TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
JUMAT PAING, 25 MARET 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 216 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Soal Kemahalan LED TV Rp 4,6 M
Temuan BPK Tak Bisa Ditawar-tawar Denpasar (Bali Post) Pupus sudah harapan Pemprov Bali untuk mengurangi pengembalian temuan kemahalan proyek Bali Crisis Center (BCC) atau yang lebih dikenal LED TV dari Rp 4,6 miliar menjai Rp 730 juta. Hal ini menyusul pernyataan Kepala Auditor VI BPK RI Abdul Latief pada serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Denpasar dari pejabat lama Muzakkir kepada pejabat baru Maulana Ginting, Kamis (24/3) kemarin. ‘’Tidak ada BPK mengembangkan mekanisme ‘tawarmenawar’ dalam menjalankan tugasnya. BPK memerika sesuai dengan kriteria yang ada, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta standar lainnya,’’ katanya. Sebelumnya disebutkan bahwa BPK menemukan ada mark-up Rp 4,6 miliar dalam proyek BCC. Namun, Pemprov Bali menilai temuan itu kebesaran. Atas kajian Tim Pemprov Bali disimpulkan
hanya ada kelebihan harga sekitar Rp 730 juta dan sudah dikembalikan ke kas daerah. Atas kesimpulan tim tersebut, Pemprov Bali sudah pula mengajukan keberatan ke BPK agar temuan tersebut direvisi. Abdul Latief menjelaskan, saat pemeriksaan berlangsung BPK secara intensif minta informasi kepada instansi terkait. Bila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya sejumlah kekurangan,
maka BPK akan minta kepada instansi tersebut melengkapi materi yang diperlukan. ‘’Tidak ada tawar-menawar, karena hal itu pantang dilakukan pegawai BPK. Sepanjang namanya temuan, tidak mungkin ada tawar-menawar,’’ jelas Abdul Latief. Soal perbedaan temuan antara BPK dan Pemprov Bali soal proyek Bali Crisis Centre (BCC), Abdul Latief menyatakan sepanjang pengetahuannya, semua data yang
diungkap berdasarkan faktafakta yang ada. BPK tidak sembarang dalam mengungkap fakta kepada publik. Kalaupun kemudian terjadi perbedaan yang diungkapkan instansi lainnya, pihaknya menduga persoalan tersebut bisa terjadi karena perbedaan penafsiran. ‘’Mungkin saja instansi tersebut salah memformulasikan data yang lain,’’ katanya. Abdul Latief memastikan semua temuan BPK berdasarkan cek dan ricek. Data yang telah diungkap sudah pasti telah dikonfirmasikan pada instansi terkait, sehingga bisa dipastikan temuan BPK tidak usah diragukan lagi. Hal. 23 Dugaan Kemahalan
Bali Post/edi
SERTIJAB - Kepala Perwakilan BPK RI Denpasar Maulana Ginting (kiri) menandatangani berita acara sertijab di kantor setempat, Kamis (24/3) kemarin.
Radiasi Nuklir Jepang
Bisa Selamanya Tak Boleh Pulang
http://epaper.balipost.com
Hadir setiap hari kecuali Minggu
Tokyo Jutaan warga Tokyo tengah dilanda kecemasan terhadap radiasi pada air keran atau udara. Bahkan, ada ribuan warga yang tinggal dalam bayang-bayang tambang nuklir yang rusak memiliki ketakutan lebih besar. Mereka kemungkinan dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka selama bertahun-tahun atau bahkan selamanya. Lebih dari 70.000 orang telah dievakuasi dari areal sekitar 20 km dari tambang dan 130.000 lainnya berada dalam zona perluasan 10 km yang diminta untuk tinggal dalam rumah. Mereka juga bisa dipaksa untuk meninggalkan rumah jika jarak evakuasi diperluas akibat level radiasi makin parah. Tak seorang pun dalam pemerintahan menyinggung mengenai masalah ini secara langsung. Namun melihat makin meningkatnya kekhawatiran tentang kontaminasi tanah di wilayah sangat luas dan larangan pengapalan serta penjualan susu lokal dan sayuran, banyak warga khawatir terhadap keadaan terburuk. “Tak seorang pun ingin membicarakannya panjang lebar, namun saya kira dalam hati mereka, semuanya khawatir tak bisa pulang ke rumah selama bertahun-tahun,” papar Yoichi Azuma, kepala SMA Koriyama Commercial, terletak tak jauh dari zona 30 km, Kamis (24/3) kemarin. Gedung olahraga sekolah ini kemudian dijadikan pusat evakuasi. Hal. 23 Reaktor Nuklir
DI BENOA Tanker Muat 180 Ton Solar Diamankan Denpasar (Bali Post) Sebuah kapal tanker bermuatan sekitar 180 ton solar diamankan petugas Pol. Air Mabes Polri, Rabu (23/3) pukul 15.00 wita. Kapal tersebut berbendera PT SP dan diamankan di perairan Benoa. Informasi di kepolisian, Kamis (24/3) kemarin, kapal tersebut hendak menuju Karangasem. Di tengah perjalanan, mesin kapal rusak sehingga sempat terkatung-katung selama dua hari. Kapten kapal tersebut pun tidak berani melanjutkan perjalanan dan kembali ke Pelabuhan Benoa. Ketika kapal kembali itu, polisi Pol Air Mabes Polri mengamankan kapal tersebut setelah digeledah, lantaran ada dokumen yang tidak lengkap. Hal. 23 Kapasitas Kapal
PROYEK E-Gov Bali Rp 17,5 Miliar
Dewan Bentuk Tim Pengawas Denpasar (Bali Post) Pengembangan sistem E-Gov (electronic government) dilakukan Pemprov Bali disikapi DPRD Bali dengan membentuk tim pengawas. ‘’Ini upaya, jangan sampai ada penyimpangan atas proyek yang nilainya miliaran,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, Kamis (24/3) kemarin. Arjaya mengakui, tahun 2010 Pemprov Bali mulai menerapkan sistem E-Gov dengan anggaran Rp 17,5 miliar. ‘’Mudah-mudahan anggaran ini tak kemahalan lagi seperti BCC (Bali Crisis Centre),’’ ucapnya. Dalam sistem E-Gov tersebut, katanya, sudah masuk absen sidik jari, JKBM online, samsat online, jaringan internet dan sebagainya. Namun karena baru dipasang, pihaknya tak menampik masih ada kelemahan. Hal. 23 Sidik Jari
Bali Post/ade
SIDANG VONIS - Terdakwa dugaan kasus suap Komjen Pol. Susno Duadji saat sidang vonis di Pengadilan Jakarta Selatan, Kamis (24/3) kemarin.
