Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Otoritas Khusus Pariwisata Bali
Sejalan dengan Program ’’One Island Management’’ Persoalan pariwisata di Bali bak benang kusut. Kemilaunya dolar hanya dinikmati Badung, Denpasar dan Gianyar. Padahal kabupaten lain juga berkontribusi memajukan sektor tersebut. Otoritas khusus pariwisata Bali adalah jawaban untuk memeratakan pendapatan antarkabupaten/kota. One island management yang menjadi program Gubernur Bali yang baru, bisa menjadi pelaksana mempercepat otoritas tersebut. Dr. Nyoman Sukma Arida, M.Si. mengatakan, kepariwisataan Bali idealnya dikelola pada level provinsi. Bukan terpecah-pecah ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Untuk itulah sangat diperlukan otoritas pengelolaan khusus dengan pola one island management. ‘’Otoritas pariwisata Bali lebih membutuhkan one island management,’’ kata akademisi Fakultas Pariwisata Unud itu, Selasa (23/10) kemarin. Bila pengelolaan melalui one island management (OIM) tercapai, tidak akan ada lagi gap antara kabupaten dalam raihan pendapatan pajak pariwisata. Inilah yang menjadi salah satu sumber persoalan pariwisata di Bali. Satu kabupaten memiliki pendapatan yang demikian besar, padahal pariwisata Bali tidak bisa dilepaskan dari kontribusi kabupaten lainnya. Sukma Arida mencontohkan gap yang terjadi antara Badung dengan Karangasem, Bangli, Jembrana dan kabupaten lainnya. Demikian pula manajemen kepariwisataan di Bali terkesan tumpang-tindih. Misalnya dalam promosi pariwisata melalui branding. ‘’Setiap kabupaten dalam branding pariwisatanya mengaku paling Bali. Karangasem dengan tagline ‘The Spirit of Bali’, lalu Badung mengaku paling Bali dengan tagline ‘The Soul of Bali’,’’ kritik penulis buku ‘’Meretas Jalan Ekowisata Bali’’ ini. Untuk itu, Gubernur Bali segera merealisasikan usulan otoritas khusus pariwisata karena ini sesuai dengan janji yang dilontarkan dalam kampanyenya yakni mewujudkan Bali dalam one island one management. Diakuinya, otoritas khusus
Dijual Murah
Pariwisata Bali Tak Bermartabat
ISU pariwisata Bali murahan sudah lama terdengar. Namun hingga kini belum ada upaya signifikan mengarah ke perbaikan. Belum lama ini, Bali kembali digegerkan dengan temuan paket berwisata ke Bali dijual dengan harga Rp 600.000. Ini semakin menunjukkan Bali pariwisata murahan. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, dari tahun ke tahun, pariwisata Bali tetap menunjukkan tren positif. Banyak wisatawan datang ke Bali tidak hanya yang kaya, tetapi juga yang miskin bahkan ada yang gila. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah moratorium untuk mengendalikan supply.
Ketika terjadi over supply akan terjadi perang tarif dan penekanan harga. Selain itu jenis produk yang dijual diharapkan tidak ikut terseret mengikuti keinginan pasar. Maka yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. ‘’Kalau dibiarkan, lambat laun akan menjatuhkan Bali,’’ ujarnya saat FGD Road to Quality Tourism yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, Selasa (23/10) kemarin. Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa mengatakan, penjualan paket wisata yang murah membuat pariwisata Bali tidak bermartabat. Hal. 15 Sangat Disayangkan
pariwisata membutuhkan payung hukum selevel undang-undang. Momentumnya tepat saat ini. Karena sedang didorong revisi UU Provinsi Bali di pusat. Sekalian saja ditambahkan klausul khusus soal pengelolaan pariwisata satu manajemen tersebut. ‘’Apalagi Pak Gubernur dalam kampanyenya selalu menyampaikan soal Bali one island one management. Nah, sekarang kita bisa menagih janji tersebut,’’ tegas penulis buku ‘’Pandora Bali, Refleksi di Balik Gemerlap Pariwisata Bali’’ ini. Desakan agar Gubernur Bali segera menindaklanjuti soal otoritas khusus pariwisata juga disampaikan Ketua Bali Villa Asociations (BVA) Gede Sukarta. ‘’Otoritas khusus pariwisata untuk Bali ini akan mempercepat pemenuhan janji Gubernur dalam one island management,’’ tegas Sukarta. Diingatkan juga bahwa ketentuan mengenai otoritas khusus pariwisata ini mestinya dalam level undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Palaku pariwisata I Made Ramia Adnyana mengatakan sangat mendukung jika Bali memiliki otoritas khusus dalam pengelolaan pariwisata. Supaya bisa mengelola destinasi Bali dengan baik dan sesuai dengan napas pariwisata yang diusung oleh Bali yaitu pariwisata budaya. Selama ini pengelolaan pariwisata Bali di bawah Kementerian Pariwisata, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan harus meminta persetujuan Kemenpar. Jika Bali memiliki otoritas khusus, kewenangan pengambilan keputusan akan diberikan kepada gubernur untuk mengelola wilayahnya. (ata/may)
Nyoman Sukma Arida
Gede Sukarta
Made Ramia Adnyana
Bali Post/kmb
FGD - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati foto bersama usai FGD ‘’Road to Quality Tourism’’, Selasa (23/10) kemarin.
Ribut Soal Dana Kelurahan
Presiden Jokowi Heran
Terlibat Korupsi, Kepala LPD Kapal Nonaktif Ditangkap Halaman 2 Dua Pekerja Tejakula Diamankan di Taiwan Dua pekerja asal Desa Tejakula, Buleleng, diamankan petugas Imigrasi di Taiwan. Mereka tidak memiliki visa sebagai pekerja asing. Keduanya adalah Ketut Widiarta (23) dan Ketut Ricky Priana. Halaman 8 Pemkab Bangli Rancang Kenaikan Gaji PTT Pemkab Bangli berencana menaikkan gaji pegawai tidak tetap (PTT) tahun 2019. Dengan kenaikan tersebut, PTT di Bangli akan menerima gaji di atas Rp 1 juta. Halaman 14
Pengembangan Curik Bali Berbasis Masyarakat Taman Nasional Bali Barat mengembangkan ekowisata curik Bali berbasis masyarakat. Diharapkan pengembangan ekowisata ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Halaman 10
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo meminta rencana pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tidak dihubunghubungkan dengan agenda politik. ‘’Bukan hanya di desa saja yang ada dana desa, tapi kelurahan juga membutuhkan (dana) untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai? Saya juga heran,’’ kata Presiden Joko Widodo, Selasa (23/10) kemarin. Presiden menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Selatan. Sebelumnya Presiden Jokowi memang mengatakan ingin menganggarkan dana kelurahan pada 2019,
selain dana desa yang sudah disalurkan sejak 2015 lalu. ‘’Banyak pak lurah di sini, ada yang namanya dana desa, tahun depan kita akan memulai namanya dana kelurahan. Dana desa itu hanya untuk kabupaten, kalau dana kelurahan itu untuk kota karena di Indonesia ada kurang lebih hampir 100 kota yang ada di Indonesia,’’ ungkap Presiden. Menurut Presiden, dana kelurahan juga untuk rakyat. ‘’Ini kan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa, jangan dihubunghubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, gak rampung-rampung kita ini,’’ tegas Presiden. Presiden pun menegaskan
bahwa kehidupan bukan melulu hanya politik saja. ‘’Mohon maaf kita ini segala hal dihubungkan dengan politik, padahal kan kehidupan tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada, kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik,’’ tambah Presiden. Presiden mengakui bahwa hal tersebut adalah kepandaian para politikus untuk memengaruhi masyarakat. ‘’Hati-hati saya titip ini, hati-hati. Hati-hati banyak politikus yang baik-baik tapi juga banyak politikus yang sontoloyo,’’ ucap Presiden. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli
Zon mengaku heran dana kelurahan baru diturunkan menjelang Pemilu 2019 dan seharusnya dimasukkan dalam RAPBN 2019 saat pidato kenegaraan 16 Agustus lalu. (ant)
Diresmikan, Jembatan Terpanjang di Dunia
Bali Post/afp
TERPANJANG - Jembatan laut terpanjang di dunia yang menghubungkan Hongkong, Makau, dan Cina sepanjang 55 km.
Beijing – Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Zhuhai-Makau-Hongkong (HZMB) mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden Cina Xi Jinping, Selasa (23/10) kemarin. Presiden Xi bersama para pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Kepala Pemerintah Daerah Khusus Hongkong Carrie Lam, dan Pemerintah Daerah Khusus Makau membuka jembatan tersebut dari gedung pemeriksaan penumpang terpadu di Zhuhai, Provinsi Guangdong, menurut laporan media setempat.
Teknisi dan karyawan yang mewakili 50 ribu pekerja konstruksi dari Cina, Makau, dan Hongkong, termasuk perancang hadir dalam peresmian tersebut. Juga hadir operator dari ketiga kota, para petugas imigrasi dan bea cukai terpadu HZMB. Perpaduan jembatan, terowongan, dan pulau buatan yang totalnya mencapai 55 kilometer itu diklaim oleh media Cina dan Hongkong sebagai terpanjang di dunia. Rentang jembatan di atas laut itu juga menghubungkan tepi barat dan timur Sungai Mutiara. Studi kelayakan jembatan tersebut memakan
waktu selama lima tahun dan konstruksinya membutuhkan waktu sembilan tahun. Jembatan mampu menghubungkan secara fisik penduduk Hongkong, Makau, dan Provinsi Guangdong dalam waktu kurang satu jam. HZMB diharapkan bisa memperkuat relasi perdagangan, keuangan, logistik, dan pariwisata di ketiga wilayah, demikian dilaporkan China Daily. Pembangunan konstruksi jembatan dimulai pada 2009 dan semula akan dibuka pada 2016. Kritikus menjuluki jembatan itu sebagai ‘’gajah putih’’ dan ‘’proyek penuh
darah dan keringat’’ karena telah menewaskan sembilan pekerja dan melukai 400 lainnya selama tahap konstruksi di bagian Hongkong, menurut South China Morning Post. Namun, serikat pekerja konstruksi menganggap jumlah korban lebih banyak daripada data yang dilansir pemerintah tersebut. Hasil studi kelayakan 2008 menyebutkan bahwa pada 2030 jembatan itu akan dilalui 33.100 kendaraan dan 171.800 penumpang. Perkiraan tersebut lebih rendah menjadi 29.100 kendaraan dan 126.000 penumpang sesuai studi kelayakan pada 2016. (ant)
DENPASAR
2
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Ditunggu, Komitmen Polisi Tindak Tajen Denpasar (Bali Post) Komitmen Polda Bali beserta jajarannya menindak tegas judi tajen dan segala jenis judi lainnya ditunggu masyarakat. Pasalnya, judi tersebut melanggar undang-undang dan komitmen polisi untuk menindak tegas segala jenis judi tidak sebatas wacana. “Seharusnya seperti itu. Polisi harus tegas terhadap perjudian, karena undang-undang sudah melarangnya,” tegas akademisi Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.AP., Selasa (23/10) kemarin. Namun, lanjut Wirata, dirinya ragu karena seperti tahuntahun sebelumnya, praktik di lapangan tidak seperti diharapkan. “Kenyataannya disinyalir masih ada oknumoknum di tempat tajen, bahkan ikut jadi pemain. Mudahmudahan apa yang disampaikan oleh petinggi Polda Bali tidak hanya sebagai pemanis bibir semata,” katanya. Menurut Dekan Fisipol Universitas Ngurah Rai ini, jika kepolisian bisa memberantas judi tajen sampai ke tingkat bawah, ia angkat topi. Pasalnya, dari dulu hal ini didengung-dengungkan tapi kenyataannya masih saja ada judi tajen walaupun sembunyisembunyi. Biasanya judi tajen di Bali tiarap bila ada event-event nasional atau internasional. “Jangan sampai ada komunikasi antara penyelenggara tajen dengan oknum aparat, kapan boleh diadakan dan ditutup,” ujarnya. Sementara itu, Kapolres Badung AKBP Yudith Satriya Hananta didampingi Kasatreskrim AKP Made Pramasetia menegaskan, penindakan judi tajen sudah dilakukan sejak lama. “Bahkan sudah banyak yang tutup karena terus kami incar,” tegasnya. Kasatreskrim Pramasetia menambahkan, sekitar empat lokasi tajen yang ditindak. Upaya penyelidikan terus dilakukan terhadap judi tajen yang membandel. “Kadang-kadang, mereka (bebotoh tajen - red) peka sekali. Kalau ada orang tidak dikenal datang, langsung bubar. Namun, upaya penangkapan akan terus kami lakukan,” ujarnya. Kapolres Yudith mengatakan, sesuai arahan pimpinan diharapkan masyarakat yang tahu ada perjudian khususnya tajen, langsung diinformasikan kepada kantor polisi terdekat. “Di tiap desa kan ada Bhabinkamtibmas, informasikan kepada mereka dan pasti kami tindak lanjuti,” kata perwira melati dua di pundak ini. Seperti diberitakan sebelumnya, banyak warga melapor ke Polda Bali terkait maraknya tajen akhir-akhir ini. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Reskrim Polda hingga Polres diperintahkan untuk menindak tegas judi sabung ayam tersebut. Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Faira akan bekerja sama dengan Bidpropam Polda Bali guna menyelidiki apakah ada anggota yang membekingi judi tajen, termasuk menerima upeti. Jika ada, sudah pasti anggota tersebut akan ditindak sesuai prosedur. (kmb36)
Sebelum Diculik, Korban Sempat Diberi Uang
Denpasar (Bali Post) Setelah ditangkap warga di Jalan Pulau Saelus, Denpasar Selatan, terduga penculik anak berkebutuhan khusus, Hasan A.D (33), diamankan di Mapolresta Denpasar. Hasil gelar perkara Selasa (23/10) kemarin, Hasan ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Ternyata pelaku sudah beberapa kali bertemu korban dan memberi uang. Menurut Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol Wayan Arta Ariawan, perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 76 F junto 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 KUHP. “Ancaman pidana minimal lima tahun maksimal 15 tahun. Terhadap pelaku, kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka,” tegasnya. Apa motifnya? “Untuk motif masih kami dalami,” kata mantan Kasatresnarkoba Polresta Denpasar. Sementara itu salah satu sumber mengatakan, hasil pemeriksaan pelaku mengaku tiga kali menemui korban di rumahnya di Jalan Sesetan, Denpasar. Pertemuan pertama korban diberi uang Rp 5.000. Sedangkan pertemuan kedua, korban diberi uang Rp 10 ribu. Senin (22/10) lalu pelaku kembali menemui korban. Melihat pelaku datang, korban langsung mengampirinya. Pelaku yang beralamat di Jalan Kerta Dalem, Sidakarya, Denpasar Selatan ini lalu menyuruh korban naik ke sepeda motornya. “Alasannya mau diajak jalan-jalan dan beli bakso. Tapi meragukan juga alasan pelaku, karena dia sengaja beberapa kali menemui korban,” ujar sumber yang enggan disebut identitasnya ini. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penculikan anak terjadi di Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan (Densel), Senin (22/10) lalu. Seorang anak baru gede (ABG) berkebutuhan khusus berinisial St (16) diculik Hasan A.D. (33) dan dibawa ke Jalan Pulau Saelus, Denpasar. Pelaku ditangkap di TKP oleh ibu korban, Jero Wiratni, dibantu warga. Selanjutnya pelaku diamankan polisi dan dibawa ke Polresta Denpasar. (kmb36)
Anggota Ormas Tebas Pelanggan Warung
Denpasar (Bali Post) Kericuhan terjadi di warung nasi goreng di Jalan Palapa XIV, Denpasar Selatan, Senin (22/10) malam. Anggota ormas berinisial KDY (37) mengamuk dan menganiaya pelanggan warung, Ari Prasetyo (36) dan Budiyanto (30). Bahkan, Budiyanto ditebas dengan pecahan gelas hingga menderita luka parah pada pipi dan telinganya. Dikonfirmasi Selasa (23/10) kemarin, Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol Wayan Arta Ariawan membenarkan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan anggota ormas. “Korban Budiyanto luka parah karena telinganya hampir putus dan mendapat 25 jahitan,” tegas Kompol Arta didampingi Kanit I Iptu Yudistira. Informasi yang diperoleh di lapangan, kasus penganiayaan itu terjadi pada Senin malam. Kasus ini dilaporkan Ari yang beralamat di Jalan Kresek, Denpasar. Setelah menerima laporan kasus tersebut, Tim Resmob Polresta Denpasar mendatangi TKP. Dari hasil olah TKP, keterangan saksi dan pelapor, diperoleh informasi bahwa pelaku tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. “Keterangan saksi, pelaku memukul, mencekik dan menebas korban menggunakan pecahan gelas. Selain itu juga mengancam akan membunuh korban,” kata sumber. Polisi langsung mencari pelaku dan berhasil ditangkap di rumahnya Jalan Palapa XIV, Denpasar, Senin (22/10) pukul 23.15 Wita. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolresta Denpasar. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan pemicunya karena tersinggung dan emosi saat disenggol oleh Budiyanto. (kmb36)
Bali Post/eka
KORUPSI - Polisi menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus dugaan korupsi LPD Desa Adat Kapal di Reskrimsus Polda Bali, Selasa (23/10) kemarin.
Terlibat Korupsi dan TTPU
Kepala LPD Kapal Nonaktif Ditangkap Denpasar (Bali Post)-
Setahun menyelidiki kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Senin (22/10) Tim Subdit III Ditreskrimsus Polda Bali menangkap Kepala LPD Desa Adat Kapal nonaktif, Drs. I Made Ladra (53). Akibat perbuatan pelaku yang menjabat Kepala LPD selama 20 tahun ini, keuangan atau perekonomian negara dirugikan Rp 15.352.059.425. Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Ruddi Setiawan didampingi Kasubdit III (Tipikor) AKBP Ida Putu Wedanajati mengatakan, sejak 2017 nasabah mulai resah dengan manajemen LPD tersebut. Pasalnya, ketika nasabah menarik dananya ternyata tidak bisa karena kas kosong. Padahal LPD tersebut memiliki nasabah sekitar 500 orang. Dicurigai tidak beres terhadap pengelolaan keuangan LPD tersebut, warga melaporkan kasus ini ke Polda Bali. “Modusnya, pelaku membuat pinjaman fiktif, tabungan fiktif, sistem
keuangan LPD Kapal fiktif atau melunasi pinjaman pribadi dan keluarga menggunakan uang fiktif. Menggelapkan gaji karyawan dan menggelapkan uang debitor, serta menarik uang nasabah,” ujar Ruddi Setiawan, Selasa (23/10) kemarin. Kasus tersebut ditangani sejak 2017 dan diproses hingga ke penyidikan. Mengingat pelaku tidak mengindahkan panggilan penyidik, akhirnya dilakukan penangkapan di rumahnya, Senin lalu. “Tersangka dijerat kasus korupsi dan pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun
penjara. Pelaku telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola dana LPD untuk memperkaya diri sendiri,” ujar mantan Kapolres Badung ini. AKBP Wedanajati menambahkan, pihaknya menyita beberapa aset yang dibeli dari uang korupsi. Aset atau barang bukti tidak bergerak berupa tanah, bangunan dan lainnya. Semua disita dan dilakukan pemasangan plang bahwa barang tersebut sitaan Polda Bali. “Berkaitan dengan penyidikan, kami akan terus mengembangkan ke pelaku lain, karena kasus tindak
pidana korupsi biasanya dilakukan bersama-sama. Penahanan dilakukan hingga 20 hari ke depan atau sampai tanggal 29 November 2018,” tegasnya. Berapa nilai aset yang disita? “Kalau diakumulasikan aset tanah, bangunan dan tabungan hampir Rp 3 miliar,” ungkap Wedanajati. Terkait kasus ini, penyidik menyita 129 barang bukti berupa dokumen transaksi LPD Kapal, sertifikat tanah, sertifikat jaminan atau agunan, kwitansi penerimaan/ pembelian tanah, buku tabungan dan dokumen fiktif. Sedangkan modusnya membuat pinjaman fiktif, membuat tabungan fiktif dalam sistem keuangan LPD Kapal, melunasi pinjaman pribadi dan keluarganya menggunakan
uang fiktif, melunasi pinjaman yang dibuat olehnya berasal dari penggelapan dana oleh kolektor, menggelapkan gaji karyawan, menggelapkan uang debitur (menggelembungkan kredit) dan menarik uang tabungan nasabah. Penyidik memeriksa saksi sebanyak 60 orang, terdiri dari pegawai, pengurus, badan pengawas, debitur, nasabah dan pihak lain. Memeriksa empat saksi ahli masingmasing bidang Perekonomian Negara, Hukum Pidana, auditing dan acounting perhitungan kerugian LPD, serta saksi ahli pidana pencucian uang. (kmb36) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
Tim Gabungan Monitoring Keberadaan Ormas Denpasar (Bali Post) Tim monitoring ormas yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Denpasar melakukan monitoring keberadan dan aktivitas ormas yang ada di Kota Denpasar. Tim yang beranggotakan unsur Kejari, Pengadilan Negeri, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polresta Denpasar, Satpol PP dan unsur OPD terkait lainnya, telah melakukan monitoring ke sejumlah alamat ormas yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Denpasar, Selasa (23/10) kemarin. Dari hasil monitoring ke lapangan, sejumlah alamat tidak sesuai sebagaimana yang telah dilaporkan saat pendaftaran. “Kami melakukan monitoring ormas ini sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,” ujar Kabid Ketahanan Ekososbud Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Denpasar A.A. Gede Raka Wiadnyana, Selasa kemarin. Raka Wiadnyana menambahkan, monitoring ormas di Kota Denpasar sangat penting untuk menjaga keamanan di Kota Denpasar. Di samping
juga untuk mensosialisasikan bahwa ormas harus mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, meski telah Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Melalui SKT yang telah dimiliki ormas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengetahui aktivitas kegiatan dari ormas tersebut. Termasuk juga untuk pengawasan kegiatan ormas akan dilakukan oleh kepala lingkungan di mana ormas tersebut berada karena dalam pengurusan SKT harus mendapatkan tanda tangan dari aparat terbawah. “Kami harapkan semua ormas yang ada di Kota Denpasar mengurus SKT meski telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM,” harapnya. Kasubid Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Denpasar I.B. Andika menambahkan, pemantauan ini untuk menjaga Kota Denpasar agar tetap kondusif. Untuk itu, monitoring ormas terus dilakukan sehingga keberadaan ormas di Kota Denpasar benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini jumlah ormas yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Denpasar se-
banyak 291 ormas. “Ormasormas yang telah terdaftar ini kami pantau ke lapangan. Namun hasil dari pantauan selama dua hari, sebagian besar alamat ormas sudah berubah. Sehingga ini sangat menyulitkan untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukannya selama ini,” katanya seraya berharap, ormas-ormas yang ada di Kota Denpasar segera mengurus dan memperpanjang SKT dan melaporkan tentang perubahan alamat ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. I Wayan Adhi Karmayana dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan, keberadaan ormas di Kota Denpasar wajib melaporkan aktivitasnya secara rutin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meski telah memiliki Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, ormas juga wajib mengurus SKT yang diperpanjang setiap lima tahun sekali, sehingga aktivitas dan keberadaan ormas tersebut jelas. “Kami harapkan semua ormas melaporkan setiap aktivitasnya secara rutin enam bulan sekali, termasuk juga memperpanjang SKT bila telah habis masa berlakunya,” ujarnya. (kmb12)
819446 / 081337032965
Topik : Pemkot Rancang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Bali Post/ist
PEMANTAUAN - Tim gabungan saat melakukan pemantauan aktivitas ormas di Denpasar.
Bali Post/ist
SOSIALISASI – Suasana sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik oleh DLHK Denpasar.
Pemkot Rancang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Denpasar (Bali Post) Pemkot Denpasar terusmenerus mengupayakan pengurangan sampah plastik di Kota Denpasar. Aturan tentang penggunaan kantong plastik digodok demi kepentingan masyarakat. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, aturan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga. Semua masih dalam proses, sehingga positif dan negatifnya harus dipertimbangkan, termasuk dampak yang ditimbulkan. “Akan lebih baik ketika masyarakat membawa kantong sendiri ketika berbelanja. Jika itu bisa diterapkan bersama, tentu akan sangat berdampak positif,” ujar Rai Mantra, Selasa (23/10) kemarin. Rai Mantra menambahkan, aturan tentang pengurangan sampah plastik berlabuh pada tujuan edukasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat. “Denpasar juga sebagai pusat kota yang memiliki penduduk urban cukup tinggi, sehingga PR tentang permasalahan sampah ini harus diselesaikan bersama dengan caracara kreatif,” ungkapnya. Menurut Rai Mantra, edu-
kasi secara dini dilakukan kepada anak-anak sekolah, kampanye kreatif tentang pengurangan sampah plastik, hingga pemanfaatan sampah plastik menjadi benda-benda ekonomis. Hal tersebut juga dilakukan untuk menindaklanjuti Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstranas) yakni pengurangan sampah sebesar 30 persen di tahun 2025. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar I Ketut Wisada mengatakan, salah satu hal pokok yang bisa mengatasi permasalahan sampah adalah kebijakan pemerintah, setelahnya kekompakan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan. “Semoga setiap upaya pemerintah menjadi awal yang baik. Semua itu merupakan langkah berkala, karena ke depan tentu akan terus dikembangkan, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk bersamasama menyukseskan setiap program positif pengurangan sampah plastik di Kota Denpasar,” ujarnya. (kmb12)
BADUNG
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
3
Tak Kantongi Izin
Galian di Kutuh Distop Satpol PP Bali
DIHENTIKAN - Galian di Kutuh yang rencananya dijadikan tempat pengolahan sampah.
