, berbagai manfaat sosial, budaya, dan ekonomi akan dirasakan oleh setiap orang yang berpartisipasi di dalamnya. Tak hanya itu, inovasi-inovasi yang disajikan di PKB 2019 seperti implementasi beberapa pergub, dan stan yang gratis untuk para pelaku industri mikro kecil, membuat PKB 2019 cocok dikatakan sebagai ‘’Paket Komplet’’ untuk belajar budaya, berlibur, sekaligus mendulang keuntungan. Penulis, ASN Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar

POJOK Kunjungan wisatawan menurun, Bali jangan terlena. - Harus berbenah. *** Menkopolhukam ancam perusuh di MK akan ditangkap. - Harus tegakkan hukum. *** Rencana kontribusi budaya dari wisatawan terbentur aturan. - Jangan menyerah.

Penulis adalah Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

TABANAN

Rabu Paing, 26 Juni 2019

Di Tengah Gempuran Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pemkab Klaim Produksi Gabah Terus Meningkat Tabanan (Bali Post) -

Luas sawah di Kabupaten Tabanan terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Tahun 2017, luasnya 21.400 hektar. Namun pada 2018 berkurang menjadi 21.089 hektar. Penyusutan terus terjadi. Data terakhir menunjukkan tahun ini luas sawah 19 ribu hektar lebih. Meski terjadi penurunan dari sisi luas lahan, ternyata produksi gabah di Tabanan justru mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tabanan, produksi gabah tahun 2017 mencapai 170.544 ton. Pada 2018 naik menjadi 211.178 ton. Kepala Bidang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan Wayan Suandra, Selasa (25/6) kemarin, mengatakan kenaikan produksi gabah disebabkan beberapa hal. Hal pertama, musim lebih mendukung dan ketersediaan air melimpah. Dengan

kondisi ini, meski luas tanam berkurang, namun petani lebih sering menanam padi, sehingga mempengaruhi produksi gabah. Hal ini bisa dilihat dari data, selama tahun 2017 realisasi luas tanam mencapai 32.009 hektar dengan luas panen 29.647 hektar. Sementara tahun 2018, realisasi luas tanam mencapai 38.347 hektar dengan luas panen 36.840 hektar. ‘’Di samping itu, banyak sedikitnya serangan hama mempengaruhi produksi gabah,’’ ujar Suandra. Guna meningkatkan produksi gabah setiap tahunnya, Dinas Pertanian mendorong petani terutama

di daerah hulu untuk lebih sering menanam padi. Selain itu, pihaknya mencari varietas bibit padi baru yang memiliki waktu tanam cepat namun produksi lebih banyak. Proses pembuatan bibit baru ini sudah diujicobakan pada beras merah cendana yang sudah masuk tahap uji tanam di seluruh dataran. ‘’Selain varietas baru, tentu ada bantuan pupuk subsidi maupun programprogram dari pusat maupun daerah lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan produksi gabah di Tabanan. Petani juga didorong untuk melakukan pengamatan rutin terhadap tanaman padinya. Sehingga saat ter-

jadi serangan hama, tindakan pencegahan dini bisa langsung dilakukan sehingga tidak terjadi kerusakan yang parah dan gagal panen,’’ ujar Suandra. Tahun ini meski belum ada total produksi gabah, namun dalam empat bulan atau hingga April, realisasi luas tanamnya mencapai 15.966 hektar. Jika dibandingkan tahun 2018 pada periode yang sama, realisasi luas tanam ini meningkat. Realisasi luas tanam tahun 2018 sampai April hanya mencapai 15.150 hektar dan tahun 2017 seluas 14.644 hektar. Diharapkan untuk sisa tahun 2019, realisasi tanam lahan sawah di Tabanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga meningkatkan produksi gabah, meski terjadi pengurangan luas lahan sawah di Tabanan. (kmb24)

Bali Post/san

SAWAH - Meski luas sawah di Kabupaten Tabanan berkurang setiap tahunnya, namun produksi gabah terus mengalami peningkatan.

Pengadaan SAR Dianggarkan Rp 50 Juta

Bali Post/san

SWASTA - SMP Saraswati 1 Tabanan merupakan salah satu sekolah swasta di Tabanan yang melaksanakan promosi jauh-jauh hari sebelum PPDB.

Jaring Siswa, SMP Swasta Gencarkan Promosi

Tabanan (Bali Post) Agar tidak kalah dengan sekolah negeri dalam menjaring siswa di tahun ajaran baru, SMP swasta di Kabupaten Tabanan melakukan promosi jauh-jauh hari sebelum PPDB. Salah satunya SMP Saraswati 1 Tabanan. Untuk tahun ajaran 2019-2020 yang menerapkan sistem zonasi, sekolah ini tetap membuka pendaftaran. Hasilnya, sudah ada empat siswa yang mendaftar. Kepala SMP Saraswati I Tabanan Ayu Arya Semerti, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, SMP Saraswati 1 menargetkan mendapatkan siswa sebanyak 10 rombel dengan jumlah siswa 320 orang, sesuai dengan jumlah yang ada di petunjuk teknis. Tetapi dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, SMP Saraswati

1 setiap tahunnya mengalami krisis siswa. Setiap PPDB selalu tak memenuhi target. Tahun ajaran 2018/2019 hanya mendapatkan sembilan siswa. Padahal dari segi sarana, prasarana dan guru, tergolong lengkap. Krisis siswa ini diduga karena SMP Saraswati 1 Tabanan dinilai tidak favorit sehingga siswa enggan mendaftar. Tahun ajaran ini, untuk mencapai target siswa baru, SMP Saraswati 1 Tabanan melakukan langkah promosi dan sosialisasi ke sekolah yang masuk zonasi. Dalam promosi dan sosialisasi tersebut dipaparkan jika fasilitas yang ada di SMP Saraswati 1 Tabanan dari segi prasarana sangat lengkap. Jumlah guru mata pelajaran juga lengkap. ‘’SMP Saraswati 1 juga ada

kegiatan exstrakurikuler tabuh dan tari. Jadi kami harapkan siswa tidak ragu belajar di SMP Saraswati 1,’’ kata Semerti. Untuk diketahui, tahun pembelajaran 2017/2018 SMP Saraswati 1 Tabanan mengalami kekurangan siswa. Sekolah ini hanya mendapatkan siswa sebanyak 30 orang. Padahal saat pendaftaran dan MPLS, sekolah mendapatkan siswa sekitar 84 orang yang dibagi menjadi tiga kelas. Namun seiring berjalannya waktu, siswa di dua kelas memilih pindah ke sekolah lain. Di tahun ajaran 2018/2019, SMP Saraswati 1 Tabanan hanya memperoleh sembilan siswa. Diharapkan tahun ajaran ini jumlah siswa yang mendaftar bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. (kmb24)

Capaian Vaksinasi Rabies Lampaui Target

Tabanan (Bali Post) Guna mencapai Bali bebas rabies, Pemprov Bali menaikkan target vaksinasi pada anjing dari 70 persen menjadi 95 persen dari jumlah estimasi populasi. Khusus di Kabupaten Tabanan, target ini sudah terlampaui. Capaian vaksinasi pada anjing hingga Senin (24/6) lalu mencapai 100,82 persen. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tabanan Wayan Suamba, Selasa (25/6) kemarin, mengatakan pelaksanaan vaksinasi massal berakhir pada Selasa kemarin. Selama periode 18 Maret hingga 24 Juni, total anjing yang tervaksin berjumlah 55.904 ekor. Angka ini melebihi jumlah estimasi populasi anjing di Tabanan sebanyak 55.448 ekor. ‘’Estimasi ini adalah jumlah prediksi populasi anjing dengan perhitungan penambahan 10 persen dari estimasi tahun berikutnya. Capaian vaksinasi yang melebihi target ini artinya sebagian besar populasi anjing di Tabanan terjangkau vaksinasi,’’ ujarnya. Ia menjelaskan, meski melebihi estimasi, bukan berarti semua anjing di Tabanan tervaksin. Pasti ada anjing yang terlewat mendapatkan vaksin terutama anjing liar. Untuk itu, usai pelaksanaan vaksinasi massal, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah desa akan melakukan penyisiran untuk melakukan langkah eliminasi pada anjing-anjing liar yang tidak tervaksin. ‘’Tanda anjing yang tidak tervaksin adalah tidak berkalung. Jadi ini yang menjadi target eliminasi nanti,’’ ujarnya. Berdasarkan data, estimasi anjing di Tabanan tahun 2019 berjumlah 55.448 ekor. Dengan rincian, di Kecamatan Baturiti sebanyak 5.279 ekor, Kediri 7.253 ekor, Kerambitan 5.859 ekor, Marga 4.288 ekor, Penebel 6.123 ekor, Pupuan 6.770 ekor, Selemadeg 4.767 ekor, Selemadeg Barat 4.729 ekor, Selemadeg Timur 3.362 ekor dan Tabanan 7.018 ekor. Sementara selama vaksinasi massal, jumlah anjing yang tervaksin sebanyak 55.904 ekor atau 100,82 persen. Rinciannya, di Kecamatan Baturiti sebanyak 5.203 ekor atau 98,56 persen, Kediri sebanyak 7969 ekor atau 109,87 persen, Kerambitan 5.679 ekor atau 96,93 persen, Marga 4.556 ekor atau 106,25 persen, Penebel 6.250 ekor atau 102,07 persen, Pupuan 6.609 ekor atau 97,62 persen, Selemadeg 4189 ekor atau 87,87 persen, Selemadeg Barat 5.307 ekor atau 112,22 persen, Selemadeg Timur 3.671 ekor atau 109,19 persen dan Tabanan 6.471 ekor atau 92,21 persen. Dari data ini, baru tujuh kecamatan yang se-

Bali Post/san

VAKSINASI - Vaksinasi anjing yang digelar beberapa waktu lalu di Tabanan. Capaian vaksin anjing di Tabanan melebihi target. luruh desanya tersasar vaksinasi, yaitu Baturiti, Kerambitan, Marga, Penebel, Pupuan, Selemadeg dan Selemadeg Timur. Sementara sisanya akan diselesaikan pada vaksinasi hari terakhir atau kemarin. ‘’Jadi jumlah pencapaian saat ini bisa bertambah. Sebab data vaksinasi hari ini (kemarin-red) belum masuk,’’ ujar Suamba. Dari capaian vaksinasi anjing di Tabanan, sebagian besar adalah anjing di luar rumah sebanyak 33.791 ekor dan anjing di dalam rumah sebanyak 22.113 ekor. Pengertian anjing di luar rumah adalah anjing liar atau diliarkan. Sementara anjing dalam rumah adalah anjing yang dipelihara dengan baik, dikandangkan atau diikat. Melihat masih lebih banyaknya anjing yang diliarkan atau liar, potensi terjadinya rabies masih ada. Sehingga meskipun vaksinasi anjing di Tabanan melebihi target, peran serta masyarakat sangat diharapkan, terutama untuk tidak meliarkan anjingnya serta rutin memvaksin anjing peliharaannya. (kmb24)

Tabanan (Bali Post) Sebagai langkah mengatasi rabies, selain menyediakan Vaksin Anti-Rabies (VAR), Dinas Kesehatan (Diskes) Tabanan juga menyediakan Serum Anti-Rabies (SAR). Pada tahun 2018, ketersediaan SAR sempat kosong karena stok di distributor kosong. Tahun ini Diskes kembali melakukan pengadaan SAR sebanyak tujuh vial dengan anggaran Rp 50 juta. Kepala Bidang Penanganan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Tabanan dr. Ketut Nariana, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, pengadaan SAR tahun ini sedang memasuki proses lelang. Penyediaan SAR maupun VAR merupakan salah satu langkah dalam mengatasi rabies di Bali, dimana statusnya hingga saat ini masih KLB.

Nariana menjelaskan, SAR biasanya diberikan pada kasus gigitan risiko tinggi dan anjing yang menggigit positif rabies. Adapun risiko tinggi adalah gigitan dekat dengan kepala, besar, dalam dan banyak. SAR memiliki fungsi menetralkan virus pada luka sekaligus memberikan perlindungan selama tujuh hingga 10 hari sebelum antibodi yang terbentuk dari vaksin muncul. ‘’Jadi, untuk gigitan risiko tinggi ini, selain diberikan SAR juga disertai dengan pemberian VAR,’’ ujar Nariana. Sementara untuk VAR diberikan setelah tergigit hewan yang diduga membawa virus rabies. VAR berfungsi merangsang antibodi penetral virus rabies. Untuk mendapatkan antibodi yang maksimal, pemberian VAR diberikan sebanyak tiga kali, yaitu pada hari pertama

atau saat tergigit sebanyak dua vial. Kemudian hari ke-7 sebanyak satu vial dan terakhir pada hari ke-21 sebanyak satu vial. Pengadaan SAR, lanjut Nariana, lebih sulit dibandingkan VAR. Sebab produk SAR terbatas dan hanya diproduksi di Prancis. Harganya pun mahal dan masa kedaluwarsanya lebih singkat dari VAR. Dalam pengadaan SAR, Diskes tidak langsung membeli dari Prancis tetapi setiap wilayah di Indonesia ada perwakilan distributornya. Mengenai kasus gigitan rabies pada manusia, berdasarkan data hingga April 2019 terjadi 1.096 kasus gigitan, atau rata-rata sembilan gigitan per hari. Dari jumlah ini, hanya 616 yang mendapatkan VAR. Tidak semuanya korban gigitan anjing diberikan VAR, kata

Nariana, karena melihat riwayat gigitan. Biasanya untuk korban gigitan tidak diberikan VAR karena anjing yang menggigit sudah mendapatkan vaksin atau sesuai observasi, anjing yang menggigit masih hidup setelah menggigit. Sebab, jika rabies biasanya setelah menggigit anjing akan mati kurang lebih tujuh hari kemudian. Meski ketersediaan SAR dan VAR penting, hal yang paling utama dalam menangani kasus rabies adalah pengendalian pada anjing. Maksudnya, masyarakat tidak meliarkan anjingnya serta rutin memvaksin anjingnya. ‘’Selama ini kasus rabies terjadi pada anjing yang liar atau diliarkan dan tidak divaksin. Sehingga untuk menuju Bali bebas rabies, kontribusi masyarakat juga sangat penting,’’ ujar Nariana. (kmb24)

BULELENG

Pemkab Usulkan 371 PNS dan P3K

Singaraja (Bali Post) –

Buleleng terus melakukan upaya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini tidak lepas dari analisis beban kerja di Bali Utara masih kekurangan lebih dari 4.000 orang PNS. Tahun ini, Buleleng mengusulkan tambahan 371 pegawai baru dengan kategori CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian teknis sebelum mengusulkan formasi CPNS dan P3K. Dari kajian itu, memang beban kerja masih tinggi dan dibutuhkan tambahan PNS lebih dari 4.000 orang. Banyaknya kebutuhan pegawai baru itu kalau dipenuhi dalam waktu singkat dipastikan tidak membuahkan hasil. Ini karena, pemerintah pusat membatasi usulan formasi tambahan pegawai di daerah. Dengan kondisi itu, BKPSDM kemudian melakukan koordinasi ke BKN Pusat untuk mendapatkan gambaran pertimbangan usulan formasi tambahan pegawai yang rasional. Dari koordinasi itu didapat

petunjuk bahwa usulan formasi dibagi untuk kategori CPNS sebesar 30 persen dari PNS yang memasuki masa pensiun tahun 2018. Berdasarkan angka PNS yang pensiun pada tahun 2018 lalu, 366 orang, maka Buleleng bisa mengusulkan tambahan pegawai baru sebanyak 371. “Kita masih kurang ribuan PNS dan itu tidak mungkin dipenuhi dalam waktu singkat karena jatah formasi memang kecil. Kami sudah diberikan petunjuk untuk menambah pegawai baru sebesar 30 persen dari PNS yang pensiun setahun lalu,” katanya. Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng ini menambahkan, jumlah usulan formasi yang sudah diteken Bupati Putu Agus Suradnyana untuk kategori CPNS ditetapkan jumlah formasinya 165 orang. Formasi ini terdiri

dari 84 orang guru, 26 tenaga kesehatan, dan teknis dijatah hanya 5 orang. Sedangkan, untuk kategori P3K jumlah formasinya 116 terdiri dari guru sebanyak 116, tenaga kesehatan 70, dan 20 orang tenaga penyuluh. “Sekali lagi ini baru usulan dan kalau hitungan 30 persen dari PNS yang pensiun sudah lebih, namun kami tidak bisa memastikan apakah disetujui atau tidak, kita tunggu tahapan berikutnya,” jelasnya. Terkait untuk formasi dari P3K, birokrat asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar ini belum bisa memastikan formasi P3K ini apakah diambil dari pegawai honorer atau dari Pegawai Kategori Dua (K-2). Untuk memastikan hal ini, pihaknya masih menung-

gu petunjuk lebih lanjut setelah BKN Pusat memberikan persetujuan terhadap usulan penambahan pegawai baru pada tahun ini. “Khusus untuk P3K kita belum tahu apakah memakai pegawai honorer atau K-2 yang belum dinaikkan menjadi CPNS dan nanti setelah usulan disetujui pasti akan ada penjelasan lebih lanjut,” ujarnya. (kmb38)

