Edisi Jumat 24 Mei 2019 | balipost.com

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Koster Beri Sanksi Industri Pariwisata yang Tak Serap Produk Pertanian Lokal SEBAGAI implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dilakukan penandatanganan dukungan dan kerja sama kemitraan antara produsen lokal dengan pelaku usaha di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (23/5) kemarin. Penandatanganan ini diharapkan akan memberikan jaminan pasar dan harga terhadap para petani dan peternak lokal Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya meminta agar kerja sama ini benar-benar terlaksana di lapangan. ‘’Jangan Gubernur Bali Wayan Koster memberikan keterangan pers, Kamis (23/5) kemarin.

cuma teken-teken saja, harus jalan.

Kalau tidak jalan buatkan list-nya.

Kita kasih sanksi,’’ tegas Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini.

Gubernur Koster menambahkan, penandatanganan ini akan memecahkan masalah tidak terhubungnya antara industri pariwisata dengan sektor pertanian di Bali. Ia mengatakan sebagai daerah pariwisata, Bali sudah memiliki pasar yang besar. Namun selama ini belum ada kebijakan di hilir yang menghubungkan industri pariwisata dengan sektor pertanian.

Ia berharap dengan kerja sama ini ketimpangan antardaerah dan antarsektor bisa diatasi, sehingga mencegah terjadinya kecemburuan yang bisa berakibat pada konflik sosial. ‘’Saya mau mendorong sektor pertanian untuk menyaingi Bangkok, karena kita punya lahan dan petani kita bagus,’’ ujarnya.

Sesuai Pergub Bali No. 99 Tahun 2018, hotel, restoran, katering wajib memanfaatkan produk pertanian dan perikanan lokal minimal 30 persen dan industri minimal 20 persen. Swalayan wajib memasarkan untuk produk pertanian lokal minimal 60 persen dan produk perikanan dan industri minimal 30 persen.

Pada Inisiasi Kemitraan Implementasi Pergub Bali No. 99 Tahun 2018 ini dilakukan penandatanganan surat pernyataan dukungan oleh Ketua PHRI Bali, Ketua Asosiasi Pedagang Retail Indonesia Provinsi Bali dan Ketua Asosiasi Wisata Agro Indonesia Provinsi Bali. Selain itu dilakukan penandatanganan kerja sama kemitraan antara beberapa kelompok tani, subak, koperasi dan peternak dengan supermarket, hotel, restoran dan pelaku usaha lainnya. (kmb)

Unjuk Rasa Rusuh

Enam Personel Polda Bali BKO ke Jakarta Alami Luka-luka

ENAM personel Direktorat Samapta Polda Bali yang BKO ke Polda Metro Jaya mengalami luka di wajah, leher, tangan dan kaki saat mengamankan unjuk rasa yang anarkis di daerah Pasar Slipi, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (22/5) lalu. Ribuan massa yang menolak pengumuman hasil penghitungan suara Pilpres 2019 terprovokasi kemudian menyerang polisi menggunakan batu, ketapel, bom molotov dan kembang api.

Keenam personel tersebut: Ipda Aldri Setiawan, Bripda I Putu Eka Yoga Pramesti, Bripda Putu Budiasa Jaya Wijaya, Bripda I Made Doni Purwita, Bripda I Made Adi Pradana dan Bripda I Made Yoga Pradana Arta.

Ipda Aldri Setiawan mengalami luka robek di pelipis dan luka di bawah mata akibat terkena kelereng yang ditembakkan menggunakan ketapel oleh pendemo. Ia tetap sabar menghadapi massa, meskipun darah segar mengucur di wajahnya.

Bripda I Putu Eka Yoga Pramesti terluka di bagian hidung terkena lemparan batu dari massa yang rusuh. Bripda Putu Budiasa Jaya Wijaya terluka di bagian tangan dan terkilir akibat terkena lemparan batu oleh pendemo.

Massa yang tidak diketahui identitasnya itu juga mem-

bawa kembang api kemudian meledakkannya ke arah polisi.

Akibatnya, Bripda I Made Doni Purwita mengalami luka bakar di lutut sebelah kiri. Dengan helm masih di kepala serta tameng dan tongkat di tangan, ia mengabaikan luka yang terasa panas di lututnya sementara waktu karena masih dalam ikatan pasukan.

Merasa situasi aman, ia kemudian dievakuasi oleh rekannya agar cepat mendapat perawatan medis. Dengan sigap, petugas kesehatan memberikan pertolongan, lalu membalut luka bakar tersebut dengan perban.

Bripda I Made Adi Pradana mengalami luka di bagian leher karena terkena lemparan batu oleh pendemo. Sementara Bripda I Made Yoga Pradana Arta mengalami luka robek di bagian dagu terkena serpihan kaca dari botol yang dilempar

oleh massa anarkis.

Ipda Aldri Setiawan saat dikonfirmasi mengatakan, ia bersama pasukannya melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, sabar dan ikhlas.

Ia selalu mengingatkan anggotanya agar tidak emosi dan terprovokasi saat berhadapan dengan massa. Mendengarkan perintah atasan dan tetap disiplin apabila bergerak dalam ikatan peleton maupun kompi saat menghalau massa. ‘’Kami di sini tidur di atas trotoar dan aspal. Hujan batu setiap hari kami hadapi. Semoga ini cepat berakhir dan Indonesia damai. Kita semua saudara, satu NKRI berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,’’ kata perwira muda lulusan Akpol tahun 2018 ini saat dihubungi via WhatsApp, Kamis (23/5) kemarin.

Kabid Humas Polda Bali

Bali Post/ant

MUAT BATU - Petugas membawa tersangka pelaku kericuhan dalam aksi 22 Mei, Kamis (23/5) kemarin. Selain menangkap sejumlah tersangka, polisi juga mengamankan satu mobil ambulans yang memuat batu.

Kombes Pol. Hengky Widjaja, S.IK., M.Si. membenarkan adanya anggota Polda Bali yang menjadi korban unjuk rasa anarkis di Jakarta. Selain pasukan Brimob, Polda Bali juga mengirim 202 personel Dit. Samapta Polda Bali pada Jumat (17/5) lalu.

Perwira melati tiga ini berharap kepada personel Polda Bali dan seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam pengamanan pascapengumuman pemenang pilpres oleh KPU-RI agar tetap tenang dan tidak terpancing emosinya. Mereka rela meninggalkan anak, istri dan keluarga karena ada panggilan tugas negara. Polri sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri bersama TNI akan mengamankan negara ini, menindak tegas dan tidak mentolerir para perusuh. ‘’Polri akan bertugas secara profesional dan sesuai SOP saat

menghadapi massa yang berunjuk rasa. Polri mengutamakan upaya preventif dan preemtif dengan melakukan negosiasi agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib sesuai undang-undang,’’ kata Hengky.

Mantan Kasat Reskrim Polres Gianyar ini menjelaskan, usai mendapat laporan, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose langsung menghubungi Kasubdit Gassum Dit. Samapta Polda Bali AKBP Andy Prihastomo selaku pemimpin pasukan. Kapolda memberikan support dan berpesan kepada seluruh anggota yang BKO agar meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah terprovokasi dan selalu disiplin melaksanakan tugas. Polda Bali beserta jajarannya, Rabu (22/5), juga melaksanakan persembahyangan bersama, mendoakan situasi di Jakarta cepat kondusif. (kmb36)

Jakarta (Bali Post) – Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partainya masih menginvestigasi adanya ambulans yang ditemukan berisi batu saat aksi massa pada Rabu (22/5). Tim hukum BPN masih berusaha menemui pihak ambulans yang masih ditahan Polda Metro Jaya. ‘’Hari ini tim advokasi akan diberikan kesempatan bertemu dengan orang yang ditahan. Saya belum dapat informasi, nanti kami infor-

masikan apa hasilnya,’’ kata Andre di Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Hal. 15 Lokasi Demo

TERLUKA - Anggota Diraktorat Sabhara Polda Bali yang BKO ke Jakarta terluka saat terjadi kerusuhan.

Gerindra Masih Investigasi Soal Ambulans Berisi Batu PELAKU KERICUHAN Polisi menggiring para tersangka pelaku kericuhan pada aksi 22 Mei saat gelar perkara di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (23/5) kemarin. Polisi menangkap 183 tersangka pelaku kericuhan.

Pemda dan BTB Diminta Penumpang dari Jakarta Alami Kenaikan Keluarkan Pernyataan Bali Kondusif DI BANDARA NGURAH RAI

Mangupura (Bali Post) Pascademo yang berakhir ricuh pada 22 Mei di Jakarta, sejumlah negara mengeluarkan travel advice. Awalnya Kanada, AS, Inggris dan Australia yang mengeluarkan peringatan tersebut. Kini giliran negara ASEAN mengeluarkan travel advice ke Indonesia yakni Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand.

Meski demikian, dipastikan aktivitas penerbangan internasional menuju Bandara Ngurah Rai tidak ikut terdampak.

Bahkan pergerakan pesawat mengalami peningkatan di atas 10 persen. Haruman Sulaksono, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, menyebutkan sejauh ini tidak ada dampak signifikan terhadap penerbangan internasional. Ia pun memastikan, sampai saat ini belum ada

pembatalan penerbangan ke Bali akibat eskalasi politik yang terjadi di Jakarta. ‘’Sejauh ini belum ada. Jadi kita masih memperoleh data penerbangan, baik traffic ataupun movement itu pertumbuhannya masih di atas 10 persen,’’ tegasnya saat ditemui disela buka puasa bersama, Rabu (22/5), di Masjid Al-Ikhlas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Bahkan, disampaikannya, pada tanggal 29 Mei mendatang akan ada penerbangan baru dari Hanoi, Vietnam yaitu maskapai Vietjet akan masuk. Dikatakannya, frekuensi penerbangannya satu minggu ada lima kali penerbangan akan meramaikan kegiatan penerbangan di Bali. ‘’Dan ini adalah penambahan rute penerbangan internasional yang ketiga. Sebelumnya adalah Virgin, kemudian Malindo, ke-

mudian diikuti oleh Vietjet. Ini adalah indikator positif bahwa Bali dari sisi penerbangan internasional akan mengalami pertumbuhan terus-menerus,’’ pungkasnya.

Selain penerbangan internasional, kata Haruman, juga terjadi kenaikan kedatangan penumpang domestik di Bandara Ngurah Rai. Peningkatan terjadi utamanya untuk rute penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Pihaknya tidak memungkiri, peningkatan dan penambahan penerbangan tersebut salah satunya dipicu aksi 22 Mei 2019 di Jakarta. Namun untuk peningkatan penerbangan dari Jakarta ke Bali disebut tidak mencapai 1% atau sekitar 1 hingga 2 flight.

‘’Jumlahnya tidak terlalu signifikan ya kalau saya monitor, ada beberapa flight memang,’’ terangnya. (kmb23)

Denpasar (Bali Post) Dampak dari kerusuhan yang terjadi di Jakarta, ada delapan negara yang mengeluarkan travel advice. Sebelum tanggal 22 Mei, ada empat negara yang mengeluarkan travel advice yaitu Inggris, Amerika, Kanada, Australia. Rabu (22/5), ada empat negara ASEAN lagi yang mengeluarkan travel advice yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura.

Ketua Asita Bali Ketut Ardana mendorong pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan bahwa kondisi Bali masih kondusif. Ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penundaan atau pembatalan kunjungan wisatawan ke Bali.

Dihubungi Kamis (23/5) kemarin, Ketut

Ardana menyampaikan belum ada penundaan kedatangan yang terjadi. Namun, diakuinya, ada anggota Asita yang menyampaikan ada tamu India yang menunda kedatangan. Rencananya tamu tersebut datang akhir bulan Mei, namun dikatakan mereka masih melihat situasi Indonesia beberapa hari ke depan. ‘’Partner-partner kita di luar negeri juga bertanya– tanya kondisi sebenarnya yang terjadi di Indonesia,’’ ungkapnya.

Sebagai biro perjalanan wisata, dikatakannya, anggota Asita sudah tahu apa yang harus disampaikan pada partner di luar negeri, termasuk melampirkan statemen menteri terkait kondisi di Indonesia. Namun untuk lebih lengkap dan jelas, diperlukan pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait

kondisi Bali.

Ia pun mendorong pemerintah daerah bersama BTB untuk secepatnya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kondisi Bali sangat kondusif. ‘’Bali aman karena kejadian kerusuhan terjadi di Jakarta. Pemerintah harus cepat mengeluarkan statemen bersama–sama dengan BTB. Bila perlu pagi ini,’’ tegasnya.

Ketua PHRI Badung Agung Rai Suryawijaya merasa prihatin dengan kejadian kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Kerusuhan ini tentu berdampak tidak bagus pada citra keamanan secara umum di Indonesia. ‘’Namun kita bersyukur bahwa Bali itu sangat kondusif.

Sampai saat ini tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi dengan adanya ajakan–ajakan demo ke Jakarta itu,’’ ujarnya. (kmb42)

2

Jumat Wage, 24 Mei 2019

Bahas PPDB

FIGUR Perhatikan Tiga Hal

KEPALA OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda menyampaikan tiga hal yang harus menjadi perhatian BPR, yaitu pemenuhan modal inti, NPL BPR, dan merger BPR. Masih ada 17 BPR yang belum memenuhi modal inti minimal Rp 3 miliar sampai akhir Desember 2019. Ada 32 BPR yang belum memenuhi modal inti minimal Rp 6 miliar sampai tahun 2024. “Kenapa kita syaratkan seperti itu, karena memang permodalan adalah bumper BPR untuk mendukung kuatnya operasional bank, sehingga kita mengimbau supaya ada modal minimal,” ujarnya. disela-sela pembukaan pelatihan surveilans bagi dewan komisaris BPR, Rabu (22/5). Selain itu, ia juga menyampaikan pada BPR agar memperhatikan NPL-nya. Beberapa tahun terakhir NPL BPR meningkat. Bahkan posisi terakhir NPL BPR sudah sampai delapan persen.

“Itu naik terus,” ungkapnya. Dikatakan, ia sudah undang BPR–BPR tersebut untuk menyelesaikan BPR-nya dan menanyakan penyebab NPL naik. Dari BPR menyampaikan bahwa kenaikan NPL disebabkan karena lesunya sektor properti.

“Memang kebanyakan penyaluran kredit ke sektor properti NPL-nya tinggi karena sektor properti di Bali sedang lesu, itu yang menjadi penyebab,” pungkasnya.

Misalnya BPR memberikan kredit dengan jaminan properti. Pada saat nasabah BPR bermasalah dalam pembayaran kredit, kemudian BPR akan mengeksekusi menjadi susah, karena properti tersebut tidak ada yang mau membeli. Hal ketiga yang disampaikan OJK adalah merger BPR. “Yang menjadi fokus OJK tahun ini dan tahun–tahun mendatang adalah mengenai penguatan dari sisi permodalan dengan cara merger,” ujarnya. (may)

Penelur Sabu Asal Tanzania Dituntut 19 Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) Kadek Wahyudi Ardika, jaksa penuntut umum dari Kejari Denpasar, menuntut berat penelur sabu-sabu yang ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban. Dalam sidang di PN Denpasar, terdakwa asal Tanzania Abdul Rahman Asuman (43) dituntut pidana penjara selama 19 tahun. Selain itu terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 5 miliar subsider setahun penjara. ‘’Menyatakan perbuatan terdakwa Abdul Rahman Asuman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Yakni tanpa hak melawan hukum, mengimpor narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi lima gram,’’ jelas JPU Kadek Wahyudi Ardika.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi, terdakwa dalam perkara ini dijerat dalam Pasal 113 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan atas tuntutan itu, terdakwa akan mengajukan pembelaan dalam sidang berikutnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan disebut bahwa terdakwa diduga mengimport sabu-sabu seberat 1.130,96 gram ke Bali. Abdul Rahman Asuman ditangkap di Terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai, Tuban.

Kala itu pria berkulit gelap itu baru tiba dari Doha dengan menumpang pesawat Qatar Airlines. Setibanya di Ngurah Rai, dia langsung diperiksa petugas dari Bea dan Cukai dengan menggunakan mesin X-ray. Dan saat itulah gelagatnya mencurigakan sehingga barang bawaannya juga digeledah. Namun di sana tidak ada barang mencurigakan. Petugas kemudian membawa terdakwa ke Rumah Sakit BIMC di Jalan Bay-pass Ngurah Rai untuk dirontgen. Dan saat itulah diketahui ada benda mencurigakan pada saluran pencernaan terdakwa. Terdakwa lalu diberi obat, dua jam kemudian dari anus terdakwa keluar benda menyerupai kapsul sebanyak 82 kapsul berwarna kecoklatan yang di dalamnya setelah dibuka berisikan kristal bening yang diduga sabu-sabu.

Setelah itu petugas Bea dan Cukai melaporkan temuan ini ke Polresta Denpasar. Pada saat dibawa petugas ke Polresta Denpasar, ternyata masih ada beberapa kapsul yang belum keluar dari perut terdakwa. Polisi kembali mengajak terdakwa ke RS Bhayangkara. Selama di RS Bhayangkara terdakwa akhirnya kembali mengeluarkan 17 kapsul yang masih tersisa dari dalam perutnya, sehingga total jumlah kapsul yang ada diperut terdakwa sebanyak 92 buah. (Kmb37)

Jalur Perjanjian Sekolah dengan Banjar Dipertanyakan Denpasar (Bali Post) -

Penerimaan peserta didik baru dari banjar/desa adat/pihak lainnya yang memiliki ikatan perjanjian dengan sekolah dipertanyakan. Pihak sekolah khawatir calon peserta didik yang ingin masuk lewat jalur ini akan membeludak. Terutama bila dikaitkan dengan daya tampung sekolah yang terbatas. ‘’Bagaimana kalau nanti di SMK kami, salah satu contohnya untuk kompetensi keahlian Akomodasi Perhotelan hanya mencari 72 siswa atau dua kelas. Terus yang menggunakan perjanjian ini dari desa justru melebihi dari itu, apa yang akan kami pakai untuk merekrut,’’ ujar Kepala SMKN 1 Seririt I Ketut Sutaya dalam rapat pembahasan PPDB SMA/SMK yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kamis (23/5) kemarin.

Pengalaman tahun lalu, lanjut Sutaya, calon peserta didik yang mendaftar untuk kompetensi tersebut mencapai 200-an orang. Termasuk di dalamnya calon peserta didik dari keluarga tidak mampu. Belum lagi pendaftaran lewat jalur perjanjian dengan banjar/desa adat ataupun jalur miskin hanya boleh memilih satu kompetensi saja.

‘’Kalau melebihi nanti bagaimana? Apakah boleh lagi dia diranking di UN kalau memang dia tidak dapat?’’ imbuhnya.

Kasi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali A.A. Gde Rai Sujaya mengatakan, calon peserta didik dari banjar/desa adat mesti mengantongi rekomendasi dari bendesa adat. Oleh karena itu, pihak sekolah terlebih dulu mesti menyampaikan kepada bendesa adat mengenai daya tampung sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada. ‘’Nanti sampaikan saja daya tampung itu kepada bendesa adat, supaya bendesa adat yang mengambil keputusan karena ini ranahnya ada di desa adat yang ada perjanjian dengan

Bali Post/kmb32

PPDB - Rapat pembahasan PPDB SMA/SMK yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kamis (23/5) kemarin. pihak sekolah,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, penerimaan peserta didik dari banjar/desa adat yang memiliki ikatan perjanjian dengan sekolah merupakan salah satu bagian dari jalur zonasi. Hal

ini diakui sebagai kebijakan lokal yang sudah dikonsultasikan dan diperkenankan oleh pemerintah pusat. Mengenai kekhawatiran akan membeludaknya calon peserta didik dari banjar/desa adat, dinilai kasuistik. ‘’Tidak semua sekolah mengalami hal seperti itu

kok. Itu kasuistik dan ada solusinya,’’ ujarnya. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Target 30 Persen Produk Lokal OJK Ingatkan Perbankan Terserap Pascakeluarnya Pergub Patuhi Tiga Pergub Denpasar (Bali Post) Pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali ditargetkan terserap sebesar 30 persen di sejumlah pelaku usaha pariwisata pada tahun ini. Hal ini akan menjadi permulaan yang cukup baik kedepannya di dalam pemberdayaan produk lokal.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Ir. Ida Bagus Wisnuardhana, M.Si. di Wisma Sabha, usai acara inisiasi kemitraan implementasi Pergub 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Dijelaskan, Pergub 99 Tahun 2018 baru lima bulan diterapkan di seluruh Bali.

Dalam inisiasi kemitraan sebagai implementasi pergub tersebut, sudah ada sebanyak 40 kerja sama yang terjalin antara penyedia produk dengan para pengguna atau pemanfaat. Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan menandatangani kerja sama.

Selain 40 kemitraan ini, di luar itu juga ada kelompok tani atau asosiasi yang secara langsung sudah melakukan kerja sama dengan peman-

faat. ‘’Kami sedang melakukan pendataan data pastinya, karena Pergub ini baru ada,’’ jelasnya. Sementara terhadap pelaksanaan kerja sama kemitraan, lebih lanjut agar dilakukan monitoring dan pengawasan sehingga kerja sama tidak hanya sebatas tanda tangan saja.

Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir dalam penandatangan kerja sama pun menegaskan, kerja sama ini tidak hanya sekadar tanda tangan saja. ‘’Kalau kerja sama tidak jalan, perusahaan itu di-list saja, umumkan, dan berikan sanksi perusahaannya,’’ tegas Gubernur Wayan Koster.

Di hadapan para petani, asosiasi, pengusaha, mitra kerja, bupati dan Kepala Dinas Pertanian kabupaten seluruh Bali, Gubernur Wayan Koster menerangkan, dari sisi ekonomi, pasar untuk produk lokal ini sudah tersedia mengingat Bali sebagai daerah destinasi wisata dunia dan domestik. ‘’Sekarang tinggal bagaimana menatanya, menyelaraskan dengan Pergub 99 Tahun 2018, sehingga semua produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali dapat terserap oleh dunia pariwisata tersebut,’’ tegasnya. (kmb16)

Potensi Produksi Komoditi Unggulan di Bali Padi Jagung Kakao Kelapa Cengkeh Kedele Bawang Merah Cabai Tomat Sawi Semangka Kubis Jeruk Siem Salak Pisang Manggis Anggur Durian Kopi Jambu Mete

: 835.970 : 55.042 : 4.839.08 :66.416.11 : 712.86 : 5.405

ton ton ton ton ton ton

: 203.056 : 441.637 : 245.199 : 308.74 : 245.473 : 355.073 : 168.387 : 22.602 : 273.352 : 3.581 : 618.181 : 8.435 : 13.569.69 : 3.498.17

ton ton ton ton ton ton ton ton ton kw ton ton ton ton

sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali

Denpasar (Bali Post) Saat buka puasa bersama Forum Komunikasi Layanan Jasa Keuangan (FKLJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusa Tenggara mengingatkan LJK untuk mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79, 80, dan 97 Tahun 2018.

Ini menindaklanjuti dari teguran Sekda Bali yang menyebut perbankan dan hotel yang paling banyak belum menerapkan pergub tersebut.

Kepala OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda mengatakan, buka puasa bersama FKLJK pada Rabu (22/5) merupakan momen yang tepat untuk menyampaikan pada LJK untuk mematuhi Pergub 79,89 dan 97 tahun 2018 mengenai aksara Bali, busana adat Bali, dan pengurangan penggunaan sampah plastik. ‘’Terutama yang kami sampaikan tentang aksara Bali. Saya kemarin sempat jalan-jalan, keliling-keliling, memang banyak yang belum menggunakan nama dengan aksara Bali,’’ ungkapnya.

Ia mengimbau pada industri LJK agar mematuhi pergub, paling tidak menuliskan di papan nama dengan aksara Bali. Selain mengimbau melalui kegiatan tersebut, ia juga telah mengirim surat pada seluruh LJK di Bali terkait imbauan mematuhi pergub tersebut. ‘’Jadi kami mengirim surat pada seluruh industri, perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, pembiayaan, sekuritas, pegadaian, semua sudah kita kirim, supaya mereka menerapkan.

Saya juga sudah cantumkan di surat itu, PIC Dinas Kebudayaan yang bisa diajak konsultasi terkait Pergub itu,’’ bebernya.

Ia menduga ketidakpahaman dan ketidaktahuan LJK tentang teknis penulisan aksara Bali menjadi penyebab belum diterapkannya Pergub tersebut. ‘’Jangan sampai salah tulis, jadi saya minta konsultasi ke PIC-nya,’’ imbuhnya.

Selain itu juga terkait penerapan busana adat Bali. LJK menyampaikan banyak petugasnya yang bertugas di lapangan, sehingga dengan penggunaan adat Bali dikatakan agak kesulitan. ‘’Kalau petugas lapangan ini yang menjadi kendala. Tapi kalau yang tugas di dalam, itu sudah memakai semua pakaian adat,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Sekda Bali memberikan batas waktu pada instansi atau lembaga yang tidak mematuhi aturan. Jika dalam batas waktu tersebut tidak mengindahkan aturan, maka akan ditindak tegas oleh Satpol PP. (kmb42)

Pemkot Denpasar Dukung Proyek Instalasi Pengolahan Sampah PLTSa Sarbagita

Bali Post/kmb37

TUNTUTAN - Turis asal Dar Es Salaam, Tanzania, terdakwa Abdul Rahman Asuman (43), saat menjalani sidang tuntutan di PN Denpasar.

Topik : BUPATI sUWIRTA KELUAR DARI GERINDRA

PEMBAHASAN status kemajuan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) memasuki babak baru. Rabu (22/5) digelar rapat koordinasi pembahasan proyek ini di Gedung Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Gedung Pos Ibu Kota, Jakarta. Seperti diketahui, Pengembangan Proyek Instalasi Pengolahan Sampah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sarbagita ini rencananya akan dikembangkan di kawasan TPA Suwung, Denpasar yang ditargetkan akan beroperasi mulai tahun 2021 dengan tahap konstruksinya dimulai pada tahun 2019. Dengan nilai investasi mencapai 120 juta dolar AS dan dapat menampung 1.200 ton sampah per hari.

Dalam rapat ini, Pemerintah Kota Denpasar dihadiri Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara. Hadir juga Gubernur Bali Wayan Koster serta sejumlah pimpinan kabupaten/kota di Bali, seperti Bupati Gianyar I Made Mahayastra serta Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Rapat dipimpin Direktur Proyek Sektor Energi & Ketenagalistrikan KPPIP Triharyo Soesilo, dan dihadiri juga Kabid Infrastruktur Kelistrikan Kemenko Bidang Kemaritiman Trinaldy Konnery, serta diikuti perwakilan dari Koordinator Jamdatun, PT Indonesian Power serta PT Waskita Karya.

Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengapresiasi digelarnya rapat pembahasan status kemajuan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sarbagita yang dapat menjadi langkah maju bagi pengelolaan sampah terpadu khususnya di Kota Denpasar.

“Mengingat upaya pengelolaan sampah

yang baik merupakan hal kompleks dan perlu sinergitas seluruh pihak untuk merumuskan solusinya. Tentu pengembangan proyek PLTSa Sarbagita ini sejalan dengan komitmen Pemkot Denpasar dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti juga yang telah dilakukan dengan penerapan Perwali 36 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan juga sejumlah program pelestarian lingkungan strategis lainnya yang menggandeng seluruh lapisan masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Ditambahkan dengan adanya proyek ini dirinya berharap sampah khususnya di Kota Denpasar akan bisa terurai secara lebih signifikan. Penanggulangan sampah menurut Jaya Negara adalah merupakan isu strategis yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, karena kalau tidak segera ditanggulangi akan membawa berbagai dampak yang tidak menguntungkan bagi Kota Denpasar dan Bali pada umumnya.

Sementara itu, Direktur Proyek Sektor Energi & Ketenagalistrikan KPPIP Triharyo Soesilo mengatakan telah dilaksanakan sebelumnya penandatanganan Head of Agreement antara PT Waskita Karya dan PT Indonesia Power terkait pengembangan PLTSa TPA Regional Sarbagita Bali pada 29 Januari 2019. “Di mana Indonesia Power akan bekerja sama dengan PT Waskita Karya dalam membangun proyek ini dengan sinergi BUMN. Serta juga dikoordinasikan dengan PT PLN serta berkonsultasi dengan Kementerian ESDM,” ujar Triharyo Soesilo.

Lebih lanjut dikatakannya, dari rapat kali ini telah disepakati sejumlah poin di antaranya dokumen kajian

RAPAT - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara (nomor dua dari kiri) berfoto bersama seusai mengikuti rapat koordinasi pembahasan status kemajuan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita), Rabu (22/5) kemarin, di Gedung Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Gedung Pos Ibu Kota Jakarta. diselesaikan pada Juli 2019, legal opinion dari Jamdatun untuk kerja sama antara PT Indonesia Power dan PT Waskita Karya untuk pengembangan PLTSa Sarbagita Bali akan diselesaikan secepatnya.

Pemprov Bali dan Pemkot serta Pemerintah Kabupaten lainnya telah juga menandatangani MoU pasokan sampah pada Mei 2019. Pendanaan proyek ini akan menggunakan empat sumber pemasukan, yakni penjualan listrik, rencana kontribusi wisatawan,

Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dan bantuan BLPS dari Dana ALokasi Khusus Non Fisik, serta usulan dukungan pemerintah dari Dana Dukungan Tunai Infrastruktur untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan untuk persiapannya diharapkan PT Indonesia Power dan PT Waskita Karya tidak hanya menyiapkan kajian tetapi kajian lainnya. “KPPIP juga akan membantu untuk memberi dokumen studi terbuka untuk umum,” ungkap Triharyo Soesilo. (ad878)

Jumat Wage, 24 Mei 2019

BADUNG

3

Dunia Usaha Enggan Pekerjakan Penyandang Disabilitas Mangupura (Bali Post) –

Penyerapan tenaga kerja anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Kabupaten Badung tergolong masih rendah. Padahal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib memperkerjakan sedikitnya satu persen penyandang disabilitas.

Rendahnya penyerapan penyandang disabilitas di dunia usaha di Kabupaten Badung tersebut terungkap dalam serap aspirasi Pansus Disabilitas DPRD Badung yang dipimpin Ketuanya, Made Reta, didampingi salah satu anggotanya, Nyoman Gede Wiradana, Kamis (23/5) kemarin. Made Reta mengatakan, baru satu-dua perusahaan yang memiliki kesadaran untuk mempekerjakan kelompok disabilitas.

Padahal aturan yang berlaku dari 100 karyawan, satu di antaranya harus dari kalangan disabilitas. ‘’Yang pasti baru sebagian kecil yang punya kesadaran untuk mempekerjakan kaum disabilitas. Ini artinya kewajiban dunia mempekerjakan disabilitas satu persen dari jumlah karyawan masih sangat rendah sekali,’’ ujarnya.

Politisi Partai Demokrat asal Kuta Selatan ini menerangkan, rendahnya ke-

wajiban dunia usaha tidak terlepas dari belum adanya Perda sebagai payung hukum yang mampu mewajibkan kalangan dunia usaha mempekerjakan penyandang disabilitas. ‘’Ini yang membuat ranperda disabilitas ini sangat mendesak untuk diselesaikan,’’ tegasnya.

Kendati undang-undang mewajibkan dunia usaha memanfaatkan tenaga kerja disabilitas, namun Reta menegaskan, dalam rekrutmen tidak boleh berdasarkan belas kasihan. ‘’Walau berasal dari kelompok disabilitas, tenaga kerja tersebut harus memenuhi syarat-syarat termasuk skill atau keterampilan yang diperlukan,’’ ungkapnya.

Menurutnya, dalam ranperda yang tengah disusun akan mengatur soal pendidikan inklusi yang dapat memberikan pendampingan keterampilan kepada kaum disabilitas. Dengan

begitu, kalangan disabilitas akan bangga dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam menjalani hidup dan kehidupan. ‘’Ranperda juga mengatur soal perlindungan dari aspek kesejahteraan. Misalnya, kaum disabilitas diberikan insentif secara khusus yang berupa santunan. Ini menjadi perhatian dewan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas khususnya di Badung,’’ terangnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung I.B. Oka Dirga dan Kepala Dinas Sosial Ketut Sudarsana yang hadir pada serap aspirasi tersebut menyatakan dukungan atas rencana pansus. Perda ini nantinya dapat menekan perusahaan agar mempekerjakan kaum disabilitas sesuai ketentuan.

Ditanya kondisi saat ini, Oka Dirga menyatakan memang sudah ada perusahaan yang mempekerjakan pe-

Bali Post/ist

SERAP ASPIRASI - Pansus Disabilitas DPRD Badung menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Ranperda tentang Disabilitas, Kamis (23/5) kemarin. nyandang disabilitas. Namun dia mengakui secara umum kesadaran dunia usaha mempekerjakan kaum disabilitas masih rendah. ‘’Dengan perda ini, tak ada alasan dunia usaha akan mangkir dari ketentuan,’’ tegasnya.

Serap aspirasi ini dihadiri berbagai kalangan. Di an-

taranya pengelola yayasan, kepala sekolah yang memiliki program inklusi, camat, perbekel, lurah, Dewan Pembina Puspadi Bali, Kepala Balai Panti Sosial dan kaum difabel. Hadir juga pengurus Apindo serta sejumlah general manager sejumlah perusahaan.

Berdasarkan pendataan dan deteksi dini tim Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) tahun 2015 dan laporan dari kepala desa/lurah se-Badung, jumlah penyandang disabilitas di Badung tahun 2015 sebanyak 2.862 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.690 (59 persen)

dan perempuan sebanyak 1.172 (41 persen). Dari hasil pemeriksaan tim UPSK tahun 2015, terdeteksi sebanyak 1.637 (57 persen) penyandang disabilitas yang datang ke tempat pemeriksaan maupun kunjungan ke rumah atau home visite. (kmb27)

Inovasi BATIK dan FISH GO Lolos ”TOP 99 Inovation”

PPDB SD Diserahkan ke Tiap Sekolah

INOVASI Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Berbasis Kearifan Lokal dan FISH GO berhasil lolos menjadi TOP 99 Inovation dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB. Kompetisi ini sekaligus untuk menjaring Inovasi pelayanan publik yang akan mewakili Indonesia di forum internasional.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kabag Organisasi Setda Badung I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. di ruang Wakil Bupati Badung, Kamis (23/5) kemarin, menyambut gembira lolosnya dua inovasi pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat tersebut, serta berharap dapat lolos pada tahap evaluasi selanjutnya, yaitu TOP 40 dan TOP 15. Bahkan pihaknya berharap inovasi tersebut bisa menjadi salah satu Duta Indonesia dalam ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) seperti halnya inovasi Gotik tahun 2017.

Menurut Suiasa, untuk lolos TOP 99 Inovation, BATIK dan FISH GO harus bersaing ketat dengan ribuan inovasi dari berbagai daerah serta melalui tahapan seleksi pro-

posal yang sangat ketat dengan sistem aplikasi. ‘’Karena komitmen yang tinggi dan melalui proses pendampingan yang serius, ada 13 inovasi pelayanan publik dari Badung yang memenuhi syarat untuk bersaing di tingkat nasional, dan yang berhasil lolos baru dua Inovasi. Terhadap inovasi yang belum lolos, tahun depan akan dikirim lagi dengan berbagai penyempurnaan,’’ kata Suiasa.

Lebih lanjut pejabat asal Desa Pecatu ini mengatakan, lolosnya inovasi ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Badung di bawah pimpinan Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wabup Suiasa yang terus memberikan dorongan kepada seluruh perangkat daerah agar setiap tahun minimal memiliki satu inovasi atau diistilahkan one agency one innovation, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. ‘’Kami akan memberikan apresiasi kepada Dinas LHK dan Badan Litbang yang telah menginisiasi lahirnya BATIK dan FISH GO, dan sudah dirasakan hasilnya berupa berkurangnya timbulan sampah plastik dan berubahnya perilaku masyarakat,’’ jelasnya.

Di samping memberikan

a p r e s i a s i ke p a d a D L H K dan Badan Litbang, Suiasa juga mengungkapkan akan menegur dan mengevaluasi perangkat daerah yang tidak serius dan tidak mampu melahirkan inovasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk terus berinovasi, sehingga setiap tahun Badung mampu berkiprah di tingkat nasional dan yang paling penting, inovasi tersebut mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta berdampak pada kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. (ad880)

Mangupura (Bali Post) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Badung diserahkan kepada sekolah masing-masing.

Hanya, PPDB tahun ajaran 2019/2020 harus mengacu pada zonasi. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika mengatakan, sekolah dibebaskan menerima siswa baru sepanjang daya tampung memadai dan dengan ketentuan maksimal 28 siswa per kelas. ‘’Untuk PPDB jenjang SD, diserahkan kepada masing-masing sekolah. Yang jelas, ketentuannya menggunakan sistem zonasi dan tidak ada batasan, tergantung daya tampung sekolah,’’ ujar Widia Astika, Kamis (23/5) kemarin.

Menurutnya, orangtua siswa yang kebingungan lantaran belum mengubah Kartu Keluarga (KK) tidak perlu khawatir, karena mereka tetap bisa mendaftarkan anak-anaknya dengan menyertakan KK lama. ‘’Bagi warga asli Badung yang tidak memiliki KK sebab hilang atau rusak, bisa mengajukan pendaftaran di sekolah terdekat. Nanti bisa menggunakan surat keterangan dari Klian atau

Kaling,’’ jelasnya.

Lain halnya PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), kata Widia Astika, tahun ajaran baru ini telah menerapkan sistem online. Total di Badung terdapat 28 SMP negeri dan 48 SMP swasta. Untuk satu sekolah maksimal terdiri dari 11 rombongan belajar (rombel) dengan maksimal 32 siswa per kelas. “Tahapan PPDB mulai Mei Ini. Kami harapkan orangtua siswa memperhatikan hal ini,’’ sebutnya.

Birokrat asal Kerobokan Kecamatan Kuta Utara ini menyatakan, siswa bisa mencari sekolah swasta. Sebab, tahun ini sekolah swasta akan mendapatkan bantuan dana hibah. Dana tersebut untuk pembelian seragam pada peserta didik baru layaknya di sekolah negeri.

Seperti diketahui, PPDB saat ini diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Ditegaskan, sekolah wajib menerima 90 persen siswa yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Termasuk peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas. Sedangkan lima persen berlaku untuk jalur prestasi dan lima persen dari jalur perpindahan orangtua. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Program pro-rakyat yang diluncurkan Pemkab Badung tahun 2018, salah satunya santunan bagi warga lanjut usia (lansia) direspons positif oleh masyarakat. Banyak warga yang ingin merasakan manfaat program tersebut.

Terkait banyaknya warga yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, Dinas Kepen-

dudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Badung mengaku khawatir akan adanya fenomena perubahan data tahun lahir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Disdukcapil mulai lebih selektif untuk memfilter warga yang ingin melakukan perubahan tahun lahir. Verifikasi data kependudukan pun diperketat.

Kepala Seksi Pindah

Datang Penduduk Disdukcapil Badung Wayan Bhaskara menyampaikan, ada sejumlah acuan bagi penduduk yang ingin mengubah tahun lahir.

Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada pasal 56 ayat 1, yang bersangkutan harus memiliki putusan penetapan pengadilan tentang penetapan

memang kemungkinan ada kesalahan redaksional atau salah ketik. Itu tergolong manusiawi.

Meski demikian, mengacu ke UU No. 24 Tahun 2013 untuk mengubahnya tetap harus dibuktikan dengan Surat Kenal Lahir. ‘’Kita minta dibuatkan surat keterangan dan dilengkapi data pendukung. Diaplikasi juga dibuatkan seperti catatan

kaki, sebagai pertanggungjawaban,’’ terangnya.

Ditambahkannya, dari data tidak banyak warga yang melakukan perubahan data tahun lahir. ‘’Meski demikian, Dinas Dukcapil tetap melakukan filtering. Kita tidak mau main-main dengan hal itu. Kita harus pertanggungjawabkan semua data itu,’’ tegasnya. (kmb23)

Disdukcapil Perketat Verifikasi Permohonan Perubahan Data Tahun Lahir tahun lahir. Hal itu diperlukan apabila yang bersangkutan tidak memiliki Surat Kenal Lahir. ‘’Selain dibutuhkannya Surat Kenal Lahir, untuk melakukan perubahan data tahun lahir, juga bisa dipergunakan surat pencatatan perkawinan atau ijazah yang bisa dipakai sebagai bukti pendukung,’’ katanya saat

ditemui, Rabu (22/5).

Dia mengakui, untuk mendapatkan santunan lansia, berbagai celah bisa dimanfaatkan. Terkait hal itu, pihaknya terus melakukan filter atau penyaringan dengan lebih ketat.

Tentunya filter disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan.

Terkait data tahun lahir, dia menyatakan dalam pencatatan

Polisi Ringkus Sindikat Jambret Spesialis WNA

Bali Post/eka

JAMBRET - Polisi menunjukkan para tersangka dan berang bukti kasus penjambretan, di Mapolsek Kuta, Badung, Kamis (23/5) kemarin. Para tersangka yang merupakan residivis tersebut, dalam aksinya kerap menyasar WNA.

Mangupura (Bali Post) Tim gabungan Opsnal Reskrim Polsek Kuta, Polresta Denpasar dan Satgas CTOC Polda Bali menangkap sindikat jambret terhadap warga negara asing (WNA).

Salah satu korbannya yaitu pasangan suami-istri asal Singapura, Eugene Aathar dan Dolly Ho. Ulah penjahat jalanan ini bikin resah dan mereka beraksi di 21 TKP di wilayah Kuta serta Kuta Utara.

Terkait kasus ini, polisi meringkus Muhammad Amin Sanei alias Agus (19), I Komang Tambun (19) dan I Komang Devayana alias Mang Pong (20). Selain itu, juga dibekuk dua penadah bernama Selamet Rianto (21) dan Yanto Susilo (30). ‘’Para pelaku ini khusus menyasar warga negara asing. Bahkan korbannya sam-

pai luka-luka karena jatuh saat dijambret,’’ tegas Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan, Kamis (23/5) kemarin.

Kapolresta menjelaskan kronologi pengungkapan kasus ini. Menurutnya, setelah menerima laporan dari pasutri asal Singapura tersebut, tim gabungan langsung melakukan penyelidikan.

Ciri-ciri pelaku diperoleh dari keterangan korban dan saksi-saksi.

Berbekal ciri-ciri pelaku, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga akhirnya menangkap tersangka Komang Tambun di tempat tinggalnya di Jalan Mekae Jaya, Pemogan, Denpasar Selatan, Senin (6/5) lalu. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan giliran tersangka Amin dibekuk pada Selasa (14/5) lalu. Amin dibekuk

saat melintas di wilayah Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan.

Setelah itu, tersangka Devayana alias Mang Pong ditangkap di Karangasem.

Sedangkan dua penadahnya, Selamet Rianto dan Yanto Susilo diringkus di Jalan Imam Bonjol, Perum Cita Selaras, Denpasar Barat. ‘’Dari pengungkapan kasus ini, disita barang bukti tiga unit sepeda motor, 12 HP, 39 casing HP, helm, STNK sepeda motor NMax, sepasang pelat sepeda motor dan pakaian yang dibeli dari hasil kejahatan,’’ kata Ruddi yang didampingi Kapolsek Kuta AKP Teuku Ricki.

Dari pengakuan awal, para pelaku ini beraksi di 21 TKP di Jalan Raya Kuta, Jalan Sunset Road, Jalan Plawa, Jalan Mertanadi, Jalan Majapahit, Jalan Saraswati,

Jalan By-pass Ngurah Rai, Jalan Kubu Anyar, Jalan Dewi Sartika, Jalan Bidadari, Jalan Dewi Sri dan di wilayah Canggu. ‘’Modusnya, mereka mengincar turis asing yang memegang HP, baik saat chatting maupun melihat Google Map,’’ ujar mantan Kapolres Badung ini.

Sementara korban yang baru melapor adalah Ankit Prakasah Solanki asal India, Todd Daniel Aston asal Australia, Ashley Marie Ginter asal Australia, dan Eugene Aather asal Singapura. ‘’Kami masih mengembangkan kasus ini dan memburu pelaku lainnya,’’ kata Teuku Ricki.

Ruddi menegaskan, akan menindak tegas pelaku kejahatan, khususnya jambret. ‘’Pokoknya akan kami tindak tegas. Kalau melawan, akan kami tembak,’’ tegasnya. (kmb36)

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Senator Gelar RDP Terkait Penolakan Pura di Bekasi

Kunjungi Lokasi Pura, Wedakarna Minta Bangun Padmasana dan Adakan ’’Pacaruan’’ MASALAH penolakan rencana pembangunan Pura Hindu Dharma di Desa Sukaurip, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya sampai juga ke meja Senator DPD-RI utusan Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendadatta Wedasteraputra Suyasa. Hadir langsung di Kabupaten Bekasi, Senator Arya Wedakarna (AWK) langsung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran terkait dengan menghadirkan pimpinan Forkompinda Kabupaten Bekasi, PHDI Kabupaten Bekasi, FKUB Kabupaten Bekasi, Kesbanglinmaspol, Camat, Kepala Desa dan aparat setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Cikarang, Senator AWK langsung meminta informai secara seimbang, baik dari PHDI Kabupaten Bekasi selaku panitia pembangunan pura, pihak pemerintah dan juga FKUB. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi, mengingat hingga saat ini di Kabupaten Bekasi memang tidak ada satu pun pura untuk melayani sekitar 7.000 umat Hindu sejak pemekaran dengan Bekasi. ‘’Jika benar terjadi penolakan oleh warga terkait pembangunan pura di Bekasi, maka ini akan menjadi perseden buruk kehidupan Pancasila di Bekasi. Saya paham apa yang terjadi dan seharusnya pemerintah, baik di desa, kecamatan dan kabupaten mengedepankan fungsi sebagai pendamping. Bukan sekadar mengeksekusi ini layak atau tidak. Tadi dari pihak PHDI sudah menyampaikan dalam rapat bahwa pihak panitia sudah tuntas dengan syarat sebagaimana yang telah ditentukan menurut aturan perundang-undangan. Tapi sayang sekali, ketika mendengar penjelasan FKUB justru saya menilai ada hal-hal yang tidak bersifat substansif yang disampaikan ke hadapan saya sesuai hasil tim verifikasi data dan tim verifikasi lapangan. Tadi ada informasi tambahan di luar syarat misalnya tentang sosialisasi ke Karang Taruna, Pemuda Desa, Majelis Ulama Desa, termasuk teknik stempel, legalisir, luas tanah yang tidak sesuai dengan dokumen dan juga kop surat dipertanyakan. Bahkan tadi katanya ada beberapa warga pendukung pura yang mencabut dukungannya setelah berhadapan dengan tim.

SATYAGRAHA – Senator Dr. Arya Wedakarna bersama Drs. H. Carwinda (Pemkab Bekasi), H.M. Athoillah Mursid (Ketua FKUB Bekasi), Putu Gede Astawa (Ketua Pengadilan Negeri), I Made Pande Cakra (Ketua PHDI) di Cikarang, Bekasi.

Artinya, DPD menilai ada hal-hal yang di luar kewenangan FKUB yang sempat jadi pembahasan.

Saya sudah memberikan nasihat.

Saya khawatir saja, jika hal yang sama diterapkan di Provinsi Bali, misalnya, sudah dipastikan umat minoritas di Bali pasti akan kesulitan membangun tempat ibadah.

Jadi saya ingin meredam masalah ini agar tidak meluas. Di satu sisi, umat Hindu Indonesia harus benarbenar belajar dari kasus Bekasi ini, agar terkesan tidak normatif sebagaimana jawaban pemerintah. Yang pasti saya minta Kesbanglinmaspol Bekasi agar bantu proses ini karena Senayan memperhatikan hal ini,’’ ungkap Gusti Wedakarna.

Usai mengadakan pertemuan di Kantor Bupati, Senator AWK juga langsung menuju lokasi tanah pura di daerah Sukaurip seluas lebih dari satu hektar. ‘’Saya sudah memberikan nasihat kepada pengurus PHDI dan tokoh umat yang sudah berkumpul di sini. Prinsipnya proses perizinan pura jalan terus dan saya gagas berdirinya Taman Pamujan Weda sebagai Pasraman Hindu Dharma sesuai Peraturan Menteri Agama 2014. Kedua program harus jalan, rencana pembangunan pura wajib diteruskan, dan pembangunan pasraman agar diselesaikan tahun ini juga. Saya akan keluarkan rekomendasi resmi sebagai anggota

DPD-RI,’’ jelas Senator AWK yang juga Presiden The Hindu Center of Indonesia.

Sejumlah rekomendasi DPD-RI yakni pihaknya bersyukur dengan ketersediaan hibah lahan seluas 1 hektar dari 17 hektar yang tersedia. Kemudian optimis PHDI dapat memenuhi aturan perizinan sebagaimana syarat dari pemerintah. Segera dirikan Pasraman Hindu sebagai pusat pendidikan anak-anak Hindu di Kabupaten Bekasi. Begitu juga meminta kepada FKUB untuk ada di garis terdepan membantu memberikan rekomendasi pesetujuan pendirian pura. Selain itu, DPD meminta agar segera diadakan upacara adat Hindu yakni ngeruak, membangun Padmasari sebagai simbol pralingga, macaru lan guru piduka di lokasi tanah pura dimaksud.

Mengingat secara niskala tanah tersebut harus disucikan. Saat ini hanya terdapat Sanggah Surya saja. Selanjutnya jika umat Hindu dipersulit, DPD-RI meminta agar komponen umat menyiapkan langkah hukum untuk menggugat pemerintah, termasuk stakeholder terkait yang diduga mempersulit izin dengan bukti yang cukup. AWK mengingatkan membangun tempat ibadah adalah hak umat sesuai Pancasila dan UUD 1945. (ad879)

BBPOM di Denpasar Advokasi Pembentukan 248 Desa Pangan Aman BBPOM di Denpasar melanjutkan kiprah dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Bali tentang keamanan pangan. Nangun Sat Kerti menjadikan Bali ajeg, aman sentosa, tidak hanya kewajiban dari petugas ketertiban masyarakat, melainkan seluruh komponen masyarakat hingga terwujudnya ‘’Ajeg Bali’’ di setiap lini, termasuk ajeg dalam makanan yang aman dan sehat.

Upaya BBPOM di Denpasar sebagai wujud program Badan POM RI dalam pembentukan Desa Pangan Aman (PAMAN). Mengingat Indonesia yang sebagian besar penduduknya berdomisili di daerah pedesaan. Hingga 21 Mei 2019 dilaksanakan Pertemuan Advokasi Pembentukan 248 Desa Pangan Aman. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Badan POM tahun 2018 yang mengintervensi 249 desa dan 25 desa sampai saat ini yang masuk program Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan intervensi penuh.

Demikian disampaikan Kepala BBPOM di Denpasar I Gusti Ayu Adhi Aryapatni saat memaparkan laporannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan juga seluruh peserta yang hadir saat acara.

Pertemuan pembentukan Desa PAMAN dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si. Dalam sambutannya, Dewa Made Indra memberikan motivasi dan membangkitkan semangat keteladanan para kepala desa dan pendamping

desa yang hadir dari seluruh kabupaten/kota se-Bali.

Mereka yang hadir dari segala pelosok dan desa terpencil tergugah untuk menerapkan dan menularkan edukasi dan semangat yang diberikan Sekda. Hal ini tergambar dari teriakan komitmen bersama untuk menjadi Desa Pangan Aman.

BBPOM di Denpasar sebagai instansi pengawas obat dan makanan membutuhkan perpanjangan tangan dari seluruh masyarakat di Bali, terutama desa karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama semua pihak untuk mewujudkan masyarakat Bali yang menerapkan keamanan pangan untuk terwujudnya kesehatan yang berkesinambungan. Ingat! Makanan adalah kebutuhan utama, harus dijaga keamanannya.

Terlaksananya acara ini adalah kolaborasi BBPOM di Denpasar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi

Bali. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wayan Sumarajaya dalam materinya juga menyampaikan program-program dukungan untuk terwujudnya keamanan pangan di daerah pedesaan.

Sebagai penutup, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Denpasar Luh Putu Witariathi tidak lupa mengajak seluruh kepala desa dan pendamping untuk menginstal aplikasi CEK BPOM untuk memudahkan memahami produk-produk yang memang memiliki izin edar dan aman untuk masyarakat. Ingat CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa) adalah motto dan langkah penting yang harus dilakukan sebelum mengonsumsi pangan olahan dan tinggalkan pewarna tekstil, (rhodamin B, methanil yellow), borax, formalin sebagai bahan tambahan pangan saat mengolah pangan. (ad774)

Jumat Wage, 24 Mei 2019

FT Unud Lepas 104 Calon Wisudawan FAKULTAS Teknik Universitas Udayana (FT Unud), Kamis (23/5) kemarin melepas 104 orang calom wisudawan pada yudisium periode Mei 2019. Bertempat di gedung Dekan FT, dari 104 calon wisudawan ini, sebanyak 83 orang dari mahasiswa S-1 dan sebanyak 21 orang dari program magister.

Menurut Dekan FT Unud Prof.

Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., bila dibandingkan dengan periode-periode lain, biasanya pada Agustus atau Juli jumlah lulusan paling banyak.

