Edisi Jumat 23 November 2018 | balipost.com

16 HALAMAN

NOMOR 95 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

Jumat Paing, 23 November 2018

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Dari Hasil Tes CPNS

Menristekdikti Akui Kecewa, Men-PAN RB Turunkan ’’Passing Grade’’

Bali Post/ant

KASAD - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang baru Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komando dengan pejabat lama Jenderal TNI Mulyono seusai pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11) kemarin.

Dewan Kejar Dokumen Saham Pemprov di Bali Hyatt Data terkait dokumen saham Pemprov Bali di Bali Hyatt menjadi perhatian dewan. DPRD Bali lewat Komisi I mengejar data terkait dokumen saham di hotel tersebut yakni aset tanah DN 71 dan DN 72 yang disebut-sebut sudah dilepas menjadi saham. Halaman 2 Operasional ’’Feeder’’ Trans Sarbagita Dihentikan Operasional kendaraan pengumpan (feeder) Bus Trans Sarbagita dihentikan Pemkab Badung. Bahkan, Pemkab telah menghapus anggaran operasional lantaran dinilai tidak efektif melayani kebutuhan masyarakat. Halaman 3

Serapan KUR Sentuh 99,9 Persen Tahun ini serapan KUR di Tabanan mencapai 99,9 persen. Diprediksi awal Desember beberapa bank penyalur KUR yang belum mencapai target 100 persen akan mencapai target tersebut. Tahun ini Tabanan mendapatkan kuota KUR Rp 480.763.000.000 dan sudah terserap Rp 408.609.368.914. Halaman 7 Pramuwisata Ilegal Didenda Puluhan Juta Rupiah Terjaring sidak Satpol PP Provinsi Bali di Objek Wisata Pura Puseh Desa Batuan, enam pramuwisata menjalani persidangan di PN Gianyar. Pramuwisata yang dikategorikan ilegal itu didenda Rp 25 juta hingga Rp 30 juta. Halaman 9

Surabaya (Bali Post) – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir ingin merekrut dosen yang berkualitas dari proses tes atau seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Namun, ia mengaku kecewa setelah mendengar informasi banyak peserta CPNS tak lolos passing grade atau nilainya di bawah ambang batas yang telah ditentukan dalam proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang ujiannya telah berlangsung pada pertengahan November lalu. Kepada wartawan di Surabaya, Kamis (22/11) kemarin, mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang ini menjelaskan, passing grade SKD sebelumnya telah ditetapkan sebagai syarat untuk menentukan peserta yang akan lolos pada tes berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Desember mendatang. Diperoleh informasi, peserta CPNS 2018 yang lolos passing grade SKD jumlahnya hanya sekitar 30 persen di seluruh formasi jabatan yang dibutuhkan. Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Syafrudin yang khawatir pengisian formasi jabatan CPNS tidak terpenuhi akibat banyaknya peserta yang tak lolos passing grade SKD, akhirnya menerbitkan peraturan baru. Peraturan Men-PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 itu menetapkan akan mengambil peserta yang memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD untuk diloloskan mengikuti tahapan tes SKB. Bagi Menristekdikti Muhamad Nasir, yang tetap ingin mendapatkan formasi jabatan dosen yang berkualitas dari proses penerimaan CPNS 2018, mempertanyakan apakah penurunan passing grade SKD yang dituangkan dalam Peraturan Men-PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 bisa dibilang fair.

‘’Pada prinsipnya Kemenristekdikti ingin mendapat sumber daya yang berkualitas dengan metode seleksi yang dilakukan secara fair,’’ katanya. Dia mengungkapkan substansi tes dalam proses seleksi adalah untuk menjaring seseorang. ‘’Selalu ada tahapan tes selanjutnya. Ada yang nilainya tertiggi dalam satu tahapan tes tapi nanti psikotes tidak lolos dan akhirnya tidak direkomendasikan atau bahkan ditolak,’’ katanya. Namun, ia menyatakan tetap mendukung peraturan baru yang telah diterbitkan Men-PAN RB dalam proses seleksi CPNS 2018, dengan catatan penurunan ambang batas passing grade untuk menentukan peserta yang akan diloloskan dalam tahapan tes SKB harus fair. (ant)

’’Pada prinsipnya Kemenristekdikti ingin mendapat sumber daya yang berkualitas dengan metode seleksi yang dilakukan secara fair.’’ Mohamad Nasir Menristekdikti

Pungutan 10 Dolar pada Wisman

Wajar untuk Pelestarian Budaya dan Lingkungan

Gubernur Bali segera membuat aturan pengenaan retribusi untuk wisatawan asing dan domestik. Untuk wisman dikenakan 10 dolar/orang, sementara wisatawan domestik dikenakan Rp 10.000 per orang. Tujuannya untuk pengembangan budaya, pelestarian lingkungan dan terciptanya kenyamanan wisatawan selama berada di Bali. Ide tersebut mendapat dukungan dari DPRD Bali. Kontribusi ini dinilai sangat mendasar dan secara logika sangat memungkinkan. Dukungan tersebut merupakan satu dari 12 poin rekomendasi dewan lewat Pansus Ranperda APBD 2019. ‘’Tinggal sekarang bagaimana menyiapkan regulasinya, tentunya setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat,’’ ujar Ketua Pansus Ranperda APBD 2019 I Kadek Diana dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama

DPRD Bali, Rabu (21/11). Diana mengilustrasikan, wisatawan yang menginap ataupun makan di restoran saja dikenakan pajak masingmasing 10 persen. Ketika mereka hendak menikmati alam, seni, dan budaya, tentu wajar dikenai kontribusi pengembangan budaya dan pelestarian lingkungan. ‘’Upaya tersebut merupakan hal wajar untuk pengembangan budaya dan pelestarian lingkungan alam di Bali,’’ jelas Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Bali ini. Terlepas dari adanya kon-

tribusi, lanjut Diana, sektor pariwisata merupakan prospek ekonomi kekinian yang mesti digarap dengan baik. Pemprov Bali bersama stakeholder lain perlu terus melakukan upaya perbaikan infrastruktur dasar menuju destinasi wisata. Selain itu, menambah fasilitas, meningkatkan aksesibilitas serta memperbanyak dan memperkaya atraksi juga penting guna menarik kunjungan wisatawan. Hal. 15 Kepentingan Bisnis

KUNJUNGAN WISATAWAN ASING KE BALI 2008

Kurang Tepat

2.085.084

2009

2.385.122

2010

2.576.142

2011

2.826.709

2012

2.949.332

2013

3.278.598

2014

3.766.638

2015

4.001.835

2016 2017

4.927.937 5.697.739

RENCANA Pemerintah Provinsi Bali untuk memungut 10 dolar dari wisatawan untuk pelestarian budaya dianggap tidak perlu, karena dana itu bisa menjadi pertanyaan bagi wisatawan. Lebih tepat jika Pemerintah Provinsi Bali mengejar dana CSR dari perusahaan yang ada di Bali. Demikian disampaikan Ketua Umum Kadin Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra, Kamis (22/11) kemarin. Pungutan 10 dolar dinilai akan menambah beban pariwisata. ‘’Kita cukup meminta kepada pusat agar devisa yang dihasilkan dari pariwisata diberikan untuk pelestarian budaya di Bali,’’ pungkasnya. Dana itu juga bisa dipergunakan nantinya untuk membangun Bali. Kata dia, yang perlu dipikirkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengejar CSR perusahaan. Selama ini perusahaan di Bali tidak ada CSR-nya disalurkan kepada pemerintah. Kadin juga menyarankan membuat badan penyaluran dan pemanfaatan CSR Provinsi Bali. ‘’Dengan CSR sudah lebih dari cukup kalau itu digali. Pungutan ini akan menjadi tanda tanya di dunia internasional,’’ imbuhnya. Agar tidak terjadi beda penafsiran, ia meminta badan CSR dibentuk. Hal. 15 Bebas Visa

Ubud Diserbu Akomodasi

Bali Post/dok

UBUD - Sejumlah wisatawan berada di Ubud. Mereka lebih banyak mengunjungi tempat bersejarah dan melihat pemandangan alam.

UBUD identik dengan kawasan seni budaya. Alamnya yang masih asri, membuat kawasan tersebut menjadi incaran pelancong untuk yang ingin kembali ke alam. Banyak di antara mereka yang rela berjalan kaki di kampung-kampung untuk menikmati keindahan Ubud yang memesona. Pasar tradisional juga menjadi daya tarik. Jadi Ubud identik dengan pariwisata alam. Jauh dari ingar-bingar kota. Namun belakangan, Ubud bak gadis cantik yang juga dilirik investor dari luar. Hotel pun kian menjamur di kampung turis itu. Bahkan, ada sejumlah pembangunan hotel baru di Ubud yang siap membuka ratusan kamar. Saat ini ada empat hotel yang salah satunya berlantai empat sedang dalam proses pembangunan di Kelurahan Ubud. Bahkan informasinya, pembangunan fasilitas tersebut belum pernah dikomuni-

kasikan dengan masyarakat, termasuk pada asosiasi. Ketua PHRI Gianyar Cokorda Agung Ichiro Sukawati berharap agar pembangunan seluruh sarana pariwisata mengacu pada peraturan yang ada di Kabupaten Gianyar. Salah satunya sebelum pengeluaran izin dilakukan presentasi dengan masyarakat setempat, khususnya desa adat hingga asosiasi. Hal ini pun sudah tercantum dalam Perbup (Peraturan Bupati) Gianyar Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata. ‘’Hendaknya mekanisme itu diikuti dengan baik,’’ ucap Cokorda Ichiro, Kamis (22/11) kemarin. Meski demikian, Cok Ichiro tetap mengapresiasi investor yang mau berinvestasi di kawasan Gianyar. Terlebih investasi ini sudah jelas menyerap tenaga kerja lokal. ‘’Kami tidak membatasi setiap warga negara untuk berusaha,

selama norma dan peraturan yang ada diikuti, termasuk juga tidak merusak budaya dan lingkungan,’’ katanya. Saat ini di Kabupaten Gianyar juga belum ada bluprint kepariwisataan, sehingga belum ada patokan jelas terkait arah kepariwisataan Kabupaten Gianyar, khususnya Ubud. ‘’Jadi nanti ke mana arah pariwisata, database belum ada, jadi kita harap semua ini disinergikan, baik itu masyarakat, asosiasi, pengusaha, agar sama-sama memberi solusi, sehingga menjadi acuan menata Gianyar,’’ katanya. Berdasarkan data rekapitulasi potensi pariwisata Kabupaten Gianyar 2017, untuk pondok wisata paling banyak tercatat ada di Kecamatan Ubud yakni 831 pondok wisata, sementara kecamatan lain tidak sampai 100. Seperti Kecamatan Gianyar 31 pondok wisata, Blahbatuh 92, Sukawati 76,

Tampasiring 84, Tegallalang 90 dan Payangan 56. Tidak hanya pondok wisata, untuk hotel melati juga demikian, di kawasan Kecamatan Ubud tercatat ada 222 hotel melati, sementara kecamatan lain tidak sampai 20. Seperti Kecamatan Gianyar 9 hotel melati, Blahbatuh 8, Sukawati 16, Tampasiring 3, Tegallalang 14 dan Payangan 8. Sementara untuk hotel berbintang hanya ada di tiga kecamatan, yakni Ubud dengan 17 hotel berbintang, Payangan 5 dan Kecamatan Blahbatuh 1 hotel berbintang. Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar Wayan Sudamia mengakui saat ini banyak permohonan izin akomodasi pada tiga kecamatan di daerah utara. Lokasi tersebut mulai dilirik karena dekat degan objek wisata Ubud. ‘’Di samping itu memang sekarang wisata daerah utara sedang tumbuh,’’ tandasnya. (kmb35)

DENPASAR

2

Jumat Paing, 23 November 2018

FIGUR

Kebijakan Pemerintah Lemahkan UMKM KEBIJAKAN Paket Ekonomi XVI Presiden Jokowi mendapat penolakan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), termasuk Kadin Bali. Dalam paket kebijakan XVI itu, ada celah investor asing bisa masuk dan menguasai 100 persen saham di 50-an bidang usaha. Hal ini berpotensi melemahkan pengusaha lokal, sehingga produk domestik bruto (PDB) yang turut disumbangkan pelaku usaha, membuat pertumbuhan ekonomi tidak bisa mencapai target. Hal itu dikatakan Ketua Kadin Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra, Kamis (22/11) kemaruin. Menurut Alit Wiraputra, sebanyak 50-an item itu, di antaranya ada industri percetakan kain dan industri kain rajut. Menurutnya, hal ini akan mematikan industri endek Bali. Selain itu, bidang usaha yang berpotensi mematikan usaha lokal adalah warung internet, budidaya koral, jasa konstruksi migas, jasa survei, pembangkit listrik di atas 10 MW. “Proyek pembangkit ini juga seharusnya diberikan kepada lokal. Kalau asing diberikan jika pembangkitnya di atas 100 MW,” beber caleg DPR-RI Dapil Bali ini.

Bali Post/may

A.A. Alit Wiraputra

Di 50 bidang itu juga ada bidang galeri seni. Menurutnya, hal ini juga akan mematikan galeri seni di Bali, gedung pertunjukan seni, angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu. Penyelenggara jaringan komunikasi bergerak juga tidak boleh dikuasai asing karena berpotensi menguasai database Indonesia. Ia juga heran bidang pelatihan kerja juga diberikan ruang oleh pe-

merintah untuk wadah investasi. “Kalau asing yang notabene pemodal besar, bisa membuat banyak sehingga dengan begitu kita akan mati semua. Sehingga indutri kecil kita, UMKM kita belum bisa bersaing dengan mereka,” ujar caleg dari Partai Gerindra ini. Maka dari itu, Kadin menolak kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan ini tidak sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Kebijakan ini dianggap liberal dan melemahkan UMKM yang menyumbang sekitar 60 persen terhadap PDB dan juga menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen. Selain paket kebijakan ekonomi XVI, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6,25 persen juga berpotensi melemahkan UMKM. “Kalau suku bunga acuan BI 6 persen lebih, maka suku bunga pinjaman pasti di atas 12 persen. Sehingga itu memberatkan pengusaha,” bebernya. Ia menegaskan, kebijakan ini membuat pengusaha akan diam dan wait and see. Akhirnya perekonomian pun tidak berjalan dengan baik. Target pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tidak akan tercapai, karena pengusaha akan diam. (may)

Pembunuh Jukir Dilimpahkan ke Kejaksaan

Depasar (Bali Post) I Wayan Siki (65), tersangka kasus pembunuhan juru parkir (jukir) di Jalan Kapten Regug, Denpasar Timur, dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Kamis (22/11) kemarin. Pria yang menghabisi nyawa I Ketut Pasek Mas (47), rekannya sesama jukir, setibanya di Kejari Denpasar langsung diarahkan ke ruangan pidana umum. Di sana pria yang beralamat di Jalan Gunung Batur, Denpasar Barat ini menjalani pemeriksaan, termasuk memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan penyidik Polsek Dentim. Kasipidum Kejari Denpasar Arief Wirawan membenar-

kan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tahap dua kasus pembunuhan jukir tersebut. Selain itu, jaksa yang akan menyidangkan perkara ini juga sudah ditunjuk, salah satunya Putu Oka Surya Atmaja. Setelah berkas diperiksa dan dianggap sesuai, tersangka langsung digiring ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Denpasar di Kerobokan. Arief Wirawan mengatakan, pihaknya secepatnya akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan. “Kami usahakan segera. Mungkin satu atau dua minggu kami sudah limpahkan ke PN (Pengadilan Negeri) Denpasar,” ujarnya. Saat pelimpahan kemarin,

terdakwa Siki juga sempat melontarkan penyesalan karena nekat melenyapkan nyawa temannya sesama jukir. Hal itu dia lakukan dengan alasan harga diri atas pengkhianatan korban. Bapak tiga anak ini juga mengaku sebelum menusuk korban sempat berdoa dan mohon maaf di depan palinggih yang ada di tempat jasa ekspedisi barang, Tiki, Jalan Kapten Regug. Seperti diberitakan sebelumnya, Siki membunuh I Ketut Pasek Mas, Rabu (26/9) sekitar pukul 13.30 Wita. Dengan bermodalkan pisau, dia nekat menikam korban hingga tewas bersimbah darah. (kmb37)

OPERASI PEKAT - Personel Polda Bali saat menggelar Operasi Pekat Agung di tempat hiburan malam.

Bali Post/ist

Tempat Hiburan Malam Dijaga Preman

Denpasar (Bali Post) Personel Polda Bali yang tergabung dalam Operasi Pekat Agung 2018 dipimpin Kepala Operasi (Kaops) AKBP Sugeng Sudarso menggelar razia ke tempat hiburan malam di seputaran Denpasar, Kamis (22/11) kemarin. Polisi menemukan banyak preman berkedok security berjaga di sana. Sugeng Sudarso menga-

takan, kegiatan tersebut dilakukan untuk meminimalisasi peredaran gelap narkoba yang masih beredar di Bali. “Selain pengunjung, kami menggeledah security atau petugas keamanan di masingmasing tempat hiburan tersebut. Saat kami melakukan operasi ini, tempat hiburan tersebut kebanyakan dijaga preman-preman yang selama ini berkedok sebagai security,”

tegasnya. Menurut Sugeng Sudarso, target operasi ini untuk memberantas penyakit masyarakat, di antaranya kejahatan jalanan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, peredaran dan penggunaan narkoba, miras, senjata api, senjata tajam dan praktik perjudian. Ter-

masuk aktivitas atau kegiatan preman yang masih ada di Bali. “Operasi Pekat ini akan terus ditingkatkan agar tercipta situasi keamanan yang kondusif di wilayah hukum Polda Bali. Dengan demikian, kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat selalu dapat dirasakan,” tegas Sugeng Sudarso yang saat ini menjabat Wadir Reskrimum Polda Bali ini. (kmb36)

DPRD Bali Usulkan Pembangunan Tol Trans Bali-Nusra

Denpasar (Bali Post) -

Komisi III DPRD Bali mengusulkan dibangunnya jalan Tol Trans Bali-Nusa Tenggara (Nusra) kepada pemerintah pusat. Pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari Bali lalu berlanjut ke NTB dan NTT.

Bali Post/ist

KONSULTASI - Komisi I DPRD Bali bersama Wakil Ketua DPRD Bali IGN Alit Putra saat melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Hukum dan HAM terkait aset Pemprov di Bali Hyatt.

Komisi I Kejar Dokumen Saham Pemprov di Bali Hyatt

Denpasar (Bali Post) DPRD Bali lewat Komisi I kini mengejar data terkait dokumen saham Pemprov Bali di Bali Hyatt. Ini terkait aset tanah DN 71 dan DN 72 milik Pemprov di Bali Hyatt yang disebut-sebut sudah dilepas menjadi saham. Komisi I sampai mendatangi Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta untuk membuktikan kebenaran adanya dokumen saham itu, Kamis (22/11) kemarin. “Intinya, Komisi I memohon bantuan Direktorat Jenderal Hukum dan HAM untuk membongkar data dokumen saham Pemprov Bali di Bali Hyatt,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya saat dikonfirmasi via telepon, Kamis kemarin. Menurut Tama Tenaya, sebagian besar data masih manual lantaran masalah aset di Bali Hyatt terjadi tahun 1971.

