TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
SABTU PON, 26 MARET 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 217 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Polemik Jalan ’’Underpass’’
Pejabat Jangan Jadi Makelar Tanah Mangupura (Bali Post) Polemik proyek underpass Simpang Dewa Ruci, mengundang keprihatinan sejumlah pihak di lembaga legislatif Badung. Dewan mengingatkan pejabat jangan sampai larut dalam polemik, terlebih ikut menjadi makelar pembebasan lahan. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini jangan dijadikan lahan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ketua Komisi B DPRD Badung I Putu Parwata, Kamis (25/3) kemarin, mengatakan pejabat pemerintah harus berkomitmen menyukseskan proyek underpass untuk mengatasi kemacetan. Jangan
’’Pejabat jangan sampai larut dalam polemik terlebih ikut menjadi makelar pembebasan lahan. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini jangan dijadikan lahan untuk mengeruk keuntungan pribadi.’’ sampai pejabat terkait malah sengaja menghambat-hambat proses pembebasan lahan, apalagi malah ikut bermain, misalnya dengan nyambi jadi makelar pembebasan lahan. ‘’Pejabat pemerintah jangan sampai jadi makelar tanah di proyek underpass. Masyarakat sudah sangat mengharapkan agar proyek itu segera. Kalau
sampai pejabatnya nakal, masyarakat dirugikan,’’ kritik Parwata. Menurut Parwata, perencanaan proyek underpass sudah dibicarakan berkali-kali oleh pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Badung. Kesepakatan pun sudah dibuat. Dengan timbulnya permasalahan kini, Parwata pun
mengaku heran dan mendesak semua pihak terkait untuk duduk bersama untuk kembali mencari jalan keluarnya. Anggota DPRD Badung asal Kuta I Gusti Anom Gumanti mengingatkan, proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur kerapkali merugikan masyarakat. Biasanya ganti rugi lahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat nilainya jauh lebih kecil dari nilai pasar. Pada kasus proyek underpass Simpang Dewa Ruci, Anom Gumanti berharap hal itu tidak terjadi. Masyarakat harus mendapat ganti rugi yang pantas. Apalagi, lahan di kawasan
setempat bernilai ekonomis sangat tinggi, sekitar Rp 700 juta per are. ‘’Harga tanah di sana mencapai Rp 700 juta per are. Jangan sampai ganti rugi yang diterima masyarakat pemilik lahan cuma Rp 100 juta per are,’’ tegasnya. Soal polemik yang saat ini terjadi, Anom Gumanti juga mengingatkan agar pemerintah menghentikan perang wacana. Pemerintah jangan sampai termakan proses, apalagi alasannya administrasi. Masyarakat sudah bosan mendengar wacana-wacana pemerintah dan butuh realisasi. (kmb25)
Kasus Korupsi Damkar
Mantan Mendagri Ditahan Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Mendagri Hari Sabarno dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) periode tahun 2002-2005. Mantan Mendagri itu ditahan di LP Cipinang setelah menjalani pemeriksaan lebih dari tujuh jam. ‘’Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (25/3) kemarin.
http://epaper.balipost.com
Hadir setiap hari kecuali Minggu
PARIWISATA Bali Kembali Raih Destinasi Terbaik
Menurut Johan, penahanan terhadap Hari Sabarno guna pengembangan penyidikan. Hari disebut-sebut ikut andil atas terbitnya radiogram pengadaan mobil damkar di beberapa daerah yang membuat perusahaan milik Hengky Samuel Daud, yakni PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara menjadi rekanan tunggal proyek tersebut. Menanggapi penahanannya, Hari Sabarno mengatakan akan mengikuti semua proses dan peraturan yang berlaku. Didampingi seorang perwira TNI
BALI kembali meraih predikat sebagai destinasi terbaik di Asia Pasifik. Penghargaan yang diraih untuk yang keenam kalinya ini tidak terlepas dari terjaganya kualitas pelayanan pariwisata Sapta Nirwandar Bali. ‘’Sudah keenam kalinya Bali mendapat penghargaan sebagai destinasi pariwisata terbaik di Asia Pasifik,’’ kata Dirjen Pemasaran Kemenbudpar Sapta Nirwandar usai menerima piagam dan trofi dari majalah pariwisata DestinAsians di Gedung Sapta Pesona Kemenbudpar, Jakarta, Jumat (25/3) kemarin. Menurut Sapta, stabilnya kualitas pariwisata Bali mendorong wisatawan untuk datang dan kembali datang ke Bali, sehingga setiap tahun jumlah kunjungan wisman ke destinasi ini trennya terus meningkat. Hal. 23 Multiplier Effect
Babinkam, Hari mengatakan, dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Ia menegaskan, dirinya tidak mengetahui proses penerbitan radiogram yang menjadi dasar pelaksanaan proyek tersebut. Sementara itu, KPK menduga telah terjadi penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian negara dalam proyek itu. Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran itu sendiri terjadi tahun 2002-2005 pada Departemen Dalam Negeri. Hal. 23 Tindak Pidana
Krisis Nuklir Jepang
Radioaktif Menyebar ke Seluruh Dunia
BEBAS KKN
Bali Post/ant
DITAHAN - Mantan Mendagri Hari Sabarno saat dibawa menuju mobil tahanan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/3) kemarin.