Melalui yudisium ini, mereka diharapkan bisa menyesuaikan dan memanfaatkan potensi sesuai dengan bidangnya masingmasing.

Dari prodi-prodi yang ada, selain dibekali hard skill yang mereka dapatkan juga soft skill.

Selain itu, para lulusan ini juga dibekali sertifikat kompetensi. ‘’Hal ini tentunya agar di dalam era revolusi industri 4.0 ini, mereka bisa bersaing di tingkat regional dan global,’’ katanya saat ditemui di sela pelepasan calon wisudawan.

Nantinya dari alumni ini, pihaknya menegaskan tidak menciptakan pengangguran tetapi harus menciptakan benarbenar sarjana yang bisa mendapatkan pekerjaan atau peluang kerja. Karena, menurutnya, saat ini seperti diketahui, di Indonesia sarjana teknik masih sangat kurang dalam rangka menunjang perbaikan atau pengembangan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah. ‘’Jadi mudah-mudahan kita ikut berperan untuk memasok sarjana teknik untuk mengatasi kekurangan tenaga di Indonesia,’’ harapnya.

Pihaknya juga berharap lulusan FT Unud tidak saja nanti bisa bersaing di dalam negeri, namun juga diharapkan bisa

PELEPASAN - Dekan FT Unud Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D. (tengah) berfoto bersama di sela pelepasan calon wisudawan Fakuktas Teknik Unud, Kamis (23/5) kemarin. bersaing di luar negeri. Hal ini sesuai dengan kurikulum-kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tentunya ini juga sudah setara dengan KKNI yang ada di daerah-daerah di regional ASEAN. Tidak hanya itu, saat ini FT Unud juga akan menuju ke akreditasi internasional. Ada tiga prodi yaitu Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro. ‘’Ini akan segera tahun ini kita sudah mendaftar untuk akreditasi internasional. Semuanya sesuai dengan visi-misi untuk mencapai world class university tahun 2027,’’ katanya.

Sementara itu, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Teknik Unud I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D. mengatakan jumlah lulusan yang ikut pelepasan sepanjang tahun 2019 yaitu 264 orang. Sedangkan jumlah lulusan dari tahun 1987 sampai dengan periode Mei 2019, untuk program S-2 sebanyak 659 orang dan untuk S-1 sebanyak

11.399 orang.

Pada pelepasan periode Mei 2019 ini, adapun lulusan terbaik untuk Magister yaitu untuk S-2 Arsitektur diraih Ni Luh Putu Meiasih, S.T., M.A. (3,83) dengan pujian. Dari S-2 Teknik Elektro diraih Dewa Ayu Putri Wulandari, S.com.Me. (3,82) dengan pujian. Sementara untuk Sarjana, dari S-1 Arsitektur diraih Agung Ayu Istri Darmamega Kelakan, S.Ars. (3,4) sangat memuaskan.

S-1 Teknik Sipil Ni Kadek Tia Dewi, S.T. (IPK 3,97) dengna pujian. S-1 Teknik Elektro Kelvin Judika Riccardo Marbun, S.T. (IPK 3,77) dengan pujian. Dari S-1 Teknik Mesin, I Kadek Odik Widiantara, S.T. (IPK 3.88) dengan pujian. S-1 Teknologi Informasi, Kadek Dharma Dyatmika Sukadiana Putra, S.Kom. (IPK 3.73) dengan pujian. Sedangkan lulusan terbaik tingkat fakultas, untuk S-2 diraih Ni Luh Putu Meiasih, S.T., M.Ars. dan Ni Kadek Tia Dewi. S.T. dari S-1 Teknik Sipil. (ad888)

Program S-3 Seni PPs ISI Denpasar Gelar Pengabdian Masyarakat di Desa Tenganan Pagringsingan

PROGRAM Studi (Prodi) Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia (PPs ISI) Denpasar menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Rabu (22/5) lalu. Kegiatan melibatkan 21 orang mahasiswa S-3 Prodi Seni yang dihadiri Wakil Rektor II ISI Denpasar Dr. Drs. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Hum. Selaku pembimbing, Wakil Rektor III ISI Denpasar I Ketut Garwa, S.Sn., M.Sn., Kades Desa Tenganan Pagringsingan beserta perangkat desa, bendesa adat beserta prajuru Desa Tenganan Pagringsingan, dan tokoh masyarakat desa setempat.

Kaprodi Seni Program Doktor PPs ISI Denpasar Dr. I Gede Yudarta, S.SKar., M.Si. menjelaskan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain bidang pendidikan dan penelitian yang wajib dilakukan setiap civitas akademis di perguruan tinggi. Sebab, kegiatan pengabdian masyarakat sangat penting dilakukan agar para akademisi, khususnya mahasiswa dapat mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan untuk memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keilmuan. Khususnya di bidang seni dan budaya, sehingga dapat bermanfaat untuk memajukan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Apalagi, dikatakan, keberadaan ISI Denpasar sudah sangat dikenal berbagai lapisan masyarakat di Bali. Bahkan, bagi masyarakat di Desa Tenganan Pagringsingan mungkin sudah banyak mengetahui keberadaan ISI Denpasar.

PENGABDIAN - Mahasiswa Program Doktor Prodi Seni PPs ISI Denpasar melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Rabu (22/5).

Namun, keberadaan Prodi S-3 Seni yang baru berumur dua tahun sangat perlu disosialisasikan, sehingga keberadaannya diketahui masyarakat. Dengan harapan minat masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi pada Prodi S-3 Seni PPs ISI Denpasar meningkat.

Dipilihnya Desa Tengan an Pagringsingan sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat karena merupakan salah satu desa yang tergolong Desa Bali Aga dan menyimpan banyak potensi di bidang seni serta budaya warisan leluhur desa setempat. Dari potensi tersebut, mahasiswa akan dapat mempelajari tentang desain dan arsitektur tradisional, berbagai bentuk kerajinan, kesenian, tradisi, dan banyak hal yang nantinya bisa dikaji dan dijadikan inspirasi dalam pengkajian

dan penciptaan seni. ‘’Bagi ISI Denpasar, keberadaan Desa Tenganan Pagringsingan merupakan desa yang sangat penting dan dari masa yang lalu telah banyak dilakukan berbagai bentuk kerja sama, seperti pelatihan memainkan gemelan selonding, penelitian, kerja sama di dalam rekonstruksi dan pelestarian kerajinan. Untuk itu, kami kembali membawa mahasiswa Program Doktor, dengan harapan mereka nantinya dapat mengkaji seni dan budaya yang ada, sehingga bisa dijadikan inspirasi dalam pengkajian dan penciptaan seni,’’ ujar Gede Yudarta, Kamis (23/5) kemarin.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, diserahkan bantuan berupa tong sampah oleh Wakil Rektor II ISI Denpasar kepada Kades Desa Tenganan Pagringsingan. (ad884)

Gendongan atau Mumps Disebabkan oleh Virus, Perlukah Antibiotik?

GENDONGAN penyakit dalam istilah kedokteran dikenal dengan parotitis atau mumps adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus (Paramyxovirus) dan menyerang jaringan kelenjar dan saraf. Penyakit ini sering menyerang anak-anak usia 5-10 tahun dengan gejala khas rasa nyeri dan bengkak pada salah satu atau kedua kelenjar leher (parotis). Seorang anak akan mendapat kekebalan tubuh terhadap virus Paramyxovirus dari ibunya sampai usia 1215 bulan saja. Itu pun jika sang ibu pernah menderita gondongan atau mendapatkan imunisasi sebelumnya.

Sebelum ditemukan vaksin gendongan pada tahun 1967, gendongan merupakan penyakit yang sangat sering ditemukan pada anak. Insidens pada umur <15 tahun 85% dengan puncak insidens kelompok umur 5-9 tahun. Setelah ditemukan vaksin gendongan, kejadian menjadi sangat jarang. Di negara Barat seperti Amerika dan Inggris, rata-rata didapat kurang dari 1.000 kasus per tahun. Di Indonesia, tidak ditemukan adanya data mengenai insidens terjadinya gendongan.

Di Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

(RSCM), sejak tahun 1997-2008 terdapat 105 kasus gendongan. Jumlah kasus tersebut semakin berkurang tiap tahunnya, dengan jumlah 11-15 kasus/tahun sebelum tahun 2000 dan 1-5 kasus/tahun setelah tahun 2000. Selama tahun 2008 hanya ditemukan satu kasus gendongan.

Virus penyebab gendongan dapat menyebar melalui kontak langsung dengan percikan ludah, bahan muntah dan urine. Virus masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Virus memperbanyak diri di saluran napas atas dan menyebar ke kelenjar getah bening lokal. Masa ini dikenal dengan masa inkubasi dan berlangsung selama 12-25 hari. Kemudian virus akan menyebar ke seluruh tubuh dengan lokasi yang dituju adalah kelenjar parotis, ovarium (indung telur) pada wanita atau testis (buah zakar) pada laki-laki, pankreas, tiroid, ginjal, jantung atau otak.

Tidak semua orang yang terinfeksi mengalami keluhan. Sebanyak 30-40% penderita tidak menunjukkan gejala sakit, tetapi tetap menjadi sumber penularan.

Masa inkubasi virus gondongan adalah 16 sampai 18 hari. Gejala awal penyakit gendongan meliputi demam ringan, tidak

nafsu makan, sakit kepala, lemas dan diikuti pembesaran cepat dari atu atau dua kelenjar leher (parotis). Dalam waktu 24 jam dari gejala awal gendongan, pasien mungkin akan mengeluh sakit telinga dan nyeri pada kelenjar parotis.

Setelah pembengkakan kelenjar parotis mencapai puncaknya, rasa nyeri dan demam hilang dengan cepat. Kelenjar biasanya kembali ke ukuran normal dalam waktu 7 sampai 10 hari. Pada anak laki-laki yang belum pubertas dapat juga muncul pembengkakan testis pada minggu pertama atau kedua. Testis yang terserang terasa nyeri, bengkak dan kulit sekitarnya berwarna merah. Jika menyerang indung telur pada wanita dapat ditemukan kelu-

han nyeri perut bagian bawah. Komplikasi dapat berupa infeksi otak (ensefalitis) dan ketulian, namun jarang.

Diagnosis penyakit gendongan ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium, kecuali gejala klinis yang muncul tidak klasik untuk parotitis. Parotitis merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri.

Pengobatan yang diberikan hanya untuk mengurangi gejalanya saja yaitu parasetamol untuk mengurangi rasa nyeri dan menurunkan demam. Pengobatan dengan antivirus dan antibiotik sampai saat ini tidak direkomendasikan dan masih belum terbukti dapat bermanfaat. Begitu pula dengan obat imunomodulator yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Pemberian nutrisi dan cairan yang adekuat dapat membantu mempercepat penyembuhan. Penderita penyakit gondongan masih dapat menjadi sumber penularan sampai 10-14 hari setelah keluhan bengkak ditemukan. Sebaiknya selama periode tersebut, penderita dianjurkan untuk tidak masuk sekolah atau melakukan aktivitas di keramaian. Untuk

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

mencegah penularan gondongan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, mulai dari cuci tangan, mencuci bersih peralatan makan atau benda lain yang sering disentuh.

Tidak ada pengobatan khusus untuk gondongan, gondongan tidak memerlukan antibiotik karena penyebabnya adalah virus. Pengobatan secara simtomatis dan suportif artinya pasien diberikan obatobatan sesuai dengan keluhan yang ada, misalnya untuk rasa sakit, demam dan sakit kepala bisa digunakan parasetamol atau ibuprofen. Dan dapat dilakukan halhal yang dapat membuat pasien nyaman dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus seperti istirahat cukup saat merasakan sakit kepala, banyak minum, makan berbagai jenis makanan yang lunak dan enak agar muncul nafsu makan, hindari makanan asin dan makan lain yang bisa merangsang air liur, hubungi dokter jika penderita mengalami sakit kepala, leher kaku dan masalah lain yang tidak kunjung hilang. l dr. I Putu Oka Kresna Jayadi, S.Ked.

DAERAH

Jumat Wage, 24 Mei 2019

Tingkatkan Daya Dukung Pariwisata di Badung

Parwata Temui Pimpinan PLN Wilayah Bali

GUNA mendorong kemajuan pariwisata di Kabupaten Badung, Ketua DPRD Badung Putu Parwata tak henti-hentinya melakukan terobosan untuk investasi di Kabupaten Badung.

Kali ini Parwata menemui pejabat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Bali untuk meningkatkan daya dukung pariwisata Badung di bidang kelistrikan.

Parwata yang dihubungi Kamis (23/5) kemarin mengatakan, untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Badung, pemerintah arus melakukan pendekatan di berbagai lini, baik pihak swasta nasional maupun asing. Sebagi daya dukung investasi ini adalah daya listrik. Kemandirian kelistrikan di Badung ini perlu ditindaklanjuti sehingga daya dukung pariwisata serta investasi bisa dijabarkan ke depannya. ‘’Apakah daya dukung listrik PLN sudah terpenuhi di Badung dan ini kita upayakan bisa ditingkatkan. Dari data yang kami miliki tahun 2018, jumlah total investasi asing di Badung 327 ribu US dolar dari sejumlah sektor dan secara total, baik asing dan lokal mencapai Rp 4,8 triliun,’’ ujarnya.

Lebih lanjut, politisi asal Desa Dalung ini mengatakan saat audiensi diterima General Manager PLN Wilayah

AUDIENSI - Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat melakukan audiensi dengan General Manager PLN Wilayah Bali Nyoman Astawa.

Bali Nyoman Astawa dan mengapresiasi atas kunjungannya selaku Pemerintah Kabupaten Badung. ‘’Mulai adanya peningkatan investasi ini yang harus dijaga adalah kemandirian listrik, air dan sarana serta prasarana lainnya, sehingga data ini pasti ditanyakan investor. Jadi kami ingin meyakinkan pihak PLN Wilayah Bali menjaga ketersediaan listrik kita di Badung,’’ terangnya.

Orang datang berinvestasi tidak saja melihat dari potensi usaha tersebut menguntungkan, tetapi juga ketersediaan fasilitas yang ada di suatu wilayah. ‘’Faktor fasilitas tambahan ini juga perlu kita perhitungkan dalam menjaga investasi di Badung tetap stabil.

Bahkan bisa meningkat selain faktor keamanan serta potensi wilayah,’’ tegas Parwata, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini. (ad883)

PKPA FHIS Undiknas Diikuti 50 Peserta

Tekankan pada Praktik Guna Bentuk Advokat Muda Berkualitas UNTUK ketiga kalinya Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Undiknas University menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerja sama dengan DPN Peradi Pusat dan Peradi Denpasar. Kuliah perdana PKPA FH Undiknas University 2019 angkatan ketiga dibuka Ketua Umum Peradi Denpasar Dr. Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H., Kamis (23/5) kemarin.

Ketua Panitia PKPA yang juga WR II Undiknas Dr. AAAN Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., M.H. menjelaskan, PKPA angkatan ketiga FHIS Undiknas University diikuti 50 pesertaa. Jumlah ini dibatasi karena banyak yang ditolak guna menjaga program ini berkualitas. Dia bangga karena PKPA FHIS Undiknas datang dari berbagai lulusan S-1 dan S-2 FH di Bali. Ini menunjukkan eksistensi FH dan PKPA Undiknas direspons positif oleh masyarakat. Sementara untuk angkatan keempat dibuka September 2019.

Dekan FHIS Undiknas yang juga Ketua PKPKA Undiknas University Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, S.H., M.Hum. menegaskan PKPA Undiknas University ini untuk mencetak advokat yang profesional dan berintegritas. Hal ini penting untuk berkontribusi dalam menegakkan hukum positif.

Dikatakannya, PKPA Undiknas University melahirkan advokat muda berkualitas dalam penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila.

Ruangan kuliahnya dipusatkan di gedung C Blok I yang baru. SDM pengajarnya dari Peradi Denpasar dan Pusat

PKPA - Ketua Umum Peradi Denpasar Dr. Budi Adnyana bersama AAA Sri Rahayu Gorda, Dekan FHIS Ni Nyoman Juwita berfoto bersama peserta PKPA Undiknas. serta praktisi hukum seperti hakim dan jaksa. Program ini dilangsungkan selama 9 minggu. Peserta mendapat materi dan praltik soal penguatan menjadi pengacara profesional.

Ketua DPC Peradi Denpasar Budi Adnyana menegaskan, PKPA Undiknas lebih banyak menekankan pada praktik yakni 80 persen.

Sebab, secara ilmu mahasiswa PKPA sudah mendapatkan di program S-1 dan S-2. PKPA ini syarat mutlak mengikuti Uji Profesi Advokat (UPA) pada Agustus mendatang, setelah itu bisa magang sebagai syarat penyumpahan advokat.

Budi Adnyana meminta setelah menjalani praktik kepengacaraan, mereka mengikuti workshop untuk menjadi spesialisasi. Jika tidak, advokat Bali akan kalah bersaing dengan pengacara dari Jakarta. Spesialisasi itu bisa dalam bidang bisnis, kesehatan, keuangan publik, koorporasi asing, dll. ‘’Khusus di Bali saat ini juga dulu yang laris dalam bidang pertanahan, kini bergeser ke korporasi asing,’’ tegasnya.

Dia menegaskan, PKPA

Undiknas ini memberi penguatan menjadikan advokat sebagai profesi yang terhormat.

Dikatakan demikian karena sejarahnya tanpa diminta dan dibayar dia ikhlas melayani kliennya. Karena banyak berjasa barulah advokat itu diberikan honorer, bukan gaji. Spirit ini harus melekat pada advokat dewasa ini. Tanpa dibayar, advokat juga harus ikhlas membela dan bekerja.

Dalam menjalankan tugasnya advokat harus menghormati kode etik advokat dan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU. Dia harus mengetahui hak-hak tersangka, dll. Jika akhirnya banyak pengacara menjadi kaya dan sukses, katanya, itu ikutan saja dari hasil pekerjaannya. ‘’Marketing profesi advokat adalah kesuksesan mereka melayani klien dengan baik,’’ tegasnya.

Dia menegaskan, PKPA kerja sama Peradi dengan kampus di Bali semuanya menekankan kualitas karena hasil kelulusan program ini mencapai 80 persen. Untuk itu, Budi Adnyana mengajak lulusan FH di Bali bergabung ke PKPA Undiknas. (ad881)

Warung Global

Masyarakat Berharap Pelaku dan Aktornya Diproses Hukum PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan segan-segan mengambil sikap tegas kepada siapa pun yang mengganggu proses berjalannya demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Kepala Negara merespons aksi demonstrasi 22 Mei 2019 yang berakhir ricuh terkait dengan penolakan hasil Pilpres 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi menegaskan tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi perusuh yang mengancam keamanan Indonesia. Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri tidak akan segan-segan menindak tegas siapa pun dalang yang membuat kericuhan pada aksi damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pendengar Radio Global 96,5 FM sangat setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo itu. Kawan Global juga berharap para pelaku atau aktor yang ada di balik kerusuhan ini segera ditangkap dan diproses hukum.

Fera di Tabanan mengaku sangat setuju dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi.

Jika ada yang belum puas dengan hasil pemilu, ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ia menduga kerusuhan ini ada yang mendalangi sekaligus mendanai aksi kerusuhan, penyelundupan senjata. Waspada aparat keamanan kita, jalankan tugas sebaik-baiknya.

Unjuk rasa boleh, tetapi jangan

sampai rusuh. Siapa yang rugi?

Kan kita semua.

Dibayar untuk membuat rusuh? Rusuh di negeri sendiri, siapa yang rugi? Demikian Budiada di Tabanan yang sangat menyayangkan kejadin tersebut. Ia berpendapat kejadian ini adalah pengkhianat negara.

Sudah sepantasnya sang pelaku dihukum berat. Negara kita sedang membangun, Presiden harus tegas. Aparat selidiki

dalangnya. Karena fasilitas negara, milik umum yang dirusak, dibakar yang mestinya kita jaga. Aparat dan pemerintah sudah bekerja dengan baik.

Lain halnya dengan pendapat Ayu di Petang. Ia menilai memang ada yang mendalangi kerusuhan ini. Untuk itu, berikan sanksi berat bagi pelakunya.

Kemudian tak ada ruang bagi perusuh. Hal ini dikatakan Werdha di Gianyar. Ia sangat setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi, tak ada toleransi.

Karena eksekutor lapangan sudah banyak ditangkap. Ada banyak bukti, ada pertemuanpertemuan di sebuah tempat, segera usut tuntas.

Hukum yang seberat-beratnya, demikian Febri di Denpasar. Kita semua menghargai demokrasi.

Sementara Ketut Dawi di Abiansemal berharap pernyatan Presiden yakni tak ada ruang bagi perusuh jangan pemanis saja. Dari ratusan tersangka, segera diproses.

Kumpulkan bukti, kemudian diberikan sanksi. (sikha)

5

Puncak Dies Natalis Ke-40 dan Lustrum Ke-8 UNR Denpasar

Dulu Kuliah Pindah-pindah Kini Sudah Memiliki Gedung Representatif UNIVERSITAS Ngurah Rai (UNR) Denpasar merayakan puncak Dies Natalis ke40 dan Lustrum ke-8 (masa lima tahun perguruan tinggi) pada Kamis (23/5) kemarin.

Puncak dies natalis diisi dengan penampilan dari penyanyi Agung Ocha (A.A. Oka Diartini), berfoto bersama masing-masing fakultas dan yayasan. Puncak acara Dies Natalis UNR ini berlangsung hangat dihadiri seluruh civitas akademika UNR mulai dari alumni, dosen, pegawai, dan lainnya.

Sebelumnya, rangkaian kegiatan dies natalis ini diawali dengan seminar-seminar dan berbagai kegiatan yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dua minggu yang lalu dilaksanakan acara keakraban, kebersamaan dengan keluarga besar UNR berupa lomba ngelawar, majejaitan, dan lomba anakanak. Pada hari Mminggu dilaksanakan jalan santai dan bazaar. Sementara pada puncak dies natalis diisi juga dengan orasi ilmiah.

Ketua Yayasan Jagadhita Dr. Drs. A.A. Gede Raka, M.Si. menyampaikan kilas baik perjalanan UNR di bawah Yayasan Jagadhita penuh tantangan. Sebelumnya UNR, dikatakan, belum sebagus seperti saat ini. Namun di usia ke-40 ini banyak perubahan yang telah dilakukan UNR, mulai dari

perbaikan sarana-prasarana gedung, prodi di masingmasing fakultas juga telah terakreditasi B. Demikian juga akreditasi institusi UNR juga B. ‘’Tentunya 40 tahun Yayasan Jagadhita mengelola UNR ini masih banyak kekurangan. Kekurangan ini akan kita evaluasi setiap tahun sehingga ada hal baru yang kita munculkan,’’ ujarnya.

Berdirinya yayasan dan UNR ini diawali dengan keprihatinan dari Ketut Wirata Sindhu dan Sura Adi Tanaya serta dua pendiri lainnya yang melihat kemampuan anak bangsa yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi di tahun 1977-1978.

Kemudian mereka mendirikan yayasan berbadan hukum. Mereka menghadap ke notaris yang beralamat di Jalan Veteran, lalu terbit akta yayasan tahun 1979.

Pada saat itu pula UNR ini didirikan. UNR dalam perjalanannya melakukan proses perkuliahan tersebar di berbagai tempat. Mulai dari meminjam tempat di SD yang berlokasi di Jalan Melati, Jalan Mawar, Jalan Letda Regug dan gedung SMP. Sekretariat UNR pun berpindah-pindah. Meski demikian, UNR sebagai perguruan tinggi swasta tetap eksis dan menjadi pilihan

DIES NATALIS - Puncak perayaan dies natalis ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh pendiri Yayasan Jagadhita dan UNR. masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai harapan pendirinya. Melihat proses perkuliahan yang dilakukan tersebar di berbagai tempat, pengurus akhirnya membeli lahan seluas 2 hektar dan membangun kampus baru di Jalan Padma, Penatih. Pada 1983 pengurus membangun beberapa unit ruang kuliah sederhana.

Tidak hanya sarana-prasarana, prodi dan institusinya pun telah terakreditasi yaitu akreditasi B. Rektor UNR Dr. Drs. Nyo-

man Sura Adi Tanaya, M.Si. mengatakan sebagai salah satu pendiri yang mendirikan UNR, ia selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi swasta itu dengan selalu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana serta kemampuan dosen.

Sehingga output yang dihasilkan UNR mampu mengatasi masalah–masalah yang terjadi di masyarakat. Begitu juga UNR berkomitmen melahirkan insan cendekiawan yang berkarakter luhur. (ad750)

Dialog Pancasila

Ida Bagus Radendra: Pancasila Ideologi Paling Lengkap di Dunia SETELAH mempelajari berbagai macam ideologi yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah peradaban manusia sampai saat ini, Ketua Yayasan Handayani Denpasar Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. berkesimpulan bahwa Pancasila adalah ideologi paling komprehensif dan multidimensional di muka bumi. Jika ideologi lain berkutat pada distribusi kekuasaan, sumber daya, dan tipe masyarakat seperti apa yang menjadi citacita ideal, maka Pancasila sudah mengakomodasikannya secara lengkap dalam lima silanya.

Menurutnya, berbagai aspek dan dimensi kehidupan manusia dicakup dalam Pancasila. Bukan hanya soal alokasi kewenangan, sumber daya, dan model masyarakat, namun Pancasila dengan tegas, jelas, dan terang benderang menyatakan antaragama/keyakinan harus saling menghargai dan menghormati. ‘’Silakan dicari di ideologi lain di dunia, apakah ada konsep demikian,’’ ujar Radendra saat ditemui usai menjadi narasumber dalam Dialog Pancasila di Kantor LLDikti Denpsar, Rabu (22/5).

Dijelaskan, selain konsep Ketuhanan, ada lagi konsep kemanusiaan, keadilan, keberadaban, persatuan, kebangsaan, kerakyatan/ demokrasi, dan keadilan sosial sebagai konsep-konsep kunci lainnya dari Pancasila.

Hal ini menjadikan Pancasila ideologi terlengkap dibanding ideologi-ideologi lain di dunia. ‘’Pancasila akan selalu relevan, bahkan akan menjadi pendorong kemajuan dan cita-cita untuk mewujudkan peradaban dan keadilan sosial, serta persatuan dan kebijaksanaan, akan memacu kita berbuat terbaik dalam bidang kita masing-masing,’’ tegas Radendra.

Sementara itu, Prof. Dasi Astawa mengatakan, berbicara soal ideologi bagi masyarakat ilmiah dan masyarakat akademisi adalah hal yang sangat penting.