Bali Post/edi
Mangupura (Bali Post) Pemilik lahan galian di Kutuh yang juga Perbekel Kutuh Wayan Purja, diundang untuk memberikan keterangan kepada Satpol PP Bali, Senin (22/10) lalu. Dari pertemuan tersebut diputuskan aktivitas galian dihentikan sementara. Kepala Seksi Trantib Satpol PP Bali Dewa Darmadi menyampaikan, pihaknya meminta pemilik untuk menutup proyek galian tersebut, apapun alasannya, baik untuk tempat pengolahan sampah maupun penataan lahan. Pasalnya, aktivitas itu belum mengantongi izin. ‘’Kalau yang bersangkutan bisa penuhi izinnya, baru bisa dilanjutkan. Kan tergantung kabupaten. Provinsi hanya mengesahkan jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan,’’ kata Dewa Darmadi saat dihubungi, Selasa (23/10) kemarin. Dikatakannya, terhitung mulai 22 Oktober tidak boleh lagi ada aktivitas apapun di lokasi tersebut. ‘’Kalau misalnya di lokasi masih ada aktivitas, akan diberikan
sanksi sesuai Perda. Kami bisa proses dia secara pidana. Kami meminta Satpol PP Badung untuk melakukan pengawasan di lokasi karena itu adalah wilayah Badung,’’ ujarnya. Sementara terkait izin, merupakan kewenangan Pemprov karena berkaitan dengan galian C, sedangkan UPL-UKL kewenangan Pemkab Badung. ‘’Nanti dilihat dulu tata ruangnya. UPL-UKL layak atau tidak. Selain itu, penyandingnya juga harus disiapkan, baru mendapatkan izin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung Putu Eka Merthawan mengatakan, dari sisi legalitas izin galian merupakan kewenangan Pemprov. Namun terkait rencana pembuatan tempat pengolahan sampah, dari sisi tempat, itu sudah tidak layak, karena dekat dengan perumahan. Menurutnya, dalam mengurus izin, pemilik harus mengajukan persetujuan penyanding. Hal itu menurutnya sudah tidak mungkin,
karena saat ini sudah ada keluhan dari warga sekitar. Dikatakannya lebih lanjut, pengelolaan sampah apabila masih menggunakan sistem sanitary landfill yaitu membuang dan menumpuk sampah, hal itu tidak diperkenankan. Undang-undang sudah tidak mengizinkan hal tersebut karena bisa menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan. Namun, kalau waste to energy atau mengolah sampah menjadi energi maupun zero waste dengan cara dicacah habis menjadi kompos, itu masih memungkinkan. Untuk itu pihaknya berharap, pihak desa bisa mempresentasikan rencana pengelolaan sampah tersebut. Dia pun berharap pihak terkait mengikuti prosedur yang berlaku. ‘’Dengan hormat, kami undang ke DLHK untuk mempresentasikan seperti apa rencana tempat pengolahan sampahnya. Siapa tahu nanti bagus programnya, tentu akan kami dukung, sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku,’’ tegasnya. (kmb23)
Dewan Ingatkan Direksi PDAM Bekerja Profesional
Mangupura (Bali Post) –
Pernyataan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta terkait minimnya inovasi yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama, memantik reaksi kalangan dewan. Wakil rakyat meminta jajaran direksi PDAM bekerja profesional dengan melahirkan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan. Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (23/10) kemarin mengatakan, eksekutif dan legislatif telah mendukung PDAM Tirta Mangutama dengan penyertaan modal. Untuk itu, yang perlu dilakukan jajaran direksi PDAM adalah memunculkan inovasi perusahaan secara profesional. Menurutnya, inovasi yang diharapkan dari perusahaan pelat merah tersebut adalah dapat memberikan layanan yang baik pada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan jaminan kualitas air, jaminan dari volume air, dan
keberlangsungan air. ‘’Itu yang paling penting. Jadi, PDAM harus memberikan profit, baik secara materi maupun layanan kepada masyarakat,’’ tegasnya. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu memiliki agenda mengubah regulasi perusahaan daerah (perusda) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ‘’Kami minta peraturan daerah dari perusahaan daerah harus diperbaharui sesuai Undang-undang 23 menjadi
BUMD, sehingga secara legalitas benar,’’ katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, kinerja PDAM Tirta Mangutama menjadi sorotan Bupati Giri Prasta. PDAM dinilai kurang inovatif. Di hadapan seluruh karyawan PDAM Tirta Mangutama, Giri Prasta blak-blakan menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur Utama PDAM Tirta Mangutama Ketut Golak, Direktur Teknik Wayan Suyasa, Direktur Umum Ida Ayu Eka Dewi Wijaya dan petinggi PDAM lainnya. ‘’Kalau tidak mampu men-
Hadiri ”Road To Quality Tourism”
Wabup Suiasa Tegaskan Pentingnya Langkah Terpadu Bersama ”Stakeholder”
MENYIKAPI isu harga paket wisata di Kabupaten Badung yang murah bahkan di luar harga wajar, perkumpulan stakeholder pariwisata di Kabupaten Badung menggelar Focus Group Discussion (FGD): Road to Quality Tourism, Selasa (23/10) kemarin. FGD digelar di ruang Meatting Hotel Trans Resort Bali. Pertemuan dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Kepala BPPD Kabupaten Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung I Made Badra, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Badung I GAK Suryanegara, Camat Kuta Utara A.A. Arimbawa, serta jajaran OPD di Pemkab Badung dan pelaku pariwisata. Wabup Suiasa dalam sambutannya menyampaikan, dari FGD ini akan diambil langkah-langkah strategis dan terpadu bersama stakeholder pariwisata menyikapi isu penjualan paket wisata yang sangat murah. ‘’Kami di Kabupaten Badung bersama stakehold-
jalankan salah satu inovasi yang saya berikan, ya… sudah pasti kami evaluasi. Di sini harus ada input, process, output dan outcome. Kami sebagai pemilik perusahaan wajib memberikan feedback. Bagus kita pakai, kalau tidak, maaf tidak kita pakai,’’ ungkap Bupati Giri Prasta di saat menghadiri peringatan HUT ke-42 PDAM Tirta Mangutama, di Ruang Kerta Gosana, Puspem Badung, Senin (22/10) lalu. Giri Prasta menginginkan PDAM melakukan terobosanterobosan dalam pelayanan. Seperti mengatasi ketersediaan air saat musim kemarau, sehingga tidak terjadi kekeringan dan krisis air. Sebaliknya, saat musim hujan air yang melimpah tidak terbuang percuma ke laut. (kmb27)
ANTRE - Sejumlah warga Jimbaran beberapa waktu lalu antre untuk mendapatkan air bersih dari mobil tangki milik PDAM Badung.
Mangupura (Bali Post) Panitia Seleksi (Pansel) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Badung mengumumkan hasil seleksi awal CPNS tahun 2018. Pengumuman hasil seleksi yang ditandatangani Sekda Badung Wayan Adi Arnawa selaku Ketua Pansel itu menyatakan, dari 3.496 pelamar sebanyak 392 di antaranya tidak lulus tahap awal seleksi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Badung I Gede Wijaya membenarkan telah mempublikasikan pengumuman nomor: 04/PANSELCPNS/ BADUNG/2018, yang diterbitkan Pansel pada Senin (22/10) lalu melalui website http:// sscn.bkn.go.id. ‘’Kami sudah menyertakan lengkap dengan nama-nama yang lulus di situ (website-red). Mereka yang dinyatakan tidak lulus, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan,’’ ungkap Gede Wijaya, Selasa (23/10) kemarin. Menurutnya, pelamar CPNS
Bali Post/edi
Ratusan Pelamar CPNS Gugur di Seleksi Awal yang gagal melanjutkan ke ujian Computer Assisted Test (CAT) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti IPK kurang dari 2,75 dan tidak punya Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan. ‘’Formasi yang paling banyak pelamarnya adalah formasi guru. Sedangkan untuk formasi yang tidak ada pendaftarnya adalah formasi cumlaude, guru kelas ada empat dan guru muatan lokal ada satu,’’ terangnya. Birokrat asal Kerobokan, Kuta Utara itu menjelaskan,
peserta yang telah lulus tahap pertama diwajibkan datang pada ujian CAT dengan membawa persyaratan dengan membawa kartu tanda peserta ujian serta e-KTP. ‘’Mereka yang lulus seleksi administrasi kami wajibkan mencetak kartu tanda peserta ujian CPNS secara online melalui laman,’’ sebutnya seraya menegaskan, bagi peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti Seleksi Komputer Dasar (SKD) tepat waktu, maka dinyatakan gugur. (kmb27)
Perbekel Baha Mulai Diadili FGD - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat menghadiri FGD Road to Quality Tourism, Selasa (23/10) kemarin. er pariwisata akan membentuk tim khusus untuk menertibkan hal ini secara bersama-sama dalam waktu dekat dan kami berharap hal ini tidak dilakukan di satu daerah saja, tetapi di seluruh daerah di Bali,’’ kata Suiasa. Menurutnya, jika tidak segera dilakukan langkah bersama menyikapi hal ini, dikhawatirkan kualitas kepariwisataan di Bali akan merosot. Hal senada disampaikan Wagub Bali Tjokorda Oka
Artha Ardhana Sukawati. Dia menyampaikan, dalam menyikapi permasalahan ini harus dilakukan langkah-langkah kongkrit yang dimulai dari tingkat paling bawah, yakni dari tingkat banjar. Semua tokoh adat juga diharapkan duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik. ‘’Jika hal ini dibiarkan lebih lama, akan menjatuhkan kita. Kita semua akan mendapatkan kerugian,’’ kata pria yang akrab disapa Cok Ace itu. (ad976)
PERBEKEL Baha I Putu Sentana (57) mulai diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (23/10) kemarin. Dia tersangkut dugaan korupsi APBDes Baha senilai Rp 1 miliar. Dalam persidangan yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bambang Ekaputra, JPU Putu Gede Suriawan memaparkan, pada tahun anggaran 2016 Desa Baha menerima dana sebesar Rp 7,8 miliar lebih yang bersumber dari beberapa pos pendapatan. Sumber dimaksud antara lain PHR, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Khusus Kabupaten dan Pendapatan Asli Daerah. Sementara pada pos program ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Kemudian ada yang terlaksana namun anggarannya masih sisa. Besarnya mencapai Rp 835,2 juta lebih
dan tersimpan di rekening tabungan terdakwa selaku Perbekel Baha. Dana yang tersisa atau biasa disebut Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa) tersebut disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan terdakwa dalam Buku Kas Umum Desa. Namun saat ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Badung, terdapat selisih antara Buku Kas Umum Desa dengan saldo rekening Desa. Di buku kas umum desa, Silpa yang tertera sebesar Rp 835,2 juta. Sementara dalam rekening desa terdapat saldo sebesar Rp 26,7 juta. ‘’Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 776.453.611. Setelah dilakukan konfirmasi, terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri sebagaimana surat pernyataan Nomor: 145/1133/Keu tanggal 27 Desember
2016,’’ ungkap jaksa. Sementara untuk realisasi pengeluaran belanja, saksi Ni Nyoman Suartini selaku Bendahara Desa mencatat seluruh transaksi pengeluaran belanja ke dalam buku kas umum sesuai bukti pertanggungjawaban yang telah disetujui terdakwa dalam Surat Permintaan Pembayaran. Dari data transaksi buku kas umum dan transaksi penarikan uang pada rekening bank milik Desa Baha menunjukkan bahwa nilai transaksi seluruh pengeluaran belanja pada buku kas umum lebih kecil dibandingkan dengan nilai seluruh penarikan uang pada rekening bank. Dikatakannya lebih lanjut, berdasarkan hasil audit BPKP periode 2016 sampai 17 April 2017, uang kas Desa Baha yang tidak ada pertanggungjawabannya totalnya Rp 1 miliar. (kmb37)
Konsumsi Pertamax Dominan di Badung dan Denpasar KONSUMSI bahan bakar khusus (BBK) jenis Pertamax di Bali saat ini terus mengalami peningkatan. Bahkan untuk wilayah Bali, konsumsi Pertamax per harinya bisa mencapai 900-1.000 kiloliter (kl). Sedangkan untuk Pertamax series, konsumsi per hari mencapai 2.500 kl. Menurut Sales Executive Retail wilayah Bali PT Pertamina (Persero), Dany Hutama Aji, dari jumlah itu konsumsi Pertalite sekitar 40 persen dan konsumsi Pertamax mencapai 30 persen
dari total Pertamax series di Bali. Penggunaan Pertamax terbanyak di Bali adalah Badung dan Denpasar, yakni hingga 30 persen. Di Denpasar terdapat 50 SPBU dan Badung 40 SPBU. Sedangkan di Bali secara keseluruhan terdapat 190 SPBU. Untuk terus meningkatkan konsumsi Pertamax, Pertamina Marketing Operasional Regional V menggandeng Bank BRI dalam rangka mendukung gerakan cashless atau non tunai. Menurut Wakil Pimpinan Wilayah
Bidang Bisnis BRI Denpasar Hery Santoso, di sela-sela penandatanganan kesepakatan kerja sama Selasa (23/10) kemarin menyampaikan, masyarakat kini bisa membeli Pertamax series dengan uang elektronik. Itu berarti masyarakat tidak perlu direpotkan membawa uang tunai untuk bertransaksi. Hal ini sekaligus mempermudah masyarakat dalam bertransaksi sehingga dapat menjadi stimulus dalam menggerakkan perekonomian. ‘’Kami memiliki program BRIZZI
Berkah Energi Pertamina (BRIZZI BEP),’’ ujarnya. Menurutnya, transaksi pembelian Pertamax series menggunakan kartu berupa BRIZZI, debit dan kartu kredit BRI, maupun kartu bank lainnya di EDC BRI, akan mendapatkan voucher diskon 10 persen dan free nitrogen. ‘’Customer wajib memiliki kartu BRIZZI BEP dan menunjukkan kartu tersebut kepada operator SPBU untuk mendapatkan voucher tersebut,’’ jelasnya. (kmb23)
Bali Post/edi
KERJA SAMA - Suasana peluncuran program kerja sama Pertamina dan BRI.
info seremoniAL
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A
Pertahankan Karya Seni Bernuansa Global
Prodi Seni S-3 PPs ISI Denpasar Gelar Seminar Internasional ’’Art, Creativity, and Identity’’ PROGRAM Studi (Prodi) Seni Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia (PPs ISI) Denpasar menggelar Seminar Internasional bertajuk ‘’Art, Creativity, and Identity: Investigating Art Creativity in Global Era’’ di Gedung Citta Kelangen ISI Denpasar, Selasa (23/10) kemarin. Seminar ini menghadirkan lima pembicara, yaitu Thomas Ondrusek (Janachek Academy of Art, Czech Republic), Dr. Tisna Sanjaya (Institut Teknologi Bandung), Margareth Coldiron, Ph.D. (Deputy Head of BA World Performance, University of Essex, London), Budi Miller (Victoria College of The Art, University of Melbourne), dan Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum.
Ketua Panitia Prof. Dr. I Wayan Dibia, S.ST., M.A. didampingi Kaprodi Seni S-3 PPs ISI Denpasar Dr. I Gede Yudarta, S.SKar., M.Si. mengatakan seminar internasional ini bertujuan untuk mengumpulkan perspektif dan pemikiran baru mengenai kondisi terkini dari kreativitas artistik global untuk menciptakan iklim kreativitas yang lebih baik, sehingga adanya interaksi yang dinamis antara unsur seni lokal dan budaya global. Apabila hal tersebut bisa tercapai, maka ISI Denpasar akan menjadi lembaga seni untuk mempromosikan produksi karya seni bernuansa global baru tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya (Bali-Indonesia). ‘’Zaman global seperti saat ini sering kali orang mengabaikan identitasnya sendiri, sehingga
SEMINAR - Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha (tengah) didampingi Ketua Panitia Prof. Dr. I Wayan Dibia (2 dari kanan) berfoto bersama para narasumber pada seminar internasional, Selasa (23/10) kemarin.
PPs ISI Denpasar Gelar Bakti Sosial di Desa Petulu Gunung, Ubud Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat
PROGRAM Pascasarjana (PPs) Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Jumat (19/10) lalu menggelar kegiatan bakti sosial berupa penanaman bibit pohon nangka dan mangga unggul di Desa Petulu Gunung, Kecamatan Ubud, Gianyar. Kegiatan bakti sosial ini melibatkan seluruh mahasiswa Program Studi (Prodi Seni) Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) PPs ISI Denpasar, serta masyarakat setempat. Tujuannya untuk mengenalkan lebih dekat Program Seni S-2 dan S-3 yang ada di ISI Denpasar kepada masyarakat, sekaligus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kaprodi Seni S-2 PPs ISI Denpasar Dr. I Ketut Sariada, S.ST., M.Si. mengatakan bakti sosial merupakan salah satu kegiatan
dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sebagai institusi pendidikan tinggi, PPs ISI Denpasar tidak cukup hanya menjalankan proses pembelajaran dan penelitian saja, tetapi pengabdian kepada masyarakat juga penting dilakukan. Sehingga ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh para mahasiswa di perguruan tinggi dapat diimplementasikan di lingkungan masyarakat dan berdaya guna untuk kemajuan masyarakat bersangkutan. ‘’Ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi ini (pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat - red) harus dijalankan, sehingga konsep pendidikan tinggi bisa berjalan seimbang,’’ tandas Ketut Sariada, Selasa (23/10) kemarin. Selain itu, dikatakan, kegiatan
S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
karya yang dihasilkan hampir tidak mempunyai identitas. Oleh karena itu, kita ingin mempresentasikan pemikiran-pemikiran pembicara dari luar tentang persoalan bagaimana mempertahankan identitas agar kita tidak luluh dalam pertarungan budaya global ini,’’ tandas Prof. Dibia, Selasa (23/10) kemarin. Sementara itu, Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha mengatakan perkembangan dunia kreativitas berkembang begitu pesatnya di era global seperti saat ini. Bahkan, kreativitas seni lintas budaya kini telah menggunakan teknologi modern, sehingga hasil kreativitasnya berupa karya seni dengan nuansa budaya global. Ketika membuat karya seni dengan nuansa global, para seniman akan melibatkan semua elemen budaya mereka, dan kemudian menggabungkannya dengan elemen asing lainnya. Hal ini menyebabkan beberapa seniman akhirnya mengadopsi unsur-unsur budaya asing ini untuk menjadi bahan baru selama proses kreativitas mereka. Bahkan, banyak seniman yang tanpa sengaja meninggalkan identitas budaya mereka sendiri dan akhirnya membangun identitas baru dalam proses kreativitas seni mereka. Oleh karena itu, mempertahankan identitas sangat penting dilakukan untuk mempertahankan keunikan dan ciri khas kreativitas yang kita miliki. Apalagi, keunikan dan kekhasan kreativitas seni di Bali dan Indonesia pada umumnya dikagumi oleh masyarakat mancanegara. ‘’Bagi saya keunikan dan ciri khas kesenian yang kita miliki itu adalah ‘barang mahal’ yang mesti dipelihara dengan baik,’’ pungkas Prof. Sugiartha. (ad981)
BAKTI SOSIAL - Para mahasiswa Prodi Seni S-2 dan S-3 PPs ISI Denpasar beserta para dosen PPs ISI Denpasar berfoto bersama pada kegiatan bakti sosial yang dilakukan di Desa Petulu Gunung, Ubud, Gianyar, Jumat (19/10) lalu.
bakti sosial yang diselenggarakan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan, memotivasi, sekaligus mendekatkan Prodi Seni S-2 dan S-3 yang ada di PPs ISI Denpasar kepada masyarakat, sehingga Prodi Seni di PPs ISI Denpasar semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat untuk menempuh pendidikannya di PPs ISI Denpasar. Di samping juga untuk menjaga kelestarian alam di Desa Petulu Gunung, Ubud. Sebab, dikatakan, pohon nangka dan mangga yang hidup di desa tersebut semakin sedikit. Padahal, di Desa Petulu Gunung banyak burung kokokan yang hidup dan membuat sarang di pohon nangka. ‘’Oleh karena itu, kami menanam pohon nangka unggul di dekat Pura Desa di sana. Ya, paling tidak lagi dua tahun sudah besar dan kokokan bisa membuat sarang di atas pohon nangka yang kami tanam itu,’’ ujarnya. Pihaknya mengakui, kegiatan bakti sosial yang dilakukan tersebut tidak hanya mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat setempat, tetapi juga prajuru desa. Bahkan, masyarakat di sana sangat antusias berjibaku menanam bibit pohon nangka dan mangga tersebut. ‘’Ini bagaikan gayung bersambut, kita punya program, masyarakat di sana membutuhkannya, jadi sama-sama jalan,’’ tukasnya. Ke depan, program pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan bakti sosial akan terus dilakukan. Sehingga mahasiswa PPs ISI Denpasar mempunyai jiwa cinta terhadap lingkungan dan sesama untuk kelangsungan dalam menciptakan sebuah hasil karya seni dengan konsep menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana. (ad980)
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Raker Komisi II
Dewan Minta Libatkan Desa Dalam ’’Event’’ Pariwisata KOMISI II DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Bagian Pembangunan Setda Badung, Senin (22/10), di gedung Dewan Badung. Rapat dipimpin Ketua Komisi II Wayan Luwir Wiana dan dihadiri oleh IGN Sudiarsa, I Nyoman Dirga Yusa, I Nyoman Mesir, I Nyoman Suka, I Nyoman Oka Widyanta, dan I Gede Suraharja. Dalam rapat kerja itu berbagai masukan disampaikan kepada kepala perangkat daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Badung tahun anggaran 2019. Kepala perangkat daerah yang hadir di antaranya Kadis Pariwisata I Made Badra, Kadis PUPR I.B. Surya Suamba, Kadis LHK I Putu Eka Merthawan, dan Kabag Pembangunan Bidang Pariwisata. Dewan menyarankan penggelaran event untuk mempromosikan pariwisata diharapkan menyerap tenaga lokal atau masyarakat di desa setempat. Konsep promosi pariwisata melalui event agar dibuatkan event yang utama, misalnya Festival Bahari bisa digelar selama satu bulan dengan subkegiatan berlangsung di berbagai pantai yang ada di Badung. ‘’Pembukaan bisa saja dilakukan di Pantai Kuta, pantai-pantai yang lain juga ada kegiatan pertunjukan masih dalam rangkaian Festival Bahari. Dengan demikian target yang ingin dicapai dapat diketahui,’’ saran
RAPAT KERJA - Ketua Komisi II Wayan Luwir Wiana didampingi IGN Sudiarsa, I Nyoman Dirga Yusa, I Nyoman Mesir, I Nyoman Suka, I Nyoman Oka Widyanta, dan I Gede Suraharja memimpin rapat kerja dengan sejumlah perangkat daerah di gedung Dewan Badung, Senin (22/10). IGN Sudiarsa. Sementara untuk Dinas PUPR, I Nyoman Dirgayusa mengoreksi sejumlah proyek yang ‘’kejar tayang’’, ditambah lagi tender yang memenangkan penawar dengan harga termurah. ‘’Bapak bupati tidak ingin pembangunan berlangsung asalasalan. Jadi harus mengedepankan mutu dari bangunan tersebut,’’ kata Dirgayusa yang juga menyarankan agar pengawasan terhadap pengerjaan proyek tidak jauh dari spek yang ditentukan, karena proyek yang kebut-kebutan mengejar waktu penyelesaian atau proyek yang dimenangkan dengan harga murah. Mendengar penyampaian oleh anggota Dewan, Kadis Pariwisata I
Made Badra mengatakan, pihaknya tetap melakukan perbaikan objek wisata di Kabupaten Badung. Di Badung kawasan utara, misalnya, kata dia, telah dipersiapkan Jembatan Bangkung sebagai icon dengan kereta gantung sepanjang 4 kilometer dan telah dilakukan feasibility study (FS). ‘’Kereta gantung akan membentang dari Jembatan Tukad Bangkung ke Air Terjun Nunung. Dan ini akan menjadi icon baru,’’ katanya. Sementara tempat lainnya juga terus berbenah. Di Pantai Pandawa juga dibangun toilet berstandar internasional. ‘’Ini akan dikembangkan di tempat lainnya,’’ ucap Badra. (ad979)
Komisi I DPRD Badung Gelar Raker
Memberikan Pelayanan Masyarakat, Eksekutif dan Legislatif Harus Bergandengan GUNA mematangkan Rancangan APBD 2019, Komisi I DPRD Badung menggelar rapat dengan beberapa organisasi perangkat daerah, Senin (22/10). Rapat dipimpin Ketua Komisi I, I Wayan Suyasa, beserta anggota Made Duama, I Gusti Anom Gumanti, Wayan Regep, Kadek Sudarmaja, Made Subawa dan Nyoman Ardana. Hadir dari eksekutif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Aryawan, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Wayan Kristiani, Kepala Satpol PP IGAK Suryanegara, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Gede Wijaya, Kepala Kesbangpol Nyoman Suendi, Kepala Disdukcapil Nyoman Soka, Kabag Humas Setda Badung I Putu Ngurah Thomas Yuniarta serta Kabag Hukum dan HAM Komang Budhi Argawa. Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa mengatakan, Komisi I memiliki fungsi pengawasan dalam berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung terkait pelayanan kepada masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus selalu bergandengan tangan. ‘’Terlepas dari kepentingan politik, kita selaku pelayan masyarakat harus bekerja sama dan searah demi kepentingan masyarakat. Dan demi keberhasilan program-progran pro-rakyat Badung,’’ ujarnya. Kata Suyasa, sebelum ditetapkan, Rancangan APBD harus dievaluasi terlebih dahulu. ‘’Postur APBD agar bisa dikaji kembali. Disesuaikan dengan kemampuan dan diselaraskan dengan programprogram menyangkut kepentingan masyarakat. Maka dari itu, rapat ini perlu kita laksanakan,’’ katanya. Pada rapat tersebut, Komisi I memberikan beberapa masukan kepada kepala OPD yang hadir. Seperti I Gusti Anom Gumanti mengingatkan kepada Satpol PP Badung agar dalam melakukan penertiban terus berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan. ‘’Fakta di lapangan masih banyak penertiban yang belum bisa terselesaikan. Mohon Satpol PP aktif dari segi regulate. Kami juga minta
RAPAT - Ketua Komisi I, I Wayan Suyasa, didampingi anggota Made Duama, I Gusti Anom Gumanti, Wayan Regep, Kadek Sudarmaja, Made Subawa dan Nyoman Ardana menggelar rapat guna mematangkan Rancangan APBD 2019, Senin (22/10). agar ada aturan terkait ukuran dan tempat pemasangan baliho,’’ kata Anom Gumanti. Sementara untuk Disdukcapil Badung, Anom Gumanti meminta agar dilakukan pendataan kembali terhadap jumlah lansia di Badung. Menurutnya, ada perbedaan data antara Disdukcapil dengan jumlah lansia yang mendaftar untuk mendapatkan santunan. ‘’Saya lihat di lapangan jauh lebih banyak dengan data di Disdukcapil. Otomatis ini juga akan berpengaruh terhadap APBD kita nantinya. Tolong didata dulu secara valid,’’ pintanya. Di sisi lain, Made Subawa meminta Disdukcapil agar melakukan langkah-langkah untuk menangkal banyaknya penduduk pendatang ke Badung. Dirinya yakin, dengan adanya program Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang lahir, hidup dan mati di Badung ditanggung, akan banyak masyarakat luar yang ingin pindah ke Badung. Anggota lain, Wayan Regep, memberikan masukan agar masyarakat memiliki pemahaman sama pada program-program OPD masing-masing, dirinya merasa perlu dilakukan pengarahan di masing-masing desa. ‘’Ini perlu dilakukan, agar masyarakat paham dan tidak salah kaprah dengan program-program kita di
Badung,’’ ujarnya. Sementara itu, Nyoman Ardana meminta Diskerpus membuat inovasi untuk meningkatkan dan menarik minat baca masyarakat. Komisi I, kata Ardana, juga akan sangat mendukung jika ada pengadaan taman bacaan di Badung dan adanya perpustakaan desa. Kepala Satpol PP Badung IGAK Suryanegara mengatakan, selama ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan OPD terkait dalam melakukan penertiban. ‘’Dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, KPU kami selalu berkoordinasi. Tapi di lapangan memang banyak kendala yang harus kami hadapi,’’ ungkapnya. Kepala Diskerpus Badung Ni Wayan Kristiani mengungkapkan, terkait taman bacaan, dirinya memang tengah merancang adanya taman bacaan di Badung. Dirinya juga tengah berusaha mengimbau desa-desa di Badung untuk membuat perpustakaan desa. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Nyoman Soka mengatakan, memang masih banyak lansia yang belum terdata di Badung karena belum memiliki e-KTP. Saat ini pihaknya dalam proses pendataan kembali lansia-lansia yang belum terdata. (ad978)
Perdiknas TIS Siap Sukseskan Program Desa Hijau Kota Denpasar DI USIA yang menginjak 50 tahun, Perdiknas Denpasar siap menyukseskan program Desa Hijau Kota Denpasar. Itu sebabnya, momen jubileum emas diisi pula dengan launching Perdiknas TIS, Selasa (23/10) kemarin. TIS merupakan kata dalam bahasa Bali yang berarti sejuk. Sesuai artinya, Perdiknas TIS diimplementasikan dengan penanaman pohon dan tanaman hijau di lingkungan Panjer, Denpasar. Mengingat, lembaga pendidikan ini beserta unit-unitnya berdiri di wilayah tersebut. ‘’Perdiknas TIS adalah salah satu bentuk dukungan Perdiknas kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk menciptakan lingkungan Desa Panjer yang hijau, bersih, sehat, dan
tis,’’ ujar Ketua Perdiknas Dr. AAA Ngr. Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan KLHK RI Ir. Mintardjo, M.MA. menyambut positif inisiatif Perdiknas untuk ikut menyukseskan program desa hijau Kota Denpasar. Khususnya lagi dalam membuat hijau Desa Panjer. Upaya ini juga sangat berkaitan dengan program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mewujudkan Indonesia hijau yang lestari, sehat, dan nyaman bagi rakyatnya. ‘’Memang inisiatif semacam ini sudah ada di beberapa daerah. Misalnya, ada inisiatif dari KNPI di Kabupaten Kutai Timur kira-kira 2-3 bulan lalu, yang membangun gerakan
sukarelawan pemuda untuk menghijaukan kotanya. Tapi di sini sedikit berbeda karena inisiatifnya datang dari Perdiknas,’’ ujarnya. Menurut Mintardjo, Perdiknas yang menaungi tiga unit pendidikan yakni SMP Nasional, SMK Teknologi Nasional, dan Undiknas University dapat sekaligus mensinergikan dengan program Sekolah Adiwiyata. Artinya, upaya untuk menghijaukan Desa Panjer juga menjadi sarana untuk mengajarkan peserta didik agar mencintai lingkungan. Di samping, dapat men-support program untuk mengajarkan masyarakat peduli dengan mengelola sampah yang baik dan berperilaku eco-friendly. ‘’Kalau nanti berhasil dikembangkan, saya kira akan
MURAL - Wali Kota Denpasar Rai Mantra turut membuat mural untuk menghias tembok pada Gang II jalan menuju SMK Teknologi Nasional yang merupakan salah satu unit di Perdiknas Denpasar. menjadi inspirasi bagi desa-desa atau daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama,’’ pungkasnya. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyebut Perdiknas adalah pelopor untuk menyukseskan Denpasar hijau. Selain menanam pohon dan tanaman hijau, pihaknya juga terkesan karena
Perdiknas bekerja sama dengan ISI Denpasar membuat mural di tembok-tembok menuju SMK Teknologi Nasional. ‘’Jadi bersih, hijau dan seni kan indah kotanya ya. Ini yang kita targetkan untuk tahun ke depan. Desa sudah kita beritahukan untuk melaksanakan hal itu, termasuk kelurahan, sehingga nanti akan men-
GORESAN - Setelah Wali Kota, giliran Direktur Perbenihan Tanaman Hutan KLHK RI Mintardjo yang menyumbang goresan tangan untuk mural. gubah satu bentuk pandang atau karakter kota,’’ ujarnya. Lurah Panjer I Made Suryanata mengucapkan terima kasih kepada Perdiknas yang sudah turut membantu desa dan kelurahan Panjer menjadi hijau. Gang II yang menjadi jalan masuk ke SMK Teknologi
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
Nasional dan Gang V merupakan salah satu pilot project untuk desa hijau di Panjer. ‘’Kami dari pihak kelurahan melalui APBD kelurahan dan kecamatan nantinya akan kita kembangkan lagi daerahdaerah yang bisa dijadikan seperti ini,’’ ujarnya. (ad977)
daerah
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Pariwisata Bali Dijual Murah
Wagub Cok Ace Ajak Semua Pihak Bersinergi DAYA tarik Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia sangat luar biasa. Bali yang terkenal dengan pariwisata alam dan budayanya begitu memesona untuk dikunjungi. Saat ini kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata didominasi oleh wisatawan dari Tiongkok. Meski demikian sangat berbanding terbalik dengan jumlah pengeluaran wisatawan Tiongkok yang masih lebih rendah dibanding wisatawan negaranegara lain. Belakangan beredar isu pariwisata Bali dijual murah di Tiongkok, sehingga hal ini membuat citra pariwisata Bali menjadi ‘’murahan’’. Untuk itu, semua pihak harus bersinergi agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan tidak terulang kembali. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bersama industri pariwisata Badung dengan tema ‘’Road to Quality Tourism’’ bertempat di Hotel Trans, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Selasa (23/10) kemarin. ‘’Beberapa hari lalu saya sudah turun langsung untuk mengecek ke lapangan mendatangi beberapa toko. Dari hasil pengecekan tersebut ada yang mencurigakan, di mana ada pekerja asing, produk yang dijual juga tidak mencerminkan Bali, bahkan kebanyakan yang dijual merupakan barang impor. Kita semua harus bertanggung jawab, kita tidak ingin Bali dijual murah, semua pihak harus bersinergi bergandengan tangan,’’ ujarnya. Ditambahkan Wagub Cok Ace, wisatawan Tiongkok dipaksa untuk belanja di sejumlah toko yang diduga mempekerjakan tenaga kerja asing asal Tiongkok tanpa izin, hal ini tentu saja meru-
gikan pariwisata Bali. ‘’Pembayaran dicurigai memakai sistem perbankan dari Tiongkok dan tidak ada sepeser pun yang didapat oleh Bali. Sehingga hal itu semakin merugikan bisnis pariwisata, karena Bali hanya mendapatkan sampahnya saja. Kita harus selektif mendatangkan wisatawan ke Bali. Karena dengan kejadian ini sangat merugikan citra pariwisata Bali, apalagi wisatawan asal Tiongkok mendominasi angka kunjungan wisatawan ke Bali,’’ ungkapnya. Untuk itu, Cok Ace mengajak semua pemangku kebijakan bersinergi menyelesaikan permasalahan ini agar tidak sampai terulang kembali. Saat ini, baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sudah mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke toko-toko yang dicurigai melakukan tindakan curang. Apabila ketahuan melakukan tindakan kecurangan maka akan langsung ditin-
dak tegas, baik pencabutan izin maupun penutupan usahanya. Sebelumnya pada Kamis (18/10), Wagub Cok Ace mendatangi beberapa toko Tiongkok di Bali (Denpasar, Badung) yang menjual kasur, latex, sutra dan juga perhiasan terkait pemberitaan tentang Bali dijual murah di Tiongkok. Dengan menggandeng pelaku pariwisata seperti Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Cok Ace menemukan beberapa hal. Seperti dalam toko-toko tersebut tidak ada yang menjual produk khas Bali, serta ditemukan beberapa pekerja asing. Ia pun berjanji akan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengajak para peserta FGD untuk fokus pada masalah yang saat ini tengah berkembang yakni pariwisata Bali yang dijual murah. Menurut Wabup Suiasa, menjual pariwisata Bali secara murah diibaratkan sebuah penjajahan yang sangat berbahaya. Senada dengan Cok Ace, ia juga mengajak semua pemangku pariwisata bersinergi dan mencari solusi terkait permasalahan ini demi pariwisata Bali yang berkualitas. Kita harus tegas, jangan sampai hal ini dibiarkan. Saya minta harus ada hasil rekomendasi untuk kita tindak lanjuti,’’ imbuhnya. Pada kesempatan tersebut hadir pula Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung I Gst. Agung Ngurah Rai Suryawijaya, Kadisparda Badung I Made Badra, perwakilan dari Dinas Periwisata Provinsi Bali, Camat Kuta Utara serta Lurah Kerobokan Kelod. (ad986)
Senator Wedakarna Beri Pembekalan pada Caleg Kristen Se-Bali
Aliran Politik Hindu dan Kristen Harus Berperan Bentengi Pancasila dari Radikalisme SENATOR DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III bersama Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.H. (anggota Komisi II DPR-RI) dan Yonathan Femme Tangdilintin (pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) hadir dalam acara Pembekalan Caleg Kristen se-Bali yang diadakan oleh Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bali bertempat di Sinode GKPB Kapal, Mengwi, Badung. Tampak hadir dari panitia RJ Vence Sanger, S.H. (Ketua PS GMKI), Pontas H Simamora, S.E.Ak. M.M., CPS. (Tokoh Nasrani) dan puluhan tokoh Kristen di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Senator Arya Wedakarna (AWK) didaulat menjadi keynote speaker dalam acara yang dihadiri para pendeta, tokoh Kristen dan juga para caleg DPR-RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari lintas parpol. Dalam sambutannya, Dr. Arya Wedakarna menyampaikan sejumlah hal terkait dengan aturan-aturan yang harus diikuti oleh partai politik dan juga calon legislatif secara perundang–undangan. ‘’UU Pemilu adalah salah
produk legislasi yang sangat dinamis dan selalu disempurnakan dari masa ke masa. Ini salah satu komitmen dari parlemen bersama pemerintah untuk terus menghadirkan pesta demokrasi yang baik. Saya menilai produk UU termasuk produk KPU ini sudah semakin ideal. Dan tugas para peserta pemilu baik caleg DPD, DPR, DPRD dan calon presiden untuk mematuhi UU dan tentu juga aturan KPU. Di sinilah yang disebut sebagai kedaulatan di bidang politik seperti yang didengungkan Bung Karno,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan kerja sama politik antara komunitas Kristen dengan komunitas lainnya termasuk komunitas Hindu di Bali, ia mengatakan hal itu merupakan hal yang wajar, karena ada kepentingan yang lebih besar dibanding sekadar kepentingan merebut kursi dan ego sektoral masing-masing kelompok yakni eksisnya Pancasila. ‘’Pemilu adalah ajang konsolidasi, bagaimana aliran-aliran politik menempatkan dirinya dan juga mencari bentuk kerja sama, dan ketika kita bicara hubungan politik Kristen dan politik
Hindu, maka hal itu merupakan hal yang sangat wajar, mengingat kerja sama umat Hindu Indonesia dan juga umat Kristen di Indonesia sudah dilaksanakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tentu masih ingat dengan sejarah kerja sama tokoh Bali Mr. Gusti Ketut Pudja dan tokoh Kristen Indonesia serta kaum nasionalis PNI yang dipimpin Bung Karno saat menentukan ideologi bangsa pada 1945 sebelum Indonesia merdeka. Begitu juga saat fusi partai pada 1972, bagaimana kelompok Kristen melebur menjadi partai politik berhaluan nasionalis. Jadi bagi saya kerja sama Kristen dan Hindu sudah kehendak sejarah, tinggal direvitalisasi setiap zaman,’’ ujar Gusti Wedakarna. Ia pun berharap Pemilu 2019 semua elite politik memikirkan kepentingan Bali dan mendasari kerja sama politik Kristen dan Hindu. ‘’Saya merasa bahwa semakin ke sini, negara ini semakin dirudung berbagai masalah, termasuk ancaman berdirinya negara berideologi agama tertentu. Tentu, umat Kristen dan Hindu sebagai minoritas di Indonesia
KEYNOTE SPEAKER - Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama DPR-RI, pejabat KPK RI dan tokoh Gereja Kristen serta caleg dari lintas partai di Kapal, Mengwi.
