16 HALAMAN
NOMOR 126 TAHUN KE 71
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Korban Meninggal 222 Orang
Terbanyak di Hotel Mutiara Carita JUMLAH korban dan kerusakan akibat tsunami yang menerjang wilayah pantai di Selat Sunda terus bertambah. Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB hingga Minggu (23/12) kemarin pukul 16.00 WIB tercatat 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka dan 28 orang hilang. Kerusakan material meliputi 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, 350 kapal dan perahu rusak. Tidak ada korban warga negara asing. Semua warga Indonesia. Korban dan kerusakan ini meliputi di empat kabupaten terdampak yaitu di Kabupaten Pandeglang, Serang, Lampung Selatan dan Tanggamus. Hal. 15 Akan Bertambah
TSUNAMI SELAT SUNDA Kabupaten Lampung Selatan
Fasilitas Rusak
9 Unit
Hotel rusak
60 Unit
Warung rusak
350Unit
Perahu/kapal rusak
Korban di Lampung 48 Orang Korban Meninggal
222 Orang
Korban Hilang 28 Orang Korban Luka-luka
48 orang meninggal 115 orang luka-luka 110 rumah rusak. tsunami menerjang pantai yang ada di empat kecamatan yang terdampak. Yaitu, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Katibung.
843 Orang
Tsunami yang menerjang kawasan pantai di Banten dan Lampung itu mengakibatkan 558 unit rumah rusak 9 hotel rusak 60 warung kuliner rusak 350 unit perahu nelayan rusak
24 Roda empat
Bali Post/ant
VILA TAMARO - Warga mengais barang di antara reruntuhan di Vila Tamaro yang porak-poranda diterjang tsunami di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Minggu (23/12) kemarin.
Tsunami di Lampung dan Banten
Dipicu Aktivitas Gunung Anak Krakatau
rusak
49 Roda dua rusak
Jakarta (Bali Post) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan tsunami di kawasan pantai barat Provinsi Banten dan pantai selatan Provinsi Lampung bukan dipicu oleh gempa bumi (aktivitas tek-
ForBALI Bersurat ke Menteri Susi
Denpasar (Bali Post) ForBALI menanggapi bantahan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti terkait izin reklamasi Teluk Benoa yang termuat di beberapa media dan situs YouTube. ForBALI bahkan sampai mengirim surat jawaban atas bantahan Menteri Susi tertanggal 22 Desember lalu. Ada lima poin penting yang dijawab ForBALI dalam surat tersebut. Pertama, menyangkut bantahan bahwa KKP tidak memberikan izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Koordinator ForBALI I Wayan ‘’Gendo’’ Suardana men-
tonik) seperti pada umumnya, tetapi dipicu oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. ‘’Tidak ada gejala seismisitas tektonik yang memicu tsunami, sehingga setelah tadi berkoordinasi dengan Badan Geologi bahwa diduga akibat erupsi
tersebut, baik kemungkinan bisa langsung atau secara tidak langsung memicu terjadinya tsunami,’’ kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kantor BMKG, Jakarta, Minggu (23/12) kemarin. Menurutnya, aktivitas vul-
kanik berupa erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terpantau oleh Badan Geologi pada alat sensor sekitar Sabtu malam (22 Desember 2018) pukul 21.03 WIB. Hal. 15 Gelombang Tinggi
Kalianda (Bali Post) – Korban meninggal dunia akibat bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan, yang terjadi Sabtu (22/12) malam, mencapai 48 orang. ‘’Kemungkinan korban meninggal dunia akibat tsunami di Lampung Selatan bertambah lagi,’’ kata Kabid Dokes Polda Lampung Kombes dr. Andre Bandarsyah, di Kalianda, Lampung Selatan, Minggu (23/12) kemarin. Ia menyebutkan, untuk korban luka-luka, baik luka berat maupun ringan tercatat 242 orang. Ia mengatakan, Tim Disaster Victim Identification Polda Lampung telah diturunkan untuk mengevakuasi korban tsunami di lokasi bencana. Selain itu, Tim DVI Polda Lampung juga berada di RSUD Bob Bazar, Kalianda Lampung. Hal. 15 Lampung Selatan
Soal Izin Lokasi Baru untuk PT TWBI
Gubernur Didesak Minta Pencabutan Perpres 51
gatakan, perizinan reklamasi justru terdiri dari izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai isi Pasal 15 Perpres No.122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil. Reklamasi pun dibagi dalam dua tahapan, yakni perencanaan dan pelaksanaan. Di tahapan perencanaan, investor mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin lokasi dari KKP. Setelah memiliki izin lokasi, barulah investor wajib menyusun rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi. Hal. 15 Penyesatan Informasi
Tidak Terbit
Terkait dengan hari raya Natal, Bali Post pada Selasa (25/12) besok tidak terbit. Demikian pula serangkaian hari raya Galungan, Bali Post juga tidak terbit pada Rabu (26/12) dan Kamis (27/12). Bali Post akan kembali hadir seperti biasa mulai Jumat (28/12). Untuk itu kepada para pelanggan dan relasi iklan mohon maklum. Penerbit
I Wayan ‘’Gendo’’ Suardana
Galau, Pertanian di Tengah Gemerlap Pariwisata
’’Jika pergub ini sudah resmi diberlakukan, tidak ada lagi alasan bagi para pelaku atau pengusaha di industri pariwisata untuk memarginalkan GALAU. Barangkali kata pemanfaatan produkitu cukup tepat untuk menggamproduk lokal Bali.’’