Sebab, pengetahuan ilmiah saja tidaklah cukup untuk membentuk kualitas manusia yang lengkap dan kecerdasan saintifik saja juga tidak cukup untuk menjadikan orang sukses, sehingga harus disertai dengan kecerdasan yang multidimensional. ‘’Rasa kebangsaan adalah salah satu dari kapasitas dan kapabilitas yang perlu dimiliki gen-

DIALOG PANCASILA - Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. (kanan) bersama Kepala LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa sebagai narasumber Dialog Pancasila di Aula Kantor LLDikti Denpasar, Rabu (22/5). erasi milenial sebagai bekal berkompetisi. Rasa cinta kepada bangsa atau nasionalisme adalah modal yang juga penting, selain pengetahuan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan di era revolusi industri 4.0 ini,’’ tandas Prof. Dasi Astawa.

Dialog Pancasila dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang ini diikuti sekitar 400 mahasiswa di Bali, serta seorang dosen pendamping dari masingmasing perguruan pinggi bersangkutan. (ad885)

Penyucian Pataka Kodam IX/Udayana Dilakukan di Pura Denpasar (Bali Post) Tradisi penjamasan (penyucian) Pataka Kodam IX/ Udayana Praja Raksaka dilaksanakan Selasa (21/5) malam di Pura Kahyangan Jagat Bukit Dharma Durga Kutri, di Jalan Udayana, Banjar Kutri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Prosesi ini digelar menjelang HUT ke-62 Kodam.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G., Kamis (23/5) kemarin menyampaikan, posesi tersebut dipimpin Ida Pedanda Bagus Suamba Wayahan Buruan dan dihadiri Kasdam IX/ Udayana Brigjen TNI Kasuri mewakili Pangdam Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. Tujuannya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh anggota Kodam selalu diberikan kekuatan, keselamatan dan pemikiran yang jernih serta suci, sehingga mampu mengemban tugas pengabdian kepada TNI, masyarakat, bangsa dan negara.

Sambutan Pangdam yang disampaikan Kasdam Kasuri menyampaikan Pataka Kodam IX/Udayana pada hakikatnya merupakan lambang atau simbol penjelmaan sebagai media konsentrasi, pemusatan kepemimpinan dan pemusatan cita-cita bagi satu-kesatuan instansi militer yang membawahi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Bali Post/ist

PENYUCIAN - Penyucian Pataka Kodam IX/Udayana Praja Raksaka dilaksanakan di Pura Kahyangan Jagat Bukit Dharma Durga Kutri, di Jalann Udayana, Gianyar.

Dengan simbol lambang ini, diharapkan tumbuh semangat jiwa korsa dan soliditas dalam satu ikatan batin yang kokoh kuat, sehingga cita-cita dapat tercapai dengan baik. ‘’Penyucian ini mengandung makna penghormatan terh-

adap keteladanan Raja Udayana sebagai figur pemimpin terkenal pada zaman kerajaan terdahulu di Bali dan Nusa Tenggara. Dengan meneladani kepemimpinan Raja Udayana, diharapkan seluruh prajurit Kodam IX/Udayana memiliki

semangat juang dan jiwa Praja Raksaka dengan prinsipprinsip kepemimpinan Asta Brata, sehingga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Bali dan Nusa Tenggara dapat terwujud dengan baik,’’ ujarnya. (kmb36)

OPINI

6

Jumat Wage, 24 Mei 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Mengawal Pilihan Politik Publik PEMILU 2019 memasuki babak akhir. Pengumuman pemenang oleh KPU merupakan tahapan yang ditunggu-tunggu. Secara umum, publik dan banyak kalangan menilai bahwa pemilu serentak 2019 di negeri ini berjalan lancar dan damai. Kalapun ada insiden dan dugaan kecurangan yang terjadi, itu hanyalah kasuistis dan perlu pembuktian. Namun, totalitas dan dukungan warga negara terhadap proses pemilu ini hendaknya diapresiasi sebagai tanggung jawab moral rakyat dalam memilih pemimpinnya. Tanggung jawab moral rakyat inilah yang mestinya juga dihormati oleh para kandidat dengan jiwa besar.

Kini, untuk menuju proses penetapan hasil pemilu dan pemenangnya tinggal menunggu masa jeda tiga hari, setelah diumumkan KPU 21 Mei dini hari.

Terkait peluang gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), KPU telah memberikan waktu tiga hari. Masa tenggang untuk mengajukan gugatan inilah yang mestinya dicermati sebagai ruang koreksi terhadap jalannya demokrasi. Proses hukum lewat jalur konstitusi ini merupakan jalur yang dibenarkan dan diakui. Sebagai warga negara, kita tentu harus menghormati lembaga-lembaga yang dutugaskan oleh negara untuk mengambil keputusan sesuai hak dan kewenangannya. Terkait dengan sengketa Pemilu 2019, tentu Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan diakui kredibilitasnya. Menapikan dan meragukan independensi hakim-hakim MK dalam hal ini juga bukan hal yang bijak. Sebagai lembaga negara, MK harus dijaga martabat dan diakui kredibilitasnya.

Kita harus meyakini putusan MK patut diyakini sudah berdasarkan fakta dan pertimbangan matang.

Rakyat tentu berharap ketika negeri ini memasuki momentum baru aksi-aksi destruktif mestinya diminimalkan. Gugatan dengan sistem parlemen jalanan yang dilakukan dengan anarkisme mestinya juga dihentikan. Terlebih aksi jalanan anarkis berpotensi pidana. Dalam konteks ini, tentu aparat keamanan harus ambil bagian menjaga stabilitas negara. Polisi dan TNI hendaknya menjamin rakyat di negeri ini bisa menjalankan rutinitasnya tanpa terhambat gerakan politik yang berpotensi mengganggu rasa aman rakyat. Polisi harus tegas menindak aksi jalanan yang berpotensi anarkis.

Jika merujuk komitmen awal para kandidat, maka apa pun hasil Pemilu 2019 mestinya dihormati. Kandidat dan timnya hendaknya mengedepankan jiwa-jiwa kenegarawanan untuk menyikapi pilihan politik masyarakat. Yang jelas, saat pencoblosan 17 April lalu, rakyat sudah melakukan kewajibannya memilih satu dari dua pasangan calon untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Pilihan politik masyarakat inilah yang mestinya dihargai oleh para kandidat dan tim suksesnya. Tentu akan menjadi sangat ironis ketika dengan beragam dalih, pilihan politik publik ini dinapikan. Pemimpin bangsa dan elite politik negeri ini hendaknya berjiwa besar menerima hasil pilihan politik publik. Jangan lagi memprovokasi massa untuk melakukan tindakan destruktif yang pada gilirannya akan merugikan bangsa ini.

Yang jelas, warga negeri ini sangat berharap negara ini tak tersandera polemik hasil pemilu.

Rakyat berharap negara segera memiliki pemimpin yang legitimit sesuai hasil Pemilu 2019. Artinya, pasca nanti ada keputusan MK -- jika ada pihak yang keberatan -- maka semua pihak dan elemen hendaknya kembali ke soliditas sebagai warga negara.

Pengelompokan diri selama proses politik terjadi hendaknya segera dilebur. Kita mesti bersatu kembali dan bersama-sama memaknai proses demokrasi yang telah berlangsung sebagai dinamika. Jangan sampai ada dendam politik yang bermuara pada terpeliharanya konflik kepentingan.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Informasi tentang Rabies Belakangan ini, saya kaget membaca berita Bali Post, bahwa saat ini masih ada korban di Klungkung, yang meninggal karena gigitan anjing rabies.

Ini tentu perlu tetap dijelaskan kepada masyarakat Bali, bahwa sampai saat ini, rabies masih menjadi ancaman. Untuk itu, kepedulian merawat dan menjaga anjing harus tetap dilakukan secara jelas dan divaksin. Selama ini, informasi dan gerakan pemberantasan rabies di Bali tak segencar dulu.

Akibatnya, masyarakat merasa rabies di Bali sudah terkendali. Tetapi ketika saya membaca ada korban lagi akibat rabies, maka Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota hendaknya lebih terbuka kepada masyarakat terkait hal ini.

Pertanyaan saya, apakah penanggulangan rabies dengan menyediakan VAR di setiap puskesmas masih berlangsung? Apakah pemberian VAR ini juga masuk tanggungan BPJS atau ada prosedur lainnya? Tentu ini penting dijelaskan, agar jangan sampai gara-gara berhemat penggunan VAR, nyawa masyarakat menjadi taruhan. Apakah setiap warga yang digigit anjing harus menunggu anjing itu mati atau hidup selama sepekan, baru dapat VAR? Saya hanya berharap pelindungan kepada masyarakat Bali termasuk wisatawan yang ke Bali mendapat perhatian dan penanganan yang sama jika digigit anjing. Kita tentu ingin agar semua merasa aman da nyaman.

Untuk itu, edukasi dan penyuluhan kepada warga terkait ancaman rabies tampaknya masih perlu dilakukan. Perlakuan terhadap anjing liar juga harus diperjelas, mengingat besar kemungkinan anjing yang dipelihara secara jelas juga tak divaksin, sehingga juga berisiko menularkan rabies.

I Putu Trinatha Gianyar, Bali

Menjaga Legitimasi Hasil Pemilu 2019 Tahapan pemilihan umum serentak 2019 tengah memasuki tahap yang paling akhir, yakni ditetapkannya pemenang Pemilu 2019. Sesuai dengan jadwal tersebut, KPU telah selesai menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara manual dan berjenjang serta hasil pemilihan umum pun telah diketahui. Meski demikian, penetapan calon terpilih yaitu calon presiden dan wakil presiden terpilih serta calon legislatif terpilih belum dapat langsung ditetapkan secara bersamaan.

Oleh Pangky Febriantanto, S.IP., M.IP.

H

al tersebut dikarenakan KPU masih menanti pengajuan sengketa hasil Pemilihan Umum 2019 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Apabila sampai pada maksimal 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum tidak ada satu pun pihak yang mengajukan gugatan sengketa, maka saat itu juga penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih serta calon legislatif terpilih.

Namun, apabila batas waktu yang ditentukan tersebut ada pihak yang mengajukan gugatan atau sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maka KPU menunda penetapan sampai putusan tentang sengketa ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

B a i k a d a m a up un t i d a k adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan umum serentak 2019, legitimasi hasil pemilihan umum serentak 2019 harus jelas dan sesuai ketentuan.

Dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara transparan, juga dilakukan secara

manual dan berjenjang yang menghasilkan hasil penghitungan perolehan suara haruslah sesuai dengan data yang diterima KPU beserta jajarannya dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu maupun saksi peserta pemilihan umum. Dimulai dari formulir C1 di TPS, formulir DAA1 dan DA1 di tingkat kecamatan atau PPK, formulir DA1 di tingkat PPLN Luar Negeri, formulir DB1 di tingkat KPU Kabupaten atau Kota, formulir DC1 di tingkat KPU Provinsi, serta formulir DD1 di tingkat KPU-RI. Apabila terdapat ketidaksesuaian data antara KPU dengan jajarannya, Bawaslu, dan saksi peserta pemilihan umum, maka dilakukan perbaikan data dan direnvoi berdasarkan data sesuai dengan aslinya seperti di data plano. Selain data hasil perolehan suara, juga harus dipastikan apabila terdapat formulir kejadian khusus atau keberatan baik itu formulir C2, formulir DA2, formulir DB2, dan formulir DC2 sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam setiap tahapan serta setiap jenjang rekapitulasi.

Selain itu, legitimasi hasil

pemilihan umum juga dipengaruhi oleh penegakan aturan hukum. Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi, maka saksi peserta pemilihan umum dapat mengajukan gugatan keberatan kepada Bawaslu. Dan ketika Bawaslu telah mengkaji lalu mengambil putusan dan rekomendasi, maka dengan segera KPU secara ketentuan wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu tersebut.

Kemudian apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pelanggaran-pelanggaran pidana yang memengaruhi perolehan hasil penghitungan suara, baik itu yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum (KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya) maupun tim sukses, saksi, dan peserta pemilihan umum, maka dengan segera Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan melibatkan Kepolisian RI segera memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kemudian KPU di setiap jenjang juga wajib melakukan renvoi dan perbaikan data sesuai dengan aslinya. Ter-

akhir, apabila diketemukan pelanggaran etik dengan bukti valid yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum maka dapat dilaporkan kepada DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk ditindaklanjuti.

Potensi Ancaman Harus diakui, selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, banyak terdapat narasi yang mengancam legitimasi hasil pemilihan umum. Salah satu narasi yang banyak diperdebatkan adalah tentang isu kecurangan yang dipermasalahkan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap oknum penyelenggara pemilihan umum, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan beberapa pihak terhadap proses rekapitulasi dan hasil.

Selain itu, juga narasi tentang sistem informasi penghitungan suara atau situng yang bermasalah, sampai narasi mengenai rencana gerakan massa untuk menolak hasil pemilihan umum. Dalam mengantisipasi dan menyikapi hal-hal tersebut, tentunya semua pihak baik dari mulai penyelenggara pemilihan umum sampai peserta pemilihan umum terutama tokohtokoh sentral di dalamnya harus mampu memberi teladan terhadap pendukungnya untuk tetap bersikap bijak dan mengutamakan menempuh jalur konstitusional.

Jalan antisipasi yang selanjutnya dapat dilakukan adalah apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dari oknum pe-

Puasa Ramadhan pada Penderita Diabetes

PUASA Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diterapkan, tetapi Islam memberikan kemudahan.

Beberapa kondisi penderita diabetes yang tidak dianjurkan puasa antara lain bila gula darah belum terkontrol dengan baik, gula darah sering drop dalam tiga bulan terakhir, sering tidak sadar bila gula darah mulai turun, riwayat hipoglikemia berat (gula darah sangat rendah) dalam tiga bulan terakhir, menderita komplikasi diabetes, seperti komplikasi jantung berat, gangguan ginjal berat, atau sedang mengalami infeksi yang berat. Riwayat kesehatan terkait diabetes, kendali gula darah, riwayat makan, dan obatobatan diabetes yang diminum dalam tiga bulan terakhir perlu diperhatikan dan harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum mulai berpuasa. Jika penderita diabetes dalam kondisi gula darah yang terkontrol dan tidak memiliki riwayat kesehatan terkait diabetes seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter Anda terkait bagaimana Anda dapat mengatur pola makan selama berpuasa dan penyesuaian dosis obat pengendali gula darah yang tepat untuk Anda selama berpuasa.

Perubahan pola makan secara serta merta memengaruhi fluktuasi hormon pengendali gula darah. Secara sederhana, bila penderita terbiasa makan tiga kali dalam sehari dengan obat rutin yang juga diminum tiga kali sehari, kemudian berubah menjadi makan dua kali sehari saat sahur dan berbuka, tentu penyesuaian dosis, frekuensi obat dan kapan obat harus diminum juga diperlukan agar kadar gula darah

Oleh dr. Ninik Maris Saragih tetap terkontrol. Mengatur sendiri dosis dan frekuensi obat pengendali gula darah dapat berakibat pada kemungkinan terjadinya penurunan kadar gula darah yang terlalu drastis, khususnya pada penderita diabetes dengan pengobatan suntikan insulin dan obat pengendali gula darah kerja cepat, atau malah sebaliknya mengalami peningkatan kembali kadar gula darah yang sebelumnya sudah terkontrol. Penderita dan keluarga perlu mengenali gejala penurunan dan peningkatan gula darah serta mengetahui penanganan awal di rumah.

Apabila penderita diabetes mengalami gejala lemas, keringat dingin, gemetar, nyeri kepala, pusing kemungkinan gejala tersebut terjadi karena kadar gula darah yang terlalu rendah (hipoglikemi, kadar gula darah < 70 mg/dl). Penyebab hipoglikemi antara lain dosis obat yang berlebihan, makan/ minum yang terlalu sedikit, dan aktivitas/stres yang berlebihan.

Sebagai pertolongan pertama, pemberian air gula (dapat dalam bentuk teh manis atau jus buah) 75 gram gula dalam 1 gelas air (250 ml), atau 6-10 butir permen atau 2-3 sendok sirup atau madu.

Bila ada perbaikan dalam 10-15 menit setelah pemberian, pemberian gula dapat diulangi, sedangkan, bila tidak ada perbaikan segera minta pertolongan tenaga kesehatan terdekat. Setelah itu, diharapkan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terkait kondisi tersebut. Namun, apabila sejak awal kesadaran sudah

menurun (mengantuk, sulit dibangunkan) harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dan jangan sesekali dicoba diberikan minuman/makanan karena dapat menyebabkan tersedak dan sulit bernapas.

Sementara gejala gula darah yang terlalu tinggi (hiperglikemi, kadar gula darah > 300 mg/dl) sampai menyebabkan kondisi kegawatdarurutan adalah penurunan kesadaran, sesak napas dengan bau napas yang khas, penglihatan kabur, pusing, mulut terasa kering. Bila ditemukan gejala demikian, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat karena penanganan segera dari tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam kondisi ini.

Anjuran pola makan selama puasa Ramadhan yang dapat diterapkan pada penderita diabetes adalah makan secukupnya dengan takaran karbohidrat/gula yang secukupnya pula, hindari makan terlalu banyak yang manismanis dan gorengan, perbanyak makan sayur dan buah yang tidak begitu tinggi kadar gulanya, seperti stroberi, kiwi, semangka, dan perbanyak minum air putih.

Anda tidak boleh makan sepuasnya setelah seharian berpuasa dengan asumsi untuk mencegah hipoglikemi karena hal tersebut malah akan meningkatkan lonjakan gula darah yang berlebihan.

Meskipun berpuasa, aktivitas fisik tetap dianjurkan karena aktivitas fisik akan membantu hormon insulin bekerja mengendalikan gula darah. Aktivitas fisik dengan ka-

tegori ringan atau sedang, seperti berjalan santai, bersepeda santai dapat menjadi pilihan. Anda perlu berkonsultasi dengan dokter bila sudah mengalami komplikasi diabetes, seperti penyakit jantung.

Olahraga sebaiknya dilakukan pada malam hari setelah buka puasa dan Anda harus mengecek kadar gula sebelum berolahraga.

Perlu diketahui bahwa Salat Tarawih merupakan bagian dari aktivitas fisik yang bisa Anda lakukan.

Bila penderita diabetes dengan kondisi gula darahnya masih belum begitu terkontrol dengan baik, namun tetap ingin berpuasa, Anda tetap dapat berkonsultasi dengan dokter dengan pemantauan gula darah selama puasa yang cukup ketat, yaitu sebelum sahur, pagi hari, tengah hari, sore hari, sesaat sebelum berbuka, dua jam setelah berbuka puasa, dan kapan saja saat merasa tidak enak badan. Untuk kondisi ini, sebaiknya harus ada keluarga yang mendampingi selama menjalankan ibadah puasa. Idealnya, dua hingga tiga bulan sebelum puasa sebaiknya persiapan berpuasa sudah mulai dilakukan, termasuk untuk konsultasi ke dokter tentang keamannya, perubahan dosis obat, dan anjuran pola makan. Selain itu, latihan berpuasa (Senin/Kamis, Syaban) dapat membantu Anda mengetahui kendali gula darah saat puasa dan keluhan saat latihan puasa sebelum menjalani puasa Ramadhan.

nyelenggara pemilihan umum seperti mengubah perolehan suara, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan disertai dengan adu data. Selanjutnya, KPU dapat memperbaiki data sesuai dengan aslinya. Dan oknum penyelenggara yang terbukti melakukan kecurangan tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

Kemudian problematika kesalahan input data dalam Situng KPU dapat diperbaiki melalui laporan masyarakat dan monitoring internal KPU. Di sisi lain, Situng KPU bukanlah instrumen utama dalam menentukan hasil perolehan suara karena hasil perolehan suara secara sah hanya melalui rekapitulasi manual dan berjenjang. Meskipun demikian, Situng KPU tetap penting karena merupakan poin transparansi KPU dan sebagai media bantu dalam keterbukaan akses informasi bagi publik dalam memperoleh informasi perolehan suara secara nasional.

Terakhir, apabila ada pihak yang keberatan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara, maka pihak yang keberatan dapat menempuh jalur gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Apa pun hasil gugatan dan apa pun hasil putusan Mahkamah Konstitusi, seluruh pihak harus menerima dan menindaklanjutinya.

Penulis, dosen – Smart fast Global Education Kulon Progo, Asisten Dosen – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Gadjah Mada

POJOK Pascarusuh Jakarta, sejumlah negara keluarkan travel advice.

- Tetap aman terkendali. *** Pascarusuh, terjadi peningkatan penumpng dari Jakarta ke Bali.

- Bali tetap aman. *** Polda Bali gelar doa memohon agar situasi Jakarta cepat kondusif.

- Dari Bali panjatkan doa damai Indonesiaku.

Penulis, dokter Internship RSUD Panglima Sebaya, Tanah Grogot. Pernah bekerja sebagai Asisten Penelitian Divisi Metabolik-Endokrin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Jumat Wage, 24 Mei 2019

7

TABANAN

Klaim JKN Menurun, BRSU Tabanan Tambah Layanan Rawat Inap Tabanan (Bali Post) -

Sejak rujukan berjenjang pasien JKN semakin diperketat oleh BPJS, pendapatan BRSU Tabanan dari klaim layanan JKN menurun kurang lebih Rp 1 miliar.

Untuk meningkatkan pendapatan dari JKN sekaligus mencapai target Rancangan Bisnis dan Anggaran (RBA) 2019, BRSU Tabanan melakukan penambahan layanan rawat inap.

Direktur BRSU Tabanan dr. Nyoman Susila, Rabu (22/5) mengatakan, sebelum rujukan berjenjang diperketat, klaim JKN ke BPJS ratarata senilai Rp 8,5 miliar.

Setelah rujukan berjenjang diperketat per Januari 2019, klaim JKN menurun menjadi sekitar Rp 7,5 miliar.

Guna meningkatkan pendapatan dari pasien JKN, BRSU Tabanan menambah layanan rawat inap yaitu uang Cempaka III, ruang HCU II dan ruang Isolasi sehingga menambah tempat tidur BRSU menjadi 292 tempat tidur dari 280 tempat tidur. ‘’Layanan ini dibuka tahun ini dan pembangunannya menggunakan DAK,’’ jelas Susila.

Selain pendapatan yang

turun, tantangan yang harus dihadapi BRSU Tabanan dalam melayani pasien JKN adalah klaim yang tidak dibayarkan tepat waktu.

Untuk Maret dan April saja klaim belum dibayarkan oleh BPJS. Masalah ini berpengaruh terhadap pembayaran BRSU kepada pihak ketiga. ‘’Pertama, yang terpengaruh adalah pembayaran ke rekanan obat dan bahan habis pakai. Baru setelahnya pembayaran ke UTD PMI, dan terakhir adalah gaji karyawan. Tetapi untuk saat ini masih ada dana untuk menggaji karyawan,’’ jelas Susila.

Penambahan layanan rawat inap serta sistem rujukan berjenjang yang ketat, juga berpengaruh pada an-

Pengadaan Sarana Pengangkutan Sampah

DLH Harapkan Bantuan Pusat

Tabanan (Bali Post) Meski petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabanan sudah bekerja maksimal, hal itu belum cukup untuk menangani berbagai persoalan terkait sampah.

Misalnya, pada proses pengangkutan sampah ke TPA, DLH Tabanan sampai sekarang masih kewalahan. Persoalan tersebut akibat keterbatasan armada.

Kepala DLH Tabanan I Made Subagia menyampaikan, dalam operasional penanganan sampah, DLH didukung 39 armada yang terdiri dari truk sebanyak 23 unit, mobil jenis Kijang empat unit, Viar enam unit, truk lift dua unit, truk tangki tiga unit, dan satu unit Colt. Namun dari jumlah tersebut, tiga di antaranya rusak berat dan tidak bisa difungsikan yakni kendaraan jenis Colt dan Viar. ‘’Yang rusak ringan masih kita fungsikan. Bahkan untuk service kita lakukan bertahap. Kita lihat juga skala kerusakannya. Jika masih bisa difungsikan akan tetap kita gunakan agar pengangkutan sampah tidak terganggu,’’ terangnya, Kamis (23/5) kemarin.

Menurutnya, tiap harinya rata-rata 90 ton sampah diangkut menuju ke TPA Mandung. Volume sampah sebanyak itu mayoritas dari pengangkutan sampah swasta atau dalam artian di luar wilayah pelayanan DLH, karena selama ini pelayanan DLH hanya menyasar tujuh desa dari dua kecamatan, yakni Tabanan dan Kediri. Di tiap kecamatan hanya melayani sampah dari pasar tradisional.

Desa-desa yang menjadi cakupan layanan DLH yaitu Abiantuwung, Banjar Anyar, Denbantas, Dajan Peken, Delod Peken, Dauh Peken dan Bongan.

Mengatasi persoalan armada, tahun ini pihaknya telah mengajukan penambahan armada pengangkut sampah berupa truk. ‘’Kami telah mengajukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa pengadaan truk.

Saat ini sedang dalam proses lelang,’’ ucapnya.

Tidak hanya dari APBD Tabanan, DLH juga mencari celah bantuan dari Pemerintah Pusat. Pihaknya telah mengusulkan pengadaan 10 unit truk pengangkut sampah.

Diharapkan usulan tersebut bisa terealisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020.

Sembari menunggu penambahan truk pengangkut sampah, pihaknya memaksimalkan armada yang tersedia saat ini. Namun dia mengakui, untuk pelayanan khususnya yang jaraknya cukup jauh, pihaknya akan kewalahan. ‘’Tidak bisa kita paksakan jika ada on call dengan jarak yang jauh,’’ terangnya sembari mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah guna meminimalisir volume sampah yang dibawa ke TPA. (kmb28)

Bali Post/dok

PETUGAS - Petugas kebersihan menangani sampah agar tidak meluber ke badan jalan.

Telepon Penting Polres Tabanan Polsek Kediri

Polsek Marga Polsek Kerambitan Polsek Selemadeg Polsek Pupuan Polsek Penebel Polsek Baturiti Polsek SelTim

Damkar

0361-812519 0361-812280 0361-8946155 0361-8943991 0361-8943669 0362-71110 0361-819194 0368-21110 0361-8509985 0361-812113

trean rawat inap di BRSU. Kata Susila, antrean di BRSU rata-rata mencapai 20 pasien per hari. Tetapi saat ini paling banyak enam pasien.

Sementara itu, akibat penerapan rujukan berjenjang untuk pasien JKN yang lebih ketat, Kepala Bagian Keuangan BRSU Tabanan Nengah Juliasa menyatakan hal ini mengurangi pendapatan BRSU. Dari data, klaim JKN BRSU ke BPJS pada Januari 2019 mencapai Rp 8.827.420.500.

Rujukan berjenjang diperketat mulai tahun ini, menurunkan klaim JKN BRSU pada Februari yaitu menjadi Rp 7.785.735.558. Namun setelah dibukanya layanan HCU II, Cempaka III dan ru-

ang Isolasi, pendapatan kembali naik pada Maret menjadi Rp 8.312.723.303 dan April menjadi Rp 8.468.505.973. ‘’Sudah mulai naik meski belum menyamai klaim di bulan Januari,’’ ujar Juliasa.