memiliki kepentingan yang sama yakni menegakkan NKRI dan menolak ideologi garis keras. Dan kerja sama yang paling nyata adalah lewat pemilu. Kita akan konkretkan, tidak saja di Bali tapi juga di wilayah lain di Indonesia. Di mana kantong saat Hindu dan Kristen menjadi minoritas, maka di sana harus ada kerja sama konkret. Begitu juga di daerah berbasis Kristen atau berbasis Hindu. Kita terus simulasikan, yang penting Pemilu 2019 berlangsung aman dan damai,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Langkah konkret yang bisa diambil dalam jangka pendek adalah dengan melakukan strategi politik cerdas. ‘’Saya ingin mengingatkan pesan Bung Karno bahwa agar anak-anak muda Indonesia segera rebut kekuasaan untuk membela kaum Marhaen. Kekuasaan yang didasari pada cinta kasih dan pelayanan adalah kekuasaan yang diberkati oleh Tuhan. Hanya lewat politiklah eksistensi agama, budaya dan ideologi bisa terwujud. Dan jadikan ajang pemilu sebagai wadah kawah candradimuka bagi kaum muda untuk bisa meraih kesempatan menjadi pemimpin bangsa. Semua berhak, apa pun latar belakang agama, ras dan suku bangsanya, berhak untuk menjadi pemimpin bangsa. Semua demi NKRI,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang kini menjadi Caleg Nomor Urut 42 di Pemilu DPD-RI 2019 ini. Sebelum menutup sambutannya, senator termuda dari Bali yang juga peraih 178.934 suara tertinggi di Pemilu Bali 2014 ini memberikan sejumlah pengalaman dan pandangannya, agar caleg lintas partai sukses meraih suara di Pemilu 2019, tentu dengan didasari kampanye yang no hoax, no SARA dan no money politics. (ad985)
5 Cat Berwarna Mencolok Rentan Mengandung Timbal
Anak-anak Paling Banyak Terancam Paparannya
Denpasar (Bali Post) Mainan, bangku dan meja untuk siswa PAUD atau Taman Kanak-kanak kerap dicat dengan warna-warna yang mencolok. Di balik keindahan dan kesan ceria yang dimunculkan, warna-warna mencolok itu ternyata menyimpan bahaya. Terutama karena kandungan timbal (Pb) di dalam cat enamel atau cat kayu dan besi yang dipakai untuk mewarnai. Sementara cat tembok tidak mengandung timbal. Yayasan BaliFokus, Selasa (23/10) kemarin turun ke dua TK yang ada di Kota Denpasar untuk mengecek kandungan timbal pada mainan siswa. Hasilnya, semua mainan seperti perosotan dan ayunan yang berwarna merah, kuning, jingga, dan pink mengandung timbal di atas 90 ppm. ‘’Bahkan tadi ada yang warna oranye (jingga) itu 728 ppm. Artinya hampir 8 kali standar yang seharusnya,’’ ujar peneliti di BaliFokus, Sonia Buftheim, yang memeriksa kandungan timbal menggunakan X-ray Fluorescence. Menurut Sonia, debu atau cat yang terkelupas bisa saja terhirup oleh anak-anak ketika bermain. Hal itu dikatakan berbahaya karena setengah waktu mereka di sekolah dihabiskan untuk bermain dengan mainan-mainan tersebut. Di sisi lain, timbal juga memiliki rasa yang manis. ‘’Anak kecil umur 0 sampai 5 tahun kan punya kemungkinan atau kebiasaan memasukkan tangan ke dalam mulut. Nah, kebiasaan itulah yang akhirnya berbahaya karena timbal itu rasanya manis,’’ jelasnya. Sonia menambahkan, bahaya timbal antara lain bisa menurunkan IQ, menyebabkan penyakit saraf dan autis. Dikatakan, ada banyak penelitian yang menyatakan sumber utama autis adalah logam berat tersebut. Sementara imunitas tubuh anak-anak usia 0-5 tahun masih belum berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, mereka lebih mudah terserang penyakit termasuk paparan timbal. ‘’Timbal gampang masuk ke tubuh anak-anak karena timbal bisa menggantikan fungsi kalsium. Muatan ionnya itu sama-sama 2+. Sering sekali tubuh mengira kalsium, padahal timbal,’’ imbuhnya. Selain cat, lanjut Sonia, timbal juga terkandung dalam bensin, kosmetik seperti maskara dan lipstik, dan aki. Khusus untuk timbal dalam aki, sudah pernah ada penelitian
mengenai pengolahan aki bekas memang dapat menyebabkan penyakit saraf, penurunan IQ, dan autis. Kepala sekolah salah satu TK di Denpasar, Komang Sari, mengaku memang sengaja memilih warna-warna cerah untuk mainan siswa di sekolah. Namun, pihaknya tidak tahu jika cat untuk kayu dan besi yang dipakai di TK pimpinannya ternyata mengandung timbal. ‘’Kalau memang harus diganti, kita ganti demi anakanak. Tadi saya sudah sempat tanya cat merek apa yang harus kita pakai,’’ ujarnya. Sementara ini, lanjut Sari, anak-anak akan lebih diawasi saat bermain. Selain itu, mereka juga akan diajak untuk sering-sering mencuci tangan setelah bermain. Di sisi lain, pemerintah diharapkan untuk turut melakukan pengecekan kandungan cat ke semua sekolah terutama TK/PAUD seperti yang dilakukan BaliFokus. Penasihat Senior BaliFokus Yuyun Ismawati mengatakan, 21-27 Oktober 2018 merupakan Pekan Aksi Internasional Pencegahan Keracunan Timbal. Organisasi nonpemerintah di 30 negara berkoordinasi dengan Aliansi Global untuk Penghapusan Timbal dalam Cat mendesak pemerintah agar mengadopsi undang-undang atau peraturan untuk melindungi kesehatan anak-anak. BaliFokus sudah melakukan penelitian 121 kaleng enamel cat dekoratif dari 63 merek pada 2014-2015 yang dibeli dari 5 kota di Indonesia. Kadar timbal dalam sampel cat itu dianalisis di laboratorium yang terakreditasi di Eropa.
‘’Sekitar 25 persen dari merek cat atau 15 dari 63 merek yang dianalisis mengandung timbal di bawah 90 ppm, angka aman yang dapat dicapai, yang direkomendasikan oleh WHO dan UNEP (Kemitraan sukarela yang dikoordinasikan oleh Program Lingkungan PBB - red),’’ ujarnya. Menurut Yuyun, cat yang diteliti pada 2014-2015 itu mayoritas mengandung timbal lebih besar dari 600 ppm. Sementara pemerintah Indonesia telah menetapkan standar sukarela kandungan timbal 600 ppm untuk cat berbasis pelarut organik yang dituangkan dalam SNI 8011:2014. Itu artinya, masih banyak cat yang tidak memenuhi standar baru sukarela di Indonesia. Konsentrasi timbal paling tinggi dan berbahaya mencapai 102.000 ppm yang ditemui dalam warna-warna terang seperti kuning, jingga, merah, dan hijau. Warna-warna ini banyak digunakan di TK, fasilitas-fasilitas PAUD, dan tempat penitipan anak. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk melindungi masa depan 48 juta anak Indonesia usia 0-9 tahun yang berisiko tinggi terpapar timbal. ‘’Meski dianggap sebagai sumber paparan risiko rendah, tetapi jangka waktu paparan yang cukup lama pada usia dini akan berdampak permanen. Terutama pada perkembangan otak anak. Standar sukarela tidak bisa diandalkan. Ada kebutuhan mendesak untuk melarang produksi, penjualan dan penggunaan cat bertimbal serta penegakan peraturan,’’ jelasnya. (kmb32)
Bali Post/rin
TIMBAL - Peneliti BaliFokus Sonia Buftheim saat melakukan pengecekan kadar timbal dalam mainan anak pada salah satu TK di Denpasar.
Komplotan Pembuat SIM Palsu Dibekuk Banyuwangi (Bali Post) Ketatnya proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) membuat warga nekat. Mereka membuat SIM palsu. Empat warga pembuat SIM palsu dibekuk tim buru sergap (buser) Polres Banyuwangi, Selasa (23/10) kemarin. Dari para pelaku diamankan satu lembar SIM B1 palsu. Empat pelaku masingmasing Ponidi, warga Desa Sukomaju Kecamatan Srono; Anwar alias Alex, warga Desa Setail Kecamatan Genteng; Ponari, warga Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng; dan Witarto, warga Desa Sragi Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Keempat pelaku memiliki peran berbeda. Kasus ini terungkap ketika seorang warga, Agus Hadi Purnomo, curiga dengan SIM B1 yang dimilikinya. Pria ini mencoba mengecek ke Polres. Betapa terkejutnya, ternyata palsu. Nomor SIM tersebut
ternyata SIM A. Petugas pembuatan SIM Polres langsung melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres. ‘’Berbekal laporan itu, kita lakukan penyelidikan. Akhirnya, pertama kita tangkap Ponidi di rumahnya,’’ kata Kasat Reskrim Polres Banyuwangi AKP Panji Prathista, Selasa kemarin. Hasil pemeriksaan polisi, Ponidi berperan sebagai perantara pembuatan SIM palsu tersebut. Tak ingin diciduk sendirian, Ponidi ‘’bernyanyi’’. Dia mengaku mendapatkan jaringan dari Anwar alias Alex. Ternyata, Alex bukan pelaku terakhir. Pria ini mendapat jaringan SIM palsu dari Ponari. ‘’Jadi, mereka itu hanya perantara,’’ tegas AKP Panji. Dari ketiga pelaku, polisi terus melakukan penyelidikan. Hasilnya, SIM B1 palsu itu ternyata dibuat oleh Witarto. Polisi akh-
irnya menciduk pria ini di rumahnya. ‘’Witarto ini yang berperan sebagai pembuat SIM palsu tersebut,’’ jelas Panji. Ditambahkan, SIM palsu tersebut dijual Ponidi ke korban senilai Rp 1,5 juta. Padahal, SIM tersebut awalnya dijual pelaku utama Witarto ke Ponari hanya Rp 150.000. ‘’SIM itu menggunakan material asli. Sebab, SIM A asli. Namun, diganti oleh pelaku menjadi SIM B1 umum,’’ imbuh Panji. Korban tergiur lantaran tak perlu susah mengurus. Dari kasus ini, penyidik mengamankan satu lembar SIM B1 palsu, sebuah screen sablon dan transfer lettering. ‘’Keempat pelaku sudah resmi tersangka. Seluruhnya ditahan di Mapolres,’’ pungkas Panji. Penyidik menjerat pelaku dengan Pasal 263 KUHP tentang Tindak Pidana Membuat Dokumen Palsu. (udi)
OPINI
6
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
ASN yang Juga Pebisnis MENJADI Aparatur Sipil Negara (ASN) dulu akrab disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi incaran sebagian masyarakat kita. Buktinya, setiap ada perekrutan CPNS selalu banyak peminat. Dari seleksi administrasi sudah banyak yang gugur. Mereka pasti kecewa dan sedih. Sementara di sisi lain banyak tenaga kontrak dan honorer yang belum diangkat. Ada sisi positif dan negatif jika kita memaksakan kehendak untuk mengangkat secara otomatis tenaga kontrak dan honorer menjadi CPNS. Pertama, dari aspek hukum belum ada yang mengatur tenaga kontrak wajib diangkat menjadi PNS. Kedua, mengurangi rasa ketidakadilan di mata masyarakar jika memang kita ingin menjadi PNS berkualitas. Ketiga, siapa menjamin tenaga honor dan kontrak berkualitas sebab banyak yang menduga mereka masuk jajaran ini banyak versinya mulai dari kualitas, kedekatan dengan birokrat atau faktor lain. Maka, langkah yang paling pas dilakukan pemerintah adalah melakukan perekrutan seadil-adilnya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan PNS yang bermutu dan berkarakter. Soal yang satu ini, kita harus mulai dari komitmen diri untuk menjadi abdi negara yang bebas KKN. Jika sekarang ada ajakan tidak usah atau jangan menjadi PNS ada benar ada salahnya. Benar jika kita ingin hidup kaya jangan menjadi PNS dan karyawan melainkan menjadi wirausaha mandiri. Apalagi bagi generasi Z alias milenial sebaiknya menjadi wirausaha muda mandiri.Dikatakan salah karena kita menyianyiakan kesempatan menjadi PNS. Kenapa tak kita coba saja, sebagai pekerjaan utama, setelah itu kita mengembangkan diri dalam dunia usaha. Dengan demikian, kloplah penghasilan kita, gaji rutin tiap bulan dan gaji tambahan dari diversifikasi usaha.Bagi sebagian orang, menjadi PNS berarti ada jaminan untuk hari tua. Apa pun alasannya, negara tetap akan menjamin gaji PNS. Pasalnya, tidak pernah ada dalam sejarah sebuah negara akan bangkrut. Berbeda dengan perusahaan swasta yang dengan mudah dapat gulung tikar. Kedua, belum ada presiden yang berkomitmen menurunkan gaji PNS. Itu namanya bunuh diri. Jadi, gaji PNS pasti naik tiap tahun karena selalu dijadikan komoditas politik. Saat kondisi ekonomi seperti sekarang yang serba-ketidakpastian banyak lagi yang menjadi PNS adalah dibenarkan. Bayangkan ketika dunia usaha mangkrak dan merayap, gaji PNS tetap tinggi. Apalagi bisa memegang jabatan tertentu. Masyarakat sudah membuktikan tak ada pejabat alias PNS yang lacur di desanya. Paling tidak jika tak punya uang SK PNS bisa digadaikan di bank entah untuk membangun rumah, pelesiran ke luar negeri, mengganti mobil baru atau keperluan lain yang mempunyai pengeluaran yang tinggi. Kini yang lagi tren, PNS pun menggadaikan SK sebagai modal untuk membuka usaha bisnis. PNS bisa jadi pebisnis tapi sayang, pebisnis tak bisa jadi PNS. Nah yang terakhir ini pas dijadikan pilihan.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Pembangunan dan Renovasi Pura Lombini Panitia Pembangunan Pura Lombini ingin membangun dan merenovasi kembali Pura Lombini yang sudah mengalami kerusakan total yang diakibatkan oleh bencana alam (gempa bumi Lombok). Pura Lombini terletak di Jalan Indra Giri RT/RW 002 Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram. Kondisi pura yang dibangun di area 1 are ini, saat ini sangat memerlukan pembangunan dan renovasi secara total. Rencana anggaran biaya pembangunan dan renovasi Rp 270.000.000. Untuk meningkatkan rasa kebahagiaan dan kenyamanan dalam melakukan ibadah, kami selaku panitia pembangunan Pura Lombini sangat mengharapkan bantuan dana. Kami berharap, Bapak/Ibu umat sedharma ikut membantu dan mendukung pembangunan dan renovasi Pura Lombini. Punia Bapak/Ibu dapat disalurkan ke Dompet Punia Pura Bali Post atau langsung ke Rekening Panitia yaitu: BRI Unit Cakranegara Mataram, No. 357001-025371-53-1 a.n. Krama Pura Lombini Karang Kelebut. Atas bantuan Bapak/Ibu, kami haturkan terima kasih. Panitia Pembangunan Pura Lombini Ketua: I Wayan Karta Sekretaris: I Komang Darma Yasa
Regulasi Khusus Mengelola Pariwisata Saya merasa prihatin terhadap berita ‘’Bali dijual murah di Tingkok’’. Ini perlu dilakukan penyikapan secara lebih jelas. Selama ini, isu tersebut sudah terlalu sering saya dengar dan baru kali ini saya baca ada sidak dari Wakil Gubernur Bali Cok Ace. Mudah-mudahan langkah ini membuat ada solusi baru untuk membangun pariwisata berkualitas. Mudah-mudahan Bali tak menjadi ruang berdagang orang Tiongkok. Yang saya tahu selama ini juga bahwa kita hanya mengejar target kunjungan wisatawan datang ke Indonesia. Pikiran saya, entah wisatawan itu membawa dampak ekonomi besar, sedang, atau kecil, saya tak tahu. Yang jelas, jumlah kunjungannya ditarget sampai 20 juta orang. Angka yang relatif tinggi untuk ukuran Indonesia. Masalahnya, walaupun di Indonesai ada banyak objek wisata namun infrastruktur untuk menuju objek wisata belum memadai. Bahkan, tak jarang saya dengar dan baca fasilitas di objek wisata juga tak memadai. Belum lagi jaminan keamanan warga asing di objek wisata. Kalaupun Bali dinilai ideal dan paling layak menjadi destinasi wisata saat ini, maka kondisinya harus dibenahi juga. Kemacetan dan banyak hotel atau vila yang tak berizin perlu ditertibkan. Bahkan, kini katanya, tamu bisa menginap di kos-kosan. Wah, enak benar tamu yang datang ke Bali, sudah murah dan bebas menginap di mana-mana. Saya hanya berharap agar ke depan, pengelolaan pariwisata Bali lebih serius. Ada regulasi yang jelas sehingga orang datang ke Bali dengan rambu-rambu yang jelas. Untuk itu, saya mendukung jika Bali mendapat otoritas khusus dengan regulasi yang jelas dalam mengelola pariwisatanya. Ini akan memungkinkan Bali bisa dijual mahal, karena tak harus terjebak jumlah kunjungan wisatawan tanpa melihat kualitas wisatawannya. I Made Wiradana Gianyar, Bali
Sampai Kapan pun PNS Laris Manis Setiap orang perlu dan harus bekerja (kecuali anak-anak yang belum dibolehkan bekerja). Oleh karenanya, orang bijak selalu berkata bahwa “bekerja itu adalah ibadah’’. Lalu, orang yang tidak bekerja apakah tidak pernah beribadah? Jawabnya belum tentu, tergantung pada orang bersangkutan. Dan, Anda selaku pembaca yang budiman lebih pantas menjawab pertanyaan ini. Terlepas dari hal itu semua, orang yang bekerja sudah pasti menghadapi dan melakukan pekerjaan. Hanya, pekerjaan itu jenisnya banyak. Ada pekerjaan kasar dan ada pula pekerjaan halus (sebutan di masyarakat).
