Edisi Selasa 24 September 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 39 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

selasa paing, 24 September 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Tata Parkir di Ubud

‘’Pangempon’’ Desak Kembalikan Tanah ‘’Pelaba’’

Pelaku Curanmor Diamankan

Kemacetan arus lalu lintas masih menjadi persoalan kronis di kawasan wisata Ubud. Salah satu penyebabnya adalah parkir liar kendaraan. Desa Adat Padangtegal, Ubud berusaha melakukan penataan.

Pangempon Pura Sad Khayangan Penida, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida kian resah dengan aktivitas investor di tanah pelaba pura mereka. Mereka pun minta tanah pelaba pura ini dikembalikan.

Jajaran Polsek Bangli berhasil mengungkap pelaku pencurian motor di depan sebuah apotek di Bangli beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial HJ (29) diringkus petugas di Bima, NTB.

KLUNGKUNG | HAL. 12

GIANYAR | HAL. 9

BANGLI | HAL. 14

KANTOR TERBAKAR - Nampak pegawai salah satu kantor pemerintahan di Wamena berusaha mengatasi gedung yang terbakar akibat tindakan anarkis ratusan siswa setempat. Pemicunya, berita bohong (hoaks) tentang guru yang melontarkan kata-kata rasis.

Rusuh di Wamena

17 Orang Tewas Ribuan Mengungsi

Wamena (Bali Post) – Papua ibarat daun kering yang mudah terbakar akibat isu rasial. Sedikit saja pemicu, amarah mudah tersulut dan berujung petaka. Gara-gara berita bohong (hoaks) tentang guru yang berkata rasis, ratusan orang berseragam sekolah di Kabupaten Jayawijaya, Papua, bertindak anarkis. Setidaknya ada 17 orang tewas dan sejumlah kantor, ruko serta rumah warga dibakar. Komandan Kodim (Dandim) 1702/Wamena Letkol Inf. Chandra Diyanto menjawab pertanyaan kepada media, di Jayapura, Senin (23/9) malam, mengakui ada 17 warga sipil yang meninggal akibat luka benda tajam dan warga yang menjadi korban kebakaran. Selain 17 orang meninggal, tercatat 65 warga yang mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di RSUD Wamena. Ketika ditanya tentang situasi keamanan, Dandim Wamena mengaku relatif sudah kondusif namun anggota TNI-Polri masih berjaga-jaga di sejumlah kawasan. “Secara keseluruhan situasi sudah relatif aman, namun anggota masih terus berjaga-jaga,” kata Letkol Chandra yang dihubungi melalui telepon selulernya dari Jayapura. Hal. 15 Aksi Anarkis

Harian Bisnis Bali Jangan Asal Murah Salah satu faktor utama penentuan pilihan dalam pembelian properti seperti rumah, tidak hanya harga murah. Aksesibilitas, atribut fisik, dan kesehatan lingkungan dan fasilitas publik juga harus diperhitungkan. Kenapa?

www.bisnisbali.com

Bali Post/ant

MAHASISWA - Ribuan mahasiswa mengikuti aksi #GejayanMemanggil di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (23/9) kemarin. Dalam aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta itu, mereka menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan.

Rakyat Mulai Bergerak

Sleman (Bali Post) – Sikap pemerintah yang tidak lagi mendengar, membuat komponen rakyat mulai bergerak. Elemen mahasiswa melakukan aksi di sejumlah kota, salah satunya di Yogyakarta. Ada dua UU yang menggerakkan yakni RUU KUHP dan UU KPK. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Darerah Istimewa Yogyakarta memadati simpang tiga Jalan Colombo, Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (23/9) siang. Pantauan media, pada pukul 14.00 WIB, sekitar 100 meter jalan menuju arah titik pusat aksi yakni Jalan Colombo dan Jalan Affandi telah dipenuhi peserta aksi yang datang dengan berjalan kaki. Para peserta yang telah tiba