Direktorat Jenderal Hukum dan HAM perlu waktu untuk membongkarnya kembali. Sementara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak berani membuka data secara gamblang tanpa ada rekomendasi dari Kemenkumham. “Ini langkah tindak lanjut yang kita terus kejar,” jelas Politisi PDI-P ini. Tama Tenaya tidak menampik Pansus Aset di DPRD Bali sempat menemukan bila sebetulnya tidak pernah ada pelepasan aset tanah menjadi saham. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada bukti seperti surat bukti saham ataupun modal. Itu sebabnya Pemprov Bali juga pernah keliru lantaran sempat menyatakan aset tanah di Bali Hyatt telah dilepas menjadi saham. Terakhir Komisi I sendiri bahkan sudah bersiap melakukan pemagaran tanah DN 71 dan DN 72 di Bali Hyatt pada

819446 / 081337032965

Topik : Tempat Hiburan Malam Dijaga Preman

Agustus lalu. Kendati akhirnya gagal lantaran dalam Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4 untuk PT Wyncor Bali yang kini menguasai aset seluas 2,5 Ha itu sudah tidak ada lagi pemisahan. Dengan kata lain, hamparan tanahnya sudah menjadi satu. “Ada dua kasus yang harus kita telusuri, masalah tanah atau jadi saham. Dokumen saham itu sesungguhnya mungkin tidak ada. Tapi dibuat cerita seolah-olah tanah Pemprov itu sudah jadi saham. Karena itu, kita ingin memastikan kalau tidak ada bukti saham,” jelasnya. Dalam Rapat Paripurna di DPRD Bali Rabu (21/11) lalu, Pansus Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga memberikan masukan terkait masalah aset tanah Pemprov Bali di Bali Hyatt yang masih berlarut-larut. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, kasus ini disarankan agar dilaporkan ke Kemenkumham untuk dapat ditelusuri. “Karena Kemendagri tidak menangani lagi pertanahan semenjak dilimpahkannya ke Kementerian ATR dan BPN RI, kiranya penting mendapat perhatian khusus,” ujar Ketua Pansus Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ngakan Made Samudra. (kmb32)

Keberadaan tol ini dinilai penting, khususnya di Bali untuk memudahkan akses barang dan jasa, serta pariwisata. “Komisi III sudah ke Jakarta. Kita ingin Komisi V DPR-RI ikut membantu mendorong. Selama ini kita mengandalkan eksekutif. Tidak pernah ada hasilnya sampai saat ini. Padahalsudah beberapa tahun kita bicara tentang tol,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba, Rabu (21/11). Menurut Tamba, tol yang semula diusulkan memang tol Gilimanuk-Denpasar. Kalau memang terlalu pendek dan tidak menarik, tol trans Bali-Nusa Tenggara bisa menjadi alternatif baru. “Ini memudahkan akses pariwisata, barang dan jasa, segala macam. Bisa dibangun bertahap, sama seperti shortcut,” jelas politisi Demokrat ini. Di sisi lain, lanjut Tamba, Bali diminta jangan terlalu overconfidence dengan perkembangan pariwisata saat ini. Apalagi dukungan infrastruktur pendukung seperti tol dan bandara di Bali Utara belum juga terwujud hingga sekarang. Se mentara kompetitor terdekat, yakni Banyuwangi sudah mulai menggeliat, bahkan memiliki lapangan terbang internasional sendiri. “Kalau tol ini tidak jadi-jadi, kita ambil alternatif Banyuwangi. Jangan ada perasaan malu, tapi saling mendukung, berkoordinasi dan bekerja sama. Wisatawan itu jatuh dulu di

Banyuwangi, dan saya rasa tamunya pasti akan menanyakan Bali,” katanya. Tamba menambahkan, wisatawan boleh tinggal satu hingga dua hari di Banyuwangi, setelah itu bisa digeser ke Bali. Khususnya ke Bali Barat atau Jembrana yang sejatinya banyak memiliki destinasi bagus. Sebut saja destinasi mangrove, P u l a u Kalong, Pulau B u -

rung, Taman Laut Nasional di Pulau Menjangan untuk diving, Museum Purbakala, jalak Bali yang eksotis, serta hutan lindung yang masih asli. Belum lagi atraksi budaya seperti Makepung, Jegog, dan ragam kuliner lawar klungah atau ayam betutu

yang sudah mendunia. “Saya ingin mendorong Pemkab Jembrana untuk mencoba menjajagi kerja sama dengan Pemkab Banyuwangi. Kalau kita menunggu tol, terlalu lama. Coba kita mulai kerja sama, negosiasi, apa yang bisa kita garap sekarang

untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali,” tegasnya. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Terjerat Kasus Kokain

Pria Asal Rusia Divonis Empat Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) Rybinikov Vladimir Aleksandrovich (41) yang didakwa kasus lima paket kokain seberat 4,32 gram, Kamis (22/11) kemarin divonis bersalah dalam tindak pidana narkotika. Pria asal Rusia itu oleh majelis hakim pimpinan Novita Riama kemudian dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu bulan kurungan. Putusan majelis hakim tersebut lebih rendah dua ta-

hun dari tuntutan jaksa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Gede Juliarsana sebelumnya menuntut supaya terdakwa dituntut pidana penjara selama enam tahun. Jaksa menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan pertama. Yakni, melanggar Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya jaksa menjelaskan terkuaknya kasus ini berawal dari informasi yang didapat polisi bahwa ada orang asing yang terli-

bat narkoba. Pada 27 April 2018, polisi melakukan lidik dan menemukan terdakwa di depan Miranda Shop di Jalan Majapahit, Kuta. Atas informasi itu, Mohamad Sjarani dan Nyoman Oka Risnawan yang notabene anggota polisi melihat terdakwa menelepon di pinggir jalan. Atas kecurigaannya, polisi langsung menangkap pria asal Rusia itu. Dari penggeledahan, ditemukan sejumlah plastik klip berisi kokain yang ditemukan di celana pendek

yang dipakai terdakwa. Polisi kemudian menggeledah tempat terdakwa menginap di Apartemen Bali Vie kamar 2014 Jalan Nakula, Legian. Polisi kembali menemukan dua plastik klip berisi serbuk diduga kokain yang diselipkan di buku bacaan terdakwa. “Hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku membeli kokain itu dari seseorang di F Bar dengan harga per paket Rp 3 juta,” sebut jaksa, sembari mengatakan harga total lima paket itu Rp 15 juta. (kmb37)

Jumat Paing, 23 November 2018

Daging Sapi Lokal Surplus

Bali Justru Impor 1.908 Ton

TATA niaga daging sapi perlu dibenahi, karena berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, produksi daging sapi di Bali surplus. Namun, sampai saat ini Bali masih melakukan impor daging sapi. Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Bali IKG Nata Kesuma, M.MA. mengatakan, dengan jumlah penduduk Bali sekitar 4,2 juta orang dan mobilitas padat, diperkirakan terdapat mobilisasi tambahan penduduk setiap harinya sekitar 1 juta orang. Sehingga dibutuhkan konsumsi pangan setiap harinya sekitar 5,2 juta orang termasuk kebutuhan daging sapi. Sementara populasi ternak sapi di Bali sekitar 507.794 ekor dengan produksi daging sekitar 11,3 ribu ton atau setara dengan 83.822 ekor sapi. Dari jumlah sapi tersebut sekitar 31.190 ekor dipotong untuk konsumsi lokal dan sebanyak 52.632 ekor untuk memenuhi kuota suplai kebutuhan nasional. Data itu menunjukkan bahwa neraca supply-demand daging di Bali pada posisi surplus. ‘’Namun demikian jika dicermati dari ketersediaan daging di Bali bahwa terdapat pemasukan daging sapi (eks impor) ke daerah Bali dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015–2017. Jumlahnya rata–rata sekitar 1.428.693 kg atau 1,4 ribu ton per tahun. Selain itu juga ada pemasukan produk olahan daging sapi sekitar 479.837 kg atau 479,8 ton per ta-

hun,’’ beber Nata, Kamis (22/11) kemarin. Dari total jumlah pemasukan daging beku itu, diperkirakan sekitar 40 persen merupakan daging kategori prime cut untuk kebutuhan usaha hotel, restoran dan katering. Sisanya, sekitar 60 persen daging kategori secondary cut yang dibutuhkan oleh industri pengolahan. Menurutnya, pemasukan daging eks impor tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap serapan daging sapi Bali, sekaligus tantangan untuk pasar daging sapi lokal Bali. Sedangkan produksi daging yang keluar Bali dalam bentuk sapi hidup terjual dengan harga relatif murah, sehingga sangat merugikan para peternak. Maka dari itu diperlukan langkah–langkah strategis secara menyeluruh dalam upaya mengoptimalkan serapan daging sapi lokal Bali untuk memenuhi pasar pariwisata. Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas daging dengan melakukan intervensi penanganan di hulu (budi daya), di tengah (proses produksi atau pemotongan) dan di hilir (industri pengolahan dan rantai pemasaran). Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, peningkatan serapan daging sapi lokal akan mendorong para peternak untuk meningkatkan usahanya, sehinga dapat meningkakan nilai tukar peternak yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. (kmb42)

Bali Post/dok

SAPI - Peternak di Bali sebagian besar meliarkan sapinya di kebun. Produk sapi Bali tak hanya memenuhi konsumsi lokal, juga mensuplai kebutuhan nasional. Namun untuk memenuhi permintaan sektor pariwisata, Bali mengimpor daging sapi mencapai 1.900 ton setiap tahunnya.

Operasional ”Feeder” Trans Sarbagita Dihentikan Mangupura (Bali Post) Pemkab Badung menghentikan operasional kendaraan pengumpan (feeder) Bus Trans Sarbagita. Bahkan Pemkab Badung telah menghapus anggaran operasional feeder pada APBD 2019 lantaran dinilai tidak efektif melayani kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Badung A.A. Rai Yuda Darma mengakui keberadaan kendaraan pengumpan tersebut tak seramai saat awal pengoperasiannya di tahun 2012. Karena itu, Pemkab akhirnya mengambil kebijakan yang awalnya merasionalisasi jumlah kendaraan pengumpang Bus Trans Sarbagita pada 2018 hingga penghapusan anggaran di 2019. ‘’Sudah itu (feeder – red) sudah dihapuskan. Rencananya nanti diganti dengan bus sekolah gratis. Kami telah membuat kajian terkait itu,’’ ungkap Rai Yuda Darma, Kamis (22/11) kemarin. Menurutnya, pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran menjadi Rp 2,9 miliar dari anggaran Rp 5,4 miliar di 2017. Rasionalisasi juga dilakukan pada jumlah armada yang dioperasikan dari 14 unit, hanya tinggal delapan unit. ‘’Hasil evalusi, kami juga tidak menganggarkan lagi biaya operasionalnya,’’ ucapnya. Terkait operasional angkutan umum gratis untuk siswa sekolah, Rai Yuda Darma mengatakan, telah mengantongi hasil studi terkait rute dan sekolah yang akan dilayani. ‘’Kami sudah memiliki hasil studi, Maunya 2019 diajukan. Namun berhubung rasionalisasi, kita undur dulu, tapi rancangannya sudah siap kok,’’ tegasnya. Disebutkan, pihaknya belum menentukan angkutan yang akan dimanfaatkan dalam program tersebut. ‘’Apakah menggunakan angkutan umum atau swakelola, nanti dilihat dulu hasil kajiannya,’’ katanya. (kmb27)

BADUNG

3

Badung Urutan Kedua Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2017

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.

KABUPATEN Badung berhasil meraih ranking kedua pada Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2017 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/11) di Jakarta. KPK melakukan survei pada 6 Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi dan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemkab Badung mendapatkan skor 77,15 atau berada di bawah Pemkot Banda Aceh yang memperoleh skor 77,39. Urutan ketiga yakni Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai) dengan skor 76,54, sedangkan pada urutan terbawah Pemprov Papua dengan skor 52,91. Indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian dan pencegahan secara lebih baik. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyambut baik hasil SPI KPK tahun 2017. Namun, Bupati tetap mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih giat dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. ‘’Bekerjalah dengan hati, sepenuh hati dan berhatihati. Dan yang terpenting, kalau tidak mau berurusan den-

gan hukum, caranya gampang, jangan melanggar hukum,’’ tegas Giri Prasta, Kamis (22/11) kemarin. Budaya antikorupsi di semua tingkatan pemerintahan di Badung harus lebih digalakkan. Kata Giri Prasta, budaya antikorupsi harus dibangun mulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri sendiri selanjutnya pada lingkungan kerja. Pencapaian yang diraih saat ini harus menjadi tantangan agar dapat dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan ke depannya. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti menjelaskan, ada empat dimensi penilaian yang disoroti dalam survei yakni budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan sistem antikorupsi. Pencapaian yang diperoleh Kabupaten Badung pada SPI tahun 2017 ini adalah upaya semua pihak khususnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan arahan pimpinan dalam upaya pencegahan tindakan korupsi untuk mewujudkan good and clean governance. Lebih lanjut dijelaskannya,

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di Kabupaten Badung, pihaknya telah mengambil langkah-langkah, di antaranya terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Anti Gratifikasi, Perbup Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) hingga roadshow integrity ke perangkat daerah khususnya yang rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). ‘’Untuk pelaporan kekayaan staf, sekarang kita sudah mulai melalui LHKASN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara,’’ terang Suryaniti. Melalui Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan, secara rutin pihaknya melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kinerja dengan tujuan tertentu. ‘’Inspektorat sejak awal mengawal seluruh proses perencanaan penganggaran dalam bentuk review sehingga tidak terjadi penyelewengan,’’ ujarnya. Ke depan, untuk mempertahankan dan meningkatkan skor SPI, intensitas dan volume kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Badung akan lebih ditingkatkan. (ad887)

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E

Hasil Program Kerja Sama

Petani Panen Puluhan Ton Bawang Mangupura (Bali Post) – Program kerja sama antara pemerintah dan petani di Kabupaten Badung mulai membuhakan hasil. Dinas Pertanian dan Pangan setempat mencatat panen bawang 50 hingga 65 ton dengan rata-rata per hektar 10-13 ton. Seperti diketahui, sejumlah petani digandeng berikut lahannya untuk menggenjot sektor pertanian. Kerja sama tersebut terdiri dari 50 hektar cabai rawit dan 10 hektar cabai besar. Adapun sasarannya yakni 17 calon petani, calon lokasi (CP/CL). Mereka tersebar di Kecamatan Mengwi, 11 CP/CL di Kecamatan Abiansemal, dan 9 CP/CL di Kecamatan Petang. Selanjutnya bawang lima hektar, dengan lima CP/CL di Kecamatan Mengwi dan dua CP/CL di Kecamatan Abiansemal. Sedangkan nanas madu dua hektar, dengan tiga CP/CL di Kecamatan Petang. Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pertanian dan Pangan Badung Putu Oka Swadiana mengatakan pihaknya juga melakukan panen cabai. Hanya total keseluruhan hasil panen cabai belum diketahui mengingat petani belum menuntaskan panen. ‘’Dampak dari panen dua komoditi itu sangat besar, baik harga jual yang lebih stabil dan tidak ada kelangkaan,’’ ungkap Oka Swadiana, Kamis (22/11) kemarin. Menurutnya, pihaknya telah mempersiapkan untuk kembali menanam dua komoditi tersebut. ‘’Ya, kami sudah merancang untuk menanam kembali. Malah, khusus untuk bawang merah kami sudah siasati sebagian disisihkan untuk bibit, jadi tinggal menanam saja. Selebihnya nanti bibit bawang dan cabai akan kami anggarkan lagi tahun 2019,’’ terangnya. Apakah hasil panen akan disimpan di Cold Atmosphere Storage (CAS), Oka Swadiana mengatakan. sesuai arahan Bupati Badung tidak mesti hasil panen cabai dan bawang disimpan di CAS. Karena itu, hasil panen cabai dan bawang beberapa waktu lalu langsung masuk ke pasaran demi memenuhi kebutuhan masyarakat. ‘’Tujuan pemerintah sejak awal untuk menstabilkan harga jual, khususnya cabai dan bawang yang memang sangat memengaruhi terhadap inflasi. Karena kerja sama ini tidak untuk mengisi CAS saja, jadi saat panen langsung didistribusikan ke pasar,’’ ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung I Ketut Karpiana membenarkan dampak panen cabai dan bawang dari petani di Badung membuat harga jual komoditi tersebut stabil. Dari hasil monitoring harga, terangnya, harga jual bawang merah di pasaran sekitar Rp 18 ribu sampai Rp 21 ribu per kilogram. Sedangkan cabai kecil Rp 18 ribu sampai Rp 22 ribu per kilogram, dan untuk cabai merah besar Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per kilogram. Pejabat asal Desa Cemagi Kecamatan Mengwi ini menyambut positif program kerja sama Dinas Pertanian dan Pangan dengan petani cabai dan bawang di Badung. ‘’Dengan cara ini, tentu akan sangat membantu pasokan untuk pasar-pasar tradisional di Badung. Kalau pasokan lancar, tentu tidak akan terjadi kelangkaan yang dapat memengaruhi harga jual,’’ pungkasnya. (kmb27)

Wedakarna Terima Kemensesneg RI di Istana Mancawarna

Sekretaris Perdana Menteri dan Kabinet Australia Kunjungi The Sukarno Centre BISA jadi, Istana Mancawarna Tampaksiring merupakan satusatunya tempat di Bali (di luar institusi pemerintahan) yang terbilang sering menerima para pejabat tinggi negara asing di Bali. Kantor resmi milik Abhiseka Ratu Sri Wilatikta Tegeh Kori Kresna Kepakisan XIX kini seakan menjadi salah satu tempat yang masuk agenda wajib bagi pejabat tinggi, baik di Indonesia maupun di mancanegara saat bertandang ke Pulau Dewata, hal ini terekam dalam kunjungan Dr. Martin Parkison AC PSM (Sekretaris Kantor Perdana Menteri dan Kabinet Australia) ke Istana Mancawarna. Selain menyimpan banyak memoribilia terkait dengan sejarah Majapahit dan perjuangan Bung Karno, Istana milik Puri Tegeh Kori juga dikenal sebagai tempat bertemunya tokoh penting baik di Indonesia maupun mancanegara, termasuk kehadiran dua Presiden RI yakni SBY dan Joko Widodo serta Putri Raja Kerajaan Kamboja Norodom Sihanouk dan kurang lebih 30 kepala negara/pemerintahan saat berlangsungnya WESA beberapa waktu silam. Belum lagi tak terhitung jumlah menteri dalam dan luar negeri serta para duta besar. Apresiasi terhadap banyaknya kunjungan tokoh penting dunia ke Istana Mancawarna disampaikan oleh Enong Ismail (Dewan Kurator) yang menyampaikan bahwa

B R A N D I N G D I S I N I

MUHIBAH - Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menerima pejabat Kementerian Sekretariat Negara RI dan kedatangan Dr. Martin Parkinson (Sekretaris Perdana Menteri Australia) di Tampaksiring. ada kekuatan dan aura positif yang dipancarkan oleh Istana Mancawarna yang menyebabkan Istana ini menjadi jujukan diplomasi Bali yang kini mulai diperhitungkan. ‘’Bali dan Indonesia sangat beruntung memiliki sosok (swargi) Shri Wedastera Suyasa yang merupakan sahabat Bung Karno yang sangat rajin menyimpan pusaka, literatur dan peninggalan berharga dari era kemerdekaan dan era kejayaan PNI. Kini seluruh pusaka bangsa ini diteruskan oleh putranya, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, yang menjadikan Istana Mancawarna sebagai pusat dari bertemunya para tokoh dunia di Bali. Istana

Mancawarna telah mengambil alih peran itu dan semakin melengkapi peran para bangsawan di Bali dalam hal intenasionalisme. Saya yakin, beliau sebagai warih Dalem, sebagai Abhiseka Ratu memiliki kemampuan untuk menjaga kedaulatan Bali dan Indonesia di segmen ini. Sejak era reformasi ini, belum ada anak muda Bali sekaliber Gusti Wedakarna yang dalam hal menciptakan gagasan pemikiran brilian di panggung dunia. Beliau belum tergoyahkan dan itu yang membuat dunia penasaran dan ingin berkenalan dengan figur hebat ini. Kita doakan agar Ratu Ngurah Wedakarna sehat dan rahayu,’’ ungkap Enong Ismail yang keponakan mantan Wapres

Mulai Senin Ini

Disdukcapil Terapkan Antrean ’’Online’’ Penuh Denpasar (Bali Post) Sebagai bentuk pengembangan dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil A(Disdukcapil) Kota Denpasar kembali akan mengujicobakan sistem antrean online penuh. Di mana nomor antrean untuk keperluan pendaft-

aran dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan sistem antrean online penuh, sehingga antrean pendaftaran secara manual ditiadakan. Hal ini sesuai dengan Pengumuman No. 470/2687/DKPS yang dikeluarkan Disdukcapil Kota denpasar tertanggal 15 November 2018. Plt. Kadisukcapil Kota Denpasar A.A. Istri

C E R I T A S U K S E S

Jumat Paing, 23 November 2018

Bali Post/ist

ONLINE - Pelayanan antrean online Disdukcapil Kota Denpasar untuk memudahkan pengambilan nomor antrean.