barkan potret buram pertanian Bali. Sampai saat ini, pertanian di Bali ditelikung beragam masalah. Masyarakat Bali mulai enggan bertani dan ramai-ramai meninggalkan sektor pertanian lantaran dinilai tidak lagi menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi peruntukan lain makin tak terbendung karena ketidakberdayaan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan atau regulasi hukum untuk memproteksi lahan pertanian yang masih tersisa itu secara tegas dan konsisten. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, luas lahan pertanian yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali tercatat 353.491 hektar. Rinciannya, 79.526 hektar merupakan lahan sawah dan 273.965 hektar merupakan lahan pertanian bukan sawah seperti tegal, ladang, hutan rakyat, padang pengembalaan, hutan rakyat dan lain-lainnya. Hal. 15 Usung Budaya
Wayan Supartha
’’Semangat dari pergub ini mengisyaratkan keberpihakan bagi peningkatan kesejahteraan petani Bali. Namun, sistem dan regulasi ini harus ditindaklanjuti dengan keberanian dari Pemprov Bali untuk menegakkan aturan.’’ Putu Sudiarta
Denpasar (Bali Post) Izin lokasi reklamasi Teluk Benoa rupanya dikeluarkan untuk investasi yang sama, yakni PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Izin lokasi baru itu keluar diduga tanpa adanya pertimbangan dari Gubernur Bali, Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar. Terkait hal ini, Gubernur khususnya didesak untuk protes sekaligus meminta pencabutan Perpres No.51 Tahun 2014. Sebab, peluang adanya reklamasi akan terus terbuka sepanjang Perpres itu masih berlaku. Demikian penegasan Koordinator ForBALI I Wayan ‘’Gendo’’ Suardana dalam keterangan persnya, Minggu (23/12) kemarin. Gendo meminta Gubernur segera melakukan tindakan nyata dan tidak sekadar beretorika. Yakni dengan bersurat kepada Menteri Susi untuk protes bahwa izin lokasi terbit tanpa ada pertimbangan dari Gubernur sehingga ber-
tentangan dengan Perpres 122. Kemudian bersurat atau menghadap langsung Presiden Joko Widodo agar mencabut Perpres No.51 Tahun 2014. Dengan begitu, Teluk Benoa akan kembali lagi menjadi kawasan konservasi sesuai isi Perpres No.45 Tahun 2011. Koordinator Divisi Politik ForBALI Suriadi Darmoko menambahkan, penting ada inisiatif dari daerah untuk mengembalikan lagi Perpres 45 yang diubah menjadi Perpres 51. Salah satunya dengan bersurat mendesak perubahan itu sehingga Teluk Benoa bisa kembali menjadi kawasan konservasi. Terlebih, Gubernur memiliki kewenangan dan legitimasi politik. Kop surat Gubernur dikatakan ‘’lebih sakti’’ bila dibandingkan kop surat ForBALI. ‘’Inisiatif dari daerah ini harus muncul. Tindakan konkretnya harus ada,’’ ujarnya.
Taman Mangrove Gendo Suardana juga meminta Gubernur agar tidak mencampur-adukkan persoalan sehingga membingungkan publik. Ini terkait wacana yang digulirkan Gubernur untuk menata kawasan Teluk Benoa sebagai taman mangrove. Sebab, mangrove di kawasan Teluk Benoa secara peraturan hukum tata ruang merupakan kawasan konservasi sejak Perpres 45 hingga diubah menjadi Perpres 51. Kawasan yang mau direklamasi adalah perairan Teluk Benoa. ‘’Yang dikeluarkan dari kawasan konservasi itu perairan Teluk Benoa di luar mangrove. Mangrove itu tetap kawasan konservasi yang mau ditata oleh Gubernur, ya… baguslah. Tapi tidak menjawab persoalan reklamasi, karena reklamasi tidak dilakukan di kawasan mangrove,’’ tandasnya. (kmb32)
Basis Pergerakan Pertanian PENELITI dan pengamat pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr. mengatakan, sudah saatnya pemerintah daerah di Bali menjadikan lembaga subak sebagai basis pergerakan, perjuangan dan pengembangan pertanian di Bali. Agar fungsi itu bisa berjalan lempang dan memiliki daya saing, lembaga subak tersebut wajib dilengkapi dengan sumber-sumber teknologi. Seperti halnya sentra-sentra pertanian di negara-negara maju, di setiap subak harus ada sumber informasi dengan internet dan sebagainya. Dengan begitu, krama subak bisa mengakses informasi perkembangan harga produk-produk pertanian termasuk mempromosikan produk-produk pertanian yang mereka hasilkan. ‘’Di era glo-
balisasi yang ditandai dengan kompetisi di segala bidang yang sangat ketat ini, lembaga subak di Bali juga wajib diperkuat dengan teknologi. Tanpa semua itu, pertanian Bali akan makin terpuruk,’’ kata Alit Susanta Wirya, Minggu (23/12) kemarin. Doktor lulusan Jepang ini juga berharap krama subak mulai memikirkan pemrosesan produksi pascapanen untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian seperti yang dilakukan para petani di negara maju. Seharusnya, hal ini juga bisa dilakukan oleh petani Bali lewat organisasi subaknya jika petani Bali tidak gagap teknologi. Dalam konteks ini, pemerintah wajib memberikan akses teknologi dan informasi untuk memberdayakan masyarakat petani. Hal. 15 Generasi Muda
’’Di era globalisasi yang ditandai kompetisi di segala bidang, lembaga subak di Bali juga wajib diperkuat dengan teknologi. Tanpa semua itu, pertanian Bali akan makin terpuruk.’’ Alit Susanta Wirya