Oleh Romi Sudhita
P
ekerjaan yang disebut terakhir (halus) biasanya tidak mengeluarkan keringat, tangan selalu bersih, dan otak lebih banyak bekerja ketimbang otot. Pekerjaan yang memiliki kandungan ciri-ciri ini biasanya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sebelum menjadi PNS secara penuh, didahului dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Oleh karena itu, dalam setiap penerimaan pegawai, tidak pernah langsung dicari PNS yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan orang. Yang dicari melalui tes seleksi adalah calon-calon PNS atau CPNS. Untuk bisa diterima menjadi CPNS, orang-orang (pelamar) menempuh berbagai cara mulai dari belajar menyiapkan diri secara matang, mengadakan pendekatan kepada oknumoknum tertentu yang dipandang bisa membantu, mengikuti tes latihan (try-out) CPNS, hingga “nguping” soal pasaran kerja termutakhir dengan besaran tarif tertentu. ‘’PNS Oriented’’ Disadari atau tidak setiap ada formasi penerimaan CPNS rumor tentang menggunakan
uang pelicin selalu muncul. Namanya juga rumor (kabar burung) tentu belum bisa diyakini kebenarannya. Timbul pertanyaan haruskah orang itu bekerja menjadi PNS? Jawaban atas pertanyaan ini pun akan bersifat relatif dan amat subjektif tergantung pada orang bersangkutan. Fakta empiris menunjukkan bahwa menurut sinyalemen yang pernah dikemukakan oleh mantan Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD. bahwa “Lulusan perguruan tinggi banyak yang menganggur disebabkan oleh PNS Oriented’’. Dari sinyalemen ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan PNS sekarang ini benar-benar laris manis, banyak orang yang tergiur, tak sedikit yang mengincarnya, dan banyak orang yang menginginkannya. Ingin bukti? Mari kita simak dua berita dari koran yang sedang Anda baca sekarang terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2018 ini. “Pelamar CPNS yang mendaftar di Kabupaten Tabanan tercatat sebanyak 4.454 orang dari 319 formasi yang disediakan ...” (BP, 17/10). Itu berarti, ribuan dari mereka bakal gugur dan hanya 7,2% yang akan diterima sebagai CPNS. Satu lagi dicomot dari judul berita yang
agak bombastis “Ribuan Pelamar CPNS Dipastikan Tereliminasi; Pendaftar online capai 5.402 orang” (BP, 17/10). Berita yang datang dari “den bukit” Singaraja ini sudah dapat dipastikan bahwa yang akan diterima menjadi CPNS di Kabupaten Buleleng 6,2% karena kuota yang diterima 332 orang. Sungguh luar biasa persaingannya. Lebih Bergengsi Seorang pakar komunikasi, Nurudin (2001), berpendapat bahwa yang melatarbelakangi seseorang ingin menjadi PNS adalah (1) menjadi PNS dianggap lebih bergengsi di masyarakat dan bisa meningkatkan status sosialnya, dan (2) menjadi PNS juga mendapat jaminan rasa aman dan jaminan kelangsungan hidupnya. Lihat saja, mereka memperoleh berbagai fasilitas tertentu sehubungan
dengan status dirinya. Nurudin mencontohkan, jika mereka melanggar aturan ada kemungkinan ditutup-tutupi dengan alasan agar kredibilitas birokrasi tempat mereka bekerja tetap terjaga. Bukti tentang contoh kasus ini banyak dapat kita jumpai. Ini pula yang terkadang menyebabkan tindak korupsi, manipulasi, dan kolusi sulit diberantas. Oleh karena itu, kata Nurudin, jangan heran jika banyak dari anggota masyarakat cenderung memilih menganggur dahulu sambil menunggu menjadi PNS daripada bekerja di luar sektor pemerintahan yang dianggap kurang aman, kurang bergengsi, dan banyak mengandung risiko. Kembali ke Nurudin, ia kemudian menyoroti segi-segi negatif PNS mengacu pada temuan hasil penelitian dan pengajuan angket yang dilakukan para ahli di beberapa kota besar. Menurut Suharso dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang mengadakan penelitian di sejumlah kantor di DKI Jakarta dan Bogor, ditemukan bahwa dari 350 orang PNS terbukti 78% bekerja dengan santai. Pengertian santai yang dimaksudkan Suharso, seperti; hanya mengobrol, main catur, baca koran, mengisi teka-teki silang, dsb. Untuk kebanyakan orang, menjadi PNS itu enak barangkali disebabkan oleh faktor cenik lantang (walau gaji sedikit
Tujuan Hukum Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, dalam karyanya yang dikenal dengan Rechtsphilosphie sebelum Perang Dunia II berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yakni kepastian, keadilan,
Oleh Putu Yogi Paramitha Dewi, S.H., M.H. dan kemanfaatan. Dalam posisi yang sulit di mana ketiga tujuan tersebut berkontradiksi, seorang hakim harus memenangkan kepastian hukum di atas kedua aspek yang lain. Karena Radbruch saat itu meyakini dengan adanya kepastian hukum, maka kedamaian dan ketertiban akan tercapai. Setelah Perang Dunia II, ia memiliki pengalaman hidup selama dua belas tahun di bawah rezim Nazi, Radbruch merevisi pemikirannya terdahulu. Ia tidak lagi menempatkan kepastian hukum sebagai yang utama karena kesaksiannya menunjukkan dampak kepastian hukum yang justru melahirkan ‘horor’. Jika mengacu pada kepastian hukum, tindakan Nazi yang melakukan genosida terhadap jutaan orang Yahudi, Gipsi dan kaum difabel harus dilihat sebagai sesuatu yang valid secara legal formal. Pengalaman ini membuat Radbruch kemudian meletakkan keadilan di atas kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya ada Prof. Satjipto Rahardjo yang juga terkenal dengan teori hukum progresifnya. Prof. Tjip melihat bahwa kepastian hukum terlalu didewakan padahal hukum seharusnya melayani kepentingan manusia lewat adagiumnya: “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Beliau juga menyadari bahwa
Penulis, pemerhati pendidikan dan pengamat perilaku
‘’Lulusan perguruan tinggi banyak yang menganggur disebabkan oleh PNS Oriented. Dari sinyalemen ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan PNS sekarang ini benar-benar laris manis, banyak orang yang tergiur, tak sedikit yang mengincarnya, dan banyak orang yang menginginkannya.’’
Hukum dan Posisi Perempuan Bali
Sidang pledoi untuk kasus Ni Luh, seorang Ibu yang mencoba bunuh diri dengan mengajak ketiga anaknya namun ia sendiri gagal mengakhiri hidupnya, sudah berlangsung tanggal 29 September 2018 lalu. Suasana persidangan yang mengharu biru, diisi dengan pembacaan pledoi berjudul “Saya Rindu Anak Saya: Kegagalan Mati Bersama Anak-anak” tersebut diakhiri dengan pernyataan dari Ibu Ni Luh yang menyesali perbuatannya dan berjanji menjadi manusia yang lebih berguna. Ibu Ni Luh juga memohon agar ia diberikan kesempatan dan keringanan hukuman. Seperti yang kita ketahui, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ibu Ni Luh dengan hukuman penjara 19 tahun karena dianggap telah melakukan pembunuhan berencana terhadap ketiga buah hatinya sesuai pasal 340 KUHP. Secara unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh Ibu Ni Luh dapat dikatakan terpenuhi. Namun, apakah penegakan hukum yang tak lain adalah undang-undang yang diteriakkan dengan keras tersebut sudah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan? Atau justru sebenarnya kita sibuk dan hanya fokus pada penegakan hukum sehingga lupa untuk menegakkan keadilan.
namun sangat menjamin bisa hidup terus hingga hayat masih dikandung badan). Beberapa kemudahan yang jelas-jelas bisa didapat oleh seorang PNS seperti; kenaikan gaji berkala setiap dua tahun sekali. Selain itu, ada tambahan penghasilan yang diterimanya setahun sekali, berupa gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Bagi PNS yang mendapat tugas tambahan, lain pula ceritanya. Tugas tambahan itu seperti menduduki jabatan sebagai kepala dinas, kepala bidang, kepala biro, rektor, dekan, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Di samping mereka itu mendapat tunjangan jabatan struktural, juga tersedia fasilitas yang aduhai seperti mobil dinas, dan kendaraan roda dua. Kalau sudah begini siapa yang tak ngiler menjadi PNS? Kalau sudah demikian, beranikah kita berkesimpulan bahwa PNS itu merupakan satu-satunya jalur menuju hidup yang aman, nyaman, damai, bahagia, dan sejahtera? Terlepas dari predikat bahagia-sejahtera, dan melihat dari gaji, tunjangan serta fasilitas yang diterimanya, penulis berani menarik kesimpulan “sampai kapan pun PNS itu tetap laris manis sebagai sebuah pilihan bagi para pencari kerja’’.
hilangnya keseimbangan antara keadilan dan kepastian karena paradigma ‘otonomi hukum’ di Indonesia yang terlalu kaku dan tidak memerhatikan isuisu sosial dan keadilan. Hal ini juga yang membuat beliau tidak menjadi seorang positivis karena mencoba mengkritik mengenai istilah negara hukum dan cara berhukum yang baik. Karena jika hukum dianggap sebagai sesuatu yang formalistik dan kaku saja, maka makna negara hukum juga berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali. Jika kita kembalikan pada kasus Ibu Ni Luh dan coba melihat kasusnya secara utuh dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kultural, tentu kita akan temukan struktur yang lebih besar kenapa tindakan ekstrem itu sampai ia lakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan di tulisan saya 1 Oktober lalu. Sekarang tentu ada baiknya kita coba telaah tuntutan JPU 19 tahun tersebut. Jika tuntutan 19 tahun tersebut semata-mata untuk pemberian efek jera dan demi memenuhi unsur kepastian hukum mungkin saja hal tersebut terpenuhi. Namun, tentu akan menjadi timpang jika yang dikejar hanya kepastian hukum tanpa melihat apa manfaat dari tuntutan 19 tahun itu bagi Ibu Ni Luh dan keadilan apa yang dapat dilayani tidak hanya kepada Ibu Ni Luh tapi
juga pada perempuan Bali yang tersubordinasi oleh patriarki. Sebagaimana pemahaman Radbruch, kesetaraan merupakan inti dari keadilan. Dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Indonesia, pasal 28 ayat 1 menyebutkan: “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini tentunya dapat kita artikan bahwa Hakim sebagai penegak keadilan juga harus menggunakan pemahaman hukum dan nuraninya dalam memutus sebuah perkara dan seperti yang disampaikan Prof. Satjipto bahwa Hakim bukan sekadar corongnya Undang-undang dengan harapan hakim bisa melampaui itu dengan melakukan tafsir hukum secara progresif. Dalam kasus Ibu Ni Luh, sebagai perempuan Bali yang memiliki pilihan-pilihan sangat terbatas secara sosial dan kultural, kita berharap majelis hakim dapat mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Hal ini karena apa pun putusan yang akan diambil hakim, tidak saja berdampak kepada Ibu Ni Luh secara pribadi tapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap posisi perempuan Bali secara umum. Di sini hanya ada dua pilihan: apakah putusan tersebut akan mereproduksi dan bahkan mengkristalisasi kekerasan struktural terhadap perempuan atau apakah putusannya nanti akan memberi ruang kepada perempuan Bali untuk mempertanyakan
konstruksi sosial yang membuat mereka tersubordinasi selama ini. Penulis adalah Peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
POJOK
Otoritas khusus pariwisata munculkan pemerataan kesejahteraan. - Perkokoh NKRI. *** Dijual murah, pariwisata Bali akan menjadi tidak bermartabat. - Memalukan bangsa Indonesia. *** Harga gabah di Bali mahal, Bulog Bali hanya serap beras. - Astungkara petani Bali.
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Bagiarta, Klungkung: Sosiawan, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
7
TABANAN
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Program ”E-Billing” Tanah Lot Dipertanyakan Dewan Tabanan (Bali Post) -
Program e-ticketing atau e-billing di DTW Tanah Lot gagal direalisasikan mulai September tahun ini. Hal ini pun menjadi sorotan kalangan DPRD Tabanan. Ketua Komisi III DPRD Tabanan I Wayan Lara dalam rapat kerja Banggar dengan TPAD Kabupaten Tabanan, Senin (22/10) lalu, mengatakan terobosan yang sudah dirancang cukup baik itu terkesan mandek dan hanya sebatas rencana. Pihaknya pun sangat menyayangkan hal itu dan menilai ada ketidakseriusan pihak terkait dalam mewujudkan program tersebut. Menurutnya, DTW Tanah Lot merupakan salah satu penghasil pendapatan daerah tertinggi di Tabanan. Penerapan e-ticketing atau e-billing diharapkan bisa mengurangi kebocoran pendapatan yang mungkin saja bisa terjadi selama ini melalui sistem manual. ‘’Harus mengubah minsdet.
Jangan berbicara rencana dan rencana saja, tetapi betul-betul harus dilakukan. Kami dari Komisi III siap mengawal,’’ katanya. Dari hasil kunjungan yang dilakukannya bersama sejumlah anggota Komisi lainnya di beberapa objek wisata di Kabupaten Tabanan, Lara melihat masih banyak potensi pendapatan yang bisa digali. Namun sayangnya OPD terkait terkesan kurang serius menggarap potensi tersebut. ‘’Menaikkan PAD saya yakin bisa. Tetapi tidak hanya berbicara perencanaan. Jangan pernah bangga mendapat penghargaan terkait perencanaan, tetapi bangun komitmen, orientasi kerja yang jelas,’’ tegasnya. Terkait penerapan e-ticket-
ing dan e-billing di Tanah Lot, Sekda yang juga Ketua TPAD Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa menerangkan, pengelolaan program tersebut tidak sepenuhnya di bawah OPD, melainkan juga badan pengelola. Ini berarti ada keterlibatan pihak luar pemerintah. Apalagi di dalamnya ada unsur kepemilikan aset yang tentunya stakeholder terkait harus duduk bersama mencari solusi atas persoalan yang muncul. Sementara itu, Manajer Operasional DTW Tanah Lot Toya Adnyana, Selasa (23/10) kemarin menyampaikan, penerapan e-ticketing atau e-billing baru sebatas rampung pada tahap pengkajian oleh tim. Hasil kajian baru akan dilaporkan kepada Bupati Tabanan selaku
Bali Post/bit
CEK DPT - Wabup Komang Gede Sanjaya dan Ketua DPRD I Ketut Suryadi mengecek DPT di kantor Camat Tabanan.
KPU Ajak Warga Manfaatkan Posko GMHP
Tabanan (Bali Post) KPU masih membuka ruang bagi penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Salah satunya melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang serentak digelar di Bali pada 1 hingga 28 Oktober. Terkait program ini, KPU Tabanan menyediakan posko GMHP dan mengingatkan warga memanfaatkan posko tersebut untuk memeriksa nama masing-masing dalam DPT Pemilu 2019. Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi dan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Selasa (23/10) kemarin, memanfaatkan Posko GMHP di kantor Camat Tabanan yang dimonitoring Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan. Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa menjelaskan, lewat gerakan ini masyarakat diharapkan ikut aktif mengecek guna memastikan namanya terdaftar dalam DPT. ‘’Kalau belum, ini kesempatan untuk mendaftarkan diri. Siapa tahu pada pemilu sebelumnya sempat tercecer,’’ ucapnya.
Keterlibatan para tokoh Kabupaten Tabanan ini untuk lebih memotivasi masyarakat agar melakukan pengecekan DPT. Untuk mensukseskan gerakan ini, semua PPK dan PPS sudah diinstruksikan untuk proaktif. Mereka stand-by di posko masing-masing yang sudah ada di setiap desa dan kecamatan. Proses GMHP ini kata Weda, setiap warga yang ingin melakukan pengecekan bisa mengklik melalui aplikasi KPU-RI Pemilu 2019 melalui Hp atau perangkat komputer yang ada di poskoposko GMHP. Selanjutnya, warga cukup memasukkan NIK dan nama sesuai KTP masing-masing. Jika sudah terdaftar dalam DPT, maka dalam sistem akan muncul nama lengkap, alamat serta terdaftar di TPS berapa. ‘’Sistemnya sangat sederhana sekali, klik langsung muncul data lengkap kalau memang sudah terdaftar. Sedangkan kalau tidak terdaftar, maka yang bersangkutan dicatat dalam form AA,’’ katanya. Sementara itu, Wabup Sanjaya menyambut baik kegiatan ini. Meski tingkat
partisipasi pemilih di Kabupaten Tabanan sudah mencapai angka 82 persen, namun jika tidak terus dilakukan sosialisasi dikhawatirkan angkanya akan menurun. ‘’Selaku pimpinan daerah, saya mengimbau masyarakat Tabanan khususnya pemilih pemula harus pro aktif. Apalagi dari hasil riset, jumlah pemilih pemula milenial sebanyak 51 persen. Kalau ini disasar, tingkat partisipasi pemilih tentu akan bertambah, dan tidak sampai menyalahkan petugas saat hari H pemilu tidak ada di DPT,’’ tegasnya. Komisioner KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan menjelaskan, saat ini warga sudah diberikan kemudahan untuk bisa mengecek apakah telah terdaftar DPT atau belum, melalui aplikasi resmi KPU ataupun datang ke posko yang disiapkan di desa ataupun di kecamatan. ‘’Minimal ini bisa membangkitkan kesadaran diri masyarakat untuk melihat dalam proses pemutakhiran data pemilih, dan kita akan turun ke pasar untuk cek DPT,’’ tegasnya. (kmb28)
Tabanan (Bali Post) Baru-baru ini BRSU Tabanan mengelurkan aplikasi android berupa Sistem Pendaftaran Online Rumah Sakit (SiponRS). Dengan aplikasi ini, generasi milenial yang tidak bisa lepas dengan smartphone bisa membantu keluarganya untuk melakukan pendaftaran rawat jalan tanpa harus datang ke rumah sakit. Wakil Direktur Pelayanan Medis BRSU Tabanan dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, Selasa (23/10) kemarin, mengatakan masyarakat cukup men-donload aplikasi SiponRS di android dan kemudian melakukan registrasi di aplikasi tersebut. Jika sudah melakukan pendaftaran dengan website sebelumnya, bisa tinggal log in dengan ID yang telah dimiliki. Jika tidak, harus registrasi terlebih dahulu. Sama seperti pendaftaran di website, setelah mendaftar melalui aplikasi, pasien akan dilayani dua hari setelah mendaftar. Menurut Sukardiasih, diluncurkannya SiponRS versi android ini berdasarkan
pertimbangan, para pasien yang mendaftar online selama ini kebanyakan masuk dalam generasi milenial. ‘’Meskipun pasiennya lansia, tetapi tenyata yang mendaftarkan anak atau cucunya. Semua generasi milenial yang sudah terbiasa menggunakan internet,’’ jelasnya. Diakuinya, untuk pasien yang belum terbiasa dengan internet, lebih memilih datang ke rumah sakit secara langsung. Untuk pasien golongan ini, menurut Sukardiasih BRSU memiliki layanan pendaftaran yang dinamakan layanan perjanjian. Jika SiponRS mendaftar lewat online, untuk layanan perjanjian ini pasien bisa mendaftar ke rumah sakit dan akan dilayani dua hari setelah mendaftar. Dengan adanya dua sistem ini, diharapkan antrean yang selalu terjadi pada layanan rawat jalan di BRSU semakin terurai sehingga pasien pun tidak perlu menunggu lama. Layanan SiponRS sudah diterapkan BRSU sejak Juli
2017. Meski awalnya belum banyak, tetapi saat ini masyarakat yang menggunakan layanan ini mulai meningkat. Di awal pasien yang mendaftar menggunakan SiponRS bisa dihitung dengan jari. Namun bulan ini rata-rata pasien yang mendaftar sebanyak 30 hingga 40 orang per hari. Sementara layanan perjanjian yang baru diterapkan tahun 2018 rata-rata 50 orang per hari. Guna mempercepat layanan, lanjut Sukardiasih, saat ini BRSU Tabanan sedang menyiapkan rekam medis elektronik. Dengan adanya rekam medis elektronik, pasien yang mendaftar online mapun perjanjian bisa dilayani lebih cepat. ‘’Biasanya kan memerlukan waktu dua hari, karena harus mencari rekam medis secara manual. Jika nanti sudah sistem elektronik, layanan bisa dipersingkat dan pasien bisa dilayani keesokan harinya atau satu hari setelah mendaftar,’’ jelasnya. (kmb24)
Pendaftaran ”Online” BRSU Tabanan Sasar Generasi Milenial
ketua badan pengelola dalam waktu dekat. ‘’Belum sampai proses lelang. Tugas kami di tim hanya sebatas melakukan penjajakan alat yang kita pakai, dan hasil kajian itu baru akan kami laporkan ke ketua umum badan pengelola, dan keputusan lebih lanjut ada pada ketua badan pengelola,’’ terangnya. Menurutnya, pihak manajemen masih menunggu sistem e-ticketing dan e-billing. Sementara mesin yang akan disediakan untuk penerapan sistem ini sebanyak delapan unit dan akan dipasang di dua tempat, yakni checker I dan checker II atau pintu masuk di bawah dan di atas. Kemudian, untuk fasilitas pendukung seperti tempat parkir, dikatakannya sudah memadai dan untuk jalur yang akan dilalui juga sudah dilakukan uji coba selama dua bulan. (kmb28)
Bali Post/bit
Tanah Lot
Diumumkan, Pemenang ”Ganeca Smart Kite Festival VII 2018”
LOMBA Ganeca Smart Kites Festival VII 2018 yang dilaksanakan pada Sabtu (20/10) hingga Minggu (21/10) lalu di Subak Uma Jero, Banjar Bengkel Desa Bengkel, Kediri, sampai pada waktu yang ditunggutunggu, yaitu pengumuman pemenang lomba. Pemenang yang meraih piala bergilir Bupati Tabanan adalah Bayu Sutha, Bongan Lebah. Juara I untuk kategori umum Bebean Plastik diraih Sebut Saja Aku Bunga, Desa Pejaten. Juara II diraih Kak Ros, Umalas, juara III diraih Jauk Manis, Jalan Beji, harapan I diraih Pekak Liang, Jalan Raya Anyar, harapan II diraih Bongli Pelayang, Penebel City, dan harapan III jatuh kepada Gung-Gung Family, Jero Tunon. Pemenang kategori umum Janggan Plastik diraih RA. Buda Bagus, Badung (juara I), Play Kite, Rajawali (juara II), Kubu Plastik, Banjar Tandeg (juara III), Sugriwa, Astungkara Jayanti (harapan I), Dewi Kunti, Pedungan (harapan II) dan Cening Ayu, Perbedaan Itu Indah (harapan III). Pemenang kategori umum Bebean Remaja, juara I diraih Asoka, Boki Murni, juara II Tu Gredeg, Seminyak Boys, juara III yakni Alex Black Cobra, GG On The Spot, harapan I diraih Dayang Sumbi, Banjar Tegal Belodan, harapan II yakni STDC banjar Curah Gubug, Tabanan, dan harapan III diraih I Linuh, Padma Utara. Pemenang kategori umum Bebean Dewasa, Kakap Merah, Penatih, Denpasar meraih juara I, Mrs. Madona, Subak Pangi meraih juara II, Ducati Netral Kite, Darmasaba
mendapatkan juara III, Belig Batu, Batu Belig (harapan I), Basudewa, Kerobokan (harapan II) dan Dewi Fortuna, Pandak Gede (JP) sebagai juara harapan III. Pemenang kategori umum Bebean Big Size diraih Krisdom, Blahbatuh (juara I), Abhimana, Tabanan (juara II), Arm Big Family, Banjar Pegubengan Kangin (juara III), Duur Beji, Banjar Pasti Pandak Gede, Tabanan (harapan I), Black Diesel, Mertasari (harapan II) dan Jack Mone Gen, Jero Bongan Kauh (harapan III). Pemenang kategori umum Pecukan diraih Gus Plag, Apit Yeh (juara I), Maya Denawa, Jalan Genetri (juara II), Luh Sayu, Kelating (juara III), Mabes Beten Duren, Pupuan (harapan I), Anti Rayap Team, Belok Kiri Rumah Janda (harapan II) dan Anis Merah, Nyitdah Sengguan (harapan III). Pemenang kategori umum Janggan Remaja diraih Janggan Berharap, Tabanan (juara I), RA. Kumawang, banjar Uma Diwang, Belayu (juara II), Dumuh Alit Sanur, Sindu (juara III), Niang Lingsir, Tangsi Sanur (harapan I), Ken Arok, Kerajaan Tumapel (harapan II) dan JAG’S Demen, K e d i r i Tabanan (harapan III) Pemenang kategori umum Janggan Dewasa diraih Sadep Kite Team, Sahadewa (juara I), Nandini, Pandak
Bandung (juara II), Wo Ai Ni, Beijing China (juara III), Banjar Bakisan Tabanan, Bakisan Tabanan (harapan I), Tangsi, Sanur (harapan II) dan NST Kumara, Sibang (harapan III). Pemenang kategori umum Janggan Buntut diraih NST Kumara, Sibang (juara I), Kaja Kauh Kite, Kesiman (juara II), Jus Mint, Badung Bali (juara III), Rojer (Dolog Cs), Banjar Pangkung (harapan I), Kuwir Ceri, Jalan I.B. Mantra, Gianyar (harapan II) dan NGK, Megati (harapan III). Pemenang kategori Bebean Lokal Tabanan diraih Bayu Sutha, Bongan
Tabanan (Bali Post) Jajaran DPRD Bali tengah disibukkan dengan pemantapan Ranperda inisiatif Kesejahteraan Lanjut Usia Menuju Lansia yang Mandiri, Bahagia dan Berguna. Ranperda tersebut pada Selasa (23/10) kemarin disosialisasikan di hadapan ratusan perbekel dan bendesa se-Kabupaten Tabanan di Wantilan Bedha, Kecamatan Tabanan. Ketua Pansus I Nyoman Partha mengatakan, di Bali ada 31 ribu lansia yang telantar atau ditelantarkan keluarga. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan, di tengah kondisi Bali yang mod-
ern dan maju di bidang ekonomi. Menurutnya, data tersebut bersumber dari data Susenas. Di Bali jumlah lansia mencapai 10,5 persen dari jumlah penduduk. Angka ini di atas angka nasional yang hanya 10 persen. Karena jumlah lansia sangat besar akibat dari kemajuan bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, hal ini berujung pada naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) di Bali yang berkolerasi terhadap naiknya angka harapan hidup orang Bali. ‘’Hal inilah yang menyebabkan banyak lansia. Karena umur semakin
panjang,’’ katanya. Yang membuat pihaknya perihatin, justru banyak lansia yang telantar dan ditelantarkan. Dari data Dinas Sosial Provinsi Bali tercatat sekitar 31 ribu lansia yang masuk kategori ini. Selain itu, cukup banyak lansia yang dititipkan di panti jompo. Dari sanalah muncul inisiatif dewan membuat regulasi untuk kesejahteraan para lansia. Diharapkan dengan adanya perda, para lansia bisa lebih diperhatikan dan tidak telantar lagi. Selain itu para lansia akan mendapatkan pendampingan, sehingga mereka bisa
Lebah (juara I), Black Piton, Selingsing (juara II), Rencang Segara, Pasut (juara III), Red Sa, Nyambu Bersatu (harapan I), PJP Team, Banjar Buduk (harapan II) dan Air Relawa Speely Kite (harapan III) Pemenang kategori Pecukan Lokal Tabanan diraih Bucu Indah, Serongga Gede (juara I), Toke Ngidu, Jalan Batu Samping (juara II), Bandar Togel, Banjar Jambe Tabanan (juara III), Taruna Patria, Pasar Kerambitan (harapan I), Blutu Jenar, Markas Jatayu Murti (harapan II) dan Gapuk Guyu, Belalang Dauh Rurung (harapan III). Sementara Juara favorit Ganeca Kite Festival diraih Kori Barak, Penebel dan Tabuan Ngindang, Pangkung Tibah. Juara peserta pengirim layang-layang terbanyak diraih Bayu Sutha, Bongan Lebah yang juga meraih juara Big Of The Big Size. Ketua Panitia I Ketut Sutama mengungkapkan, penyerahan hadiah digelar Sabtu (10/11) mendatang pukul 20.00 Wita di Balai Banjar Adat Bengkel Kawan, Desa Bengkel, Kediri, Tabanan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama, Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi, Polres Tabanan dan Polsek Kediri, tim medis Puskesmas Kediri III, Perbekel Desa Pangkung Tibah, Perbekel Desa Bengkel serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan sehingga berjalan dengan aman dan lancar. (ad983) I Ketut Sutama
Ranperda Lansia Disosialisasikan menikmati hidup dengan baik. Bahkan lansia yang masih potensial juga memiliki pekerjaan dan bisa produktif. Terkait sosialisasi ini, pihaknya berharap mendapatkan masukan dari masyarakat, baik perbekel, bendesa serta tokoh lainnya yang terkait penanganan lansia. Apalagi peran desa dan desa adat sangat vital dalam penanganan lansia. Kepala Dinas Sosial Tabanan I Nyoman Gede Gunawan menyampaikan, Pemkab Tabanan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani lansia. (kmb28)
BULELENG
8
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Tuntaskan Pengukuran Tanah di Pegayaman Singaraja (Bali Post) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng menuntaskan pengukuran tanah warga di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada. Pengukuran ini sebelumnya ditargetkan satu minggu dengan menugaskan dua tim petugas ukur. Data yuridis dalam pengukuran ini selanjutnya akan diolah untuk menyertifikatkan tanah yang diganti rugi oleh pemerintah untuk pembangunan jalan baru batas kota Singaraja– Mengwitani. Kepala BPN Buleleng I Gusti Ngurah Pariatna Jaya, Selasa (23/10) kemarin, mengatakan dari hasil pengukuran ada 26 bidang lahan milik warga Desa Pegayaman. Secara keseluruhan panjang bidang tanah tersebut 2 Km. Dengan data ini, BPN menargetkan paling lambat Desember tahun ini tanah warga yang dilintasi proyek jalan baru batas kota ini tuntas. “Desember ini diharapkan sudah terbit sertifikat. Setelah penetapan
nilai tanah ini untuk negosiasi dengan pemilik tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah dan jika sudah dibayar maka kita akan lanjutkan sampai proses pengalihan haknya,” kata I Gusti Ngurah Pariatna Jaya. Di sisi lain, Ngurah Pariatna Jaya mengaku sedang menggarap pemetaan bidang tanah yang diharapkan rampung minggu ini. Peta bidang sendiri akan berisikan detail bidang tanah dan luas bidang yang dibebaskan pada masingmasing bidang. Untuk memperlancar proses ini, pihaknya berharap Dinas Pekerjaan Umum Penataan R uang (PUPR) Buleleng memasang patok pada trase yang akan dilintasi jalan baru yang akan dibangun. “Pemilik tanah tidak memasang patok pada batas tanahnya, tapi kita butuhkan untuk mengambil koordinat sehingga diketahui luas dan bentuknya. Itu yang lama terpasang karena medannya cukup sulit,” jelasnya. (kmb38)
Gali Potensi Desa Lewat Lomba Gerak PKK
Singaraja (Bali Post) – Sejumlah potensi lokal Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, seperti sayursayuran, buah lokal, produk olahan tanaman obat dan olahan pangan nonberas dipamerkan dalam Penilaian Lomba Kesatuan Gerak PKK, KB, dan Kesehatan, Selasa (23/10) kemarin. Ragam potensi desa itu mulai dikembangkan melalui kompetisi positif agar tumbuh motivasi serius mengembangkan segala potensi yang dimiliki di desa bersangkutan. Desa Titab merupakan duta Kecamatan Busungbiu. Penilaian lomba ini dimulai 22 Oktober dan dijadwalkan berakhir 3 November 2018 di sembilan kecamatan. Ketua Tim Penggerak
(TP) PKK Buleleng Ny. Aries Sujati Suradnyana mengatakan, dalam lomba ini sebagai kesempatan melakukan evaluasi atas semua gerakan PKK terintegrasi lintas stakeholders dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil-hasil pembangunan utamanya KB dan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, Ny. Aries Suradnyana mengingatkan, agar kader PKK Desa menjaga kesehatan organ intim. Salah satunya dilakukan dengan cara IVA test yaitu deteksi dini kanker serviks dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) untuk mencegah kanker serviks sejak dini. (kmb38)
Bali Post/kmb38
POTENSI - Pemkab Buleleng menggulirkan Lomba Kesatuan Gerak PKK, KB, dan Kesehatan. Kompetisi ini digulirkan untuk memotivasi semangat komponen masyarakat menggali dan mengembangkan potensi desa.