Agung saat dikonfirmasi, Kamis (22/11) kemarin, menjelaskan bahwa Disdukcapil Kota Denpasar secara berkelanjutan terus mengupayakan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Kali ini, guna menghindari adanya antrean panjang masyarakat yang hendak mengurus keperluan kependudukan dan pencatatan sipil sedianya akan diujicobakan penerapan antrean online penuh. Dengan adanya antrean online penuh ini, lanjut Istri Agung, diharapkan dapat mengurangi adanya antrean sejak pagi hari. Sehingga masyarakat dapat mendaftar atau mendapatkan nomor antrean secara online di alamat website http:// akuwaras.denpasarkota.go.id. yang dapat diunduh pada handphone atau android. ‘’Dengan adanya sistem antrean online ini waktu masyarakat untuk keperluan pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat lebih efektif dan efisien karena bisa memperkirakan sejak awal kapan jadwal antrean tersebut,’’ jelasnya. Lebih lanjut dikatakan, kemudahan ini terintegrasi dengan sistem pengecakan dokumen (Sicemen). Di mana masyarakat yang telah mendaftar dapat memantau langsung proses dan tahapan pengurusan dokumen. Sehingga dengan demikian maka masyarkat dapat mengetahui kapan harus datang ke kantor untuk melengkapi dokumen lainnya. ‘’Ini adalah untuk memudahkan masyarakat, jadi tidak perlu bolak-balik lagi dan datang pada saat dokumen telah selesai,’’ paparnya. Istri Agung menambahkan, nantinya bagi masyarakat yang belum paham tentang tata cara penggunaan antrean online ini Disdukcapil telah menyiagakan staf guna memberikan bimbingan sehingga penerapan antrean online ini dapat dimaksimalkan. ‘’Jadi bagi masyarakat yang belum paham kami sudah siagakan petugas untuk membimbing, sehingga antrean online ini dapat terlaksana dengan maksimal,’’ pungkasnya. Untuk diketahui bahwa pelayanan pendaftaran online ini sedianya dilaksanakan pada hari SeninJumat pada pukul 07.00-15.00 Wita dan khusus hari Jumat dilaksanakan mulai pukul 07.00 -12.00 Wita. (kmb12)

RI Try Sutrisno ini. Selain itu, dalam kesempatan berbeda, Shri Arya Wedakarna menerima pejabat Kementerian Sekretaris Negara RI dari Jakarta terkait dengan apresiasi atas komunikasi dan kinerja dari Shri Arya Wedakarna yang merupakan Senator DPD-RI Bali, yang dinilai oleh Kemensetneg telah memberi contoh baik terkait pola komunikasi antarlembaga. ‘’Kami memuji dan mengapresiasi kinerja dari Shri Arya Wedakarna yang sangat komunikatif dari sisi kelembagaan. Banyak masukan dan informasi yang justru kami dapat dari korespondensi beliau. Maka dari itu, kami datang kemari untuk menguatkan hubungan antarkelembagaan khususnya beliau sebagai anggota DPD-RI dengan Kementerian Sekretariat Negara RI,’’ ungkap Hangga Hadi dan Setyatmo Adi dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara RI. Salah satu hal yang disampaikan oleh Senator Arya Wedakarna kepada Kemensetne, adalah agar Presiden Joko Widodo bisa segera datang menyapa warga Tampaksiring dan jika bisa menginap di Istana Kepresiden RI Tampaksiring dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Senator Wedakarna sebagai wujud pelaksanaan Jas Merah Bung Karno dan juga kerinduan warga Tampaksiring kepada Presiden Joko Widodo. (ad888)

Implementasi Perda Atraksi Budaya

Besaran Honor Seniman Tunggu Pergub Denpasar (Bali Post) Setiap pengusaha pariwisata wajib mementaskan atraksi budaya pada setiap penyelenggaraan dalam lingkup internasional, nasional, dan global. Termasuk wajib memberikan biaya jasa berupa honorarium yang layak. Hal ini tertuang dalam Perda tentang Atraksi Budaya Sebagai Komoditas Daya Tarik Wisata. Mengenai besaran honor seniman, masih menunggu standar biaya jasa yang diatur dalam peraturan gubernur (pergub). ‘’Itu supaya kita memberikan harga yang layak kepada para seniman. Ke sana dia arahnya. Nanti ada standar harga, pengusaha harus berpatokan pada itu,’’ ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali A.A. Gede Yuniartha Putra dikonfirmasi, Kamis (22/11) kemarin. Yuniartha menambahkan, penari dan penabuh khususnya nanti harus memiliki semacam sertifikat atau piagam. Piagam itu dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan, termasuk mengenai standar biaya jasa. Selama ini, seni tari dan tabuh dikatakan sebagai atraksi budaya yang paling diminati wisatawan selain tata cara upacara keagamaan Hindu. Untuk diketahui, tata cara upacara keagamaan merupakan salah satu jenis atraksi budaya yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Perda Atraksi Budaya. Pada ayat (4) disebutkan bila tata cara upacara keagamaan meliputi piodalan, ngaben, dan tabuh rah. ‘’Kita kan tidak mengundang, tapi mereka ingin melihat (tata cara upacara keagamaan - red). Seperti piodalan, pasti wisatawan itu ingin tahu. Hak dia untuk menonton. Tabuh rah itu juga terkait dengan upacara itu saja, bukan untuk tajen,’’ jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha mengatakan, Dinas Kebudayaan dulu sudah pernah membuat pergub terkait pertunjukan pariwisata. Di dalamnya tidak saja mengatur honor sesuai klasifikasi pertunjukan. Tetapi juga soal seniman yang tidak boleh diangkut dengan truk pada saat akan pentas. Akan tetapi, pergub itu otomatis tidak berlaku setelah Dinas Pariwisata membuat pergub baru yang menjadi turunan Perda tentang Kepariwisataan Budaya Bali. ‘’Memang tidak bisa hanya disebutkan memberi honor layak. Harus jelas diatur, kalau misalnya pentas Kecak sekian, Legong sekian, barong sekian, diatur dalam pergub,’’ ujarnya. (kmb32)

’’Suksma Bali 2018’’

Menuju Bali Bebas Sampah Plastik Denpasar (Bali Post) Suksma Bali 2018 sebagaimana diprogramkan oleh Paiketan Krama Bali boleh jadi akan menorehkan sejarah dengan menggandeng stakeholder pariwisata. Di antaanya PHRI, IHGMA, BHA, BVA, UHA, dan UHSA untuk melakukan Declaration To Eliminate Single-Use Plastics pada Simposium Suksma Bali, 7 Desember 2018 mendatang. Ketua Panitia Suksma Bali 2018 Yoga Iswara, BBA., BBM., M.M., CHA. Mengatakan, deklasrasi ini merupakan komitmen serta gerakan bersama sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam, dengan mengurangi beban sampah plastik pada Ibu Pertiwi Bali. Menurutnya, plastik sekali pakai yang dimaksud adalah segala berbahan plastik yang digunakan sekali pakai, seperti pipet plastik, botol atau gelas plastik, kantong plastik belanja, pembungkus makanan take away, bahkan ucapan board yang menggunakan bahan styrofoam. ‘’Gerakan bersama ini merupakan legacy yang ingin kita wariskan untuk generasi Bali mendatang, dalam mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu Bali yang berkualitas, berbudaya dan berkelanjutan,’’ ungkap Yoga Iswara, Kamis (22/11) kemarin. Menurut Yoga Iswara, Suksma Bali merupakan suatu gerakan revolusi mental dalam kehidupan masyarakat Bali. Di mana secara langsung keg-

iatan tersebut mengajak semua pihak untuk mensyukuri atas apa yang telah didapatkan dari tanah pertiwi Bali, baik yang berusaha dalam perekonomian serta mendapatkan segala berkah, sehingga roda pembangunan semakin lancar dengan kuatnya sinergi berbagai pihak. Suksma Bali menjadi salah satu bagian reformasi pariwisata untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan termasuk pelanggan dengan tidak mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Sebelumnya, Steering Commitee Suksma Bali 2018 Ida Rsi Wisesanatha mengatakan langkah awal Suksma Bali adalah gerakan mengajak untuk melakukan pembersihan lingkungan, kemudian mengedukasi sekaligus membangun kesadaran akan bahaya sampah plastik, dan puncaknya adalah membangun gerakan bersama untuk berkomitmen dalam melakukan langkah besar dalam memerangi sampah plastik dengan melakukan perubahan behaviour kita dengan menghindari penggunaan bahan single-use plastic. Yoga Iswara menambahkan, ini adalah outcomes penting dan utama dari Suksma Bali 2018, sekaligus sebagai ungkapan mendalam kepada Ibu Pertiwi Bali, serta mendukung program pemerintah Bali dalam mewujudkan ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ yang pempunyai arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewu-

judkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia. Ketua Bidang CSR Suksma Bali 2018 IGA Ngurah Darma Suyasa, CHA. menambahkan, deklarasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan World Clean Up Day (WCUD) yang telah sukses dilaksanakan pada 15 September lalu yang melibatkan 27.699 peserta di 29 titik lokasi di seluruh Bali. Dikatakan, pada musim hujan, lingkungan dibanjiri sampah plastik. Selain membuat daya tarik wisata Bali menurun, berjuta ton sampah plastik tersebut dapat membahayakan kehidupan laut dan manusia. Sebanyak 80 persen sampah plastik di lautan berasal dari daratan. Tempat penampungan sampah terbuka menyebabkan sampah bisa terbawa angin. Sampah dibawa oleh air sungai ke lautan. Padahal rata-rata kantong plastik digunakan hanya 25 menit. Tetapi untuk hancur dan terurai di alam dibutuhkan 500 hingga 1000 tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama. ‘’Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Menurutnya, gerakan bersama melalui Suksma Bali adalah langkah yang tepat dan nyata untuk Bali,’’ ungkap Darma Suyasa. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat berkomitmen dan mendukung Declaration To Eliminate SingleUse Plastics yang akan digelar pada 7 Desember 2018 di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Ketua Bidang Simposium Suksma Bali Ketut Swabawa, CHA. mengatakan, Simposium Suksma Bali yang bertajuk ‘’Bali Host Meets Supporters’’ adalah bagian rangkaian acara Suksma Bali yang akan diadakan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. ‘’Event ini adalah media bertemunya para stakeholder di Bali dengan para pendukung segala sektor untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan serta mendengarkan masukan dan aspirasi untuk menjadi fokus perbaikan Bali ke depan,’’ ungkap Swabawa. Sementara itu, Ketua DPP IHGMA I Made Ramia Adnyana, S.E., M.M., CHA. menambahkan, IHGMA DPD Bali sangat mendukung deklarasi yang akan digelar bertepatan dengan Simposium Suksma Bali 2018. ‘’Ini merupakan bentuk sikap nyata kami selaku GM (general manager) di Bali dalam merefleksikan rasa terima kasih untuk Bali tercinta dan sekaligus menjaga eksistensi Bali yang berbudaya, berkualitas dan berkelanjutan,’’ ungkap Ramia Adnyana. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung IGN Rai Suryawijaya, S.E., MBA. mengapresiasi semangat Panitia Suksma Bali menggulirkan gerakan bersama dalam memerangi sampah plastik. Pria yang kerap disapa Jik Rai ini berharap agar stakeholder lainnya dapat mendukung

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

dan berpartisipasi dalam mewujudkan Bali yang clean and clear. Jik Rai yang juga selaku penasihat Suksma Bali dan Pembina Paiketan Krama Bali menilai positif deklarasi yang akan dilakukan stakeholder pariwisata pada Simposium Suksma Bali. ‘’Ini adalah bentuk komitmen bersama dalam memerangi sampah plastik. Bali harus bisa menjadi role model destinasi yang berkelanjutan, yaitu destinasi yang mengharmonikan antara profit, people dan planet. Mari selamatkan Bali dari sampah plastik, mulai dari langkah yang kecil, dari diri sendiri dan mulai sekarang,’’ tandas Jik Rai. Seperti telah diprogramkan, melalui program Suksma Bali 2018 ini akan dibagikan 3.000 kantong belanja secara bertahap yang menerapkan konsep Reuse ke pasar-pasar tradisional di Bali dan merekomendasikan pipet berbahan ecogreen, seperti bambu untuk digunakan di seluruh hotel dan restoran di Bali. Targetnya adalah perilaku masyarakat diharapkan sadar akan bahaya sampah plastik, mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, dan mengubah perilaku yang mengarah pada program sustainable. Melalui program ini masyarakat diajak agar menggunakan atau memiliki botol minuman yang bisa digunakan berkali-kali, atau menggunakan pipet sendiri berbahan ramah lingkungan yang mereka simpan dan digunakan kembali, jika diperlukan. (win)

daerah

Jumat Paing, 23 November 2018

5

figur Tingkatkan Penguasaan Teknologi DI BALIK perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, membawa peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor. Salah satu hikmahnya yang bisa diambil Indonesia di antaranya komoditas aluminium, besi dan buah yang bisa diekspor ke dua negara tersebut. Dengan adanya peluang tersebut, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan Indonesia untuk dapat meningkatkan ekspornya. Salah satunya meningkatkan kualitas produk. ‘’Untuk bisa ekspor itu tidak mudah, kata kuncinya untuk bisa bersaing kita harus meningkatkan kreativitas, inovasi dan kualitas. Bila ketiganya bisa kita penuhi baru kita bisa meningkatkan daya saing,’’ tandas akademisi Universitas Warmadewa (Unwar) I Made Artawan, S.E.,M.M., Kamis (22/11) kemarin. Selain itu, Kepala Biro Administrasi Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (BAPPSIK) Unwar ini mengatakan, yang harus dilakukan Indonesia adalah meningkatkan daya saing produk dan daya saing teknologi yang akan berimbas pada daya saing ekspor. Sebab, Tiongkok saat ini adalah negara besar yang ditakuti dunia dari sisi ekonomi dan teknologi. Tiongkok adalah negara yang memiliki biaya ekonomi yang paling rendah. Tiongkok memproduksi barang secara massal, sehingga biaya produksi rendah dan daya saing menjadi tinggi. Daya saing dari sisi produksi, teknologi dan cost yang menjadi keunggulan dari Tiongkok. ‘’Kita perlu mencontoh Tiongkok yang dari segi teknologi saat ini sangat diperhitungkan oleh dunia. Karena Tiongkok memiliki teknologi tinggi, sehingga produk yang dihasilkan juga berteknologi tinggi dengan kualitas produk hampir menyaingi produk Amerika, sehingga daya saingnya lebih tinggi. Kalau saya amati Tiongkok itu menggunakan konsep ATM -amati, tiru kemudian modifikasi, sehingga dia mampu bersaing di pasar dunia,’’ ujarnya. Dalam perang dagang ini, dikatakan bahwa Amerika merasa terancam dengan produk Tiongkok, sehingga membuat kebijakan hampir 6 ribu jenis barang dari Tiongkok dikenakan bea masuk berupa

pajak. Perusahaan yang impor dari Tiongkok itu harus membayar pajak tambahan sekitar 10%. Dan pada 2019 nanti pajak itu dinaikkan menjadi 25%, ini tentu di luar kesepakatan World Trade Organization (WTO). ‘’Kalau kita melihat ke belakang pada April 1994 di Maroko dibuat perjanjian WTO, dalam kesempatan tahun itu perdagangan bebas dimulai pada tahun 2020. Tetapi menjelang 2020 pada 2018-2019 ini sudah terjadi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat,’’ tukasnya. Dalam perjanjian WTO itu tidak ada lagi hambatanhambatan perdagangan antar negara baik berupa tarif, kuota atau bentuk lainnya terhadap apa saja yang diperdagangkan di dunia. ‘’Strategi dagang dari Amerika tadi membuat Tiongkok tidak tinggal diam dan mengenakan pajak tambahan sebesar 5% untuk produk seperti pesawat kecil, komputer dan tekstile dan 10% bagi produk kimia, daging, gandum dan anggur dari Amerika,’’ paparnya. Belum bisa diprediksi siapa yang akan memenangkan perang dagang ini. Tetapi di sini lain Indonesia harus menyiapkan diri untuk perdagangan bebas sebentar lagi. Melihat kondisi saat ini, barang dari Tiongkok juga sudah merangsek produk lokal yang memang harus diakui kalah dari segi kualitas dan daya saing harga. Hal tersebut karena di bidang teknologi seperti handphone dan barang teknologi lainnya hampir 80% dikuasai oleh Tiongkok. Kualitasnya terjamin dengan harga yang terjangkau. ‘’Tiongkok memiliki daya saing di bidang produksi di sisi pembiayaannya. Dia low cost, kualitas terjamin sehingga bisa merebut pasar di Asia,’’ ujar dosen Ekonomi Manajemen Unwar ini. Untuk bisa bersaing dengan Tiongkok, sangat banyak hal yang harus diperbaiki. Yang pertama pemerintah harus merancang, bagaimana Indonesia bisa maju dari segi teknologi. ‘’Kalau teknologi sudah maju, apa pun yang diproduksi pasti bisa menghemat biaya produksi dan kualitas terjamin dan pasti bisa bersaing. Karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak dan bahan baku yang berlimpah, kalau sudah menguasai teknologi pasti akan maju,’’ pungkasnya. (win)

Pemilu Aman asal KPU Profesional Denpasar (Bali Post) Pesta demokrasi akan berlangsung April 2019, tetapi pihak terkait telah mempersiapkan tahapannya. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto yakin pemilu mendatang berjalan dengan lancar, aman dan damai, asalkan KPU bekerja profesional dan melaksanakan sosialisasi dengan baik. ‘’Pernyataan tersebut disampaikan Bapak Pangdam saat menerima kunjungan Ketua KPU Provinsi Bali bersama jajarannya kemarin,’’ kata Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G., Kamis (22/11) kemarin. Pada kesempatan tersebut, lanjut Kapendam, Pangdam mengapresiasi kinerja KPU

Provinsi Bali dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang. Ia berharap hajatan pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, jujur, adil dan aman. ‘’Pada prinsipnya Kodam IX/Udayana siap memberikan dukungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kodam bersama jajarannya terus memonitor pelaksanaan pengamanan serta mengevaluasi sejauh mana pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai,’’ ungkapnya. Terkait netralitas TNI, sesuai komitmen akan senantiasa ditegakkan dan dapat terjaga dengan baik serta tidak ada tekanan kepada KPU

dalam memberikan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI. Termasuk ke daerah-daerah. Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan, dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang, antara lain melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan Kodam IX/ Udayana. Sekaligus KPU mohon dukungan pengamanan agar pemilu dapat berjalan dengan lancar. Pihaknya juga mengaku merasa telah terbantu oleh para Dandim yang ada di daerah, baik dalam pengamanan maupun dalam pelaksanaan sosialisasi kepada PNS di lingkungan TNI. (kmb36)

Bali Post/ist

KUNJUNGAN - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto saat menerima kunjungan Komisioner KPU Bali.

Anggaran Kunker Pejabat Dipotong 50 Persen Banyuwangi (Bali Post) Kebiasaan kunjungan kerja (kunker) atau perjalanan dinas yang dilakukan pejabat di Pemkab Banyuwangi tampaknya akan sedikit berkurang. Penyebabnya, dalam Rancangan APBD 2019, anggaran kunker dipotong hingga 50 persen. Sebaliknya, anggaran difokuskan bagi infrastruktur pedesaan dan kecamatan. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan dalam RAPBD 2019, perjalanan dinas pejabat pemkab dipotong hingga 50 persen. Tujuannya, agar anggaran lebih banyak disalurkan ke infrastruktur dan pengembangan SDM masyarakat. ‘’Yang beda dalam RAPBD 2019, anggaran perjalanan dinas kita potong hingga 50 persen. Kita alihkan ke infrastruktur yang lebih pent-

ing,’’ kata Bupati Anas, Kamis (22/11) kemarin. Menurut Anas, pemotongan anggaran kunker ini berlaku bagi semua jajaran satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di Pemkab. Anggaran lanjut dia akan lebih diutamakan ke pengembangan SDM. ‘’Jadi, kita akan perbanyak pelatihan SDM. Misalnya, guru-guru SMK agar memiliki kemampuan entrepreneur untuk mengajarkan ke siswa,’’ lanjut Bupati dua periode tersebut. Anas menampik pemotongan anggaran kunker ini bukan berarti selama ini para pejabat kerap ‘’jalan-jalan’’. Mereka, kata Anas, hanya boleh keluar daerah dengan kegiatan prioritas. ‘’Kalau tidak urgent, kepala dinas jangan pergi,’’ tegasnya. Tak hanya anggaran kunker, Anas memastikan banyak

pos anggaran yang dipotong di RAPBD 2019. Dia mencontohkan anggaran KONI dan bantuan hibah keagamaan. Anggaran keduanya dipotong cukup banyak. Ditambahkan Anas, dalam RAPBD 2019, anggarannya difokuskan bagi penguatan ekonomi kreatif. Hal ini menyambut revolusi 4.0 dalam dunia industri. Sebab, mengantisipasi tingginya pengangguran. ‘’Nanti, guru-guru SMK harus diperbanyak kualifikasi entrepreneurship. Tujuannya, lulusan SMK bisa memiliki jiwa wirausaha, bukan hanya mengandalkan sektor formal,’’ lanjut Anas. Dalam RAPBD 2019, total anggaran dipatok Rp 3,370 trilun. Dari jumlah ini, pendapatan asli daerah (PAD) dipatok senilai Rp 571 miliar. (udi)

Bali Post/udi

EKSEKUSI - Polisi menenangkan anggota DPRD Banyuwangi Ali Mustofa yang memprotes eksekusi rumahnya, Kamis (22/11) kemarin.