Gede Wisnawa

Nunggak Pajak, Dua Akomodasi Wisata Dipasangi Stiker Singaraja (Bali Post) – Upaya penagihan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak air tanah belum membuahkan hasil. Pasalnya, pengelola akomodasi yang menunggak pajakpajak tersebut belum bersedia membayar kepada pemerintah daerah. Tunggakan pajak dan denda pun semakin bertambah. Lantaran membandel, akomodasi wisata itu kemudian diberikan surat peringatan yang kedua dan dipasangi stiker yang menyebutkan, manajemen masih menunggak pajak. Ada dua akomodasi wisata yang ditemukan memiliki tunggakan pajak. Pertama, Vila Puri Ganesa di Desa Kaliasem, Ke-

camatan Banjar yang menunggak pajak sejak 2015. Badan Keuangan Daerah (BKD) sudah memberikan surat peringatan pertama agar manajemen segera menyetorkan pajaknya. Namun, surat peringatan itu diabaikan, sehingga vila ini memiliki tunggakan pajak mencapai Rp 127 juta lebih. Rinciannya denda Pajak Restoran Rp 7,2 juta lebih, Pajak Air Tanah Rp 119 juta lebih, dan denda Rp 381.308. Akomodasi wisata kedua yakni Joe Bar di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak juga tercatat sebagai usaha yang menunggak pajak. Rinciannya, Pajak Restoran Rp 53 juta lebih dan denda Rp

8 juta lebih. Kepala BKD Buleleng Gede Sugiartha Widiada, Selasa (25/6) kemarin, mengatakan penelusuran para penunggak pajak ini digenjot karena telah merugikan pemerintah. Sebenarnya, pajak ini tidak dikenakan kepada unit usaha, namun yang membayar pajak itu adalah wisatawan yang menginap dan menikmati jasa restoran atau bar. Kendati demikian, pihak manajemen justru tidak menyetorkan titipan pajak para wisatawan tersebut. “Kebanyakan alasan klasik, mulai kunjungan wisata sepi, hotel atau restoran sedang renovasi.

Tapi bagaimanapun PHR ini titipan wisatawan yang disetorkan manajemen usaha itu sendiri, sehingga harusnya penyetorannya tidak ditunda,” katanya. Tidak ingin tunggakan semakin bertambah, mantan Kabag Humas dan Protokol Sekkab Buleleng ini belakangan gencar menagih agar pajak titipan wisatawan itu bisa dikelola untuk mendukung pembangunan di daerah. Dalam penagihan ini, pihaknya masih menemukan kendala. Pihak manajemen usaha menolak untuk melunasi pajaknya. Atas pelanggaran itu, pihaknya kemudian

menjatuhkan sanksi sesuai regulasi dengan memberi surat pernyataan yang isinya manajemen sanggup melunasi pajak dengan cara mencicil. Sanksi ini sudah diberikan kepada dua akomodasi di Desa Kaliasem dan Desa Pemuteran. Selain itu, kedua usaha tersebut sudah dipasangi stiker yang menyebutkan kalau pihak manajemen menjadi penunggak pajak. “Kami terus menelusuri pengusaha yang nunggak pajak dan untuk memberi efek jera, usaha penunggak pajak kami pasang stiker,” jelas mantan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Buleleng ini. (kmb38)

Terdakwa Pembunuhan Mahasiswi Undiksha Jalani Sidang Perdana Singaraja (Bali Post) – Masih ingat dengan kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Ni Made Ayu Serli Mahardika (20)? Kasus yang menghebohkan publik itu pun mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Selasa (25/6) kemarin. Terdakwa yang tidak lain adalah pacar korban Kadek Indra Jaya Alias Kodok (20) asal Tabanan itu menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kadek Hari Suprihadi. Awalnya sidang dijadwal-

kan pukul 11.00 Wita, namun molor dan baru digelar pukul 15.30 Wita. Tampil sebagai ketua majelis hakim I Wayan Sukanila didampingi hakim anggota masing-masing A.A. Marta Dewi dan Gede Karang Anggayasa. Sedangkan, kuasa hukum terdakwa diwakili oleh Gede Suradilaga. Hari Suparihadi mengatakan, dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa yang membunuh korban dijerat dengan pasal 338 KUHP. Sedangkan, dakwaan subsider terdakwa dinyatakan melanggar pasal 351 ayat (3). Terdakwa membunuh

korban dengan membekap muka korban menggunakan bantal dan menekan bagian dada dengan lutut. Terdakwa kemudian mencekik leher korban sampai mukanya membiru. Setelah bekapan bantal dibuka, terdakwa melihat tangan korban masih bergerak. Saat itu, terdakwa yang sudah kalap memukul muka pacarnya sendiri, sehingga korban benar-benar tewas. Mengetahui korban sudah tidak bernapas dan muka membiru, terdakwa panik kalau perbuatannya diketahui keluarga korban. Bahkan, terdakwa sendiri sempat akan mem-

Bali Post/kmb38

SIDANG PERDANA – Terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi Undiksha, Kadek Indra Jaya alias Kodok (20), menjalani sidang perdana di PN Singaraja, Selasa (25/6) kemarin.

buang jenazah korban untuk menghilangkan jejak. Namun karena merasa kasihan, tubuh kekasihnya itu dibaringkan di atas tempat tidur kemudian ditutup selimut sehingga mirip orang sedang tidur. Sebelum meninggalkan rumah kos di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Banyuasri, terdakwa sempat mencium kening korban, lalu mengunci pintu kamar dan kabur ke Tabanan. Belum sempat kabur, terdakwa ditangkap Unit Reskrim Polsek Kota Singaraja. “Dengan kronologis kejadian dan keterangan di BAP, kami sampaikan untuk dakwaan primer terdakwa melanggar pasal 338 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan subsidernya pasal 351 ayat (3) tidak kami bacakan di sidang dan itu sudah diizinkan majelis hakim,” katanya. Atas dakwaan itu, kuasa hukum terdakwa, Suradilaga mengatakan, kliennya menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Atas tanggapan kuasa hukum terdakwa itu, majelis hakim kemudian melanjutkan agenda sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Akan tetapi, karena saksi dan barang bukti belum bisa dihadirkan, majelis hakim pun menunda dan sidang kembali digelar Selasa (2/7) mendatang. Sementara itu, sidang perdana ini turut disaksikan para kerabat terdakwa yang sengaja datang dari Tabanan. Sebelum sidang dibuka, kerabat terdakwa ini sempat memberikan

semangat dan motivasi agar terdakwa bisa menjalani proses hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, pihak keluarga korban juga mengutus kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Warmadewa Denpasar. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan ini terungkap 11 April 2019 lalu. Korban ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kos Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Banyuasri. Setelah diselidiki, korban yang merupakan mahasiswa Program Studi Fisika pada Fakultas MIPA Undiksha itu tewas dibunuh oleh kekasihnya sendiri, Kadek Indra Jaya. Terdakwa menghabisi nyawa pacarnya sendiri karena cemburu. Sebelum kejadian, korban dan tersangka bertengkar di dalam kamar kos. Emosi tersangka kemudian memuncak, sehingga leher korban dicekik dan dibekap menggunakan bantal. (kmb38)

Rabu Paing, 26 Juni 2019

BNNK Rehabilitasi Puluhan Pecandu Narkoba Singaraja (Bali Post) – Selain gencar menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba, jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng juga melakukan rehabilitasi para pecandu narkoba di Buleleng. Dalam waktu sekitar 6 bulan saja, ada 30 pecandu narkotika dengan kecanduan berat dan ringan telah melakukan lapor diri untuk menjalani rehabilitasi. Khusus untuk pecandu berskala berat menjalani rehabilitasi dengan rawat inap di Bangli dan Denpasar. Sedangkan bagi pecandu ringan menjalani rehabilitasi dengan rawat jalan di RSUD Buleleng. Kepala BNNK Buleleng AKBP Gede Astawa, Selasa (25/6) kemarin, mengatakan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Buleleng termasuk tinggi. Pihaknya lantas melakukan sosialisasi dan gerakan kampanye “Stop Narkotika” menyasar semua kalangan. Upaya ini rupanya membangkitkan kesadaran pengguna yang menjadi korban kejahatan narkotika dengan sadar melaporkan diri untuk direhabilitasi. “Setelah kami melakukan sosialisasi dengan membangkitkan komitmen ‘Stop Narkoba’, dan rekan kepolisian melakukan penegakan hukum, sudah ada 30 pengguna yang kita obati melalui program rehabilitasi. Selama rehab mereka rutin mengikuti tes urine untuk mengawasi perkembangan kesehatannya,” katanya. Meskipun puluhan pengguna narkotika ini sudah mendapat pengobatan, namun peran keluarga masih diperlukan. Ini penting, karena bisa saja pengguna kembali mengingat pengalamannya untuk mencoba menggunakan narkotika. “Peran keluarga dan kerabat lain sangat diperlukan untuk bersama menyadarkan pengguna yang sudah direhab ini agar benar-benar putus hubungan dengan yang namanya narkotika. Kalau ini tidak didukung, bisa saja mereka ingat kembali untuk kembali mencoba memakai,” jelasnya. Perwira asal Desa Dencarik, Kecamatan Banjar ini mengatakan, BNNK sejatinya masih mengalami hambatan dalam menjalankan fungsinya merehabilitasi pengguna narkoba. Ini karena di Bali Utara sampai sekarang belum dibentuk Klinik Pratama Narkotika. Atas kondisi ini, setiap akan merehab pengguna narkotika, pihaknya harus merujuk ke Bangli atau ke Denpasar yang notabene jaraknya cukup jauh dari Buleleng. Untuk itu, Astawa mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) untuk memohon lahan yang bisa dijadikan gedung Klinik Pratama Narkotika Buleleng. Saat ini, lahan bersama gedungnya sudah ada, namun masih memerlukan proses penyerahan aset menjadi milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Setelah aset itu jelas, maka BNN akan merekomendasikan pembukaan Klinik Pratama Narkotika Buleleng. “Jarak yang jauh membuat pengguna itu kesulitan ketika kami rehabilitasi. Karena ini sifatnya untuk jangka panjang dan kesadaran lapor diri untuk direhab semakin meningkat, sehingga kami berharap pemerintah memberi lahan dan gedung untuk dijadikan Klinik Pratama Narkotika Buleleng dan itu masih dalam proses dengan dukungan Pak Bupati kita,” jelasnya. Bali Post/kmb38 (kmb38) AKBP Gede Astawa

GIANYAR

Rabu Paing, 26 Juni 2019

SOSOK Tunggu Pelimpahan Aset PERLUASAN SMAN 1 Blahbatuh ke lahan yang saat ini digunakan untuk SDN 3 Blahbatuh, tampaknya tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah masih mengurus pelimpahan aset yang akan dijadikan lahan untuk membangun SDN 3 Blahbatuh baru. Hal ini diungkapkan Perbekel Blahbatuh Gede Satya Kusuma, S.H., belum lama ini. Ia menjelaskan, relokasi SDN 3 Blahbatuh sudah disiapkan lahan sekitar 14 are pada tanah negara yang terletak di wilayah Banjar Pande, Desa Blahbatuh. Hanya, untuk bisa membangun menggunakan dana APBD diharuskan lahan tersebut tercatat sebagai aset Pemkab Gianyar. “Sekarang sudah inkracht bahwa lahan relokasi itu adalah tanah negara. Dengan demikian, kalau mau dibangun dengan anggaran APBD, harus jadi aset Pemkab terlebih dahulu. Ini yang sedang kami urus,” jelasnya. Ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Gianyar, untuk segera memohon aset tanah negara itu. Sebab, tanpa itu Pemkab tidak mungkin membangun lahan tersebut. “Bersama kepala sekolah, kami sudah menghadap Bupati Gianyar berkaitan dengan kewenangan Pemkab membangun SD. Bupati merespons dengan baik apa yang jadi keinginan kami. Tentu didasari dulu dengan pengajuan proposal,” ujarnya. Mengenai target, pihaknya mengaku dijanjikan sekitar tahun 2021. “Kurang lebih tahun 2021 janjinya. Saat ini konsentrasi beliau pada pembangunan pasar. Sedangkan untuk pembangunan SD ini kurang lebih akan menghabiskan biaya Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar,” ungkapnya. (nik)

Bali Post/kmb35

SIDAK - Anggota Satpol PP melakukan sidak ke perumahan di Desa Pering, Selasa (25/6) kemarin.

Belum Kantongi IMB

Satpol PP Sidak Wayan Reka, ”Undagi” Barong Perumahan di Desa Pering Bali Post/nik

TOPENG - I Wayan Reka membersihkan topeng yang sudah dicat dengan warna dasar, Selasa (25/6) kemarin.

Asal Sukawati

BERALASKAN tikar pandan, I Wayan Reka nampak fokus mengerjakan tapel rangda di kediamannya di Banjar Puaya, Desa Sukawati, Selasa (25/6) kemarin. Dalam proses itu, tangan kanannya yang memegang kuas membersihkan detail topeng rangda yang dipegang dengan tangan kiri. Sementara satu topeng rangda yang juga akan dibersihkan, masih dipangku di paha kanannya. Dua topeng itu sebelumnya sudah selesai dipahat dan dilakukan pewarnaan dasar. Usai pewarnaan putih ini, topeng kembali diamplas kemudian dibersihkan, untuk selanjutnya dilakukan pewarnaan akhir. “Nanti ini diwarnai lagi, ini tapel rangda pesanan,” ujar I Wayan Reka. Menurut Reka, ciri khas barong Puaya adalah ukirannya lebih kecil dan rumit dibandingkan barong daerah lain. Oleh karena itu, dalam pengerjaannya dibutuhkan ketelitian dan keuletan tersendiri. “Dasarnya sama, hanya beberapa bagian ukirannya lebih kecil dan sedikit rumit,” katanya. Pria berusia 76 tahun ini menambahkan, membuat topeng memang terbilang rumit. Namun, bagi Reka, mengukir hingga mengecat topeng barong atau rangda sudah menjadi keseharian. Menurutnya, ilmu sebagai undagi barong ini sudah diwariskan sejak puluhan tahun lalu. Bahkan semenjak tahun 1969, ia sudah mengikuti jejak kakek dan ayahnya merenovasi barong maupun rangda. “Ini sebenarnya warisan sudah dari kakek,” katanya. Sebelum terjun sebagai undagi barong, ia mengawalinya dari perajin topeng, kemudian beralih ke perajin kulit. Biasanya kulit tersebut diukir dan dijadikan bagian barong dan pakaian penari. “Saya mulai beralih membuat barong di sekolah kesenian. Waktu itu zamannya Bapak Bandem di Singapadu. Setahu saya, waktu itu yang pertama barong di sana, sampai saat sekarang sudah ada yang baru atau direnovasi,” ujarnya. Dari sana Reka mulai membuat barong untuk sejumlah pura Tri Khayangan yang ada di Bali. Berkat keahliannya sebagai undagi barong, sejumlah

karyanya akhirnya dipamerkan pada sebuah kegiatan nasional di salah satu hotel di Nusa Dua. “Saat pameran itulah, Ibu Tien, istri Presiden Soeharto, tertarik dengan barong yang saya buat dan dibeli langsung. Selain barong tersebut, saya juga sempat membuat barong sampai ke Jakarta. Waktu itu tahun 1973 di Sanggar Saraswati Jakarta, di Kampus UI, Taman Mini Indonesia Indah, sampai di Yogyakarta,” terangnya. Sementara pada sisi niskalanya, setiap membuat barong dan rangda maupun renovasi pasti terlebih dulu menghaturkan pejati undagi. Hal ini dilakukan agar lebih merasa aman dalam bekerja. “Supaya lebih aman, karena terkadang sasuhunan juga di-odak di sini tapi sebelumnya kan sudah ada porsesinya, dan itu kembali ke masing-masing desa. Jangankan sebuah barong, membuat patung pratima saja saya pasti nyejer pajati,” ungkapnya. Proses pembuatan satu buah barong, Reka membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Sampai saat ini, ia masih menerima pesanan dari beberapa daerah di Bali maupun luar Bali. “Saya yang buat barong yang dibeli kemudian dipajang di Bandara Ngurah Rai, empat barong di Pasraman Guru Kula Bangli, dan barong di Puri Akah, Klungkung. Biasanya saya mengajak undagi lainnya yang berjumlah 4 sampai 10 orang untuk membantu,” jelasnya. Satu buah barong yang dikerjakannya dihargai sekitar Rp 70 juta sampai Rp 200 juta. Mahal atau murahnya tergantung dari bahan yang digunakan maupun prada yang diinginkan oleh pemesan. Meski hasil karyanya begitu dihargai di beberapa daerah di Indonesia, terlebih di Bali, Wayan Reka mengaku belum pernah menerima penghargaan. Selama ini ia hanya mendapat penghargaan sebagai peserta pameran. Sedangkan penghargaan bergengsi di Gianyar seperti Wijaya Kusuma belum pernah. Namun, ia menegaskan, penghargaan itu tidak menjadi tolok ukur. “Yang penting bagi saya, berkarya dengan ikhlas, dan bisa meneruskan seni dan budaya yang dimiliki secara turun-temurun,” tegasnya. (nik)

