Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
PRESIDEN JOKOWI APRESIASI PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR KOSTER
’’Program prioritas pembangunan Bali antara lain penguatan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya melalui skema dana perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau skema lain kepada Pemerintah Provinsi Bali yang akan dialokasikan kepada desa adat dan komunitas budaya.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
PRESIDEN JOKOWI - Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/4). Ikut mendampingi Bupati Gianyar, Bupati Tabanan, Bupati Klungkung, dan Bupati Karangasem.
Ribuan Brimob Jaga Jakarta Antisipasi Pengerahan Massa 22 Mei Jakarta (Bali Post) Klaim kemenangan salah satu calon dan adanya sassus people power, agaknya menjadi perhatian Polri. Atas berbagai pertimbangan, Polri memobilisasi personel Brimob dari berbagai daerah untuk menjaga keamanan ibu kota Jakarta. ‘’Dalam rangka mengamankan seluruh rangkaian tahapan pemilu. Berakhirnya kegiatan pemilu kan 22 Mei 2019. Kenapa ditarik ke pusat, karena semua proses pemilu bermuara di pusat, di KPU Pusat,’’ kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, di Jakarta, Selasa (23/4) kemarin.
Dedi membantah anggapan penebalan pengamanan dikarenakan status keamanan di ibu kota Siaga 1. Menurutnya, situasi saat ini kondusif, namun pasukan Brimob Nusantara didatangkan untuk mengantisipasi semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban. ‘’Sudah enggak Siaga 1 kok. Tapi kami tetap tidak boleh underestimate karena seluruh potensi gangguan kamtibmas yang kemungkinan terjadi di Jakarta juga harus diantisipasi,’’ terang Dedi. Seperti diketahui, Mabes Polri mengerahkan ribuan personel Brimob dari daerah ke Ibu Kota dalam rangka mengamankan seluruh
rangkaian kegiatan tahapan pemilu hingga 22 Mei mendatang. Salah satunya adalah kompleks Parlemen Gedung MPR/DPR/DPD-RI yang menjadi Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit). Mulai awal pekan ini, personel Brimob dilengkapi tenda barak, bus serta panser dikerahkan menjaga keamanan gedung wakil rakyat tersebut. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai wajar kebijakan yang diambil Polri untuk menjamin keamanan selama proses rekapitulasi penghitungan suara yang dianggap krusial dari sejumlah tahapan pemilu. ‘’Saya kira kepolisian pun-
ya hak untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kekacauan,’’ ucap Ace di Gedung DPR-RI, Selasa kemarin. Saat ditanya apakah kebijakan Polri itu sebagai sikap reaktif pemerintah dan Polri atas pernyataan people power yang kerap digaungkan sejumlah pihak, Ace mengatakan bisa saja itu menjadi pertimbangan Polri. Untuk itu, sebaiknya pihak yang merasa tidak puas dengan kinerja KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu menggunakan mekanisme keberatannya dengan mekanisme dan prosedur hukum sesuai denga peraturan perundangan yang berlaku. (har)
Bali Post/son
BERDERET - Puluhan bus polisi berderet di sekitar gedung wakil rakyat di Jakarta, Selasa (23/4) kemarin.
Dirut PLN Jadi Tersangka Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi terkait penetapan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir (SFB) sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ‘’Pada Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat kepada PT PLN yang pada pokoknya memohon pada PT PLN (Persero) agar memasukkan proyek (PLTU Riau-1) dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), namun tidak ada tanggapan positif,’’ kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4) kemarin. Sofyan diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo. ‘’Hingga akhirnya, Johannes Kotjo mencari ban-
tuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dangan PT PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1),’’ ucap Saut. Diduga, lanjut Saut, telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU. ‘’Tahun 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), dalam pertemuan tersebut diduga SFB telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada
kandidat,’’ tuturnya. Kemudian, kata Saut, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. ‘’Johannes Kotjo meminta anak buahnya untuk siapsiap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka,’’ kata Saut. Setelah itu, kata Saut, diduga Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar Power Purchase Agreement (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan. ‘’Sampai dengan Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SFB, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah SFB,’’ ujar Saut. (ant)
PROGRAM mengawal dan menjaga peradaban Bali mendapat apresiasi Presiden Jokowi. Bentuk dukungan dan apresiasi Presiden Jokowi akan dijabarkan dalam bentuk dukungan anggaran terhadap proyek-proyek strategis di Bali. Program strategis ini pun diharapkan bermuara pada terjaganya peradaban Bali yang berimbas pada peningkatan infrastruktur dan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat Bali. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster setelah diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/4). Dijelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi sejumlah anggota Kabinet Kerja, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Sedangkan Gubernur Bali hadir bersama Bupati Gianyar, Bupati Tabanan, Bupati Klungkung, dan Bupati Karangasem. Bupati yang lain tidak hadir
