Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Upacara Tawur Agung Panca Wali Krama dan Karya Ida Batara Turun Kabeh digelar di Pura Agung Besakih. Dudonan upacara telah dilaksanakan 22 Januari 2019. Adapun puncak Karya Tawur Agung Panca Wali Krama digelar 6 Maret 2019. Serangkaian upacara tersebut Bali Post membuka dompet punia pura. Punia bisa langsung dibawa ke Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer melalui Dompet Punia Bali Post BCA CABANG DPS NO:040-3966000. (Bukti transfer mohon di Wa ke no 081-658-1142) NN SA
Rp Rp
100.000 100.000
Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp Rp Rp
200.000 200.000
Bali Post/ist
KOORDINASI - Ketua PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya saat berkoordinasi dengan Wakapolda Bali Brigjen Pol. Wayan Sunartha terkait Dharma Santi Nyepi Nasional.
Dharma Santi Nasional Dilaksanakan di Bali
Denpasar (Bali Post) Bali tahun ini akan menjadi tuan rumah Dharma Santi Nyepi Nasional. Rencananya, Presiden RI Joko Widodo diundang untuk hadir. Panitia Nasional menjadwalkan Dharma Santi Nyepi 2019 digelar April mendatang. Gubernur Bali Wayan Koster termasuk sejumlah tokoh seperti Ketua MUDP Bali dan Ketua PHDI Bali berharap acara ini bisa digelar di Ardha Candra, Art Center, Denpasar. ‘’Kebetulan tahun ini tahun demokrasi kita, namanya pemilu nanti April ini. Maka kita mencoba mendesain kegiatan Dharma Santi dengan tema sederhana ‘Melalui Catur Brata Penyepian, Kita Menyukseskan Pemilu 2019’ mangda guyub, mangda rahayu, mangda raket teket masyarakat kita,’’ ujar Ketua PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (25/1) kemarin. Wisnu Bawa Tenaya mengajak semua pihak untuk ikut menyukseskan acara Dharma Santi Nyepi agar berjalan dengan lancar. Menurutnya, Gubernur memang sempat memberi arahan agar acara ini dilaksanakan di Art Center untuk menonjolkan sisi ajeg Bali. ‘’Tadi (kemarin - red) saya menghadap Kapolda yang diterima Wakapolda, dengan berbagai pertimbangan kita ingin mengundang kira-kira 5 ribu hingga 10 ribuan masyarakat Hindu termasuk para sulinggih, pandita, pinandita, sesepuh, tokoh adat dan tokoh masyarakat, hingga kaum milenial umat kita,’’ imbuhnya. Hal. 15 Bertemu Presiden
Dikeluhkan, Sampah di TPS Kereneng Sampah di TPS Kereneng dikeluhkan karena meluber ke jalan. Terlebih, lokasi TPS ini berada di dekat pasar dan sekolah. Dikhawatirkan tumpukan sampah yang terlalu lama akan berdampak buruk bagi kesehatan warga sekitar. Halaman 2
Mendagri Diperiksa Kasus Meikarta
Jakarta (Bali Post) – KPK memeriksa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. ‘’Saya ke KPK untuk memberikan kesaksian terkait kasus Bupati Bekasi dan saya sebagai Mendagri siap hadir memberikan kesaksian yang saya ketahui,’’ kata Tjahjo saat tiba di gedung KPK Jakarta, Jumat (25/1) kemarin. Tjahjo menjadi saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Usai diperiksa, Mendagri kembali memberi keterangan kepada wartawan. Tjahjo Kumolo mengaku dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kesaksian Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY) pada persidangan kasus Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung. ‘’Saya sebagai Mendagri ditanya terkait kesaksian Ibu Neneng, intinya apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar atau apa yang saya bicarakan dengan bupati, itu saja. Kemudian saya ditanya apakah pernah ketemu, tidak pernah ketemu,’’ kata Tjahjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat kemarin. Lebih lanjut, ia pun menceritakan pernah menelepon Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono soal masalah perizinan Meikarta tersebut. ‘’Saya telepon ke Dirjen saya, sedang ada rapat terus disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada bupati. Hasil rapat sudah selesai, intinya perizinan itu yang mengeluarkan