Gianyar (Bali Post) -

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar melakukan sidak ke perumahan di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Selasa (25/6) kemarin. Sidak ini dilakukan lantaran perumahan dengan puluhan unit bangunan itu diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kepala Satpol PP dan Damkar Gianyar Made Watha mengatakan, pihaknya awalnya menerima laporan dari masyarakat terkait berdirinya puluhan unit rumah pada perumahan di Desa Pering. “Ada laporan dari masyarakat, dan dibenarkan oleh Perbekel Pering,” katanya. Saat dicek ke Desa Pering, kata Watha, di perumahan itu berdiri 51 unit bangunan.

Diketahui sudah 36 unit yang permohonan izinnya diajukan ke pihak desa, sementara 15 unit bangunan lainya belum. “Saya lebih percaya laporan perbekel dibandingkan pengakuan pengembang, sebelum pengembang itu menunjukkan IMB lengkap,” jelasnya. Menurut informasi, pihak pengembang juga berencana mendirikan bangunan tambahan sebanyak 60 unit.

Puluhan unit rumah ini yang sama sekali belum mengajukan permohonan. Menyikapi kondisi ini, Watha masih bermurah hati dengan memberikan kesempatan kepada pihak pengembang mengurus izin, sehingga tidak dijatuhkan surat peringatan I. Menurut Watha, masih banyak perumahan yang tanpa dilengkapi IMB. Seperti 15 unit bangunan pada perumahan di Desa Batubulan yang

juga belum memiliki IMB. “Secara prinsip, pengembang sudah memiliki izin lokasi. Tapi persyaratan lain seperti IMB baru dilengkapi sebagian dan masih banyak rumah milik pengembang yang belum ada IMB,” ungkapnya. Watha mengatakan, kondisi tersebut termasuk merugikan keuangan daerah. Khususnya dari pemasukan izin melalui Kantor Dinas Perizinan. Ia juga mengingatkan agar kasus yang pernah terjadi di Batubulan tidak terulang kembali. Di mana pengembang membangun tanpa mengedepankan faktor keamanan, sehingga

rumah longsor atau tertimpa bencana lainnya. Watha menambahkan, semua pengembang diharapkan tertib administrasi. Sementara itu, pengembang bersangkutan saat ini baru diberikan pembinaan agar segera mengurus administrasi terutama IMB. “Kami berharap kasus seperti di perumahan di Batubulan yang memakan empat korban jiwa tidak sampai terulang kembali. Jadi, petugas melakukan pengecekan apakah perumahan itu layak atau tidak. Kalau tidak, tentu izin tidak akan diberikan,” tegasnya. (kmb35)

70 Tenaga Kesehatan Dampingi Kader Posyandu SEBANYAK 70 pendamping Posyandu yang berbasis dari tenaga kesehatan profesional disiapkan untuk mendampingi ribuan kader posyandu dalam upaya penguatan kualitas layanan kesehatan di masyarakat Kabupaten Gianyar. Hal itu diungkapkan Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra saat memberikan arahan dalam pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendamping Posyandu di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (25/6) kemarin. Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra mengatakan, pihaknya bergandengan erat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki inisiatif dalam memperlancar program Bupati Gianyar di bidang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan dibentuknya tenaga pendamping diharapkan bisa lebih mengontrol keberadaan kelompok-kelompok posy-

andu di Kabupaten Gianyar. Jumlahnya kini mencapai 560 kelompok, terdiri dari 2.830 kader posyandu yang tersebar di seluruh Kabupaten Gianyar. “Jumlah yang tidak sedikit, harus dikondisikan secara kompak di masyarakat,” ujarnya. Perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Gianyar itu mengatakan, pihaknya saat ini konsen pada permasalahan stunting/kerdil, kurangnya gizi, pola asuh ortu, dan lingkungan bersih di masyakarat. Dalam beberapa upaya, kasus stunting ternyata sudah berhasil ditekan. Yang sebelumnya 40 persen, Sekarang turun ke angka 15 persen berdasarkan data dari pusat tahun 2018. ”Kami tidak berdiam diri, segala upaya kami lakukan memperjuangkan anak Gianyar cukup gizi,” jelasnya. Asisten I Setda Kabupaten Gianyar Wayan Suardana, mewakili sambutan Bupati Gianyar mengatakan, kondisi

dan permasalahan kesehatan di masyarakat sangat kompleks. Untuk menyikapi kondisi tersebut, perlu dilakukan peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu melalui revitalisasi Posyandu. ”Harapannya tentu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang maksimal,” katanya. Koordinator Panitia Pelatihan Ni Wayan Sriyani mengatakan, beberapa narasumber dihadirkan untuk memberi pelatihan, di antaranya dari DPMD Provinsi Bali yang hadir adalah Plt. Kasi Pelayanan Sosial Dasar I Made Redana, S.Sos. tentang pemanfaatan dana desa dalam kegiatan Posyandu, Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar tentang peranan posyandu dalam pencegahan stunting, serta dari Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar yang membawakan materi penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi bagi Balita. Kemudian hari selanjutnya, penyam-

PELATIHAN - Suasana pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendamping posyandu di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (25/6) kemarin. paian materi oleh DP3AP2KB Kabupaten Gianyar tentang peranan orangtua dalam Bina Keluarga Balita. Tenaga Ahli Kabupaten Gianyar tentang Integrasi Kegiatan Posyandu, dan terakhir didatangkan Bali Med Learning Center untuk praktek spa bayi.

Sebelum pelatihan dimulai, diawali dengan Senam Germas bersama. Koordinator Panitia Pelatihan Ni Wayan Sriyani mengatakan, hal ini bertujuan untuk peregangan otot. “Agar para peserta lebih konsen dalam mengikuti pelatihan,” tandasnya. (ad666)

JEMBRANA

Rabu Paing, 26 Juni 2019

Pemeriksaan KTP di Gilimanuk Lemah

Belasan Warga Terjaring Razia di Depan Kantor Bupati

Negara (Bali Post) – Belasan orang dari Jawa terjaring razia kependudukan dalam operasi gabungan di depan Kantor Bupati Jembrana, Selasa (25/6) kemarin. Warga yang masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk ini mengaku hendak berkunjung (wisata) dan di antaranya juga pencari kerja. Namun saat dilakukan pemeriksaan KTP, mereka mengaku tidak membawa. Terjaringnya belasan warga ini menunjukkan lemahnya petugas pemeriksaan KTP di pelabuhan Gilimanuk. Perlu dilakukan evaluasi agar penduduk tak ber-KTP tidak mudah masuk ke Pulau Bali.

OPERASI GABUNGAN – Operasi gabungan yang dilakukan di depan Kantor Bupati Jembrana melibatkan sejumlah instansi. Dari operasi itu ada belasan orang yang terjaring kependudukan.

Dari operasi gabungan yang melibatkan Dinas Dukcapil, Satpol PP Jembrana, Polres Jembrana, Dinas Perhubungan Jembrana, TNI, Kejari Jembrana dan Samsat Jembrana, selama sekitar dua jam didapati 14 pelanggar administrasi kependudukan. Selain itu juga 12 pelanggaran lalu lintas dan langsung ditindak tilang. Sedangkan untuk kendaraan, petugas dari Dinas

Perhubungan menindak 4 pelanggar karena KIR mati. Pemeriksaan yang dilakukan secara gabungan ini memeriksa surat identitas diri, kendaraan dan kelengkapan berkendara. Khusus untuk lalu lintas, selain menindak tilang, petugas dari Polres Jembrana juga mengamankan tiga motor pelanggar. Seluruh kendaraan yang melintas baik sepeda motor,

mobil maupun kendaraan umum dan barang dari arah Gilimanuk dibelokkan ke arah lokasi operasi, yakni di Jalan Surapati, depan Kantor Bupati Jembrana. Petugas juga melakukan penindakan terhadap pelanggar kependudukan. Mereka rata-rata merupakan penumpang bus serta kendaraan pribadi dari Jawa. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol

PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi mengungkapkan masih adanya pelanggar administrasi kependudukan, selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi. Sehingga pemeriksaan di Gilimanuk agar lebih ketat lagi. Operasi gabungan ini dilakukan untuk antisipasi masuknya orang tanpa KTP, termasuk barang berbahaya masuk ke Bali. Operasi dilakukan berkala dan melibatkan sejumlah instansi atau lembaga. Sesuai tupoksi dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan. Namun yang paling utama, operasi gabungan ini untuk mengantisipasi pelanggar administrasi yang masuk ke Bali. (kmb26)

Pencetakan KTP Terkendala Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kebijakan Pemprov Bali Bupati Artha dan Wabup Kembang Keterbatasan Blangko Ajukan Sejumlah Usulan

Negara (Bali Post) – Belakangan ini pencetakan e-KTP yang baru melakukan perekaman sering tersendat karena keterbatasan blangko. Warga yang rata-rata baru cukup umur (usia 17 tahun) ini akhirnya sementara mendapatkan Surat Keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana. Permasalahan ini juga sempat mengemuka dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Fraksi, Senin (24/6) lalu. Lambatnya proses pencetakan ini menjadi sorotan dari DPRD Jembrana. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana I Ketut Wiaspada dikonfirmasi, Selasa (25/6) kemarin, membenarkan belum semua warga yang melakukan perekaman data langsung dicetak e-KTP-nya. Permasalahan ini disebabkan keterbatasan blangko e-KTP yang dipasok

dari pemerintah pusat. “Kalau perekaman setiap hari jalan terus. Cuma kendala di pencetakan KTP karena blangko tak mencukupi,” jawabnya ketika ditanya wartawan. Sejatinya Dinas Dukcapil sudah melakukan protap, yakni melaporkan data perekaman setiap harinya. Ia mencontohkan dalam satu hari ada sekitar 60 orang melakukan perekaman tetapi tidak semua langsung mendapatkan KTP karena kekurangan blangko itu. Sekitar 53 di antaranya langsung dicetak. Sisanya masih ada daftar tunggu pencetakan (siap cetak). Secara umum di 5 kecamatan per 31 Mei ini, dari data yang dihimpun, masih ada 749 e-KTP yang belum dicetak. Dari total warga yang wajib perekaman, yakni 242.434 orang, 234.863 orang sudah melakukan perekaman. Sehingga masih ada sisa 7.600

orang yang belum melakukan perekaman. Dari yang sudah melakukan perekaman itu, 234.114 e-KTP sudah terbit. Sehingga masih ada sisa sekitar 749 orang yang KTP-nya belum terbit. Selain pencetakan untuk e-KTP baru (warga yang sudah wajib ber-KTP), menurutnya juga banyak pengurusan KTP baru karena rusak dan ganti status (kawin atau cerai). “Ini yang tidak bisa diprediksi. Kalau e-KTP untuk wajib KTP baru bisa. Tetapi untuk yang pergantian KTP karena rusak atau ganti status yang sulit diprediksi,” tandas Wiaspada. Sehingga solusinya warga yang berhak ber-KTP dan sudah rekam data itu sementara diberikan Suket. Sesuai aturan, Suket bisa digunakan layaknya e-KTP. Fungsinya pun menyerupai KTP dan bisa digunakan sebelum e-KTP diterbitkan. (kmb26)

PEREKAMAN – Perekaman data yang dilakukan Dinas Dukcapil Jembrana dengan jemput bola beberapa waktu lalu. Masih kurangnya pasokan blangko KTP menyebabkan pencetakan tersendat. Wajib KTP yang telah merekam data sementara diberikan Surat Keterangan (suket).

RAPAT koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota seBali dilaksanakan di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (25/6) kemarin. Rakor yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster tersebut dihadiri Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Bupati dan Wali Kota se-Bali. Dalam Rakor tersebut, Bupati Artha dan Wabup Kembang menyampaikan sejumlah usulan mengenai infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Bupati Artha menyampaikan bahwa posisi Jembrana yang merupakan pintu gerbangnya Bali dan penduduknya heterogen seharusnya mendapat prioritas dalam berbagai hal. Yang paling di tekankan oleh Bupati Artha adalah seringnya terjadi kemacetan di ruas jalan Denpasar - Gilimanuk. Menurut Artha, hal tersebut menghambat berkembangnya Kabupaten Jembrana karena akses menuju ke Jembrana sangat sering terganggu. “PAD kami sulit bertambah, apapun yang dikerjakan, seperti pariwisata atau investasi lainnya seringkali terhambat oleh kemacetan di ruas jalan tersebut (Denpasar – Gilimanuk),” tuturnya. Hal senada disampaikan oleh Wabup Kembang yang mengusulkan dalam waktu pendek berupa usulan pelebaran jalan hingga dua meter dan pembuatan empat short cut di sejumlah titik rawan macet di jalan nasional Denpasar Gilimanuk. “Dengan pelebaran jalan tersebut ten-

tunya akan mempermudah bagi kendaraan untuk mendahului kendaraan yang lebih lambat. Sedangkan short cut akan meringankan beban truk jika melewati tanjakan yang ekstrem,” imbuhnya. Sementara itu di bidang pendidikan, Bupati Artha menyampaikan sejumlah kendala, semenjak pendidikan (SMA/SMK diambil alih kewenangannya oleh Pemprov, Pemkab Jembrana kesulitan membantu siswa yang ada di sekolah swasta. Sebelum diambil alih oleh Pemprov, semua siswa SMA di Jembrana tidak dikenakan biaya SPP yang pembiayaannya berasal dari APBD. “Semenjak diambil alih oleh Pemprov kami tidak bisa membantu lagi sehingga menjadi dilema buat kami karena yang bersekolah di swasta banyak yang kurang mampu,” kata Artha dan Artha sangat berharap ada solusi. Selain menyampaikan mengenai pendidikan (SMA/

SMK), Wabup Kembang juga mengusulkan agar di Jembrana dijadikan pusat Sekolah Tinggi Akuntansi dan juga SMA Bali Mandara. “Saya mengajukan usulan agar Jembrana dijadikan pusat Sekolah Tinggi Akuntansi, hal itu karena keberhasilan kami menarik salah satu sekolah tinggi yaitu sekolah tinggi perikanan dan kelautan yang menjadi kebanggaan kita bersama. Selain itu, kami mengusulkan agar dibukanya SMA Bali Mandara di Jembrana,” ujar Kembang. Sementara itu di bidang kesehatan, Wabup Kembang menyampaikan Jembrana mengalami kesulitan tenaga dokter spesialis. Hal tersebut sudah diupayakan dengan membuka formasi CPNS namun tidak ada yang mendaftar. “Saya berharap Pemprov bisa memberikan solusi terhadap hal tersebut,” paparnya. Sementara mengenai Anjungan Cerdas Jalan Nasional

Rambut Siwi, Kembang berharap Pemprov bisa ikut memberikan solusi. “Bangunan sudah selesai namun statusnya masih Kementrian dan belum ada pengelolaan. Seperti bangunan mangkrak. Saya berharap bisa dicarikan solusi,” kata Kembang. Gubernur Koster menyampaikan dalam konteks penyelenggaran pendekatan pembangunan Bali ke depan, secara bertahap Provinsi akan lebih berperan sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator. Pemerintah Provinsi juga akan mengoordinir pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memperoleh akses pendanaan dari APBN untuk program prioritas baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), dana ekonsentrasi, dana hibah dan lainnya. “Mari kita kedepankan spirit kebersamaan dan gotong royong, kita bangun optimisme bahwa kita akan mampu wujudkan apa yang menjadi visi dan cita-cita kita bersama,” ajaknya. (ad667)

Usulan - Bupati Artha bersama Wabup Kembang saat rakor di Pemprov Bali mengajukan sejumlah usulan.

