terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 7 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
sabtu umanis, 24 Agustus 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
Laporan Dugaan Korupsi
balipost http://facebook.com/balipost
Bedeng Tertimbun Longsor Dua Buruh Proyek Tewas
KPK menerima 45 laporan dugaan korupsi di Kabupaten Tabanan. Namun dari jumlah tersebut, 34 di antaranya diarsipkan karena pelaporannya tidak memenuhi kriteria tipikor. Sementara 11 lainnya sedang ditelaah.
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Teco Khawatirkan Kebugaran Pemain Bali United akan bertemu lawan berat dalam laga lanjutan kompetisi Shopee Liga 1 2019 minggu ini. Serdadu Tridatu akan menjamu Arema FC, Sabtu (24/8) malam ini. Laga bisa dibilang berat bagi Bali United lantaran Singo Edan juga tengah tampil apik dan kini mereka sedang menghuni peringkat ketiga di klasemen sementara. Bagaimana kesiapan Bali United menurut Coach Teco?
Dua buruh proyek asal Pasuruan, Jawa Timur, Fendi Akhmad (23) dan Gatot Wahyudi (45), bernasib naas. Kedua pria yang bekerja di proyek penginapan milik Ketut Mulia di Banjar Pulu, Desa Songan, Kintamani itu tewas tertimbun longsor saat beristirahat di bedengnya.
BANGLI | HAL. 14
TABANAN | HAL. 7
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
OLAHRAGA | HAL. 15
Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Koster Ingin Lebih Dinikmati Masyarakat Kecil
PENGUKUHAN - Gubernur Wayan Koster dalam acara pengukuhan Trisno Nugroho sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali di Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Jumat (23/8) kemarin. Hadir pula Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.
Dikukuhkan Jadi Kepala BI Bali
Trisno Nugroho Komitmen Bangun Perekonomian Bali
Denpasar (Bali Post) Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengukuhkan Trisno Nugroho sebagai Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Bali pada Jumat (23/8) kemarin di Ruang Tirta Gangga, Gedung Bank Indonesia KPw Bali. Dalam pengukuhan itu hadir pula Gubernur Bali Wayan Koster. Kepala BI KPw Bali Trisno Nugroho mengatakan, dalam mengemban tugas sebagai kepala BI KPw Bali, ia berkomitmen membangun ekonomi Bali. Di antaranya pengembangan UMKM, menjaga stabilitas harga agar konsumsi masyarakat terjaga serta meningkatkan pariwisata Bali yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Dalam hal pengembangan UMKM, BI memiliki UMKM binaan. Beberapa UMKM binaan BI Bali memiliki produk berkualitas bahkan go export dan go digital. Beberapa UMKM Bali juga diajak pameran ke KKI (Karya Kreatif Indonesia) yang merupakan UMKM pilihan binaan BI. Dikatakan produk UMKM Bali kelasnya sudah lebih baik. Ada yang berkualitas premium, ada yang sudah ekspor, ada sudah go digital dan berprestasi. ‘’Kami akan teruskan dan Gubernur berharap agar diperluas dan kami akan lihat dan review, apa-apa yang diperlukan untuk menjaga perekonomian, misalnya inflasi,’’ ujarnya. Bali juga terdampak kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit yang melambung, sehingga ini menjadi salah satu potensi melakukan perluasan produksi cabai di Bali. Selain itu dalam rangka menjaga inflasi, ia juga akan menjaga kestabilan harga melalui formula 4 K. Yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang baik dan efektif. Ketersediaan pasokan harus dipantau untuk memastikan tidak ada spekulasi. Banyak sekali mart di Bali yang membantu kelancara distribusi. Jika akses dari Jawa Timur ke Bali baik, harga-harga menjadi tidak terlalu mahal. Kelancaran distribusi juga menjadi pantauan dan ia pun melihat kelancaran distribusi dari dan ke Bali juga cukup baik. Hal. 15 Memperkuat Pariwisata
GUBERNUR Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya akan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi Bali semakin lebih baik dari sebelumnya. Bahkan pada masa-masa mendatang mampu tumbuh di kisaran angka 7 persen. Pertumbuhan ekonomi itu diharapkan dampaknya justru akan lebih dinikmati manfaatnya oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Demikian terungkap saat Gubernur Koster memberi sambutan dalam acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali di Kantor perwakilan BI Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Jumat (23/8) kemarin. Menurut Gubernur Koster, pertumbuhan ekonomi Bali selama ini sudah cukup baik, namun sebetulnya secara potensi dan peluang masih dapat lebih ditingkatkan lagi. ‘’Masih ada potensi besar yang bisa diakselerasi, dipercepat. Pola ekonomi di Bali selama ini sebenarnya masih lebih banyak disebabkan faktor alamiah, belum sepenuhnya didukung dengan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah,’’ ungkap pria kelahiran Desa Sembiran, Buleleng ini.
