terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
12 HALAMAN
NOMOR 129 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA PON, 24 DESEMBER 2019
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Jelang Nataru di Kawasan Kuta
Napi Sembunyi Dua Bulan
Sehari, 38 Ribu Orang ke Bali
Lokasi perayaan pergantian tahun di Kuta mulai ditata. Para pedagang bermotor juga akan disterilkan. Pasalnya pergantian tahun di Kuta akan dihadiri ribuan pengunjung.
Dua bulan kabur dari Lapas Singaraja, narapidana Gede Ngurah Darmayasa alias Ngurah (46) ditangkap, Senin (23/12) kemarin. Dia ditangkap di tempat persembunyiannya di pinggir Tukad Saba, Kelurahan Seririt. BULELENG | HAL. 10
Jelang Nataru penyeberangan Ketapang-Gilimanuk makin padat. Sehari kemarin, sebanyak 38.705 orang masuk Bali. Bila dibandingkan periode yang sama tahun 2018 jumlahnya mengalami penurunan.
BADUNG | HAL. 3
JEMBRANA | HAL. 11
Memburu Penunggak PHR
Dari Pasang Spanduk hingga Blokir Rekening
Hingga kini belum pernah sebuah hotel atau restoran yang ditutup atau dicabut izinnya karena menunggak PHR. Namun upaya pemerintah menagih piutang PHR terus dilakukan. Seperti Pemkab Badung melalui Badan Pendapatan/Pasedahan Agung (Bapenda) setempat harus berlaku keras menghadapi para penunggak pajak yang membandel.
S
panduk berwarna merah bertuliskan ‘’Objek Pajak ini Menunggak Pajak Daerah’’ dan ancaman memblokir rekening Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh pajak menjadi sejata ampuh untuk memberikan efek jera para Wajib Pajak WP nakal di Gumi Keris. Kepala Bapenda Badung I Made Sutama, Senin (23/12) kemarin, mengatakan gerakan memasang spanduk pada penunggak pajak bandel yang telah dilakukan sejak Februari 2019 memberikan dampak positif terhadap pendapatan Badung. Upaya ini merupakan langkah intensifikasi dalam rangka mengoptimalkan potensi yang telah ada. Seperti pemeriksaan wajib pajak dan penerapan sistem monitoring transaksi usaha pada wajib pajak. ‘’Upaya penagihan piutang pajak terus dilakukan melalui pemasangan spanduk, penagihan secara aktif maupun penagihan secara paksa terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan piutang pajak. Astungkara dengan langkah-langkah yang diambil sampai dengan bulan November re-
alisasi penagihan piutang pajak telah mencapai Rp190.859.696.681,95, melampaui capaian pada 2018 sebesar Rp166.084.218.507,67,’’ terangnya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. menilai tunggakan pajak hotel dan restoran yang tidak dibayar dapat dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi berupa teguran, peringatan, pencabutan izin, bahkan dipidanakan bila terbukti. Sebab, PHR merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mendukung program pembangunan utamanya infrastruktur, sarana dan prasarana pariwisata di masing-masing daerah kabupaten/kota di Bali. (par/win)
Pemprov Bali Bisa Pantau PHR Denpasar (Bali Post) Bali sudah membangun Sistem Pemantauan Data Terintegrasi Transaksi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) secara elektronik yang diasistensi oleh KPK RI. Sistem yang dirancang sebagai satu program pencegahan tindakan korupsi ini diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Bali yang dominan berasal dari PHR. ‘’PHR online terintegrasi ke provinsi sudah berjalan. Artinya sekarang, kalau ingin mengetahui berapa sih target dan realisasi PHR yang real time per kabupaten/kota itu bisa dilihat di provinsi,’’ ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Made Santha saat dikonfirmasi, Senin (23/12) kemarin. Menurut Santha, sistem ini memungkinkan Gubernur untuk melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korbinwas). Kalau PHR belum terealisasi dengan baik, Gubernur bisa mengingatkan pemerintah kabupaten/kota bersangkutan. ‘’Ini sudah jalan sejak Juni 2019. Kalau sistemnya sudah terbangun mulai awal karena kita kan input data macam-macam kan, mengoneksikan seluruh Bali,’’ imbuhnya. Santha menambahkan, kewenangan PHR ada di kabupaten/kota sesuai Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemprov secara umum memantau target dan realisasi PHR tersebut, sehingga bisa memberikan informasi kepada kabupaten/kota. Khususnya jika realisasi PHR masih belum mencapai target. Sebelumnya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, PHR merupakan salah satu potensi pendapatan yang cukup menjanjikan di Bali. Hal. 11 Potensi PHR
Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Natal yang juga merupakan hari libur nasional, maka Bali Post pada Rabu (25/12) tidak terbit. Bali Post akan kembali hadir seperti biasa mulai Kamis (26/12) lusa. Untuk itu kepada para pelanggan dan relasi iklan mohon maklum, terima kasih. Penerbit
Harian Bisnis Bali Konsumsi Listrik di Bali Meningkat Tidak seperti tahun sebelumnya, 2019 Bali menghadapi kemarau panjang. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap konsumsi listrik yang tahun ini mengalami kenaikan. Seperti apa? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Polisi Siaga di Sejumlah Gereja Menjelang Natal dan Tahun Baru, ribuan personel Polda Bali melakukan pengamanan di sejumlah gereja dan objek-objek wisata di Bali. Mereka mengenakan rompi antipeluru dan bersenjata laras panjang. www.denpostnews.com