Membaca Peta Politik Pilkada Jembrana

Sugiasa Tahu Diri, Susrama Siap Maju Jadi Kuda Hitam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jembrana beberapa bulan lagi mulai dihelat. Meskipun masih setahun lagi tepatnya akhir 2020, namun sejumlah pergerakan politik dari partai politik (parpol) dan tokoh mulai berjalan. Lantas bagaimana sebenarnya peta politik menjelang Pilkada Jembrana? Melihat dari perolehan suara, PDI Perjuangan dominan memiliki 18 kursi paling berpeluang mengusung pasangan calon sendiri. Di internal PDI-P Jembrana, masing-masing memiliki peluang yang sama meskipun yang paling digadang-gadang adalah Made Kembang Hartawan yang juga Ketua DPC PDI-P Jembrana. Namun, kader-kader lain yang saat ini duduk di DPRD Jembrana dan DPRD Provinsi Bali Dapil Jembrana, juga memiliki kans yang sama. Beberapa kader Banteng Gemuk yang masuk bursa tiket PDI-P Jembrana dari suara bawah, di antaranya I Ketut Sugiasa, Ida Bagus Susrama, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS, dan Ni Made Sutharmi. Sugiasa yang dua periode menjabat Ketua DPRD Jembrana ini, Agustus ini naik kelas ke kursi DPRD Provinsi Bali. Di struktur partai, Sugiasa pernah menjabat Sekretaris PDI Perjuangan dan menjadi Ketua Tim Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu). Di akar rumput, Sugiasa bersaing dengan Ida Bagus Susrama yang sama-sama memiliki basis massa di wilayah Kota (Kecamatan Jembrana dan Negara). Tetapi saat Pileg 2019 ini,

jumlah suara Sugiasa semakin meluas, khususnya di wilayah kota (Negara-Jembrana) dan barat (Melaya). Tak salah, bila kader PDI Perjuangan ini juga digadang-gadang dapat menduduki kursi eksekutif. Namun dalam setiap kesempatan, Sugiasa justru mengaku tak terlalu berambisi. “Saya tahu diri. Sekarang saja sudah bisa naik (kursi) di DPRD Bali syukur. Saya tidak akan mendaftar, saya fokus ke tugas DPRD nanti. Artinya tidak terlalu ambisi,” terang Sugiasa. Sementara itu, Ida Bagus Susrama pada periode mendatang kembali duduk di DPRD Jembrana. Ini merupakan periode ketiga Susrama menjabat di legislatif. Susrama yang menjabat wakil ketua di DPC PDI-P ini juga menduduki jabatan Ketua Komisi C selama dua priode. Dalam Pileg kemarin, basis suara Susrama tersebar di wilayah Jembrana dan dapat merangkul wilayah pesisir yang selama ini oportunis dan sulit ditebak. Politisi asal Pendem ini selain berpeluang di eksekutif, juga memiliki peluang besar menduduki Ketua DPRD Jembrana yang ditinggalkan Sugiasa. Selain faktor senioritas di lingkup Fraksi PDI-P DPRD Jembrana,

juga kemampuan dalam berorganisasi di legislatif yakni kolektif-kolegial. Terkait kontestasi Pilkada Jembrana, Susrama sejatinya bukan orang baru. Dalam tiga kali hajatan Pilkada Jembrana, IB Susrama ikut meramaikan bakal calon bupati di internal DPC PDI Perjuangan Jembrana. Mulai 2005, 2010, 2014, namun kader PDI-P ini selama belasan tahun itu tetap taat dan tunduk dengan keputusan partai. Kesabaran Susrama juga diuji saat Pileg 2014 lalu. Saat pencalonan legislatif lima tahun silam itu, di pendaftaran awalnya Susrama mendaftar sebagai caleg DPRD provinsi Bali, Namun turun keputusan partai, bahwa Susrama dicalonkan tetap di DPRD Kabupaten untuk periode kedua. Justru yang maju ke caleg provinsi saat itu dari non-kader. “Ya sebagai kader harus tunduk aturan, karena itu keputusan partai wajib dilaksanakan dan diamankan,” ujarnya ditemui belum lama ini. Namun pada kontestasi Pilkada 2020 ini, bukan tidak mungkin Susrama kembali ikut berproses di internal PDI-P. Nama lain di internal PDI-P, yakni duo Srikandi yakni I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS dan Ni Made Sutharmi. Kedua kader PDI-P Jembrana ini pada pileg lalu sama-sama meraup suara terbanyak di masingmasing kontestasi pemilu legislatif (pileg) yang diikuti. Diah Srikandi meraup 27 ribu suara untuk Pileg DPRD Provinsi Bali Dapil Jembrana (tertinggi). Begitu juga Sri Sutharmi yang menjabat Ketua Komisi

Head-to-Head Sementara itu, di luar PDI-P yang sudah pasti memiliki tiket sendiri untuk calon bupati dan wakil bupati, bursa cabup dan cawabup di parpol dan independen juga mulai bermunculan. Beberapa parpol diluar PDI-P juga telah melakukan komunikasi politik. Dan hampir sebagian parpol oposisi ini berharap Pilkada Jembrana nanti head-to-head. Golkar menjadi

kunci, karena memiliki paling banyak suara (6 kursi), dibanding Gerindra dan Demokrat yang menyusul di bawah. Plt. Ketua DPD II Golkar Jembrana I Made Suardana mengaku belum berkonsentrasi ke arah pilkada ini. Politisi asal Pengeragoan yang ditunjuk menakhodai DPD Jembrana ini memilih untuk bersih-bersih internal dulu. “Fokusnya ke internal dulu. Tapi tetap kita melakukan komunikasi politik dan menunggu petunjuk dari pusat,” ujar Suardana. Diakuinya beberapa tokoh masyarakat juga sempat bertemu dengannya untuk membicarakan arah Pilkada 2020 ini. Tetapi hal tersebut menurutnya dijadikan masukan. Soal dirinya yang digadang-gadang juga maju dalam Pilkada, Suardana belum mau menjawab. Tetapi yang pasti Golkar nantinya terbuka, karena mau tidak mau, harus berkoalisi. Di sisi lain, Ketua DPC Ger-

indra Jembrana I Kade Darma Susila dengan tegas menempatkan diri oposisi dalam Pilkada nanti. Tetapi, tentu saja tetap harus berkoalisi mengingat suara Gerindra kurang untuk menelurkan pasangan calon sendiri. “Tentu harus berkoalisi. Kita sudah melakukan komunikasi politik dengan Golkar dan Demokrat. Tapi untuk calon, kita tunggu dari Golkar dulu. Sebab suaranya lebih banyak, kita mengekor di bawahnya,” ujarnya ditemui Senin (24/6) lalu. Secara hitungan politik, melihat hasil pilkada terakhir (2015), pihaknya berkeinginan agar terjadi Head-to-head. Karena itu komunikasi politik terus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Bila kalkulasi suara, dua parpol saja, yakni Golkar dan Gerindra berkoalisi, bisa menelurkan satu paslon. Apalagi ditambah dengan parpol lain seperti Demokrat dan parpol-parpol lain. (olo)

Ni Made Sutharmi

Ida Bagus Susrama

I Ketut Sugiasa

A DPRD Jembrana, manggaet 7.000 suara lebih dalam Pileg DPRD Jembrana (tertinggi). Diah Srikandi, Dewan yang bergelar Doktor ini memiliki basis massa menyebar di wilayah timur, barat dan tengah Jembrana. Diah Srikandi baru nampak berkiprah setelah menjadi PAW (pengganti antar waktu) dari (alm.) Ida Bagus Birawa. Setelah menjabat anggota di Komisi III DPRD Bali selama kurang lebih 4 tahun, Diah Srikandi menunjukkan progres yang signifikan. Bahkan menjadi peraih suara tertinggi untuk DPRD Provinsi Bali Dapil Jembrana. Kader perempuan sekaligus meraih suara terbanyak. Begitu halnya Sri Sutharmi yang di struktur partai menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jembrana ini. Politisi perempuan yang menetap di Yehembang ini juga memuncaki perolehan suara dalam Pileg kemarin. Hanya saja, Sri Sutharmi lingkupnya lebih kecil diband-

ing Diah Srikandi, yakni pileg DPRD Jembrana khususnya Dapil Mendoyo. Di awal karier di legislatif, Jalan Sutharmi juga hampir mirip dengan Diah Srikandi. Sri Sutharmi yang saat itu menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan naik ke DPRD Jembrana sebagai PAW dari Made Kembang Hartawan (Ketua DPRD Jembrana saat itu). Kembang saat itu mendapat tugas mendampingi I Putu Artha dalam Pilkada Jembrana 2010.

I Gusti Ayu Diah Srikandi

Rabu Paing, 26 Juni 2019

Karangasem

SOSOK Maju Lagi

Karangasem menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, 2020 mendatang. Dalam hajatan politik lima tahunan tersebut, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa rupanya bertekad untuk kembali maju mencalonkan diri. “Keinginan untuk kembali maju mencalonkan diri memang ada. Tapi, saya belum bisa memastikan apakah tetap mencalonkan diri menjadi wakil bupati atau sebagai calon bupati. Tergantung bupatinya juga nantinya seperti apa. Saya belum memikirkan ke arah sana karena Pilbup masih cukup jauh yakni 11 bulan lagi,” ujar Artha Dipa, Selasa (25/6) kemarin. Artha Dipa juga belum mau membocorkan akan maju dengan partai politik apa. Termasuk saat ditanya apakah nanti maju lewat jalur independen, dia juga enggan memberikan jawaban pasti. Namun sejauh ini, ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan baik kepada semua partai. “Kalau maju secara independen rasanya cukup berat. Kan masih ada banyak partai untuk maju nanti. Saya hanya menjalankan perintah dari pusat. Sekarang, saya masih fokus jadi wakil bupati. Maret 2020, baru mulai start,” kata pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai NasDem Provinsi Bali ini. (kmb41)

RAPAT - BPBD saat melakukan rapat terkait pembayaran klaim pelayanan kesehatan pengungsi Gunung Agung.

Bali Post/kmb41

BPBD Bayar Klaim Biaya Kesehatan Pengungsi Gunung Agung Amlapura (Bali Post) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem akhirnya melakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi pengungsi Gunung Agung tahap pertama ke sejumlah rumah sakit yang tersebar di Provinsi Bali. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Arimbawa, Selasa (25/6) kemarin. Arimbawa mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat terkait pembayaran

klaim pelayanan kesehatan bagi pengungsi Gunung Agung, Senin (24/6) lalu. Kata dia, berdasarkan hasil review dari BPKP perwakilan Bali, bahwa dari 14 rumah sakit, hanya ada sembilan rumah sakit yang menerima pembayaran tahap pertama klaim pelayanan kesehatan bagi pengungsi erupsi Gunung Agung. “Dana yang dipergunakan untuk pembayaran klaim ini merupakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB,” ujarnya. Menurut Arimbawa, sem-

bilan rumah sakit yang menerima pembayaran klaim pelayanan kesehatan pengungsi Gunung Agung meliputi RSUD Karangasem, RSUD Klungkung, RSUD Wangaya, RSUP Sanglah, RSUD Bangli, RSUD Mangusada, RSUD Sanjiwani, BRSU Tabanan, dan RSUD Buleleng. Total klaim mencapai Rp 4.207.077.404. “Dari jumlah klaim yang dibayarkan tahap pertama sebesar Rp 883.022.800. Dari jumlah ini, baru delapan rumah sakit yang dibayar-

kan Rp 651.388.100. Sebab, pembayaran ke RSUP Sanglah belum bisa dilakukan kemarin (Senin - red). Itu permohonan dari pihak RSUP masih melakukan perbaikan administrasi. Kalau tidak ada kendala lagi, pembayaran akan kita lakukan sekarang,” katanya. Dia menjelaskan, untuk pembayaran tahap kedua, pihaknya bakal kembali melakukan rapat dengan pemerintah daerah untuk dicarikan solusi terkait pembayaran sisa piutang klaim

tersebut. Mengingat masalah anggaran memang sangat riskan, pihaknya tidak berani memastikan kapan bisa melunasi klaim tersebut. “Kita tetap akan melihat anggaran dari mana dan regulasi seperti apa untuk pelunasan klaim itu. Yang jelas, kita dari BPBD akan berusaha supaya pembayaran klaim tahap kedua bisa segera terbayarkan. Sehingga kita tidak ada masalah lagi terkait piutang pelayanan kesehatan pengungsi Gunung Agung,” tegas Arimbawa. (kmb41)

Kadisdik Bali: Kuota Jalur Prestasi Tetap 5 Persen

Sekolah Tunggu Informasi Valid

Amlapura (Bali Post) – Kuota jalur prestasi dalam Permendikbud No.51 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) awalnya maksimal 5 persen. Tapi belakangan direvisi oleh Mendikbud menjadi 5 sampai 15 persen. Terkait hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Bali menyatakan kuota jalur prestasi untuk SMA negeri di Bali tetap maksimal 5 persen.

