20 HALAMAN
NOMOR 123 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
sabtu paing, 23 desember 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Tanggap Darurat Bencana Gunung Agung Dicabut
Jokowi Jalan Kaki di Kuta
SETIBANYA di hotel tempatnya bermalam selama berada di Bali, Presiden Joko Widodo tak langsung beristirahat. Ia memilih untuk berjalan kaki menuju Pantai Kuta yang jaraknya hanya 100 meter dari hotel. Tiba di pantai pada pukul 17.30 Wita, Presiden berjalan menyusuri Pantai Kuta. Di pantai Jokowi melepas alas kakinya. Ia berjalan bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Selama menyusuri pantai, Presiden menyapa para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kepada Biro Pers, Presiden menyampaikan bahwa kondisi Bali aman dan bagi wisatawan jangan ragu untuk berlibur di Bali. ‘’Sore hari ini saya berada di Pantai Kuta di Pulau Dewata Bali, Bali aman. Hal. 19 Sangat Ramai
Denpasar (Bali Post) Status tanggap darurat Gunung Agung dicabut sesuai hasil rapat terbatas Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya di Werdhapura, Sanur, Jumat (22/12) malam kemarin. Namun, status Gunung Agung tetap level IV atau Awas. Kebijakan ini diambil untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bali aman dan siap menerima wisatawan mancanegara. Bali bahkan digelontor anggaran Rp 100 miliar untuk mempromosikan pariwisata secara besar-besaran selama satu triwulan. Presiden Jokowi mengatakan, tanggap darurat dicabut karena sudah tidak diperlukan, tetapi yang paling penting pengungsi tetap ditangani dengan baik. ‘’Kemudian prosesproses kalau memang Gunung Agung
Dubes Harus Ikut Promosi
Denpasar (Bali Post) Presiden Joko Widodo mengumpulkan menteri-menterinya dalam rapat terbatas (ratas) di Werdhapura, Sanur, Jumat (22/12) malam. Topik utama yang diangkat berkaitan dengan pariwisata di seluruh Tanah Air. Lebih khusus lagi mengenai pariwisata Bali yang terdampak erupsi Gunung Agung. Ratas berlangsung secara tertutup. Awak media hanya diperbolehkan meliput ketika Presiden menyampaikan kata pengantar. ‘’Kenapa rapat terbatas ini diadakan di Bali, kita ingin menunjukkan kepada turis, kepada wisatawan, kepada dunia bahwa wisata di Bali aman karena memang dampak dari erupsi di Gunung Agung hanya berjarak 8 sampai 10 km dari puncak gunung,’’ ujar Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, banyaknya pemberitaan yang tidak akurat terkait erupsi Gunung Agung diikuti keluarnya travel ban dari beberapa negara, berdampak langsung pada penurunan aktivitas pariwisata di Bali. Kendati, Gubernur Bali dikatakan sudah menyampaikan jika pariwisata kini sudah mulai berjalan ke arah normal. Hal. 19 Negara Sahabat
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
PANTAI KUTA - Presiden Jokowi saat berjalan-jalan di Pantai Kuta, Jumat (22/12) kemarin. Selain di pantai, Jokowi dan para menteri juga berjalan kaki menyusuri trotoar menuju hotel tempatnya menginap.
nanti dilihat akan erupsi, step-step manajemen untuk evakuasi tetap disiapkan. Keselamatan tetap yang utama,’’ jelasnya usai rapat. Hal. 19 Timbulkan Multitafsir
Bali Post/eka
RAPAT - Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri saat rapat terbatas di Sanur, semalam.
Bali Post/Biro Pers
Soal Ancaman AS
Presiden Erdogan Sebut ’’Tak Termaafkan’’
OC Kaligis
MA Kurangi Hukuman OC Kaligis Jadi Tujuh Tahun
Jakarta (Bali Post) – Mahkamah Agung (MA) dalam amar putusannya Selasa (19/12) dengan nomor perkara 176 PK/Pid.Sus/2017, mengurangi masa penahanan OC Kaligis dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. Hal itu dibenarkan Juru Bicara MA Suhadi bahwa lembaganya mengabulkan PK yang diajukan OC Kaligis itu. ‘’Ya dikabulkan oleh majelisnya tetapi tidak bebas. Dikabulkan diadili kembali, dinyatakan terbukti juga melakukan korupsi. Namun, pidananya 7 tahun dari 10 tahun,’’ kata Suhadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (22/12) kemarin. Hal. 19 Hukuman Maksimal
Ankara – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Jumat (22/12) kemarin, menyeru Amerika Serikat mencabut keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel setelah PBB menolak keputusan AS itu, kendati AS mengeluarkan rangkaian ancaman kepada negara-negara anggota PBB. Erdogan menyebut ancaman AS itu ‘’tak termaafkan’’. Lebih dari 120 negara tak mempedulikan ancaman Presiden Donald Trump itu ketika Kamis (21/12) waktu setempat mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyeru AS mencabut pengakuan Yerusalem ibu kota Israel. ‘’Meskipun diancam, PBB tetap mengambil pendirian yang terhormat,’’ kata Erdogan. Ancaman Trump itu dalam beberapa hal memang memiliki dampak di mana lebih banyak negara yang abstain dan menolak resolusi itu ketimbang biasanya jika ada resolusi yang berkaitan dengan Palestina. ‘’Gedung Putih mengangkat telepon dan menelepon negara-negara ini satu per satu, terang-terangan mengancam mereka,’’ kata Erdogan tanpa mengelaborasi lebih jauh. Sementara itu, keputusan Australia untuk abstain dalam pemungutan suara itu telah membuat Palestina kecewa, kata perwakilan Otoritas Palestina di Canberra seperti dikutip laman SBS. Sebaliknya Kedutaan Besar Israel menyambut