Ia melanjutkan, untuk tahun 2019 target RBA BRSU Tabanan senilai Rp 119.262.817.668,35. Hingga 30 April telah terealisasi Rp 40.809.541.406,88 atau 34,22 persen. Juliasa menyebutkan, target bisa tercapai apabila klaim BPJS per bulannya sama dengan klaim pada April serta pendapatan dari pasien umum rata-rata Rp 1,5 miliar per bulan. ‘’Untuk pendapatan dari pasien umum sudah di atas Rp 1,5 miliar, yaitu bulan Januari Rp 1,7 miliar, Februari dan Maret masing-masing Rp 1,6 miliar. Jika klaim BPJS per bulannya sama dengan klaim bulan April, maka target RBA ini tercapai,’’ jelas Juliasa. (kmb24)

Bali Post/san

BRSU Tabanan

TPID Jaga Kestabilan Harga Melalui Pasar Murah Tabanan (Bali Post) Menyambut hari raya Idul Fitri sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Tabanan mengadakan pasar murah. Ketua Pelaksana TPID Tabanan I Gustu Putu Ekayana, Kamis (23/5) kemarin mengatakan, karena dilaksanakan oleh tim, maka dalam pasar murah yang dijadwalkan berlangsung Jumat (24/5) hari ini, pihaknya juga menggandeng OPD terkait.

OPD dimaksud yakni Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan

Pangan, Bulog, PD Darma Santhika dan sejumlah toko berjaringan. ‘’Pasar murah nanti menawarkan paket kebutuhan pokok dari Disperindag, sayur-sayuran dari Dinas Pertanian hingga elpiji 3 kilogram yang dijual sesuai HET dari Bagian Ekonomi,’’ ujar Ekayana yang juga Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Tabanan ini.

Untuk elpiji 3 kilogram akan disediakan sebanyak 200 tabung dengan harga HET. Masyarakat yang hendak membelinya dibatasi maksimal dua tabung.

Sementara mengenai paket kebutuhan pokok yang disiapkan Disperindag Tabanan, menurut Kasi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Disperindag Tabanan Gusti Ngurah Wirawan, Disperindag menyiapkan 400 paket kebutuhan pokok dengan nilai Rp 100 ribu per paket. Setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli satu paket saja.

Tujuannya, paket murah ini bisa dinikmati banyak warga sekaligus lebih tepat sasaran.

Untuk satu paket kebutuhan pokok berisi beras, minyak, gula pasir dan telur.

Per paket harganya Rp 100 ribu. Dari harga ini, Pemkab Tabanan mensubsidi Rp 50 ribu sehingga masyarakat hanya perlu membayarkan Rp 50 ribu saja. ‘’Untuk pembelian paket kebutuhan pokok ini kami akan arahkan masyarakat untuk membeli kupon yang dijual di lokasi.

Setelahnya baru ditukar dengan satu paket kebutuhan pokok,’’ ujar Wirawan.

Sementara untuk elpiji 3 kilogram, masyarakat bisa langsung membeli tanpa melalui kupon dengan harga ketentuan sesuai HET. Men-

SIDANG - Suasana sidang perdana kasus kecurangan pemilu dengan agenda pembacaan dakwaan.

genai pendanaan pasar murah, Wirawan menyebutkan, berasal dari APBD. Selain menyambut hari raya Idul Fitri, pasar murah tahun ini juga akan kembali digelar jelang hari raya Galungan dan Kuningan mendatang.

Sementara itu, terkait harga kebutuhan pokok selama bulan puasa, di sejumlah pasar di Kabupaten Tabanan tergolong masih stabil. Tidak ada lonjakan harga signifikan.

Dengan adanya pasar murah, diharapkan harga kebutuhan pokok bisa lebih terkendali atau terjaga. (kmb24)

Bali Post/bit

Sidang Perdana, Mantan Ketua KPPS Akui Kesalahannya

Tabanan (Bali Post) Kasus tindak pidana pemilu oleh mantan Ketua KPPS I Wayan Sarjana akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Tabanan. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi digelar Kamis (23/5) kemarin.

Sidang dipimpin hakim ketua Ni Luh Sasmita Dewi didampingi anggota Pulung Yustisia Dewi dan Adhitya Ariwirawan tersebut, berlangsung mulai pukul 09.00 Wita. Dalam sidang perdana tersebut, tim jaksa penuntut umum (JPU) yang diwakili Putu Nuriyanto dan Putu Hadi secara bergantian membacakan dakwaan terhadap terdakwa Sarjana.

Sarjana yang saat itu men-

genakan kemeja warna putih tanpa didampingi kuasa hukumnya pun tampak pasrah, bahkan dirinya sama sekali tidak membantah semua yang disampaikan JPU. Selanjutnya, hakim ketua Luh Sasmita Dewi langsung melanjutkan sidang untuk memeriksa dan meminta keterangan saksi. Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan delapan saksi yang terdiri dari anggota Sentra Gakkumdu yang juga Komisioner Bawaslu Tabanan I Gede Putu Suarnata, Ketua PPS Desa Delod Peken I Made Adi, Pengawas TPS Ni Made Nuradi, serta sejumlah saksi dari partai politik dan Ketua Pengawas Pemilu tingkat Desa Delod Peken I Nyoman Nuasa.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU disebutkan Wayan Sarjana dengan sengaja merusak surat suara sah menjadi tidak sah saat menjadi Ketua KPPS di TPS 29 Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan. Aksi Sarjana dilakukan dengan menggunakan alat pencoblosan di luar yang disediakan oleh KPU. Sarjana merusak surat suara dengan tutup bolpoint warna biru.

Perbuatan Sarjana diketahui pertama kali oleh saksi Golkar I Kade Dwi Nuarta.

Kemudian aksi itu direkam oleh saksi Partai Perindo Aditana Dharma dan saksi Ni Made Nuradi.

Bukti video saat penghitungan suara yang menunjuk-

kan Sarjana dengan sengaja merusak surat suara turut diputar dalam sidang. Begitu pula surat suara yang dirusak juga diperlihatkan di persidangan. Ada 10 surat suara yang ditemukan tidak sah. Dari jumlah itu, tujuh dirusak oleh terdakwa dan tiga surat suara memang murni tidak sah dari pemilih.

Ada pula enam surat suara kosong yang dicoblos Wayan Sarjana, tidak menggunakan alat pencoblosan dari KPU. Usai pembacaan surat dakwaan, hakim ketua Pulung Yustisia Dewi memberikan kesempatan terdakwa menanggapi. Sarjana sempat membantah keterangan saksi. Kata dia, saat kejadian ia ditegur sekali oleh I Made

Nuarsa selaku Pengawas Pemilu Kelurahan-Desa (PPKD). Ia membantah bahwa pembacaan surat suara di KPU menurut buku panduan boleh dibacakan oleh petugas KPPS selain Ketua KPPS berdasarkan kesepakatan.

Karena semua saksi telah diperiksa dan terdakwa tidak keberatan, sidang akhirnya ditunda. Sidang akan kembali digelar Jumat (24/5) hari ini, dengan agenda pemeriksaan sepuluh saksi.

Ditemui usai sidang, Sarjana mengakui perbuatannya dilakukan secara spontans tanpa ada perintah dari siapapun. Ia juga mengakui perbuatannya merusak surat suara yang sudah dipilih menjadi tidak sah. (kmb28)

BULELENG

8

Jumat Wage, 24 Mei 2019

Cegah Kekosongan Jabatan Cukup Lama

Perlu Digelar Lelang Enam Bulan Sebelum Pensiun

Singaraja (Bali Post) – Seringnya jabatan tertentu lowong bahkan dalam waktu cukup lama, membuat Pemkab Buleleng terus berupaya mencari solusi terkait masalah itu. Mencegah kekosongan jabatan strategis itu, pemkab akan menggulirkan lelang jabatan enam bulan sebelum pejabat bersangkutan memasuki masa pensiun.

Cara itu diyakini efektif karena begitu pejabat pensiun, maka langsung bisa dilakukan pengisian dari hasil lelang jabatan itu sendiri.

Demikian diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) saat menghadiri pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional jenjang utama di kantor bupati setempat, Kamis (23/5) kemarin. Bupati melantik, 46 orang pejabat struktural eselon IV, pejabat fungsional jenjang utama, dan satu orang pejabat struktural eselon II. Bupati Putu Agus Suradnyana mengatakan, lelang jabatan itu sengaja dikebut sebelum pejabatnya pensiun. Nantinya, ada empat jabatan yang akan dilelang lebih awal. Seperti Badan Kesatuan Bangsa yang sekarang dijabat Pelaksana Tugas Komang Sumertajaya. Dinas Pertanian (Distan) juga saat ini dijabat Pelaksana Tugas Made Sumiarta. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) lowong karena pejabat sebelumnya Gede Sugiartha Widiada dimutasi sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD). Jabatan Kepala Damkar itu sementara dibiarkan lowong. Kepala Dinas Koperasi-UKM Nyoman Swatantra juga memasuki masa pensiun. Proses pengisian jabatan ini menunggu hasil lelang jabatan yang sengaja dikebut.

Lelang jabatan itu dipercepat kata Bupati PAS, agar jabatan bisa segera diisi pejabat definitif, bukan justru dijabat pelaksana tugas. Selain itu, tujuan lain dari lelang jabatan itu dilakukan lebih awal, agar pemkab tidak terlalu sering menggulirkan mutasi.

“Saya perintahkan enam bulan sebelum pensiun jabatan yang ditinggalkan pejabatnya itu dilelang. Upaya itu akan efektif. Dan pastinya ada lagi pelaksana tugas. Dampaknya mutasi juga tidak dilakukan terlalu sering,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa, mengatakan, lelang jabatan sebelum pejabat pensiun itu tidak masalah dengan regulasi. Bahkan, itu merupakan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah pelantikan ini, pihaknya, segera menindaklanjuti percepatan lelang jabatan tersebut.

Sebagai langkah awal, dirinya berkonsultasi dan meminta persetujuan kepada KASN agar mendapat rekomendasi untuk empat lelang jabatan tersebut. Setelah mendapat izin dari KASN, tahapan lelang segera dilakukan. “Kita akan kebut.

Targetnya akhir Juli sudah dilantik untuk mengisi jabatan lowong itu,” tegasnya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

PELANTIKAN PEJABAT – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) melantik 46 orang pejabat struktural eselon IV, pejabat fungsional jenjang utama, dan satu orang pejabat struktural eselon II, Kamis (23/5) kemarin.

BPOM Temukan Takjil Mengandung Bahan Berbahaya Singaraja (Bali Post) – Musim puasa Ramadhan tahun ini mendapat atensi serius dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar. Salah satu wujud atensinya pada penjualan makanan khas Lebaran yang lazim dikenal dengan sebutan takjil. Dari pengawasan yang dilakukan Rabu (22/5), ternyata BPOM menemukan beberapa jenis takjil yang tidak layak jual. Masalahnya, takjil itu mengandung bahan berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan.

BPOM Denpasar menemukan takjil mengandung bahan berbahaya dari pedagang yang berjualan di kawasan pasar tumpah di Jalan Jeruk, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng. Di lokasi ini dikenal sebagai pusat penjualan takjil terutama memasuki bulan Ramadan. Tercatat ada tiga produk makanan yang ditemukan mengandung bahan berbahaya. Dua produk lainnya mengandung pewarna tekstil dan satu lagi berisi boraks.

Kepala BPOM Denpasar IGA Adhi Aryapatni mengatakan, BPOM akan melakukan penelusuran hingga ke tingkat distributor. Selain itu, para penjual makanan juga diingatkan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut. Sehingga, tidak lagi ditemukan penganan berbahaya. ‘’Pewarna tekstil dan boraks itu bisa menyebabkan kanker hati. Sangat kita sayangkan bahan seperti itu dipakai penganan. Terhadap temuan ini, kami sudah bina mereka. Kami anjurkan tidak dijual,’’ katanya.

Selain itu, tim BPOM Denpasar juga kemarin, mengawasi penjualan bahan makanan di warung, toko, serta supermarket di Bali Utara. Hasilnya, BPOM menemukan 22 kemasan produk makanan tidak layak edar, Namun, kemasan produk makanan itu tetap dijual, walaupun sudah rusak. Bahkan, ada makanan yang sudah kedaluwarsa. Uniknya, penjualnya berdalih produk itu terselip karena mereka tidak rutin mengecek barang-barangnya. ‘’Terhadap temuan ini, kami lakukan pembinaan. Namun, produknya sementara kita amankan,’’ katanya. (kmb38)

Telepon Penting BULELENG SMS Pengaduan DPRD Buleleng Polres Buleleng Polsek Tejakula Polsek Kubutambahan Polsek Sawan Polsek Singaraja Polsek Sukasada Polsek Banjar Polsek Seririt

3477 22713 22510, 21841 28541 23012 24900 22566 25791 93347 92450

Bali Post/kmb38

DILANJUTKAN – Pemasangan Patung Bung Karno di kawasan RTH Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada dilanjutkan tahun ini. Dinas Perkimta Buleleng diizinkan menunjuk pematung sebelumnya melanjutkan pekerjaannya.

Seniman Sebelumnya Ditunjuk Lanjutkan Proyek RTH Taman Bung Karno Singaraja (Bali Post) – Masih ingat mandeknya pemasangan patung Bung Karno di areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada. Setelah pematung asal Yogyakarta kekurangan waktu menuntaskan pemasangan patung sampai kontrak proyek diputus, Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan (Perkimta) Buleleng pertengahan 2019 ini kembali melanjutkan pemasangan patung itu. Untuk melanjutkan pemasangan patung itu, Dinas Perkimta telah diizinkan menunjuk seniman yang sebelumnya membuat patung Bung Karno tersebut.

Kepala Dinas Perkimta Buleleng Ni Komang Surattini, Kamis (23/5) kemarin, mengatakan keputusan melanjutkan pemasangan patung tersebut setelah pelaksanaan pekerjaan sebelumnya diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari pemeriksaan itu, dokumen proyek, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangannya telah berjalan dengan baik. Jadi, tidak ada temuan yang terindikasi melanggar

regulasi. Selain itu, dari kajian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah dikeluarkan kajian terhadap item pekerjaan pemasangan patung Bung Karno itu. Dari kajiannya itu, seniman yang membuat patung itu tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya sampai batas akhir (deadline – red) pengerjaanya. Ini karena, dari tahapan pembuatan dan pemasangan memerlukan waktu yang tidak

bisa diprediksi selama pekerjaan dilaksanakan. Apalagi, pekerjaan ini menyangkut seni, sehingga untuk melanjutkan pemasangannya tidak memungkinkan dilakukan oleh seniman lain. Dengan kajian itu, LKPP telah merekomendasikan agar Dinas Perkimta menunjuk langsung pematung sebelumnya untuk memasang patung Bung Karno itu. ‘’Setelah kita memutus kontrak, dan pertanggungjawaban pekerja sudah sesuai audit BPKP. Dari kajian LKPP proyek itu tidak ada masalah.

Selanjutnya, kita diizinkan menunjuk langsung pematung yang sebelumnya yang tidak tuntas menyelesaikan pekerjaannya itu,’’ katanya.

Selain melanjutkan pemasangan patung yang tertunda itu, pertengahan 2019 ini, kata Surattini, Dinas Perkimta kembali melakukan pekerjaan yang tidak dituntaskan tahun 2018

lalu. Salah satu pekerjaan itu adalah pemasangan patung Singa Ambara Raja dan paket pekerjaan lain.

Untuk melanjutkan pekerjaan itu, Dinas Perkimta mengalokasikan kembali anggaran proyek lanjutan pada APBD Perubahan 2019. Hanya, berapa nilai pagu anggaran di perubahan itu, Surattini mengaku masih melakukan penghitungan teknis.

Menghindari pelanggaran hukum, pihaknya meminta ada pendampingan hukum dari Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ‘’Pada APBD Induk 2019 tidak dialokasikan proyek itu. Kemudian kita anggarkan di APBD perubahan. Sebelum itu, sisa anggaran 2018 sebesar Rp 1,2 miliar sudah kita kembalikan. Bisa saja anggaran itu akan dialokasikan kembali pada anggaran perubahan tahun ini,’’ jelasnya. (kmb38)

Pemilihan Perbekel di 79 Desa

Pencoblosan Ditetapkan 31 Oktober 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng telah menetapkan masa pemungutan suara (pencoblosan - red) pemilihan perbekel (pilkel) serentak 2019. Tercatat 79 desa akan menggelar pilkel yang tersebar di delapan kecamatan. Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati, pencoblosan dilakukan pada 31 Oktober 2019 mendatang.

SK hari pencoblosan itu tinggal menunggu tanda tangan Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS). Lalu, berapakah batas minimal ditetapkan calon perbekel itu dan juga berapa pula batas maksimalnya?

Bali Post/kmb38

KOORDINASI – Panitia Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak menggelar rapat koordinasi membahas tahapan pilkel serentak yang sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon (bacalon) perbekel.

PILKEL serentak tahun ini diikuti 79 desa yang tersebar di Kecamatan Tejakula, Sawan, Buleleng, Sukasada, Banjar, Seririt, Busungbiu, dan Kecamatan Gerokgak. Tiga perbekel desa terpaksa diganti sebelum akhir masa jabatannya melalui mekanisme Pergantian Antar-Waktu (PAW). Ketiga perbekel desa itu masing-masing Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar sudah menetapkan perbekel terpilih lewat PAW. Sedangkan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt BPD setempat baru menjadwalkan melaksanakan PAW Juni 2019 mendatang.

Kepala Dinas PMD Made Subur, Rabu (23/5) lalu, mengatakan tahapan pilkel serentak itu sudah berjalan di masing-masing panitia di desa ber-

sangkutan. Tahapan itu seperti masa pemutakhiran data pemilih sementara, data pemilih susulan, dan tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Setelah DPT Pilkel serentak ditetapkan, panitia pilkel kabupaten baru akan menyiapkan kebutuhan logistik surat suara, kartu pemilih, kotak suara, bilik pencoblosan, dan perlengkapan lainnya.

Masing-masing panitia Pilkel serentak itu sudah melakukan tahapan pendaftaran bakal calon (bacalon).

Pendaftaran bacalon perbekel ini dibuka 16 sampai 25 Mei 2019. ‘’Tahapan pilkel itu sudah berjalan.

Panitia pilkel di desa sedang bekerja melaksanakan tahapan. Salah satunya persiapan penetapan DPT dan masa pendaftaran bacalon. Sekarang,

kami di kabupaten melakukan koordinasi bersama tim pengawas untuk mengevaluasi tahapan yang sudah berjalan, sedang berlangsung, sekaligus membahas persiapan tugas-tugas panitia di kabupaten,’’ katanya.

Khusus tahapan pencalonan, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng itu mengatakan, sesuai regulasi terbaru telah ditetapkan batas minimal calon perbekel adalah dua orang. Sedangkan jumlah maksimal lima orang. Kalau dalam masa pendaftaran bakal calon yang mendapat lebih dari jumlah maksimal, panitia kabupaten menyiapkan aturan melalui peraturan bupati (perbup) tentang seleksi tambahan bacalon perbekel. Nantinya, desa yang ada bakal calon lebih dari lima orang

akan dites oleh panitia pilkel di desa bersangkutan.

Selain itu, regulasi juga mengamanatkan, kalau di salah satu desa yang melaksanakan pilkel serentak calon hanya ada satu orang, maka desa bersangkutan tidak diikutkan dalam pilkel serentak pada tahun itu.

Sebaliknya akan menunggu pelaksanaan pilkel serentak periode berikutnya. Selama proses menunggu pilkel definitif, desa bersangkutan akan dipimpin pejabat perbekel (Pj) desa. ‘’Pendaftaran sudah berlangsung.

Sebagian besar sudah lebih dari jumlah minimal. Kalau setelah pendaftaran berakhir yang mendaftar lebih dari lima orang maka akan ada seleksi tambahan yang sudah diatur lewat perbup,’’ tegasnya. (mud)

GIANYAR

Jumat Wage, 24 Mei 2019

9

Kerap Mengamuk

Dua Orang Gangguan Jiwa Diamankan Gianyar (Bali Post) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gianyar mengamakan dua orang yang mengalami ganguan jiwa.

Ni Luh Ratna Rahayu diamankan dikediamannya di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud pada Rabu (22/5) dan I Wayan Gede Krisna Adi Kusuma diamankan di Desa Sukawati pada Kamis (23/5) kemarin. Usai diamankan mereka langsung digiring ke RSUJ Bangli.

Menerima informasi mengenai keberadaan orang gangguan jiwa, Regu dari Satpol PP Gianyar langsung turun tangan. Pertama Ni Luh Ratna yang hendak dicari oleh regu Satpol PP langsung lari dari rumahnya pada Rabu siang. Petugas pun membujuknya untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli. “Awalnya tidak mau. Keluarganya mengajak tidak mau. Setelah kami bujuk baru mau dibawa ke Bangli,” jelasnya.

Selanjutnya petugas mengamankan Wayan Gede Krisna Adi Kusuma pada Kamis kemarin. Selain mengamuk ia juga kerap telanjang bulat. Nah penangkapan Krisna Adi kemarin cukup dramatis. “Saat kami cari, dia ada di rumah tetangganya. Kami menangkap dia sama keluarganya,” ungkapnya.

Nasta menambahkan, regu Satpol PP harus membopong Krisna Adi menuju ke rumahnya. Dikatakan pihak keluarganya juga berusaha mengikat tangan dan kakinya. Usai ditangkap, guru silat perisai diri itu pun langsung mengurut leher Krisna Adi. “Setelah rileks, kami bawa dia ke RSJ,” jelasnya.

Diketahui Krisna Adi ini stres dan sering mabuk. Dari sisi keluarga, Krisna Adi hanya tinggal bersama adiknya yang menjadi tukang ojek online. Karena orangtuanya sudah meninggal dunia.

Nasta menyatakan kedua orang gangguan jiwa tersebut mengamuk sejak beberapa hari terakhir. “Mereka terus mengamukngamuk. Siapa yang dilihat dia langsung ngamuk,” ujarnya.

Ia mengatakan dua orang yang diamankan ini tergolong baru mengidap gangguan jiwa. Sebelumnya mereka dipastikan belum memiliki riwayat kartu kuning. “Sebelumnya belum punya riwayat kartu kuning. Baru pertama ini dibawa ke Bangli (Rumah sakit jiwa - red),” tandasnya. (kmb35)

SIDANG - Terlihat I Nyoman Suastawa usai mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar, Kamis (23/5) kemarin.

Hotel Nandini Cabut Gugatan

Suastawa Janji Bangun Kandang Jauh dari Restoran Hotel Gianyar (Bali Post) PT Nandini Bali akhirnya mencabut gugatan sebesar Rp 2,9 miliar terhadap kandang babi milik I Nyoman Suastawa di Desa Buahan, Kecamatan Payangan. Pencabutan gugatan ini ditegaskan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar pada Kamis (23/5) kemarin. Sementara peternak yang merupakan pensiunan guru SMA itu mengaharapkan pihak hotel memberikan pengertian terkait pemupukan di kebun pisang miliknya yang memanfaatkan pupuk kotoran ternak.

Bali Post/nik

PETUGAS - Terlihat petugas Satpol PP saat mengamankan Ni Luh Ratna Rahayu.

Sosialisasi Rejang Renteng Sasar PKK

Gianyar (Bali Post) Dua tahun belakangan ini terlihat fenomena baru, dimana setiap ritual di pura atau di tempat suci selalu diwarnai pementasan sekelompok ibu-ibu menarikan tarian Rejang Renteng. Tari yang dulu hampir punah, kini mampu membius masyarakat Hindu.

Penari Rejang Renteng memang didominasi ibu-ibu yang tidak semuanya bisa menari, bahkan dominan baru belajar menari.

Tidak sedikit dari mereka yang belum tahu sejarah dari tarian tersebut, bahkan ada yang mengira tarian Rejang Renteng adalah termasuk tari kreasi baru. Hal ini diungkapkan Ida Ayu Made Diastini, S.ST., M.Si. saat sosialisasi dan pelatihan tari Rejang Renteng yang diadakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan TP-PKK Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis (23/5) kemarin.

Diastini dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menerangkan cikal bakal tari Rejang Renteng terinspirasi dari Tari Renteng yang merupakan tari sakral yang sangat tua. Dikatakan sejak 1999 tarian ini dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam upaya melestarikan tarian langka. “ Koreografi dari tari Rejang Renteng ini sudah merupakan pengembangan dari gerakan asli tari Renteng yang digabungkan dengan beberapa elemen gerakan tari mendet saat piodalan pada sejumlah pura di Bali, “ katanya.

Tari Rejang Renteng kini berfungsi sebagai tari wali saat piodalan pada pura-pura di Bali, meliputi piodalan alit, madya dan ageng. “Kini tari Rejang Renteng berfungsi sebagai tari wali, artinya dapat ditarikan pada saat piodalan di pura. Namun tarian Rejang Renteng juga dapat dilombakan asal berkaitan dengan piodalan atau wali di pura,” jelas I.A. Made Diastini.

Ditambahkan, terkait busana para penari Rejang Renteng, menurut Diastini memang diharuskan memakai kebaya putih polos lengan panjang, selendang kuning, dan kain cepuk tenunan kuning. Warna putih pada kain kebaya sendiri mengandung filosofi bahwa badan manusia itu sakral perlu dijaga dari hal-hal yang tidak baik.

Sementara itu, Ketua PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra mengatakan, tarian Rejang Renteng sudah mulai menggeliat di Kabupaten Gianyar dua tahun belakangan ini. Pihaknya sendiri sudah mulai mensosialisasikan tarian ini melalui PKK hingga ke banjar-banjar. Namun memang tidak dapat dipungkiri selama ini pihaknya hanya bisa menarikan, namun tidak mengetahui sejarah dan makna dari tarian tersebut.

“Sekarang saatnya kita sama-sama belajar, bagaimana sejarah dan makna dari tarian Rejang Renteng. Sehingga tahu tarian ini harus ditarikan oleh ibu-ibu saja, dan busana apa saja yang boleh dikenakan, dan sebagainya,” kata Ny. Adnyani Mahayastra. (kmb35)

Bali Post/kmb35

TARI - Suasana sosialisasi dan pelatihan tari Rejang Renteng yang diadakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, bekerja sama dengan TP-PKK Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis (23/5) kemarin.

Bali Post/nik

Pengacara PT Nandini Bali I Gede Masa ditemui usai persidangan kemarin menuturkan bahwa keputusan pencabutan gugatan ini merupakan hasil kesepakatan dalam mediasi yang

diselenggarakan 20 Mei 2019.

Dikatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri persoalan ini dengan perdamaian.