Penyakit Tak Kunjung Sembuh, Nekat Gantung Diri Singaraja (Bali Post) – Diduga karena putus asa penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh, Nyoman Sudiasa (31), warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dia diketahui bunuh diri di rumahnya pada Senin (22/10) lalu sekitar pukul 13.00 Wita. Peristiwa ini membuat warga di kampung korban sempat heboh. Apalagi, Sudiasa diketahui belum berkeluarga alias masih membujang. Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Humas Polres Buleleng I Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Selasa (23/10) kemarin, menyatakan memang benar pihaknya menerima laporan kasus gantung diri tersebut. Dia mengatakan, pertama kali ibu korban Ketut Nitri (58) yang menemukan korban tergantung di langit-langit rumahnya. Temuan itu, membuatnya kaget bukan kepalang, hingga dia histeris memanggil suaminya Ketut Dana. Kedua saksi (orangtua korban) berteriak minta tolong, sehingga tetangga dan warga ramai datang ke lokasi kejadian. Tidak berselang lama, polisi bersama petugas kesehatan tiba di rumah korban. Setelah melakukan pemeriksaan awal, polisi dibantu keluarga menurunkan jenazah korban dari jeratan ikat pinggang yang digunakan bunuh diri. “Kedua orangtuanya yang pertama kali menemukan.
Tapi tidak bisa menurunkan jenazahnya. Kasusnya kemudian dilaporkan ke polisi,” kata Sumarjaya. Menurutnya, dari pemeriksaan luar oleh tim medis, di tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sebaliknya, pada jenazah korban hanya ditemukan tanda-tanda korban gantung diri. Sementara, pihak keluarga korban juga sudah mengikhlaskan kematian korban dengan cara tragis. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya dari pihak keluarga korban, polisi menyimpulkan penyebab kematian korban akibat gantung diri. “Tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Orangtuanya juga ikhlas dengan kejadian itu. kami menyimpulkan penyebab kematian korban murni karena gantung diri,” jelasnya. Informasi lain menyebutkan pada masa hidupnya, korban diketahui menderita penyakit. Keluarga sudah berusaha mengobati, agar penyakit itu disembuhkan. Namun sayang, upaya itu tidak membuahkan hasil, dan penyakit korban tidak kunjung sembuh. Diduga karena putus asa, korban sendiri nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. “Ada keterangan saksi kalau korban menderita penyakit, tapi tidak bisa disembuhkan padahal sudah sering diobati. Dugaan kita karena putus asa, korban menempuh jalan pintas,” tegas sumber kepolisian. (kmb38)
Bali Post/ist
MENGADU - Istri PMI Ketut Widiarta dan paman Ketut Ricky Priana, PMI asal Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula mendatangi Dinaskertrans, Selasa (23/10) kemarin. Keluarga ini mengadu karena Widiarta dan Ricky yang bekerja di Taiwan diamankan Imigrasi setempat karena tidak memiliki izin sebagai pekerja asing.
Terjaring Razia
Dua PMI Asal Tejakula Diamankan di Taiwan
Singaraja (Bali Post) – Dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula diamankan petugas Imigrasi di Taiwan. Penyebabnya karena kedua PMI itu tidak memiliki visa sebagai pekerja asing. Dua PMI itu masing-masing Ketut Widiarta (23), warga Banjar Dinas Antapura, dan Ketut Ricky Priana (20), warga Banjar Dinas Tegal Sumaga. Sementara seorang PMI bernama Kadek Ngurah Jaya, warga Banjar Dinas Antapura, sempat terjaring razia, namun tidak diamankan karena yang bersangkutan akan kembali ke Buleleng dalam waktu dekat ini. Khawatir dengan situasi tersebut, istri Widiarta, Putu Wahyuni Widiantari, bersama paman Ricky Priana mengadukan masalah itu ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Buleleng, Selasa (23/10) kemarin. Pada intinya, pihak keluarga meminta pemerintah agar memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh kedua PMI tersebut. Pihak keluarga PMI ini diterima Sekretaris Disnakertrans Dewa Susrama didampingi Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Perluasan (Pentaluas) Tenaga
Kerja Ketut Susila. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa Widiarta dan Ricky diamankan oleh petugas Imigrasi di Taiwan sejak tanggal 19 Oktober 2018 lalu sampai sekarang. Pihak Imigrasi Taiwan saat itu melakukan pengawasan terhadap naker asing di perusahaan tempat Widiarta dan Ricky bekerja. Karena tidak memiliki izin sebagai pekerja luar negeri, Widiarta bersama Ricky diamankan petugas Imigrasi setempat. Sejak mulai bekerja sampai akhirnya terjaring razia, keduanya nekat menggunakan visa kunjungan yang berlaku tiga bulan. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang rekannya, Kadek Ngurah Jaya. Hanya, karena dia akan segera pulang sehingga tidak ikut diamankan. Sementara tujuh orang lain nasibnya kini masih belum jelas. Mereka dikabarkan
bersembunyi di lokasi bekerja di kompleks pabrik dan perkebunan di Taiwan. Sekretaris Disnakertrans Dewa Susrama didampingi Kabid Pentaluas Ketut Susila mengatakan, untuk sementara data-data PMI asal Tejakula itu sudah dikumpulkan untuk bahan laporan ke BP3TKI Provinsi Bali. Dari keterangan pihak keluarga, Widiarta bersama Ricky dan sejumlah kawannya berangkat menjadi naker asing ke Taiwan dengan difasilitasi oleh pihak perorangan (bukan dari LKP - red). Dengan berbekal visa kunjungan, pihak perorangan itu memberangkatkan Widiarta dan Ricky ke Taiwan pada awal Agustus 2018 yang lalu. Rencananya sambil bekerja, pihak yang memberangkatkan itu menjanjikan akan memberi visa bekerja untuk Widiarta dan Ricky.
Hanya, setelah masa berlaku visa kunjungan habis, visa bekerja tidak kunjung diterima, sehingga keduanya diamankan pihak Imigrasi Taiwan karena nekat bekerja di luar negeri tanpa izin resmi. “Keluarganya mengadukan masalah ini karena mendapat kabar kalau dua PMI itu diamankan Imigrasi di sana (Taiwan). Keterangan dari keluarga menyebut kalau keduanya memakai visa kunjungan dan visa bekerja memang akan dijanjikan oleh yang memberangkatkan, namun sampai keduanya diamankan tidak membawa izin bekerja,” katanya. Menurut Susila, atas pengaduan itu, pihaknya sudah menyusun kronologis dan data-data pendukung PMI yang diamankan di Taiwan. Rencananya, data-data itu dilaporkan ke BP3TKI Provinsi Bali. Pelaporan ini dilakukan untuk menelusuri pihak yang memberangkatkan kedua PMI itu dan menelusuri mengapa PMI yang sudah bekerja, namun tidak mengantongi visa bekerja. “Kami sudah lengkapi data-data
dan laporan kronologisnya, nanti kewenangan untuk menindaklanjuti masalah ini kita tunggu petunjuk dari BP3TKI Provinsi Bali,” jelasnya. Sementara itu, istri PMI Ketut Widiarta, Putu Wahyuni Widiantari, yang dihubungi terpisah mengaku masih melengkapi dokumen keberangkatan suaminya menjadi PMI ke Taiwan. Sejak mengetahui suaminya diamankan pihak Imigrasi Taiwan, dia sudah menghubungi pihak perorangan yang memberangkatkan suaminya bekerja ke Taiwan. Masalah ini dijanjikan akan diselesaikan dengan kekeluargaan, dan pihak perseorangan yang memberangkatkan berjanji bertangung jawab dan memfasilitasi agar suaminya bisa mengatasi permasalahan yang terjadi. “Tadi saya memang ke Disnakertrans untuk meminta tolong karena suami ditahan di sana (Taiwan). Sekarang, saya lengkapi data biar masalahnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan suami kembali ke Buleleng,” harapnya. (kmb38)
urine bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Buleleng. Pemkab Buleleng menurutnya, sudah merencanakan hal tersebut. Sementara itu, Made Arya Sukerta mengatakan ada beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah ASN terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama dilakukan adalah menyelenggarakan sosialisasi bahwa narkoba itu barang haram. Selanjut-
nya, dibuat komitmen antinarkoba dan bersama memerangi peredaran narkoba itu sendiri. Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng ini, kader antinarkoba juga akan dibentuk di kalangan ASN. Nantinya, kader ini akan melaksanakan tes urine berkala mulai 2019. Dengan segala upaya ini, diharapkan ASN di lingkup Pemkab Buleleng benar-benar bersih dari narkoba. (kmb38)
Cegah Narkoba di Kalangan ASN Singaraja (Bali Post) – Pemkab bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng menggelar sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Selasa (23/10) kemarin. Sosialisasi itu dihadiri Kepala BNNK Buleleng AKBP I Gede Astawa dan Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Buleleng Made Arya Sukerta.
AKBP Gede Astawa menjelaskan sosialisasi ini terkait instruksi Presiden bahwa ASN di setiap instansi pemerintah harus diberikan pemahaman tentang bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi, data menyebut bahwa kalangan ASN menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan narkoba. Untuk itu, sosialisasi semacam ini perlu dilakukan dengan masif guna membangkitkan
semangat untuk menyatakan perang terhadap kejahatan narkoba. “Sehingga para ASN tahu apa dampak dari narkoba dan pencegahannya. Sehingga, sosialisasi di kalangan ASN di Setda ini kami lakukan,” katanya. Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ada dua hal yang harus dijalankan. Pertama adalah sosialisasi dan yang kedua adalah deteksi dini. Deteksi dini yang dimaksud tes
Bali Post/kmb38
SOSIALISASI - BNNK dan Pemkab Buleleng komitmen untuk memberantas dan menyatakan perang melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Buleleng.
GIANYAR
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
9
Meningkat, Jumlah Penderita Kanker
Gianyar (Bali Post) Kanker yang tergolong penyakit ganas, sampai saat ini masih menjadi momok menakutkan. Ironisnya, pemahaman masyarakat akan bahaya kanker masih kurang sehingga setiap tahun selalu ditemukan penderita baru. “Kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan memeriksakan diri sejak dini menjadi penyebab setiap tahunnya selalu ditemukan penderita penyakit kanker,” ujar Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Gianyar Periode 2018-2023 Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra seusai pelantikan Pengurus YKI Cabang Gianyar di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, Selasa (23/10) kemarin. Menurut Surya Adnyani, YKI berupaya melakukan pencegahan yakni dengan turun ke desa dan sekolah untuk melakukan sosialisasi pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Terutama tidak mengkomsumsi makanan yang mengandung pengawet, pemanis, pewarna, penyedap dan pengenyal. YKI juga memberikan pelayanan gratis berupa pemeriksaan deteksi kanker. Tes deteksi dini bisa dilakukan di klinik kesehatan maupun rumah sakit terdekat. “Sebagai contoh, kanker serviks sejatinya bisa dicegah dan disembuhkan asalkan diketahui sejak stadium awal. Pendeteksian kanker bisa dilakukan dengan pemeriksaan pap
smear, tes inspeksi visual dengan asam asetat (IVA),” katanya. Sementara itu, Ketua I YKI Bali Prof. Dr. Suardana mengatakan, jumlah penderita kanker payudara menempati urutan tertinggi, setelah sebelumnya kanker serviks mendominasi. “Jumlah penderita kanker payudara hingga kini terus meningkat, khususnya pada perempuan berusia di atas 40 tahun. Yakni, berkisar dua persen setiap tahunnya,” katanya. Menurut Suardana, penyebab meningkatnya penderita kanker payudara adalah beberapa faktor risiko yang harus menjadi peringatan bagi perempuan, di antaranya masalah kebersihan, makanan, kurangnya aktivitas fisik, hingga penggunaan pil KB berlarut-larut. Dikatakan, sekitar 50 hingga 70 persen kanker payudara baru diketahui pada stadium tiga dan empat. Melihat kondisi itu, ia mengharapkan kesadaran para perempuan untuk melakukan Sadari (Pemeriksaan Payudara Sendiri), pemeriksaan klinis, dan mamografi. Bupati Gianyar I Made Mahayastra berharap YKI sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan dapat berperan dalam penanggulangan kanker. “Pemahaman dan pengetahuan tentang penyakit kanker sekaligus pencegahannya harus disosialisaikan terus menerus kepada masyarakat,” tegasnya. (kmb35)
Bali Post/kmb35
PANEN - Suasana panen padi perdana di Subak Belong, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Selasa (23/10) kemarin.
Kodim 1616/Gianyar Panen Raya di Subak Belong
Bali Post/kmb35
VAKSIN - Suasana pemberian vaksin HPV terhadap pelajar di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, Selasa (23/10) kemarin.
Gianyar (Bali Post) Kodim 1616/Gianyar bekerja sama dengan Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Gianyar menggelar panen padi perdana di Subak Belong, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Selasa (23/10) kemarin. Padi yang dipanen merupakan padi jenis hibrida Intani 602 dan 301. Dandim 1616/Gianyar Letkol Kav. Asep Noer Rokhmat, S.E.
mengatakan, kegiatan panen raya ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah yang bekerja sama dengan TNI dan Distan sebagai leading sector. “Secara bersama-sama kita melakukan uji coba produk unggulan serta pengawasan kegiatan pertanian untuk memperoleh hasil yang lebih bagus demi menuju swasembada pangan dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Menurut Asep Noer Rokhmat, inovasi baru penting dilakukan sebagai upaya memperoleh terobosan dalam meningkatkan produksi pertanian. “Kodim 1616/Gianyar dalam hal ini siap mendukung dengan mengerahkan unsur Babinsa untuk mendampingi,” tegasnya. Pelaksanaan panen perdana di Subak Belong ini meng-
gunakan sistem pengubinan dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter. Sistem ini bertujuan untuk mengetahui hasil perkiraan produksi seluas 16 hektar dan jenis padi unggulan Hibrida Intani 301. Dengan pengubinan, luas yang sama diperoleh hasil 8 ton. “Dapat disimpulkan, hasilnya tergolong tinggi,” ujar Kepala Distan Gianyar I Made Raka. (kmb35)
Diduga Terlibat Korupsi
Berkas Kasus Ketua LPD Pacung Dilimpahkan ke Kejari
Gianyar (Bali Post) Ketua LPD Pacung Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar, I Nyoman Jaya, kini harus berurusan dengan hukum. Pria yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dana LPD. Berkas kasus ini sudah dalam proses tahap I atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar. Dikonfirmasi, Selasa (23/10) kemarin, Kasi Intel Kejari Gianyar Gusti Agung Puger mengatakan, kasus LPD Pacung ini awalnya ditangani jajaran Polres Gianyar. Namun kini pihak kepolisian sudah menyerahkan berkas ke Kejari Gianyar, yakni tahap I. “Kalau tahap I ini baru berkas saja, tersangkanya belum,” katanya. Berdasakan kiriman berkas tersebut, kata Agung Puger, jaksa langsung melakukan
penelitian selama 14 hari sejak berkas diserahkan, Senin (22/10) lalu. Sementara jaksa yang menangani berkas ini ada tiga orang, yakni Putu Iskadi Kekeran dan kawan-kawan. “Selanjutnya, jaksa akan melihat apakah pasal sudah memenuhi unsur formil maupun materiil, apakah ada petunjuk tambahan atau tidak. Ini yang akan diproses,” jelasnya. Setelah diteliti, maka sebelum 14 hari, Kejari akan
Gianyar (Bali Post) Sektor pariwisata selama ini dikhawatirkan menjadi sektor yang dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Melihat hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar memberi perhatian lebih terhadap sektor ini. Salah satunya menggelar tes urine terhadap karyawan Bali Bird Park yang berlokasi di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Selasa (23/10) kemarin. Kepala BNN Gianyar Sang Gede Sukawiyasa mengatakan, tes urine kemarin digelar secara mendadak pukul 09.00 Wita. Kegiatan ini dilakukan dengan menyasar puluhan karyawan Bali Bird Park. “Sebelum kami tes, manajemen kami sarankan tidak memberitahu karyawannya, sehingga ini tidak diketahui oleh karyawan yang tes urine,” ujarnya. Dalam kegiatan kemarin, sebanyak 25 karyawan mengikuti tes urine. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ternyata tidak ditemukan kandungan mencurigakan. “Hasilnya masih nihil penyalahgunaan narkoba,” kata Sukawiyasa. Menurut Sukawiyasa, sebelumnya petugas juga sempat melakukan tes urine di Taman Nusa dan Buterfly Park di Desa Kemenuh, Sukawati. “Hasilnya juga nihil,” katanya. Sukawiyasa menegaskan, tes urine yang menyasar karyawan yang bekerja di
tempat wisata ini bukan tanpa alasan. Dikatakan, Kabupaten Gianyar sebagai daerah tujuan wisata tidak bisa mengelak dari serbuan para pendatang, baik wisatawan domestik dan mancanegara, serta beberapa pendatang yang memanfaatkan kultur dan efek pariwisata dari segi bisnis. Ia memprediksi bisn i s p a r iwisata memiliki kecenderungan terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. “Maka dari itu, perlu perhatian khusus terhadap kawasan tersebut, sehingga wilayah tersebut bisa bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ujarnya. Berdasarkan data tahun 2016, pecandu narkoba di Bali mencapai 62.447 kasus (peringkat 11 nasional), kemudian pada 2017 tercatat 50.937 kasus (peringkat 23 nasional). “Menurunnya tingkat prevalensi tersebut tetap harus diwaspadai, karena Bali adalah destinasi utama, pangsa pasar besar sindikat peredaran gelap narkoba. Kita tidak boleh lengah,” tegas Sukawiyasa. Sementara itu, General Manager (GM) Bali Bird Park Pande Suastika mengatakan, tes urine di kalangan karyawannya sangat penting karena bisa memproteksi diri dari bahaya narkoba. Ia berharap tes urine ini dapat digelar secara berkelanjutan. (kmb35)
Pekerja Pariwisata Dites Urine
menentukan sikap apakah berkas sudah lengkap atau tidak. Setelah itu akan dilakukan tahap II yakni pelimpahan tersangka, berkas dan barang bukti. “Kami upayakan sebelum 14 hari proses sudah selesai,” kata Agung Puger. Menurut Agung Puger, dalam berkas perkara yang dikirim Polres Gianyar ke Kejari tercatat bahwa kasus yang menjerat ketua LPD kelahiran 31 Desember 1968 ini adalah
menyalahgunakan kewenangan. Ketua LPD Pacung ini juga diduga dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan. “Tindakan Jaya disebut telah menguntungkan diri sendiri,” katanya. Jaya disebut merugikan keuangan negara dan keuangan LPD Pacung sejumlah Rp 142.928.523. Perhitungan kerugian negara itu telah dihitung oleh akuntan independen Ketut Gunarsa pada 12 September 2018. Sementara dalam laporan akuntan independen Ketut Gunarsa, tersangka disebut mengambil alih posisi kasir. Pada 2012 saldo kas LPD sebesar Rp
146.476.029. Namun kenyataannya saldo kas LPD hanya Rp 3.547.500. Sehingga terdapat selisih Rp 142.928.523, yang dipergunakan oleh tersangka Nyoman Jaya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999. Selama diperiksa hingga tahap I ini tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. (kmb35)
Bali Post/kmb35
TES URINE - Suasana tes urine yang menyasar pekerja pariwisata di Bali Bird Park.
Bali Post/kmb35
MENGECEK - KPU Gianyar mengecek e-KTP Wakil Bupati Gianyar A.A. Gde Mayun untuk memastikan pemimpin Gianyar itu masuk dalam DPT.
KPU Gianyar Gelar GMHP
Gianyar (Bali Post) Serangkaian kegiatan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), KPU Gianyar melakukan pengecekan e-KTP secara serentak terhadap para pejabat dan tokoh masyarakat di Gianyar, Selasa (23/10) kemarin. Pemeriksaan e-KTP kemarin menyasar Wakil Bupati Gianyar A.A. Gde Mayun, para camat, perbekel, dan tokoh masyarakat di Gianyar untuk memastikan mereka sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketua KPU Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna menjelaskan, GMHP yang berlangsung sejak 1 Oktober hingga 28 Oktober 2018 ini menyasar semua kalangan. Pejabat maupun tokoh masyarakat yang disasar kali ini, guna memberi dan menjadi contoh bagi masyarakat. “Agar ada antusias masyarakat untuk aktif mengecek dirinya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019 apa belum,” jelasnya. Menurut Agus Tirta Suguna, pihaknya akan mulai merekap DPT hasil perbaikan pada November mendatang. Sehingga masih ada kesempatan untuk mengecek diri di posko-posko yang sudah disiapkan ataupun bisa di-download aplikasinya. Selama proses GMHP ini, ia mengaku ada beberapa pemilih yang belum terdaftar. “Ada yang masih tercecer dan langsung kita masukkan,” tegasnya. (kmb35)
JEMBRANA
10
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
SOSOK Aspal Berbahan Sampah Plastik PERMASALAHAN sampah di Jembrana semakin kompleks. Seiring dengan volume produksi sampah rumah tangga yang terus bertambah. Bila tak segera ditangani maka ke depannya akan menjadi permasalahan serius. Apalagi saat ini kapasitas TPA Peh di Desa Kaliakah sudah terbatas. “Kalau tak segera ditangani serius akan semakin parah. Saya rasa yang mesti diperhatikan adalah sistem pengelolaan sampah,” ujar anggota DPRD Jembrana I Wayan Suardika. Menurut Ketua DPD Golkar Jembrana ini, selain digugah kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, pemerintah juga harus menyediakan sistem yang baik. Misalnya, penyediaan tempat pembuangan (kontainer atau TPS), jadwal yang jelas pengambilan sampah dan lain-lainnya. Baru selanjutnya penyadaran masyarakat mengelola sampah mulai dari memilah sampah. Ia mengaku prihatin di sepanjang jalan DenpasarGilimanuk saja di Jembrana, hampir di setiap jembatan yang dilintasi pasti ada titik pembuangan sampah liar. Artinya sudah menjadi kebiasaan. Dan dampaknya sangat besar. Karena sampah itu nantinya akan bermuara di laut. Suardika juga berharap dalam pengelolaan sampah bisa memberikan manfaat. Misalnya, seperti sampah plastik dijadikan bahan aspal. “Di Bali sudah ditetapkan di Unud. Mengapa ini tidak kita kembangkan? Ada manfaat dari sampah plastik,” tambah Dewan asal Yehembang ini. Bila nantinya daur ulang ini bisa diaplikasikan, meskipun hanya sebatas gang-gang bukan jalan utama, akan menjadi salah satu inovasi daerah. Mengelola sampah dari tidak berguna menjadi bermanfaat. Pihaknya berharap agar pemerintah tidak lengah dan mengesampingkan masalah sampah ini. Apalagi kondisi TPA sudah terbatas. (olo)
Bali Post/olo
PENATAAN - Wantilan Jagatnata yang menjadi bagian pengerjaan dari penataan KR Jagatnata belum rampung dikerjakan meskipun sudah masuk akhir pengerjaan.
Pembangunan Lanjutan KR Jagatnata Molor
Negara (Bali Post) -
Kelanjutan pembangunan Kebun Raya (KR) Jagatnata molor dari waktu yang ditentukan. Sesuai kontrak, proyek senilai Rp 10.232.942.000 dari APBN itu semestinya rampung pada 22 Oktober (180 hari). Namun dari pengamatan hingga Selasa (23/10) kemarin, pengerjaan masih berlangsung di beberapa titik. Baik penataan di dalam areal Kebun Raya maupun renovasi gedung wantilan. Sejatinya proyek yang dibangun di areal civic center dan mudah terpantau tetapi faktanya berjalan lambat. Yang paling kentara pada pengerjaan gedung wantilan. Pengerjaan gedung tanpa merubah bentuk wantilan sebelumnya itu hingga batas akhir pengerjaan belum selesai khususnya di bagian pintu dan dalam. Kemarin sejumlah pekerja masih melakukan pekerjaan di dalam gedung. Pintu kayu yang rencananya hendak digunakan untuk menutup sekeliling wantilan terlihat sebagian besar belum terpasang.
Dari informasi kayu-kayu jati untuk daun pintu lipat ini didatangkan dari Jawa sesuai permintaan pengguna jasa. Begitu halnya dengan material lainnya seperti genteng. Beberapa waktu lalu, pengerjaan wantilan itu sempat tak terlihat aktivitas meskipun atap dan lantai keramik sudah dibongkar. Padahal saat itu bahan genteng sudah datang dan menumpuk di sekitar areal yang sengaja ditutupi seng. Saat itu pihak rekanan yang di lapangan, Beni, membantah tidak adanya pengerjaan. Tukang sengaja di distribusikan
ke pekerjaan lain lantaran bahan material belum datang. Termasuk di titik-titik lain proyek yang mendapat pengawalan dan pengamanan TP4D Kejaksaan Tinggi Bali itu. Namun, faktanya dari pengamatan hingga kemarin beberapa bagian seperti penataan jalan dan finishing dinding belum rampung 100 persen. Proyek ini dikerjakan rekanan PT Mari Bangun Persada Spesialis dengan sumber pekerjaan dari Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali.
BADAN Kependudukan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali mengapresiasi kemajuan Kelompok Kampung (KK) KB yang dikembangkan oleh Desa Tegal Badeng Barat. Serangkaian penilaian lomba Kampung KB tingkat Provinsi Bali, Selasa (23/10) kemarin, Desa Tegal Badeng Barat merupakan duta dari Kabupaten Jembrana. Rombongan yang dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana, diterima langsung Bupati Jembrana I Putu Artha, Ketua Pengadilan Negeri Negara, Danyon Mekanis 741 Negara, Kepala Dinas PPPA-KB Ni Made Ari Sugianti Artha, Perbekel Desa Tegal Badeng Barat I Made Sudiana, serta warga masyarakat desa setempat. Sebelumnya, rombongan tim penilai juga sempat meninjau stand pameran yang dikoordinir oleh kelompok-kelompok rumah tangga di wilayah kampung KB. Kelompok Bina Usaha Sejahtera (BUS) mampu memproduksi karya-karyanya berupa industri kerajinan yang terbuat dari bahan baku limbah rumah tangga. Semangat mendaur ulang limbah menjadi karya positif ini mendapat apreasiasi oleh tim penilai. Beberapa produk yang dihasilkan sekaligus dijadikan pajangan di stand pameran
yang sempat menyedot perhatian Ketua Tim Penilai Kampung KB Provinsi Bali, Catur Sentana yang didampingi Bupati I Putu Artha seperti beberapa aksesoris berlogo “BALI”, bokor untuk tempat banten saat persembahyangan termasuk beberapa perlengkapan upakara lainnya. Ketua BKKBN Bali sekaligus ketua tim penilai Lomba Kampung KB Provinsi Bali Catur Sentana mengatakan, penilaian yang dilakukannya itu merupakan upaya untuk melihat dari dekat hasil nyata yang dilakukan kelompokkelompok di Kampung KB. Ia menambahkan program kampung KB yang merupakan program nasional, memerlukan sinergitas dari lintas OPD maupun sektoral. “Beragam program yang telah dikucurkan oleh pemerintah dengan melibatkan lintas sektoral, jika itu dilaksanakan dengan baik tentu hasilnya sangat bermanfaat bahkan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri seperti kita lihat saat ini, hasilnya. Kelompok BUS yang telah mampu memproduksi hasil karya inovatif yang bahan bakunya berasal dari limbah rumah tangga,” ujarnya. Ke depan, kata Sentana, OPD terkait agar terus mendorong usaha-usaha ekonomi kre-
atif yang ada di kampung KB Desa Tegal Badeng Barat ini. “Kampung KB di Tegal Badeng Barat ini bisa kita jadikan sebagai pilot projek percontohan dan promosi sehingga nantinya produk ini bisa dikenal secara luas bahkan sampai ke tingkat nasional,” tegasnya. Di sela-sela kunjungan tim penilai, Maul Hidayat dari Kelompok BUS mengaku, kalau usaha yang digelutinya itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun. “Semua yang kami pakai ini bahan bakunya dari limbah rumah tangga. Itu kami ambil di desa berupa koran-koran bekas. Kalau biasanya koran dan kertas habis dipakai bungkusan nasi biasanya dibuang. Di desa kami, limbah-limbah itu dikumpulkan dan selanjutnya kami olah bersama anggota kelompok berupa aneka produk yang memiliki nilai pasar cukup bagus untuk menambah penghasilan keluarga,” ujarnya. Niat untuk mengolah limbah agar memiliki nilai tambah, kata Maul berawal dari bimbingan dan pelatihan (Bintek) di desa. “Ilmu yang kami dapatkan itu melalui pelatihan di desa. Itu dibimbing dari kabupaten. Ternyata setelah kami praktikkan dan kami coba bersama anggota ternyata produk kami ini sangat laku di pasaran di Ka-
Proyek ini merupakan lanjutan dari pembangunan KR Jagatnata yang ditargetkan bisa dibuka pada akhir 2018 ini. Namun melihat kondisinya seperti saat ini masih banyak yang belum rampung dikerjakan sesuai kontrak. Selain bangunan kayu yang baru dibangun rangka, beberapa pohon yang tertanam di sekitar Pura juga terlihat mati. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jembrana I Ketut Karyadi Erawan membenarkan sesuai kontrak semestinya proyek sudah rampung pada 22 Oktober lalu. Selaku pengguna manfaat dari pekerjaan tersebut, Dinas mengaku kecewa. Apalagi sebelumnya pihak rekanan sejak awal sudah diwanti-wanti oleh Bupati Jembrana agar proyek ini ber-
jalan sesuai yang diharapkan. Salah satunya ketepatan waktu dalam pengerjaan (tidak terlambat) serta kualitas kerja. Dalam penggaraan diharapkan bukan kesiapan saja, tapi benar-benar fokus dan disiplin. Karena berdasarkan pengalaman, jangan sampai proyek itu gagal dilaksanakan apalagi dengan kualitas tidak sesuai dengan harapan. “Kontraktornya memang kurang profesional, terus terang sebagai pengguna manfaat (KR) ini kecewa,” terangnya. Lantas apakah adanya keterlambatan ini berdampak pada rencana dibukanya KR yang dijadwalkan akhir tahun ini, pihaknya belum bisa menjawab. Hal tersebut lebih tepatnya ditanyakan ke Satker. (kmb26)
BKKBN Bali Apresiasi Inovasi Kreatif KK-KB Desa Tegal Badeng Barat
Bali Post/olo
DIAMANKAN - Sejumlah barang komoditi yang diamankan polisi dan karantina di Gilimanuk lantaran tak dilengkapi dengan dokumen karantina.
