Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
PPDB Jalur Zonasi Bermasalah Pendaftaran Ditunda Dua Kali Denpasar (Bali Post) – Pendaftaran siswa baru di Denpasar untuk tingkat SMP negeri jalur siswa miskin dan zonasi jarak terdekat berlangsung Senin (24/6) kemarin. Ironisnya, pendaftaran yang dilakukan secara online mengundang kericuhan di kalangan orangtua siswa. Pasalnya, sistem yang digunakan dalam PPDB tersebut tidak bisa membaca sistem jarak secara maksimal. Akibatnya, proses pendaftaran harus ditunda dua kali, yakni pada pukul 09.00 dan pukul 12.00 Wita. Kondisi ini mengundang kekesalan orangtua siswa. Se p ert i y a ng t erli ha t d i Rumah Pintar, Jalan Kamboja, Denpasar. Sejumlah orangtua siswa terlihat datang untuk mempertanyakan penundaan yang disampaikan panitia PPDB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar. ‘’Saya harus rela minta izin kerja untuk bisa membantu anak saya mendaftar. Tetapi, setelah sempat masuk, tadi ada pengumuman penundaan. Saya jadi bingung, anak saya sudah nangis. Kalau terus seperti ini, siapa yang bisa bertanggung jawab,’’ ujar Putu Arta Diputra kepada petugas PPDB di Rumah Pintar, kemarin. Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Denpasar Ketut Suteja Kumara yang memantau pelaksanaan PPDB, kemarin, menyebutkan terjadi kesalahan sistem pada membaca jarak. Misalnya saja riilnya jaraknya X, tetapi terbaca X++, karena itu di-reset ulang. Hal. 15 Jadi Kendala
Bali Post/ara
SISWA BARU - Proses pendaftaran siswa baru secara online di Rumah Pintar, Senin (24/6) kemarin.
Rupiah Menguat, Neraca Perdagangan Surplus Jakarta (Bali Post) – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menguat seiring surplus neraca perdagangan periode Mei 2019. Rupiah menguat 8 poin atau 0 06 persen menjadi 14.147 per dolar AS dari sebelumnya 14.155 per dolar AS. Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin (24/6) kemarin mengatakan, fokus pasar minggu ini yaitu apakah AS dan Cina dapat menyelesaikan sengketa perdagangan mereka pada pertemuan puncak para pemimpin dari 20 negara anggota ekonomi dunia terkemuka di KTT G-20 di Osaka, Jepang 28-29 Juni 2019 mendatang. ‘’Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping telah mengonfirmasi bahwa mereka akan bertemu satu sama lain di KTT untuk membahas masalah-masalah terkait perdagangan. Namun, hanya beberapa hari menjelang KTT, AS menempatkan lima entitas teknologi Cina lainnya dalam daftar hitam perdagangan, yang meningkatkan ketidakpastian apakah kesepakatan perdagangan dapat dicapai,’’ ujar Ibrahim. Dari domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca perdagangan Indonesia untuk Mei 2019 yang surplus sebesar 207,6 juta dolar. Surplus neraca perdagangan kali ini, disebabkan oleh surplus nonmigas sebesar 1,18 miliar dolar AS, sementara migas defisit sebesar 977,6 juta dolar AS. Dengan demikian, neraca perdagangan sepanjang Januari-Mei 2019 tercatat defisit 2,14 miliar dolar AS. Penyebabnya masih didorong oleh defisit migas yang semakin membengkak mencapai 3,7 miliar dolar AS di tengah surplus nonmigas sebesar 1,6 miliar dolar AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik pencapaian surplus neraca perdagangan pada Mei 2019 yang tercatat sebesar 0,21 miliar dolar AS. ‘’Ini perkembangan yang baik,’’ kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Senin kemarin. Darmin mengatakan surplus neraca perdagangan pada periode ini didukung oleh kinerja ekspor nonmigas yang bisa menutup defisit pada sektor migas. ‘’Ekspor memang naik relatif tinggi, sehingga nonmigas surplus cukup menutup defisit migas,’’ katanya. Namun, ia belum dapat memastikan kemungkinan kelanjutan surplus neraca perdagangan pada bulan berikutnya. ‘’Masih sulit mengatakan akan terus atau tidak,’’ kata Darmin. Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan pentingnya upaya memperbaiki neraca perdagangan Indonesia melalui peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Beberapa hal yang dapat dilakukan yakni melakukan diversifikasi pasar maupun produk dan pemberian insentif agar ekspor lebih kompetitif. Hal tersebut juga perlu dilakukan, lanjutnya, dengan memperhatikan kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. ‘’Itu menjadi tantangan tersendiri, baik secara internal maupun eksternal. Mudah-mudahan ke depan bisa surplus,’’ kata Suhariyanto.(ant)
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Denpasar Abaikan Revisi Mendikbud Denpasar (Bali Post) Model zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak dikeluhkan oleh warga, disikapi oleh Presiden Jokowi. Setelah mendapat arahan Presiden, Mendikbud Muhadjir effendy akhirnya mengeluarkan rilis baru revisi PPDB. Dalam rilis tersebut ditekankan jalur prestasi yang dulu hanya disediakan 5 persen kini ditambah menjadi 15 persen. Namun aturan baru tersebut tidak diberlakukan di Kota Denpasar. Kepala Disdikpora Kota Denpasar Drs. I Wayan Gunawan, Senin (24/6) kemarin, membenarkan Kota Denpasar mengabaikan revisi PPDB dari Mendikbud. Alasannya, model PPDB Kota Denpasar sudah mulai berlangsung sejak Senin dengan model token dan online. Jika aturan revisi ini diberlakukan harus minta persetujuan lagi ke Pemprov Bali atau Disdik Bali, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang. Dia menegaskan, Denpasar akan menggunakan model PPDB sesuai dengan Perwali No. 28/2019. Untuk itu masyarakat diminta bersabar dalam mengikuti PPDB. Ikuti prosedur PPDB sesuai dengan Perwali. Soal penundaan pendaftaran jalur jarak terdekat, dia mengatakan sudah diperbaiki oleh Telkom. ‘’Ya, kalau ada yang kurang mari kita perbaiki bersama,’’ ujarnya. Gunawan juga menegaskan, sesuai juknis PPDB yang ditetapkan dalam Perwali No. 28/2019 semua warga akan di-
layani sesuai dengan jadwal. Sistem PPDB tahun ini menggunakan tiga jalur. Pertama jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas. Jalur zonasi diberikan kuota 90 persen. Jalur ini termasuk memprioritaskan menerima siswa berkebutuhan khusus dan KK miskin maksimal. Jalur ini dibagi lagi yakni lingkungan jarak maksimal 2 km dengan kuota 40 persen dan zonasi jalur kawasan maksimal 40 persen. Jalur jarak, dikatakan Gunawan, memprioritaskan jarak sekolah dengan rumah maksimal 2 km. Jika kuota sudah terpenuhi, jika ada jarak yang sama baru ditentukan berdasarkan kecepatan mendaftar. Sedangkan jalur kawasan ditentukan berdasarkan jarak dan kecepatan mendaftar. Usai
mendapatkan nomor token, pendaftaran jalur zona lingkungan jarak dilakukan 24-25 Juni 2019, pengumuman 26 Juni. Calon peserta didik di jalur ini hanya berhak memilih satu SMP negeri. Pendaftaran jalur perpindahan orangtua dibuka 26-27 Juni. Bagi yang tak lulus di jalur jarak lingkungan dan KK miskin, bisa mendaftarkan diri ke jalur zonasi wilayah kawasan. Pendaftaran dibuka 27-29 Juni dan pengumumannya 5 Juli 2019. Di jalur ini peserta didik diberikan jatah pilihan 3 SMP negeri dengan menggunakan token yang t e l a h dimiliki. Sedangkan pendaftaran jalur prestasi 26-27 Juni, tes diadakan 29 Juni. (025)
Cina dan AS Harus Kompromi
Bali Post/ant
G-20 - Wisatawan beraktivitas di bawah spanduk pengumuman pengalihan arus saat pertemuan G-20 di Bandara Internasional Kansai, Osaka, Jepang, Senin (24/6) kemarin.