Kejati Bali Jangan Sebatas Bentuk Tim
Kemelut Libya
Hujan Rudal Sasar Kendaraan Lapis Baja Tripoli Pesawat-pesawat tempur negara Barat melanjutkan operasi bombardir hingga masuk ke jantung negara Libya. Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akhirnya setuju mengambil alih kendali zona larangan terbang di negeri itu. Tornado GR4, pesawat milik Inggris, turut ambil bagian dalam serangan rudal terkoordinasi untuk menghancurkan pasukan Kadhafi. “Pesawat Tornado melesakkan sejumlah rudal kendali Brimstone menuju kendaraan lapis baja yang bergerak mengancam warga Ajdabiyah,” papar Menhan Liam Fox dalam pernyataan, Jumat (25/3) kemarin. Hal. 23 Berjalan Lambat
Denpasar (Bali Post) Pernyataan Ketua DPRD Bali Cok Ratmadi tentang dukungan terhadap Kejati Bali untuk menciptakan pemerintahan bersih dan bebas KKN di Pemda Bali, mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Selain penegak hukum, DPRD selaku lembaga kontrol juga harus melakukan pengawasan, sehingga cita-cita untuk mewujudkan good governance segera terwujud. Demikian ditegaskan Rektor Undiknas University Prof. I Gede Sri Darma, DBA., Jumat (25/3) kemarin. Ia menyatakan pemerintahan di Bali belum sepenuhnya bersih dan bebas dari KKN. Slogan yang diucapkan para pejabat dalam sebuah kesempatan, sepertinya hanya wacana. Proyek Bali Crisis Center (BCC) salah satu contohnya. Kemahalan Rp 4,6 miliar yang menjadi temuan BPK tentu harus menjadi evaluasi bagi pejabat. Hal. 23 Sebatas Temuan
Bali Post/rtr
RUSAK - Radar dalam kondisi rusak terlihat di Tripoli, Libya, Jumat (25/3) kemarin. Kerusakan itu akibat serangan udara pasukan koalisi malam sebelumnya.
Satu Ruang Kerja Anggota DPR
Dianggarkan Rp 800 Juta
Bali Post/ist
GEDUNG BARU - Maket gedung baru DPR yang megah. Di dalamnya nanti dibuat ruang kerja masing-masing anggota Dewan dengan nilai hampir Rp 800 juta.
MESKI kinerja masih dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota DPR akan segera mempunyai ruang kerja mewah. Tiap satu ruang kerja dianggarkan Rp 800 juta di gedung baru DPR yang akan dibangun mulai Juni tahun ini. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat, Jumat (25/3) kemarin mengemukakan, untuk satu meter persegi telah dianggarkan Rp 7,2 juta. ‘’Itu hanya untuk pembangunan fisiknya saja, belum termasuk interior dan fasilitas pendukung lainnya,’’
katanya di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Dikatakannya, harga Rp 7,2 juta per meter persegi itu hanya bangunan fisiknya saja. Luas ruangan per anggota DPR setelah dilakukan efisiensi 111,1 meter persegi. ‘’Dengan demikian, untuk membangun satu ruang anggota DPR saja dibutuhkan anggaran Rp 799.920.000, hampir Rp 800 juta,’’ tambah Sumirat. Biaya total pembangunan gedung baru setelah melalui beberapa kali revisi akhirnya ditetapkan sebesar Rp 1,138 triliun. Gedung 36 lantai itu
akan didirikan di atas areal seluas 157 ribu meter persegi, tepatnya di belakang Gedung Nusantara I DPR. ‘’Itu ratarata, baru pembangunan fisiknya, belum termasuk interior dan fasilitas pendukung,’’ ujarnya. Nantinya, di ruangan dengan biaya cukup mahal itu, anggota DPR akan dibantu lima orang staf ahli dan seorang sekretaris. ‘’Ruang kerja itu sudah didesain untuk ruang satu anggota, lima staf ahli dan seorang sekretaris pribadi,’’ kata Sumirat. Hal. 23 Proses Tender
Wina Zat radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima No.1 sudah mencapai Amerika Serikat dan Islandia. ‘’Diperkirakan akan menyebar ke seluruh dunia dalam dua hingga tiga pekan,’’ papar pihak Komisi Persiapan untuk Organisasi Pakta Larangan Pengujian Nuklir Komprehensif (CTBTO), Jumat (25/3) kemarin. ‘’Hanya jumlah radioaktif terlalu kecil untuk berdampak pada manusia,’’ kata komisi yang bermarkas di Wina itu kepada kantor berita Jepang Kyodo. Komisi tersebut
mengoperasikan jaringan instalasi pengawasan pada 63 lokasi tersebar di dunia, termasuk satu instalasi di Takasaki, prefektur Gunma, Jepang. Seorang pejabat senior dari departemen pengawasan dalam komisi tersebut mengatakan angka yang dipindai di Takasaki terus naik-turun. Jumlah zat radioaktif dari PLTN Fukushima, yang rusak karena gempa bumi besar dan tsunami raksasa pada 11 Maret lalu, tidak dapat dikatakan akan berkurang. Hal. 23 Zat Radioaktif