Rumah Dieksekusi, Anggota Dewan Menangis

Banyuwangi (Bali Post) Eksekusi rumah milik anggota DPRD Banyuwangi Ali Mustofa di Perumahan Gria Dadapan Indah, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Kamis (22/11) kemarin, berlangsung tegang. Puluhan massa sempat berkumpul di lokasi, namun tak ada perlawanan. Massa memilih diam, jumlahnya kalah banyak dengan polisi. Proses eksekusi rumah di kawasan elite tersebut akhirnya berhasil. Dengan pengamanan ketat, juru sita Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi Sunardi membacakan putusan sita. Situasi sempat memanas. Pemilik rumah Ali Mustofa mencoba melayangkan protes. Namun, tak digubris petugas PN. Situasi berubah tegang ketika kuasa hukum pemohon eksekusi, Dodi, mencoba memprotes Ali Mustofa. Polisi bergerak cepat. Dua kubu yang bertikai ini dilerai. Juru sita kemudian merangsek masuk ke rumah yang dieksekusi. Situasi bertambah panas. Ali Mustofa yang juga politisi NasDem tersebut terus melayangkan protes. Dia terus berorasi, di tengah kerumunan puluhan pendukungnya. ‘’Saya hanya minta keadilan. Proses persidangan gugatan eksekusi rumah ini masih bergulir,

tetapi eksekusi terus dilakukan,’’ teriak warga asal Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar tersebut. Di tengah orasinya, caleg NasDem ini mendadak menangis. Dia menyayangkan tidak adanya keadilan dalam proses eksekusi. ‘’Saya wakil rakyat, dibeginikan oleh oknum BTN. Bagaimana jika dengan rakyat biasa,’’ teriaknya. Dia memastikan akan terus menempuh upaya hukum terkait eksekusi ini. Kasus eksekusi rumah ini bermula ketika Ali Mustofa membeli rumah tersebut dari pemilik pertama, Hikmah, tahun 2016. Harganya Rp 450 juta. Rumah dari BTN itu ternyata angsurannya macet. Ali Mustofa kemudian melanjutkan kredit tersebut. Dia membayar Rp 170 juta ke pemilik pertama. Lalu, melanjutkan sisa kredit senilai Rp 280 juta. ‘’Saya pindah tangan kredit di kan-

tor BTN, bahkan ada akta perikatan dari notaris yang ditunjuk BTN,’’ kata anggota Komisi I DPRD Banyuwangi ini. Betapa terkejutnya, sebulan setelah rumah direnovasi, ternyata rumah tersebut sudah dilelang. Lalu, muncul pemenangnya. Versi Ali Mustofa, pihaknya sempat melakukan klarifikasi ke BTN. Namun, proses lelang jalan terus. Alhasil, muncul penetapan PN terkait eksekusi. ‘’Saya ini korban oknum mafia penjualan rumah kredit macet. Ini akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat,’’ tegasnya. Eksekusi rumah ini sudah ketiga kalinya digelar. Pertama, jurus sita PN gagal melakukan eksekusi. Sebab, dihadang massa. Lalu, Februari 2018, eksekusi kembali digelar. Polisi kembali berhadapan dengan massa. Bahkan, diwarnai aksi bakar ban. Juri sita PN Banyuwangi Sunardi mengatakan eksekusi ini berdasarkan permohonan yang masuk ke PN. Dasarnya, penepatan lelang yang dimenangkan oleh pemohon. ‘’Jadi, eksekusi ini berdasarkan putusan kantor lelang. Jadi, sudah inkracht,’’ katanya. (udi)

OPINI

6

Jumat Paing, 23 November 2018

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Membudayakan Komunikasi Mengawal Desa Adat

BAGI krama Bali, keberadaan desa adat merupakan hal yang menyatu dengan tata kelola kehidupannya. Adat dan budaya, adat dan tradisi merupakan hal yang sangat sulit dipisahkan. Untuk itulah ketika desa adat terusik, berbagai elemen dan krama Bali bersuara dan berharap otoritas desa adat dihormati. Mereka berharap ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan untuk menjaga stabilitas desa adat. Dalam hal ini tentunya pemahaman terhadap hukum adat menjadi penting bagi pejabat negara atau pihak mana pun yang bertugas mengemban tugas negara di Bali. Pentingnya pemahaman atas adat dan budaya Bali bagi pejabat negara atau setidaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Bali, bukan semata untuk menghormati peradaban orang Bali. Pemahaman ini juga untuk menjamin terjaga keragaman budaya dan tradisi nusantara. Keragaman ini menjadi salah satu identitas negeri ini. Dalam konteks ini tentu kita tak perlu mempertentangkan hukum positif dan hukum adat yang berlaku. Karena mempertentangkan hukum adat dan hukum positif besar kemungkinan ada celah yang menganga yang dapat membuat hukum adat ‘’menyerah’’. Namun, jika kita pahami eksistensi hukum adat secara bijak maka semua tujuannya untuk kepentingan keamanan, kenyamanan, dan harmonisnya hubungan antara sesama. Tak hanya sesama manusia, harmonisasi juga diatur dalam hal menjaga lingkungan dan ruang ritual. Otoritas desa adat tentu dikelola dengan etika dan rasa. Kalaupun ada hal-hal yang dirumuskan dengan bahasa yang bertentangan dengan hukum positif semestinya ada upaya pembinaan dan penyelarasan dalam hal ini. Menyadari hal ini tentu menjadi sangat aspiratif ketika lembaga legislatif di Bali dan komunitas adat bisa membangun komunikasi yang sehat antara instansi penegak hukum dan penegelola desa pakraman. Kesepakatan bahwa akan ada upaya pembinaan atas berbagai hal yang mengatur kewenangan desa adat baik dalam hal ekonomi dan peradaban, merupakan langkah maju. Di sinilah pentingnya komunikasi yang sehat antarberbagai pihak di Bali dalam konteks menjaga desa adat. Dalam menjaga dan mengawal peradaban yang tumbuh di desa adat, maka hal penting yang patut dilakukan adalah agar tokoh umat di Bali kembali pada fungsinya sebagai pengayom umat dan membela kepentingan umat Hindu. Panggilan hati nurani membela kepentingan umat harus dikedepankan. Untuk memediasi penerapan hukum positif terkait Saber Pungli dengan hukum adat ini, semua elemen mestinya fokus membela hakhak mendasar umat Hindu atas peradaban dan hak-hak otonomi desa adat. Apa pun jabatan dan peran kita dalam kehidupan berdemokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semua umat Hindu dan semua elemen yang ada di Bali harus mampu menjadi pembuka jalan menuju kebenaran dan keharmonisan kehidupan. Dalam hal ini, baik Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali agar tetap membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membangun pemahaman yang sama dalam penjabaran otoritas desa adat. Lembaga umat mestinya tampil di depan dan fokus pada upaya-upaya membela hak–hak tradisional umat Hindu. Untuk itulah kecakapan membangun komunikasi hendaknya tetap menjadi salah satu ruang diplomasi menjaga peradaban desa adat di Bali.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Tantangan Pileg 2019 Saatnya belajar demi kemajuan bangsa. Pada Pileg 2019 nanti, kita harus mampu memilih calon legislatif (caleg) yang berkualitas agar nanti mereka yang terpilih tidak hanya datang, duduk, diam, sebatas figur legislatif saja ujung-ujungnya negara rugi membayarnya. Caleg minimal harus memiliki tiga integritas. (1) Integritas intelektual, salah satu indikatornya adalah kemampuannya dalam menulis konsep, berbicara dan mendengarkan serta mengerti hukum, karena tugas dan wewenangnya nanti adalah membuat peraturan daerah, pengawasan atau kontrol dan menyusun anggaran. (2) Integritas sosial, tujuannya untuk mengukur tingkat kepedulian caleg terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Artinya, caleg mempunyai konsistensi perilaku kepedulian terhadap problem masyarakat, dalam solusi penyelesaian masalah caleg harus cerdas, jujur, tegas, dan merakyat. (3) Integritas moral caleg. Ini dapat dilihat dari moral caleg itu sendiri antara lain wajib antikorupsi, mempunyai keberanian membela yang benar, mengajak serta mengajarkan kebenaran, menegur dan mencegah kejahatan. Konsisten dalam memperjuangkan kebenaran demi kesejahteraan masyarakat. Jadi manfaatkan kesempatan Pileg 2019 mendatang dengan memilih caleg yang betul-betul memiliki kapabilitas dan integritas yang tidak diragukan, sehingga tupoksinya bermanfaat bagi masyarakat dan dapilnya. Caleg tidak cukup hanya dilihat dari foto-foto atau videovideo yang dibuat dan dipajangnya. I Kadek Agus Mulyawan, S.H., M.H. Semarapura, Klungkung

Ramai-ramai Soal Pungli di Desa Belakangan ini, semakin ramai wacana mengenai pungutan liar (pungli), sampaisampai terjadi OTT di objek wisata Pura Tirta Empul, Bendesa Pakraman Manukaya Let dijadikan calon tersangka (Bali Post, 13/11, 2018). Kenapa hal itu sampai terjadi, perlu dilakukan penelusuran lebih jauh. Barangkali masih terdapat perbedaan pandang dalam menetapkan ketentuan di desa. Misalnya perbedaan antara desa adat dan desa dinas. Pungutan itu sepertinya menjadi rebutan antara kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat. Itu juga wajar, karena ada guna, manfaat di dalamnya. Tulisan ini berharap dapat menjadi bagian untuk memahami adanya pro-kontra perihal pungutan di desa pakraman

Oleh I Gde Parimartha ungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Pendekatannya, dari sudut sosial historis. Bahwa sejak dahulu masyarakat di Bali menganut sistem ganda dalam pemerintahan desa (desa adat dan desa dinas). Pada masa kerajaan, pemerintahan raja telah menerapkan sistem itu. Di akar rumput, masyarakat desa menerapkan sistem tradisional (kuno) yang umumnya dikenal sebagai karaman, prabumian, wewengkon, atau desa. Di atas itu muncul kekuasaan yang lebih tinggi disebut raja (kerajaan). Pada zaman Kerajaan Gelgel keadaan itu sangat kentara. Maka untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif, raja menempatkan seorang wakilnya di desa, yang dikenal sebagai pembekel atau perbekel. Perbekel bertugas sebagai wakil raja, melakukan pengawasan terhadap keadaan yang berada di desa. Paling tidak seorang pembekel/perbekel akan bertindak demi keamanan kekuasaan raja (ingat pada masa itu, masih ada penduduk desa yang tidak tunduk, atau melakukan perlawanan terhadap kekuasaan raja). Seorang perbekel dapat mengawasai satu atau lebih desa, sesuai keadaan. Pembekel atau raja, tidak mencampuri urusan intern pemerintahan desa, yang penting aman. Tetapi dalam keadaan tertentu, untuk keamanan di desa, kekuasaan supradesa (raja) dapat melakukan pemanggilan kepada pemimpin atau penduduk desa yang dipandang melanggar. Inilah dapat dilihat sebagai bibit,

benih-benih adanya sistem desa ganda di Bali. Dalam keadaan seperti itu, tokoh pejabat Belanda, peneliti, F.A. Liefrinck, melakukan penelitian terhadap desa-desa di Bali (1886-1887), menyebut bahwa desa Bali yang sesungguhnya adalah sebuah republik kecil, memiliki hukum, aturan sendiri, sifat otonom. Desa itu merdeka dari kekuasaan atas, menjalankan pemerintahan sendiri. Apa makna dari pernyataan, temuan Liefrinck tersebut? Tampak tersembunyi di bawah ketiak strategi kolonial, yang mulai gerah dengan kekuataan raja-raja yang menentang kekuasaan Belanda pada masa itu. Kemudian, di bagian awal abad ke-20, ketika kekuasaan pemerintah Belanda kuat di Bali, juga di luar Bali, untuk pengekalan kekuasaannya, pemerintah

kolonial di Batavia membuat keputusan untuk merombak seluruh sistem pemerintahan desa menjadi satu sistem menyeluruh di Hindia Belanda, ingin dijadikan satu sistem kelurahan, seragam di kepulauan. Apabila pemerintah Belanda berhasil membangun bentuk seragam di luar Bali, merombak desa-desa adat menjadi sistem kelurahan (kecuali salah satunya di Minangkabau yang bersistem Nagari), di Bali terjadi pergolakan, muncul pro-kontra untuk perubahan itu. Seorang tokoh Belanda yang membela desa Bali pada waktu itu adalah peneliti desa-desa Bali, V.E. Korn, tidak ingin wujud desa adat di Bali dirombak seperti desa-desa lainnya di Indonesia, karena desa adat merawat nilai-nilai arif. Pergolakan alot memang terjadi antara Korn dan Gubernur Jendral Belanda di Batavia. Akh-

Berbeda dengan desa adat yang beragam, berbeda sitemnya di setiap daerah, disebut desa mawacara. Maka demi tetap ajegnya sistem desa adat, Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 1986 yang menempatkan desa adat berdampingan dengan desa dinas dalam pembangunan desa. Makna yang terbetik dari model ini, bahwa keduanya merupakan model sinergis yang saling memperkuat (dualitas), bagaikan hubungan antara suami dan istri. Itu bentuk nilai kearifan lokal Bali, dapat dilihat sebagai bentuk kekhususan Bali mengenai sistem desa.

irnya diambil keputusan – terjadi pengecualian - bahwa sistem desa adat, tradisi di Bali dibiarkan hidup, seperti yang sudah berjalan. Namun bersamaan itu, sebagai wadah pemerintah menyamakan konsep dalam menata penduduk sampai ke desa, pemerintah kolonial membuat sistem desa dinas, dengan kedua sistem diharapkan dapat berjalan seiring saling mendukung, tidak saling menistakan. Apa pun motif di balik rencana pembangunan dalam konteks koloial seperti itu, patut dapat dimaknai sebagai satu upaya pelestarian sistem desa adat yang kuat mengemban budaya, nilai-nilai kearifan manusia Bali ke depan. Sementara itu, sistem desa dinas yang dibangun dengan konsep kependudukan, kewilayahan yang seragam dan jelas batas-batasnya, berjalan di bawah pengawasan perundang-undangan dari pusat pemerintahan kolonial. Itu awal dari gerak pembangunan dengan bentuk sistem ganda dalam pemerintahan desa di Bali. Kepala adat, tetua desa adat tidak diganggu dalam menjalankan tugas tradisinya (agama, suka duka), sementara kepala desa dinas (perbekel) dapat menjalankan tugas dengan baik di bawah tuntunan pemerintah pusat. Sejak masa kolonial, seorang kepala desa dinas (perbekel) diberi gaji berupa uang (gulden) setiap bulannya. Tidak ada konflik antara desa adat dan dinas, karena masing-masing memiliki ranah, tupoksinya sendiri. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah daerah di Bali tetap menjalankan sistem ganda pemerintahan desa. Sampai masa Orde Baru, sistem desa itu tampak berjalan aman-aman saja, seiring, sejalan satu sama lain. Baru pada akhir Orde Baru, ada gejolak, keluarnya Undang-undang Desa No.5 Tahun 1959, sistem Orde Baru disalahartikan, membuat seragam pemerintahan desa (dalam arti adat). Muncul wacana bahwa pemerintahan desa diseragamkan, bergaung sampai di luar Bali. Pada nalar penulis, ya, pemerintah Orde Baru dengan undang-undang desa itu membuat seragam pemerintahan desa, desa dalam arti dinas (formal) di

Generasi Muda Harus Berani Mimpi Besar Ir. Soekarno pernah berpesan ‘’Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang’’. Sebuah pesan yang ingin disampaikan bukan hanya untuk golongan masyarakat tertentu akan tetapi untuk seluruh masyarakat, baik yang kaya atau miskin, yang hidup di kota atau desa, yang punya orangtua atau yatim piatu, intinya adalah bahwa pesan tersebut disampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pesan yang mengandung arti bahwa masyarakat, terkhusus bagi generasi muda harus berani bermimpi yang tinggi, memiliki cita-cita yang besar dan andaikata impian atau cita-cita tersebut gagal dicapai maka setidaknya masih akan jatuh di tempat yang indah bukan yang rendah. Ketika sudah bermimpi besar maka untuk mewujudkan impian tersebut dibutuhkan usaha yang besar pula, harus bekerja keras dan harus siap melewati berbagai rintangan. Namun, apabila sudah berusaha keras tetapi cita-cita tersebut tidak terwujud, bukan berarti usaha yang sudah dilakukan

Oleh I Gede Yudi Arsawan itu sia-sia, karena dalam usaha untuk mencapai mimpi besar itu akan ada banyak pengetahuan, pengalaman, dan relasi yang didapat yang akan dapat berguna untuk mencapai impian atau citacita indah lainnya. Akan lebih merugikan apabila generasi muda hanya bermimpi rendah dan kecil, mungkin mereka tidak perlu berusaha keras untuk mewujudkan impian kecil tersebut dan lebih mudah mencapainya, akan tetapi begitu pula dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapat tidak akan seluas dan sebanyak yang didapat ketika berusaha lebih keras. Tan Malaka pernah mengatakan, ‘’Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali’’. Dalam

pesan tersebut terdapat bagian kalimat yang menunjukkan keberadaan masyarakat yang hanya memiliki cita-cita yang sederhana. Mungkin memang ada masyarakat yang hanya bercita-cita sederhana tetapi bagi generasi muda terlebih dengan berbagai kecanggihan teknologi dan kemudahan yang ada pada zaman modern ini, tentu memiliki citacita sederhana bukan merupakan sebuah pilihan. Saat ini, generasi muda ditantang untuk bercitacita setinggi langit dan bermimpi yang besar. Mimpi atau cita-cita bisa dijadikan motivasi untuk memperbesar semangat berjuang dalam menjalani kehidupan, tanpa mimpi hidup ini akan terasa seperti tanpa visi dan tujuan, generasi muda yang tidak memiliki visi dan tujuan akan dapat kehilangan arah yang berujung pada berkurangnya semangat hidup dan menyebabkan kemalasan. Jika hal ini terjadi, bukan hanya

keluarga yang kecewa akan tetapi para pejuang terdahulu juga akan kecewa karena melihat para generasi penerus bangsa tidak mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan mati-matian dengan baik, termasuk juga para pendiri bangsa yang kecewa apabila mengetahui generasi penerus bangsa tidak memiliki ambisi yang besar untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Untuk itu, maka mulai sekarang para generasi muda harus berani bermimpi yang besar, jangan takut apabila tidak terwujud, yang terpenting adalah berani mencoba terlebih dahulu, karena yakinlah bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia dan yakinlah bahwa sejatinya seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemuda Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-citanya, bahkan bagi mereka yang cita-citanya setinggi langit sekalipun.

bawah struktur pemerintah pusat. Apa yang salah? Tidak ada yang salah, apabila pemerintah pusat ingin menata sistem desa sebagai desa nasional dalam satu sistem yang utuh. Berbeda dengan desa adat yang beragam, berbeda sitemnya di setiap daerah, disebut, desa mawacara. Maka demi tetap ajegnya sistem desa adat, Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 1986 yang menempatkan desa adat berdampingan dengan desa dinas dalam pembangunan desa. Makna yang terbetik dari model ini, bahwa keduanya merupakan model sinergis yang saling memperkuat (dualitas), bagaikan hubungan antara suami dan istri. Itu bentuk nilai kearifan lokal Bali, dapat dilihat sebagai bentuk kekhususan Bali mengenai sistem desa. Keluarnya Perda No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dan perubahannya menjadi Perda No.3 Tahun 2003, tidak memberikan solusi yang jelas mengenai hubungan antara desa adat dan desa dinas. Keluarnya Undangundang Desa No.6 Tahun 2014, membawa wacana pro-kontra karena terdapat pilihan antara desa adat dan dinas, dan muncul pungli, bisa terjadi karena hubungan yang tidak harmoni. Di sanalah letak masalahnya, perlu dikelarkan mengenai hubungan, fungsi, sinergi antara desa adat dan dinas. Keluar dari wilayah desa, sebaiknya satu suara antara adat dan dinas. Dengan duduk bersama masalahnya dapat dipecahkan. Penulis, Guru Besar Universitas Udayana

POJOK Dana Desa jangan dibelanjakan di Jakarta, harus berputar di desa. - Dana untuk kemajuan warga desa. *** Empat tahun memimpin, Jokowi mengaku fokus membangun desa. - Wong cilik banyak di desa. *** Digalakkan, penggunaan pupuk organik untuk suburkan tanah Bali. - Belum terlambat selamatkan alam Bali.

Penulis, Kabid Humas PC KMHDI Badung, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Wirata Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Dira Arsana Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Bagiarta, Klungkung: Sosiawan, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Jumat Paing, 23 November 2018

7 TABANAN Proses Hibah Pasar Kediri Diprediksi Setahun

PASAR KEDIRI - Pembangunan pasar Kediri dari dana APBN baru rampung 75 persen.

Bali Post/

Tabanan (Bali Post) Pembangunan Pasar Kediri ditargetkan tuntas 20 Desember mendatang. Namun, proses hibah pasar tersebut dari kementerian ke daerah diprediksi memakan waktu cukup lama, yakni hingga setahun. Otomatis pendapatan daerah dari retribusi Pasar Kediri tahun 2019 tidak akan maksimal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tabanan I Gusti Nyoman Arya Wardana didampingi Kabid Perdagangan Ni Wayan Primayani, Kamis (22/11) kemarin menerangkan, selama proses hibah dari kementerian ke daerah belum terlaksana, pengelola pasar tidak diperbolehkan menarik retribusi. Pengelola pasar hanya bisa menarik retribusi untuk pemeliharaan, itupun harus dibentuk terlebih dahulu paguyuban pedagang pasar. Retribusi ini diarahkan untuk biaya penanganan sampah, air,

listrik dan keamanan. ‘’Di sanalah akan dibentuk paguyuban pedagang dan tidak ada campur tangan dinas. Semua itu atas dasar kesepakatan para pedagang,’’ ucapnya. Terkait hal itu, Disperindag sebagai perangkat daerah terkait akan berupaya mempercepat melengkapi persyaratan untuk proses hibah dari pusat, setelah pembangunan rampung dan melewati masa pemeliharaan. ‘’Proses hibah perlu proses lama. Paling tidak perlu waktu setahun setelah bangunan rampung, apalagi masih ada masa pemeliharaan dari penyedia jasa,’’ ujarnya. Secara aturan, pemanfaatan gedung baru dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai atau 180 hari. Tetapi aturan itu tentu saja tidak mengikat dan bisa dibicarakan dengan penyedia jasa. Jika penyedia jasa mengizinkan bisa masuk dalam waktu dekat setelah 20 Desember, tentu saja para pedagang

yang selama ini direlokasi bisa menempati bangunan pasar yang baru. Untuk pembagian lokasi dibuat fleksibel. ‘’Ini yang sedang kami persiapakan teknis pemindahannya, agar jangan sampai ribut karena tidak menempati tempat semula. Perlu pendekatan dengan pedagang. Kepala pasar kami berikan tugas membuat maping pemindahan pedagang, tetapi tetap terzona,’’ terangnya. Setelah bangunan dirasa sudah cukup aman dan nyaman untuk difungsikan dan telah dilakukan upacara keagamaan, barulah nantinya dilanjutkan dengan proses pemindahan pedagang serta mengurus hibah dari kementerian ke daerah. ‘’Itu permintaan pusat. Hibah baru diserahkan saat pasar bisa difungsikan dan para pedagang sudah bisa diakomodir. Yang penting berjalan dulu. Target bulan Februari 2019 sudah bisa beroperasi,’’ jelasnya. (kmb28)

Serapan KUR Sentuh 99,9 Persen

Tabanan (Bali Post) -

Serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Tabanan tahun ini sudah mencapai 99,9 persen. Diprediksi awal Desember mendatang beberapa bank penyalur KUR yang belum mencapai target 100 persen akan mencapai target tersebut. Dari data, tahun ini Tabanan mendapatkan kouta KUR sebanyak Rp 480.763.000.000 dan sudah terserap sebesar Rp 408.609.368.914. Pemkab Tabanan melalui Bagian Ekonomi rutin melakukan monitoring ke lapangan untuk mendata pemanfaatan KUR maupun UKM yang berpotensi sebagai penerima KUR. Kepala Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ekayana, Rabu (21/11) lalu, mengatakan KUR sudah diterima 12.418 debitur atau pelaku usaha. Jika dilihat dari jenis usaha, KUR di Tabanan diserap 15 jenis sektor. Rinciannya, sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan

sebesar Rp 121.468.511.445, sektor perikanan sebesar Rp 2.337.309.696, sektor industri pengolahan sebesar Rp 32.316.286.040, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 209.770.803.854, sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan sebesar Rp 15.168.145.803, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar Rp 1.493.301.124, sektor real estate, usaha persewaan dan jasa sebesar Rp 3.848.222.223, sektor jasa pendidikan sebesar Rp 933.683.558, sektor jasa ke-

sehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp 268.750.004 dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan sebesar Rp 21.004.355.167. Ekayana memaparkan, Pemkab Tabanan bertugas memantau penyerapan penggunaan KUR. ‘’Jadi kami juga memantau benar tidaknya KUR ini digunakan untuk pengembangan usaha sesuai dengan tujuan KUR tersebut. Jika ada masalah kredit macet, kami turun ke lapangan untuk melihat permasalahannya,’’ jelas Ekayana. Saat ini kredit macet un-

tuk KUR di Tabanan masih sangat rendah. Nilai NPL-nya tercatat 0,05 persen. Tidak hanya bertugas memantau, bagian ekonomi juga mengumpulkan dan memasukkan data secara online mengenai keberadaan UKM dan sektor usaha yang ada di Tabanan yang berpotensi untuk menerima KUR. Dengan begitu, bank-bank penyalur KUR mendapatkan data valid sehingga penyaluran KUR bisa lebih tepat sasaran. ‘’Setiap OPD terkait juga melakukan pemantauan penggunaan dana KUR ini di masing-masing sektor usaha binaannya. Misalnya untuk sektor perikanan, Dinas Perikanan mengetahui KUR ini diserap di mana saja dan benar-benar digunakan secara tepat,’’ papar Ekayana. (kmb24)

Bali Post/san

TIM MONITORING - Tim monitoring KUR Bagian Ekonomi Setda Tabanan saat meninjau pelaku usaha yang menerima KUR.