Pemkab Dapat 288 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Amlapura (Bali Post) Tahun ini, Kabupaten Karangasem hanya mendapatkan 288 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Padahal pada tahun sebelumnya, Bumi Lahar menerima hingga 700 bantuan. Sementara di Bali, total ada 3.000 BSPS di 7 kabupaten. Direktur Rumah Swadaya Jhoni Subrata, Selasa (25/6) kemarin, mengatakan kriteria masyarakat penerima BSPS ini, yakni harus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, calon penerima hanya memiliki satu rumah dan sudah tidak layak huni. Kemudian lokasi atau lahan tempat rumahnya adalah milik sendiri. Subrata menambahkan, nilai setiap unit bantuan

rumah swadaya yang diberikan ke masing-masing keluarga sebesar Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 15 juta dipakai oleh penerima untuk membeli bahan-bahan bangunan, dan sisanya Rp 2,5 juta dipakai untuk ongkos tukang. “Dana bantuan yang diberikan tidak langsung ditransfer ke penerima, tetapi mereka harus membuktikan dengan nota dari toko bangunan tempat mereka mengambil bahan-bahan bangunan,” ujarnya. Setelah dilampirkan nota, lanjut Subrata, barulah dana itu akan ditransfer ke toko bangunan. “Jadi, ini untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Untuk proses pengerjaannya diharapkan dilakukan secara swakelola,” katanya. Wakil Bupati Karangasem, Wayan Artha Dipa, mengatakan, BSPS diterima di empat Kecamatan dan tujuh Desa di Karangasem. Kata dia, bantuan stimulan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. “Bantuan ini sudah berjalan sejak tahun 2017,” ujarnya. (kmb41)

Jhoni Subrata

Bali Post/kmb41

I Wayan Sugiana

“Ya, tetap prestasi 5 persen, perpindahan orangtua 5 persen, dan zonasi 90 persen,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa dikonfirmasi, Selasa (25/6) kemarin. Dikonfirmasi terpisah, Ketua MKKS SMA Kabupaten Karangasem, I Wayan Bali Post/kmb41 Sugiana justru mengaku masih

menunggu kejelasan terkait hal tersebut dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali. Disisi lain, pihaknya menyambut positif jika kuota jalur prestasi direvisi dari 5 persen menjadi 15 persen. “Kita belum berani pastikan untuk menerima siswa melalui jalur prestasi maksimal 15 persen, karena kita masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Disdik Provinsi Bali terkait perubahan itu. Setelah adanya informasi lebih lanjut, baru kita akan lakukan langkah selanjutnya,” ujar Kepala SMAN 1 Amlapura ini. Jika jalur prestasi bertambah menjadi 15 persen, kata Sugiana, maka untuk jalur

zonasi pasti akan berubah menjadi 80 persen dan perpindahan orang tua tetap 5 persen. “Ini masalah dengan aplikasi PPDB karena kalau kita mengakomodir 15 persen lewat jalur prestasi, tapi aplikasinya belum nyambung sesuai perubahan? Jadi, kita menunggu provinsi terkait kesiapan sistem aplikasinya,” jelasnya. Menurut Sugiana, jika sudah ada perintah lebih lanjut, maka itulah yang dijadikan sebagai dasar pihak sekolah untuk menyesuaikan kuota jalur prestasi menjadi 15 persen. Sesuai jadwal, pendaftaran melalui jalur perpindahan orangtua siswa dan prestasi dimulai 26-27 Juni. Sementara untuk jalur zonasi dimulai 28 Juni. Untuk jatah kuota PPDB SMAN 1 Amlapura, Sugiana menyebut 252 siswa dengan jumlah tujuh rombel. Masing-masing rombel diisi 36 siswa. (kmb41)

Wabup Artha Dipa Serahkan Penghargaan Wajib Pajak Teladan WAKIL Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa menyerahkan penghargaan berupa piagam penghargaan dan plakat lambang daerah kepada Wajib Pajak Teladan Kabupaten Karangasem tahun 2019 dalam malam Apresiasi Pajak di halaman depan Kantor Bupati Karangasem, Senin (24/6/) malam. Artha Dipa mengatakan, pemberian penghargaan merupakan upaya untuk meningkatkan dan mempererat jalinan kemitraan antara pemerintah dengan para wajib pajak. Begitu juga untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya ini diharapkan bisa memotivasi para wajib pajak agar lebih meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah. Seperti diketahui, pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun, Artha Dipa menambahkan, pada tahun 2016 akibat kebijakan penutupan usaha pertambangan galian C, maka target penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Untuk menutupi penurunan pajak sektor pertambangan MBLB, maka pajak daerah

dari sektor-sektor lain agar terus diupayakan peningkatannya. “Pajak hotel dan restoran adalah jenis pajak yang paling potensial untuk dapat mendongkrak PAD Kabupaten Karangasem,” ujarnya. Dirinya meminta, agar upaya dalam meningkatkan pelayanan perpajakan dan transparansi agar terus dilakukan, termasuk pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Dalam tahun 2019 ini, upaya peningkatan pelayanan agar difokuskan lebih pada pendekatan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga dapat memberikan akses dan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. “Kami sambut gembira upaya-upaya pengembangan pajak yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan. Di antaranya, pelayanan pajak secara online, penyediaan akses penyampaian pelaporan melalui portal SPTPD Online pada Website resmi Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem. Kami harap upaya-upaya perluasan akses penyetoran pajak agar terus dikembangkan dengan bekerja sama dengan PT Bank BPD Bali serta lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti LPD,” katanya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah I Nengah Mindra menjelaskan, penilaian penghargaan wajib pajak teladan dilakukan untuk masa pajak tahun 2018. Dinilai oleh tim yang dibentuk

berdasarkan keputusan bupati, terdiri atas unsur pejabat terkait di lingkungan Pemkab Karangasem. “Penilaian didasarkan atas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya meliputi ketepatan waktu dalam melaporkan pajak, melakukan penyetoran pajak dan tidak memiliki tunggakan pajak,” terangnya. Mindra mengatakan, dari hasil keputusan tim yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Karangasem, penetapan dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak mineral bukan logam dan bukan batuan tahun 2019, maka dinyatakanlah pemberian plakat, piagam dan suvenir diserahkan kepada Wajib Pajak Teladan Kategori Hotel Berbintang, Hotel Amankila teladan I, Hotel Candi Beach Cottages teladan II, Hotel Rama Candidasa Resort & Spa teladan III, Wajib Pajak Teladan Kategori Hotel Melati, Hotel The Griya Villa & Spa teladan I, Hotel Bloo Lagoon teladan II, Hotel The Royal Bali Beach teladan III. Wajib Pajak Teladan Kategori Restoran, Restoran Amankila teladan I, Restoran Alila teladan II dan Restoran Candi Beach Cottages teladan III. Sedangkan Wajib Pajak Teladan Kategori Mineral Bukan Logam & Batuan (MBLB) , CV Suas Karya teladan I, PT Dharma Buana Karya teladan II dan Wirta CS teladan III. (ad672)

SERAHKAN - Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa menyerahkan penghargaan berupa piagam penghargaan dan plakat lambang daerah kepada Wajib Pajak Teladan Kabupaten Karangasem tahun 2019 dalam Malam Apresiasi Pajak di halaman depan Kantor Bupati Karangasem, Senin (24/6) malam.

KLUNGKUNG

Rabu Paing, 26 Juni 2019

Siap Gelar ”Youth Fest 2019”

KNPI Ingin Pemuda Kreatif dan Toleran

Semarapura (Bali Post) Guna menjaga generasi muda agar kreatif dan toleran, KNPI Klungkung sebagai induk organisasi kepemudaan, menyiapkan “Youth Fest 2019”. Rencananya, agenda ini digelar pada 27 Juli nanti diisi berbagai lomba. KNPI ingin membangun partisipasi pemuda agar memiliki kegiatan yang bermanfaat. Ketua Panitia Ketut Sugiana, Selasa (25/6) kemarin, menyampaikan lomba yang telah disiapkan, antara lain Lomba Tari Sekar Cempaka, Lomba Fashion Show, dan Lomba Film Pendek. Lomba film pendek ini akan menarik, karena mengambil tema peran pemuda dalam merajut toleransi kebangsaan. MAKIN PARAH - Garis pantai di Lepang-Sidayu yang mengalami abrasi parah. Bahkan, abrasi sudah mengakibatkan puluhan hektar lahan pertanian setempat lenyap. Garis pantai ini membutuhkan prioritas penanganan, agar dampak abrasi tidak semakin parah.

Abrasi Mengganas Lepang-Sidayu Perlu Penanganan Segera

Semarapura (Bali Post) Garis Pantai Lepang sampai Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, sudah bertahun-tahun digempur gelombang ganas. Ini mengakibatkan garis pantai setempat terus-menerus mengalami abrasi. Bahkan, abrasi sudah mengakibatkan puluhan hektar lahan pertanian setempat lenyap. Garis pantai ini membutuhkan prioritas penanganan, agar dampak abrasi tidak semakin parah. Menurut Perbekel Takmung Nyoman Mudita, Selasa (25/6) kemarin, belakangan abrasi di garis pantai sudah semakin parah, ketika di daerah lain, seperti Pantai Klotok dan garis pantai di Gianyar sudah dilakukan penanganan. Ini membuat serangan abrasi semakin dahsyat dan merusak lingkungan di sekitar garis pantai sejauh sekitar satu kilometer ini. “Dalam sepuluh tahun terakhir, sekitar 20 hektar lahan pertanian sudah hilang,” kata Mudita. Pihak desa bersama pengelola hotel di sekitarnya, sudah berupaya sendiri untuk melakukan penanganan sesuai kemampuannya. Mereka me-

masang karung-karung pasir di sekitarnya, dengan tujuan agar abrasi tak semakin mengganas menghilangkan lahan lain. Tetapi, ganasnya gelombang membuat penanganan itu sia-sia. Justru gelombang membuat karung-karung pasir tersebut kembali hancur. Parahnya dampak abrasi di lingkungan sekitar, beberapa kali sempat menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, pihak Balai Wilayah Sungai Bali Penida, dikatakan pernah turun mengecek langsung situasi sekitarnya. Saat itu, pihak balai juga dikatakan sependapat, bahwa garis pantai ini mendesak perlu penanganan, agar abrasi tidak

semakin berdampak luas terhadap lingkungan sekitar. Tetapi, seperti apa realisasi berikutnya, dikatakan belum ada kejelasan. “Kami berharap garis pantai ini menjadi prioritas penanganan,” tegasnya. Pantauan di lapangan, Selasa kemarin, upaya swadaya kembali dilakukan pihak swasta. Namun, belum sampai hitungan hari, upaya yang dilakukan kembali gagal. Sehingga, semua pihak terkait di wilayah setempat sangat berharap pemerintah daerah, atau pihak balai bisa memprioritaskan penanganan garis Pantai Lepang-Sidayu, untuk mencegah dampak buruk semakin meluas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) A.A. Gde Lesmana mengaku sudah mengetahui dampak abrasi di LepangSidayu. Namun, pihaknya menyampaikan tahun ini tidak bisa dilakukan penanganan di sana. Sebab, sejak perencanaan dan pelaksanaan, penanganan abrasi tahun ini sudah diprioritaskan di Nusa Penida, tepatnya di Pantai Batununggul. Sebab, disana abrasi juga tidak kalah serius karena sudah mengancam keberadaan setra setempat. Dalam APBD Dinas PUPRKP tahun ini, penanganan abrasi hanya dianggarkan sebesar Rp 2 miliar. Anggaran sebesar itu, hanya mampu menyelesaikan penanganan abrasi sekitar 100 meter. “Karena keterbatasan anggaran, penanganan abrasi kami lakukan secara bertahap,” kata Lesmana. (kmb31)

Lolos dari Operasi Maut

Bupati Suwirta Mengaku seperti Lahir Kembali DALAM beberapa pekan terakhir, Kantor Bupati Klungkung sepi dari aktivitas audiensi para tamu pemerintahan. Ini karena Bupati Klungkung Nyoman Suwirta harus mengikuti serangkaian operasi atas penyakit aneh yang dideritanya sejak 32 tahun lalu. Tindakan medis harus segera dilakukan, sebab dampak penyakitnya itu sudah semakin serius terhadap tubuh fisiknya. Sehingga mengganggu konsentrasinya dalam bekerja membangun daerah. Wajah Bupati Suwirta nampak masih pucat, Selasa (25/6) kemarin. Mengenakan baju kaos putih dan celana jeans hitam, tidak mampu menutupi kondisi badannya yang masih lemah. Di lehernya masih terpasang alat penyangga, untuk mencegah dagunya menyentuh leher. Atau mencegah lebih banyak gerakan menunduk saat duduk. Sebab, proses operasi dilakukan persis pada bagian belakang leher, khususnya ujung atas ruas pertama tulang belakang yang bersentuhan langsung dengan bagian otak kecil. “Banyak dokter menyampaikan proses operasi ini, 10 persen berhasil berbanding 90 persen gagal. Tetapi saya putuskan ambil tindakan operasi, walau ancamannya maut,” kata Bupati Suwirta saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati Klungkung Jalan Cut Nyak Dien, Semarapura. Perawatan dilakukan di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang

Selatan, 7-12 Juni lalu. Sementara proses operasi dilakukan 8 Juni lalu dan berjalan cukup menegangkan. Karena selain harus ditangani dari leher belakang, proses operasi juga harus dilakukan dari mulut, untuk menemukan titik pangkal permasalahan. Sehingga selanjutnya bisa dilakukan tindakan operasi. Jadi, berbagai alat operasi masuk dari leher belakang dan ke dalam mulut. “Sakit saya ini sebenarnya sudah dari dulu. Cuma, saat diperiksakan ke dokter, tidak kelihatan pangkal masalahnya, hanya dikatakan gangguan saraf. Tetapi, setelah dilakukan general check-up di Rumah Sakit Penang, Malaysia, barulah kelihatan pangkal masalahnya, ada ruas pertama dan kedua (C1-C2) tulang belakang, yang bersentuhan langsung dengan otak belakang,” jelas Bupati Suwirta. Inilah pangkal persoalannya, yang mengakibatkan terjadinya gangguan sistem saraf dalam tubuhnya. Bahkan, dampak ini belakangan semakin parah. Bupati Suwirta mengaku sering mengalami kesemutan pada telapak tangan. Selain itu juga kerap kedinginan, kedua kakinya lemas dan pucat seperti tak berdarah. Terparah, adalah sakit pada kepalanya yang sudah semakin tidak tertahankan, karena seperti tertusuk-tusuk. Inilah yang menyebabkan, pihak keluarga dan kerabatnya mendesak segera dilakukan tindakan operasi. “Pasca-operasi, sekarang saya sudah normal kembali. Rasanya sep-

PASCA-OPERASI - Kondisi Bupati Suwirta pasca-operasi tulang belakang yang membuat harus jeda beberapa pekan untuk bekerja.

erti terlahir kedua kali,” ucap Suwirta, bersyukur. Disinggung mengenai penyebab kenapa gangguan tulang belakang itu bisa terjadi, Suwirta mengaku sebagaimana keterangan dokter setempat, gangguan demikian terjadi karena masa kecil Bupati Suwirta dilalui dengan bekerja keras. Tubuh fisiknya saat itu bekerja melebihi kemampuan fisiknya. Inilah cikal bakal sakit yang diderita Bupati Suwirta pada tulang belakang, sampai harus dilakukan tindakan operasi. Usai tindakan operasi berjalan lancar, Bupati Suwirta

sudah kembali pada 15 Juni lalu. Dia diminta melakukan istirahat total selama enam minggu. Proses pemulihan pascaoperasi sudah dijalankan selama tiga minggu. Meski dilarang beraktivitas, Bupati Suwirta tetap mengaku gelisah, karena sebagai bupati, banyak hal yang harus dikerjakan, agar situasi tidak semakin gaduh. Akhirnya, jalan tengahnya, dia tetap diberikan melakukan tugas-tugas ringan yang bisa dilakukan dari rumah jabatan, sambil menerima para kolega yang datang menjenguknya. (gik)

Kata Sugiana, tema ini sebagai wujud KNPI ingin membangun toleransi di kalangan pemuda, agar menjadi generasi yang tidak mudah terpecah belah, karena berbeda kepercayaan. “Dengan tema ini, kami secara tidak langsung menanamkan makna toleransi sebagai dasar hidup penuh keberagaman,” kata Sugiana. Sementara dua lomba lainnya, juga tidak kalah menarik. Seperti Lomba Tari Sekar Cempaka dan Lomba Fashion Show. Seluruh pelaksanaan lomba akan dipusatkan di Balai Budaya Ida I Dewa Istri Kanya, serangkaian HUT ke-46 KNPI Klungkung. Lomba Tari Sekar Cempaka, sebagai upaya un-

tuk melestarikan seni budaya yang menjadi maskot Klungkung ini. “Untuk segala teknis lomba, silakan hubungi KNPI Klungkung lebih lanjut,” tegas Sugiana. Ketua DPD KNPI Klungkung A.A. Gde Utama Indra Prayoga menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan hadiah menarik. Seperti piala, piagam dan uang pembinaan. Seperti lomba film pendek, pemenang bisa memperoleh dana pembinaan sebesar Rp 3 juta. “Sementara, peserta tidak dipungut biaya apapun. Mari berpartisipasi untuk bersama-sama berkreativitas dalam Youth Fest 2019 ini,” tegasnya. (kmb31)

Meski dalam Masa Pemulihan Bupati Suwirta Tetap Turun Tangan Tangani Kakak-Adik Penderita Perut Membengkak