adalah bupati atas rekomendasi gubernur,’’ tuturnya. Selanjutnya, kata Tjahjo, ia pun meminta kepada Soni agar dirinya juga berbicara dengan Neneng Hassanah melalui telepon. ‘’Mana Bu Neneng, saya mau bicara, jadi kalau sudah beres semua segera bisa diproses, ‘baik pak, sesuai aturan’. Ya sudah itu saja,’’ ucap Tjahjo. Nama Tjahjo sebelumnya sempat disebut Neneng dalam persidangan untuk terdakwa Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dalam kasus yang sama. Dalam sidang 14 Januari 2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Neneng Hasanah mengaku bahwa Tjahjo Kumolo meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta. ‘’Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,’’ ujar Neneng. Menurut Neneng, dirinya diminta datang ke Jakarta untuk bertemu Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono. Hal itu berkaitan dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Hal. 15 Perizinan Pembangunan
Bali Post/ant
DIPERIKSA - Mendagri Tjahjo Kumolo berjalan keluar Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (25/1) kemarin.
Dana Asing Mengalir Deras Tiga Pekan Masuk Rp 19,2 Triliun Jakarta (Bali Post) – Dana asing yang masuk ke pasar keuangan domestik dalam tiga pekan terakhir mencapai Rp 19,2 triliun, sehingga turut menambah suplai valuta asing dan memperkuat nilai tukar rupiah pada awal tahun ini. Jika melihat kurs tengah BI, nilai tukar rupiah pada 25 Januari 2019 sebesar 14.163 per dolar AS atau menguat dua persen dibanding awal tahun pada 2 Januari sebesar 14.465 per dolar AS. ‘’Modal asing
DBD Mulai Merebak Memasuki musim pancaroba dengan cuaca yang tidak menentu patut diwaspadai masyarakat. Cuaca yang tak menentu berpotensi timbul penyakit demam berdarah. Di Kabupaten Badung, sejumlah warga mulai terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD). Lima orang tengah menjalani perawatan di RSUD Mangusada Kabupaten Badung. Halaman 3 Jalan Paving di Penelokan Rusak Objek wisata Penelokan, Kintamani sudah tuntas ditata akhir tahun lalu. Namun, penataan objek wisata andalan Pemkab Bangli yang menyedot anggaran belasan miliar rupiah itu, tak dibarengi dengan perbaikan infrastruktur jalan yang berada tepat di depan objek wisata tersebut. Jalan berpaving di objek wisata Penelokan tersebut kini rusak dan berlubang hingga mengganggu kenyamanan pengendara saat melintas. Halaman 14
yang masuk ini juga menjadi faktor kenapa nilai tukar terus stabil, bahkan dalam beberapa hari terakhir ini terus menguat,’’ kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Jumat (25/1) kemarin. Derasnya dana asing yang masuk itu, ujar Perry, menggambarkan keyakinan pelaku pasar global terhadap perbaikan dan kebijakan yang diterapkan BI, Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah Indonesia. ‘’Ini kepercayaan diri terhadap prospek ekonomi Indonesia. Terbukti dari masuknya aliran modal asing di tengah kondisi global yang masih tidak menentu,’’ ujarnya. Sebelumnya pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di 1617 Januari 2019, bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar enam persen untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan
mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. BI menilai pertumbuhan ekonomi dunia saat ini masih melandai, namun ketidakpastian pasar keuangan sedikit mereda. Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore menguat sebesar 77 poin ke posisi 14.093 dibandingkan sebelumnya 14.170 per dolar AS. Analis pasar uang Monex Investindo Futures Dini Nurhadi Yasyi di Jakarta, Jumat kemarin, mengatakan nilai tukar rupiah menguat dengan memanfaatkan pelemahan dolar terhadap poundsterling dan juga sentimen penutupan pemerintahan (shutdown government) Amerika Serikat. ‘’Shutdown pemerintahan AS sampai hari ini sudah berjalan hari ke-34. Skeptis para pelaku pasar terhadap dolar jadi katalis positif untuk rupiah,’’ ujarnya. (ant)