“Kita sepakat mengakhiri dengan perdamaian, dimana dia tergugat bersedia me-

mindahkan kandang babinya menjauh dari Nandini Hotel,” katanya.

Lantas sejauh mana kandang tersebut harus dipindahkan? Gede Masa mengaku belum memastikan hal tersebut, ia pun berharap ada pembahasan lebih lanjut.

“Kalau ditentukan radius tentu minimal berapa, yang jelas tergugat bersedia (memindahkan - red),” katanya.

Masa menambahkan, untuk gugatan itu, PT Nandini Bali juga memberikan kompensasi biaya pembongkaran sebesar Rp 5 juta kepada I Nyoman Suastawa. Dikatakan, jumlah ganti rugi itu sudah

lebih tinggi dari nilai sebelumnya yang disebut Rp 2 juta. “Itu kan kandang dibuat dengan harga Rp 2 juta, tetapi kita sudah kasi Rp 5 juta, jadi melebihi, saya rasa itu adil, “ katanya.

Sementara itu, tergugat I Nyoman Suastawa menyampaikan terima kasih atas dicabutnya gugatan sebesar Rp 2,9 miliar di PN Gianyar.

Ia pun memastikan bila kembali membangun kandang, akan mengambil lokasi yang jauh dari restoran milik pihak hotel tersebut. “Apa yang dikhawatirkan kemarin tidak terjadi lagi, tidak akan (membangun kandang - red)

mengganggu dan pasti jauh dari itu, kalau radius berapa belum tahu, saya hanya pastikan tidak mengganggu,’’ katanya.

Lantas bagaimana dengan kebun pisang miliknya yang membutuhkan pupuk organik dari kotoran ternak, Suastawa mengaku akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak hotel. Ia pun mengharapkan pengertian pihak hotel terkait pemupukan kebun miliknya yang memanfaatkan kotoran ternak. “Itu saja harapan saya, ada pengertian terkait pupuk untuk kebun saya,’’ tandasnya. (kmb35)

Pembatasan Akses Medsos

Pengusaha ”Online” Menjerit Gianyar (Bali Post) Pembatasan akses media sosial (medsos) secara nasional, memberi dampak signifikan terhadap pengusaha kerajinan di Kabupaten Gianyar. Pasalnya, di kawasan seni ini dominan pengusaha menggunakan sistem jual beli secara online. Kondisi ini pun membuat pengusaha menjerit kerena tidak bisa melakukan transaksi. Seperti pengusaha Bara Silver Desa Celuk, akibat penutupan akses ini ia mengalami zero order dalam sehari pada Rabu (22/5).

Pimilik Bara Silver Putu Sudi Adnyani mengakui dengan pembatasan akses media sosial memberi pengaruh signifikan terhadap usaha kerajinan perak yang ia geluti. Bahkan sejak dilakukan penutupan ini pihaknya mengalami zero

order. “Jadi itu dari kemarin pesanan lewat online sudah zero, “ katanya.

Dikatakan, gangguan yang ia rasakan ialah kesulitan dalam sharing gambar kerajinan perak. Biasanya ia share gambar kerajinan ini di medsos, namun selama pembatasan ini pihaknya tidak bisa upload karya sama sekali.

“Jadi selama gangguan ini gambarnya tidak kelihatan, jadi lemot sekali, kalau sebelumnya kita share gambar di medsos, lalu pesannya itu via wa, tapi semenjak pembatasan ini tidak bisa,” katanya.

Sementara hingga Kamis (23/5) kemarin beberapa media sosial masih dirasa lemot dalam pengiriman gambar, namun masih bisa untuk sekadar chatting. Pihaknya pun berharap kondisi

ini tidak berlangsung lama. “Kami pengusaha tidak bisa terlepas dari online, jadi kami harap kondisi ini segera normal kembali,“ tandasnya.

Pengusaha online shop lainnya, Putu Sintia mengungkapkan, sejak Rabu sore dirinya kesulitan mengunggah foto produk maupun untuk komunikasi dengan para pembeli online. “Nggak bisa ngirim foto, sulit jualan,” ungkapnya.

Pihaknya pun berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. “Ya mudahmudahan situasi di Jakarta kembali kondusif, sehingga kita yang cari rejeki di desa bisa kembali kerja,” harapnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar Cokorda Rai Widiarsa mengakui pembatasan akses sementara

ini memang berdampak secara pribadi maupun pelayanan umum. “Jangankan dibatasi lama, off sekian menit saja sudah berdampak. Tapi mohon dimaklumi, karena pembatasan ini kan demi stabilitas negara. Seperti yang disampaikan Kominfo pusat,” ungkapnya.

Pihaknya pun turut berharap pembatasan akses internet ini tidak berlangsunglama. Meski demikian, pihaknya tidak bisa banyak berbuat karena diatur oleh pusat. “Kita tunduk pada pusat.

Hanya saja bagaimana kedepan hal seperti ini bisa lebih awal diprediksi.

Sehingga tidak membatasi akses internet keseluruhan. Agar bisa dirancang mana-mana hal yang bersifat rahasia tidak tembus pada khalayak ramai,” tandasnya. (kmb35)

Tegakkan Kepatuhan, Kejari Gianyar dan BPJSKes Cabang Klungkung Tanda Tangani MoU SEBAGAI upaya penegakan hukum terkait kepatuhan badan usaha untuk mendaftar dan membayar iuran BPJS Kesehatan, Kejaksaan Negeri Gianyar melakukan penandatanganan MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung yang mewilayahi Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Bangli, di aula Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar, Rabu (22/5). Penandatanganan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Agung Mardiwibowo, S.H. didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Gianyar I Made Juri Imanu, S.H. dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung dr.

Endang Triana Simanjuntak, AAAK. Acara juga dirangkai dengan kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Gianyar Tahun 2019. Di mana forum ini sendiri diketuai Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Sekretaris adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, anggotanya Kasi Datun Kejari Gianyar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar.

Agung Mardiwibowo pada kesempatan itu mengatakan, MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung sudah dilakukan berkelanjutan, di mana MoU sebelumnya berakhir 23 Mei ini sehingga dilakukan perpanjangan lagi.

Pada forum ini peran Kejaksaan dalam hal ini Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Kesehatan bisa bertindak untuk dan atas nama BPJSKes dalam hal melakukan bantuan hukum nonlitigasi dengan melakukan negosiasi dengan badan usaha maupun

MOU - Suasana penandatanganan MoU antara Kejaksaan Negeri Gianyar dan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung di aula Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar, Rabu (22/5). perseorangan yang tidak mendaftar sebagai peserta BPJSKes ataupun tidak patuh membayar iuran. “Yang kita inginkan pertama, tersosialisasikan semua aturan-aturan maupun regulasi yang ada terutama kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Gianyar,” kata Agung Mardiwibowo.

Ditambahkan Agung Mardiwibowo, selanjutnya bersama dengan forum pihaknya akan melakukan penjajakan ke lapangan untuk menyosialisasikan aturan-aturan atau regulasi terkait dengan BPJSKes. Hal ini sebagai salah satu komitmen Kejaksaan Negeri Gianyar dalam hal penegakan regulasi nasional, peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Kita beri pemahaman dulu kepada

badan usaha dan perorangan, karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang tidak tahu aturannya,” imbuh Agung Mardiwibowo.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung dr. Endang Triana Simanjuntak, AAAK. mengatakan, tujuan dibentuknya forum ini, yakni tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program BPJSKes, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis.

Serta penegakan hukum bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan bagaimana berupaya meningkatkan kepesertaan pekerja/pegawai penerima upah (PPU). Peningkatan PPU tersebut

diwajibkan dengan penegakan kepatuhan, terutama menyasar badan-badan usaha yang tidak patuh atau tidak mau mendaftar, baik dari segi tidak membayar iuran, tidak menyediakan data, atau sama sekali tidak mau mendaftar.

“Jadi dengan adanya forum ini masyarakat tersampaikan, terutama pengusaha bagaimana semua pegawainya mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya yaitu jaminan kesehatan,” terang Endang.

Ditambahkan Endang, di Kabupaten Gianyar terdapat 256 badan usaha yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJSKes, di mana badan usaha tersebut bergerak di bidang penginapan, perhotelan, koperasi, LPD serta konveksi. Dimana empat badan usaha di antaranya telah dikenakan sanksi administrastif berupa teguran I dan teguran II, serta saat ini sudah SKK di Kejari Gianyar.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar Anak Agung Dalem Jagadhita dalam kesempatan itu menyampaikan, terkait tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan di Kabupaten Gianyar, Pemkab Gianyar telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2018. Di mana pada perbup tersebut sudah termuat sanksi bagi pemberi kerja atau pekerja yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, denda hingga tidak mendapat pelayanan publik tertentu. “Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu tersebut berupa pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah di Layanan Terpadu Satu Pintu,” terang A.A. Dalem Jagadhita. (ad882)

JEMBRANA

10

Jumat Wage, 24 Mei 2019

Arus Mudik Lebaran

Diprediksi Kenaikan Penumpang di Gilimanuk 5-7 Persen Negara (Bali Post) Jumlah kendaraan dan penumpang pada arus mudik tahun ini melalui Pelabuhan Gilimanuk dipastikan meningkat. Pihak ASDP memperkirakan kenaikan antara 5-7 persen dibanding jumlah arus mudik tahun lalu. Dari data yang dihimpun, untuk jumlah penumpang tahun 2017 lalu pada puncak arus mudik sebesar 80.113 orang, berlanjut tahun 2018 sebanyak 80.182 orang. Untuk puncak lebaran 2019 ini,

diperkirakan mengalami kenaikan hingga 84.191 orang penumpang. Sedangkan total jumlah penumpang selama arus mudik 2018 dari Gilimanuk mencapai 468.941 orang.

Manajer Operasional ASDP Gilimanuk Agus Supriyatno, Kamis (23/5) kemarin mengatakan, untuk angkutan lebaran di Pelabuhan Gilimanuk sejumlah persiapan telah dilakukan. Salah satunya servis atau perawatan dua dari tujuh dermaga yang akan dioperasikan. Servis itu

menurutnya terkait fender dermaga atau bumper untuk menahan benturan kapal dengan dermaga.

“Servis sudah selesai, ada dua dermaga. Dermaga satu dan dua,” tandas Agus. Di kedua dermaga MB itu, nantinya akan lebih banyak jumlah kapal yang bersandar dibanding dengan dermaga MB III maupun Dermaga Ponton.

Untuk dermaga MB I dan II, jumlah kapal 40, sedangkan MB III 20 kapal dan Ponton 10.

Terkait jumlah penumpang dan kendaraan, diprediksi tahun ini ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

“Perkiraan kenaikan antara 5 sampai 7 persen dibanding tahun lalu,” tambahnya.

Dari data yang dihimpun, pada puncak arus mudik untuk jumlah roda 2 tahun 2017 lalu mencapai 17.854 unit, 2018 sebanyak 18.747 unit dan pada tahun 2019 ini diperkirakan 19.452 unit. Total keseluruhan selama arus mudik 2018 sebanyak 93.114

unit R2.

Sementara untuk kendaraan roda 4, pada puncak arus mudik tahun 2017 lalu mencapai 7.435 unit, berlanjut tahun 2018 sebanyak 8.315 unit. Dan diperkirakan pada puncak arus mudik tahun 2019 ini mencapai 9.147 unit.

Sementara total keseluruhan pada tahun lalu mencapai 41.893 unit mobil.

Secara umum beberapa persiapan dilakukan di dalam areal Pelabuhan. Salah satunya dengan penambahan

loket tiket. Di Pelabuhan Gilimanuk, pada angkutan lebaran nanti loket penumpang dibuka 5 unit (non tunai), tollgate roda 2 sebanyak 10 unit (non-tunai) dan untuk roda empat tujuh loket dengan sistem hybrid (non-tunai dan tunai). Selain itu juga disediakan 1 loket eksisting untuk penumpang dan kendaraan roda dua, serta 4 loket eksisting untuk roda empat.

Di loket roda empat itu juga disediakan empat jembatan timbang yang berfungsi

memastikan berat tonase kendaraan. ASDP Gilimanuk juga menempatkan sejumlah tenda roda 2, baik di dalam areal parkir pelabuhan maupun sebelum masuk ke loket tiket. Di parkir sekitar pelabuhan diperkirakan bisa menampung hingga 2.425 unit sepeda motor (R2), 309 unit mobil (roda-4), dan 6 unit bus/truk. (kmb26)

KAPAL – Kapal penumpang di Selat Bali yang akan melayani arus mudik lebaran tahun ini. ASDP memperkirakan ada kenaikan 5-7 persen kendaraan dan penumpang dibanding tahun sebelumnya.

Jalan Penghubung Pendem-Pancardawa Hancur

Perbaikan Dianggarkan Rp 3,2 M Negara (Bali Post) Jalan yang menghubungkan antara Banjar Pendem dan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana hancur lebur. Sejumlah warga Pendem, Kamis (23/5) kemarin mengatakan, kerusakan jalan itu sudah cukup lama. Bahkan sudah beberapa kali ditambal sulam namun cepat sekali kembali berlubang dan rusak.

“Jalan yang menghubungkan Banjar Pendem dan Pancardawa rusak udah lama. Namun belum diperbaiki. Harapan kami agar segera ditangani karena sangat berbahaya,” jelas Ketut Adi seorang warga.

Wirata, warga lainnya, mengaku pernah jatuh di

lubang jalan yang ada di selatan pertigaan menuju Warung Tegal Dadong tersebut.

Sehingga dia sangat ingin jalan tersebut segera diperbaiki. “Jangan menunggu sampai banyak korban lagi,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jembrana I Wayan Darwin dikonfirmasi membenarkan kerusakan jalan kabupaten tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan tahun 2019 ini dari dana DAK. “Tinggal menunggu tender. Jalan yang akan diperbaiki sepanjang 3,4 km dan dengan anggaran Rp 3,2 miliar. Tahun ini akan kami perbaiki,” jelasnya. (kmb)

Habiskan Anggaran Rp 16 Miliar THR Dicairkan Mulai Hari Ini Negara (Bali Post) –

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana telah mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) ribuan pegawai. Dipastikan mulai Jumat (24/5) ini, tunjangan bagi para pegawai ini mulai dicairkan secara bertahap.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Sudiada, Kamis (23/5) kemarin mengatakan, secara umum Pemkab telah menganggarkan untuk tunjangan tahunan bagi para pegawai tersebut bersumber dari APBD 2019. Alokasi ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Untuk Gaji ke-13, disesuaikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Besaran pendapatan di antaranya gaji pokok, tunjangan

keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja (tukin).

Sementara untuk THR merujuk pada PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiunan. “Sudah kita anggarkan di APBD, tanggal 24 (Mei) ini sudah mulai keluar untuk THR,” ujar Sudiada kemarin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, I Dewa Kusuma Antara mengatakan, untuk alokasi keseluruhan pada Jumat (24/5)

hari ini, THR akan dicairkan sebesar gaji pokok. Untuk besaran total, Dewa Kusuma mengungkapkan keseluruhan pegawai di lingkup Pemkab Jembrana dialokasikan sebesar Rp 16.047.235.900. Belum termasuk THR untuk Bupati dan Wakil Bupati selaku pejabat negara. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dialokasikan sebesar Rp 11.460.600.

Selain PNS, Bupati dan wakil bupati, THR juga diberikan kepada 35 anggota DPRD dengan total anggaran Rp 143.818.700. “Mulai tanggal 24 (hari ini-red) ini sudah dicairkan,” tambahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 diproyeksikan dicairkan pada bulan Juni nanti. (kmb26)

I Made Sudiada

Bali Post/olo

Sudah Hampir Seminggu

Warga Tergigit Anjing Rabies Belum Ditemukan

Bali Post/

RUSAK PARAH - Jalan kabupaten di Banjar Pendem, Kecamatan Jembrana yang rusak parah.

Negara (Bali Post) Hampir sepekan pencarian Dinas Kesehatan bersama perangkat Desa Banyubiru dan Kaliakah terhadap warga yang digigit anjing rabies, belum memperoleh hasil. Warga yang dari informasi awal merupakan perempuan asal Banyubiru itu akhir pekan lalu diketahui digigit anak anjing yang terjangkit rabies.

Sebelumnya Diskes sudah menangani empat orang yang diketahui digigit anjing ra-

bies. Mereka diberikan VAR untuk antisipasi. Diskes tetap masih menelusuri warga yang diketahui digigit anjing rabies itu.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jembrana I Putu Suasta, Kamis (23/5) kemarin mengungkapkan, meskipun belum menemukan orang tersebut, Dinas Kesehatan tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat bersama dengan aparat desa. Tim dari Diskes juga menerjunkan mo-

bil keliling guna kepentingan tersebut.

Perbekel Banyubiru Masturi membenarkan desa bersama Diskes sejak Senin (20/5) lalu telah melakukan pencarian warga yang diidentifikasi berasal dari desanya itu. Empat kepala kewilayahan (kelian dusun) juga telah dikerahkan untuk mengkoordinir warga mencari korban gigitan anjing rabies ini. Di antaranya Kelian Air Anakan, Banjar Banyubiru,

Berawan Salak, dan Pebuahan. “Belum ada, kami sudah kerahkan semua sampai ke banjar-banjar. Masih belum ada titik terang,” terang Masturi.

Petugas agak sulit mencari lantaran keterbatasan informasi identitas. Disebutkan hanya seorang perempuan yang saat itu sedang menyelip gabah. Meskipun belum diperoleh orangnya, pihaknya tetap melakukan sosialisasi informasi terkait hal tersebut

dalam setiap pertemuan dengan warga.

Seperti diberitakan sebelumnya dari informasi salah satu warga pada Jumat (17/5) lalu di Banjar Anyar, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara ada anjing rabies.

Setelah ditelusuri, anjing ini sempat menggigit lima warga.

Empat di antaranya sudah diketahui keberadaannya.

Sedangkan satu orang lagi masih dilakukan pencarian. (kmb26)

Populasi Curik Bali di TNBB Terus Meningkat Populasi fauna endemik curik Bali (Leucopsar rothschildi) di alam liar Bali Barat belakangan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan time series dan hasil monitoring burung curik Bali di alam oleh petugas Taman Nasional Bali Barat (TNBB), dalam kurun tiga tahun terakhir (2016-2018), populasi burung menunjukkan peningkatan yang signifikan dari baseline data tahun 2015 sebanyak 35 ekor, tahun 2019, burung curik Bali terpantau 191 ekor yang terbang bebas di alam. Dan pada bulan Mei ini, ada tambahan lagi dengan pelepasliaran yang dilakukan sebanyak 45 ekor.

Sementara di kandang habituasi serta breeding center Tegal Bunder, curik Bali mencapai 465 ekor. Jumlah ini belum termasuk di kandang-kandang masyarakat di desa penyangga TNBB yang menjadi penangkar perorangan ataupun kelompok. Burung curik Bali yang dilepasliarkan di alam liar itu telah mendapatkan perlakuan habituasi di site pelepasliaran sehingga diharapkan curik Bali yang dilepasliarkan segera dapat menyesuaikan kehidupan di habitatnya.

“Pada pelepasliaran kali ini bertepatan dengan perin-

gatan Hari Keanekaragaman Hayati Dunia tahun 2019,” ujar Kepala Balai TNBB Agus Ngurah Krisna, belum lama ini. Melalui pelepasliaran ini pihaknya mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian dan meningkatkan kepedulian terhadap keanekaragaman hayati melalui langkah kegiatan baik secara berkelompok maupun individual. Sehingga, lanjut Krisna, dapat semakin memberikan dorongan dalam upaya bersama mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya pelepasliaran curik Bali ini untuk mewujudkan kondisi populasi curik Bali dari hasil pelepasliaran yang dapat berkembang biak dan bertahan dengan kondisi habitatnya. Pelepasliaran dapat diartikan sebagai upaya melepaskan kembali satwa liar ke alam yang merupakan habitatnya. Salah satu strategi menambah populasi yakni dengan menambah lokasi pelepasliaran dari 1 tempat menjadi beberapa tempat sesuai dengan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh petugas TNBB. Lokasi pelepasliaran di antaranya di Semenanjung Prapat Agung (Tanjung Pasir/Segara rupek/lampu merah, brumbun dan kotal), di Cekik, di Labuan Lalang dan di Tanjung Gelap, khususnya di lokasi Cekik, Labuan Lalang dan di Teluk Brumbun secara rutin dalam 5 tahun (2014-2019) dilakukan pelepasliaran. Pada tahun ini direncanakan pelepasliaran burung curik Bali di kawasan TN Bali Barat sebanyak 2 kali. “Pelepasliaran pertama

sebanyak 45 ekor yang berada di site pelepasliaran di Labuan Lalang, di Cekik, di Teluk Brumbun dan Teluk Kotal,” tambah Krisna.

Curik Bali atau jalak Bali merupakan spesies burung endemik yang populasi alaminya hanya terdapat di wilayah bagian barat pulau Bali. Curik Bali hanya terdapat di Pulau Bali dengan kantung populasi alaminya hanya terdapat di Taman Nasional Bali Barat.

Saat ini persebarannya hanya terdapat di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Spesies ini sejak tahun 1970 sudah dilindungi di tingkat nasional, bahkan IUCN telah memasukkannya ke dalam Buku Data Merah (red data book) sejak tahun 1966. Selanjutnya, dukungan kebijakan di tingkat nasional terhadap perlindungan curik Bali diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998 dan di tingkat daerah yang menobatkannya sebagai lambang fauna Provinsi Bali pada tahun 1991. (olo)

Bali Post/olo

PELEPASLIARAN – Pelepasliaran burung curik Bali di sejumlah titik TNBB. Selama kurun waktu tiga tahun terjadi peningkatan populasi burung curik Bali di habitat liar.

Jumat Wage, 24 Mei 2019

KARANGASEM

11

Bawaslu Ajukan Anggaran Rp 9,7 Miliar pada Pilkada Karangasem 2020 Amlapura (Bali Post) Karangasem melalui Kesbanglimaspol. Dari Menyongsong hajatan pemilihan bupati dan pengajuan itu di tingkat TAPD dirasionalisasi wakil bupati yang akan dilaksanakan pada menjadi Rp 9.457.570.829,” ujarnya.

2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Anggaran yang diajukan itu kata Suas(Bawaslu) Karangasem telah mengajukan trawan, nantinya dipergunakan lembaga anggaran pelaksanaan hajatan tersebut untuk mendukung biaya operasional, Rp 9,7 miliar. transportasi, dan pembayaran honor Ketua Bawaslu Karangasem I pengawas di masing-masing TPS. Putu Gede Suastrawan, Kamis Sebab, jumlah pengawas di 950 TPS (23/5) kemarin mengungkapkan, tersebar di delapan kecamatan. menjelang pelaksanaan hajatan Jumlah TPS itu, menyesuaikan politik pemilihan bupati dan wakil agenda KPU Karangasem. bupati, pihaknya memang telah “Anggaran yang paling besar mengajukan anggaran hajatan terserap untuk pembayaran honor politik lima tahunan ini. Untuk pengawas TPS,’’ ujarnya. pelaksanaan itu, telah diajukan angDana itu sudah mulai dipergugaran Rp 9.730.524.314. nakan dari penetapan DPT Sebelum pengajuan anggahingga pencalonan. Karran itu sudah digodok melaena itu kita berharap lui proses yang relatif pannantinya tidak ada jang. Bahkan, pengajuan lagi rasionalisasi anggaran ini dipantau anggaran. ‘’Semua langsung oleh Bawaskegiatan yang dilu RI. ‘’Kita bahkan lakukan sudah rapat di Surabaya mengacu peraterkait hal ini. turan yang berSudah diajukan laku di seluruh anggaran ke Indonesia,” jelas pemerintah Bali Post/kmb41 Suastrawan.

Kabupaten (kmb41) I Putu Gede Suastrawan

Bangun Infrastruktur dan 1.000 Museum Lontar

Amlapura (Bali Post) Kendati pemilihan bupati dan wakil bupati sudah dekat, yang akan dilangsungkan tahun 2020, Bupati Gusti Ayu Mas Sumatri tetap fokus menuntaskan pembangunan infrastruktur dan juga 1.000 museum lontar di rumahrumah penduduk.

Upaya itu dilakukan semata-mata untuk kemajuan di Bumi Lahar.

Mas Sumatri mengatakan hal itu, Kamis (23/5) kemarin.

Bupati mengatakan, belum memikirkan masalah perhelatan Pilkada 2020 mendatang. Ia menegaskan masih fokus melakukan pembangunan infrastruktur.

“Sampai saat

ini, saya belum memikirkan Pilkada,’’ tegas Bupati.

Dikatakan, agenda program yang sedang difokuskan adalah melanjutkan pembangunan Dermaga Cruise Tanah Ampo.

Selain itu, pembangunan gedung serbaguna di masingmasing kecamatan. Dan juga

Gusti Ayu Mas Sumatri

dirancang pembuatan 1.000 museum di rumah-rumah warga. Diyakini, museummuseum lontar di rumah warga itu dapat mendukung tujuan pariwisata. ‘’Perlu solusi pemberdayaan sehingga lontar-lontar yang disimpan penduduk itu bisa terjaga dengan baik,’’ harapnya.

Selain itu, juga diagendakan pembangunan Dermaga Cruise. Sudah dirancang bekerja sama dengan pihak swasta. Namun, sampai saat ini masih dikomunikasikan dengan provinsi dan pusat.

Dengan upaya seperti itu, pembanguan dermaga itu diharapkan bisa lebih cepat dituntaskan. ‘’Sehingga nantinya, dermaga itu segera dapat dioperasikan alias tidak mangkrak lagi,’’ Bali Post/kmb41 p a p a r n y a . (kmb41)

Bali Post/kmb41

BLANGKO E-KTP HABIS - Disdukcapil Karangasem tidak dapat melakukan pencetakan karena stok blangko e-KTP habis.

Stok Blongko E-KTP Habis

Ajukan 5.000 Dapat 500 Keping Amlapura (Bali Post) Stok blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karangasem habis sejak dua bulan lalu. Atas kondisi itu, Disdukcapil yang membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) maupun UPT di kecamatan, tidak bisa mencetak e-KTP. Kepala Disdukcapil Karangasem I Wayan Sumidia mengatakan, atas habisnya stok blangko e-KTP di Disdukcapil, pihaknya telah mengajukan bantuan blangko e-KTP ke pemerintah pusat yakni ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 5.000 keping. Hanya, dari jumlah usulan yang diajukan itu, pusat hanya memberikan 500

keping blangko e-KTP. “Masih dalam proses perjalanan. Jumlah 500 keping blangko e-KTP itu pastinya belum bisa dipergunakan.