Beijing – Cina dan Amerika Serikat (AS) harus membuat kompromi dalam pembicaraan perdagangan, kata Wakil Menteri Perdagangan Cina Wang Shouwen pada Senin (24/6) kemarin, sebelum pertemuan yang dinantikan banyak kalangan antara Presiden AS dan Cina dalam pertemuan puncak G-20 pekan ini di Jepang. Cina dan Amerika Serikat pekan lalu menyatakan mereka akan menghidupkan kembali pembicaraan sebelum pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping. Harapan bahwa itu akan mengarah kepada penurunan perang dagang yang merusak ekonomi global telah disambut positif oleh pasar keuangan. Pembicaraan untuk mencapai kesepakatan luas
macet pada Mei, setelah para pejabat AS menuduh Cina mundur dari komitmen yang disepakati sebelumnya. Berbicara pada konferensi pers di KTT G-20, Wang yang juga merupakan bagian dari tim negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat mengatakan pembicaraan antara tim perdagangan kedua negara sedang berlangsung, meskipun ia tidak memberikan rincian. Prinsipprinsip Cina sudah jelas, katanya saling menghormati, kesetaraan dan saling menguntungkan serta masingmasing mencapai separuh jalan. ‘’Saling menghormati berarti masing-masing pihak harus menghormati kedaulatan pihak lain,’’ kata Wang. Hal. 15 Harus Bermanfaat
Ketegangan Perdagangan Tak Untungkan Siapa pun Kuala Lumpur – Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina tidak akan menguntungkan pihak mana pun dalam jangka panjang, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan itu di Kuala Lumpur pada Senin (24/6) kemarin. Berbicara pada konferensi pers di Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia, Lagarde mengatakan iklim ketegangan perdagangan tidak kondusif bagi perdagangan global, dan negara-negara seperti Malaysia, yang sangat terlibat dalam rantai pasokan, dapat melihat pertumbuhan yang lamban. ‘’Kami tidak mengambil pandangan politik, tetapi yang kami
amati dan amati adalah bahwa ketegangan perdagangan, perang dagang tidak bermanfaat bagi siapa pun,’’ katanya. Khususnya pada ekonomi Malaysia, Lagarde mengatakan IMF telah memperkirakan pertumbuhan 4,5 persen, lebih rendah dari prediksi pemerintah Malaysia dan ini disebabkan oleh ketegangan perdagangan. Lagarde mengatakan IMF khawatir bahwa ketegangan perdagangan akan memperlambat ekonomi global tahun depan, menunjuk pada tarif 25 persen untuk barang-barang Cina tertentu oleh Amerika Serikat. ‘’Kami prihatin bahwa ketegangan perdagangan sebenarnya dapat memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan global
dan pekerjaan yang akan kami lakukan di IMF menunjukkan bahwa kami dapat memperkirakan pengurangan 0,5 persen pada pertumbuhan global tahun 2020 sebagai akibat dari tarif,’’ katanya. Dia menambahkan bahwa pengalihan jangka pendek dari rantai pasokan ke negara-negara lain mungkin tampaknya memberikan peluang, tetapi ini tidak serta merta berkembang menjadi pengembangan jangka panjang yang menghasilkan pengeluaran modal dan investasi asing langsung untuk berkontribusi pada pembangunan nyata mereka yang terkena dampak. ‘’Jadi tidak ada yang memenangkan perang dagang. Itu pasti,’’ katanya. (ant)
Christine Lagarde
MK Majukan Putusan Sengketa Pilpres BPN Tak Instruksikan Gelar Aksi Jakarta (Bali Post) – Mahkamah Konstitusi (MK) memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara sengketa Pilpres 2019, yang semula dijadwalkan Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6). Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan tidak ada instruksi pengerahan massa pada pembacaan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU). Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/6) kemarin, membenarkan rencana tersebut. ‘’Ya betul, sidang pembacaan putusan dimajukan pada Kamis (27/6) pada pukul 12.30 WIB,’’ katanya. Fajar mengatakan tidak
MK - Petugas kepolisian berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/6) kemarin. Proses permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah memasuki agenda Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan sidang pembacaan putusan akan digelar Kamis lusa.
ada alasan khusus mengapa jadwal pembacaan putusan ini dipercepat. ‘’Intinya, karena majelis hakim Konstitusi sudah siap dengan putusan dan untuk bersidang dengan agenda pengucapan putusan,’’ tambah Fajar. Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak menginstruksikan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 untuk melakukan mobilisasi massa saat putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. ‘’Kalau ada mobilisasi massa, itu di luar instruksi kami. Kami tidak punya kuasa melarang hak konstitusi negara. Kami juga hormati sepenuhnya,’’
kata Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin kemarin. Menyikapi masih adanya elemen masyarakat yang tetap bersikukuh untuk turun ke jalan, menurut Dahnil, sulit bagi pihaknya untuk mencegah. ‘’Apalagi di dalam konstitusi, upaya untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga memang dilindungi UU,’’ ucapnya. Ia pun berharap masyarakat pendukung PrabowoSandi bisa menerima apa pun hasil putusan MK nanti. ‘’Para pendukung paslon 02 diharapkan bisa menghormati putusan tersebut apa pun hasilnya,’’ imbuhnya. (ant)