Polisi Amankan Empat Ton Daging Ayam Beku
Negara (Bali Post) Jajaran Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, Selasa (23/10) kemarin mengamankan sejumlah barang komoditi ilegal yang hendak dibawa masuk ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Komoditi ilegal itu diangkut menggunakan bus dan truk box dari Pulau Jawa dalam waktu hampir bersamaan. Upaya penyelundupan komoditi tanpa surat ini terbongkar saat polisi melakukan pemeriksaan rutin di pintu masuk Bali. Sekitar pukul 05.00 Wita melintas truk boks nomor polisi B 9399 UCJ yang dikemudikan oleh Dandik Cahyono. Petugas dari Polsek Unit Kecil Lengkap (UKL) yang dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP I Komang Muliyadi melakukan pemeriksaan truk tersebut. Tim yang di-backup petugas dari Karantina Hewan maupun Ikan Wilayah Kerja (Wilker) Gilimanuk mendapati komoditi ilegal di dalam truk berupa daging ayam beku. Sejatinya komoditi karantina ini boleh masuk ke Bali asalkan dilengkapi dokumen. Namun saat ditanya petugas, pengemudi truk tidak bisa menunjukkan dokumen karantina yang dimaksud. Dari keterangan sopir, truk ini berangkat dari Jawa Timur dengan tujuan Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah dicek lebih lanjut oleh petugas Karantina, diketahui komoditi yang dibawa sebanyak 4 ton daging ayam beku. Tak berselang lama kemudian tim UKL juga mendapati komoditi yang dikirim ilegal dalam bus Gunung Harta bernomor polisi DK 9059 GH. Bus yang dikemudikan oleh Nyoman Sumarca di dalam bagasinya terdapat 10 boks sterofoam berisi berbagai jenis komoditi seberat 544 kg. Komoditi itu di antaranya berupa sosis daging, daging ayam, daging sapi dan udang. Kapolsek Kawasan Laut Gilimanuk Kompol I Nyoman Subawa melalui Kanit Reskrim AKP I Komang Muliyadi dikonfirmasi membenarkan pada dini hari kemarin Polsek dan Karantina mendapati komoditi yang dikirim tanpa dokumen berupa daging dan udang. Dari pengecekan lebih lanjut bersama petugas karantina, diketahui komoditi itu ilegal lantaran tidak dilengkapi dengan dokumen atau Sertifikat Kesehatan Karantina Daerah asal. “Karena tak dapat diperlihatkan dokumen, sehingga kami amankan dulu,” tandasnya. Untuk proses selanjutkan akan dilakukan petugas karantina wilayah kerja Gilimanuk sesuai prosedur atau ketentuan UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dalam setiap pengiriman komoditi karantina baik hewan, ikan dan tumbuhan, bahan hewan, hasil bahan hewan, ikan dan tumbuhan antarpulau harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari daerah asal pengiriman. Kompol Subawa menambahkan untuk antisipasi pengiriman ilegal ini Polsek bersama instansi terkait secara rutin melakukan pemeriksaan baik di pintu masuk Bali maupun pintu keluar Bali. “Ini juga upaya kami dalam penegakan hukum. Tujuannya memberikan efek jera kepada para pengusaha, sehingga aturan pengiriman antarpulau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati,” ujar Kompol Subawa. Kapolsek juga mengimbau kepada para sopir yang hendak bepergian terutama masuk ke Bali wajib memeriksa barang-barang bawaannya dan kelengkapan suratsuratnya. (kmb26)
TIM PENILAI - Bupati Artha saat menyambut tim penilai Lomba Kampung KB di Desa Tegal Badeng Barat. Tim mengapresiasi inovasi yang dilakukan di kampung KB desa di Jembrana ini. bupaten Jembrana,” ujarnya. Sementara Bupati I Putu Artha menambahkan, keberadaan kampung KB yang merupakan program nasional cukup dirasakan manfaatnya. Karena tidak hanya semata memperhatikan program kependudukan dan pembangunan keluarga, tapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Pemerintah daerah juga dis-
ebutnya sangat fokus akan pengembangan kampung KB, dengan mensinergikan berbagai program pengembangan masyarakat yang ada di tiap-tiap OPD, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. “Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Kita juga berterima kasih kepada BKKBN atas perhatian dan bantuan dalam pengembangan kampung KB di Jembrana,” pungkas Artha. (ad975)
Curik Bali Dikembangkan Masyarakat Sekitar TNBB
Bali Post/olo
Agus Ngurah Krisna K
Negara (Bali Post) Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sejak akhir tahun 2017 mengembangkan ekowisata curik Bali berbasis masyarakat. Kepala TNBB Agus Ngurah Krisna K di sela-sela rapat koordinasi (rakor) pengembangan ekowisata curik Bali berbasis masyarakat antar-stakeholder, di Aula kantor TNBB, Cekik, Gilimanuk, Selasa (23/10) kemarin mengatakan, pihaknya ingin dengan pengembangan ekowisata ini memberikan manfaat
bagi masyarakat. Pihaknya menggandeng tiga desa/kelurahan dalam pengembangan ekowisata jalak Bali berbasis masyarakat, di antaranya Gilimanuk, Sumberkelampok, dan Belimbingsari. Menurutnya, masing-masing desa mengedepankan potensinya. Misalnya, Gilimanuk dengan Teluk Gilimanuk, wisata mangrove, diving dan terumbu karang. Di Belimbingsari dengan kehidupan petani, proses pembuatan gula aren, kebun cokelat dan keindahan juga
keasrian desa dilengkapi gereja bernuansa Bali. Sementara di Sumberkelampok dengan kehidupan petani dan hutan bakaunya. Di masing-masing desa juga ada curik/jalak Bali yang ditangkarkan masyarakat dan menjadi potensi. Di Gilimanuk ada 5 pasang curik Bali. Di Sumberkampok ada 16 pasang dan Belimbingsari 2 pasang. Dikatakan, sebelumnya kelompok masyarakat dalam pengembangan ekowisata ini juga sudah diajak untuk bela-
jar ke Taman Wisata Baluran sehingga bisa diterapkan di wilayah masing-masing dalam pengelolaan ekowisata. Ngurah Krisna juga berharap dengan keanekaragaman hayati bisa meningkatkan potensi wisata dan kunjungan wisatawan. “Kami juga berharap dengan pengembangan ekowisata ini mampu menciptakan peluang kerja dan usaha sehingga masyarakat di pedesaan lebih maju dengan pelestarian lingkungan dan alam,” tandasnya. (kmb26)
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Karangasem
11
SOSOK Penuhi Kebutuhan Air Bersih
WARGA Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, dikenal dengan daerah kering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, di sana amat sulit. Dulu, sempat dibuatkan pompa yang menarik air dari Danau Batur ke wilayah Muntigunung melalui pipa setinggi sekitar 160-an meter. Sehingga saat itu warga Muntigunung bisa menikmati air bersih. Demikian disampaikan Bupati Karangasem dua periode (2005-2010, 2010-2015), I Wayan Geredeg, belum lama ini, ketika menerima kedatangan sejumlah warga Muntigunung di kediamannya, Selasa (23/10) kemarin. Beberapa warga ini mengeluhkan kondisi saat ini, bahwa pompa yang dirintis pada era dia menjabat dan kini dikelola sebagai PAM Desa ternyata sudah lama tak berfungsi. Persisnya, sejak Geredeg tak lagi menjabat sebagai bupati. “Waktu menjabat periode kedua, merintis air sampai ke Muntigunung itu berat sekali. Tetapi, waktu itu semuanya berjalan baik, meski prosesnya cukup alot. Karena harus berulang kali berkomunikasi dengan pihak Desa Songan, Bangli. Astungkara waktu itu melalui komunikasi yang baik, kami diizinkan menaikkan air ke Muntigunung,” kenang Geredeg. Menurutnya, program ini sudah berjalan baik. Tinggal menambah satu reservoar lagi untuk menampung air sebagai cadangan air warga setempat, bila satu reservoar lainnya habis. Ini juga sudah menjadi rencana pengembangan pemerintah daerah jangka panjang kala itu, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di sana. “Karena situasinya sekarang begitu, saya sarankan kepada warga setempat agar pengelolaan sebaiknya diserahkan kepada PDAM saja. Sepertinya tidak terlalu sulit. Tinggal mengganti pompa yang rusak itu saja. Tujuannya ke depan agar sistem ini dapat dikelola berkelanjutan,” tegasnya. Selain itu, saat ini Geredeg justru mengaku memikirkan bagaimana kelebihan debit air yang sering terjadi sekitar Danau Batur hingga menenggelamkan rumah dan akses jalan, balik menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan Karangasem yang dalam kondisi sebaliknya, selalu kekurangan air bersih. Salah satu opsi yang ditawarkan Geredeg, dengan memasang plotting palp, yang mengambang pada batas maksimal permukaan air Danau Batur. Sehingga, ketika permukaan air melewati plotting palp itu, airnya otomatis tersedot melalui pompa, terhubung melalui pipa dan tertampung pada reservoar. “Plotting palp ini titik seimbang permukaan air danau. Pihak balai justru sangat merespons dan meminta penjelasan lebih jauh. Sekarang tinggal menentukan titik seimbang permukaan air danau dan berapa volume air yang bisa tersedot, ini agar ada kajian lebih lanjut,” papar Geredeg, seraya berharap agar balai serius mengkaji sebagai terobosan yang sama-sama menguntungkan. (gik)
Tercatat 7,6 Persen Pemilih Lansia
Amlapura (Bali Post) Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) 2018 di Kabupaten Karangasem juga menyasar pemilih lansia yang berusia di atas 70 tahun. Sesuai hasil pencermatan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Karangasem, tercatat 29.045 atau 7,6 persen pemilih lanjut usia (lansia). Tetapi masih terdaftar aktif sebagai pemilih. Kelompok tersebut, menurut Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Karangasem Ngurah Gede Maharjana, Senin (22/10) lalu, membutuhkan perhatian terkait masalah kepemiluan. “Harapan kami, semua masyarakat yang memiliki hak pilih dan sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menyalurkan hak suaranya di hari pemungutan suara,” ujarnya di sela-sela verifikasi faktual di Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan Senin lalu. Bersama Bawaslu Karangasem, PPK, PPS dan operator Sidalih, Tim GMHP mendatangi rumah I Wayan Badengan. Lansia kelahiran 1928 sesuai KTP elektronik yang dikantongi terdaftar sebagai pemilih di
TPS 14 Subagan. Kerutan di kening, dan pendengaran yang sudah terganggu tak mengurangi semangat lelaki ini untuk mendatangi TPS untuk menyalurkan suaranya. “Tetep tiang memilih setiap pemilu,” ungkap Badengan diamini anaknya I Ketut Sinduk. Tim GMHP juga sempat mendatangi rumah I Ketut Bonto (78), warga setempat. Dari 381.323 jumlah pemilih di Karangasem, tercatat 298.719 atau 78,3 persen pemilih berusia antara 17 sampai 40 tahun. Sementara pemilih berusia di atas 40 tahun sampai umur 70 tahun tercatat 53.559 atau sekitar 15,1 persen. Ngurah Maharjana yang juga wakil divisi data menambahkan, selama pencermatan kembali data pemilih hasil perbaikan, KPU Karangasem menerima data indikasi ganda dari KPU RI dengan kategori K3 sebanyak 651 pemilih, K4 sebanyak 176 pemilih. NIK Invalid atau masih bermasalah sebanyak 1.388 pemilih, berumur di bawah 17 tahun 268 pemilih, nama invalid 2 orang, dan tanggal lahir tidak sesuai dengan NIK sebanyak 46 orang. (kmb31)
Penataan Wisata Pantai Yeh Malet Dianggarkan Rp 2,2 Miliar Amlapura (Bali Post) Dalam rangka mendukung pariwisata di Kabupaten Karangasem, pemkab dalam hal ini Dinas Pariwisata (Dispar) Karangasem terus melakukan penataan infrastruktur yang ada di objek wisata. Salah satunya bakal melakukan penataan di objek wisata Pantai Yeh Malet di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, tepatnya berada di perbatasan KarangasemKlungkung. Untuk penataan itu, pemkab menggelontorkan anggaran Rp 2,2 miliar di APBD Induk 2018. Kepala Dispar Karangasem I Wayan Astika, belum lama ini menjelaskan, penataan dilaksanakan mulai akhir Oktober 2018. Kata Astika, dana yang digelontorkan untuk melakukan penataan tersebut Rp 2,2 miliar. Anggaran itu bersumber dari APBD Induk 2018 sebesar Rp 2,2 milliar. “Tahun ini, objek tersebut pasti ditata. Sekarang masih on progress. Pemenang tendernya sudah ada. Penataan dilaksanakan akhir Oktober sampai 24 Desember. Jadi, kita yakin pengerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Kalau lewat batas waktu, rekanan tetap dikenai denda,” ucapnya
belum lama ini. Astika menambahkan, penataan ini meliputi perbaikan lapak pedagang, pembuatan gazebo, jalan setapak, serta membuat tulisan “Welcome to Karangasem” di sekitar Yeh Malet. Jelasnya, penataan Pantai Yeh Malet dilakukan untuk mempercantik objek wisata. Sehingga pantai berpasir hitam terlihat bagus dan rapi. Harapannya, dengan penataan ini, kunjungan wisatawan ke objek wisata ini makin meningkat. “Regulasi sudah ada. Kita tinggal melakukan sosialisasi ke warga sekitar,” sebutnya. Lebih lanjut dikatakan, warga dan pedagang di Yeh Malet memang sangat berharap agar penataan segera dilakukan. Sehingga perputaran perekonomian sekitar wisata meningkat, seperti wisata lain. Saat ini, pedagang hanya mengandalkan pengendara yang melintas. “Kunjungan wisawatan mancanegara atau domestik ke Pantai Yeh Malet sepi. Pengunjung diperkirakan 20 orang tiap hari, itu pun wisdom yang melakukan perjalanan ke Denpasar. Biasanya hanya beristirahat di Yeh Malet,” jelas Astika. (kmb41)
Bali Post/kmb41
DITATA - Objek wisata Pantai Yeh Malet di Desa Antiga yang akan ditata.
Bali Post/kmb31
PASTIKAN - Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi saat memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih di Kantor Perbekel Sibetan.
Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kompak Datangi Posko GMHP dan Catatan Sipil, memaksimalkan perekaman bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki identitas kependudukan. Diakui, ada kendala dalam hal anggaran dalam menyelesaikan target perekaman. Namun, upaya maksimal dari Disdukcapil menurutnya patut diapresiasi. “Sampai minjam tinta ke kabupaten lain karena ketiadaan anggaran dan masalah teknis lain. Ini salah satu bentuk keseriusan mereka,” imbuhnya. Artha Dipa mengimbau masyarakat yang sudah
memiliki syarat sebagai pemilih dengan semangat berdemokrasi ikut ambil bagian dalam memilih pemimpin dengan tujuan sama menuju arah yang lebih baik. Tak ketinggalan, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Nengah Sumardi juga menyerukan hal senada. Usai mendatangi Posko GMHP di Desa Sibetan, Bebandem, Sumardi yang tercatat sebagai pemilih di TPS 6 Sibetan mengapresiasi upaya KPU Kabupaten dalam GMHP. “Kesiapan penyelenggara mengemban amanah mewu-
judkan pemilu berintegritas diuji selama proses pendataan pemilih,” ungkapnya. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali A.A. Gede Raka Nakula yang ikut memantau jalannya kegiatan GMHP di Karangasem berharap dengan kehadiran tokoh dan pejabat pemerintah serta pemangku kepentingan ke pos pengaduan pemilih pemilu 2019, bisa dijadikan contoh bagi masyarakat pemilih untuk memastikan keberadaannya sudah terdaftar sebagai pemilih. “Salah satu syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP elektronik,” jelasnya. Nakula berharap jajaran pemerintah, tokoh masyarakat dan peserta pemilu bersamasama menggaungkan kegiatan GMHP dan memastikan tidak ada lagi ada pemilih yang
SETELAH keberadaan Pura Segara Lingga Yoni semakin layak, Desa Pakraman Ujung Hyang, Karangasem segera menggelar karya melaspas, bumi sudha, ngresigana, mapedagingan, dan ngenteg linggih. Sesuai dudonan karya, tepat pada Rabu (24/10) ini, Buda Pon Landep (Purnama Kalima) akan digelar puncak karya di atas.
eimbangan alam agar umat dijauhkan dari segala bentuk bencana alam. Doa yang tulus bisa dilakukan di mana pun, tidak hanya di gunung, tetapi juga di pesisir pantai (nyegara-gunung). Selain itu, juga sebagai bentuk rasa syukur, bagi umat yang telah tercapai keinginannya, setelah berserah pada alam dan memohon kepada dewata yang berstana di pura itu, agar dimudahkan segala jalan untuk mencapai keinginannya tersebut. Hasilnya pun sudah banyak yang merasakannya, seperti yang sudah terbukti pada banyak cerita di balik kehadiran pura tersebut, saat kemunculan batu Lingga Yoni itu sekitar tahun 2013 lalu hingga sekarang, sebagaimana pemaparan dalam berita sebelumnya. “Kita ingin semua umat kita eling. Penting bagi kita menjaga pikiran agar tetap tenang dan murni. Berserah kepada Ida Sang Hyang Widhi, agar dijauhkan dari segala bentuk bencana,” ucap Geredeg yang sejak awal memfasilitasi pembangunan pura ini, mulai dari memindahkan Lingga Yoni, hingga pembangunan pura sampai tuntas. Sebagai salah satu tokoh kunci terciptanya Pura Segara Lingga Yoni ini, ke depan Geredeg ingin pura ini dapat bermanfaat bagi umat dalam melakukan kontemplasi batin, sebagai umat Hindu yang taat dengan ajarannya, khususnya menjaga keseimbangan alam. Sebab, kemunculan Lingga Yoni ini juga sebagai pertanda agar umat kembali sadar untuk menjalankan dharmaning agama. (ad984)
LINGGA YONI - Batu Lingga Yoni di Pura Segara Lingga Yoni sudah berhias serangkaian karya ngenteg linggih, Rabu (24/10) ini.
Amlapura (Bali Post) Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mendatangi Posko GMHP (Gerakan Melindungi Hak Pilih) di Kelurahan Subagan, Karangasem, Selasa (23/10) Kemarin. Artha Dipa yang didampingi Kadis Capil I Wayan Sumidia tiba di posko pukul 08.05 Wita, untuk memastikan sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Setelah menyerahkan KTP elektronik untuk dicek petugas, baik Artha Dipa maupun Sumidia memastikan diri sudah terdaftar sebagai pemilih meski di TPS berbeda. Artha Dipa terdaftar di TPS 54 Subagan, sementara Sumidia di TPS 23 Padangkerta. Kehadirannya ke Posko GMHP, kata Arthadipa, tidak lain sebagai bentuk kesadaran untuk memastikan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara mendatang. “KPU sudah bekerja keras mendata pemilih dengan harapan semua warga yang sudah memenuhi syarat, bisa menyalurkan hak suaranya,” ujar Artha Dipa. Demikian halnya dengan pemerintah kabupaten melalui Dinas Kependudukan
belum terdata. Dijelaskan data pemilih menjadi salah satu core business KPU dalam setiap pemilihan yang sangat rawan menjadi pintu masuk adanya sengketa hukum. Dari 381.323 pemilih yang terdata di DPTHP dipastikan angka tersebut akan mengalami perubahan setelah kegiatan GMHP yang dilaksanakan sejak 1 Oktober hingga 28 Oktober mendatang. Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana menyebutkan pihaknya sudah melakukan penghapusan ratusan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena beberapa faktor, seperti meninggal dunia, pindah domisili, dan terdaftar lebih dari sekali atau ganda. Sebaliknya, ada puluhan pemilih yang belum terdaftar ditindaklanjuti dalam kegiatan ini. (kmb31)
Hari Ini, Puncak ’’Karya Ngenteg Linggih’’ di Pura Segara Lingga Yoni
Umat Hindu di Bali, khususnya Karangasem, diharapkan pedek tangkil, meningkatkan sradha dan bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang berstana di pura tersebut. Bandesa Adat Ujung Hyang Gusti Bagus Suteja, Selasa (23/10) kemarin, mengatakan pada puncak karya, akan digelar rangkaian kegiatan upacara munggah catur, ngenteg linggih dan makebat daun bangun ayu, direncanakan digelar tepat pukul 13.00 Wita. Proses upacara ini kapuput Ida Pedanda Gede Pasuruan (Geria Kawan Sibetan), Ida Pedanda Istri Anom (Geria Kanginan Sibetan) dan Ida Pedanda Gede Wayan Kerta (Geria Budhakeling). Setelah puncak karya, rencananya panganyar akan dilakukan selama tiga hari, mulai 25 Oktober sampai 27 Oktober nanti. Sehingga bagi umat Hindu di seluruh Bali, khususnya Karangasem, yang belum berkesempatan tangkil hari ini, masih ada waktu tiga hari ke depan, serangkaian karya ngenteg linggih ini. Sebab, menurut Gusti Suteja, Pura Segara Lingga Yoni ini tidak akan terbangun tanpa dukungan, dorongan, dan doa umat Hindu di seluruh Bali. Karena sejak awal, kemunculan batu besar Lingga Yoni,
sebagai simbol besar pura ini pun kemunculannya tak terduga dan penuh dengan cerita dan perjalanan niskala, sebagai petunjuk alam semesta. “Besar harapan kami, agar umat Hindu di Bali bisa hadir. Kita bersama-sama berdoa di sini. Memohon keselamatan dan jalan terang, sesuai isi doa masing-masing umat. Soalnya sudah banyak umat yang membuktikannya,” ajak Gusti Suteja. Sebagai persiapan puncak karya hari ini, Selasa (23/10) kemarin, sudah berlangsung melaspas, bumi sudha, ngresigana, mapepada wewalungan, dan ngolah caru. Mapepada wewalungan sebagai proses penyucian sarana hewan yang akan digunakan sebagai bahan upakara. Seperti kambing, asu bangbungkem, bebek blangkalung dan masih banyak lagi yang lainnya. Rencananya mantan Bupati Karangasem dua periode (2005-2010, 2010-2015), I Wayan Geredeg, akan hadir di tengah-tengah umat yang akan ikut serta melaksanakan persembahyangan bersama di pura tersebut. Melihat gejolak alam belakangan ini, Geredeg sebagai tokoh masyarakat Bali, mengajak seluruh umat Hindu bersama-sama hadir dan menjalankan swadharmaning agama, menjaga kes-
KLUNGKUNG
12
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Sempat Ditutup Akhir 2017
TPA Sente Kembali Dibuka
Semarapura (Bali Post) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Dusun Sente, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung yang ditutup akhir 2017, sejak sepekan terakhir kembali “hidup”. Tujuh truk sampah rutin didroping dari Kota Semarapura untuk diolah menjadi pelet, produk yang bisa dijadikan pembangkit listrik. Salah satu tenaga kerja, Nengah Mastra tak mnegetahui apa yang menjadi alasan
TPA seluas 98 are itu kembali dibuka. Hanya ditegaskan sampah dikirim sekitar pukul 08.00 sampai 10.00 Wita. “Saya kurang tahu kenapa dibawa lagi ke sini,” katanya, Selasa (23/10) kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung, Anak Agung Kirana menegaskan sampah tersebut bukan dibuang, dibiarkan menumpuk begitu saja. Tetapi langsung diolah menjadi pelet dan pupuk. “Ada sekitar tujuh
truk sampah yang dibawa ke sana setiap hari. Sudah dari sepekan lalu. Itu diolah. Di TPA itu juga sudah ada satu mesin baru untuk membuat pelet,” jelasnya. Melalui pengolahan, sambung pejabat asal Desa Paksebali, Kecamatan Dawan ini bisa mendatangkan pundipundi rupiah. Sebab, pelet yang diproduksi bisa dijual ke PT Indonesia Power. Kini, baru bisa terpenuhi 300 kilogram per hari dari permintaan 1,6 ton. Kedatangan sampah itu
menjadi angin segar untuk beberapa warga sekitar, salah satunya Nengah Werti. Ia bisa mendapat tempat mencari rongsokan, termasuk juga sayuran dan lain sebagainya yang bisa dijadikan pakan babi. “Pas ditutup, saya tidak bekerja. Hanya buat canang di rumah. Sekarang buka lagi, cukup senang,” tuturnya. Hal serupa juga diutarakan warga lain, Wayan Suarta. Seperti berita sebelumnya, TPA tersebut ditutup Desember 2017 karena sebelumnya mendapat protes dari warga dengan alasan menimbulkan ketidaknyamanan. (kmb45)
Bali Post/sos
SAMPAH - Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung tengah menaikkan sampah ke truk. Pengelolaan sampah dari rumah tangga sudah diatur melalui perda. Namun empat tahun terbit, pelanggaran masih ditemukan.
Empat Tahun Diterbitkan
Perda Terkesan Jadi ”Macan Ompong”
Bali Post/sos
TPA - Sampah di TPA Sente, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung kembali menggunung. Terlihat tiga warga tengah memulung, Selasa (23/10) kemarin.