Merasa Diperlakukan Tak Adil Pajak Hotel dan Restoran (PHR) menjadi andalan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Bali. Sayangnya hingga kini, sistem pungutan masih belum optimal. Akibatnya, tunggakan PHR cukup tinggi. Selain itu, tidak tegasnya sikap kepada penyedia akomodasi bodong juga memicu keengganan industri hotel dan restoran berizin menyetor PHR kepada pemerintah. Dana PHR merupakan uang dari pengguna jasa hotel dan restoran yang dititipkan kepada penyedia jasa untuk disetor kepada pemerintah. Karena itu, menurut Dr. I Putu Anom, S.E., M.Par., akademisi dan mantan Dekan Fakultas Pariwisata Unud, pihak industri sebenarnya tidak memiliki alasan kuat menunda/menunggak setoran PHR. Ketua ICPI (Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia) wilayah Bali ini mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan atau memengaruhi tunggakan pembayaran PHR tersebut. ‘’Kurangnya pengawasan/ kontrol dari pemerintah daerah khususnya dari Dinas Pendapatan Daerah kabupaten dan kota, satu di antara penyebabnya,’’ kata Anom. Selain itu, masalah masih lemahnya sistem pemungutan PHR, memudahkan dilakukannya manipulasi oleh pihak industry, bahkan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi
jumlah kewajiban yang harus disetorkan. Anom menyampaikan dugaan bahwa dalam kondisi seperti saat ini di mana keuangan industri kurang sehat, pihak manajemen memilih memanfaatkan dana PHR yang harus disetorkan untuk membantu sementara keuangan usahanya. Faktor lainnya karena manajemen hotel dan restoran merasa diperlakukan tidak adil. ‘’Banyak akomodasi ilegal yang tidak ditindak tegas oleh pemerintah. Mereka ini tentu tidak menyetor PHR, padahal merupakan pesaing dari industri pariwisata yang legal yang diwajibkan
menyetor PHR,’’ tegas Anom. Ketidakadilan memunculkan keengganan menyetorkan PHR. Soal akomodasi ilegal (bodong) dikaitkan keengganan menyetor PHR juga disampaikan pengamat pariwisata sekaligus praktisi pariwisata, Bagus Sudibya. Banyak akomodasi ilegal yang dibangun orang asing dan didaftarkan sebagai rumah tinggal. Misalnya membangun 10 kamar namun hanya ditempati 2 kamar, sisanya disewakan pada tamu-tamu yang berlibur di Bali. Sementara uangnya diterima di negaranya dan tidak mem-
I Putu Anom
bayar pajak di Indonesia. ‘’Jadi selain sudah melanggar peruntukannya juga tidak membayar pajak dan mengacaukan sistem bisnis perhotelan di Indonesia, terutama di Bali,’’ ungkap Sudibya. Ada kecemburuan antara hotel yang membayar pajak dan tidak membayar pajak. Hotel yang membayar pajak ini terpancing tidak membayar pajak karena adanya akomodasi ilegal atau terselubung yang tidak membayar pajak. Orang asing yang menyewakan tempat tinggal tersebut seharusnya dideportasi, karena melakukan aktivitas bisnis tidak sesuai UU Ke-
Bagus Sudibya
tenagakerjaan maupun UU Investasi. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menyikapi masih adanya tunggakan PHR tidak semata-mata disebabkan oleh objek pajak atau wajib pajak. Instansi terkait yang mempunyai kewenangan akan pemungutan pajak harus lebih gereget dalam upaya memaksa mereka untuk membayar kewajibannya. ‘’Petugas pajak dan instansi terkait harus tegas, kalau perlu menerapkan sanksi bagi mereka yang membandel dalam hal tunggakan PHR,’’ katanya. (win/may/dar)
Umar Ibnu Alkhatab
Implementasi Program B30 Membuat Jokowi Senang Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menyatakan senang implementasi Program B30 yang resmi berlaku mulai Senin, akan menghemat devisa negara hingga mencapai 4,8 miliar dolar AS atau Rp63 triliun. ‘’Hari ini kita sampaikan bahwa Program B30 telah kita luncurkan dan ini bisa menghemat, yang saya paling senang ini bisa menghemat devisa Rp63 triliun,’’ kata Presiden Jokowi usai meresmikan implementasi Program B30 di SPBU Pertamina di Jalan MT Haryono Jakarta Selatan, Senin (23/12) kemarin. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi kepada semua pihak karena implementasi Program B30 bisa dipercepat.
‘’Saya sampaikan bahwa Program B30 ini bisa maju, tidak tahun 2020, tetapi akhir 2019 sudah dimulai,’’ katanya. Ia mengatakan, serangkaian uji coba BBM biodiesel Program B30 sudah dilakukan sejak November 2019. Program B30 merupakan kelanjutan dari program sebelumnya Program B20. ‘’Ini kita step by step ya. Tahun depan nanti masuk ke B40, 2021 masuk ke B50, targetnya kira-kira itu,’’ katanya. Menurut Presiden, saat ini tidak perlu terlalu jauh memikirkan Program B100 karena dengan implementasi B40 hingga B50, devisa yang bisa dihemat sudah akan cukup besar. Hal. 11 Semakin Besar
’’Saya kira kalau stepstep ini kita bisa raih, saya kira devisa akan semakin besar kita peroleh.’’ Bali Post/ant
Jokowi Presiden
BIODIESEL - Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Basuki Tjahaja Purnama saat peresmian implementasi B30 di SPBU, Jakarta, Senin (23/12) kemarin.