Sedikitnya bantuan yang diberikan karena memang tidak ada stok blangko di pusat. Kita diminta bersabar menunggu sampai setelah hari Lebaran. Semoga usai hari raya, kita bisa kembali

diberikan bantuan blangko itu,” ujar Sumidia.

Sumidia mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karena tidak bisa mencetak, jadi yang sudah melakukan proses perekaman data, hanya diberikan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP. ‘’Suket itu sama fungsinya seperti KTP,

bisa dipergunakan untuk segala kepentingan,’’ tambahnya.

Jika nanti blangkonya telah dating, pasti warga yang sudah merekam data itu percetakan e-KTP-nya diprioritaskan. Di antaranya warga tamatan SMA yang sudah wajib punya kartu kependudukan. ‘’Sejatinya, kita sudah siap mencetak mencapai ratusan e-KTP. Tetapi, karena belum ada blangkonya, terpaksa kita tunda pencetakannya sampai ada blangko datang,” tegas Sumidia. (kmb41)

Studi Banding ke Pemkab Malang

Terinspirasi Transformasi Pembangunan secara Holistik Pemkab Kabupaten Karangasem melaksanakan kegiatan studi banding ke Pemkab Malang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/5) kemarin. Studi banding itu dipimpin Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri. Pembab Karangasem menjajaki kerja sama dengan Pemkab Malang terutama terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga bisa dijadikan tempat wisata. Lalu, bagaimanakah model TPA yang cocok dan efektif nanti dibangun di Karangasem?

ROMBONGAN Pemkab Karangasem diterima langsung Plt. Bupati Kabupaten Malang, Muhammad Sanusi, beserta jajaran OPD terkait.

Tujuan Pemkab Karangasem yang dalam kunjungan itu dipimpin Bupati Gusti Ayu Mas Sumatri adalah ingin melihat keberhasilan Kabupaten Malang terutama dalam mengelola TPA. Merupakan inspirasi dan contoh sangat ideal, TPA di Malang itu justru bisa dijadikan tempat wisata. Banyak terobosan dilakukan Pemkab Malang.

Karena itu tidak aneh, bisa berkembang dengan baik.

Dari kunjungan itu, pihaknya dapat transformasi dan informasi yang nantinya dapat diterapkan untuk mengisi pembangunan di Karangasem secara holistik.

“Kami mengajak rekanrekan media supaya dapat bersama-sama membangun Karangasem menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.

Sumatri menambahkan, untuk memajukan kabupaten, pihaknya memang harus banyak belajar dari kelebihan kabupaten lainnya. Melalui kunjungan kerja ini tidak saja diperoleh inspirasi, juga solusi untuk membuat desain inovatif memajukan dan menyejahterakan masyarakat Karangasem khususnya. Terlebih, masyarakat Karangasem perekonomiannya sudah mulai pulih pasca-erupsi Gunung Agung 2017 lalu.

“Dari kunjungan ini, kita banyak dapat inspirasi dan solusi efektif, bagaimana membangun Karangasem agar maju,’’ tambahnya.

Mua tidak mau, memang perlu dijalin komunikasi dengan baik agar lebih lebih banyak informasi baru diserap. ‘’Komunikasi merupakan upaya penyempurna. Jadi, apa yang akan kita rancang

bisa diterjemankan dan juga dijalankan dengan baik,’’ jelas Mas Sumatri.

Sementara itu, Plt. Bupati Malang Muhammad Sanusi mengatakan, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memilih Kabupaten Malang sebagai lokasi studi banding. Plt. Sanusi juga mengapresiasi dan men-

dukung sepenuhnya Karangasem yang berniat belajar terkait pengelolaan TPA. “Kami harap Karangasem bisa megikuti jejak kami, utamanya dalam pengelolaan TPA. Kita juga ingin mengembangkan desa wisata. Untuk pengembangan desa wisata sudah pasti kita belajar nanti ke Bali,” ujarnya. (nan)

Bali Post/kmb41

CENDERAMATA - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menyerahkan cenderamata kepada Plt. Bupati Malang Muhammad Sanusi, Kamis(23/5) kemarin.

KLUNGKUNG

12 Lagi, Anjing Rabies Gigit Tiga Warga Semarapura (Bali Post) Kasus gigitan anjing rabies kian meluas di Klungkung.

Setelah di Desa Paksebali dan Desa Akah, kali ini kasus serupa terjadi di Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan. Tiga warga setempat menjadi korban amukan satu anjing rabies yang sama, sehingga segera mendapat penanganan serius dari petugas Bidang Kesehatan Hewan.

Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Anak Agung Raka Arnawa, Kamis (23/5) kemarin, mengatakan kasus gigitan anjing liar terjadi pada hari berbeda. Pertama pada 13 Mei lalu, korbannya Komang Budiarta, kedua 21 Mei korbannya Ni Komang Sadiawati dan ketiga pada 22 Mei lalu, terhadap korban Komang Nova Sutiasa.

“Setelah kami telusuri ke bawah, mereka digigit satu anjing yang sama. Itu positif anjing liar rabies,” kata Arnawa.

Setelah anjingnya ditemukan, Arnawa mengatakan langsung melakukan surveilen, untuk mengambil sampel pada anjing itu. Selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium di Denpasar untuk diteliti lebih lanjut. Sebab, anjing ini riwayatnya baru beranak.

Apakah keganasannya karena situasi tersebut atau memang karena dipicu virus rabies.

Setelah mendapatkan sampelnya, Tim Bidang Kesehatan Hewan, terus menelusuri kawanan anjing lainnya di Desa Dawan Kelod dan sekitarnya.

Selanjutnya akan dilakukan vaksinasi massal pada anjing lainnya di sekitar rumah-rumah korban. Sekaligus memberikan vaksin terhadap keluarga para korban gigitan anjing rabies, agar tidak tertular.

Sementara itu, menindaklanjuti kasus gigitan anjing liar rabies di Desa Akah, Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Klungkung sudah melakukan eleminasi 11 ekor anjing liar. Selain itu, sekaligus melakukan vaksinasi anjing peliharaan warga sebanyak 31 ekor. Termasuk anjing peliharaan warga di desa yang bersebelahan dengan Desa Akah, sebanyak 22 ekor.

Arnawa mengatakan, anjinganjing ini merupakan anjing yang belum tervaksin, saat melakukan vaksinasi massal sebelumnya. Sebab, saat itu terkendala ketika ada program vaksinasi massal, warga ini belum bisa membawa anjingnya keluar.

Sebelumnya, tiga warga Desa Akah yang digigit anjing liar positif rabies, Selasa (21/5) lalu, antara lain I Nengah Sirka, Ketut Arka dan Dewa Putu Alin Indrawan. Ketiganya juga digigit anjing liar positif rabies yang sama. Sementara di Desa Paksebali, satu korban gigitan anjing rabies A.A Gede Rai Karyawan meninggal dunia, Minggu (19/5) malam, setelah tergigit anjing liar pada tangannya. Dia sempat dilarikan ke RSUD Klungkung, namun gejala rabies pada korban sudah parah. (kmb31)

Bali Post/kmb31

TIM - Sekda Winastra saat menerima Tim Surveior Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Tim Akreditasi FKTP Cek Faskes Puskesmas Nusa Penida I

Semarapura (Bali Post) Tim Surveior Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pusat diterima Sekda Klungkung Gede Putu Winastra di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Rabu (22/5) lalu.

Kedatangan Tim Akreditasi ini untuk melakukan Survei Akreditasi Puskesmas di UPTD Puskesmas Nusa Penida I. Anggota Tim Akreditasi Ida Ayu Citarasmi mengatakan, kedatangan Tim Akreditasi FKTP untuk melakukan reakreditasi terhadap fasilitas kesehatan (faskes) di Puskesmas Nusa Penida I. Reakreditasi ini sebagai lanjutan dari survei akreditasi sebelumnya, di mana rangkaiannya hampir sama tetapi akan ada penelusuran yang lebih detail. Seperti sistem yang dibuat di faskes tersebut. “Dengan akreditasi itu nantinya sistem yang baik terjadi di semua faskes,” ujar Citarasmi di hadapan jajaran Dinas Kesehatan Klungkung.

Perempuan yang berdomisili di Kota Tangerang ini juga memberi apresiasi komitmen Pemkab Klungkung yang sudah memberi perhatian lebih terhadap kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh warganya. “Kami mengapresiasi Klungkung sudah UHC berkat komitmen Bapak Bupati,” sebutnya.

Sekda Putu Winastra menyatakan Pemkab Klungkung memiliki komitmen tinggi da-

lam meningkatkan kualitas kesehatan dan memberi jaminan kesehatan masyarakat.

Dengan PAD yang terbilang masih kecil, Pemkab Klungkung telah mendeklarasikan program Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh warganya. “Perhatian Pemda Klungkung terhadap kesehatan masyarakat sangat tinggi, salah satunya melalui program UHC ini,” ujar Sekda Winastra didampingi Kadiskes dr. Ni Made Adi Swapatni.

Program kesehatan ini, menurut Sekda Winastra menjadi salah satu prioritas Pemkab Klungkung untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klungkung. Perjalanan Pemkab Klungkung menuju UHC, karena melihat kurangnya masyarakat Klungkung terhadap jaminan kesehatan.

Namun dengan didasari niat dan kerja keras yang tinggi, komitmen menyukseskan UHC dapat diwujudkan.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengejar target tersebut, salah satunya adalah menggencarkan Program Bedah Desa untuk mendata penduduk yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebab, tidak terlayaninya kesehatan masyarakat, berdampak meluas menambahnya kemiskinan.

Karena tingginya biaya kesehatan hingga harus mengkajinya. (kmb31)

Jumat Wage, 24 Mei 2019

Bupati Suwirta Keluar dari Gerindra

Semarapura (Bali Post) Bupati Klungkung Nyoman Suwirta akhirnya mengambil sikap terhadap tudingan sebagai pengkhianat Gerindra. Suwirta mengeluarkan keputusan mengejutkan, dengan menyatakan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra Klungkung, Kamis (23/5) kemarin. Suwirta mengambil sikap demikian, karena merasa sudah tidak dianggap, setelah muncul statemen “bersih-bersih” di grup WhatsApp DPC Partai Gerindra Klungkung, lantaran Suwirta dianggap pengkhianat partai.

Surat pengunduran dirinya langsung diteken kemarin, kemudian dikirim langsung ke Kantor DPC Partai Gerindra Klungkung.

Surat pengunduran diri ini

lengkap dengan KTA Gerindra yang dikantonginya sejak enam tahun terakhir. Di dalam isi suratnya, Bupati Suwirta mengaku keluar dari keanggotaan,

Bali Post/kmb31

SURAT - Bupati Suwirta saat menunjukkan surat pengunduran dirinya sebagai kader Gerindra.

karena ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai bupati. “Jangan salahkan siapa yang menyebarkan screenshoot chat WA itu, mari pikirkan, kenapa isi di dalamnya bisa terjadi?

Sebenarnya saya mau balas komentar teman-teman Gerindra, tetapi ternyata saya sudah dikeluarkan dari grup WA,” kata Suwirta saat ditemui di ruang kerjanya.

Bupati Suwirta mengaku keluar dari Gerindra, karena para elite Gerindra sendiri yang memberikan jalan baginya untuk keluar. Karena dengan hujatan, tudingan pengkhianatan dan anggapan tidak berbuat banyak untuk partai, membuat Bupati Suwirta harus tahu diri. Sebab, dirinya merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di internal Gerindra. “Saya memutuskan ini tanpa tekanan siapa pun.

Ini sikap pribadi saya. Merekalah yang menghendaki saya keluar dari Gerindra,” tegas Suwirta.

Usai keluar dari keanggotaan Partai Gerindra, Bupati Suwirta juga menegas-

kan pihaknya tidak akan bergabung dengan partai politik mana pun. Jangan sampai timbul kesan, keputusan besar ini diambil karena adanya rayuan partai besar lainnya, yang menginginkan dirinya sebagai kader partai.

Dia bahkan memastikan, tidak akan memilih jalan “Satu Jalur” dengan Pemprov Bali, di mana gubernurnya adalah kader PDI-P. Sebagai bupati tanpa dukungan partai politik mana pun, Bupati Suwirta juga mengaku siap dengan segala risiko. Seperti risiko akan dipersulit dalam proses legislasi di lembaga dewan.

Menanggapi keputusan ini, Ketua DPC Partai Gerindra Klungkung Wayan Baru, Kamis kemarin, mengaku sangat menyayangkan keputusan Bupati Suwirta. Padahal, sejak diusung Gerindra dan masuk dalam keanggotaan, Bupati Suwirta, katanya, sering menyampaikan tidak akan pernah mundur sebagai kader Gerindra dalam situasi apa pun. Dia tidak mempersoalkan sikap itu, hanya Baru mengatakan caranya kurang beretika. Semestinya sampaikan proses pengunduran dirinya dengan baik, langsung ke Kantor DPC Partai Gerindra Klungkung dan bertemu dengan elite partai. “Mau keluar dari partai itu hak setiap orang.

Sikap itu sah-sah saja. Cuma caranya kurang elegan,” katanya.

Sikap demikian, dinilai tidak menghargai partai yang sudah membesarkannya menjadi bupati selama dua periode. Padahal, tanpa dukungan partai, tentu tidak ada jalan baginya menjadi bupati. Mengenai anggapan bahwa Bupati Suwirta tidak dibutuhkan lagi di dalam partai, Baru menyangkal hal itu. Tidak ada elite partainya yang pernah menyatakan seperti itu. Terhadap sikap ini, pihaknya belum menentukan sikap, apakah Gerindra Klungkung akhirnya akan mengambil sikap oposisi atau tidak. Karena Gerindra Klungkung belum melakukan rapat internal.

“Tidak ada yang sakti dan lemah. Apa pun yang dilakukan eksekutif, tentu harus berproses di legislatif. Tunggu saja nanti seperti apa situasinya,” tegas Baru.

Setelah menerima surat pengunduran diri ini, pihaknya akan segera menyampaikan ke pengurus DPD Gerindra Bali dan Pengurus Gerindra Pusat. Dia menjamin situasi ini tidak mengganggu mental dan soliditas jajaran Partai Gerindra Klungkung, sebagai salah satu partai besar di Bali. (kmb31)

Pascarumah Terbakar Rina Numpang di Rumah Kerabat Semarapura (Bali Post) Kebakaran di rumah Nyoman Rina (53) di Banjar Sangging, Desa Akah, membuat seisi rumah ludes terbakar. Tidak ada harta benda yang tersisa, yang bisa diselamatkan. Rina sementara menumpang di rumah kerabatnya, bersama seorang putrinya yang baru berumur 18 tahun. Melihat kondisi memprihatinkan yang dialami korban, Wakil Bupati Klungkung Made Kasta bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ida Bagus Anom Adnyana menyerahkan bantuan kepada Ni Nyoman Rina, Rabu (22/5) lalu. Kebetulan, lokasi kebakaran itu tidak jauh dari kampung halaman Wabup Kasta di Desa Akah.

Bantuan yang diserahkan berupa perlengkapan alas tidur, peralatan memasak serta sembako. Wabup Made Kasta berharap bantuan yang diserahkan ini akan dapat meringankan beban Rina, setelah rumahnya ludes terbakar. Selain itu Wabup Made Kasta meminta Kadis Sosial supaya mengupayakan Nyoman Rina dapat memperoleh bantuan rehab rumah.

Nyoman Rina menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Pascakejadian kebakaran, dirinya yang hanya tinggal berdua dengan putrinya yang berumur 18 tahun ini, kini menumpang tinggal di rumah kerabatnya. Usai menerima bantuan Wabup Kasta, dengan dibantu putrinya, Rina berupaya membersihkan sisa-sisa kebakaran dan mengumpulkan barang-barang yang kemungkinan masih bisa dipakai.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat menghanguskan kediaman Rina (53), Senin (20/5) lalu sekitar pukul 22.00 Wita. Saat kabakaran terjadi, kediaman Rina sedang kosong karena ditinggal penghuninya menginap ke rumah kerabat.

Api yang sudah berkobar di rumah korban pertama kali dilihat oleh Wayan Sarjana. Angin menyebabkan kobaran api makin cepat melalap bangunan beserta isinya. Petugas Damkar bersama warga bergotong royong memadamkan api. Namun api yang sudah berkobar hebat

membuat petugas mengalami kesulitan memadamkan api.

Dalam waktu setengah jam, api kemudian berhasil dipadamkan. Beruntung api tidak sampai merembet ke bangunan lainnya. Namun bangunan milik korban yang terdiri dari tiga kamar tidur, satu kamar mandi, dan satu dapur hangus dilalap si jago merah. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai Rp 300 juta. Penyebab terjadinya kebakaran sementara diduga adanya korsleting arus listrik. (kmb31)

Bali Post/kmb31

WARGA - Wabup Kasta saat mendatangi rumah warga Akah yang terbakar akibat korsleting listrik.

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Jumat Wage, 24 Mei 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dcr: FO,Housekeeping,Security, Laundry,Engineering.Email: new arenahotelkutabali@gmail.com

B.BP.164.05.19.0000859

BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692

B.BP.004.05.19.0000701

Cr Tk.Checking&Tk.Jahit Garmen dpt uang hadir 082359315978 B.BP.004.05.19.0000874

Dbth tng Srbtan lk SLTA bujang UMR di Btbulan WA 08558855807 B.BP.001.05.19.0000852

Dcr 3 Tk.Msk,3 Tk.Kbn,2 Sopir, 2 Satp. Hub. Villa Ayu Br.Kuwum Kauh II/21X Krbkn.4731979

B.BP.154.05.19.0000865

Dcr Guru/Pendamping TK/bs Krja Team,082145707300/089621759346 B.BP.001.05.19.0000707

Dcr Pelaksana Lapangan u/ proyek Sklh Min STM, Pglmn min 1th Hub:081238131405

B.BP.004.05.19.0000862

Dcr Sales marketing min-D3 pglm ttg audio send to:Desound Jl.Sunsetroad No.4 T.750041 B.BP.154.05.19.0000866

Dicari Courier Motor,Admin,OB, Operasional&Sopir(Max28Th),Krm Jl .Gn.Soputan I/107.Tl:8466317 B.BP.001.05.19.0000565

Dicari SPG Kopi Luwak untuk di bandara Hub:085100619419

Tekhnisi Las Listrik, Welder, Sales Marketing : 085103167222

Dicari Sgr Therapis SPA Wanita Bersedia Ditmptkn di Canggu & Pnglmn diutmkn,Gaji&Bns Menrik Hub:081239621123(Masaji SPA)

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818

B.BP.001.05.19.0000869

B.BP.001.05.19.0000521

Dicari Waitress cantik umurnya 22/35 untuk kerja kantor business services.

Jl.Sunset.Boss campur org bule /Bali. Tamu bule banyak. Gaji bagus Hub:0818850098

B.BP.004.05.19.0000790

Urgent Karyawan Toko!Punya Kendaraan sendiri.Tlp.08113999738 domisili Gianyar Ubud

B.BP.004.05.19.0000863

DIJUAL MOBIL

RUPA-RUPA

DIJUAL RUMAH

SERVICE

RUPA-RUPA

BENGKEL LAS

BIRO JASA

BIRO JASA

B.BP.001.05.19.0000652

G.01

DIJUAL MOBIL BMW

Jip X5’02,Hitam AWD,DK,orsinil 0818198969 / Legian (125Jt) B.BP.001.05.19.0000835 TOYOTA

Corola Altis G’02,Hitam,DK,mls Manual 0818198969 -Legian/63Jt B.BP.001.05.19.0000834

DIJUAL MOBIL

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

PROPERTY

PROPERTY

TOYOTA

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH

Nav1 V”13,Hitam,DK Tg.1,KM.50K 0818198969 / Legian (185Jt)

1,5A Jl.Glogr Carik,G.Kangguru No.2 sdh tmbk kllg.085101818655

Rmh Jl.Imambonjol Perum Mutiara,087860846839/081805531078

B.BP.001.05.19.0000833

Inova G 2014 putih/Terios TX2011 Jual salah 1 Hub.08123968148/WA B.BP.001.05.19.0000876 DAIHATSU

Dijual Daihatsu Xenia Sporty 2014, Tangan Pertama,Kondisi Sangat Terawat, Harga bisa Nego Hub:087761758744 B.BP.004.05.19.0000868

DICARI MOBIL

Dcr Truck 4/6 roda diatas tahun 2013 Hub:081338324935 B.BP.001.05.19.0000854

B.BP.154.05.19.0000873

PROPERTY DIJUAL RUKO

Jual/Sewa ruko 2Lt/B.170m2 tepi Cokroaminoto Hub087856227779 B.BP.033.05.19.0000864

PROPERTY DISEWAKAN RUKO

Over kontrakkan Ruko lantai 2 di Jl.Raya Kapal Bukit Tinggi 8A-Mengwi.hanya 48juta 2 tahun WA 081325452362 B.BP.031.05.19.0000829

B.BP.164.05.19.0000858

Dijual Rmh Jl.Kaswari Gg. Iris No.16 Hub:082359315978 B.BP.004.05.19.0000861

RUPA-RUPA Dana LCair Jmk BPKB/Sertipikat T.412815 / 085337370228 B.BP.001.05.19.0000699

KEHILANGAN Hilang BPKB Nosin.INZX261025 DK 115 AB An.Igun Gunadi B.BP.001.05.19.0000851

BANGLI

14

Jumat Wage, 24 Mei 2019

Sebagian Besar Gedung Pemerintah Belum Dilengkapi APAR

Bangli (Bali Post) -

Sebagian besar gedung pemerintah di Bangli belum dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR). Padahal, keberadaan APAR sangat penting dan dibutuhkan untuk penanggulangan awal jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Sekretaris Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli Dewa Agung Suryadarma dikonfirmasi, Kamis (23/5) kemarin, mengakui hal itu. Dia mengatakan sebagaimana pantauannya

selama ini, keberadaan APAR di gedung kantor OPD dan sekretariat pemkab masih sangat minim. Bahkan ada kantor yang belum menyediakan alat tersebut.

Penyediaan APAR dalam

setiap gedung perkantoran, menurutnya sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar.

APAR penting disediakan mengingat di setiap gedung kantor terdapat arsip-arsip

yang mudah terbakar. “Terutama di ruang tata usaha yang banyak kertasnya,” ujarnya.

Penyediaan APAR bisa disesuaikan dengan luas dan bangunan gedung. Jika bangunan gedung kantor bertingkat, maka di setiap lantainya minimal disediakan satu atau dua APAR. “Jumlahnya dalam setiap gedung bisa

disesuaikan. Yang penting mudah diambil dan dijangkau ketika terjadi kebakaran,” ujarnya.

Penyediaan APAR di gedung kantor, kata Suryadarma, menjadi tanggung jawab masing-masing OPD/ bagian. Sebab pengadaan APAR nantinya akan tercatat sebagai aset milik masingmasing OPD/bagian.

Untuk membangun kesadaran terhadap pentingnya penyediaan APAR di lingkungan kantor, pihaknya selama ini sudah rutin melakukan sosialisasi ke OPD-OPD, dan kantor-kantor instansi lainnya seperti kejaksaan, bank dan sekolah. Tak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan ke masyarakat di banjar-banjar.

Dalam sosialisasi pihaknya

juga sekaligus memberikan pembinaan dan mengajarkan cara penggunaannya.

Menurutnya, harga untuk pengadaan satu buah APAR tidak begitu mahal. APAR yang habis dipakai juga bisa diisi ulang kembali. “Kita harapkan semua OPD/bagian menyiapkan APAR di kantor masing-masing,” harapnya. (kmb40)

Situasi Diharapkan Tetap Aman dan Kondusif Bangli (Bali Post) Situasi di Jakarta yang belakangan ini memanas pascapenetapan hasil rekapitulasi Pemilu oleh KPU RI diharapkan bisa segera reda. Suhu panas politik di ibu kota juga diharapkan tak sampai terbawa ke daerahdaerah, khususnya di Bali.

Harapan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bangli Sang Nyoman Sedana Arta usai persembahyangan bersama para perbekel dan tokoh se-Kabupaten Bangli di Pura Puncak Penulisan (Pura Tegeh Kahuripan), Rabu (22/5) sore.

Sedana Arta berharap situasi di Indonesia khususnya Bali bisa tetap aman dan kondusif. “Selain untuk mengucap syukur atas suk-

sesnya pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Bangli, kita juga berdoa agar kondisi panas di ibu kota pascapenetapan hasil rekapitulasi oleh KPU, bisa segera mereda dan tidak sampai terjadi di daerah-daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sedana Arta juga mengatakan pertemuannya bersama para perbekel juga untuk menjalin komunikasi serta mencari masukan agar ke depan program-program pembangunan di Kabupaten Bangli, bisa berjalan lebih baik. Tak kalah penting, kebijakan ke depan bisa lebih berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat lemah dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Kabupaten Bangli.

Ketua Forkom Perbekel

Kabupaten Bangli I Made Diksa menyambut baik acara persembahyangan bersama yang diinisiasi Wabup Sedana Arta, untuk mendoakan agar situasi ini bisa segera berlalu. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Mudah-mudahan dengan persembahyangan bersama ini, jagat Bali khususnya Bangli tetap aman, damai dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Kita juga berdoa agar yang terpilih bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Yang penting, kepercayaan masyarakat bisa diemban dengan baik melalui, program-program yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (kmb40)

Bali Post/kmb40

PERSEMBAHYANGAN - Acara persembahyangan bersama yang dilaksanakan di Pura Puncak Penulisan (Pura Tegeh Kahuripan), Rabu (22/5) sore.

PPDB SMA Dibuka Tiga Jalur Bangli (Bali Post) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2019/2020 akan dibuka pada Juni mendatang. Ada tiga jalur yang dibuka meliputi, jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua.

Ketua MKKS SMA Kabupaten Bangli Ketut Ada menyampaikan hal itu, Kamis (23/5) kemarin.

Dijelaskannya, untuk jalur zonasi kuotanya 90 persen.

Didalamnya sudah termasuk untuk siswa kurang mampu dan inklusi. Sementara Jalur prestasi maksimal 5 persen dan jalur perpindahan orang tua maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua, pendaftarannya dibuka pada 26 sampai dengan 27 Juni mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 wita. Sedangkan jalur zonasi, pendaftaranya dibuka tanggal 28, 29, Juni dan 1,2,3 Juli. “Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan sistem online,” jelas Kepala SMAN 1 Kintamani itu.

Dia menyebutkan ada beberapa hal yang berbeda dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran baru ini dengan sebelumnya. Jika pada tahun lalu, ada jalur bina lingkungan sosial, sementara pada PPDB sekarang tidak. Saat ini bina lingkungan sudah diakomodir dalam jalur zonasi. “Dengan jalur zonasi, siapa calon siswa yang rumahnya terdekat dengan sekolah, dia yang pertama punya peluang untuk diterima,” ujarnya.