Soal Rujukan Pasien JKN Berjenjang
Bupati Surati Jokowi, Minta Ditinjau Ulang
Semarapura (Bali Post) Karut-marut rujukan berjenjang berbasis kompetensi melalui integrasi sistem informasi terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018, masih menjadi atensi Pemkab Klungkung. Hal ini sudah sempat dibahas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Klungkung. Namun, informasi yang didapatkan belum mampu mengobati kekecewaan. Tak ingin persoalan tersebut terus berlanjut, Bupati I Nyoman Suwirta menyurati Presiden Joko Widodo, meminta supaya kebijakan itu ditinjau ulang. Dikonfirmasi, Selasa (23/10) kemarin, Suwirta menyatakan pada surat nomor 440/7039/ UM tertanggal 19 Oktober 2018 yang juga ditujukan ke Ketua Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan itu, disampaikan sistem rujukan tersebut telah menimbulkan sejumlah masalah. Yakni masyarakat/pasien tidak bisa memilih fasilitas kesehatan dan atau dokter yang sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan dan kondisi psikologis pasien serta bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selain itu, pasien peserta JKN akan dirujuk ke rumah sakit luar daerah apabila pelayanan yang dibutuhkan tidak tersedia pada rumah sakit kelas D atau kelas C di Kabupaten Klungkung, walaupun pelayanan tersebut tersedia di RSUD Klungkung dengan kelas B. Sistem itu bertentan-
gan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan yang berbunyi “dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien”. “Ada warga yang rumahnya dekat dengan RSUD Klungkung, tetapi kan harus dibawa ke rumah sakit tipe C, sampai ke Gianyar, RS Swasta. Kalau sakit parah, kan bisa meninggal duluan,” sebut Suwirta. Tak hanya itu, bupati kelahiran 1967 ini menilai sistem rujukan berjenjang cenderung menyebabkan rumah sakit kelas D dan C tetap mempertahankan kelas, namun memperluas jenis layanan spesialisasi karena Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Izin dan Klasifikasi Rumah Sakit hanya mengatur kelas rumah sakit pada batasan minimal tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis /sub spesialis sehingga rumah sakit dapat menambah jumlah tenaga dan layanan spesialisasi. “Dengan
demikian, akan ada rumah sakit kelas D dan C rasa kelas B atau A. Ini dapat mempengaruhi jumlah kunjungan kelas B atau A,” jelasnya. Sejak 2018, Pemkab Klungkung telah menggulirkan program Universal Health Coverage (UHC) dengan menanggung masyarakat sebagai peserta JKN-KIS. Oleh sebab itu, diinginkan pelayanan kesehatan dimaksimalkan dalam daerah, sehingga pendapatan kapitasi tetap pula bergulir dalam daer-
ah. “Kami sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Tetapi ada sistem rujukan seperti itu,” katanya menyesal. Permasalahan tersebut sejatinya sudah sempat dibahas bersama BPJS Kesehatan Cabang Klungkung. Namun, masih ada rasa kurang puas terhadap penjelasannya. Namun demikian, keluhan masyarakat dan Pemkab ini diyakini sudah disampaikan juga ke pusat. “Saya yakin BPJS Kesehatan menyampaikan itu ke ke pusat. Tapi pusat tahu gak permasalahan di bawah,” kata Suwirta. Selain bersurat, dirinya juga berencana untuk komunikasi langsung ke Kementerian Kesehatan. “Sekarang bersurat dulu. Kalau tidak ada tanggapan, saya akan ke sana,” imbuhnya. (kmb45)
Bali Post/ist
RUJUK - Salah satu warga Nusa Penida dirujuk ke rumah sakit swasta kelas C di Klungkung daratan. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyaksikan itu, Selasa (22/10) kemarin. Ia menyurati Presiden Joko Widodo, meminta untuk mengkaji rujukan berjenjang.
Semarapura (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, kawasan tanpa rokok (KTR) dan pengelolaan sampah. Empat tahun berjalan, masih ditemukan pelanggaran. Di tengah hal tersebut, tim yustisi belum menerapkan sanksi, namun baru sebatas pembinaan. “Sampai sekarang memang masih ada pelanggaran. Baik ketertiban umum, KTR dan pengelolaan sampah,” ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Klungkung I Putu Suarta, Selasa (23/10) kemarin. Pejabat asal Lingkungan Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh ini menjelaskan, untuk ketertiban umum mengacu Perda Nomor 2 Tahun 2014. Yang diatur, yakni larangan parkir atau berjualan di trotoar maupun menaruh material lebih dari 24 jam di pinggir jalan. Sementara untuk KTR mengacu
Semarapura (Bali Post) Warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tak hanya ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klungkung. Namun juga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika turun melakukan gerakan melindungi hak pilih, Selasa (23/10) kemarin. Jumlahnya mencapai puluhan orang yang berasal dari sejumlah desa. Ketua KPU Klungkung I Made Kariada menjelaskan gerakan tersebut menyasar pelabuhan di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, pelabuhan di Nusa Penida dan beberapa objek wisata. Ditemukan ada sekitar 30 orang warga yang sudah mengantongi e-KTP belum masuk DPT. “Masih ada ditemukan yang belum masuk. Kemungkinan karena masuk penduduk baru sehingga saat pendataan sebelumnya tidak masuk,” jelasnya. Terhadap warga itu, KPU memfasilitasi untuk pendaftaran secara langsung. Gerakan ini dilakukan sampai 28 Oktober mendatang, sebelum pleno di desa yang dijadwalkan 29 Oktober sampai 3 November. “Nama yang baru terdaftar, akan masuk DPT hasil perbaikan,” katanya. Jika masih ada warga yang merasa tercecer, diharapkan proaktif menyampaikan ke panitia penyelenggaraan Pemilu di desa. “Hak pilih harus dilindungi. Jadi kami berharap
Pengusung Calon Panaskan Mesin Partai di-push,” sebutnya belum lama ini. Sementara itu, DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Klungkung seolah berjalan sendiri dalam memenangkan Prabowo–Sandiaga Uno. Partai Demokrat yang menjadi koalisi juga memilih fokus menggarap pemilihan legeslatif. Sementara untuk PKS, di bumi serombotan seolah tak berdenyut. Namun demikian, partai berlambang kepala garuda itu tetap optimis bisa memenangkan calonnya. “Kami sudah terbiasa kerja sendiri. Kami tidak khawatir. Sekarang kerja saja. Tetap optimis menang. Masing-masing pendukung calon pasti memiliki ambisi sama,” ungkap Ketua DPC Gerindra Klungkung I Wayan Baru, Senin (22/10) lalu. Politikus asal Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida ini tak mau mencampuri urusan partai pendukung lain. Kebijakan soal dukung-mendukung diserahkan ke masing-masing. “Biar saja nanti pimpinan partai koalisi masing-masing yang menentukan. Kalau memang diberikan sanksi, ya diberikan. Tetapi itu kan rumah tangga masing-masing. Kami tidak berani masuk ke ruang itu,” terangnya. Guna menggaet suara rakyat, pihaknya tak melakukan persiapan khusus. Prinsipnya mengalir seperti air. Diyakini pula, dalam hajatan politik lima tahunan ini,
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta usai sidang paripurna pembahasan ranperda APBD 2019 baru-baru ini tak menampik masih pada perda macan ompong. Ia pun berjanji 2019 tidak ada toleransi lagi bagi pelanggar. Sanksi akan diterapkan, termasuk juga untuk pelanggaran lain, seperti perizinan dan pembangunan yang melanggar sempadan jalan atau pantai. “Sekarang masih difokuskan dulu untuk sosialisasi. Mulai awal 2019, sanksi diberlakukan,” ucapnya. Mengimbangi kebijakan itu, kinerja Tim Yustisi didorong untuk lebih maksimal. Salah satunya melalui patroli rutin. Ini pun diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat. Soal penegakan Perda, pemkab sempat mendapat sorotan dari kalangan DPRD Klungkung. Dinilai masih lemah dan kurang serius. Muncul desakan supaya benar-benar ditegakkan sesuai dengan tujuan awal. (kmb45)
Puluhan Warga Belum Masuk DPT
Jelang Pilpres
Semarapura (Bali Post) Pilpres 2019 semakin dekat. Partai masing-masing pengusung calon melakukan strategi yang berbeda-beda. Namun, semua partai pengusung menyatakan akan mampu unggul dalam hajatan pesta demokrasi ini. Seperti yang diungkapkan Ketua DPC PDI-P Klungkung Anak Agung Gede Anom yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi –Ma’ruf Amin sudah memanaskan mesin partai. Jika melihat trend di masyarakat yang condong melihat figur, diyakini jagoannya itu bisa menang telak. “Kami meyakini kemenangan Jokowi – Ma’ruf. Kami sampaikan kepada masyarakat tentang hasil kerja Bali Post/sos Jokowi. Pemilih Anak Agung Gede Anom milenial juga akan
Perda No. 1 Tahun 2014 dan pengelolaan sampah pada Perda Nomor 7 Tahun 2014. Di dalamnya diatur hal-hal bersifat umum, mulai dari pembuangan sampah ke tempat yang sudah ditentukan hingga pemilahan. Munculnya pelanggaran tak lepas dari kesadaran masyarakat yang masih rendah. Namun demikian, pihaknya mengklaim telah gencar melakukan sosialisasi. “Memang kesadaran menjadi tantangan. Selama ini belum pernah memberikan sanksi. Hanya lebih ke pembinaan,” sebutnya. Ditegaskan, hal demikian tak berlangsung secara terus menerus. Pada 2019, dipastikan tidak ada ampun untuk pelanggar. Sanksi berlakukan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang di Perda, yakni kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta. “Sekarang masih bisa persuasif. Tapi mulai Januari 2019, tidak ada ampun. Jangan coba-coba melanggar,” tegasnya.
masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Ketua DPC Demokrat Klungkung I Gde Artison Andarawata sempat menyebutkan yang jadi tugas utamanya dalam Pemilu adalah fokus pada Pemilihan Legeslatif (Pileg), termasuk mempertahankan dua kursi di Senayan, Jakarta. “Target di Bali, mempertahankan dua kursi dari Bali untuk DPR RI. Ini cukup berat dengan sistem Parliamentary Threshold. Itu mengerikan. Itu berat,” sebutnya. Di sisi lain, Anak Agung Gede Anom yang juga maju dalam Pileg Klungkung tak menampik keyakinannya itu muncul juga karena ada koalisi dengan partai lain, yang beberapa ketika Pilkada turut mengusung I Nyoman Suwirta – I Made Kasta bersama ParBali Post/sos tai Gerinda. I Wayan Baru (kmb45)
kesadaran masyarakat juga untuk menyampaikan jika belum tercatat,” kata Kariada. Sebelumnya, Anggota Bawaslu Klungkung Tjokorda Raka Partawijaya, menyampaikan ketika turun ke sejumlah pasar juga ditemukan sejumlah warga belum masuk ke DPT. “Kami masih menemukan yang sudah memiliki e-KTP belum masuk dalam DPT. Dicek pada aplikasi KPU juga tidak ada.
Tetapi jumlahnya tidak banyak,” jelasnya. Di luar temuannya itu, diduga masih ada yang tercecer. “Kami mendapat info ada pengawas di tingkat desa juga belum masuk. Padahal saat Pilkada, namanya ada,” katanya. Berdasarkan data, jumlah DPT di Kabupaten Klungkung mencapai 159.599 jiwa berasal dari Kecamatan Klungkung, Dawan, Nusa Penida dan Banjarangkan. (kmb45)
Bali Post/ist
PILIH - KPU Klungkung melaksanakan gerakan melindungi hak pilih di Pelabuhan Tribhuana, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Selasa (23/10) kemarin.
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
LOWONGAN Dcr Kary/wati u/Rest di Dps Bag.Dapur H.082147288881
B.BP.001.10.18.0000965
Dicari Tenaga Berpengalaman untuk Posisi : Accounting Supir Lamaran dapat dikirim ke : info.hrd@putribintanggroup.com atau Datang Langsung ke : Jl.Danau Poso No.35 Sanur Telp.0361-288679
B.BP.004.10.18.0000599
!!!Dicari PRT Max30Th Cew Tdr Dlm,Gaji 2,1 Jt H:081239337135
B.BP.001.10.18.0000862
Admin Dasar Wnt Min SMA H:0361 428473 (Jln Cargo-Ubung Dps)
B.BP.001.10.18.0000955
Dcr 8 org Sopir Pariwisata u/K Trnsport di Bndra.08174704844
Dicari 2 Karyawan Salon Hp:081933061387
Hairstylist u/Org Asing bs English,Gj Bsr,Bs smu.08123972084
Dcr Pria/Wnt Assisten Apoteker /Petugas Gudang,SMA Jujur.Lam ke PT BKS Jl .Bung Tomo V/14 Dps
Dicari FO,HK,Buttler.Puri Asih Hotel. Jl.Pantai Kuta No.40
House Maids Required-Hours 126 PM,6 days/wk.Pembantu Duties English & Moto Required. Good Salary to Start. Gardener Wanted:Looking a Gardener for Villa.Seminyak Area.4 days/wk, 6 hours/day.Call on W/A to : 0812-388-3960
B.BP.004.10.18.0000961
B.BP.001.10.18.0000886
Dcr Room Boy(HK)Min SLTA/SMK CV Lkp:Puri Cendana Seminyak 081212886674 / 0361-372947
B.BP.001.10.18.0000970
Dcr Sales T.Pancing/Krywti, jjr Rjin,Smngt krja 081339578728
B.BP.001.10.18.0000899
Dcr Security Bersertifikat L/P Min SLTA.CV lkp: Puri Cendana Seminyak,081212886674
B.BP.001.10.18.0000969
Dcr Sgr Chef,Barista,Waitress Yg Brpngalaman utk Restoran di Umalas.CV Dikirim ke Jl.Merta Ayu No.9/Hub.081337601000
BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel PkebunanResto Pasti Brangkat Line WA.081375409869&087754689692
Dcr Sopir, Min SMA, Pglm 2Thn Dcr OB Ktr, Pglm, 085829145389
Bakery di PH Tiara Dewata Bth Produksi,L/PMax35,085101979497
B.BP.001.10.18.0000796
B.BP.004.10.18.0000864
B.BP.001.10.18.0000654
Cr Spa Therapist Utk Org Asing Gaji Bsr,Bpglmn.HP:08123972084
B.BP.001.10.18.0000954
B.BP.004.10.18.0000960
Dcr Waiter/ss,Kasir,QC,Steward u/Resto di Renon 081916420095 Dcr sgra PRT,Rajin,Jujur,mkn & Tdr dlm Hub P.Gede:08174789678 B.BP.001.10.18.0000897
Dcr Sgr Therapist Spa Wnt di Canggu,Pengalmn/Tdk,Gaji+Bonus Mnrik,081239621123 Massaji Spa
Dibthkan sgr Sopir & Helper sebnyk2nya Hub.sgr PT.Unirama Duta Niaga Jl.Bypas Ngr Rai 88 Tlp.722500 Hp.08113283668
B.BP.001.10.18.0000904
B.BP.001.10.18.0000946
B.BP.001.10.18.0000948
RUPA-RUPA
B.BP.001.10.18.0000906
B.BP.001.10.18.0000826
Dicari SPG,Wnt Max28Th Min SMU Penampilan Menarik.Penempatan Bali Collection Nusa Dua & Discovery Mall Kuta. Gaji 2,5Juta.Hub.Lusi (082144355655)
B.BP.001.10.18.0000900
Dicari Staf Admin,Gudang,Kurir Max 35th,Gj 2,5-5Jt,Bawa CV Ke Jl.Raya Uluwatu,Jimbaran Arcade 081360793789 Lisa
B.BP.001.10.18.0000732
Dicari Tukang Jahit Kaos Hubungi Hp:081999542636
B.BP.001.10.18.0000952
Dicari-Assist-Produksi+Packing Wnt,bisa Cmptr-Exel,Gaji-Bagus Krobokan-Br Anyar-08174716179
B.BP.004.10.18.0000911
Dicari:Housekeeping & Waitress Casablanca Sanur, 087755763368
B.BP.001.10.18.0000722
Dicr Pembantu Rmh Tangga Hub.08174789678 B.BP.004.10.18.0000968
Dicr Staf Jimbaran Bisa Bahasa Inggris.Hubungi:08113931711 B.BP.001.10.18.0000951
Sgr Sekrtris/Admin,FB Trainer Pnglmn 2Th.WA 085237756969 CV. nugreenworld@gmail.com
B.BP.001.10.18.0000950
B.BP.001.10.18.0000920
Dcr Tenaga Min. SMP mau belajar berkerja keras dan jujur untuk menjadi tenaga handal, Cleaning Service, Tehnik AC, Operator Air kemasan,Satpam, Tukang kebun Hydroponik , ikuti pelatihan sambil bekerja ikuti working space Bali Coffee Jl.Veteran 66 Denpasar sebelah Pasar BurungSatriaHub:0818621818
G.01
Dcr SMK Teknik Elektro, Diploma Teknik untuk bekerja sebagai tenaga Produksi, kameramen, Transmiter. Lamaran ke Bali TV Jl. Kebo Iwa 63 A Denpasar G.02
Bekerja sebagai Presenter, Jurnalis, Produser program Bali TV ayo bergabung ikuti pelatihan kerja dan magang kerja tamatan Diploma sampai Sarjana berbagai jurusan. Lamaran ke Bali TV Jl. Kebo Iwa No. 63 A Denpasar
B.BP.004.10.18.0000963
G.03
BIRO JASA
DIJUAL MOBIL
SERVICE
BIRO JASA
BENGKEL LAS
SERVICE
BIRO JASA
BIRO JASA
Karywti u/Prodksi Kue dan PRT(Tidur Luar)H.08123836575
B.BP.004.10.18.0000964
SPG-Wanted-Female-Canggu-Area must Speak Good English Only Batu-Bolong-HP/WA-08174716179
B.BP.004.10.18.0000910
Ayo kerja tidak tamat sekolah: sebagai Waiter, Tukang Masak, CS, dibidang kuliner. Lamaran ke Warung 63 Arowana Food Street Jl.Veteran 66 Denpasar Hub:0818621818
G.04
Marketing Public Relation S1, D3, mahasiswa bekerja sambil kuliah. Lamaran ke Bag. Marcom BP, Jl.Kepundung 67A Denpasar G.05
Shankara Sanur lowongan Waiter,Barista Jl .Danau Toba 7 Sanur Hub: 0818621818
G.06
Shankara Kuta lowongan Waiter,Barista Kuta Square Blok D33 Hub: 0818621818 G.07
DIJUAL MOBIL
Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
SUZUKI
BUC APV pth DX’2011 MT manual + ijin Jl.Sdp Malam, 0818454999
PENGUMUMAN
B.BP.001.10.18.0000972
TOYOTA
Dijual Mobil Kijang Super 1995 Hub.082340882868
B.BP.001.10.18.0000947
DIJUAL RUMAH Gdg Rmh Arjuna 12 SHM 2.1 M D Saba 900 m 081217800900 2.1 m
B.BP.004.10.18.0000967
Jual Rumah Kuta Area LT:1040M2 LB:600M2Hub.081337846384(BUC)
B.BP.001.10.18.0000958
Rmh Mungil LT180,LB 4Are di Jl Ciung Wenara V/5 Renon (Selatan Bajrasandi), Hub:087839410497 B.BP.001.10.18.0000887
DISEWAKAN RUKO Over Kontrak Ruko di Teba Saya,Ubud.Luas 6 meter x 12 meter. fasilitas: Ruangan Kosong, AC, Tiolet, Listrik, Air Keran. WA 085935368507
B.BP.004.10.18.0000966
Tnh 4.5Are Jln Bypas Gang Merpati Pesanggaran.085100888379
B.BP.004.10.18.0000973
Tnh 6,7Are dkt Tkd Bangkung Jl Utama Hgr45Jt/A. H:081338772494
B.BP.001.10.18.0000945
RUPA-RUPA B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172
B.BP.001.10.18.0000558
KEHILANGAN BPKB No.C3097485-O DK 8813 LL An.PT.Bisama Nugraha Cargo
B.BP.001.10.18.0000953
DAIHATSU
DIJUAL RUKO
Djl Cepat Xenia Putih Mulus’15 Hub.087880880590/081210121216
Jual/Sewa 20A Ruko Abiantuwung Kediri Tbn, 08123919688 BU
Hlg SHM No.1870 An.IR HM Lutfi Mali, Sertifikat Hak Tanggungan No.3023/1996 An.PT Bank Papan Sejahtera & Surat Roya
DIJUAL TANAH
BIRO JASA
B.BP.001.10.18.0000943 HONDA
Brio 2014 AT Type E Jok Kulit V Kool,Nego WA:081337390588 B.BP.001.10.18.0000884
DIJUAL RUMAH
B.BP.001.10.18.0000971
B.BP.001.10.18.0000944
!Tnh Pinggir Pantai Echo Beach 3A 5A Akomodasi 081338977777
Siap Bnt Pajak SPT Tahunan&Bln IMB,NPWP SIUP, 081338344155
DIJUAL RUMAH
DIJUAL RUMAH
B.BP.001.10.18.0000863
B.BP.001.10.18.0000120
BANGLI
14
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
KPU Terima Ribuan Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019 Bangli (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli, Selasa (23/10) kemarin, kedatangan logistik Pemilu 2019. Logistik berupa kotak dan bilik suara berbahan kardus. Saat ini logistik tersebut disimpan KPU Bangli di sebuah gudang penyimpanan yang berlokasi di Banjar Petak Kelurahan Bebalang. Ketua KPU Kabupaten Bangli Putu Pertama Pujawan mengatakan, logistik pemilu diterimanya secara bertahap sejak Senin (22/10). Pada hari pertama, logistik berupa kotak suara dengan jumlah 3 ribu buah. Hari kedua atau kemarin, pihaknya menerima kotak suara sebanyak 1.259 buah. Artinya, total kotak suara yang telah diterima sudah sesuai dengan kebutuhan yakni 4.259 buah. ‘’Kotak suara yang kami terima semuanya baru, dari bahan kardus yang ada
plastik transparannya. Tujuannya agar saat pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, bisa terlihat,’’ terangnya. Selain kotak suara, siang kemarin pihaknya juga menerima 933 bilik suara berbahan kardus untuk melengkapi kekurangan bilik suara berbahan aluminium yang sudah ada di KPU Bangli. Total kebutuhan bilik suara di seluruh TPS di Kabupaten Bangli sebanyak 3.372 buah. Di masing-masing TPS, KPU Bangli nantinya akan menempatkan 4 bilik suara. Mengenai logistik pemilu lainnya yang belum diterima seperti surat suara, pihaknya masih akan mengkoordinasikannya kembali dengan KPU RI. ‘’Nanti akan ada koordinasi KPU kabupaten dengan KPU RI terkait DCT dan aplikasi Silon. Jadi sebelum dicetak, akan dipastikan semuanya,’’ tegasnya. (kmb40)
LOGISTIK - Logistik berupa kotak dan bilik suara yang diterima KPU Bangli, Selasa (23/10) kemarin.
Pastikan Masuk DPT, Sejumlah Pejabat Datangi Posko GMHP Bangli (Bali Post) Sejumlah pejabat di Kabupaten Bangli, Selasa (23/10) kemarin, mendatangi posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang ada di desa masing-masing. Tujuannya, memastikan diri sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Pejabat yang mendatangi posko GMHP, di antaranya Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, dan Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles. Wabup Sedana Arta mendatangi posko GMHP di Desa Sulahan, Kutha Parwata di posko GMHP, Desa Bangbang, dan Komang Carles di Desa Batur. Wabup Sedana Arta mengatakan, di posko GMHP di desanya, dirinya mengecek langsung kepastian apakah sudah masuk dan terdaf-
tar dalam DPT Pemilu 2019. Hasilnya, dirinya sudah terdaftar. Tak hanya itu, dalam pengecekan kemarin, dia sekaligus diberikan informasi di TPS mana akan memilih. ‘’Saya terdaftar memilih di TPS 3,’’ ujarnya. Mengingat hal ini penting untuk bisa menyalurkan hak suara saat Pemilu 2019 mendatang, Sedana Arta pun mengajak semua masyarakat untuk proaktif melakukan pengecekan ke posko GMHP di wilayah desa masing-masing. Hal senada disampaikan Kutha Parwata. Politisi PDI-P asal Desa Bangbang ini menjelaskan, untuk mendapatkan kepastiaan apakah sudah masuk dalam DPT, cukup mudah. Pengecekan bisa dilakukan langsung ke kantor Desa, atau dengan memasukkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada
aplikasi yang dibuat KPU. Kutha Parwata mengharapkan, sosialisasi terkait GMHP ini semakin digencarkan pihak penyelenggara. Jangan sampai ada warga yang kehilangan hak pilih saat Pemilu 2019 mendatang. Dia pun mengajak seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk proaktif memastikan diri masuk dalam DPT. ‘’Kalau ingin demokrasi baik, kita harus memilih. Sebagai rakyat yang diberikan hak pilih, mari gunakan hak pilihnya saat pemilu nanti,’’ katanya. GMHP diluncurkan KPU RI untuk melindungi hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2019. Selain pejabat di Pemkab, pengecekan DPT ke posko GMHP juga dilakukan secara serentak oleh tokoh masyarakat di desa-desa. (kmb40)
Bali Post/ina
Pemkab Rancang Kenaikan Gaji PTT
Bangli (Bali Post) –
Pemkab Bangli berencana menaikkan gaji pegawai tidak tetap (PTT) di tahun 2019. Dengan adanya kenaikan tersebut, para PTT di Bangli nantinya akan menerima gaji di atas Rp 1 juta. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bangli, jumlah PTT di Bangli saat ini sebanyak 1.794 orang. Mereka tersebar di 30 OPD, dengan jumlah terbanyak berada di Disdikpora sebanyak 1.285 orang. Para PTT di Bangli selama ini hanya digaji Rp 990.427 per bulan. Rencananya, pada 2019 gaji mereka dinaikkan menjadi Rp 1.250.000 per bulan. Dengan adanya rencana kenaikan gaji itu, Pemkab Bangli telah merancang anggaran untuk membayar gaji seluruh PTT sebesar Rp 26.910.000.000. Itu berarti
ada kenaikan sekitar Rp 5 miliar lebih dari tahun 2018 yang sebesar Rp 21.306.081.492. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bangli Nyoman Widiana, Selasa (23/10) kemarin, mengatakan rencana kenaikan gaji PTT ini merupakan inisiatif Bupati Bangli. ‘’Karena sudah cukup lama tidak pernah naik, maka ada kebijakan pimpinan kami dalam hal ini Bapak Bupati untuk menaikkan gaji bagi PTT pada tahun depan,’’ ungkapnya. Sebagai tindak lanjut kebijakan Bupati tersebut, pihaknya sudah merancang anggarannya. Namun untuk kepastiannya, nanti akan dibahas bersama de-
wan untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBD 2019. ‘’Pasti dan tidaknya, karena belum masuk APBD, belum bisa kita sampaikan,’’ tegasnya. Sebelumnya, Sekda Bangli Ida Bagus Giri Putra mengatakan, kenaikan gaji bukan saja untuk PTT namun juga untuk guru tidak tetap (GTT). Kenaikan gaji sebagai upaya memberikan rasa keadilan bagi PTT pascadinaikannya tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk pegawai berstatus ASN. Menurutnya, kenaikan gaji di tahun 2019 sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuannya, memo-
tivasi para PTT sebab selama ini ada banyak PTT yang menjadi andalan di masing-masing OPD. Dia juga menjelaskan, gaji PTT akan dirancang naik kembali sampai tahun 2021 hingga di angka Rp 2 juta lebih. Terkait hal itu Giri Putra meminta PTT bersabar dan tidak berkecil hati serta bisa meningkatkan kinerja. Di sisi lain, jika UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sepenuhnya sudah diberlakukan, maka akan ada pembagian kerja antara ASN dengan PTT, yang dituangkan dalam bentuk kontrak oleh pemerintah. Giri Putra juga berharap ke depan tidak ada lagi ASN maupun PTT yang menjadikan profesi ASN atau PTT sebagai pekerjaan sambilan. (kmb40)
Raih WTP
Bupati Made Gianyar Terima Penghargaan dari Kementerian Keuangan
Bali Post/ist
GMHP - Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat mendatangi posko GMHP untuk memastikan diri mereka masuk dalam DPT Pemilu 2019.
Dinas Satpol PP dan Damkar Usulkan Pengadaan 10 ”Hydrant”
Bangli (Bali Post) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Bangli mengusulkan pengadaan 10 unit hydrant di tahun anggaran 2019. Rencananya, 10 hydrant tersebut akan ditempatkan di lingkungan kantor Pemkab Bangli dan tempattempat vital lainnya. Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangli Dewa Agung Suryawan, Selasa (23/10) kemarin, mengatakan pihaknya mengusulkan pengadaan hydrant karena sangat dibutuhkan untuk penanganan kebakaran. Dari 10 unit hydrant yang diusulkan tersebut, masing-masing 2 unit rencananya dipasang di kantor Sekretariat Daerah,
Terminal Loka Crana, dan Pasar Kidul, Bangli. Sementara, 4 unit lainnya akan dipasang di Kecamatan Kintamani. Rinciannya, di Pasar Singamandawa sebanyak 2 unit, di kantor Camat Kintamani 1 unit, dan sisanya masih dikoordinasikan dengan PDAM Bangli. ‘’Rencananya bisa di Pasar Seni Geopark atau di Museum Geopark Batur,’’ ujarnya. Suryadarma menjelaskan, untuk pengadaan satu unit hydrant membutuhkan anggaran Rp 4,8 juta. Pihaknya berharap usulan ini bisa disetujui, sehingga kebutuhan air saat penanganan kebakaran bisa terpenuhi dengan mudah. ‘’Selama ini kebutuhan air penanganan kebakaran kami ambil dulu
dari kali,’’ ungkapnya. Disinggung soal armada damkar, pejabat asal Susut ini menyatakan, jumlahnya masih tergolong minim. Dari 5 unit mobil damkar, hanya 3 unit yang bisa berfungsi secara optimal. Sedangkan 2 unit lainnya dalam kondisi rusak dan tidak bisa diperbaiki. Dia mengaku belum bisa menyiagakan armada damkar di Kintamani lantaran jumlah personel damkar terbatas. Saat ini pihaknya hanya memiliki 30 orang personel yang terbagi dalam 4 shift. Menurutnya, jika memang diperlukan penyiagaan damkar di Kintamani maka yang pertama perlu dilakukan adalah penambahan jumlah personel. (kmb40)
ARMADA DAMKAR - Armada damkar milik Pemkab Bangli.