Susno Divonis 3,5 Tahun Penjara Jakarta (Bali Post) Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji divonis 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3) kemarin. Ketua majelis hakim Charis Mardiyanto menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terlibat dalam
dua perkara pidana. Pada perkara pertama, menerima suap dalam penanganan kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) sebesar Rp 500 juta dari Syahril Johan dan Haposan Hutagalung. Pada perkara kedua, Susno melakukan korupsi dengan memotong dana pengamanan Pilkada Jawa Barat pada 2008 sebesar Rp 8 miliar. Uang tersebut digunakan
Susno untuk membeli cek perjalanan sebanyak 40 lembar dengan harga Rp 25 juta per lembarnya. ‘’Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak korupsi bersama-sama sesuai dakwaan kedua, dan dakwaan pertama alternatif kelima,’’ kata ketua majelis hakim Charis Mardiyanto. Hal. 23 Perkara Kedua
DPRD Segera Panggil Dinas Sosial
Jangan Tutup-tutupi Nilai Bedah Rumah Kasus bedah rumah kini sudah melebar ke gedung wakil rakyat di Renon. Mereka rupanya juga mencium ‘’bau tak sedap’’ yang menerpa proyek untuk wong cilik tersebut. Rencananya DPRD Bali melalui Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat, segera memanggil Dinas Sosial Bali dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Bali guna meminta klarifikasi, termasuk memanggil pihak kontraktor.
Nyoman Parta
Kariyasa Adnyana
KETUA Komisi IV Nyoman Parta, S.H. dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., Kamis (24/3) kemarin, mengemukakan sudah mengagendakan pemanggilan tersebut. Kariyasa Adnyana menyatakan, selain memanggil Komisi IV juga akan melakukan penelusuran ke lapangan guna mengumpulkan data terkait pelaksanaan program bedah rumah tersebut. Para wakil rakyat itu agar memantau di daerah asalnya masing-masing, termasuk menyerap aspirasi dan keluhan dari para penerima bantuan bedah rumah. ‘’Temuan yang kita kumpulkan di lapangan akan dibandingkan dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak kontraktor dan Dinas Sosial,’’ jelasnya.
Sementara itu, pemanggilan ULP bertujuan untuk menjelaskan mekanisme tendernya. Menurut kedua wakil rakyat ini, program bedah rumah sejatinya merupakan program yang sangat prorakyat karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan mendasar rakyat miskin. Sayangnya, pelaksanaan program itu di lapangan justru mendapatkan komplain dari sejumlah penerima bantuan karena kualitasnya dinilai kurang memuaskan dan proses penyelesaiannya juga tersendat-sendat. ‘’Kenapa bisa terjadi seperti ini, tentu saja ini berkaitan erat dengan kualitas pengawasan pekerjaan di lapangan yang sangat lemah,’’ ujar Kariyasa Adnyana. Kariyasa mengaku sangat
geram mendengar rumor jika anggaran untuk program ini disunat oleh oknum-oknum tertentu. Dikatakan, Dinas Sosial dan pihak kontraktor harus berani menyatakan secara transparan dan terbuka berapa sejatinya nilai pembangunan setiap unit rumah itu. Kalau memang tidak ada apa-apanya, kenapa tidak memaparkannya secara terbuka? ‘’Kalau itu tidak berani dipaparkan, jangan salahkan jika banyak masyarakat yang berpraduga macam-macam,’’ katanya mengingatkan. Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya mengaku merespons positif rencana rekan-rekannya di Komisi IV untuk memanggil Dinas Sosial, ULP dan pihak kontraktor. Hal. 23 Pro-Rakyat
Bali Post/rtr
RADIASI - Seorang bayi mendapat pemeriksaan radiasi di Fukushima City, Jepang, Kamis (24/3) kemarin. Akibat radiasi nuklir, warga sekitar radius 20 km dari reaktor diperkirakan tak bisa kembali ke rumahnya dalam jangka waktu bertahun-tahun, bahkan selamanya.