LPD Jangan Ulangi Kesalahan KUD di Masa Lalu Oleh: I Wayan Ramantha BELAKANGAN ada wacana pro dan kebanyakan kontra, yang dilontarkan oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa Adat, khususnya yang memuat usulan agar nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diubah dengan Labda Pacingkreman Desa. Alasan objektif Gubernur menyampaikan usulan tersebut adalah agar cakupan kegiatan usaha LPD bisa lebih luas, tidak hanya berkutat di simpanpinjam. Dengan nama Labda Pacingkreman Desa Adat, LPD diharapkan bisa melaksanakan tiga bidang usaha, yaitu pengelolaan padruwen desa adat, pengelolaan dana punia krama, dan kegiatan sosial ekonomi krama desa adat (BP, 23 Januari 2019). Apa yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh LPD itu, sebetulnya sudah dilakukan oleh koperasi sebelum tahun 1995. Sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, badan usaha koperasi di Indonesia, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), telah melakukan berbagai macam usaha dalam satu wadah yang disebut koperasi serba usaha. Selain menjalankan unit simpan-pinjam, KUD juga membuka unit warung serba ada (waserda), mengageni pupuk, unit penyosohan beras (Rice Milling Unit) dan beberapa usaha lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebelum tahun 1995 banyak koperasi serba usaha menggunakan dana simpanan masyarakat di unit simpapinjam untuk membeli serta mengolah hasil petanian. Harapannya tentu petani untung dan koperasi juga dapat untung, atau samasama dapat labda (benefit). Bahkan di Bali, ada koperasi yang membentuk lagi koperasi jasa usaha bersama (KJUB), sampai merambah usaha perumahan (properti) segala.
Sayangnya, kebanyakan dari koperasi anggota KJUB tersebut menyetor modal dari dana masyarakat yang tersimpan di unit simpan-pinjam. Ujung-ujungnya, ketika masyarakat menarik tabungan/ depositonya, unit simpanpinjam mengalami kesulitan likuiditas, sehingga banyak dana masyarakat yang tidak bisa dicairkan. Kini setelah 24 tahun berusaha, kita patut bersyukur karena sebagian besar usaha simpan-pinjam koperasi di Bali telah kembali mendapat kepercayaan masyarakat, khususnya dari para anggotanya. Semua itu bisa dicapai, karena seluruh hal yang berkaitan dengan kesehatan usaha simpan-pinjam sebagaimana yang diatur oleh PP No.9/1995 dengan segala turunannya, ditaati oleh pemangku kepentingan. Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersama instansi lain telah membina dan mengawasi koperasi secara baik. Pengurus koperasi
pun menyadari, bahwa usaha simpan-pinjam merupakan entitas tersendiri, yang tidak bisa dicampur aduk dengan usaha lain. Meski demikian, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap usaha simpan-pinjam koperasi, belum bisa dianggap menggembirakan. Usaha simpan-pinjam koperasi yang duluan lahir di Bali dibandingkan dengan LPD, hingga September 2018 asetnya hanya Rp 12,9 triliun. Sedangkan LPD yang belakangan lahir, asetnya sudah mencapai Rp 22 triliun lebih. Perbandingan jumlah aset ini, juga mengandung arti bahwa bila pernah kehilangan kepercayaan, sebuah lembaga keuangan apa pun namanya, akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mendulangnya kembali. Kata mutiara yang menyebut koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional saja, tidak cukup digunakan modal untuk mendulang kembali kepercayaan masyarakat. Hal. 15 Kesehatan LPD
’’…kita berharap LPD tidak pernah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. LPD tidak akan meniru apa yang telah ditinggalkan oleh koperasi 24 tahun yang lalu. Pengalaman buruk KUD pun tidak akan terulang di LPD. Astungkara.’’