Bali Post/ina
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangli menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Penghargaan yang diserahkan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi tersebut diterima langsung Bupati Bangli I Made Gianyar di kantor Bupati Bangli, Selasa (23/10) kemarin. Penerimaan piagam penghargaan disaksikan Kepala Inspektorat Kabupaten Bangli I Ketut Riang, Kepala BKPAD I Gede Suryawan dan Kepala Bagian Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Cok Bagus Gde Gaya Dirga. Bupati Bangli I Made Gianyar mengaku sangat senang dan bangga atas penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini adalah buah kerja keras seluruh komponen Pemkab Bangli yang telah bersatu padu bersinergi
membangun Bangli. Dia mengaku bangga karena selama ini selalu mengarahkan jajarannya untuk bekerja profesional dan disiplin yang berdampak bagi perubahan yang luar biasa positif bagi Pemkab Bangli. ‘’Tahun ini saya sudah tiga kali bertemu Presiden untuk menerima penghargaan TPID dan Satya Lencana sebanyak dua kali. Sekarang ada tambahan prestasi lagi. Ini tentunya melengkapi prestasi kita terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, suatu kebanggaan yang luar biasa kita rasakan mewakili masyarakat Bangli. Untuk itu kita bersama akan tetap dan wajib bersama melanjutkan prestasi yang sudah diraih,’’ kata Made Gianyar. Atas prestasi yang diraih kali ini, Made Gianyar mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai lainnya di lingkungan Pemkab Bangli atas kinerjanya selama ini. ‘’Ayo kita berprestasi terus, kerja keras untuk mencapai kemuliaan dan kebahagiaan kita bersama,’’ ucapnya.
PENGHARGAAN - Bupati Bangli I Made Gianyar saat menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan meraih opini WTP dari BPK. Sementara itu, Dedi Sopandi menyampaikan, kedatangannya kemarin merupakan tugas dari Kementerian Keuangan untuk menyerahkan piagam penghargaan atas keberhasilan Bangli meraih opini WTP untuk LKPD Kabupaten Bangli yang kedua kalinya. Menurut Sopandi, hanya sedikit provinsi yang keseluruhan pemerintah daerahnya mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2017. ‘’Nah,
dengan diperolehnya opini ini, berarti Pemerintah Kabupaten Bangli menunjukan komitmen, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik,’’ katanya. Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemkab Bangli dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali terkait sinkronisasi data selama ini yang sudah berjalan sangat baik dan lancar. (ad982)
15
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
PEDULI palu Gempa dan tsunami telah mengguncang Palu, Donggala dan kabupaten lain di Sulawesi Tengah. Banyak korban luka-luka. Mereka memerlukan uluran tangan. Bali Post dan Bali TV menerima titipan sumbangan untuk saudarasaudara kita di daerah itu. Titipan bisa langsung dibawa ke Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer malalui DOMPET SIMPATI ANDA BALI POST BCA CABANG DENPASAR NO: 040-3555000. SD Saraswati 6 Denpasar Rp 9.018.000 OSIS SMA Negeri 1 Marga Tabanan Rp 3.220.000 Bimbingan Belajar Surya Edukasi, Denpasar Rp 2.500.000 SDN 4 Dauh Puri Rp 1.637.000 Arisan Tirta Yatra Yadnya Sari, Denpasar Rp 1.115.000 Gde Hendra Rp 1.000.000 Jero Suci Kenyeri, Denpasar Rp 1.000.000 SDN 17 Kesiman Rp 904.100 LK Pariadnyani Rp 500.000 Made Wiharyati Rp 500.000 SDN 3 Yehembang Rp 250.000 I Wayan Suryana Rp 200.000 Ni Nyoman Sriwidiastu Rp 200.000 Agus Mahendra Rp 150.000 Palguna Rp 100.000 Ketut Kardiwinata, Kubu, Bangli Rp 50.000 Ida Ayu Made Mayon Rp 25.000 Jumlah penerimaan hari ini Rp 22.369.100 Jumlah penerimaan sebelumnya Rp 439.650.748 Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 462.019.848 $ 2.500
Harga Gabah Mahal, Bulog Bali Serap Beras Denpasar (Bali Post) Harga gabah di Bali selalu di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yaitu Rp 3.750 per kg. Karenanya, untuk memenuhi kebutuhan Bulog akan beras maka yang diserap adalah beras. Kepala Bulog Divisi Regional Bali Yosef Wijaya mengatakan, Bulog tidak lagi menyerap gabah karena harga gabah di Bali terlalu tinggi. Selain itu Bulog juga kesulitan dalam menggiling. Bulog memiliki penggilingan namun tidak berfungsi. Maka dari itu Bulog menyerap beras. Sementara itu Bulog harus cepat menyalurkan. ‘’Kalau gabah itu perlu proses lagi,’’ katannya, Selasa (23/10) kemarin. Sampai saat ini serapan Bulog terhadap pengadaan beras sekitar 824 ton atau 33,98 persen. Dari target serapan Bulog 2.500 ton beras, Bulog Divre Bali baru bisa menyerap 824 ton, karena Bali bukan produsen padi. Itu menyebabkan Bali menempati urutan ke-15 dari 26 Bulog Divre se-Indonesia. ‘’Memang secara nasional serapan Bulog masih 55 persen,’’
ungkap pria asli Makassar ini. Saat ini beras yang didapatkan baru diperoleh dari sebagian wilayah Kabupaten Tabanan. Pagu Kabupaten Tabanan dalam menyediakan beras untuk Bulog sebesar 173 ton. Namun Bulog hanya bisa mendapat 60 - 70 persennya. BPNT dijual dengan harga Rp 10.000 per kg. Serapan beras ini untuk
memenuhi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sementara beras untuk bansos rastra, lebih banyak ia menerima kiriman beras dari Jawa Timur dan NTB. Sementara pengadaan beras lokal sebesar 824 ton langsung disalurkan untuk BPNT. Beras BPNT ini adalah beras kualitas premium. Selain ke Bulog, beras BPNT ini juga bisa masuk ke pasar umum bersaing dengan pelaku pasar yang lain. Dalam menghadapi kekeringan, Bulog pun telah memiliki cadangan yang cukup yaitu 12.000 ton yang tersimpan di gudang Bulog. Setiap hari Bulog melakukan operasi pasar dalam menyalurkan beras tersebut. Tahun ini kurang lebih 1.400-an disalurkan. Sedangkan untuk bulan Oktober saja sudah tersalur 132 ton beras. (kmb42)
WARUNG GLOBAL
Tajen agar Ditata
OKNUM polisi diduga jadi backing tajen. Atas dugaan itu, Polda Bali pun menurunkan sejumlah personel untuk mengungkap praktik tersebut. Berikut rangkuman pendapat pengopini pada acara Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Selasa (23/10) kemarin.
SD 6 SARASWATI - Keluarga besar SD Saraswati 6 Denpasar menyerahkan titipan sumbangan untuk korban bencana di Palu. Sumbangan sebesar Rp 9.018.000 diserahkan oleh Kepala Sekolah Dra. Ni Made Sudiasih, perwakilan guru di antaranya I Made Mardika, S.Ag., M.Pd.H., Putu Wiadnyana, S.Pd., Ni Made Sri Ratnawati, S.Pd.H. serta siswa yang diwakili oleh Komang Gian Widiadana dan Ni Kd. Marsya Purnama Ayu Swasti.
TITIPAN SUMBANGAN - SDN 4 Dauh Puri menyerahkan titipan sumbangan Rp 1.637.000 untuk korban gempa Palu. Sumbangan diserahkan oleh perwakilan guru SDN 4 Dauh Puri, Selasa (23/10) kemarin.
PEDULI PENGUNGSI GEMPA LOMBOK Bali Post menerima titipan sumbangan untuk disalurkan kepada para pengungsi gempa Lombok. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin membantu saudara kita yang kini berada di pengungsian, bisa menitipkan sumbangan ke Bali Post. Sumbangan bisa langsung diserahkan ke Sekretariat Bali Post Jl. Kepundung 67 A Denpasar, telepon (0361) 225764 atau melalui dompet simpati Anda Bali Post BCA Cabang Denpasar NO: 040-3555000.
I Gusti Ngurah Putra Mahardika Agus Mahendra Ketut Kardiwinata, Kubu Bangli SDN 17 Kesiman Made Wiharyati Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp 500.000 Rp 150.000 Rp 100.000 4 dus pakaian bayi dan dewasa, 1 dus mie instan dan kopi 1 dus pakaian layak pakai Rp 750.000 Rp 630.916.377 Rp 631.666.377
Beratayasa di Sangeh mengatakan, judi tajen tak akan bisa diberantas karena sudah ada sejak dulu. Pemberantasan judi di Bali mengalami pasang–surut dan sangat tergantung pada ketegasan Kapolda. Untuk itu, ia berpendapat, lebih baik tajen dilegalkan saja karena kenyataannya memang sulit diberantas dan sudah membudaya. Sebab ada sisi positif dalam judi tajen yakni ada sikap sportivitas, kejujuran, persahabatan dan perputaran ekonomi di Bali, karena banyak pedagang yang berjualan di sana. Kalau tidak dilegalkan maka akan dijadikan kesempatan oleh oknum tertentu untuk mencari uang dengan tidak benar. Budi di Denpasar mengatakan, sebaiknya judi tajen dilegalkan. Kita di Bali punya tradisi tabuh rah. Bila dilegalkan maka oknum polisi tidak lagi ada kesempatan untuk
meminta pungutan. Pemegang kebijakan agar menyikapi hal ini dengan mengondisikan dan mengemas tajen sebagai aset wisata budaya. Werda di Tegallalang menegaskan, susah membedakan tajen dan tabuh rah. Sudah rahasia umum bahwa terkadang oknum polisi bahkan menjadi oknum yang membekingi judi tajen untuk melakukan pengamanan agar kegiatan tajen aman dan berjalan lancar walaupun itu bertentangan dengan hukum. Selama UU Pasal 303 KUHP yang melarang semua perjudian masih berlaku maka tajen tidak bisa dilegalkan. Sebaiknya tajen ditata karena susah dihapuskan, dilarang, apalagi dilegalkan. Bu Ayu di Petang mengharapkan Polda Bali melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap anggota yang diduga menjadi beking dan menerima uang upeti hasil judi
tajen. Jika ada anggota polisi terlibat maka harus ditindak tegas. Budiada dan Fera di Tabanan mengharapkan agar tajen ditinjau kembali karena menggandeng budaya dan agama Hindu. Polda agar memberikan kebijakan bukan mematikan aturan yang ada. Untuk hal tertentu, tajen agar diberikan izin. Tajen agar ditinjau berapa persen sisi positif dan negatifnya. Namun mereka tidak setuju kalau tajen dilegalkan. Wayan Gama di Singaraja mengatakan, begitu maraknya tajen bila tidak ada aparatur kepolisian yang membekingi jelas tidak akan pernah berani dengan terang-terangan, apalagi tempat tajen yang sampai permanen seperti itu. Masyarakat biasa tak akan berani menaruh modal yang banyak seperti itu untuk membuat kalangan tajen yang permanen. (dika)
Sangat Disayangkan Jika kondisi ini terus terjadi akan sangat disayangkan karena pariwisata Bali berlandaskan budaya. Dengan menjual murah berarti menjual murah budaya Bali. Menurutnya, ini suatu pelecehan. Bahkan, menurutnya, ini adalah bentuk penjajahan yang dampaknya lebih parah dari risiko perang senjata. Risikonya akan lebih cepat berdampak pada rusaknya moral, ekonomi, mental. Kejadian penjualan paket wisata Bali yang murah juga menunjukkan rasa nasionalisme yang tidak kuat. Maka dari itu, ia mengajak stakeholder pariwisata mencari solusi dan kesamaan gerak dalam penanganan. ‘’Agar melahirkan rekomendasi apa yang mesti dilakukan dan siapa yang melakukan, biar jelas hasilnya,’’ kata Suiasa. Setelah rekomendasi keluar, diharapkan pada pertemuan berikutnya ada hasil evaluasi dan hasil FGD yang dibicarakan serta isu yang faktual yang terjadi pada hari itu. Ia pun akan berkoordinasi dengan Bupati untuk membuat tim khusus. Ketua Bali Tourism Board (BTB) I.B. Agung Partha Adnyana mengatakan, untuk menuju quality tourism,
semua pihak terutama stakeholder pariwisata harus bersatu menghadapinya. ‘’Tidak ada yang terlalu menonjol dalam bersikap dan tidak ada lebih di bawah,’’ ujarnya. Selama ini market Cina selalu dianggap sebagai market murah dan wisatawan tidak berkualitas. Namun market Cina sangat besar dan tidak semua murahan. Maka dari itu, Bali harus mengambil peluang market Cina ini. Saat ini kepercayaan Cina pada Bali sangat rendah. Bahkan Konsulat Jenderal Cina di Bali menerima banyak komplain tentang Bali dengan banyaknya kecelakaan yang menimpa wisatawan Cina. Dengan kepercayaan yang rendah itu, ia khawatir kunjungan wisatawan Cina berkurang jika masalah ini tidak diperbaiki. Kepala Dinas Pariwisata Badung Ir. I Made Badra, M.M. mengatakan, untuk menuju quality tourism perlu menjaga keseimbangan supply dan demand. Keseimbangan ini perlu kajian. Untuk itu, ia akan menyiapkan anggaran untuk melakukan riset bekerja sama dengan STP dan Udayana. ‘’Untuk melihat apakah masih over supply atau demand-nya rendah karena ini menyangkut masalah harga,’’ ujarnya pada kesempatan yang sama. (kmb42)
balipost (166rb Like) http://facebook.com/balipost
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
Rabu Paing, 24 Oktober 2018
Bali Tuan Rumah Turnamen Soft Tenis Denpasar (Bali Post) Bali menjadi tuan rumah kejuaraan internasional soft tenis yang akan digelar di Lapangan KONI Bali, Denpasar, 27-28 Oktober mendatang. Turnamen yang mempertandingkan kategori putra dan putri ini melibatkan peserta dari 10 negara. Panitia lokal Agung Surya menerangkan, Pengprov Pelti Bali dimintai tolong membantu menyiapkan pelaksanaan kejuaraan. ‘’Bak gayung bersambut, Ketua Pelti Bali Ketut Rochineng antusias dan
bangga Bali dipercaya menjadi tuan rumah ajang berskala internasional,’’ ujarnya di Denpasar, Selasa (23/10) kemarin. Ia tidak tahu petenis dari negara mana saja yang akan ambil bagian mengingat kepanitiaan ditangani langsung dari pusat di Jakarta. Yang jelas beberapa atlet soft tenis Indonesia ikut berpartisipasi. Cabang olahraga soft tenis dimainkan di lapangan tenis, namun raketnya lebih kecil dan bolanya dari karet. (022)
Mandalika International Marathon Digelar 4 November Denpasar (Bali Post) Upaya Lombok bangkit pascagempa terus dilakukan. Dalam hal ini TNI juga berperan aktif dengan menggelar lomba lari Mandalika International Marathon 2018 yang diikuti ribuan peserta pada 4 November mendatang. K a p e nd a m IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Herianto G, S.IP., Selasa (23/10) kemarin, mengatakan Mandalika International Marathon 2018 akan melibatkan pelari dari luar dan dalam negeri dengan total hadiah Rp 10 miliar. ‘’Event ini dilaksanakan sebagai salah satu terobosan untuk mempromosikan KEK Mandalika ke mancanegara sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat,’’ ujarnya.
KEK Mandalika akan menjadi daya tarik tersendiri karena menawarkan nuansa keindahan alam pesisir pantai dan keunikan yang berbeda dibandingkan objek wisata lainnya. Kegiatan bergengsi ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-73 Tentara Nasional Indonesia (TNI). ‘’Sesuai rencana, lomba akan digelar 4 November 2018,’’ katanya. Menurut Kapendam, dalam rapat Panitia Pusat di Jakarta terkait kesiapan penyelenggaraan, pimpinan rapat memberikan arahan kepada segenap panitia yang terlibat tentang kesiapan dan teknis pelaksanaan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian, Mandalika International Marathon 2018 nanti dapat berjalan lancar. (kmb36)
Grace Ikuti Penataran Senam Poco-poco Denpasar (Bali Post) Pemilik Lala Studio, Adolfina Grace Tangkudung, mengikuti penataran penjurian senam poco-poco di Jakarta, Sabtu (20/10) lalu. Peserta mencapai 200 orang seiring melonjaknya peminat poco-poco di Tanah Air. Mereka mendapatkan materi dari pakar Dr. Lily G. Kamal, M.A. dan penatar kondang lainnya. Grace sudah pernah menjadi juri lomba senam pocopoco tingkat nasional memperebutkan piala bergengsi Ibu Negara RI. ‘’Saya bersyukur berpengalaman menjadi juri senam poco-poco selama 19 tahun, persisnya sejak senam ini mulai merambah Bali pada 1999 silam,’’ terangnya di Denpasar, Selasa (23/10) kemarin. Menurutnya, kegandrun-
MENANG Saddil Ramdani (tengah) dan kawan-kawan harus menang atas UEA pada Rabu (24/10) malam ini.
gan masyarakat akan senam poco-poco membuat senam ini lebih sering dilombakan. Oleh karena itu perlu adanya juri yang profesional menjalankan tugasnya. Apalagi senam poco-poco telah memecahkan rekor dunia dalam hal jumlah peserta di Tugu Monas, Jakarta pada 5 Agustus lalu,. Seiring dengan itu, Kemenpora bekerja sama dengan Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI) mulai getol menyosialisasikan senam poco-poco yang merupakan hasil kreasi anak bangsa. Di Bali, sosialisasi diselenggarakan di Wantilan Bali TV pada 19 Agustus lalu. ‘’Masyarakat di hampir di seluruh provinsi sampai ke pelosok Nusantara demam senam poco-poco,’’ ungkap Grace. (022)
Piala Asia U-19
Indra Sjafri Siapkan Kejutan untuk UEA Jakarta (Bali Post) –
Tim nasional sepak bola Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab (UEA) pada laga terakhir Grup A Piala Asia U-19 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (24/10) malam ini mulai pukul 20.00 Wita. Indonesia membutuhkan kemenangan besar untuk lolos ke babak perempatfinal, sebab Qatar diyakini bisa mengatasi Taiwan di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada jam yang sama.
Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan 3 poin dari dua laga. Qatar bertengger di peringkat kedua mengumpulkan poin sama, tetapi unggul head to head atas tuan rumah. UEA menjadi pemuncak klasemen dengan mengoleksi 6 poin dan Taiwan sebagai juru kunci belum mendapat nilai. Pelatih timnas Indonesia Indra Sjafri merasa yakin akan ada kejutan dari skuadnya saat kontra UEA. ‘’Akan ada lagi pemain yang membuat kejutan,’’ ujarnya usai memimpin latihan di Lapangan A Gelora Bung Karno, Ja-
karta, Selasa (23/10) kemarin. Pelatih asal Sumatera Barat ini optimis karena tim asuhannya yang berjuluk Garuda Nusantara memiliki deretan pesepak bola berkualitas yang bisa mengubah keadaan. Ia mencontohkan Todd Rivaldo Ferre yang masuk di babak kedua pada partai versus Qatar, Minggu (21/10) lalu, menorehkan trigol yang membuat Indonesia hanya kalah 5-6 setelah sebelumnya tertinggal 1-6. ‘’Di Indonesia ada banyak pemain U-19 yang bagus. Kita sebenarnya bisa membuat tiga timnas U-19, tetapi di Piala Asia ini hanya
bisa membawa 23 pemain. Jadi, berbahagialah kita memiliki banyak pesepak bola berpotensi,’’ katanya. Pihaknya juga mengantisipasi semua kemungkinan melawan UEA. Kemungkinan itu termasuk perkiraan strategi yang akan diterapkan UEA. ‘’Saya tidak tahu bagaimana UEA akan bermain, tetapi saya sudah mengantisipasi apa yang kemungkinan mereka lakukan,’’ tegas Indra Sjafri. Salah satu taktik yang diantisipasi adalah potensi UEA bermain aman dan menerapkan pertahanan rapat demi
mengamankan hasil seri. Di sisi lain, Indonesia memerlukan kemenangan untuk dapat melaju ke perempatfinal. ‘’Bisa saja mereka menunggu di belakang dan memasang pertahanan rapat, namun kami sudah berlatih bagaimana membongkar strategi tersebut,’’ tuturnya. Siap Tempur Di bagian lain, Indra optimistis pasukannya dapat menaklukkan UEA. Pemainnya sangat siap untuk laga penentu lolos tidaknya ke delapan besar. Secara fisik dan mental, Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan dalam kondisi siap tempur. Ia tidak ragu dengan semangat pantang menyerah pasukannya. ‘’Mental anak-anak jauh lebih siap setelah pertandingan melawan Qatar,’’ ungkap mantan arsitek Bali United
ini. Bek kiri Firza Andika siap bertempur habis-habisan di lapangan. Selain mengantisipasi permainan pasif UEA, Indonesia juga telah membiasakan diri menggunakan serangan balik. ‘’Kami akan bertahan sebaik mungkin ketika lawan menyerang, lalu melancarkan serangan balik,’’ tutur pemain PSMS Medan ini. Sementara Todd Rivaldo Ferre menekankan bahwa tim harus terus menjaga motivasi agar bisa membuat lawan terus terdesak meski berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. ‘’Ketika menghadapi Qatar, dari bangku cadangan saya melihat temanteman sudah terpuruk saat tertinggal 1-4. Saya katakan, tidak ada yang tidak mungkin karena masih banyak waktu untuk mengejar ketinggalan,’’ tandasnya. (ant)
Piala Kadispora Bali
Smansa Tekuk SMA Bina Bhakti Bandung Denpasar (Bali Post) Tim bola basket putra SMAN 1 Denpasar (Smansa) memetik kemenangan kedua setelah menekuk SMA Bina Bhakti Bandung (Jabar) dengan skor 41-25 pada hari kedua Kejurnas Piala Kadispora Bali 2018 di GOR Ngurah Rai, Denpasar, Selasa (23/10) kemarin. Pada laga pertama, Senin (22/10) lalu, Smansa mengatasi SMA Dyatmika 57-51. Atas hasil ini, Smansa berpeluang besar melaju ke babak semifinal dari Grup D. Akan tetapi pelatih Gusti Ngurah Rusta tidak mau sesumbar karena asuhannya masih melakoni
dua laga berat meladeni SMA Kesuma Mataram (NTB) dan SMAK Soverdi. Smansa yang mengandalkan Charli, Wijanata dan Wirajaya, memimpin sejak awal laga dan unggul 7-2 di kuarter pertama. Smansa yang terus mendominasi permainan memenangi kuartar kedua 16-9 dan merebut kuarter ketiga 26-13. Kuarter pamungkas berjalan seru mengingat Smansa adalah langganan juara di Bali, sedangkan SMA Bina Bhakti sering berjaya di Bandung dan Jabar. Smansa akhirnya menutup petandingan dengan skor 41-25.
Gusti Ngurah Rusta menginstruksikan pemain SMAN 1 Denpasar bermain cepat, sebab postur lawan lebih jangkung dan kekar. Ia menilai kekalahan SMA Bina Bhakti lebih disebabkan faktor kelelahan, karena mereka baru tiba di Bali pada Senin (22/10) malam. Pelatih SMA Bina Bhakti Bandung Yohanes menyatakan asuhannya masih kepayahan usai melakoni laga final di Kota Kembang menjelang bertolak ke Pulau Dewata. ‘’Kami senang bisa menjajal tim tangguh dari Bali seperti Smansa. Selama ini tidak pernah ada kejur-
nas antar-SLTA,’’ ujarnya. Kemenangan tim putra SMAN 1 Denpasar diikuti tim putrinya yang menaklukkan SMAK Soverdi dengan skor 56-21. Hasil lainnya, tim putri Resman menggebuk SMAK Santo Yopseph (Sanjose) 79-8, tim putra SMAK Tunas Daud Denpasar mengungguli SMKN 1 Kuta Selatan (Smeksa) 54-33, tim putra SMAN 2 Denpasar (Resman) mengalahkan SMAN 5 Denpasar (Smanela) 4540 dan tim putri Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan, Jakarta, menundukkan SMAN 1 Abiansemal 101-12. (022)
Prancis Terbuka
Anthony Ginting Terhenti di Babak Pertama Bali Post/ist
PENJURIAN - Adolfina Grace Tangkudung (kanan) mengikuti penataran penjurian senam poco-poco di Jakarta.
Atlet Garda Bali Juara di Cina
Denpasar (Bali Post) Atlet wushu Kiara Dewi Wijaya dari Sasana Garuda Dewata (Garda) Bali merebut gelar juara nomor taichi quan pada event internasional bertajuk The 12th Zhengzhou China International Shaolin Kungfu Championship 2018 di Denfeng, Selasa (23/10) kemarin. Kiara juga menjadi juara II nomor taichi jian dan nomor shungjien (pedang kembar). Atlet lainnya, Hans Sanuya Wijaya, menyabet juara II di nomor daoshu dan shuandao. Hans juga membawa pulang juara III nomor gunshu dan nangchuan (tangan kosong). Sementara Therisa Meli-
ana Gutama meraih juara II chang quan (tangan kosong), juara III pat kwa chang dan juara III shuangjien (pedang kembar). Ketua Sasana Garda Bali Agus Wijaya mengemukakan, ajang ini melibatkan 2.212 atlet dari 240 tim asal 65 negara. Timnas Merah Putih berkekuatan 19 atlet dari Jakarta, Semarang, Bandung dan Bali di bawah PB WI Bidang Tradisional. Mereka turun di nomor jurus tangan kosong senjata pendek, panjang dan lentur. Peserta berlaga di kelompok usia A (di bawah 12 tahun), B (13-17 tahun), C (40-59 tahun) dan D (di atas 60 tahun). (022)
Paris – Anthony Sinisuka Ginting tak dapat melewati laga pertamanya di ajang bulu tangkis Prancis Terbuka 2018. Pemain tunggal Indonesia ini dihentikan pemain muda Kantaphon Wangcharoen dari Thailand dengan skor 20-22, 12-21, Selasa (23/10) kemarin. Ini merupakan kekalahan pertama Anthony dari Wangcharoen dalam empat pertemuan. Penampilan Anthony tak seperti biasanya. Ia bermain di bawah tekanan serangan lawan. Wangcharoen yang tampil agresif beberapa kali menghujankan serangan ke arah pertahanan Anthony yang tak serapat biasanya. Anthony juga begitu banyak melakukan kesalahan sendiri, terutama di game kedua yang kian membuat Wangcharoen percaya diri. ‘’Dari awal game pertama saya ketinggalan terus. Saya berpikir bagaimana bisa melewati skor lawan dulu dan dia akan goyang. Tapi dia tampil stabil dan terus menekan. Lawan juga jarang membuat kesalahan sendiri. Ini bukan
alasan, tapi saya tak bisa mengontrol shuttlecock yang berat di sini. Saya sudah inisiatif menyerang dari depan, tapi datangnya pengembalian bola cukup lambat dan saya tidak bisa mengontrol ini sehingga mati sendiri,’’ ungkap Anthony saat diwawancarai Badmintonindonesia.org. Saat berita ini diturunkan, Tommy Sugiarto tengah bertanding melawan Son Wan Ho (Korea Selatan), sedangkan Jonatan Christie akan meladeni Sameer Verma (India), Rabu ini. Tunggal putri Fitriani juga harus mengakui keunggulan unggulan ketujuh He Bingjiao (Tiongkok) pada babak pertama. Dalam pertandingan yang berlangsung di stadion Pierre de Coubertin, Fitriani dikalahkan He dengan skor 17-21, 19-21. Fitriani sempat memimpin perolehan skor di awal permainan hingga 10-6 di game pertama. Ia membuat pergerakan He tak leluasa, hingga He mesti berjuang untuk mengembalikan bola. Pada keadaan genting 18-19 di game kedua, Fitriani tak
dapat memanfaatkan kesempatan. ‘’Saya terlalu terburu-buru di akhir permainan. Ini membuat saya banyak membuang kesempatan dan lawan
meraih banyak poin. Saya cukup kewalahan dengan pengembalian-pengembaliannya yang mengagetkan. Saya harus lebih agresif dan lebih ulet lagi di lapangan.
Harus banyak perbaikan dari segi teknik dan nonteknik,’’ papar Fitriani yang akan turun di turnamen level super 100, SaarLorLux Open 2018. (kmb)
Bali Post/ist
TERSINGKIR – Anthony Sinisuka Ginting disingkirkan pemain Thailand di babak pertama turnamen Prancis Terbuka.