MESKI kondisi kesehatan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta belum pulih, dan masih dalam tahap masa pemulihan pasca-operasi beberapa waktu lalu, ternyata perhatian orang nomor satu di Klungkung ini tidak kehilangan fokus dalam mengurus masyarakatnya. Perhatian tersebut terlihat setelah Bupati Suwirta menerima informasi ada dua anak kakak beradik menderita penyakit perut membengkak. Guna menindaklanjuti proses penyembuhan mereka, Bupati Suwirta langsung mengumpulkan Dirut RSUD Klungkung Dr. Nyoman Kesuma, Camat Klungkung I Komang Gde Wisnuadi serta perangkat desa setempat di Rumah Jabatan Bupati Klungkung, Selasa (25/6) kemarin. Dua bocah bersaudara tersebut masing-masing bernama Putu Cantika Dewi (7) dan Kadek Yuli Puspita Yani (5) yang berasal dari Banjar Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kabupaten Klungkung yang mengalami perut membengkak sejak usia 3 Bulan dan bergantian rawat inap di RS. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam, Bupati Suwirta menyampaikan bahwa informasi yang diterimanya kedua kakakadik tersebut sudah ditanggung BPJS yang dibiayai oleh Pemkab Klungkung. Secara ekonomi keluarga yang bersangkutan juga tidak tergolong KK miskin. “Kakak-adik ini sudah ditanggung BPJS yang dibiayai Pemkab Klung-

kung dan secara ekonomi keluarga yang bersangkutan juga tidak tergolong KK miskin, tetapi kita tetap berusaha dan jangan menyerah untuk proses kesembuhan mereka,” ujar Bupati Suwirta. Lebih lanjut, Bupati asal Nusa Ceningan ini menambahkan setelah menelusuri rekam mediknya ternyata kedua kakak-adik tersebut sudah pernah dirawat di RSUD Klungkung maupun RSUP Sanglah. Justru hal ini menyebabkan rekam medik mereka tidak bisa terakumulasi dengan baik, karena mereka pindah-pindah. Di sisi lain juga antara kedua rumah sakit ini tidak ada komunikasi yang baik untuk mengumpulkan rekam medik mereka. Sehingga pendapat sandingan yang seharusnya

diterima dokter ini tidak bisa ketemu. “Kedua penyakit yang diderita adik ini salah satu penyebab faktornya juga bawaan/genetik,” ungkapnya. Selain itu, Bupati Suwirta juga sudah menugaskan dinas terkait agar nantinya merawat mereka di RSUD Klungkung. Rekam medik yang ada di RSUP Sanglah akan diambil sehingga nanti ada satu kesatuan pandangan mengenai sakitnya. “Walaupun orangtuanya tidak bekerja karena sibuk mengurus proses kesembuhan anaknya, maka saya akan memberikan mereka biaya hidup dengan operasional saya pribadi sehingga ada nantinya dipakai biaya untuk makan dan keperluan lainnya,” harap Suwirta. (ad669)

KOORDINASI PENANGANGAN-Bupati Suwirta saat mengumpulkan pihak terkait di rumah jabatan bupati untuk mengatur penanganan kakak-adik yang perutnya membengkak.

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Rabu Paing, 26 Juni 2019

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dicari Karyawati Laundry Bisa Tinggal Dalam Hub.085738799145

Dicr Penjahit Penglaman Wnt,Bs Patrun Gj .Blnan.H:081916502024

Dcr Admin,Sopir,Tax Manager Tk. Bangunan Hub:08123676218

Dicari Sopir Dan Tukang Masak Hubungi:081353320000

Dcr Sablon/Jahit/Potong/Ob u/ Laos di legian WA 08133838843

Dicari Sopir Utk Catering Hub:081999384996 (Gaji 80Rb/Hr)

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818

B.BP.004.06.19.0000623

B.BP.154.06.19.0000661

Dicari Arsitek/Interior Hubungi: 081337029091 B.BP.001.06.19.0000652

Dicari Asisten Rumah Tangga Gaji diatas 1juta pulang pergi Hub:081933024999

B.BP.004.06.19.0000655

Dicari Bartender/is Reggae Bar Sanur.Hub:081353951520 B.BP.001.06.19.0000614

Dicari Driver mobil pickup maks 35th punya Sim A & motor sendiri Hub:WA 0895412381909 B.BP.004.06.19.0000656

SERVICE

B.BP.001.06.19.0000646

B.BP.001.06.19.0000651

B.BP.001.06.19.0000606

Dicari Sopir dan Satpam Hub .Jl. Tk Unda No.1 Dps 0361-265532

B.BP.001.06.19.0000630

Toko Bangunan Sanur mencari 1 tenaga serabutan wanita berpengalaman(Jaga dan bersih2 toko) dan 1 asisten rumah tangga utk masak, cuci dan bersih2 rumah. WA 08123997560

B.BP.004.06.19.0000658

Dicari Sopir,Office Boy, Operasional (Max28Th),Krm lam: Jl .Gn.Soputan I/107.Tl:8466317

B.BP.001.06.19.0000650

G.01

Hotel in Kuta looking for Sous Chef,Cook,Commisery,Pastry& Steward call 082144450099 email hrd@kutatownhouses.com B.BP.004.06.19.0000578

Job Australi Korea Jpang WA:08 563925015 FB:Kadek Kizuna Bali B.BP.166.06.19.0000664

Kantor Manajemen Villa Seminyak butuh admin bisa komputer, punya motor sendiri, Inggris pasif Cwo/Cwe. Umur max 30,HP : 081329913096

B.BP.001.06.19.0000340

B.BP.004.06.19.0000626

BIRO JASA

DIJUAL MOBIL SERVICE

RUPA-RUPA

BENGKEL LAS SERVICE

RUPA-RUPA

Free

Desig

Money Back Guarantee �

Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll

� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)

ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com

C 0000051 bkl

Sopir, Kolektor,Srabutan.Jl.Skr Tunjung XIIB/123AA.Tlp:467605

PROPERTY

Travel bth Sopir umur max. 30th single Ph:4771576/08123803997

BU Jual Tnh Kav, 1 Are Temesi, Gianyar Hub:081236785862

B.BP.001.06.19.0000641

B.BP.004.06.19.0000493

DIJUAL MOBIL TOYOTA

Avanza Veloz Nov’17 Putih DK Tgn 1, Hub.081999625222

B.BP.154.06.19.0000660

DIJUAL TANAH

B.BP.004.06.19.0000583

Djl Tanah 2Are 3A 5A 10A Buduk Jln.5mtr 350Jt H.081999231333

B.BP.164.06.19.0000663

Tnh L.225M2 Batur Sari Sanur lingk Vila 1,6M Ng 08123829471

B.BP.001.06.19.0000657

PROPERTY

DICARI RUKO

DIJUAL TANAH

Dicari Ruko/Rumah di Singaraja utk Sewa/Beli Hub.08123998792

1Are aspek Prum Ry.Gadon Bringkit 1,1A Sempidi. 085937089333 B.BP.001.06.19.0000662

Tnh 1,5A Sading dkt Puspem&Ovr kont toko Jl.Pendidikan No.77 Sidakarya Dps,Hub.082144109002 B.BP.001.06.19.0000645

B.BP.004.06.19.0000654

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Djl Rmh Lt.2.Kmr Tdr 4.Jln Tkd Balian Renon H.085100888379

B.BP.004.06.19.0000653

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

DIJUAL RUMAH

Mnmlis T36/98,Perum Multi Jadi SanggulanTbn.Hub:087860872009

B.BP.001.06.19.0000649

RUPA-RUPA Dana LCair Jmk BPKB/Sertipikat T.412815 / 085337370228 B.BP.001.06.19.0000364

KEHILANGAN Hlg BPKB DK 40 G No 3097 907-O a.n. Pemda Kabupaten Tabanan

BIRO JASA Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155 B.BP.001.05.19.0001020

SERVICE AC,Klks,M.cuci,P.Air,Dispencer Dinamo,Frezer,dll,087750568635 B.BP.001.06.19.0000642

PENGUMUMAN

Telah Hilang 2 Sertifikat: a.SHM:2844/Desa Tibubeneng. LT:233M2 An.Lilim Solicha,S.Kom b.SHM:1398/Desa Tibubeneng. LT:600M2 An. Lilim Solicha,S.Kom Alamat 2 Sertifikat: DesaTibubeneng,Kab.Badung, Kec.Kuta Utara,Propinsi Bali

Pengumuman Kpd Calon Pembeli: a.SHM:05916 An.A.A Gde Tjandra Sertifikat Berasal dari SHM: 5916 An.Made Sugiartha b.SHM:05917 An.A.A Gde Tjandra Sertifikat Berasal dari SHM:5917 An.I Made Muliartha Tanah di Atas Msh dlm Sengketa Lap.Pol DUMAS/387/V/2019/Bali/ Resta Dps,Pelapor:AA Setiaman

B.BP.001.06.19.0000604

B.BP.001.06.19.0000600

B.BP.167.06.19.0000659

BANGLI

Rabu Paing, 26 Juni 2019

Belajar ’’Hatinya’’ PKK

Wabup Sedana Arta Ajak PKK Studi Tiru ke Bandungrejosari MENINGKATKAN kemampuan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bangli, dalam pelaksanaan 10 pokok program PKK, utamanya dalam pelaksanaan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (Hatinya PKK), Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, S.E. beserta Ny. Sariasih Sedana Arta, Sekda Bangli Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra beserta Ny. Suardini Giri Putra, Selasa (25/6) kemarin mengajak TP PKK dan Perbekel se-Kabupaten Bangli melaksanakan studi tiru ke Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kedatangan rombongan Pemkab Bangli diterima Camat Sukun I Ketut Widi Eka Wirawan, S.E., M.Si. dan Lurah Bandungrejosari Zainul Amali, S.Sos., M.Si. di Gedung Pertemuan Kelurahan Bandungrejosari.

Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta pada kesempatan itu mengatakan, selama ini PKK di kabupaten memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pembangunan di Kabupaten Bangli. Menurutnya, hampir semua program PKK di Kabupaten Bangli bisa disinergikan dengan program pemerintah yang ada. Dipilihnya Kelurahan Bandungrejosari sebagai lokus studi tiru, karena Program Hatinya PKK TP PKK Kelurahan Bandungrejosari, merupakan salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Sehingga disepakati pada saat Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PKK Kabupaten Bangli, bahwa TP PKK Kelurahan Bandungrejosari menjadi lokus studi tiru. Wabup berharap nantinya para TP PKK kabupaten dan perbekel dapat menyimak dengan seksama paparan dari kelurahan Bandungrejosari

sehingga dapat diaplikasikan di Kabupaten Bangli yang tercinta. ‘’Kita tidak perlu lahan yang luas, tetapi pemanfaatan yang kita optimalkan. Untuk itu hari ini kami datang ke sini (Bandungrejosari), untuk belajar pemanfaatan halaman rumah,’’ ucapnya. Pada kesempatan itu, Wabup Sedana Arta juga meminta suatu ketika TP PKK Kelurahan Bandungrejosari dapat berkunjung ke Kabupaten Bangli, agar silaturahmi tetap terjaga dengan baik. ‘’Terima kasih penerimaan dan penyambutan yang hangat ini. Kami berharap ke depan Kelurahan Bandungrejosari dapat berkunjung ke Kabupaten Bangli,’’ pungkasnya. Sementara itu Camat Sukun pada kesempatan itu mengaku senang karena Kabupaten Bangli memilih Kelurahan Bandungrejosari sebagai tempat studi tiru. Menurutnya, pada program Hatinya

PKK, ada berbagai program unggulan yang dimiliki TP PKK Bandungrejosari. Ia mencontohkan, salah satunya program ‘’SABU-SABU’’ (Shalat Subuh Berjemaah Sapu Halaman Belanja Gratis). Belanja Gratis ini dimaksudkan setiap warga tiap paginya memetik hasil pertanian berupa sayur mayur yang terdapat di halaman rumahnya secara gratis. Selain itu, sambungnya, Bandungrejosari juga memiliki produk-produk unggulan, seperti kerupuk ikan lele, kerupuk tempe, kerupuk pisang yang merupakan kreasi olahan warga. ‘’Olahan kerupuk kami sudah masuk ke dalam pasar-pasar modern daerah sini,’’ imbuhnya Sambung dia, kemajuan pengembangan produk dan pemanfaatan lahan ini tidak terlepas dari kerja sama melalui MoU dengan BI, informasi publik melalu radio lokal dan peran Pemerintah Kota Malang. (ad665)

STUDI TIRU - Wabup Sedana Arta memimpin TP PKK dan perbekel se-Kabupaten Bangli melaksanakan studi tiru ke Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selasa (25/6) kemarin.

Target Pendapatan Tak Terpenuhi

Imbas Badung Tak Capai Target PHR

RUTAN - Tersangka saat akan diboyong ke Rutan Bangli, Selasa (25/6) kemarin.

Bali Post/kmb40

Kasus Penyalahgunaan Dana UEP

Ketua LPD Selat Ditahan

Bangli (Bali Post) -

Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selat berinisial NN yang sejak setahun terakhir menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana usaha ekonomi produktif (UEP) bakal segera disidang. Hal ini menyusul telah dilimpahkannya tersangka beserta barang bukti oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU), Selasa (25/6) kemarin. Berdasarkan pantauan di Kantor Kejari Bangli, dalam pelimpahan tahap II kemarin, tersangka yang merupakan istri dari Perbekel Selat langsung ditahan pihak Kejari Bangli setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam. Tersangka yang menggunakan rompi oranye diboyong ke Rutan Bangli menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Tampak hadir suami tersangka menunggui proses pelimpahan di kantor Kejari sejak pagi hari. Kasi Pidsus Kejari Bangli Ngurah Gede Bagus Jatikusuma mengatakan, sebelum ditahan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan tersangka. Sesuai hasil pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan tersangka dinyatakan sehat. Namun perlu pengawasan khusus, lantaran tersangka memiliki riwayat penyakit tertentu. Karena riwayat penyakitnya itu tersangka, kata Ngurah Bagus, sempat men-

gajukan penangguhan penahanan kepada Kejari. ‘’Tadi yang bersangkutan menyerahkan rekam medisnya. Ada sakit di dadanya. Tapi saya kurang paham sakitnya apa, dan sudah saya tunjukkan ke dokter yang memeriksa. Dokter sudah berikan saran perlu penanganan khusus,’’ terangnya. Lanjut dikatakannya, kini dengan telah dilimpahkannya tersangka dan barang bukti ke JPU, maka dalam waktu dekat tersangka bakal segera disidangkan di Pengadilan Tipikor. Kemungkinan tersangka akan mulai menjalani sidang pada minggu depan. Sementara itu, disinggung mengenai tersangka lainnya berinisial MR, Bendesa Adat Selat yang dalam LPD Selat bertindak selaku Ketua Pengawas LPD, Ngurah Bagus mengatakan pelimpahannya akan dilakukan menyusul secepatnya. ‘’Kami limpahkan satu dulu, untuk mencari fakta yang sebenarnya di persidangan,’’

ujarnya. Jaksa asal Buleleng ini menegaskan bahwa MR hingga saat ini masih berstatus sebagai tersangka. Dalam penanganan kasus penyalahgunaan dana UEP di LPD Selat ini pihaknya selama ini bekerja secara hati-hati. Tidak pernah ada kesengajaan pihaknya mengulur-ulur waktu. Dijelaskannya, kasus penyalahgunaan dana UEP LPD Selat ini terjadi pada tahun 2013 lalu. Namun Kejari Bangli baru mulai melakukan penyelidikan tahun 2017 dan selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan tahun 2018. Selama proses penyidikan Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari dua puluh orang saksi sebelum kemudian menetapkan Ketua LPD dan Bendesa Selat sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka karena diduga telah menyalahgunakan dana UEP dari pusat yang nilainya mencapai Rp 300 juta dipotong

KPU Beri Pemahaman Teknis Simulasi Konversi Perolehan Suara

Bangli (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli telah menjadwalkan penetapan kursi dan calon anggota DPRD Bangli hasil Pemilu 17 April 2019. Sesuai jadwal, acara penetapan tersebut akan dilaksanakan pada awal Juli mendatang. Untuk meminimalisir terjadinya masalah dan protes oleh peserta pemilu, KPU Bangli, Selasa (25/6) kemarin, melaksanakan bimbingan teknis simulasi konversi perolehan suara ke kursi dan calon anggota DPRD Bangli terpilih hasil Pemilu 2019. Acara bimtek yang diselenggarakan di Desa Pengotan tersebut dihadiri Forkompinda, Bawaslu serta seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Dalam acara bimtek tersebut, KPU memberikan pemahaman kepada para parpol tentang bagaimana suara sah yang telah ditetapkan di masing-masing partai politik, dikonversi ke perolehan kursi di setiap dapil. Adapun