Selain itu, pada PPDB sekarang khususnya pada jalur prestasi, pihak sekolah hanya akan memperhitungkan sertifikat prestasi calon siswa yang didapat dari hasil lomba baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

Bukan piagam sebagai peserta.

“Kalau dulu piagam PKB diperhitungkan. Sekarang kalau yang diterima hanya berupa sertifikat juara hasil lomba mulai dari jenjang kabupaten, provinsi, nasional. Tidak lagi memperhitungkan piagam PKB. Kenapa, karena itu menyalahi Permen (Peraturan Menteri), itu bukan prestasi.

Prestasi kan ditunjukkan dari hasil lomba,” terangnya.

Yang juga berbeda dalam PPDB sekarang, kata Ketut Ada bahwa tidak ada lagi jalur khusus untuk anak pendidik.

Jika sebelumnya anak pendidik/guru di sebuah sekolah menjadi bahan pertimbangan untuk diterima, saat ini murni menggunakan zonasi. Ketut Ada mengatakan kalau guru tersebut tinggal di sekitar sekolah yang dituju, maka dia bisa mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi.

Sementara itu disinggung mengenai berapa kuota yang akan dibuka khususnya di SMAN 1 Kintamani, Ketut Ada menyebutkan sesuai dengan jumlah siswa yang lulus dalam tahun ajaran terakhir. Pada tahun ini pihaknya meluluskan 10 kelas, maka kuota yang dibuka juga sebanyak 10 kelas.

Dalam masing-masing kelas jumlah siswanya 36 orang.

“Jadi kuota yang kita buka 360 siswa,” imbuhnya. (kmb40)

“Kalau dulu piagam PKB diperhitungkan. Sekarang kalau yang diterima hanya berupa sertifikat juara hasil lomba mulai dari jenjang kabupaten, provinsi, nasional. Tidak lagi memperhitungkan piagam PKB. Kenapa, karena itu menyalahi Permen (Peraturan Menteri), itu bukan prestasi.

Prestasi kan ditunjukkan dari hasil lomba.”

Ketua MKKS SMA Ketut Ada

Bali Post/kmb40

NGABEN - Prosesi ngaben massal di Desa Terunyan, Kintamani, Kamis (23/5) kemarin. Prosesi ngaben yang digelar sebuah dadia di desa setempat ini diikuti oleh 41 sawa. Ngaben di Desa Terunyan cukup unik karena harus melintasi danau.

Relawan akan Bantu Tiga KK yang Tinggal di Tenda Bangli (Bali Post) – Keberadaan tiga KK di Dusun Penaga, Desa Yangapi, Tembuku yang tinggal dalam satu tenda terpal lantaran keterbatasan ekonomi, mendapat perhatian Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangli. Kepala Dinsos Bangli Nengah Sukarta, Kamis (23/5) kemarin, mengaku sudah turun ke lapangan untuk mengecek kondisi warga tersebut. Rencananya, ketiga KK tersebut akan diberi bantuan tempat tinggal yang layak oleh relawan.

Sukarta mengatakan, sesuai hasil pengecekannya ke lapangan, Rabu (22/5) lalu, diakui bahwa ketiga KK tersebut tinggal dalam satu tenda terpal sejak sebulan terakhir.

Mereka menempati tenda itu sejak pindah dari Desa Bonyoh, Kintamani.

Dalam kunjungannya, Sukarta mengaku telah memberikan beberapa bantuan yang sifatnya mendesak, di antaranya berupa alat dapur, matras, dan pakaian layak pakai.

Pihaknya juga akan segera memproses kartu jaminan kesehatan ketiga KK tersebut.

“Kalau BPJS, mereka sudah punya. Tapi hanya berlaku di sana (Bonyoh) sehingga perlu kita pindahkan ke Tembuku,” jelasnya.

Mengenai bantuan rumah

untuk ketiga KK itu, Sukarta mengatakan belum bisa memberikannya tahun ini. Sebab ada mekanisme yang harus dilalui. Diawali dengan pengajuan proposal, kemudian diverifikasi lalu dimasukkan dalam perencanaan. Dengan mekanisme itu, tahun 2020 kemungkinan mereka baru bisa masuk sasaran bantuan. “Jadi kalau bantuan dari pemerintah rasanya sulit, kendalanya lama. Kalau bantu dengan anggaran CSR, juga sulit karena sudah berjalan sekarang. Kalau tunggu 2020 kita kan telat menangani mereka. Takutnya timbul masalah sosial di dalamnya,” terangnya.

Sebagai solusi, rencananya mereka akan dibantu tempat tinggal oleh relawan. Sukarta mengungkapkan saat ini sudah ada relawan yang siap membantu membuatkan rumah untuk tiga KK warga Penaga tersebut. “Sudah ada kepastian akan diberikan rumah,” ujarnya. Nantinya setelah dibantu bedah rumah oleh relawan, Dinas Sosial akan memberikan bantuan yang sifatnya mendesak.

Sebelumnya diberitakan tiga kepala keluaga (KK) di Dusun Penaga, Desa Yangapi, Tembuku tinggal dalam satu tenda terpal. Hal ini sudah

”Jadi kalau bantuan dari pemerintah rasanya sulit, kendalanya lama. Kalau bantu dengan anggaran CSR, juga sulit karena sudah berjalan sekarang. Kalau tunggu 2020 kita kan telat menangani mereka. Takutnya timbul masalah sosial di dalamnya.”

Bali Post/kmb40

mereka jalani sejak satu setengah bulan terakhir pascapulang dari merantau.

Tiga KK yang tinggal dalam satu tenda terpal tersebut yakni Ketut Bulat, Nengah Rusman, dan Wayan Mudya.

Mereka merupakan tiga bersaudara. Dalam tenda berukuran 7x4 meter itu, mereka hidup bersama masing-masing istri dan anaknya. Total jumlah jiwa yang selama ini menghuni tenda itu sebanyak 7 orang.

Di natah pekarangan tem-

Nengah Sukarta pat tenda itu berdiri, juga terdapat satu saudaranya yang lain yakni Wayan Sutama. Tak jauh berbeda dengan ketiga kakaknya, Sutama selama ini juga hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Ia selama ini menempati rumah kayu yang dibangunnya sendiri.

Ditemui Rabu (22/5), Ketut Bulat mengungkapkan, dirinya bersama istri, anak dan adikadiknya terpaksa tinggal di dalam satu tenda terpal lantaran tak punya tempat tinggal. (kmb40)

Jumat Wage, 24 Mei 2019

FORKI Bali Ingin Jadi Tuan Rumah Pra-PON Denpasar (Bali Post) – Nusa Tenggara Timur (NTT) batal menjadi tuan rumah Pra-PON cabang olahraga (cabor) karate yang rencananya digelar September mendatang. Pengurus Besar (PB) FORKI mencabut surat keputusan (SK) NTT sebagai penyelenggara pertandingan akibat persoalan di tubuh Pengurus Provinsi (Pengprov) FORKI setempat.

PB FORKI kini menunggu pengajuan dari provinsi lainnya untuk menjadi tuan rumah Pra-PON sebagai pengganti NTT. FORKI Bali termasuk daerah yang ingin menjadi penyelenggara. ‘’Bali juga melakukan pengajuan dan masih dalam tahap negosiasi,” kata Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov FORKI Bali Ardy Ganggas di Denpasar, Kamis (23/5) kemarin.

Bali melakukan negosiasi terkait dukungan anggaran untuk biaya menyelenggarakan Pra-PON. Sebab, kalau menjadi tuan rumah

dengan biaya sendiri seluruhnya bakal sangat memberatkan. ‘’Biaya untuk menggelar Pra-PON tidak sedikit. Jika tidak ada bantuan akan sulit sekali jadi tuan rumah,’’ ujarnya.

Menurutnya, dengan dicabutnya SK NTT kemungkinan besar jadwal Pra-PON diundur. Jika dilaksanakan Oktober atau November akan lebih baik karena berarti usai Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan yang b erla ng sung September.

Dengan demikian, karateka Bali yang menjadi anggota tim bayangan Pra-PON bisa melakukan pemulihan sebelum bertarung di Pra-PON. Ardy Ganggas yang juga pengurus PB FORKI menambahkan, FORKI Bali kini tengah membentuk tim bayangan Pra-PON yang diisi 30 karateka putra dan putri. Jumlah ini akan diciutkan menjadi 19 atlet sebagai tim definitif yang diproyeksikan tampil pada 15 nomor kata dan kumite di Pra-PON. (kmb)

Lokasi Demo Menurut Andre, pihaknya masih menelusuri mengapa ada mobil ambulans di lokasi demo, karena tidak ada instruksi dari DPP Partai Gerindra untuk berangkat ke Jakarta. Karena itu, Gerindra akan menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi. ‘’Berikan waktu kami untuk bertemu dengan temen-teman yang ditahan di Polda, sehingga kami bisa tahu dan mendapatkan informasi yang lebih utuh,’’ katanya.

Sebelumnya, Polri menduga insiden kerusuhan yang terjadi di kawasan Jakarta Barat telah diatur

oknum tidak bertanggung jawab. Terlihat dari ditemukannya salah satu bukti yang menguatkan yakni mobil ambulans yang berisi batu dan perkakas. ‘’Buktibukti kami temukan satu ambulans, saya tidak sebutkan ambulansnya, (tapi) ada partainya. Itu penuh dengan batu dan alat-alat,’’ kata Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal di Jakarta, Rabu (22/5).

Iqbal mengatakan, oknum yang mencetuskan kerusuhan itu diduga berasal dari luar Jakarta. Dugaan itu karena banyak massa yang berasal dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. (ant)

Jumat, 24 Mei 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Dharma Santi (5) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Kuru Setra Parwa (3) 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Talk Show Merah Putih Menunggu Tol, Bandara Bali Utara dan Kereta Api 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Dharma Santi (6) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Ocydia Home Shopping 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Tembang Bali 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Gita Santhi Sekaa Santhi Pedom Sari 17:00 Wita Taman Sari

TK Sari Mekar Batuan

18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:00 Wita Giliran Anda 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Solusi Alternatif Reiki Ling Chi 21:00 Wita Bali Now

Putu Praba Satvika Daneswara & Gek Cantik 22:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Br. Pegambangan Batubulan (3) 23:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:05 Wita Bali Channel

Dortmund Kudeta Brandt dari Bayern Berlin – Borussia Dortmund melakukan kudeta transfer, Kamis (23/5) kemarin. Dortmund merebut gelandang berbakat Bayer Leverkusen, Julian Brandt, dari genggaman juara Bundesliga, Bayern Munich.

Brandt (23) bergabung dengan Thorgan Hazard (adik bintang Chelsea Eden Hazard) dan bek Jerman Nico Schulz sebagai pemain baru Dortmund.

Pemain tengah yang sudah 24 kali membela Timnas Jerman itu menandatangani kontrak lima tahun senilai 25 juta euro (27,9 juta dolas AS) yang akan membuatnya berada di Dortmund hingga 2024 mendatang.

Terlepas dari perhatian Bayern, Brandt mengatakan mengikuti instingnya untuk bergabung dengan Dortmund yang ambisius. ‘’Saya seseorang yang kadang-kadang mengikuti naluri dan bagi saya perasaan yang baik adalah penting. Aku punya firasat bagus tentang Borussia Dortmund,’’ katanya.

Brandt tertarik dengan

fakta bahwa Dortmund akan berjuang untuk menjadi lebih baik musim depan setelah hanya dua poin di belakang Bayern di akhir kompetisi Liga Jerman musim ini. ‘’Saya ingin maju. Dortmund hanya melewatkan gelar, jadi ada ruang untuk kemajuan,’’ tambahnya.

Direktur Olahraga Dortmund Michael Zorc memberikan penghormatan kepada Brandt sebagai profesional dengan banyak ruang untuk pengembangan.

Sebelumnya, Dortmund mengikat Hazard dengan kontrak lima tahun dari Borussia Moenchengladbach. Pemain sayap berusia 26 tahun ini sudah April lalu mengumumkan akan bergabung dengan Dortmund. ‘’Saya bersyukur selama lima tahun di Borussia Mo-

enchengladbach dan kenangan indah. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah selanjutnya dalam karier saya,’’ sebutnya.

Harian terlaris Jerman, Bild, memberitakan transfer Hazard menelan biaya sekitar 25 juta euro plus tambahan.

Pemain internasional Belgia ini mencetak 46 gol dan memberikan 44 assist dalam 182 penampilan untuk Gladbach. ‘’Kami sangat senang bahwa Thorgan sepenuhnya yakin dengan Borussia Dortmund,’’ ungkap Zorc.

Brandt dan Hazard mengikuti Schulz yang lebih dulu mendarat di Dortmund. Bek sayap ini mulai membuktikan diri sebagai pemain pilihan pertama di Timnas Jerman. Ia tiba dari Hoffenheim dalam kesepakatan senilai 27 juta euro.

Kroos Pasangan pemain yang bergabung di La Liga Spanyol, gelandang Toni Kroos (Real Madrid) dan kiper Marc-Andre

ter Stegen (Barcelona) keluar dari daftar 22 pemain Jerman yang untuk kualifikasi Euro 2020 bulan depan.

Kroos yang diperpanjang kontraknya oleh Madrid sampai 2023 dan Ter Stegen dipulangkan karena cedera kaki.

Menurut Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB), kapten Manuel Neuer (Bayern Munich) yang mengalami cedera betis dan absen dalam lima pertandingan terakhir musim Liga Jerman, dipanggil kembali.

Neuer dipastikan bermain di final Piala Jerman di Berlin melawan RB Leipzig.

Jerman tidak terkalahkan di Grup C dan berada di urutan kedua di belakang pe-

mimpin klasemen Irlandia Utara setelah menang 3-2 dalam pertandingan pembukaan melawan Belanda pada Maret lalu. (afp/kmb)

Piala Sudirman

Indonesia Siapkan Formasi Terbaik Lawan Taiwan

Bali Post/ist

JUARA – Para juara dalam kejuaraan biliar yang digelar BTN, BHS dan PHRI Bali mendapat piala pada acara penutupan, Rabu (22/5).

Christo/Hsieh ke Perempatfinal Jakarta (Bali Post) – Pasangan petenis Christopher Rungkat/Hsieh ChengPeng (Indonesia/Taiwan) melangkah ke babak perempatfinal kejuaraan Banque Eric Sturdza Jeneva Open setelah memenangi laga tiga set, Rabu (22/5) malam waktu setempat.

Pasangan yang pekan lalu juara di Gwangju Open itu membukukan kemenangan 6-2, 3-6, 10-7 atas duet Marcelo Arevalo/Miguel Angel ReyesVarela (El Salvador/Meksiko).

Christo/Hsieh selanjutnya melawan unggulan teratas Oliver

Marach/Mate Pavic ((Austria/ Kroasia). Pasangan Olver/Mate membukukan kemenangan 6-4, 7-6(3) atas Ricardas Berankis/ Yoshihito Nishioka (Lithuania/ Jepang) untuk memastikan tempat di babak delapan besar.

Jika berhasil lolos ke semifinal, lawan sudah menunggu Christo/Hsieh yaitu pasangan Fabrice Martin/Andreas Mies.

Duet Prancis/Jerman ini maju ke empat besar tanpa tanding setelah lawannya asal Argentina Federico Delbonis/Leonardo Mayer mengundurkan diri. (ant)

Nanning – Pelatih tim nasional bulu tangkis Indonesia menyiapkan formasi terbaik untuk menghadapi Chinese Taipei (Taiwan) pada pertandingan babak perempatfinal Piala Sudirman 2019 di Nanning, Tiongkok, Jumat (24/5) ini mulai pukul 11.00 waktu setempat atau pukul 10.00 WIB. Indonesia lolos ke delapan besar sebagai juara Grup 1B, sedangkan Chinese Taipei adalah runner-up Grup 1C. ‘’Karena babak berikutnya sudah pasti sistem gugur, jadi kita harus betul-betul lebih konsentrasi, lebih fokus dan benar-benar menyiapkan diri. Sudah pasti all out dan yang terbaik,’’ ungkap Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PBSI Susi Susanti di Nanning, Rabu (22/5) malam, dikutip dari badmintonindonesia. org.

Pada penyisihan terakhir, Indonesia dikalahkan Denmark dengan skor 2-3. Tim MerahPutih menyandang predikat juara grup karena unggul jumlah kemenangan dibanding

Denmark. Di penyisihan sebelumnya, Denmark ditundukkan Inggris 2-3, sedangkan Indonesia menang dari Inggris 4-1.

Di partai pertama, ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dikalahkan Mathias Christiansen/ Sara Thygesen dengan skor 17-21, 11-21. Denmark kian unggul saat Viktor Axelsen mengatasi Anthony Sinisuka Ginting 21-9, 21-16. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menyumbang angka untuk Indonesia usai menekuk Mathias Boe/Kim Astrup 22-20, 21-14.

Kemenangan Denmark ditentukan tunggal putri Mia Blichfeldt setelah menghentikan Fitriani 21-13, 21-19. Di partai

terakhir, Greysia Polii/Apriyani Rahayu menjadi penentu tim menjadi jawara Grup B berkat kemenangan atas Maiken Fruergaard/Sara Thygesen 21-18, 21-13. ‘’Peluang kami memang di ganda campuran, ganda putra dan ganda putri. Kalau tunggal peluangnya 50-50.

Sebetulnya Hafiz/Gloria semangat menyumbang angka tapi tidak dalam posisi pola permainan normal. Mereka demam panggung, tertekan lawan dan permainannya tidak keluar. Ya, kami kecolongan di ganda campuran yang tampil maksimal,’’ jelas Susi Susanti yang juga manajer tim Indonesia. (kmb)

balipost http://facebook.com/balipost

JUMAT WAGE, 24 Mei 2019

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Gerakan Indonesia Damai Desak Semua Pihak Berekonsiliasi Jakarta (Bali Post) Pihak-pihak yang terkait dengan proses kontestasi Pemilu 2019 yang memicu terjadinya aksi kerusuhan 21-22 Mei demi kepentingan bangsa dan negara diminta segera melakukan rekonsiliasi. Kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban juga dikutuk keras. Aparat mendapat dukungan melakukan pengamanan agar tercipta ketertiban.

Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam aksi demonstrasi Gerakan Indonesia Damai (GID) di dekat Patung Arjunawijaya, Jakarta Pusat, Kamis (23/5) kemarin.

Aksi ini dimulai pada pukul 14.30 WIB dan diikuti oleh puluhan massa dari berbagai organisasi masyarakat lintas agama seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Bali Post/ant

(PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmah Budhi), dan Generasi Anak Bangsa (GAB).

Dalam tuntutannya, aksi ini mengajak kedua pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2019 yakni pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno untuk melakukan rekonsiliasi, khususnya setelah pecah kericuhan pada 22 Mei seusai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, mereka juga mengutuk keras kericuhan yang mengganggu ketertiban umum pada Rabu, sehingga massa aksi mengapresiasi penuh kinerja TNI-

Polri dalam mengatasi situasi kemelut yang sempat tercipta.

Arus lalu lintas di sekitar tempat berlangsungnya demonstrasi tidak terganggu.

Kendaraan roda dua dan empat masih bisa melintasi Jalan Merdeka Selatan dari arah Jalan Budi Kemuliaan. Sedangkan akses masuk ke Jalan Medan Merdeka Barat sejak pagi telah ditutup oleh Brimob.

Petugas kepolisian tidak melakukan pengamanan yang sangat ketat untuk mengawasi aksi ini. Hanya 12 personel Sabhara yang diturunkan untuk mengamankan.

Sekitar 20 menit setelah aksi dimulai, massa yang menggunakan mobil-mobil minibus sewaan semakin banyak berdatangan menuju lokasi aksi. Sebagian dari mereka adalah kaum perempuan dan anak remaja. (ant)

REKONSILIASI - Peserta Gerakan Indonesia Damai mengusung poster-poster berisi tuntutan pada aksi demonstrasi di dekat Patung Arjunawijaya, Jakarta Pusat, Kamis (23/5) kemarin. Aksi ini mendesak semua pihak yang berseteru karena Pemilu 2019 untuk rekonsiliasi.

TKN Tunjuk Yusril Pimpin Tim Soal Aksi Massa 21-22 Mei Hukum Hadapi Sengketa di MK Jakarta (Bali Post) – Kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, akan memimpin tim hukum Tim Kampa nye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait dalam menghadapi sidang gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 60 orang pengacara berada di tim hukum TKN. Pihak Jokowi-Ma’ruf mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam rencana gugutan pihak Prabowo-Sandi ke MK. ‘’Tim hukum TKN akan mengajukan permohonan Bali Post/ist sebagai pihak terkait terhaYusril Ihza Mahendra dap permohonan sengketa hasil pemilu yang akan dimohonkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,’’ kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Menurut Arsul, Tim Hukum TKN telah menyiapkan 60 pengacara sebagai anggota tim dalam menghadapi sidang gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, baik dari pengacara profesional maupun dari Tim Hukum TKN. Tim Hukum TKN, katanya, sudah membagi tugas kepada anggota timnya, baik dalam persiapan, persidangan maupun tim ahli. (ant)

Tim Hukum KPU Kumpulkan Dokumen Berpotensi Sengketa

Jumat Ini, Prabowo-Sandi Ajukan Gugatan ke MK Jakarta (Bali Post) – Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU)-RI tengah bekerja mengumpulkan sejumlah dokumen yang berpotensi disengketakan oleh kontestan Pemilu 2019 untuk diungkap dalam sidang pembelaan Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Tim hukum kami sudah mulai bekerja, tim teknis bekerja sejak Selasa (21/5) pagi mengumpulkan dokumen terkait yang berpotensi untuk disengketakan,’’ kata Komisioner KPU-RI Viryan Azis dalam konferensi pers di Gedung KPU-RI, Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Dokumen yang dimaksud di antaranya Formulir C, DA, DB, DC hingga DD yang berkaitan dengan perolehan suara Pemilu 2019 mulai dari tingkat kecamatan di 34 provinsi hingga pusat untuk dicermati selisihnya.

Mahkamah Konstutusi (MK) telah menerima total lima pengajuan sengketa terkait Pemilu 2019 hingga Kamis, pukul 09.00 WIB. Pengajuan sengketa itu berasal dari Maluku Utara sebanyak satu gugatan atas pelaksanaan pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan empat gugatan lainnya berasal dari Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah atas pelaksanaan pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Viryan, pihaknya belum mengetahui secara detail materi gugatan yang diajukan, namun hal itu akan diketahui pada saat pelaksanaan sidang berlangsung. ‘’Prinsipnya siapa yang mengajukan gugatan, dia yang harus buktikan. Misalnya KPU dituduh melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka silakan disampaikan. Kita jawab berdasarkan gugatannya,’’ katanya lagi.

Viryan mengatakan sikap KPU sangat tergantung dari setiap hal yang disampaikan tim hukum penggugat dalam persidangan. Pihaknya akan menjawab berdasarkan data yang sebetulnya sudah diketahui masyarakat umum, sebab setiap proses pemilu telah dilakukan secara terbuka, transparan serta akuntabel.

Viryan juga menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi gugatan pilpres dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke MK. ‘’Sampai pukul 09.00 WIB pagi tadi, kami belum menerima laporan pengajuan gugatan pilpres. Tapi sangat mungkin pengajuan gugatan dilakukan last minute -- menit-menit terakhir mendekati penutupan. Kita sepenuhnya menunggu dan terus mempersiapkan diri,’’ katanya lagi.

Hari Ini Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab untuk gugatan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Pak Prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK akan dikomandoi Pak Hashim Djojohadikusumo. Besok sebelum batas waktu penyampaian gugatan, akan disampaikan para ahli hukum,’’ kata Sandiaga di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis kemarin.

Dia mengatakan pihaknya pada Jumat (24/5) ini, setelah selesai menyusun tim hukum, akan diumumkan para anggotanya yang akan melakukan gugatan ke MK. Menurutnya, langkah mengajukan gugatan ke MK itu adalah bentuk langkah Prabowo-Sandi untuk tetap berada di jalur konstitusional. (ant)

Sejumlah Tokoh Nasional Sebut Tindakan Kriminal Perusuh

Jakarta (Bali Post) -

Aksi massa yang terjadi pada 21 dan 22 Mei 2019 di sejumlah lokasi di Jakarta disebut sebagai tindakan perusuh dan kriminal. Inikasinya adalah tindakan massa sudah mengancam keselamatan orang lain dan melakukan pembakaran fasilitas umum. Langkah tegas aparat Polri dan TNI menertibkan aksi tersebut mendapat dukungan. Demikian disampaikan dua tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan yakni Sarwono Kusumaatmadja dan Mahfud MD. Sarwono Kusumaatmadja menilai aksi kericuhan dalam aksi 21-22 Mei di segelintir titik di Jakarta merupakan tindakan kriminal yang dilakukan perusuh dan harus ditindak tegas aparat. ‘’Tindakan kriminal ini perlu kita bedakan dengan tindakan politik,’’ kata Sarwono dalam konferensi pers bersama Gerakan Suluh Kebangsaan, di

Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Menteri Eksplorasi Kelautan Indonesia (sekarang Menteri Kelautan dan Perikanan) era Kabinet Persatuan Nasional itu mengatakan tindakan tegas yang perlu diambil aparat kepada perusuh sederhana saja. ‘’Ditindak tegas seperti kita mempunyai orientasi tegas mengenai apa

yang baik dan tidak baik,’’ ujarnya.

Sementara itu tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan lainnya, Mahfud MD, menilai polisi perlu melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku pembuat onar yang anarkis. Menurut Mahfud, sesuai protap aparat, ketika pembuat onar mengancam jiwa orang lain dan memba-

kar fasilitas umum, maka dapat dihalangi secara tegas hingga dilakukan tindakan melumpuhkan pelaku.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku turut jengkel melihat aksi anarkis yang dilakukan kelompok perusuh dalam aksi 21-22 Mei 2019. ‘’Saya lihatnya di televisi jengkel juga. Saya umpamanya jadi polisi pasti ngamuk, ditantang-tantang begitu,’’ kata Mahfud MD. Mahfud mengatakan para provokator menantang polisi untuk bertarung. Beberapa di antaranya juga mencemooh polisi bertingkah seperti kerupuk. ‘’Mereka bilang kemarin

keras, sekarang seperti kerupuk, itu kan provokator,’’ kata Mahfud.

Dia pun mendukung aparat TNI-Polri menindak tegas pelaku kericuhan dalam aksi 21-22 Mei dan aksi-aksi yang mungkin kembali terjadi. Menurut Mahfud, aksi perusuh itu di luar jalur komando pasangan calon Prabowo-Sandi meskipun isunya perusuh memboncengi gerakan itu.

Aksi perusuh juga tidak mewakili gerakan bela umat Islam. ‘’Sehingga kalau aparat bertindak tegas itu sudah sesuai hukum, bukan tindakan politik,’’ kata Mahfud. (ant)