Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Otoritas Khusus Pariwisata Bali
Sejalan dengan Program ’’One Island Management’’ Persoalan pariwisata di Bali bak benang kusut. Kemilaunya dolar hanya dinikmati Badung, Denpasar dan Gianyar. Padahal kabupaten lain juga berkontribusi memajukan sektor tersebut. Otoritas khusus pariwisata Bali adalah jawaban untuk memeratakan pendapatan antarkabupaten/kota. One island management yang menjadi program Gubernur Bali yang baru, bisa menjadi pelaksana mempercepat otoritas tersebut. Dr. Nyoman Sukma Arida, M.Si. mengatakan, kepariwisataan Bali idealnya dikelola pada level provinsi. Bukan terpecah-pecah ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Untuk itulah sangat diperlukan otoritas pengelolaan khusus dengan pola one island management. ‘’Otoritas pariwisata Bali lebih membutuhkan one island management,’’ kata akademisi Fakultas Pariwisata Unud itu, Selasa (23/10) kemarin. Bila pengelolaan melalui one island management (OIM) tercapai, tidak akan ada lagi gap antara kabupaten dalam raihan pendapatan pajak pariwisata. Inilah yang menjadi salah satu sumber persoalan pariwisata di Bali. Satu kabupaten memiliki pendapatan yang demikian besar, padahal pariwisata Bali tidak bisa dilepaskan dari kontribusi kabupaten lainnya. Sukma Arida mencontohkan gap yang terjadi antara Badung dengan Karangasem, Bangli, Jembrana dan kabupaten lainnya. Demikian pula manajemen kepariwisataan di Bali terkesan tumpang-tindih. Misalnya dalam promosi pariwisata melalui branding. ‘’Setiap kabupaten dalam branding pariwisatanya mengaku paling Bali. Karangasem dengan tagline ‘The Spirit of Bali’, lalu Badung mengaku paling Bali dengan tagline ‘The Soul of Bali’,’’ kritik penulis buku ‘’Meretas Jalan Ekowisata Bali’’ ini. Untuk itu, Gubernur Bali segera merealisasikan usulan otoritas khusus pariwisata karena ini sesuai dengan janji yang dilontarkan dalam kampanyenya yakni mewujudkan Bali dalam one island one management. Diakuinya, otoritas khusus
Dijual Murah
Pariwisata Bali Tak Bermartabat
ISU pariwisata Bali murahan sudah lama terdengar. Namun hingga kini belum ada upaya signifikan mengarah ke perbaikan. Belum lama ini, Bali kembali digegerkan dengan temuan paket berwisata ke Bali dijual dengan harga Rp 600.000. Ini semakin menunjukkan Bali pariwisata murahan. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, dari tahun ke tahun, pariwisata Bali tetap menunjukkan tren positif. Banyak wisatawan datang ke Bali tidak hanya yang kaya, tetapi juga yang miskin bahkan ada yang gila. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah moratorium untuk mengendalikan supply.
Ketika terjadi over supply akan terjadi perang tarif dan penekanan harga. Selain itu jenis produk yang dijual diharapkan tidak ikut terseret mengikuti keinginan pasar. Maka yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. ‘’Kalau dibiarkan, lambat laun akan menjatuhkan Bali,’’ ujarnya saat FGD Road to Quality Tourism yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, Selasa (23/10) kemarin. Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa mengatakan, penjualan paket wisata yang murah membuat pariwisata Bali tidak bermartabat. Hal. 15 Sangat Disayangkan
pariwisata membutuhkan payung hukum selevel undang-undang. Momentumnya tepat saat ini. Karena sedang didorong revisi UU Provinsi Bali di pusat. Sekalian saja ditambahkan klausul khusus soal pengelolaan pariwisata satu manajemen tersebut. ‘’Apalagi Pak Gubernur dalam kampanyenya selalu menyampaikan soal Bali one island one management. Nah, sekarang kita bisa menagih janji tersebut,’’ tegas penulis buku ‘’Pandora Bali, Refleksi di Balik Gemerlap Pariwisata Bali’’ ini. Desakan agar Gubernur Bali segera menindaklanjuti soal otoritas khusus pariwisata juga disampaikan Ketua Bali Villa Asociations (BVA) Gede Sukarta. ‘’Otoritas khusus pariwisata untuk Bali ini akan mempercepat pemenuhan janji Gubernur dalam one island management,’’ tegas Sukarta. Diingatkan juga bahwa ketentuan mengenai otoritas khusus pariwisata ini mestinya dalam level undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Palaku pariwisata I Made Ramia Adnyana mengatakan sangat mendukung jika Bali memiliki otoritas khusus dalam pengelolaan pariwisata. Supaya bisa mengelola destinasi Bali dengan baik dan sesuai dengan napas pariwisata yang diusung oleh Bali yaitu pariwisata budaya. Selama ini pengelolaan pariwisata Bali di bawah Kementerian Pariwisata, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan harus meminta persetujuan Kemenpar. Jika Bali memiliki otoritas khusus, kewenangan pengambilan keputusan akan diberikan kepada gubernur untuk mengelola wilayahnya. (ata/may)
Nyoman Sukma Arida
Gede Sukarta
Made Ramia Adnyana
Bali Post/kmb
FGD - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati foto bersama usai FGD ‘’Road to Quality Tourism’’, Selasa (23/10) kemarin.