Penataan Kawasan Kota

Wujudkan Ruang Rekreasi dan Berkesenian bagi Warga PEMKAB Tabanan terus mempercantik kawasan kota. Salah satunya melalui penataan Gedung Kesenian I Ketut Maria, taman kota dan open stage Garuda Wisnu Serasi. Penataan tiada lain bertujuan memberikan ruang rekreasi dan berkesenian bagi warga, hingga menambah daya tarik pariwisata Tabanan.

Salah satu bentuk penataan kawasan Kota Tabanan yang banyak menarik perhatian publik berupa kolam dan air mancur, tepatnya pada pintu masuk samping Gedung Maria. Air mancur ini menambah keindahan gedung sekaligus menjadi magnet tersendiri bagi warga Tabanan. Di malam hari, air mancur ini tampak indah dan meriah dengan gerakan air yang meliak-liuk dengan warna yang indah. Keberadaan air mancur ini menambah keindahan gedung kesenian dan taman kota. Namun air mancur ini tidak setiap hari dioperasikan, melainkan akan diatur lebih lanjut. Kemungkinan hanya hidup pada malam Minggu atau ketika ada event kesenian. ‘’Ini karena biaya pemeliharaan cukup besar,’’ kata Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas PUPR Tabanan Kadek Faridatini

Sueca, belum lama ini. Sementara untuk pembangunan Gedung Maria dilakukan secara bertahap. Meski belum sepenuhnya tuntas, gedung kesenian yang sebagiannya berupa areal terbuka ini sudah terlihat keindahannya. Apalagi pintu masuk utama dipercantik gapura berbahan bata merah gosok dilengkapi panyengker yang megah. Sementara untuk open stage Garuda Wisnu Serasi di ujung timur taman kota, sudah nampak bentuk utuhnya. Gapura utama dengan patung Garuda Wisnu di atasnya sudah berdiri megah. Namun masih perlu penataan, khususnya di areal lapangan terbuka. Open stage ini sudah digunakan untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) Kabupaten Tabanan awal Juni lalu. Di sisi selatan taman Kota Tabanan, ada penataan Museum Sagung Wah. Gedungnya sudah terlihat megah, namun perlu adanya penyelesaian tahap akhir yakni interiornya. Faridatini Sueca menyampaikan, dianggarkan Rp 12 miliar untuk mempercantik kawasan kota, dengan rincian Rp 5 miliar untuk penyempurnaan kawasan taman kota dan panggung terbuka dan Rp 7 miliar untuk pembuatan panyengker dan penataan areal Gedung Maria. Dana berasal dari Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) Provinsi 2018. Se-

mentara untuk ide membuat panggung terbuka muncul di tahun 2013. ‘’Tentu pembuatannya ini mempunyai visi mewadahi kreativitas seni budaya di Tabanan yang mengacu pada visi dari pemerintah, yakni Tabanan Serasi,’’ ucapnya. Lebih lanjut disampaikan, ide penataan wajah Kota Tabanan berasal dari Wakil Bupati I Komang Gede Sanjaya. Wabup Sanjaya menginginkan agar panggung tersebut nantinya bisa berfungsi sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya. Dengan harapan, melalui kesenian dan kebudayaan akan tumbuh kemakmuran bagi masyarakat

Tabanan. Dari hal tersebut, lahirlah konsep burung pembawa pesan perdamaian berwujud Garuda. Garuda dan Dewa Wisnu mencerminkan kemakmuran di Tabanan. Untuk diketahui, panggung terbuka ini dibangun dalam beberapa tahap. Pertama di tahun 2013 berupa pekerjaan struktur dan atap. Kemudian tahun 2015 berupa pemasangan paving dan review, tahun 2016 proses finishing bagian dalam panggung, namun atapnya belum selesai. Pada 2017 dan 2018 pekerjaannya berupa finishing dan penataan sekitar open stage agar bisa berfungsi maksimal. (bit)

Bali Post/bit

AIR MANCUR - Air mancur menambah keindahan kawasan Kota Tabanan.

Bali Post/san

GEBYAR - Gebyar Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna yang digelar, Kamis (22/11) kemarin.

Cegah Kanker Sejak Dini

Tabanan (Bali Post) Penyakit menular maupun tidak menular bisa dicegah jika penyebabnya sudah diketahui. Oleh karena itu, langkah promotif dan preventif harus terus dijalankan. Sebagai salah satu langkah promotif dan preventif, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Tabanan menggelar Gebyar Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) pada Kamis (22/11) kemarin. Acara ini sekaligus memeriahkan HUT ke-525 Kota Tabanan. Sasaran kegiatan adalah pelajar SD, SMP dan SMA. Ketua YKI Tabanan Rai Wahyuni Sanjaya menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pencegahan kanker melalui deteksi dini. Anak-anak sejak dini harus diberikan pemahaman bahaya penyakit kanker, sehingga mereka sadar dan belajar hidup sehat. ‘’Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Penyadaran tentang pentingnya deteksi dini kanker perlu dilakukan agar anak-anak kita paham dengan risiko kanker dan menjauhi faktor penyebabnya,’’ ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Ta-

banan dr. Nyoman Suratmika menambahkan, penanggulangan kanker harus dilakukan lintas sektor mulai dari Puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan, LSM kanker hingga BPMPD, dan ibu-ibu Dharmawanita. Untuk Dinas Kesehatan, tindakan promosi dan preventif dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai kanker, penyebab dan ciri-cirinya kepada para siswa. Ia melanjutkan, tanpa adanya pemahaman atau promosi kesehatan, generasi muda tidak akan tahu apa yang dilakukan untuk bisa mencegah kanker maupun penyakit lainnya. ‘’Apabila sudah diberikan informasi, maka mereka tahu dan mengerti sehingga bisa melakukan tindakan pencegahan. Misalnya, salah satu penyebab kanker adalah makanan yang mengandung oksidan, jika tahu makanan apa saja yang mengandung oksidan maka mereka akan menghindari atau mengurangi memakan makanan tersebut,’’ jelas Suratmika. Selain tindakan promotif, juga dilakukan tindakan preventif. Untuk program preventif atau pencegahan, Pemkab Tabanan sudah memiliki program pemeriksaan IVA atau de-

teksi dini kanker serviks baik di dalam maupun di luar ruangan. Untuk di dalam, pemeriksaan IVA sudah bisa dilakukan di setiap Puskesmas yang telah dilengkapi dengan bidan terlatih dan alat pemeriksaan IVA. Untuk di luar ruangan, Dinas Kesehatan telah memiliki mobil sehat keliling yang dilengkapi dengan alat pemeriksaan IVA. ’’Masyarakat khususnya perempuan juga diajari untuk melakukan tindakan Sadari atau secara mandiri melakukan pemeriksaan payudara sendiri untuk deteksi dini kanker payudara. Ada juga pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan,’’ jelasnya. Lewat tindakan promotif dan preventif ini diharapkan kasus kanker yang terjadi di masyarakat bisa dideteksi secara dini atau bahkan dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. ‘’Salah satu faktor yang tidak bisa dihindari untuk kanker adalah faktor keturunan. Namun dengan adanya deteksi dini, kanker bisa diobati di stadium awal yang tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Untuk faktor risiko yang bisa dicegah bisa dihindari dengan penerapan pola hidup sehat,’’ ujar Suratmika. (kmb24)

BULELENG

8

Jumat Paing, 23 November 2018

Kurang, Kualitas Revitalisasi Pasar

Rekanan Harus Sempurnakan pada Masa Pemeliharaan

Singaraja (Bali Post) – Proyek revitalisasi pasar tradisional di sejumlah desa di Buleleng menjadi perhatian serius pada agenda kunjungan kerja (kunker) Bupati tahun 2018, Rabu (21/11) lalu. Dari beberapa lokasi proyek revitalisasi pasar tradisional di Bali Utara, ditemukan kualitas pengerjaan proyek kurang baik. Atas kondisi itu, pemerintah daerah meminta agar rekanan melakukan kewajibannya sesuai perencanaan yang ada. Jika ada pekerjaan masih kurang atau mengalami kerusakan setelah proyek diserahkan, pihak pemerintah mendesak rekanan melakukan perbaikan pada masa pemeliharaan selama 30 hari, setelah pekerjaan tuntas seratus persen. Tahun 2018 ada enam lokasi proyek revitalisasi pasar tradisional di Buleleng. Proyek itu memanfaatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2018 sebesar Rp 6 miliar. Dari enam proyek itu, hanya Pasar Tradisional Busungbiu, pengerjaannya belum tuntas setelah kontrak berakhir. Lima proyek lainnya sudah tuntas. Bahkan, ada yang sudah ditempati pedagang. Proyek revitalisasi pasar tradisional yang sudah tuntas itu dikunjungi rombongan kunker Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) kemarin. Proyek pasar yang dikunjungi di antaranya Pasar Tradisional Desa Sudaji, Pasar Tradisional di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Pasar Tradisional Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Pasar Tradisional Desa Tejakula. Bupati Putu Agus Suradnyana didampingi Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin) Ketut Suparto melihat dari dekat kualitas pengerjaan proyek tersebut. Selain konstruksi, pembuatan fasilitas penunjang, sanitasi, dan ketersediaan jaringan air bersih menjadi perhatian serius Bupati. Sesuai komitmen pemerintah, revitalisasi pasar tradisional tidak saja memperbaiki gedung pasar, namun infrastruktur pasar itu didesain bersih dan nyaman sebagai tempat transaksi jual beli. Dari empat proyek revitalisasi pasar tradisional, kata Bupati, secara konstruksi pengerjaannya sudah baik. Hanya, Pasar Tradisional Desa Sudaji pengerjaannya belum dilengkapi penataan sanitasi dan jaringan air bersih yang memadai. Atas masalah itu, Bupati menginstruksikan agar Disdagprin sebagai pelaksana kegiatan mengevaluasi kembali kekurangan pengerjaan agar hal itu sesuai dengan desain perencanaan. Ini penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah membangun infrastruktur pasar tradisional yang nyaman dan bersih. Apalagi, Pasar Tradisional Desa Sudaji ini lokasinya sangat dekat dengan areal Pura Dalem, Desa Pakraman Sudaji. Karena itu, kebersihan lingkungan harus diutamakan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan serius ke depannya. ‘’Yang di Sudaji itu sepertinya kurang baik. Saya lihat sanitasi dan air bersihnya belum dibuat bagus. Catatan penting saya agar Disdagprin, lakukan evaluasi sanitasi termasuk air bersih harus ada,’’ jelasnya. Dalam peninjauan revitalisasi Pasar Tradisional Giri Emas, Bupati juga menginstruksikan Disdagprin memerhatikan kondisi lingkungan pasar. Alasannya, karena lokasi pasar tradisional itu berdampingan dengan gedung rumah sakit pratama yang juga baru tuntas dibangun. Dari segi lokasi, Bupati menilai kendati pasar itu berdekatan dengan rumah sakit tidak masalah. Hanya, upaya penataan lingkungan dan kebersihan secara menyeluruh perlu dilakukan dengan baik. Kepala Disdagprin Buleleng Ketut Suparto mengatakan, desain proyek revitalisasi pasar tradisional tahun ini sebenarnya sudah dilengkapi sanitasi dan air bersih. Di Pasar Tradisional Sudaji, sanitasi dan penanganan limbahnya dengan cara dibuat meja beton dan bak pencuci untuk pedagang ikan dan daging. Nantinya, limbah itu dibuang melalui bak pencuci. Semua limbah itu ditampung di septic tank yang sudah dibuat. Namun, Suparto tetap mengingatkan pedagang agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan tidak membuang limbah di luar bak pencuci yang sudah dibuat. Terkait penyempurnaan pengerjaan, Suparto mengaku hal itu bisa dilakukan karena setelah rekanan menuntaskan pekerjaannya seratus persen masih ada 30 hari waktu pemeliharaan. Pada masa ini, rekanan wajib melakukan pemeliharaan terhadap konstruksi atau fasilitas lain yang mengalami kerusakan. (kmb38)

Bali Post/kmb38

REVITALISASI PASAR – Proyek revitalisasi pasar tradisional di sejumlah desa di Buleleng menjadi materi kunjungan kerja (kunker) Bupati, Rabu (21/11).

RUMAH TERBAKAR – Rumah permanen warga Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan terbakar, Rabu (21/11) malam.

Bali Post/ist

Rumah Permanen Terbakar

Kerugian Ditaksir Rp 260 Juta Singaraja (Bali Post) –

Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan disebutkan, kebakaran yang mengejutkan warga itu sangat cepat. Saat itu, rumah milik Wayan Sandi (60), warga Desa Bengkala, Kubutambahan itu tiba-tiba saja terbakar. Api dengan cepat merembet hingga bangunan permanen milik korban yang sehari-hari menjadi petani itu ludes. Kobaran api semakin membesar sebab tuan rumah dan warga yang tidak bisa berbuat maksimal,

masih menunggu bantuan mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Warga yang khawatir api merembet ke bangunan lain berusaha memadamkan api dengan cara manual. Sayang, upaya ini tidak membuahkan hasil optimal, hingga kobaran api semakin membesar. Tidak berselang lama, dua unit mobil pemadam dari Pos Pemadam Kebakaran Kubutambahan tiba di lokasi kejadian. Sekitar setengah jam,

petugas pemadam berhasil menjinakkan si jago merah itu. Meski api sudah bisa dipadamkan, perlengkapan dan barang berharga milik korban gagal diselamatkan. Bahkan, akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp 260 juta. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Buleleng Gede Sugiartha Widiada mengatakan, kasus kebakaran di daerahnya tergolong tinggi. Seperti peristiwa di Desa

Bengkala, kejadiannya tergolong cepat. Situasi ini mengakibatkan bangunan milik korban sulit diselamatkan. Namun, penanganan yang dilakukan bisa melokalisasi api sehingga tidak sampai merembet ke bangunan lain. Terkait penyebab kebakaran, birokrat asal Karangasem ini mengatakan pastinya masih belum tahu. Sedang dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian. Namun, dari keterangan di TKP disebutkan ada dugaan kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik alias korsleting. ‘’Saat kami tiba di lokasi, api sudah besar. Kita berusaha padamkan api untuk menekan kerugian material yang lebih besar,

Singaraja (Bali Post) – Kunjungan kerja (kunker) merupakan agenda yang dirancang pelaksanaannya setiap menjelang akhir tahun anggaran. Bagaimanapun kunker Bupati dan jajarannya itu harus dapat berjalan efektif. Artinya, bukan sebatas mengevaluasi program pembangunan, mengawasi kualitas pelaksanaan pekerjaan proyek, dan berdialog intensif menyerap apresiasi warga. Hal konstruktif itu harus dilakukan, menghindari kesan kunker sekadar mengawasi proyek yang sudah dikerjakan, juga sedang berjalan. Respons positif itu disampaikan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna ketika mendampingi Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) melaksanakan kunker di Kecamatan Sawan, Kubu-

tambahan, dan Tejakula Rabu (21/11) lalu. Menurutnya, kunker itu memberikan kesempatan perangkat desa, tokoh masyarakat, atau komponen masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebijakan atau program yang belum berjalan. “Kami melihat kunker program tahunan ini sudah berjalan dengan baik. Bupati benar-benar mengontrol dan mengevaluasi program pembangunan termasuk memanfaatkan ruang interaksi kepada siapa pun. Warga dan perangkat desa menyampaikan usul saran terkait kebijakan yang belum berjalan untuk kemudian dibahas lebih lanjut,” katanya. Ada rencana kunker itu diagendakan pada awal tahun, Maret atau April. Di mata Gede Supriatna, hal

itu sebagai perubahan pola pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat. Alasannya, aspirasi yang disampaikan perangkat desa, kecamatan atau komponen masyarakat lain akan bisa diakomodir lebih baik. Apalagi, pemerintah bersama dewan baru akan membahas rancangan APBD. Jika, ada sesuatu yang krusial, segala program yang diagendakan langsung bisa dimasukkan. “Saya kira kalau polanya diubah ke awal tahun, kunker itu malah lebih baik. Usulan dari bawah itu bisa diakomodir karena bersamaan kita membahas rancangan APBD,” jelasnya. Sambutan positif juga diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Buleleng, Ni Kadek Turkini. Politisi PDI Perjuangan asal Lovina ini menilai kebijakan

pembangunan menjelang akhir tahun ini sudah berjalan baik. Ini terbukti kebijakan yang diaplikasikan utamanya di bidang pertanian dan industri pariwisata dinilai sudah berjalan. Untuk pengembangan industri pariwisata, dia optimis ke depannya akan berkembang pesat setelah dimulainya pembangunan jalan shortcut, jalan baru batas kota Singaraja – Mengwitani. “Khususnya di Kecamatan Buleleng, pariwisata dari empat desa penyangga sudah berjalan baik dan pengembangan pertanian juga sudah baik,’’ tegasnya. (kmb38)

Peristiwa kebakaran di Buleleng nampaknya masih tergolong tinggi. Buktinya, sebuah rumah permanen terbakar, Rabu (21/11) malam lalu. Bahkan, akibat kejadian itu, pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian material mencapai Rp 260 juta. Dugaan penyebab kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik alias korsleting.

sehingga api bisa kita kuasai dan penyebab pasti itu sedang diselidiki polisi,’’ jelasnya. Hampir bersamaan, kebakaran juga melanda halaman perumahan pegawai kantor pajak Kelurahan Kaliuntu, Buleleng. Beruntung, api dengan cepat berhasil dipadamkan, sehingga tidak sampai merembet ke bangunan permanen. Diduga kebakaran ini karena kelalaian saat membakar sampah. Api bekas membakar sampah itu dibiarkan begitu saja, sehingga merembet, bahkan api dengan cepat membesar. Menyusul kejadian ini, Dinas Damkar Buleleng harus menerjunkan dua mobil pemadam ke lokasi kejadian. (kmb38)

Kunker Harus Jadi Ajang Evaluasi dan Pengawasan

Rekanan Tak Cari Kredit Bank

Proyek Jembatan Batu Pulu Molor Proyek pembangunan jembatan di atas Sungai (Tukad - red) Batu Pulu di perbatasan Desa Tukadmungga dengan Desa Pemaron, mendapat atensi serius Bupati Buleleng, sejak rekanan menandatangani kontrak, pengerjaan proyek ini terlambat. Karena itu, proyek itu diprediksi tidak akan bisa tuntas hingga akhir pelaksanaan kontrak 26 Desember 2018 mendatang. Atas kondisi itu, rekanan pun terancam dikenakan sanksi atas keterlambatan pengerjaan oleh pemerintah daerah. Lalu apa kira-kira penyebab keterlambatan proyek jembatan Batu Pulu itu? BUPATI Putu Agus Suradnyana (PAS) meninjau proyek itu bersama Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Buleleng Nengah Budiarta. Pembangunan proyek itu baru sekitar 26 persen saja. Padahal sesuai target idealnya sudah tercapai 76 persen. Bupati mengatakan, pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Tukadmungga dengan Desa Pemaron ini adalah jalur tengah sebagai penunjang lalu lintas di kawasan pariwisata Lovina. Sejak jalan ini ramai dilalui kendaraan, jembatan lama yang konstruksinya

sudah tua kemudian diganti. Apalagi pada musim hujan, dikhawatirkan sangat rawan. Melihat fungsi jembatan itu sangat vital kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran APBD Perubahan Rp 1 miliar untuk pembangunan ulang jembatan Tukad Batu Pulu itu. ‘’Jembatan Batu Pulu itu termasuk vital sebagai jalur utama Singaraja – Seririt ketika krodit. Jembatan ini dapat mencegah kemacetan. Karena itu, kita bangun jembatan itu agar lebih bagus, sehingga lalu lintas yang menyangga pariwisata Lovina lancar,’’ katanya. Terkait pelaksanan proyek yang lambat, Bupati me-

nyebut secara garis besar persoalan teknis tidak terlalu menghambat kerja rekanan. Namun, kendala keuangan membuat pelaksanaan di lapangan lambat. Pihaknya sejak awal sudah mengingatkan perusahaan lokal itu agar terus serius dan tanpa hambatan ketika mengambil

proyek besar di Bali Utara. Mestinya perusahaan lokal mampu bersaing dengan rekanan luar Bali yang terus meningkatkan kinerja bukan saja permodalan juga menajemen perusahaan. Sayangnya, hal itu tidak dijadikan atensi hingga akhirnya perkembangan proyek itu terlambat.