di titik pertigaan Colombo langsung duduk lesehan mengikuti instruksi salah seorang koordinator aksi yang menyampaikan aba-aba melalui pengeras suara. Mereka sebagian membawa spanduk yang di antaranya bertuliskan ‘’RKUHP mengancam privasi dan demokrasi, tolak UU KPK, tolak pelemahan KPK’’. Setelah meneriakkan yel-yel, lagu nasional seperti ‘’Indonesia Pusaka’’ dan ‘’Tanah Airku’’ mereka nyanyikan men-

gawali aksi. ‘’Kita ingin menujukkan kepada masyarakat Yogyakarta bahwa aksi yang kita lakukan ini adalah aksi damai,’’ kata salah seorang orator melalui pengeras suara. Sebuah keranda berbahan bambu dan kertas bertuliskan ‘’Save KPK’’ tampak dipanggul oleh sejumlah peserta yang berada di titik pusat kasi tersebut. ‘’DPR kartu kuning, pemerintah kembalikan hak-hak rakyat,’’

teriak seorang orator yang diikuti peserta aksi. Sebelumnya, beredar ajakan bagi mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk demonstrasi menentang berbagai revisi undang-undang yang akan segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi itu bertajuk #GejayanMemanggil. Aksi itu diselenggarakan sebagai bentuk protes beberapa revisi undang-undang kontroversial. Seperti Revisi Rancangan Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual. Ditunda Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan rapat paripurna lembaganya yang akan berlangsung besok kemungkinan tidak akan mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). ‘‘Ya, tidak besok,’’ katanya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9) kemarin. (ant)

Kesimpangsiuran RUU KUHP

Bali Terancam ’’Kosong’’ Wisman I Nyoman Adnyana

Adhi Ardhana

Butuh Manajemen Krisis Kepariwisataan DPRD Bali membuka ruang untuk mengkaji pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP yang berdampak bagi Pulau Dewata, khususnya sektor pariwisata. Mengingat, pemberitaan tentang RUU KUHP telah menimbulkan keresahan di kalangan wisatawan dan pelaku pariwisata. Pemprov Bali bahkan sampai mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani langsung Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran. ‘’DPRD Bali membuka kesempatan untuk mengkaji pasal-pasal KUHP yang dianggap krusial bagi Bali. Kita akan kaji bareng menjadi usulan Pemprov Bali, bukan DPRD saja,’’ ujar anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali I Nyoman Adnyana dikonfirmasi, Senin (23/9) kemarin. Pada prinsipnya, Adnyana mengaku setuju UU KUHP diubah lantaran sudah berumur ratusan tahun. Hanya, substansinya jangan sampai menjadi suatu jeratan bagi masyarakat. Seperti soal fakir miskin atau gelandangan yang bisa dipenjara atau didenda. Padahal dalam UUD 1945, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Pun untuk beberapa pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi mengganggu keberlangsungan pariwisata, mestinya ada penjelasan yang lebih rinci atau pengecualian untuk Bali. Seperti pasal soal perzinaan dan pasangan belum menikah yang hidup bersama. Meskipun hal itu tidak serta merta berarti Bali mendukung perzinaan. ‘’Tidak otomatis begitu. Ini bicara teori kita. Kalau bicara persoalan, kasus, ya… beda lagi. Kasuistis itu namanya,’’ tegas politisi yang diplot menjadi Ketua Komisi I DPRD Bali ini. Sementara itu, anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali memiliki norma-norma yang dibawa dari negara asalnya. Hal ini tentu akan berbenturan dengan aturan hukum pidana pada RUU KUHP. Hal. 15 Rugikan Pariwisata

Denpasar (Bali Post) Pemberitaan tentang RUU KUHP (RKUHP) di berbagai media asing seperti di China, Eropa, dan Australia telah menimbulkan keresahan di kalangan wisatawan. Utamanya wisatawan Australia yang saat ini masih berada di deretan teratas kunjungan wisatawan ke Bali. Mereka utamanya resah dengan isi pasal 417 tentang perzinaan dan pasal 419 tentang pasangan belum menikah yang hidup bersama dapat dipenjara atau didenda. ‘’Kita harus sadari, market Australia ini lagi diperebutkan. Dengan berita begini, yang sangat diuntungkan adalah kompetitor kita,’’ ujar Ketua

GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana dalam keterangan pers bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan Wakil Ketua Bidang Hukum PHRI Bali Putu Subada Kusuma, di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9) kemarin. Dalam industri pariwisata, lanjut pria yang akrab disapa Gus Agung ini, Bali sebetulnya tengah bertarung head to head dengan negara kompetitor seperti Thailand, Malaysia, dan lainnya. Bahkan destinasi ‘’baru’’ seperti Vietnam, Birma dan Laos yang juga berbasis budaya, sama seperti Bali. Walau belum mengantongi data pasti, namun pihaknya telah

mendapatkan informasi bahwa sudah terjadi peralihan paket wisata dari awalnya ke Bali menjadi ke Thailand. Pihaknya khawatir, Bali akan mengalami ‘’kekosongan’’ kunjungan wisatawan pada Oktober hingga Desember mendatang. ‘’Kebetulan orang Australia ini banyak couple, masih muda, itu akan sedikit takut mereka. Tapi orang Australia itu kan kebal biasanya. Dia tahu Bali sangat beda dengan daerah lain. Itulah yang kita harus lebih tonjolkan,’’ jelasnya. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengaku akan menjelaskan secara lebih detail mengenai pasal-pasal yang

berdampak bagi Bali dalam RUU KUHP. Apalagi setelah diteliti, rupanya ada ayatayat ikutan yang tidak detail dibaca atupun diungkap secara gamblang oleh media massa. Seperti pasal 417 tentang perzinaan, sebetulnya memiliki ayat yang menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Artinya, harus ada pengaduan dari suami, istri, orangtua, ataupun anak yang dirugikan terkait perzinaan tersebut. ‘’Ini yang tidak pernah muncul, sehingga pihak asing hanya merujuk pada pasal induknya saja yang dipidanakan. Ini sosialisasi masih kurang. Sebenarnya pasal ini

tidak ada hal yang patut kita risaukan kalau dibaca secara utuh,’’ jelasnya. Menurut Cok Ace, Pemprov Bali sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang ditandatangani langsung olehnya. Menyikapi pemberitaan tentang RUU KUHP, Pemprov Bali menyatakan bahwa KUHP dimaksud baru sebatas rancangan sehingga belum bisa diberlakukan. Berdasarkan masukan berbagai pihak, maka Presiden dan DPR-RI sepakat menunda pengesahan RUU KUHP tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal. 15 Ranah Privat

Ekonomi Bali Diprediksi Stagnan Denpasar (Bali Post) Prediksi ekonomi Bali dalam tiga bulan terakhir pada umumnya masih menunjukkan tren yang stagnan dan bahkan cenderung menurun. Ini akibat

dari telah terjadinya resesi yang diakibatkan geopolitik dan masih berlangsungnya ketegangan ekonomi global serta meningkatnya harga minyak pascapenyerangan ladang minyak di Timur Tengah. Demikian diungkapkan pengamat ekonomi Viraguna Bagoes Oka, Senin (23/9) kemarin. Akibatnya kelesuan dan turunnya kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) dan wisdom (wisatawan domestik), ditambah dengan harga tiket pesawat yang masih tinggi, berdampak pada kelesuan pariwisata Bali. Hal ini mengoreksi pertumbuhan ekonomi menjadi di bawah 5 persen di akhir Agustus 2019. Untuk menggerakkan

pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah dalam kurun dua minggu terakhir telah mengambil kebijakan yang cukup berani dengan menurunkan suku bunga dua kali berturut-turut. Termasuk memberi kelonggaran dalam Loan To Value (LTV) sebesar 5 persen untuk menggeliatkan iklim usaha bidang properti, terutama Bali, agar ekonominya bisa menggeliat kembali. Kebijakan makroprudensial yang diambil oleh Bank Indonesia ini diharapkan bisa direspons positif oleh dunia usaha atau pelaku usaha dan lembaga keuangan (perbankan) untuk menurunkan suku bunga kredit. Hal. 15 Persoalan Baru


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.