Bali Post/kmb40

BIMBINGAN - Acara bimbingan teknis simulasi konversi perolehan suara ke kursi dan calon anggota DPRD Bangli terpilih hasil pemilu 2019 yang digelar KPU Bangli, Selasa (25/6) kemarin. metode yang dipakai untuk mengkonversikan itu bernama saente lague. “Walaupun penetapan jadi kewenangan kita di KPU Bangli kaitannya dengan penetapan kursi dan caleg DPRD Bangli terpilih 2019, namun untuk meminimalisir permasalahan dan protes, jadi sosialisasi kepada seluruh peserta pemilu terutama parpol kita lakukan,” kata Ketua KPU Kabupaten Bangli Putu Pertama Pu-

jawan usai acara bimtek kemarin. Pujawan mengatakan, di Kabupaten Bangli, tidak ada sengketa yang didaftarkan peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu DPRD Kabupaten. Karena itu pihaknya pun telah menjadwalkan penetapan kursi dan calon anggota DPRD Bangli akan dilaksanakan pada Rabu, 3 Juli mendatang. (kmb40)

administrasi Rp 600 ribu. Dana UEP yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang, justru disalahgunakan untuk membayar penarikan uang nasabah baik tabungan maupun deposito. ‘’Jadi di sanalah terjadi penyalahgunaan keuangan negara, yang seharusnya diterima 20 orang itu, tapi malah diberikan ke nasabah-nasabah LPD Selat,’’ terangnya. Ngurah Bagus mengatakan, dengan adanya kucuran dana UEP, LPD Selat menjadi diuntungkan. Sebab, saat itu kondisi keuangan LPD Selat sedang karut-marut, pascaditinggal Ketua LPD sebelumnya yang menjadi terpidana. ‘’Dana di LPD Selat peninggalan Ketua LPD sebelumnya tidak ada kas sama sekali. Untuk menyiasati agar masyarakat pemilik dana baik nasabah tabungan atau deposito tidak ribut, tersangka ini mengajukan permohonan dana UEP. Setelah itu, uangnya digunakan untuk diberikan ke nasabah,’’ katanya. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai di atas Rp 150 juta. (kmb40)

Bangli (Bali Post) Tidak terpenuhinya target pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung berimbas pada tak tercapainya target pendapatan Pemkab Bangli tahun 2018. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 yang digelar DPRD Bangli, Selasa (25/6) kemarin. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Bupati Bangli I Made Gianyar melalui Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Gede Suryawan menjelaskan, penyebab tidak terpenuhinya target pendapatan tahun 2018. Dikatakan Suryawan, untuk pendapatan asli daerah (PAD) telah mampu melampaui target dengan realisasi sebesar 101,51 persen. Dari target sebesar Rp 120.860.000.000 terealisasi sebesar Rp 122.686.254.194,50. Sementara pada sisi pendapatan transfer pusat, kata Suryawan, hanya terpenuhi 94,41 persen. Itu disebabkan dana transfer DAK hanya terealisasi sebesar 89,76 persen dari anggaran Rp 123.630.664.000 direalisasikan Rp 110.965.262.834. DAK tahun 2018 disalurkan berdasarkan nilai kontrak yang ada. ‘’Sedangkan untuk bagi hasil pajak/bukan pajak realisasinya berdasarkan besaran pendapatan yang diterima negara pada

Bali Post/kmb40

PEMANDANGAN UMUM - Gede Suryawan saat membacakan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 yang digelar DPRD Bangli, Selasa (25/6) kemarin. tahun 2018,’’ terangnya. Lanjut dikatakannya, pendapatan yang bersumber dari transfer bantuan keuangan bersifat khusus (BKK) pemerintah Kabupaten Badung, realisasinya di bawah target. Ia menyebut dari Rp 80.000.000.000 yang ditargetkan, yang terealisasi hanya Rp 47.500.000.000. ‘’Ini disebabkan pendapatan PHR Kabupaten Badung tidak memenuhi target,’’ katanya. Selain menjawab soal target pendapatan yang tak terpenuhi di tahun 2018, Suryawan dalam rapat kemarin juga menyampaikan jawaban atas sorotan dewan tentang pajak. Dikatakannya, mengenai permasalahan pajak, Pemkab Bangli melalui BKPAD akan melakukan sejumlah langkah persuasif. Terhadap wajib pa-

jak yang kurang menyetorkan pajak dari ketentuan yang berlaku, telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPD-KB). Untuk melakukan pemeriksaan pajak, akan dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pendataan terhadap pemilik usaha yang belum terdata juga akan dilakukan sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Ke depan Pemkab akan menganggarkan pembelian meteran untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak air tanah. Dalam rapat kemarin, disampaikan juga terkait langkahlangkah yang telah dilakukan Pemkab Bangli untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang telah dituangkan dalam LHP BPK RI. (kmb40)

Ngewangun Jagat, Ngajegang Adat, Budaya lan Agama” PHDI Bangli menghadirkan beberapa narasumber yakni dari Kodim, Polres dan MMDP Kabupaten Bangli. Ketua PHDI Kabupaten Bangli Nyoman Sukra mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dharma agama dan dharma negara. Dalam melaksanakan dharma agama, bendesa selaku pimpinan di desa harus bisa menuntun dan meningkatkan kegiatan keagamaan yang baik

dan benar kepada umat berdasarkan sastra tanpa menghilangkan tradisi. Sedangkan dalam pelaksanaan dharma negara, ditekankan agar bendesa bisa mengantisipasi gangguan, ancaman, kamtibmas, terhadap kondisi keamanan di desa. Ia mencontohkan dalam pelaksanaan pemilu belum lama ini. Bendesa dalam tugas menjalankan dharma negara harus ikut berperan aktif mengantisipasi hoax dan pengaruh radikal yang masuk ke desanya. (kmb40)

Bendesa Diberi Pembinaan Dharma Agama dan Dharma Negara

Bangli (Bali Post) – Puluhan bendesa di Kabupaten Bangli diberikan pembinaan mengenai dharma agama dan dharma negara, mengingat bendesa memiliki peran yang sangat kompleks. Kegiatan pembinaan itu diselenggarakan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli di aula kantor Sekretariat PHDI Kabupaten Bangli, Selasa (25/6) kemarin. Dalam pembinaan yang mengusung tema “Malarapan Dharma Agama lan Dharma Negara Pinaka Dasar Anggen

OLAHRAGA

Rabu Paing, 26 Juni 2019

12 Pegolf Junior Bali Tampil di Pecatu Denpasar (Bali Post) Tercatat 12 pegolf junior Bali mengikuti turnamen Indonesian Junior Golf (IJG) Premier League 4 di Lapangan New Kuta Golf, Pecatu, Badung, mulai Rabu (26/6) ini hingga Kamis (27/6). Total peserta 50 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia. Ke-12 pegolf junior Bali yang berpartisipasi adalah Abigail Rhea Suryo Wiharko, Axel Keefe Pangestu, Briana Sasha Beechey, Jayden Asher Liem, Keea Okekai Macleod, Luke Evan Moore, Margoz

Marvin Kamengmau, Meva Helina Schmit, Nathan Keefe Pangestu, Ni Putu Alida Brigitte Lie, Putu Mayvil Widya Handayani dan Sinar Dewa Tandjung. Anggota Komite IJG Indra Saiful dihubungi, Senin (24/6), menyatakan kejuaraan di Pecatu ini merupakan seri IV dari total sembilan seri yang digulirkan selama 2019. Format pertandingan menggunakan gross stroke play. Peserta dibagi menjadi empat kelompok umur (KU) putra dan putri yaitu A (15-18 tahun), B

(13-14 tahun), C (11-12 tahun) dan D (10 tahun ke bawah). Kelompok A dan B melakoni 54 hole, sedangkan C dan D menuntaskan 36 hole. Pegolf yang ditempatkan sebagai unggulan masing-masing Dominikus Glenn Yuwono, Jonathan Xavier Hartono, Alfa GC George, Meva Helina Schmit, Putu Mayvil Handayani, Rana Syarifa Mukawa, Nicolas Angga Wiyono, Javeed Abdel Rauf, Margoz Marvin Kamengmau, Ashley Sumargo, Alycia Evanya Christian dan Allena Valeen Christian. (022)

Tim Basket Bali Optimis Lolos PON Denpasar (Bali Post) Tim bola basket putra dan putri Bali optimis meraih tiket ke PON 2020 di Papua lewat ajang Pra-PON di Tangerang, Banten, yang berlangsung 29 Juni hingga 6 Juli mendatang. Tim basket Pulau Dewata berkekuatan 12 pemain putra dan 12 putri. Skuad putra dilatih Gusti Rusta, sedangkan tim putri ditangani Farhan. ‘’Para pemain sudah berlatih intensif dan akan bertolak

ke Tangerang pada Kamis (27/6),’’ ungkap Ketua Umum Pengprov Perbasi Bali IGN Oka Darmawan di Denpasar, Selasa (25/6) kemarin. Pra-PON basket memperebutkan 10 tiket putra dan delapan tiket putri. Kuota putra tinggal tujuh, sebab satu tiket sudah diambil tuan rumah Papua, sedangkan dua lagi bagi peraih medali emas dan perak pada PON XIX/2016 di Jabar. Sementara sektor putri hanya mempere-

butkan lima tiket, karena tiga telah menjadi milik Papua serta peraih emas dan perak pada PON Jabar. Kendati demikian, Oka Darmawan tetap optimis tim putra dan putri Bali lolos ke Papua. Sementara pertandingan Pra-PON basket tiga lawan tiga digelar Agustus mendatang. Pendaftaran basket lima lawan lima dan tiga lawan tiga harus tersendiri karena pemainnya tidak boleh merangkap. (022)

Kalteng Putra Vs Bali United

Ujian Pertama di Luar Kandang Mangupura (Bali Post) – Setelah empat kali menjamu lawan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali United akhirnya melakoni pertandingan tandang dalam lanjutan kompetisi Shopee Liga 1 2029. Lawan pertama tim Serdadu Tridatu di luar kandang adalah Kalteng Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Rabu (26/6) sore ini mulai pukul 16.30 Wita. Laga kelima ini merupakan ujian perdana Bali United bermain di luar kandang. Setelah meraup poin sempurna 12 berkat kemenangan atas Persebaya, Bhayangkara FC, Persija dan PSIS Semarang, Fadil Sausu dan kawan-kawan kini harus berjuang jauh dari pendukung setia. Terlebih lagi t i m Serdadu Tri-

datu sekarang memimpin klasemen sementara. Menurut Pelatih Kepala Bali United Stefano ‘’Teco’’ Cugurra, pemainnya dalam kondisi siap tempur. ‘’Kami sudah menjalani program recovery setelah pertandingan melawan PSIS Semarang. Kami memang hanya memiliki waktu yang singkat untuk persiapan, tapi dengan program yang

benar, kami sudah siap,’’ ujarnya dalam konferensi pers seperti dikutip dari situs Bali United, Selasa (25/6) kemarin. Terkait waktu persiapan yang pendek dan jadwal yang cukup padat, mantan arsitek Persija itu tidak hanya menyiasati dengan program latihan yang benar, tetapi juga minta kes-

Gotong Royong Selain spirit kebersamaan dan gotong royong, pelaksanaan pembangunan di Bali, menurut Koster, juga harus mengedepankan penerapan kepemimpinan kultural, menjunjung etika dan tata krama penyelenggaraan pemerintahan, serta mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal: sagilik saguluk, parasparos, salunglung sabayantaka, sarpanaya. ‘’Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Bali sebagai implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana harus juga diselenggarakan dengan mengedepankan pendekatan satu kesatuan wilayah,’’ tegasnya. Pendekatan satu kesatuan wilayah ini sangat penting karena sebagai sebuah pulau kecil, Bali menghadapi banyak masalah yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah geografis. Pendekatan yang parsial, sektoral dan dibatasi wilayah geografis akan gagal menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dengan runtun Koster kemudian memaparkan 17 isu strategis yang sedang dihadapi Pulau Bali dan krama Bali. Seluruh isu strategis itu nyata-nyata tidak bisa diselesaikan oleh satu kabupaten atau satu kota semata. Dibutuhkan pengelolaan dan penataan bersifat ‘’semesta’’ yang hanya bisa dilakukan di tingkat provinsi. Isu-isu strategis itu di antaranya semakin maraknya toko modern berjaringan; menurunnya daya saing SDM Bali; penyediaan air bersih dan energi ramah lingkungan;

kemacetan lalu lintas di Kuta, Denpasar dan Ubud; pengelolaan sampah serta makin meningkatnya kerusakan lingkungan; ketimpangan pembangunan antarwilayah; meningkatnya konversi fungsi dan kepemilikan lahan; adanya kecenderungan orang asing menikah dengan orang Bali sebagi modus untuk melakukan praktik usaha yang tidak sehat serta merugikan Bali; meningkatnya ancaman bagi krama Bali karena menguatnya politik identitas. ‘’Lalu ada pula maraknya vila atau tempat tinggal yang digunakan sebagai akomodasi pariwisata ilegal, sehingga mengurangi pendapatan daerah dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Jumlah wisatawan yang datang ke Bali tidak sesuai dengan jumlah PHR yang kita peroleh. Ini Badung yang paling mengalami dan kita harus pikirkan cara untuk mengatasinya,’’ papar Koster. Guna mengurai dan menyelesaikan isu-isu strategis itu, Koster telah menetapkan lima bidang prioritas pembangunan Bali. Bidang 1 mencakup pangan, sandang, papan; Bidang 2 kesehatan dan pendidikan; Bidang 3 jaminan sosial dan ketenagakerjaan; Bidang 4 adat, agama, tradisi, seni dan budaya; Bidang 5 pariwisata. Kelima bidang prioritas pembangunan ini telah didukung dengan sejumlah legislasi dengan ditetapkannya empat peraturan daerah (perda) dan tujuh peraturan gubernur (pergub). ‘’Sejumlah peraturan dan Ranperda seperti Pemajuan kebudayaan Bali, Standar Pelayanan

Kepariwisataan, Wajib Belajar 12 Tahun dan Standar Pelayanan Jaminan Sosial Krama Bali Sejahtera sedang dalam proses dan akan segera ditetapkan. Pemerintah kabupaten/kota se-Bali saya minta agar menyosialisasikan dan melaksanakan perda provinsi dan pergub yang sudah ditetapkan,’’ ujarnya. ‘’Dari setiap bidang itu kita sudah susun dan siapkan program-program nyata, termasuk program-program unggulan integrasi, yang melibatkan semua kabupaten dan kota, serta program-program khusus, yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing kabupaten dan kota. Program-program inilah yang akan menunjukkan spirit kebersamaan dan gotong royong kita dalam menata, membangun dan mengelola Bali sebagai Satukesatuan Wilayah,’’ tegasnya. Usai paparan dari Koster, para kepala daerah secara bergiliran memaparkan program strategis dan isu-isu penting di daerahnya masing-masing. Mereka juga menyampaikan kesiapannya untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi dengan program-program strategis yang disiapkan Koster. Tampak jelas bahwa para kepala daerah telah seiring-sejalan dengan Koster dalam melihat Bali sebagai satu-kesatuan wilayah yang membutuhkan pembangunan yang holistik, integratif, sinergis, mengandung dimensi sekala dan niskala, serta tentunya pembangunan yang berpihak pada kepentingan Bali. (kmb)

Rabu, 26 Juni 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Karya Ngenteg Linggih Mapadudusan Agung (2) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Sabha Parwa (1) 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Inovator 09:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 10:05 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Lejel Homeshopping

11:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:30 Wita Ocydia Home Shooping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Karya Ngenteg Linggih Mapadudusan Agung (3) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Ocydia Home Shooping 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shooping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Agrobisnis Jeruk Dekopon Mulai Dikembangkan 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Lila Cita Sanggar Rare Cili

Kedonganan 17:30 Wita Taman Sari TK Rizky Home School 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:00 Wita Giliran Anda 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Solusi Alternatif Jamu Tetes HaGe 21:00 Wita Wirasa Peduli Sesama 21:30 Wita Mahadewi Manfaat Bunga Gumitir 22:05 Wita Lila Cita Calonarang I Binor Poh Gading (4) 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shooping 23:30 Wita Bali Channel

Bali Post/bu

TANDANG - Bali United melakoni laga tandang pertama melawan Kalteng Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Rabu (26/6) sore ini.