Bahkan, Bupati memastikan proyek ini tidak bisa dikerjakan tuntas 100 persen sampai kontrak berakhir 26 Desember 2018 mendatang. ‘’Saya tanya apa masalahnya. Ternyata finansial. Padahal sudah sejak awal saya ingatkan perusahaan lokal jangan malu-malu berdiskusi

Bali Post/kmb38

JEMBATAN – Bupati Putu Agus Suradnyana meninjau pelaksanaan proyek pembangunan jembatan di atas Sungai (Tukad - red) Batu Pulu, Kamis (22/11) kemarin.

demi tujuan baik membangun Buleleng. Saya pastikan sisa pengerjaan sampai kontrak berakhir tidak nutup,’’ katanya. Keterlambatan itu akan disesuaikan dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Proyek itu dipastikan tidak bisa dikerjaan tuntas sampai kontrak berakhir. Penegakan aturan itu terkait sanksi denda keterlambatan pengerjaan atau sanksi terberat. ‘’Biarkan mekanisme berjalan. Penanganan selanjutnya silakan sesuai aturan saja,’’ tegasnya. Perwakilan pelaksana proyek Ketut Yasa didampingi Mahendra Wisnu Kencana mengatakan, walaupun pelaksanaan pengerjaan lambat, pihaknya tetap bertangung jawab. Pihaknya komit menuntaskan proyek itu hingga kontrak berakhir. Bahkan, terkait kemungkinan akan dikenakan sanksi perpanjangan pelaksanaan, perusahaannya akan siap mengikuti mekanisme. ‘’Pelaksanaan memang lambat. Kami masih bekerja sampai sisa waktu pelaksanaan berakhir. Terkait sanksi denda perpajangan waktu ya mau tidak mau harus diikuti,’’ katanya. Saat memulai proyek itu

kata Yasa, masalah teknis pembangunan konstruksi fondasi jembatan mulai dialami. Bahkan, berbagai metode pengerjaan telah ditempuh. Penggalian jembatan membuat pelaksanaan konstruksinya jadi lambat. Ada kendala penggalian karena debit air besar bercampur lumpur akibat tanah galian lempung. Bahkan, saat penggalian jarak sekitar 4 meter di selatan sungai, kontur tanah di sebelah utara labil, sehingga jadi amblas. Bahkan, bangunan ruko milik warga dan palinggih nyaris ikut ambruk. Beruntung, hal itu bisa ditangani, sehingga bangunan di sebelah utara lokasi proyek itu tetap utuh. ‘’Airnya di bawah besar sekali malah bercampur lumpur. Kita sedot dengan mesin gagal. Saya lalu menempuh jalur niskala sehingga galian di bawah sedalam 8 meter itu bisa diselesaikan. Situasi itu yang membuat pelaksanaan proyek lambat,’’ jelasnya. Perusahaannya, kata Yasa, juga mengalami kesulitan keuangan. Sudah berusaha menambah modal dengan cara kredit di perbankan namun gagal. Tak pelak untuk menutupi biaya pelaksanaan sampai sekarang ini murni tanpa kredit modal dari bank. (mud)

Jumat Paing, 23 November 2018

GIANYAR

9 Tradisi ”Maketekan”

Menghitung Jumlah Warga Secara ”Niskala” TRADISI unik digelar warga di Banjar Patas, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar, Rabu (21/11) malam. Tradisi yang digelar di Pura Dalem Desa Pakraman setempat itu disebut Maketekan. Tradisi ini sebagai proses menghitung jumlah warga secara niskala. Tradisi yang digelar setahun sekali ini diyakini warga sebagai hari baik memulai atau menapak kehidupan untuk satu tahun ke depan. Tradisi ini juga menjadi awal dari kaul bagi seluruh warga yang akan dibayarkan kaulnya setahun kemudian. Ada perbedaan jenis kaul bagi warga di Banjar Patas ini. Jika laki-laki hanya dibayar dengan aci ayam. Sedangkan kaul sesajen penek, dikhususkan untuk seluruh warga perempuan. Semua kaul ini dihaturkan di Pura Dalem setempat dan diikuti oleh seluruh warga. Klian Adat Banjar Pa-

tas I Made Jojol menjelaskan, tradisi Maketekan ini rutin digelar warga setiap setahun sekali untuk menghitung jumlah jiwa dari bayi baru lahir hingga orang tua. “Seluruh warga didata, dari baru lahir sampai orang tua,” katanya. Dalam tradisi Maketekan ini, kata Jojol setiap jiwa diwajibkan menyetorkan uang kepeng bolong yang kemudian dihitung oleh prajuru adat setempat. Penghitungan ini pun dilakukan di areal pura dan disaksikan oleh seluruh warga sebelum akhirnya dilakukan persembahyangan bersama. “Dengan krama desa pangarep hanya 24 krama, tradisi Maketekan ini sebagai salah satu cara cacah jiwa, pendataan warga secara niskala, sekaligus memohonkan keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan segala bentuk aktivitas,” ujarnya. Jojol menegaskan, tradisi Maketekan ini juga memudahkan menghitung perkembangan jumlah warga dalam kurun waktu satu tahun. Saat tradisi ini digelar Rabu (21/11) malam lalu, jumlah krama Banjar Patas tercatat 494 jiwa. (nik)

TRADISI - Suasana pelaksanaan tradisi Maketekan di Banjar Patas, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar, Rabu (21/11) malam.

Agung Asmara Kembali Pimpin MMDP Gianyar

SEBANYAK 124 orang ditetapkan sebagai pengurus baru Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, Kamis (22/11) kemarin. Pada kesempatan itu juga dilantik drh. Anak Agung Gde Asmara Putra sebagai Ketua Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar periode 2018-2023. Agung Asmara terpilih secara musyawarah dan mufakat dalam Paruman MMDP Gianyar, Jumat (28/9) lalu. Paruman MMDP tersebut diikuti 150 peserta mulai dari unsur Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Majelis Madya/Kabupaten Gianyar dan Majelis Alit Desa Pakraman, serta para peninjau dari tujuh kecamatan di Gianyar. Dari total 130 suara yang ada, semuanya sepakat memilih Agung Asmara. Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan, Pemkab Gianyar dan MMDP Kabupaten Gianyar tidak dapat dipisahkan, karena sama-sama bertujuan memberikan tuntunan kepada masyarakat. Khususnya dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Gianyar. “Menjaga kerukunan ini, yang terpenting agar bisa dijalankan oleh para pengurus dengan baik,” tegasnya. Pada kesempatan itu juga dilantik pengurus PHDI desa yang baru dari 70 desa dinas masa bakti 2018-2023 sebanyak 494 orang. (nik)

Bali Post/nik

MMDP - Agung Asmara terpilih secara musyawarah dan mufakat sebagai Ketua MMDP Kabupaten Gianyar.

Pramuwisata Ilegal Didenda Puluhan Juta Rupiah

Gianyar (Bali Post) Enam orang pramuwisata harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Rabu (21/11). Mereka menjalani sidang lantaran terjaring dalam sidak yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah di Objek Wisata Pura Puseh Desa Batuan. Dalam vonis di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, para pramuwisata yang dikategorikan ilegal itu didenda cukup tinggi, yakni Rp 25 juta hingga Rp 30 juta.

Plt. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Provinsi Bali I Ketut Putru, S.H. mengatakan, pihaknya memang rutin menggelar sidak pramuwisata ilegal. Tujuannya untuk memastikan pramuwisata yang menginformasikan tentang Bali memang pramuwisata legal, memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali. “Kartu ini hanya bisa diperoleh setelah lulus uji kompetensi kepemanduan wisata dan uji pengetahuan tentang budaya Bali,” jelas Ketut Putru, Kamis (22/11) kemarin. Menurut Putru, enam pramuwisata ilegal yang terciduk saat sidak di Pura Puseh Desa Batuan tersebut masing-masing bernama Santo, A Than, Sunardi,

SIDANG - Lima pramuwisata ilegal pada sidang vonis di PN Gianyar, Rabu (21/11). Masdijadi, M. Rudi dan Jindy Chua. Dalam persidangan di PN Gianyar yang dipimpin oleh hakim Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., hakim menjatuhkan vonis berupa denda Rp 25 juta subsider kurungan 1 bulan 15 hari kepada empat orang terdakwa. Satu terdakwa di denda Rp 500 ribu karena bisa menunjukkan KTPP, dan satu terdakwa lagi diputus verstek dengan denda Rp 30 juta subsider kurungan 2 bulan karena terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Putru mengatakan, vonis denda puluhan juta tersebut baru pertama kali diputuskan. Sebelumnya vonis denda biasanya hanya berkisar jutaan rupiah. “Ini baru pertama kali. Biasanya vonis denda paling tinggi Rp 1 juta,” ujarnya. Putru menambahkan, para terdakwa awalnya sudah disidangkan, Selasa (13/11) lalu, setelah terjaring pada operasi penegakan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata bertempat di Pura Puseh Desa

Kuota CPNS Gianyar Banyak Kosong

Batuan, Kecamatan Sukawati. Berdasarkan Perda itu, pramuwisata merupakan komponen pendukung utama pengembangan kepariwisataan Bali. Jasa pramuwisata yang bertugas sebagai pemberi informasi pada wisatawan sangat berpengaruh pada citra kepariwisataan Bali melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan. Untuk dapat melakukan tugas kepemanduan wisata dengan baik, kata Putru seorang pramuwisata umum yang bertugas ha-

Pemkab Tunggu Info Perankingan

Gianyar (Bali Post) Sebanyak 1.256 peserta asal Kabupaten Gianyar telah mengikuti tes seleksi CPNS. Sayangnya, dari jumlah itu hanya 33 peserta yang bisa lulus dari Computer Assisted Test (CAT), sementara sisanya tidak memenuhi passing grade. Alhasil, dari kuota 322 formasi masih banyak yang kosong. Pemkab Gianyar masih menunggu instruksi pusat terkait hal tersebut.

Dikonfirmasi Kamis (22/11) kemarin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kabupaten Gianyar Ketut Artawa membenarkan, hanya 33 dari 1.256 peserta yang lulus CAT. Dari hasil ini, masih banyak sisa untuk memenuhi kuota 322 PNS di Kabupaten Gianyar. “Sementara ini, kami masih menunggu berita dari Kemen-PAN RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Neg-

ara dan Reformasi Birokrasi - red) terkait hal ini. Apalagi masalah ini menimpa sebagian besar peserta CPNS,” ujarnya. Artawa berharap KemenPAN RB bisa segera memberikan solusi, sehingga kuota 322 yang sudah diberikan oleh pusat bisa terpenuhi. “Kalau tidak bisa terpenuhi bisa, pemkab/ pemkota dan provinsi akan mengalami banyak kekosongan SDM,” katanya. Artawa mengaku mendapat

informasi bahwa KemenpanRB sedang menggodok PP terkait persoalan passing grade. Ia memastikan pihaknya akan ke BKN dan Kemen-PAN RB guna menyampaikan masalah tersebut. “Infonya hasil passing grade akan diranking. Tapi, intinya kita masih menunggu info yang jelas terkait hal itu,” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, peserta seleksi CPNS di Kabupaten Gianyar yang

Masuki Masa Kampanye

Bawaslu Deteksi Potensi Gesekan Gianyar (Bali Post) Gesekan antarsimpatisan calon legislatif masih menjadi fokus perhatian menjelang Pemilu 2019. Terkait hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gianyar sudah mulai memetakan kawasan yang rawan gesekan menjelang pemilu di Kabupaten Gianyar. Ketua Bawaslu Gianyar I Wayan Hartawan mengatakan, pihaknya memang sudah memetakan titik kerawanan menjelang proses Pemilu 2019. Dikatakan, kerawanan konflik bisa terjadi di tujuh kecamatan di kawasan seni ini. “Bagi kami, tujuh kecamatan itu adalah rawan karena kontestasinya adalah caleg sebagai pribadi dan internal partai,” katanya, belum lama ini. Menurut Hartawan, Bawaslu Gianyar juga sudah menggali informasi di lapangan

terkait kerawanan, hingga kawasan dengan kerawanan gesekan itu mengerucut dalam tiga kecamatan. “Sesuai dengan info jajaran, yang sudah terpantau itu (rawan gesekan-red) tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukawati, Gianyar dan Tampaksiring. Ini terpantau ada potensi gesekan internal partai juga gesekan antarpartai,” ujarnya. Mengantisipasi terjadinya gesekan selama proses kampanye, Hartawan mengimbau setiap caleg yang turun berkampanye harus menyediakan surat tanda terima. Surat ini juga harus disampaikan ke Bawaslu, KPU dan aparat kepolisian. “Pemberitahuan kegiatan itu perlu kami tekankan pada partai politik. Apabila caleg mau turun, mohon disampaikan kegiatannya di mana, dan juga tembusan kepada KPU dan Bawaslu,”

tegasnya. Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Bali Korlip Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Widyardana mengatakan, Bawaslu kini sedang gencar-gencarnya melakukan deteksi potensi gesekan, sehingga bisa sejak dini dilakukan pencegahan. Ditegaskan, pencegahan tersebut berupa memberikan pemahaman kepada subjek potensi gesekan. “Kalau tidak diindahkan, kita lakukan penindakan. kalau masuk ranah pidana, maka berhubungan dengan polisi dan kejaksaan,” tegasnya. (kmb35)

lulus seleksi administrasi sebanyak 1.256 orang. Mereka sudah mengikuti CAT di Makodam IX/Udayana. Peserta ujian pada saat itu dibagi ke dalam empat sesi dan selesai dalam satu hari. Dari jumlah tersebut, ada lima orang peserta tidak ikut ujian tanpa alasan yang jelas dan sudah dinyatakan gugur. (kmb35)

Bali Post/ist

rus memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali setelah lulus uji kompetensi kepemanduan wisata dan uji pengetahuan tentang budaya Bali. Mengenai daerah asal pramuwisata ilegal tersebut, dominan dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. “Mereka orang Indonesia, kebanyakan asal Tanjung Pinang. Mereka belajar bahasa Mandarin dari TV Singapura yang biasa diakses di sana,” ujarnya. (kmb35)

Telepon Penting gianyar Kantor Bupati DPRD BPBD PMK Kantor Satpol PP RSUD Sanjiwani PDAM KPA Gianyar PMI Gianyar KONI Gianyar BNN Kab. Gyr. PLN Kodim 1616 Gyr Koramil Gianyar Koramil Blahbatuh Koramil Tegallalang Koramil Tampaksiring Koramil Sukawati Koramil Ubud Koramil Payangan - Siaga Lantas/ TMC Gianyar Polsek Gianyar Polsek Blahbatuh Polsek Tampsiring Polsek Tegallalang Polsek Sukawati Polsek Ubud Polsek Payangan Unit Kesehatan Matra Ambulan Pelayanan Sosial Puskesmas Gianyar I & II Puskesmas Blahbatuh I & II Puskesmas Sukawati I & II Puskemas Tegallalang I & II

- 943056 - 943144 - 7844717/7844718 - 943113 - 944436 - 943020 - 944225/943233 - 942184 - 8958414 - 947261 - 946122 - 947166 - 943069 - 942289 - 941167 - 974792 - 901601 - 297564 - 975314 974793 - 945820 - 944510 - 941165 - 901110 - 901575 - 298723 - 975316 -974794 - 972913 - 945322 - 948309 954274 - 952069 & 942771 - 299155 & 294171 - 976484 & 901178

JEMBRANA

10

Jumat Paing, 23 November 2018

SOSOK Tambah Personel DIPASTIKAN ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu 2019 di Jembrana. Dari perencanaan terakhir, akan ada 876 TPS tersebar di 51 desa/kelurahan. Namun jumlah linmas yang tersebar di setiap desa/kelurahan belum memenuhi. Personel linmas nantinya ikut bertugas melakukan pengamanan di sekitar TPS. ‘’Kami sudah rencanakan akan menambah linmas. Kita kirimkan surat di masing-masing kepala desa dan lurah untuk penambahan ini. Nanti ketika sudah direkrut, kami yang melantik,’’ ujar Kepala Satpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi. Dengan perhitungan masing-masing TPS dua personel linmas, maka dibutuhkan 1.752 orang. Sedangkan saat ini baru ada 1.651 orang, sehingga masih kurang 101 personel linmas. Petugas linmas itu tersebar di seluruh desa/kelurahan di bawah pimpinan langsung kepala desa dan lurah. Namun tiap desa, jumlahnya tidak sama. Ada di desa yang arealnya kecil, tetapi jumlah linmasnya banyak. ‘’Misalnya di Budeng, arealnya kecil tapi banyak personelnya. Kalau hitungan TPS melebihi. Nanti mereka itu kita sebar di desa yang kurang. Kita buatkan SK (surat keputusan) penugasan,’’ ujar mantan Lurah Gilimanuk ini. Perekrutannya diserahkan kepada desa/kelurahan. Personel linmas ini nantinya juga akan melakukan pengamanan di TPS selain aparat keamanan seperti Kepolisian dan TNI. Dari koordinasi terakhir, dengan bertambahnya jumlah pemilih baru juga berdampak pada jumlah TPS. Dari sebelumnya 871 TPS bertambah lima menjadi 876 TPS. (olo)

Bali Post/olo

BALIHO – Salah satu baliho milik salah satu peserta pemilu yang diduga hilang kini tinggal rangkanya. Baliho ini terpasang di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk.

Baliho Peserta Pemilu Hilang, Bawaslu Investigasi

Negara (Bali Post) –

Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan, Kamis (22/11) kemarin, mengatakan pihaknya memang menerima informasi pada Rabu (21/11) terkait dugaan hilangnya APK salah satu peserta pemilu. ‘’Laporan

resmi tidak ada, tapi kami tetap telusuri. Memang sekarang sudah tidak ada baliho,’’ tandas Pande. Saat ini, menurutnya, masih dilakukan investigasi apakah memang APK itu benar hilang. Dari penelu-

suran awal, ada salah satu pengawas kecamatan yang melihat sebelum hilang, baliho tersebut terlepas separuh dan nyaris jatuh. Selanjutnya baliho itu hilang semuanya dan di sekitar lokasi tidak ada bekas ba-

liho. ‘’Nah ini kita masih investigasi, apakah benarbenar hilang atau memang ada yang mengambil. Kalau terakhir dilihat baliho nyaris terlepas,’’ tandas Pande. Ketua KPU Jembrana I Ketut Gede Tangkas Sudiantara dihubungi terpisah membenarkan adanya informasi salah satu baliho peserta pemilu yang terpasang di Jembrana hilang. ‘’Kita terima informasi dari

Negara (Bali Post)Tradisi Korps Raport pindah satuan Bintara dan Tamtama Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara diselenggarakan Kamis (22/11) kemarin, di Lapangan Apel Mako Yonif Mekanis 741/GN Jembrana. Upacara yang dipimpin Dankima Yonif Mekanis 741/ GN Kapten Inf. Arman Adi Wibowo itu, dua orang anggota yang terdiri atas satu Bintara dan satu Tamtama dilepas untuk selanjutnya menuju satuan Balak dan Teritorial di jajaran Kodam IX/Udayana.

Danyonif Mekanis 741/ GN Mayor Inf. Hendra Saputra, dalam amanatnya yang disampaikan Dankima, menyatakan pindah satuan dilaksanakan bertujuan memberikan kesempatan bagi pengembangan karier personel, penyegaran organisasi dan tuntutan penugasan yang beragam. Hal ini nantinya bermuara pada pencapaian kinerja yang semakin baik dan profesional. Danyon juga berpesan, seorang prajurit di satuan mana pun bertugas harus selalu siap berbakti dan men-

gabdi sesuai dengan janjinya pada saat pertama kali menjadi prajurit yakni selalu siap ditempatkan di mana saja. “Jabatan merupakan amanah yang harus diterima dengan rasa syukur disertai dengan tuntutan untuk bekerja keras dan berpikir secara bijak,” tambah Dankima. Usai acara tradisi Korps Raport pindah satuan, dilanjutkan dengan penyerahan peralatan olahraga dari Dankima kepada Ketua Persit Cabang XLIII Yonif Mekanis 741 PD IX/Udayana Ny. Hendra Saputra. (kmb26)

PINDAH SATUAN - Tradisi korps raport pindah satuan di Yonif Mekanis 741/GN kemarin.

Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu peserta pemilu diduga hilang. Bawaslu Jembrana pun melakukan investigasi. APK milik salah satu calon DPD ini sebelumnya terpasang di dekat gapura batas kota Negara-Mendoyo, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Mendoyo. Kemarin hanya tersisa rangkanya.

Bali Post/kmb

APK - Penyerahan APK oleh KPU Jembrana kepada para perwakilan calon DPD-RI.

Diserahkan, APK Calon DPD-RI

Negara (Bali Post) Alat Peraga Kampanye (APK) untuk calon DPD-RI diserahkan KPU Jembrana, Rabu (21/11) sore. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Jembrana Made Widiastra seizin Ketua KPU Jembrana mengatakan jumlah calon DPD sebanyak 22 orang. ‘’Semua dapat APK. Sampai hari ini baru enam perwakilan DPD yang mengambilnya,’’ katanya, Kamis (22/11) kemarin. Difasilitasi KPU kabupaten/kota, masing-masing calon DPD memperoleh 10 lembar spanduk. Dikatakan, ketentuan penambahan APK yang boleh dibuat oleh calon DPD sama seperti peserta pemilu yang lain. Pemasangan semua sudah disesuaikan dengan zona. Ketut Widiastra mengatakan, sebelum dilakukan serah terima para perwakilan DPD diberikan arahan terkait pemasangan agar memperhatikan ketentuan, agar berada di zona yang ditetapkan serta memperhatikan etika dan estetika. ‘’Intinya supaya tidak melakukan pelanggaran,’’ jelasnya. Widiastra mengatakan dengan mematuhi ketentuan, tidak ada perselisihan sehingga tercipta Pemilu 2019 yang aman dan damai. (kmb)

KPU Provinsi dan kita sampaikan langsung ke Ba waslu,’’ tambahnya. Namun karena ini ranah provinsi, menurutnya, belum mengecek secara langsung. Pihaknya hanya menyampaikan langsung kepada Bawaslu. Memang sejak Rabu (21/11) lalu penyerahan APK untuk DPD sudah mulai dilakukan termasuk di KPU Jembrana. (kmb26)

Tradisi Korps Raport Pindah Satuan

Bali Post/olo

Dianggarkan Rp 600 Juta

Gubernur Cup Diselenggarakan Lagi

Bali Post/dok

PAPAN SEKOLAH - Salah satu papan nama sekolah yang salah penulisan menggunakan aksara Bali di Mendoyo belum lama ini. Selain salah nama, ukuran juga tidak sesuai dengan papan nama.

Alasan Waktu Mepet

Negara (Bali Post) – Harapan para sekaa makepung di Kabupaten Jembrana agar diselenggarakan lagi event Gubernur Cup, dipastikan terwujud. Tahun 2019, kejuaraan yang memperebutkan Piala Gubernur Bali ini anggarannya telah dipasang dalam APBD Provinsi Bali 2019. Oleh pemerintah daerah, event tersebut diganti menjadi Jembrana Cup agar dalam satu tahun event ini tetap dua kali digelar. Anggota DPRD Bali asal Kabupaten Jembrana IGA Diah Werdhi Srikandi WS dikonfirmasi, Kamis (22/11) kemarin, membenarkan kepastian terpasangnya anggaran untuk penyelenggaraan tradisi khas Kabupaten Jembrana ini. Sehingga mulai tahun 2019, masyarakat Jembrana khususnya para penggemar Makepung bisa

kembali merasakan atmosfir Makepung yang lebih bergengsi. Diah Srikandi yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Gubernur dan DPRD Bali sepakat menganggarkan Gubernur Cup Makepung di APBD 2019 sebesar Rp 600 juta. Dalam pembahasan anggaran, kegiatan yang merupakan aspirasi masyarakat Jembrana ini dikawal hingga sampai masuk APBD 2019. “Kami kawal sampai benar-benar terpasang di anggaran. Aspirasi masyarakat sejak awal menginginkan agar event tahunan ini diselenggarakan kembali. Jadi tahun depan Makepung Gubernur Cup bisa digelar lagi,” tambah dewan bergelar doktor ini. Sebelumnya, saat Gubernur Bali I Wayan Koster

berkunjung ke Jembrana juga menyampaikan aspirasi masyarakat Jembrana terkait penyelenggaraan Makepung Gubernur Cup ini diakomodasi. Penyelenggaraan Makepung Gubernur Cup menjadi salah satu upaya penguatan adat dan budaya khususnya di Kabupaten Jembrana. Koordinator Makepung Jembrana I Made Mara sebelumnya juga mengharapkan agar event yang digelar tahunan itu bisa digelar lagi. Sehingga bila memang diselenggarakan lagi, akan menambah event Makepung menjadi tiga kali setahun. Diawali Jembrana Cup, Bupati Cup dan terakhir Gubernur Cup. Di luar Makepung Lampit yang merupakan atraksi Makepung di sawah. Menurut tradisi, penyelenggaraan Makepung ini diselenggarakan setelah masa

panen tahunan. Antara bulan Agustus hingga Desember, seusai para petani panen raya. Dalam beberapa kali rapat Sekaa Makepung, keinginan untuk diselenggarakan event Gubernur Cup itu mengemuka. Sebab, selain lebih banyak event, Gubernur Cup juga dinilai lebih bergengsi. Saat ini ada enam sirkuit yang aktif baik di blok barat maupun blok timur. Di blok timur di antaranya sirkuit Samblong, Delodberawah dan Mertasari. Sedangkan di blok barat, yakni Sirkuit Kaliakah, Pangkung Dalem dan Tuwed. Dari tahun ke tahun jumlah pasangan kerbau yang berlomba juga terus bertambah. Dalam event terakhir ada 300 lebih pasang kerbau. Sebanyak 159 pasang untuk di regu Ijogading Barat dan 119 pasang di regu Ijogading Timur. (kmb26)

Papan Nama Beraksara Bali Salah Dibiarkan Terpasang

Negara (Bali Post) – Papan nama SD beraksara Bali yang salah penulisannya, disikapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Jembrana. Dikpora meminta SD membiarkan papan nama itu tetap dipasang, meskipun salah penulisan. Alasannya karena waktu yang mepet menjelang akhir tahun. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Jembrana Dewa Putu Wardana Astawa, Rabu (21/11), mengatakan Dikpora sudah menyikapi kesalahan massal papan nama SD di Mendoyo. Karena sifatnya hanya sementara dan waktu mepet, Dinas meminta kepada SD-SD negeri tersebut tetap memasang papan

nama berbahan spanduk itu sampai akhir tahun. ‘’Waktunya sisa sebentar, sambil menunggu ada pembuatan baru. Kami minta biarkan dulu,’’ tandasnya. Dinas juga telah memberikan contoh tulisan aksara Bali yang benar untuk nantinya dipasang papan nama baru. Rencananya tahun depan dianggarkan papan nama baru yang sesuai. ‘’Tidak lagi spanduk seperti sekarang. Permanen di semua SD. Kami sudah berikan contohnya yang benar,’’ tambahnya. Disinggung mengapa sampai seluruh SD di satu kecamatan salah penulisan, pihaknya tidak mengetahui pasti. Diberitakan sebelumnya, hampir seluruh SD negeri di Kecamatan Mendoyo men-

galami salah penulisan aksara Bali terkait papan nama sekolah. Kesalahan massal ini diduga karena penyedianya satu sumber. Tiap SD diminta membayar Rp 100 ribu untuk papan nama sementara ukuran 3x1 meter itu. Sejatinya para guru dan kepala sekolah begitu mengetahui salah penulisan, hendak meminta agar diganti pihak penyedia. Tetapi pihak penyedia enggan karena khawatir rugi. (kmb26) ‘’Waktunya sisa sebentar, sambil menunggu ada pembuatan baru. Kami minta biarkan dulu.’’ Kepala Bidang Dikdas Dikpora Jembrana Dewa Putu Wardana Astawa

Bali Post/olo

ASPIRASI - Anggota DPRD Bali dapil Jembrana IGA Diah Werdhi Srikandi WS saat simakrama beberapa waktu lalu. Diah Srikandi memastikan Makepung Gubernur Cup akan diselenggarakan lagi setelah anggaran terpasang di APBD 2019.

Jumat Paing, 23 November 2018

KARANGASEM

11

Putus, Jalan Penghubung Geriana Kangin - Kauh

SOSOK SIM ’’Goes to Banjar’’ POLRES Karangasem membuat program keliling goes to banjar. Program itu merupakan wujud nyata Polres dalam hal melakukan pelayanan kepada warga utamanya untuk memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM). Kapolres Karangasem AKBP I Gusti Ngurah Agung Ade Panji Anom, Kamis (22/11) kemarin, mengatakan program ini relatif banyak diatensi masyarakat di Banjar Kaler, Desa Bugbug. Warga mengurus perpanjangan SIM-nya yang sudah dekat masa tidak berlakunya. Dua petugas bagian SIM dari Sat. Lantas Polres, Aiptu Sumarji dan Bribka Komang Wiranata, terlihat sibuk mempersiapkan segala piranti pencetakan SIM. Setelah siap, satu per satu pemohon perpanjangan SIM itu dipanggil ke dalam mobil SIM keliling untuk difoto. Seiring tingginya minat warga, pihaknya sudah melakukan pelayanan sejak di-launching empat bulan lalu. Program pelayanan ini sudah masuk di beberapa wilayah banjar. Program ini dinilai sangat mempermudah masyarakat. “Program pelayanan SIM goes to banjar yang kita canangkan bersinergi dengan program goes to banjar Pemkab Karangasem. Warga sangat mengapresiasi program yang kita laksanakan ini. Kita berharap masyarakat tidak merasa takut dengan polisi sebagai pelayan sekaligus pengayom masyarakat,” jelasnya. Perwira menengah asal Buleleng itu menambahkan, pelayanan yang dilakukan masih seputar perpanjangan SIM C saja. Untuk SIM A dan SIM B Umum, prosesnya masih dilaksanakan di Mapolres Karangasem. (eka)

Dialokasikan Rp 1,5 M, Proyek Digarap 2019 Amlapura (Bali Post) Jalan yang menghubungkan Dusun Geriana Kangin dan Geriana Kauh, di Desa Duda Utara, dicek. Jalan itu memang sempat putus akibat diterjang banjir kedua kalinya. Pengecekan itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti kondisi jalan itu yang rencananya tahun depan dialokasikan dana Rp 1,5 miliar. Pengecekan itu dilakukan Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (22/11) kemarin. Ketua DPRD mengatakan, pengecekan kondisi jalan itu dilakukan pascamenerima aspirasi dari masyarakat setempat terkait penanganan jalan secara darurat. Jalan penghubung antara Geriana Kauh dan Geriana Kangin relatif padat, dipergunakan masyarakat lalu lalang sehari-hari. Pasalnya, akses jalan ini merupakan penghubung perekonomian warga menuju desa dan kota. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR terkait penanganan jalan tersebut. Sesuai agenda Dinas PUPR, perbaikan jalan itu sudah masuk perencanaan 2019. “Jadi, 2019 sudah bisa dikerjakan. Kita minta Dinas PUPR cepat merespons. Jangan sampai kondisi seperti itu menimbulkan kecelakaan akibat jalan sulit dilalui,” katanya.

Agar saat ini jalan itu bisa dilalui warga setempat, jelas Sumardi, pihaknya sudah menurunkan ekskavator dan membatu agar jalan itu bisa dilewati. Kalau menunggu bantuan pemerintah waktunya lumayan lama. “Memang itu penanganan sementara agar jalan dapat dilalui warga. Hari ini buis sudah selesai dipasang. Buis sudah ditimbun pasir. Sekarang, kendaraan roda dua maupun roda empat sudah bisa lewat,” katanya sembari mengingatkan, truk pengangkut material pasir dan batu dengan beban berat tidak melintasi buis itu agar tidak pecah. Kabid Bina Marga PUPR Karangasem Ketut Prama Budarta mengatakan, pihaknya telah memasukkan jalan itu ke usulan anggaran 2019. Anggaran yang diusulkan Rp 1,5 miliar. “Untuk perbaikan ini nanti bakal menggunakan box colvert ukuran besar. Dengan memakai box colvert itu dari sisi pengerjaan lebih mudah. Dari sisi kualitas, box colvert sudah standar. Mudah-mu-

dahan tidak ada halangan dalam pembahasan, sehingga 2019 proyek ini bisa digarap,” jelas Budarta.

Bendesa Pakraman Geriana Kauh Nyoman Subrata menjelaskan, jika akses ini memang merupakan akses jalan umum yang sering dilalui warga Geriana Kangin dan Giriana Kauh termasuk Amerta Bhuana. Jalur itu setiap hari dilalui siswa yang hendak bersekolah di

SMPN 3 Selat. Jalan itu merupakan akses perekonomian warga. “Berkat bantuan buis-buis itu, sekarang jalan itu sudah bisa dilalui. Kita berharap pemerintah nantinya bisa membantu jembatannya, agar jalan tidak lagi terputus,” harap Subrata. (kmb41)

Bali Post/kmb41

CEK RUAS JALAN RUSAK - Ketua DPRD I Nengah Sumardi bersama Dinas PUPR Karangasem diwakili Kabid Bina Marga Ketut Prama Budarta saat melakukan pengecekan ruas jalan di Desa Duda Utara yang menghubungkan Dusun Geriana Kangin dan Geriana Kauh yang putus, Kamis (22/11) kemarin.

Diduga Korsleting, Rumah Dangin Terbakar Staf ASDP Padangbai, KPU, dan Polsek Dites Urine

Seorang Positif Konsumsi Benzo Amlapura (Bali Post) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem gencar melakukan tes urine setelah penyalahgunaan narkoba marak di masyarakat. BNNK kemudian melakukan tes urine kepada petugas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Padangbai, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Polsek Kawasan Laut Padangbai, Kamis (22/11) kemarin. Dari tes itu, satu petugas ASDP positif mengonsumsi benzo. Kepala BNNK AKBP I Nyoman Sebudi mengatakan, pihaknya ingin mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di pelabuhan. Dari 35 staf di ASDP, hanya 19 staf yang menjalani tes urine ini dan sisanya belum karena ada dua shift. Petugas yang belum mengikuti tes ini, nantinya akan diberikan jadwal jalani tes urine itu. Sebudi menambahkan, dari 19 petugas yang mengikuti tes urine, BNNK menemukan satu petugas positif memakai benzo. Benzo itu sejenis obat penenang. Setelah dipanggil, yang bersangkutan menunjukkan bukti obat yang diperoleh saat berobat di salah satu bidan di Klungkung. “Benzo yang dikonsumsi bersamaan resep dokter. Sepanjang kesehatan dan diperoleh dari dokter tidak ada masalah. Jika tidak ada resep dokter, maka kita lakukan pemer-

iksaan. Tapi, karena itu atas petunjuk dokter, maka kita tidak lakukan pemeriksaan,” katanya sembari menyatakan untuk tes urine di KPU dan Polsek semuanya negatif. Pjs. Manajer Usaha ASDP Padangbai Windra Soelistiawan menjelaskan, pihaknya sangat mendukung langkah BNNK melakukan tes urine ini. Dengan adanya tes urine ini, dapat diketahui apakah ada stafnya yang memakai narkoba atau tidak. “Di lingkungan ASDP memang dilarang keras staf memakai narkoba. Jika memang ditemukan staf positif mengonsumsi narkoba, kita ambil tindakan tegas langsung dipecat,” tegasnya. Kapolsek Kawasan Laut Padangbai Kompol I Wayan Suberata menegaskan, kalau tes urine yang dilakukan dinilai sangat positif. Karena lewat tes ini, pihaknya bisa memberikan contoh terdepan kepada masyarakat bahwa petugas kepolisian harus bebas dari narkoba. “Jajaran Polsek Padangbai seratus persen bebas dari narkoba,” tandas Suberata. Sementara itu, I Gusti Bagus Sanjaya, Kasubag L o g i s t i k , Keuangan d an Umum KPU Karangasem, mengatakan dirinya sangat bersyukur semua orang y a n g m e l a kuka n t e s i t u menunjukkan hasil negatif. “Semua pihak harus bersih dari narkoba ,” pinta Bagus Sanjaya. (kmb41)

Bali Post/kmb41

TES URINE - Staf ASDP saat menjalani tes urine, Kamis (22/11) kemarin.

Bali Post/kmb41

PEMADAMAN API - Petugas saat melakukan pemadaman api.

Amlapura (Bali Post) Peristiwa kebakaran terjadi di Banjar Thing Seka, Bebandem, Rabu (21/11) malam. Sebuah rumah berukuran 3 x 6 meter milik Ni Wayan Dangin (60) hangus terbakar akibat dilalap si jago merah. Kejadian itu membuat pemilik rumah mengalami kerugian belasan juta rupiah. Informasi yang dihimpun Kamis (22/11) pagi kemarin, menyebutkan, kebakaran yang ditaksir menelan kerugian Rp 15 juta itu diduga disebabkan karena arus pendek listrik alias korsleting. Ke-

bakaran terjadi pukul 21.30 wita. ‘’Amukan api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam setengah jam berjibaku menjinakkan api menggunakan tiga armada kebakaran itu,” ungkap Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa. Untuk memadamkan kobaran api itu, kata Sutirtayasa, pihaknya menerjunkan tiga armada sekaligus. Petugas pemadam tiba di lokasi, api masih besar, membubung tinggi. Masyarakat juga sudah berusaha memberikan perto-

longan sebisanya. Sayangnya, kobaran api yang besar itu baru bisa dipadamkan setelah menghanguskan rumah yang terdiri atas satu ruang dapur dan satu kamar tidur itu. “Kebakaran itu hanya menimbulkan kerugian material. Beruntung pemilik rumah itu selamat,” ujar Sutirtayasa. Disinggung penyebab kebakaran, diduga akibat arus pendek listrik. “Dari olah TKP dan keterangan saksi di lapangan disimpulkan kebakaran itu disebabkan korsleting listrik,” kata Sutirtayasa. (kmb41)

Hilangkan Daerah Terisolasi

Warga Sebudi Buka Akses Jalan Secara Swadaya Warga di Dusun Sebudi, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, sangat kompak dan solid dalam usaha membuka isolasi dengan membuat akses jalan yang baik. Saking semangatnya, warga membuka akses jalan baru itu menggunakan dana swadaya, meski untuk rabat beton nanti akan diupayakan dari alokasi APBDes. Lokasi pembukaan jalan itu ada di bagian timur Dusun Sebudi, Desa Sebudi. Lalu, bagaimanakah motif mendasar warga itu sehingga mereka tergerak membuka akses jalan tersebut? PERBEKEL Desa Sebudi Komang Tinggal menjelaskan, pembukaan jalan itu murni merupakan usulan masyarakat Dusun Sebudi Timur. Warga tergerak mewujudkan keinginannya karena memang tidak ada akses jalan menuju timur Dusun Sebudi itu. Warga optimis, jika tempat terisolasi itu bisa dibuka, maka banyak manfaat akan diperoleh oleh warga di sana. Dengan dasar itu, warga akhirnya secara bersama-sama berinisiatif membuka akses jalan itu agar daerah itu bisa lebih berdenyut pembangunannya. ‘’Warga yang tinggal di sana sebanyak 60 KK. Jalan ini melalui tiga pura dadia. Warga mengusulkan agar dilakukan pembukaan jalan demi memperlancar aktivitas warga di sana, sehingga dinamika pembangunan di sana bisa lebih optimal. Setidaknya, kendaraan roda empat bisa masuk menuju rumah warga,’’ ungkapnya. Warga nantinya tinggal menambahkan panjang jalan yang diperkirakan mencapai panjang 1,2 kilometer. Agar kendaraan roda empat bisa lebih leluasa, lebar jalan akan dibangun 4 meter. Anggarannya murni dari swadaya masyarakat. Dikatakan, warga secara urunan membeli minyak untuk bahan bakar alat berat. Mereka bergotong royong membabat rerumputan. Selain itu, pepohonan di tengah jalan yang dilalui dirobohkan. ‘’Kalau alat beratnya kita pinjam sama warga sekitar.

Minyak dibeli secara patungan. Warga memang tampak bersemangat gotong royong untuk pembukaan akses jalan itu. Kemungkinan pembukaan jalan hari ini selesai,’’ jelasnya. Terkait pembebasan lahan, hal itu murni swadaya yang lahir dari kesepakatan warga. Masyarakat sepakat memberikan lahannya secara Cuma-cuma untuk keperluan jalan itu. Bahkan, untuk memperkuat itu, mereka telah membuat kesepakatan di atas

tanda tangan. ‘’Masalah pembebasn lahan sudah aman. Hal itu sudah tidak ada kendala berarti. Sebab, warga sendiri yang memberikan lahan itu Cuma-cuma,’’ tambahnya. Lebih lanjut dikatakannya, jalan sepanjang 1,2 kilometer akan dirabat menggunakan beton dari kas APBDes pascaanggaran alokasi dana induk tahun 2019. Dana yang diperlukan sekitar Rp 200 juta. Pihaknya berharap proses rabat beton tahun 2019 berjalan lancar alias tidak ada hambatan. ‘’Jalan ini memang urgen harus diselesaikan. Sebab, banyak warga bermukim di sekitar Sebudi bagian timur, tanpa dapat akses jalan yang memadai. Tahun 2019, kita usahakan jalan itu sudah terbuka dan bisa dirabat beton. Masyarakat yang tinggal di daerah itu sebanyak 60 KK. Jalan yang dibuat itu bahkan melewati tiga pura dadia,’’ tandas Tinggal. (eka)

Bali Post/kmb41

BUKA AKSES JALAN - Akses jalan yang dibuka warga secara swadaya di Dusun Sebudi, Desa Sebudi, Selat.