Supaya mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Bali semakin lebih baik, dengan mengoptimalkan segala potensi dan peluang yang dimiliki, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pemetaan yang dilanjutkan dengan pembuat desain. ‘’Sekarang saya sedang desain agar pertumbuhan ekonomi di Bali bisa lebih meningkat. Akselerasi (pertumbuhan ekonomi) ke depannya menjadi lebih cepat lagi, lebih fundamental. Melalui kebijakan dan regulasi, lalu dikelola maksimal dengan sistem yang tepat, sinergis, sinkron. Maka menurut perhitungan saya pertumbuhannya bisa mencapai tujuh persen,’’ kata Gubernur Koster. Selanjutnya, ia berharap dari pertumbuhan ekonomi tersebut akan berdampak secara merata, terutama untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah akan paling bisa menikmatinya secara langsung. ‘’Saya petakan semua potensi dan turunan kebijakan untuk memacu itu. Diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung agar nantinya pertumbuhan ekonomi yang berjalan benar-benar menukik pada masyarakat bawah. Kita
galakkan lagi industri kecil, UMKM, koperasi dan lainnya,’’ imbuhnya. Kembali Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menegaskan bahwa Bali sebetulnya secara potensi ekonomi sangat luar biasa. Meski wilayahnya terbilang tidak cukup luas dengan pertambahan penduduk relatif konstan yang berada di kisaran angka 4 juta, tetapi Bali mempunyai kelebihan akan daya pikat sebagai destinasi wisata dunia. ‘’35-40 persen wisatawan internasional, pintu masuknya adalah Bali. Minimum jumlahnya sampai 7 juta per tahun. Belum lagi wisatawan domestik, 9 juta lebih jumlahnya. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, ini adalah potensi ekonomi yang bisa didorong untuk menggerakkan ekonomi Bali, hingga ke tingkat UMKM. Sementara selama ini kondisinya masih belum padu, sinkron. Jalan sendiri-sendiri. Sekarang saya akan kumpulkan semua agar sinergis semua pelakunya, betul-betul jadi penopang ekonomi Bali,’’ ulas mantan anggota DPR-RI ini. Hal. 15 Sangat Mengapresiasi
Capim KPK Didominasi Unsur Polri
Jakarta (Bali Post) – Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mengumumkan 20 calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023 lulus profil assessment, sehingga dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih di Kantor Kemensetneg Jakarta, Jumat (23/8) kemarin, menyebutkan 20 nama itu berdasarkan Keputusan Pansel KPK Nomor 77PANSEL-KPK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019. Sebanyak empat dari 20 orang calon pimpinan (capim) KPK berasal dari anggota Polri. Keempat anggota Polri tersebut adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Antam Novambar, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Bambang Sri Herwanto, Kapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri dan Wakapolda Kalimantan Barat Sri Handayani. Nama Firli dan Antam Novambar sebelumnya masuk dalam radar Koalisi Kawal Capim KPK yang diduga sempat tersandung dugaan pelanggaran etik dan diduga melakukan intimidasi pada pegawai KPK. Mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah, padahal kepala daerah tersebut sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus. Hal tersebut melanggar poin Integritas angka 2 Peraturan KPK No. 7 Tahun 2013 yang menyebut pelarangan bagi pegawai KPK untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan
tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain yang diketahui oleh penasihat/pegawai yang bersangkutan perkaranya sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam melaksanakan tugas. Brigjen Antam Novambar sempat diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Saat itu diduga Antam meminta Direktur Penyidikan KPK bersaksi agar meringankan Budi Gunawan. Terkait track record capim KPK dari Polri yang tersandung dugaan pelanggaran etik dan intimidasi tersebut, Yenti mengatakan Pansel telah melakukan seleksi secara ketat dan mendalam. ‘’Kita harapkan mereka di situ bekerja atas nama sebagai komisioner KPK, itu saja dan kita harus memberikan kepercayaan itu karena kita sudah melakukan tahapantahapan yang sedemikian ketat dan panjang,’’ tambah Yenti. Hal. 15 Sudah Mencermati
Teluk Benoa Tetap Kawasan Konservasi di RTRWP
ForBALI Tuding DPRD Bali Hanya Pencitraan Meski Perda RTRWP terbaru tetap menjadikan Teluk Benoa kawasan konservasi, sama sekali tidak menjamin teluk tersebut bebas dari megaproyek reklamasi. Belum dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 menjadi penyebab. Dalam perpres tersebut, Teluk Benoa tetaplah kawasan budi daya, bukan konservasi. Menyatakan Teluk Benoa kawasan konservasi di RTRWP dituding hanya upaya pencitraan DPRD Bali.
Suku Bunga Acuan Turun, Stimulus Genjot Ekspor Bali AKHIRNYA Bank Indonesia (BI) memutuskan kembali menurunkan suku bunga acuan (BI 7 DRR) jadi 5,50 persen dari posisi 5,75 persen pada Juli lalu. Penurunan BI7DRR hingga 25 bps ini, menurut pengamat ekonomi Prof. I.B. Raka Suardana, menjadi stimulus sekaligus peluang untuk mendongkrak nilai ekspor di tengah memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok hingga saat ini.
www.bisnisbali.com
Bahwa semangat DPRD Bali untuk memperjuangkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi pantas mendapat apresiasi. Namun itu saja tidak cukup, bahkan terkesan untuk pencitraan DPRD Bali saja agar terlihat serius memperjuangkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Padahal secara hukum tidak berguna. ‘’Penetapan yang dilakukan oleh DPRD Bali hanyalah pencitraan agar terlihat serius memperjuangkan Teluk Benoa. Padahal secara hukum tidak guna,’’ tegas Wayan ‘’Gendo’’ Suardana, Koordinator ForBALI, ketika dikonfirmasi perihal penetapan RTRWP yang dilakukan DPRD Bali beberapa waktu lalu. Tidak ada ikatan hukum
apa pun dari Perda Revisi RTRWP yang telah ditetapkan terkait Teluk Benoa. Perda, kata Gendo, mengingatkan berada di bawah perpres. Sejak ditetapkannya Perpres No. 45 Tahun 2011 jo Perpres 51 Tahun 2014 tentang RTRW Sarbagita, kawasan Teluk Benoa telah menjadi bagian dari RTRW Nasional dan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Oleh karenanya segala peraturan tata ruang di bawahnya, baik RTRWP Bali dan RTRWP Kota/Kabupaten Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) wajib menyesuaikan dengan peraturan di atasnya. Hal. 15 Wajib Menyesuaikan
HANYA PENCITRAAN — Tetap dijadikannya Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi di Perda RTRWP Bali oleh DPRD Bali dinilai hanya pencitraan dan kerja tidak berguna. Hal ini karena DPRD Bali tidak pernah bersikap tegas untuk mendesak Presiden mencabut Perpres 51 Tahun 2014 yang menjadikan Teluk Benoa kawasan budi daya.