Beban Provinsi Terlebih lagi, skema pendapatan Pemprov Bali hampir tidak ada satu unsur pun yang berasal dari pariwisata. Sedangkan beban provinsi cukup besar untuk menata infrastruktur dan menjaga fasilitas-fasilitas pariwisata. ‘’Mereka memahami dan tidak keberatan. Cuma sekarang yang perlu kita bicarakan adalah di mana akan dikenakan,’’ ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini. Cok Ace tidak menampik,

kontribusi wisatawan memang pernah direncanakan agar dipungut oleh IATA. Namun, IATA dilindungi oleh undang-undang internasional. Oleh karena itu, alternatif lain yang muncul salah satunya membuat booth untuk memungut di pintu masuk dan keluar airport. ‘’Kita lihat yang mana paling gampang, ataukah mungkin di hotelhotel. Kalau di hotel langsung misalnya kita pungut di hotel yang pertama, baiknya apa, kelemahannya apa. Semua harus kita cari,” pungkasnya. (kmb32)

Sangat Diperlukan ‘’Artinya, kalau data di kita masuk ke dalam data kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Tapi sebenarnya spend time, spend money dan sebagainya ada di luar Bali,’’ ungkap Owner Taman Jepun ini.

Maka dari itu Bali tidak boleh terlena. Blue print, road map pariwisata dan sinergitas stakeholder terkait sangat diperlukan. Dengan demikian, Bali akan memiliki data yang akurat untuk bisa mengantisipasi dan mengambil langkah–langkah ke depannya. (kmb42)

adaran pemain untuk bisa menjaga kondisi masingmasing. Dengan demikian, seluruh pemain fit saat berlaga melawan Kalteng Putra yang kini menempati peringkat kelima klasemen dengan nilai 7. Terkait kekuatan lawan, Teco memberikan pujiannya. Menurutnya, tim Kalteng Putra cukup solid sejak ditangani pelatih asal Brazil, Gomes De Oliviera. ‘’Saya rasa tim Kalteng Putra cukup berkualitas musim ini walaupun berstatus tim promosi. Mereka ditangani pelatih yang sudah lama di Indonesia. Pastinya kami harus menghormati mereka sebagai tim yang berkualitas,’’ sebut Teco yang juga berasal dari negeri Samba. Skuad Bali United tiba di Yogyakarta, Senin (24/6) sore. Sesi latihan pada Selasa sore di Stadion Sultan Agung dimanfaatkan untuk uji coba lapangan sekaligus melihat siapa pemain yang akan diturunkan melawan Kalteng Putra yang diperkuat mantan gelandang Bali United Gede Sukadana. Pertemuan Bali United dengan Kalteng Putra merupakan pertemuan pertama kedua tim di berbagai ajang. Pasalnya, Kalteng Putra baru promosi ke Liga 1 musim ini. Laga ini merupakan partai tunda yang seharusnya digelar 14 Juni lalu. (kmb)

Kearifan Lokal

Sebelumnya diberitakan, Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali memiliki tujuan melestarikan alam dan lingkungan, melestarikan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Selain itu, ranperda tersebut diharapkan untuk member-

dayakan desa adat, membangun sarana prasarana, seni dan budaya serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan Bali. Kontribusi sebesar 10 US dolar dikenakan bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Sedangkan untuk wisatawan nusantara Rp 25.000 setiap orang, dikenakan hanya satu kali dalam sekali kunjungan ke Bali. (kmb16)

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom @balipost_com http://instagram.com/balipostcom

balipost http://facebook.com/balipost

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Rabu paing, 26 Juni 2019

KULINER Yogyakarta Suguhkan Teater Tradisional ’’Alengka Binasa’’ KESEHATAN KIDUNG khas Jawa mengalun merdu di panggung Terbuka Ardha Candra Taman Budaya, Art Center, Senin (24/6) malam. Tempat duduk di gedung tersebut pun tampak terisi semua. Para penonton disuguhkan garapan teater tradisional berjudul ‘’Alengka Binasa’’, persembahan SMKN 1 Kasihan Bantul, duta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdialog dengan bahasa Jawa, penampilan para seniman muda ini mampu menarik perhatian pengunjung malam itu. Bahkan, penampilan mereka menjadi keberagaman budaya yang mewarnai serba-serbi PKB ke-41. Menariknya, tidak hanya teater tradisional, SMKN 1 Kasihan Bantul juga mempersembahkan tari Pudyastuti yang mengungkapkan sebuah permohonan keselamatan dan kelancaran suatu kegiatan. Bahkan, sebelum tari Pudyastuti ditampilkan, terlebih dahulu dipersembahkan sebuah konser karawitan bertajuk ‘’Mikul Dhuwur Mendem Jero’’ yang terinspirasi dari karawitan Ki Cak Warsito dan Ketawang Basanta. Alhasil, kolaborasi dari empat kompetensi

TOP IN VASI

WONDERFUL BALI

yaitu seni tari, pedalangan, karawitan, dan teater menghasilkan satu-kesatuan garapan yang berkualitas. Meski seluruh penampil baru menginjak kelas dua SMK, namun pembawaan mereka sungguh luwes. Guru tari SMKN 1 Kasihan Bantul sekaligus sutradara garapan ‘’Alengka Binasa’’, Widodo Pujo Bintoro, mengaku mementaskan sebuah garapan yang berlandaskan unsur tradisi dari daerah sendiri akan lebih membekas di ingatan para penonton. Bahasa daerah yang merupakan bagian dari unsur kebudayaan harus dilestarikan keberadaannya. Widodo menjelaskan, teater tradisional ‘’Alengka Binasa’’ merupakan bagian dari kisah Ramayana yang menceritakan gugurnya Rahwana, sang Raja Alengka, yang dibinasakan oleh kebajikan sang Rama. ‘’Saya memberikan istilahnya pesan, bahwa sesuatu yang buruk itu harus dibinasakan oleh kebajikan,’’ ujar Widodo dengan logat khas Jawanya. Maharani Nur Asri dan Amanda Melodia merupakan dua di antara 18 penari yang mengaku bahagia bisa berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali ke-41. ‘’Rasanya senang dan bahagia, karena ini bentuk dari pelestarian budaya yang mulai memudar,’’ ujar mereka. Tahun ini adalah tahun kedua mereka membawa suasana Yogyakarta ke Bali, dengan setangkup tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keluarga besar SMKN 1 Kasihan Bantul berharap apa yang dipentaskan agar selalu membekas di hati masyarakat Bali. (win)

BUDAYA Maya Agrevina Hadirkan Ragam PENDIDIKAN Genre Musik

KULINER KESEHATAN TOP IN VASI Bali Post/ist

TEATER - Pementasan teater tradisional SMKN 1 Kasihan Bantul, Yogyakarta di panggung terbuka Ardha Candra, Taman Budaya, Senin (24/6) malam.

WONDERFUL BALI

SMP (SLUB) Saraswati 1 Denpasar, AnakBUDAYA Pertama Saraswati yang Tak Boleh Mati PENDIDIKAN

SENIMAN SEBAGAI pendatang baru di belantika musik Bali, Maya Agrevina hadir dengan beragam genre musik. Pasalnya, setelah merilis lagu ‘’Alih Cinta Beli’’ di aplikasi SoundCloud dengan belasan ribu pendengar, Maya Agrevina kembali merekam lagu terbarunya berjudul ‘’Ampurayang’’. Menariknya, genre lagu ‘’Ampurayang’’ ini berbeda dengan genre lagu ‘’Alih Cinta Beli’’. Kalau lagu ‘’Alih Cinta Beli’’ dihadirkan dengan genre musik pop rock, kali ini lagu ‘’Ampurayang’’ dikemas full akustik. ‘’Lagu ‘Ampurayang’ ini dibuat full akustik. Musiknya gitar dan sedikit tambahan piano. Bukan karena musik akustik lagi ngetren ya, tapi roh lagu ini memang cocok dengan musik akustik,’’ ujar Maya Agrevina, Selasa (25/6) kemarin. Lagu terbarunya ini berkisah tentang seorang perempuan yang menolak cinta laki-laki lain karena memilih setia dengan pasangannya. Karena bertemakan cinta, maka single ini diarasemen lebih easy dan penuh keromantisan. Penggarapan lagu yang diciptakan oleh I Wayan ‘’Nonik’’ Widyantara ini dilakukan di Home Studio Recording milik Made Urip, drummer dari Vitix Band di Tabanan. Tempat recording ini menjadi langganan mereka untuk latihan. ‘’Kami (Maya dan Nonik) memang kerap memilih rekaman di tempat tersebut. Beberapa lagu kami rekam di situ, seperti ‘Alih Cinta Beli’,’’ tandasnya. Lalu kapan akan diluncurkan ke publik lagu ‘’Ampurayang’’ ini? ‘’Segera. Kami tak mau buru-buru. Rencananya lagu ini akan diluncurkan dengan video klip lirik dulu di youtube sembari memikirkan ide untuk video klipnya,’’ jawab perempuan asli Kerambitan, Tabanan ini. Lagu ‘’Ampurayang’’ ini sejatinya sudah diperkenalkan ke publik melalui penggalan lagu di akun instagram Maya Agrevina maupun Nonik sendiri. Responsnya pun cukup baik. Terlebih beberapa akun musik di Bali juga sempat me-repost dan sudah ditonton ribuan warga net. (win)

SMP (SLUB) Saraswati 1 Denpasar sejak lama dikenal unggul dalam bidang penelitian dan akademik lainnya. Sekolah ini didirikan 8 Desember 1946 yang dijadikan tonggak kelahiran Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar. SLUB Saraswati 1 Denpasar ini adalah anak pertama Yayasan PR Pusat Saraswati. Kepala SMP Saraswati 1 Denpasar Dra. A.A. Adnyani, M.M. mengenang masa lalu ketika pendiri yayasan I Gusti Made Tamba (alm) menjelang berpulang. Saat dirawat di RS Sanglah akhir Juli 1999, almarhum berpesan kepada Adnyani yang saat itu menjadi Kepala SLUB bahwa ‘’Jangan mati anak pertama kita’’. Anak pertama yang dimaksud adalah SLUB Saraswati 1 Denpasar. Pesan moral inilah yang memicu dan memotivasi Kasek Agung Adnyani untuk memajukan dan mengembangkan sekolah ini. Amanah itu juga datang dari pendiri I Gusti Made Merta (alm). Bahkan, Adnyani menyebarkan pesan moral ini kepada guru-gurunya agar terus bersemangt. ‘’Kalau ingin makan bersama, mari kita majukan SLUB,’’ ujarnya. Ketika tahun pertama menjabat kasek pada 1994, siswa SLUB Saraswati hanya 31 orang. Kondisi sekolah pun sangat memprihatinkan. Bahkan, Ibu Desak Gede Raka Nadha (alm) yang menjadi guru inti di SLUB Saraswati selalu datang ke sekolah ini dengan membawa pesan agar seluruh warga SLUB Saraswati wirang terhadap Saraswati. Agung Adnyani makin tegar menjalani dinamika perkembangan sekolah ini. Berkat kinerja yayasan yang membangun sarana gedung dan fasilitas serta SDM guru terbaik, kini SLUB Saraswati 1 Denpasar dikejar masyarakat karena bermutu. Tiap tahun menerima siswa baru untuk delapan kelas, bahkan sampai menolak calon siswa baru. Pada PPDB 2019 ini saja tercatat pendaftar 493 orang, sementara kapasitas sekolah hanya 272 orang. Bahkan tiga kelas sudah terisi karena sudah melakukan pendaftaran kembali. Selanjutnya sekolah akan melakukan seleksi untuk kelas unggulan (bilingual). Itu pun hanya satu kelas melalui tes tulis dan wawancara yang melibatkan konsultan Fakultas Bahasa Asing Unmas. Agung Adnyani ternyata kasek wanita terlama

SENIMAN

di Bali yakni menjabat 25 tahun. Kini dia memasuki masa pensiun, namun spirit untuk Saraswati tetap tertanam. Dia pun sudah menyiapkan calon pengganti yang berkualitas sebagai tanggung jawabnya dalam kaderisasi SDM. Bahkan, dia bersyukur yayasan memberi guru gaji ke-13 dan standar gaji sesuai aturan pemerintah. Kasek A.A. Adnyani didampingi Waka Kurikulum I Dewa Ketut Suamba, Waka Kesiswaan Drs. I Nyoman Sumerta, Waka Humas Ida Bagus Gede Adnyana, S.Pd. dan Waka Sarpras Gede Ngurah Yudiatmika, S.PT., M.M. mengakui prestasi anak-anaknya memang menonjol di ekstra KIR. Termasuk alumninya di SMA negeri favorit juga unggul dalam penelitian. Sementara MB Gita Kemala Ganesha meraih juara I Drum Batlle se-Bali. Ketua Badan Pengurus Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S. menegaskan, Agung Adnyani sukses membawa SMP Saraswati 1 Denpasar unggul dalam mutu. Inilah kunci sukses menghadapi persaingan. Selama 25 tahun memimpin, Agung Adnyani sukses mengantarkan SLUB Saraswati menjadi sekolah favorit dengan ikon penelitian. Sekolah ini banyak melahirkan peneliti muda yang meraih juara di tingkat nasional seperti OSN dan LPSN, dan melahirkan siswa berprestasi di Kota Denpasar. ‘’Saraswati tetap taat asas, baik dalam pergantian kasek dan terus memberikan gaji ke-13,’’ tegasnya. (sue)

KULINER

Maya Agrevina

KESEHATAN

Lukisan Tema Bali Diminati Warga TOP IN VASI BERBAGAI model lukisan dengan objek dan teknik beragam, bisa didapatkan di ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-41, Taman Budaya, Art Center Denpasar. Memang, setiap gelaran PKB, ada stan khusus untuk menjual lukisan. Ketut Kartana, penjual lukisan dan patung asal Sukawati, Gianyar, mengatakan saat ini yang digandrungi masyarakat adalah lukisan model kampung Bali atau pemandangan alam Bali. Kartana mengatakan, lukisan yang ia jual bukan karyanya sendiri. Tetapi ia kumpulkan dari beberapa seniman yang ada di Sukawati, termasuk karya keponakannya. Di PKB, harga lukisan termurah yang ia tawarkan seharga Rp 175.000 dan paling mahal Rp 15 juta. Harga lukisan disesuaikan dengan kualitas karya seninya, baik itu teknik mau-

WONDERFUL BALI

BUDAYA

LUKISAN - Ketut Kartana, penjual lukisan di stan PKB, tampak sedang menunjukkan lukisan yang dijual.

Bali Post/san

pun corak lukisannya. Termasuk hasil karya pelukis yang telah memiliki nama. ‘’Sebagian besar pembelinya adalah masyarakat lokal. Ada beberapa yang warga asing,’’ ujarnya, baru-baru ini. Selama 10 tahun usaha menjual lukisan, diakui Kartana, ada pasangsurutnya. Di Sukawati, tempat ia menjual lukisan, biasanya penjualan akan ramai setiap akhir pekan. Sementara untuk di PKB, sudah ada beberapa lukisan yang terjual. Mengenai stan PKB yang tahun ini digratiskan, Kartana mensyukuri. Namun, ia berharap pada PKB mendatang, stan untuk menjual lukisan bisa diperluas. Sebab, untuk bisa menikmati lukisan, jarak pandang konsumen setidaknya harus tiga meter. Sehingga dibutuhkan ukuran stan minimal 2x3 meter. Tetapi tahun ini stan lukisan yang disediakan hanya 2 meter kali 80 cm. Akibatnya lukisan tidak bisa semuanya digantung untuk dinikmati dan ditumpuktumpuk. ‘’Karena kita dari jauh, rugi kalau bawa lukisan sedikit. Kalau bawa banyak, tidak tahu mau diletakkan di mana,’’ paparnya. (san)

PENDIDIKAN