karena undangan yang sangat mendadak, sehingga kesulitan mendapatkan tiket. Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Bali, Bupati se-Bali, Polda Bali, dan Pangdam IX/Udayana, serta masyarakat Bali yang telah mampu mewujudkan pemilu serentak 17 April 2019 dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses. Jokowi juga mengucapkan terima kasih karena Bali telah mampu memberi kontribusi suara dengan persentase tertinggi pada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Selanjutnya Presiden meminta kepada Gubernur untuk menyampaikan program-program pembangunan Bali yang memerlukan pendanaan dari APBN. ‘’Saya mengawali dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengundang Gubernur dan wali kota/bupati se-Bali, namun tidak semua bupati bisa hadir karena undangannya sangat mendadak,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster. Koster yang juga Ketua
DPD PDI-P Bali ini lalu melaporkan hasil penghitungan riil berdasarkan C-1 yang datanya sudah masuk sebanyak 90 persern. Adapun perolehan suara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 92 persen. Terkait program prioritas pembangunan Bali, antara lain penguatan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya melalui skema dana perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau skema lain kepada Pemerintah Provinsi Bali yang akan dialokasikan kepada desa adat dan komunitas budaya. Kemudian, rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di kawasan Gunaksa, Kabupaten Klungkung yang terdiri dari fasilitas panggung terbuka berkapasitas 25.000 orang, gedung seni multifungsi berteknologi modern (Auditorium Bung Karno) berkapasitas 2.500 orang, dan museum tematik (tekstil Bali, musik, tari, arsitektur, seni rupa, pengobatan tradisional, raja-raja Bali). Hal. 15 Jalur Logistik
KPU Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Jakarta (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Dari evaluasi tersebut, lembaga penyelenggara pemilu tersebut merekomendasikan dilakukannya pemilu serentak dibagi dua jenis. ‘’Salah satu rekomendasinya adalah pemilu serentak dua jenis, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah,’’ kata anggota KPU-RI Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (23/4) kemarin. Pemilu serentak nasional digelar untuk memilih pejabat tingkat nasional melalui pemilihan presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) DPR-RI dan DPD-RI. Sedangkan pemilu serentak daerah dilakukan untuk memilih pejabat tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota, melalui pilkada gubernur dan bupati/wali kota, serta pemilu legislatif (pileg) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keduanya diselenggarakan dalam kerangka waktu lima tahunan. ‘’Misalnya pemilu nasional 2019, dalam 2,5 tahun berikutnya atau 2022 pemilu daerah,’’ terang Hasyim. Menurut Hasyim, riset evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan Pemilu 2014. Rekomendasi muncul dengan sejumlah argumentasi. Dari aspek politik, pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah akan melahirkan konsolidasi politik yang semakin stabil. Sebab, koalisi parpol dibangun di bagian awal atau saat pencalonan. Dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu serentak dua jenis ini mengakibatkan beban penyelenggara pemilu yang lebih propor-
sional dan tidak terjadi penumpukan beban yang berlebih. Sementara dari aspek pemilih, pemilih akan lebih mudah dalam menentukan pilihan, karena pemilih lebih fokus dihadapkan kepada pilihan pejabat nasional dan pejabat daerah dalam dua pemilu yang berbeda. ‘’Dari aspek kampanye, isu-isu kampanye semakin fokus dengan isu nasional dan isu daerah yang dikampanyekan dalam pemilu yang terpisah,’’ tegasnya. (kmb4)
Idrus Marham Divonis Tiga Tahun
Bali Post/ade
Idrus Marham saat sidang, Selasa (23/4) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham divonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Idrus divonis selama lima tahun dan pidana denda selama Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Usai mendengar vonis, ia menyatakan tidak tahu mengenai pemberian uang kepada rekannya politikus Golkar Eni Maulani Saragih sebesar Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. ‘’Tentu sebagai seorang muslim, saya bersumpah bahwa demi Allah saya tidak tahu penerimaan itu, sehingga cukuplah Allah yang tahu bahwa saya tidak tahu sama sekali,’’ kata Idrus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (23/4) kemarin. Idrus mengaku hanya 20
hari menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, sedangkan proses pembangunan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) yang dikerjakan Eni sudah 2,5 tahun. ‘’Bagaimana mungkin waktu 21 hari itu saya komunikasi dengan Eni, dan Eni mengakui bahwa saya sibuk. Jadi faktafakta inilah yang terus terang saya katakan bahwa saya sebagai mantan Ketum Pemuda Masjid, demi Allah kalau saya tahu Eni menerima uang dari banyak orang, tidak mungkin saya meminjamkan uang juga karena Eni meminjam uang kepada saya,’’ jelas Idrus. Namun, Idrus mengaku masih akan pikir-pikir selama tujuh hari apakah menerima vonis atau mengajukan upaya banding. Sedangkan JPU KPK juga masih akan berpikir selama tujuh hari sebelum menentukan sikap. (ant)