Ribut Soal Dana Kelurahan
Presiden Jokowi Heran
Terlibat Korupsi, Kepala LPD Kapal Nonaktif Ditangkap Halaman 2 Dua Pekerja Tejakula Diamankan di Taiwan Dua pekerja asal Desa Tejakula, Buleleng, diamankan petugas Imigrasi di Taiwan. Mereka tidak memiliki visa sebagai pekerja asing. Keduanya adalah Ketut Widiarta (23) dan Ketut Ricky Priana. Halaman 8 Pemkab Bangli Rancang Kenaikan Gaji PTT Pemkab Bangli berencana menaikkan gaji pegawai tidak tetap (PTT) tahun 2019. Dengan kenaikan tersebut, PTT di Bangli akan menerima gaji di atas Rp 1 juta. Halaman 14
Pengembangan Curik Bali Berbasis Masyarakat Taman Nasional Bali Barat mengembangkan ekowisata curik Bali berbasis masyarakat. Diharapkan pengembangan ekowisata ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Halaman 10
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo meminta rencana pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tidak dihubunghubungkan dengan agenda politik. ‘’Bukan hanya di desa saja yang ada dana desa, tapi kelurahan juga membutuhkan (dana) untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai? Saya juga heran,’’ kata Presiden Joko Widodo, Selasa (23/10) kemarin. Presiden menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Selatan. Sebelumnya Presiden Jokowi memang mengatakan ingin menganggarkan dana kelurahan pada 2019,
selain dana desa yang sudah disalurkan sejak 2015 lalu. ‘’Banyak pak lurah di sini, ada yang namanya dana desa, tahun depan kita akan memulai namanya dana kelurahan. Dana desa itu hanya untuk kabupaten, kalau dana kelurahan itu untuk kota karena di Indonesia ada kurang lebih hampir 100 kota yang ada di Indonesia,’’ ungkap Presiden. Menurut Presiden, dana kelurahan juga untuk rakyat. ‘’Ini kan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa, jangan dihubunghubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, gak rampung-rampung kita ini,’’ tegas Presiden. Presiden pun menegaskan
bahwa kehidupan bukan melulu hanya politik saja. ‘’Mohon maaf kita ini segala hal dihubungkan dengan politik, padahal kan kehidupan tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada, kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik,’’ tambah Presiden. Presiden mengakui bahwa hal tersebut adalah kepandaian para politikus untuk memengaruhi masyarakat. ‘’Hati-hati saya titip ini, hati-hati. Hati-hati banyak politikus yang baik-baik tapi juga banyak politikus yang sontoloyo,’’ ucap Presiden. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli
Zon mengaku heran dana kelurahan baru diturunkan menjelang Pemilu 2019 dan seharusnya dimasukkan dalam RAPBN 2019 saat pidato kenegaraan 16 Agustus lalu. (ant)
Diresmikan, Jembatan Terpanjang di Dunia
Bali Post/afp
TERPANJANG - Jembatan laut terpanjang di dunia yang menghubungkan Hongkong, Makau, dan Cina sepanjang 55 km.
Beijing – Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Zhuhai-Makau-Hongkong (HZMB) mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden Cina Xi Jinping, Selasa (23/10) kemarin. Presiden Xi bersama para pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Kepala Pemerintah Daerah Khusus Hongkong Carrie Lam, dan Pemerintah Daerah Khusus Makau membuka jembatan tersebut dari gedung pemeriksaan penumpang terpadu di Zhuhai, Provinsi Guangdong, menurut laporan media setempat.
Teknisi dan karyawan yang mewakili 50 ribu pekerja konstruksi dari Cina, Makau, dan Hongkong, termasuk perancang hadir dalam peresmian tersebut. Juga hadir operator dari ketiga kota, para petugas imigrasi dan bea cukai terpadu HZMB. Perpaduan jembatan, terowongan, dan pulau buatan yang totalnya mencapai 55 kilometer itu diklaim oleh media Cina dan Hongkong sebagai terpanjang di dunia. Rentang jembatan di atas laut itu juga menghubungkan tepi barat dan timur Sungai Mutiara. Studi kelayakan jembatan tersebut memakan
waktu selama lima tahun dan konstruksinya membutuhkan waktu sembilan tahun. Jembatan mampu menghubungkan secara fisik penduduk Hongkong, Makau, dan Provinsi Guangdong dalam waktu kurang satu jam. HZMB diharapkan bisa memperkuat relasi perdagangan, keuangan, logistik, dan pariwisata di ketiga wilayah, demikian dilaporkan China Daily. Pembangunan konstruksi jembatan dimulai pada 2009 dan semula akan dibuka pada 2016. Kritikus menjuluki jembatan itu sebagai ‘’gajah putih’’ dan ‘’proyek penuh
darah dan keringat’’ karena telah menewaskan sembilan pekerja dan melukai 400 lainnya selama tahap konstruksi di bagian Hongkong, menurut South China Morning Post. Namun, serikat pekerja konstruksi menganggap jumlah korban lebih banyak daripada data yang dilansir pemerintah tersebut. Hasil studi kelayakan 2008 menyebutkan bahwa pada 2030 jembatan itu akan dilalui 33.100 kendaraan dan 171.800 penumpang. Perkiraan tersebut lebih rendah menjadi 29.100 kendaraan dan 126.000 penumpang sesuai studi kelayakan pada 2016. (ant)