pendirian Australia itu dengan menyatakan Israel mengapresiasi bahasa tubuh Australia itu. Dalam sidang istimewa darurat pada Majelis Umum PBB, Kamis waktu AS, 128 negara mendukung resolusi penolakan atas keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 6 Desember itu. Sembilan negara menentang resolusi itu, sedangkan 35 negara abstain, termasuk Australia. Sebaliknya sekutu setia Australia dan AS, yakni Inggris, justru memberikan suara ‘’ya’’ untuk resolusi itu kendati AS mengancam akan menganggap pilihan ‘’ya’’ oleh negara-negara pendukung resolusi sebagai ‘’masalah pribadi’’. ‘’Mengencewakan, sedikit mengecewakan. Karena Nyonya Bishop (Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop) tiga atau empat hari lalu telah menyatakan posisi Tuan Trump yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel akan meningkatkan ketegangan,’’ kata Duta Besar Otoritas Palestina untuk Australia Izzat Abdulhadi kepada SBS News. Bishop berkilah bahwa keputusan abstain sudah konsisten dengan posisi Australia. ‘’Posisi suara Australia menyangkut Yerusalem mencerminkan penilaian kami bahwa resolusi itu secara material tidak akan memajukan proses perdamaian,’’ katanya. (ant)
Bali Post/rtr
TAHAN - Polisi perbatasan Israel menahan seorang pemrotes Palestina dalam sebuah demonstrasi menentang keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di dekat pemukiman Yahudi Beit El, dekat kota Ramallah di Tepi Barat, Jumat (22/12) kemarin.
Workshop Masterplan Bali 2-Habis
Perlu Dana Abadi untuk Pelihara Alam Bali
MASUKAN - Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Putu Astawa saat menerima masukan dari Paiketan Krama Bali dalam Workshop Penyusunan Visionary Masterplan Pulau Bali.
ALAM dan sosial budaya merupakan aset utama Bali dalam mengembangkan pariwisata. Utamanya yang terkait dengan konsep nyegara gunung, meliputi wana kertih (hutan), danu kertih (danau), dan segara kertih (laut). Sementara upaya pengelolaan dan pelestariannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu sistem keuangan jangka panjang yang bisa digunakan khusus untuk mendukung pelestarian dan pengelolaan alam Bali. Wakil Presiden Conservation International Ketut Sarjana Putra mengatakan, Bali harus membangun sistem keuangan jangka panjang. ‘’Saya ingin kita mendesain sebuah Bali Heritage Fund, itu dana abadi buat Bali yang dialokasikan untuk hutan, danau, laut, cultural sites, waste management, dan innovative agriculture,’’ ujarnya dalam Workshop Penyusunan Visionary Masterplan Pulau Bali di
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali, Kamis (21/12). Menurut Sarjana, natural aspek dan socio-cultural-capital merupakan aset sebenarnya dalam industri pariwisata. Jangan sampai pelaku pariwisata membunuh asetnya sendiri. Sebab, pembangunan yang dilakukan di gunung sampai merusak hutan misalnya, tetap akan berdampak hingga ke laut. Heritage Fund sendiri sudah diterapkan pemerintah Ekuador untuk melestarikan Pulau Galapagos, dan pemerintah Papua untuk Raja Ampat. ‘’Kalau boleh saya umpamakan, Bali Heritage Fund ini, negara Indonesia melestarikan Bali sebagai mesin tourism di Indonesia. Tentunya ada blue print yang harus dibuat,’’ imbuhnya. Sebuah blue print juga dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan, yang salah satunya disebabkan oleh masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Padahal,
Pulau Dewata sudah memiliki bus Trans Sarbagita yang nyaman sebagai alternatif kendaraan umum. Anggota Paiketan Krama Bali I Made Gede Sudarsana mengatakan, perlu ada keseriusan agar sarana-prasarana lain bisa ikut mendukung operasional Trans Sarbagita. Dengan harapan, masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum untuk mengurai kemacetan. ‘’Kalau bisa kita coba satu hari tidak memakai kendaraan pribadi. Tapi mesti disiapkan juga kantong-kantong parkir dan prasarana bus yang menjangkau ke seluruh arah,’’ ujarnya. Menurut Sudarsana, uji coba satu hari tanpa kendaraan pribadi juga bisa melibatkan angkot atau travel yang menganggur untuk melengkapi jurusan di luar trayek Trans Sarbagita. Hal. 19 Sarana Transportasi