KLUNGKUNG

12

Karya di Pura Dasar Buana Gelgel

SOSOK Jaga Pelabuhan MENJADI pengawas pelabuhan rakyat memerlukan konsentrasi penuh. Pekerjaan ini pun tergolong berat. Sebab, harus memastikan seluruh pelaksanaan penyeberangan berjalan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan masalah ketika speed boat penumpang maupun khusus barang, melakukan penyeberangan. ‘’Jadi, saya harus ada di pelabuhan ini sebelum penyeberangan trip pertama pukul 06.30 Wita. Pulang pun demikian, ketika trip penyeberangan terakhir berakhir 16.30 Wita,’’ kata Pengawas Pelabuhan Rakyat Tri Buana, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, I Made Suardika, Kamis (22/11) kemarin. Demikian juga dalam melakukan pengawasan, agar jukung yang khusus membawa barang, tidak dinaiki penumpang. Sebab, itu dilarang agar tidak membahayakan. Demikian juga sebaliknya bagi speed boat khusus penumpang. Dia mengakui, tanggung jawabnya jelas berbeda dari PNS pada umumnya. Akan tetapi, dia mengaku sudah terbiasa menjalani itu. Demikian juga ketika harus memutuskan mengatur penyeberangan buka-tutup, ketika cuaca buruk, maupun menghadapi ancaman bencana gelombang pasang. ‘’Kalau pas terjadi gelombang pasang, air laut bisa naik sampai ke tempat tunggu ini,’’ tegas pria asal Banjar Sangging, Kusamba ini. Dia meminta kepada warga, ketika ada isu cuaca buruk, jangan mudah percaya dengan informasi yang ada di media sosial. Sebab, sering kali ada misinformasi, karena dikatakan pelabuhan ditutup. Dia meminta sebaiknya lakukan konfirmasi dulu ke pelabuhan rakyat, untuk memastikan kebenarannya. ‘’Dulu sering terjadi begitu. Pelabuhannya hanya buka-tutup, dibilang ditutup. Tidak sembarangan kita menutup aktivitas pelabuhan,’’ ujar Suardika. (gik)

Hari Ini, Upacara ’’Mahayu Jagat’’ dan ’’Marisudha Bumi’’ TAWUR Agung, Mahayu Jagat dan Marisudha Bumi di Pura Dasar Buana Gelgel, Klungkung berlangsung Jumat (23/11) ini. Sebagai persiapan karya ini, seluruh wewalungan yang dipergunakan untuk sarana upacara disucikan melalui ritual Mapepada, Kamis (22/11) kemarin. Hari ini diperkirakan areal Pura Dasar Buana Gelgel akan dipenuhi sekitar 8.000 umat Hindu dari Desa Pakraman Gelgel dan umat Hindu Bali lainnya. Ada 23 wewalungan, antara lain kerbau, kambing, menjangan, kijang, lubak, petu (monyet hitam), angsa, banyak (angsa loreng), penyu, sapi, anjing bangbungkem, babi plen (kucit butuan), musang hingga ayam mancawarna. Koordinator Sarana Upacara Karya Dewa Soma menjelaskan tujuan utama dari prosesi ini, selain untuk menyucikan wewalungan, setelah menjadi sarana upacara, maka roh hewan ini akan menjadi makhluk yang derajatnya lebih tinggi. Sifat liarnya diproses dengan berbagai banten, lalu disucikan dengan doa puja, serta meningkatkan kualitas rohnya dengan persembahan banten bebangkit. Proses mapepada wewalungan dipusatkan di simpang tiga Desa Gelgel, kapuput Ida Pedanda Gede Jumpung Putra Keniten. Suara gamelan dan suara genta dari sulinggih terdengar mengalun dari tempat ini. Usai mapepada, seluruh wewalungan ini diserahkan kepada setiap

Jadi Narasumber Seminar Nasional tentang Pengolahan Sampah

Bupati Suwirta Dorong Akademisi dan Peneliti Saling Melengkapi

KAPUPATEN Klungkung dikenal berkomitmen dalam menangani persoalan sampah. Keberhasilannya dalam menerapkan teknologi baru pemanfaatan dan tata kelola sampah menjadi energi terbarukan, membuat Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didapuk menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional tentang ‘’Application of Waste to Energy Technology: Developing Scientific, Business and Renewble Energy Policy’’, Kamis (22/11) kemarin. Bertempat di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, Bupati Suwirta menjadi narasumber bersama Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Ir. Rida Mulyana, M.Sc., Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) Ir. Surya Darma, M.Sc. beserta sejumlah tokoh peneliti dan akademisi lainnya. Dalam paparannya, Bupati asal Nusa Ceningan ini menceritakan awal mula ketertarikannya menerapkan teknologi TOSS dari STT PLN. Serta berbagai permasalahan dan kendala di awal penerapannya hingga berbagai prestasi yang sudah diraih. Menurutnya, TOSS merupakan teknologi sederhana namun memerlukan komitmen dan dukungan semua pihak. Menurutnya, dengan penerapan teknologi hasil kerja sama dengan PT Indonesia Power dan STT PLN ini, diyakini Klungkung bisa bebas dari persoalan sampah. Karena saat ini dibutuhkan pelet dari pengolahan sampah dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi permintaan dari PLTU Jelanjang di Lombok. Namun, Bupati

Jumat Paing, 23 November 2018

banjar yang mendapat giliran ngayah. Setiap harinya ada empat banjar adat yang ngayah, dari 28 banjar adat di Desa Pakraman Gelgel. Bendesa Gelgel I Putu Arimbawa menambahkan, Mapahayu Jagat dan Marisudha Bum, sebagai upaya awal penyucian palemahan desa setempat. Tujuan upacara ini adalah menyucikan palemahan desa dari berbagai bentuk leteh, letih, letuh, dan berbagai mala dari beberapa peristiwa pelik sebelumnya yang menimpa Pura Dasar Buana Gelgel. ‘’Semua wilayah desa disucikan dulu, namanya upacara Mahayugumi Marisudha Jagat. Maknanya Mahayugumi artinya membuat bumi ini ayu, Marisudha Jagat menyucikan dengan cara Tawur Agung,’’ katanya. Setelah melaksanakan upacara Mahayugumi Marisuda Jagat, baru dilaksanakan upacara mensakralisasi palinggih pura di areal Dasar Buana Gelgel, antara lain Pura Puseh, Pura Yasa, Pura Beji, Pura Dasar, Pura Bale Agung, dan Pura Melanting. Semua krama Desa Adat Gelgel pedek tangkil membawa aturan sesidan untuk bersama-sama muspayang Tawur Mahayu Jagat Marisudha Bumi, memohon kerahayuan, kerahajengan, dan keselamatan, agar Desa Pakraman Gelgel dan jagat Bali pada umumnya terbebas dari berbagai leteh dan mala. Pada saat itu setelah upacara selesai, dilanjutkan upacara mendem panyejeg gumi sebagai proses akhir. (gik)

Bali Post/gik

KARYA - Prosesi mapepada wewalungan serangkaian Karya Mapahayu Jagat dan Marisudha Bumi di Pura Dasar Buana Gelgel.

Jelang Penerapan E-Kinerja, Tim GDN Sidak ASN

Semarapura (Bali Post) Meningkatkan disiplin kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Nusa Penida, Tim Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kabupaten Klungkung melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (21/11) lalu. Ini sebagai upaya penyesuaian kalangan ASN, menjelang diberlakukannya penerapan e-Kinerja Pemkab Klungkung memasuki tahun 2019. Sehingga seluruh kegiatan ASN dapat terpantau secara sistematis. NARASUMBER - Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat menjadi narasumber dalam seminar nasional pengolahan sampah. Suwirta mengakui belum mampu memenuhi permintaan tersebut dikarenakan keterbatasan mesin. “Dengan teknologi sederhana ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi seluruh hadirin untuk selanjutnya belajar dan menerapkan teknogi ini bagi daerah-daerah yang lain seperti semboyan kami, ‘Dari Klungkung untuk Indonesia’,” ujar Bupati Suwirta disambut tepuk tangan puluhan peserta seminar. Kepada seluruh peserta seminar yang sebagian besar adalah para akademisi dan peneliti, Bupati Nyoman Suwirta berharap para peneliti dan akademisi untuk saling dukung dan melengkapi dalam mewujudkan sebuah teknologi yang bermanfaat. Dengan begitu, maka hasil dari penelitian tersebut akan menjadi lebih sempurna dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Organising Committee Ir. Andi Akmal Amnur mengatakan sampah terutama di kota-kota besar, mengakibatkan ter-

jadi pencemaran lingkungan dan perairan laut, terutama sampah plastik. Di sisi lain, kemajuan teknologi pengolahan sampah dapat menghasilkan energi, seperti bahan bakar cair, gas, dan bahkan sebagai pembangkit energi listrik. Konsep ini dikenal dengan Waste to Energy atau dari sampah menjadi energi. Seminar sehari ini diikuti oleh sekitar 150 lebih peserta yang berasal dari unsur pemerintah, pelaku usaha, unsur perguruan tinggi dan peneliti, serta stakeholder lainnya. Sebelumnya, pada hari yang sama Bupati Suwirta juga berkunjung ke Gedung Pusat Indonesia Power di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Di tempat ini, Bupati Suwirta diterima oleh jajaran Direksi Indonesia Power di antaranya Dirut Sripeni Intan Cahyani, Direktur Operasi I Moch Hanafi, Direksi IP Diraga Adi Supriono, GM IP UP Bali IGAN Subawa Putra serta dari STT PLN Jakarta. (ad889)

Sidak dipimpin Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klungkung I Komang Susana. Sidak terbagi menjadi dua tim dengan sasaran sejumlah sekolah dan beberapa UPT di Kecamatan Nusa Penida. Tim pertama, turun ke sekolah-sekolah, memantau beberapa Sekolah Dasar, di antaranya SDN 2 Batukandik, SDN 3 Batukandik, SDN 4 Batukandik, dan SDN 5 Batukandik. Sidak juga sekaligus menyasar SMPN 3 Nusa Penida. Sedangkan tim kedua memantau beberapa UPT, yakni UPT Terpadu Nusa Penida,

UPT Pelabuhan di Nusa Penida, Puskesmas Nusa Penida I, dan Kantor Camat Nusa Penida. ‘’Hasilnya, kami tidak menemukan adanya pelanggaran serius,’’ kata Susana. Di samping disiplin pegawai, khususnya terkait tingkat kehadiran, sidak ini juga menyasar kinerja pegawai terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing aparatur di unit kerja, yang ada di Kecamatan Nusa Penida. Sidak yang menyasar tupoksi para pegawai ini dimaksudkan mengingat pada tahun 2019, Pemkab Klungkung akan menerapkan e-Kinerja bagi para ASN. Setelah ini diterapkan, maka setiap pegawai

Bali Post/gik

SIDAK - Tim GDN dipimpin Komang Susana saat sidak ke sekolah dan kantor UPT di Nusa Penida.

PETANI GARAM - Petani garam di dekat Pelabuhan Rakyat Tri Buana, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, tetap beraktivitas mengolah air laut bercampur air tawar, menjadi garam bermutu tinggi, Rabu (21/11) lalu. Belakangan, aktivitas petani garam terganggu cuaca mendung dan sesekali turun hujan lebat. Cuaca tak menentu, diakui cukup menghambat proses produksi garam di wilayah setempat.

yang tidak mampu memenuhi tupoksinya, akan nampak jelas, dan bisa menjadi dasar penilaian pimpinan. Selain masalah disiplin dan budaya kerja bagi semua pegawai, dalam kesempatan tersebut dirinya juga meminta aparatur di Kantor Kecamatan Nusa Penida memahami dan mendalami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ini guna mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan terpercaya. Kepala Bidang Data, Pengadaan dan Promosi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Kabupaten Klungkung, Ni Made Sulistyawati, menambahkan saat sidak di Kecamatan Nusa Penida yang menyasar sejumlah sekolah dan UPT, hanya ditemukan sedikit pelanggaran, terkait absensi ASN. Dalam sidak tersebut ditemukan absen di salah satu sekolah terdapat satu orang guru tanpa keterangan. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, guru tersebut ternyata telah menitipkan pesan izin tidak mengajar. Tetapi pesan yang dititipkan terlambat disampaikan oleh rekannya, sehingga Tim GDN menganggap itu bukan pelanggaran serius. Sulistyawati menyampaikan kepada pihak sekolah agar selalu meningkatkan pengawasan melekat (waskat) kepada semua pegawai maupun guru. ‘’Terkait disiplin kita serahkan kepada pihak sekolah untuk melakukan pengawasan melekat kepada jajarannya,’’ ujarnya. (kmb31)

Jumat Paing, 23 November 2018

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

LOWONGAN

Dcr PRT Pg-Sore bs Msk, Teuku Umar Brt 081353224186

B.BP.004.11.18.0000876

Dcr Sales&Tukang Kirim,Single, Min SMA Kirim CV ke Jl.Tukad BatanghariXIB/25A,081933100927

B.BP.001.11.18.0000855

Dcr Sopir SIM A & SIM B1 Penglmn Bisa Manual & Matic Lamaran Langs ke Yamaha Hasanudin 78 Dps Dcr Sgr Staff Publik area & Stward(SMA)Jujur&Disiplin Jl.P. Moyo27A-BPdungan085738727675

B.BP.001.11.18.0000886

B.BP.001.11.18.0000734

Dcr Staf Analist Kredit (Pria) Indohome&Co,Jl.Cokroaminoto165 Ubung Samp.Bank Taspen Mandiri B.BP.001.11.18.0000870

Dcr: FO,HK,Bs.Shift Malam.Puri Asih Htl, Jl.Pantai Kuta 40,Kuta

Dcr Tng Security.Lam Lsg Intvw Jl.T.Umar 14,Litama Tlp.245803

1.Dcr 2Karyawati Sales Counter yang bisa komputer dgn sistem Excel dan Word,Penampilan menarik,minimal SMA; 2.Dcr Sopir Pribadi yang bisa mobil matic umur minimal 30-35 th,Hub:Dealer Sekar Sari Motor Jl.Hasanudin No.40 Jam10-14.00

Dcr pembantu,Kerobokan. Sensa 9.30-15.00 Hub.08123649787

B.BP.001.11.18.0000859

B.BP.001.11.18.0000851

Cr PRT Tdr dlm,Daerah Cargo Rjn,Jjr,Tgng Jwb 081908113997 B.BP.004.11.18.0000877

Cr Sopir Srbt bs Matik+PRT Wnt Tgl dlm Hub.085238127777 B.BP.004.11.18.0000881

B.BP.001.11.18.0000784

B.BP.004.11.18.0000833

Dcr:Customer Service P/W bhs. Inggris, Pengalaman di Cargo Hub.PT.Bali Intercont Cargo Ketewel-Gianyar T.0361-4791789

B.BP.001.11.18.0000787

Dicari PRT Tinggal Dlm di Dps Hubungi 08983152728 B.BP.001.11.18.0000858

Mrktg Funding&Lending,P.Tabungan.Lam:KSP Gemilang Dana Jaya Nangka Slt 143Dps/081933052277

Dibutuhkan Admin wanita&Sopir, Tenaga Lapangan,Kurir, Pria Hub.CV.SKA Jl.Muding Indah 40A Gatsu Barat Ph.9078246

DIJUAL MOBIL

SERVICE

SERVICE

SERVICE

BIRO JASA

G.02

New Resto di Seminyak Butuh Cook / Waitress SMS/WA > 081338384364

B.BP.001.11.18.0000802

Dicari D3 Teknik Sipil Telp/WA.081999949777

B.BP.001.11.18.0000879

Dicari Karyawati Toko Serius Hub.081805475682

B.BP.001.11.18.0000850

Tnh Kvl Di Mengwi 130Jt/A & 50Jt/A Bs Kredit.087862450004

G.04

Dcr utk dididik sbg staf pembukuan sy; Pddk min SMK Akuntansi, umur maks.25th. Lamaran lengkap sgr ke Jl.Kepundung 67A Denpasar.

Dicari Staff DW wnt utk jaga toko Seminyak 081236241244 B.BP.004.11.18.0000882

G.05

Dicr Krywn/ti Toko Min SMA Pnmpln Menarik Hub:081529343788

DIJUAL MOBIL

B.BP.001.11.18.0000857

Marketing Officer,Sales Area Tkg Las Listrik: 0851031672222 B.BP.001.11.18.0000873

Satpam. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Tlp. 227439 / 081 862 1818 G.03

RUPA-RUPA

TOYOTA

Sopir SIM B1. Lamaran ke Jln.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818

G.01

DIJUAL RUMAH

DIJUAL RUMAH SERVICE

Ymh Bisma Dicr:1.SMA/SMK/S1 Ek 2.Mekanik; 3.Sopir Hub:T.Umar 142 DPS Waiter. Lamaran ke Shankara Rest Kuta Square D32 Jl.Bakung Sari, Telp. 227439 / 081 862 1818

B.BP.001.10.18.0000900

BIRO JASA DIJUAL RUMAH

DIJUAL RUMAH BUC!!Rumah Jl.Nangka Utara Gg. Nangka4A.180M2H:081337893000

B.BP.001.11.18.0000815

Dicari SPG,Wnt Max28Th Min SMU Penampilan Menarik.Penempatan Bali Collection Nusa Dua & Discovery Mall Kuta. Gaji 2,5Juta.Hub.Lusi(082144355655)

DAIHATSU

Taft Independent 96 Pir Keong Hub. Tantra 081337983034

Sekolah di Jimbaran Cari: Kepala Sekolah,Guru Olah Raga, Maintenance Sent:schoolhrdbali@hotmail.com

B.BP.004.11.18.0000878

B.BP.001.11.18.0000775

� Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

B.BP.001.11.18.0000854

B.BP.004.11.18.0000830

Dicari Guru B.Inggris,Math,SD Bhaktivendanta Dharma School Jl.Tukad Balian,Renon Dps Hub:085101561816

B.BP.001.11.18.0000778

SERVICE

Waiter. Lamaran ke Jl.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818

Informasi pasang iklan Telepon

Altis 2003,Hitam,Terawat,Cat Mulus,Kondisi Bagus,Pajak Baru Harga 102Jt Hub.08123897546 B.BP.001.11.18.0000824

B.BP.001.11.18.0000853

DIJUAL TANAH

B.BP.001.11.18.0000856

Dijual Tanah Kav di Cekomaria Hub.081805460556/085857011909 B.BP.001.11.18.0000867

Djl Tanah 14800 m2,Lok:Bukit Cinta,Ubud,Gianyar,08123665546 B.BP.012.11.18.0000595

JT 6A-1,5A Tk.Badung,2A Pemkab Badung Hub:081338318351 B.BP.001.11.18.0000862

Jl Tnh 10A Cargo Gtsu Brt Jl.Utama H.081233989373 B.BP.001.11.18.0000885

Kav.Baru@KtewelLT80M2Rp195Jt Truk Msk Dkt Bypass 0817340222 B.BP.001.11.18.0000821

DIJUAL TANAH Tnh Kav Jl.Sedap Malam Dentim Hub.08123810142/081236666665 B.BP.001.11.18.0000788

DIJUAL RUKO Dijl Ruko Kertawijaya BlokA1/ BuluhIndah26CDps085100867168 B.BP.004.11.18.0000884

RUPA-RUPA B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172 B.BP.001.11.18.0000443

KEHILANGAN Hilang BPKB No:A 1798120 O AN: AA.Kompyang Jl.Setiabudi,Dps B.BP.012.11.18.0000875

Hlg BPKB No.F7307403-0 an Nym Wiadnyana DK7401IE,081916297333 B.BP.154.11.18.0000844

Hlg BPKB No.H01574793-O DK 6315 IO A.n I Nyoman Arka B.BP.001.11.18.0000864

Hlg BPKB No.K12237093-O DK 2912 EB A.n Lisa Soraya B.BP.001.11.18.0000865

BIRO JASA

Tanah 26 Are Sunset Road Utama Seminyak.Hubungi:085100867168

Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155

B.BP.004.11.18.0000883

B.BP.001.11.18.0000009

BANGLI

14

Jumat Paing, 23 November 2018

Petani di Bukit Payang Kembangkan Buah Naga

Bangli (Bali Post) – Buah naga menjadi salah satu komoditas pertanian yang belakangan ini banyak dibudidayakan petani di Subak Tirta Titi Mamah, Bukit Payang, Desa Batur, Kintamani. Buah naga yang dihasilkan petani di subak setempat memiliki keunggulan dari segi rasa. Jika buah naga yang dihasilkan petani di daerah lain memiliki rasa agak hambar, hasil panen petani di Bukit Payang memiliki rasa manis yang berpadu dengan asam. Klian Subak Tirta Titi Mamah Bukit Payang Kadek Sukarta, Kamis (22/11) kemarin, mengungkapkan budi daya buah naga mulai dilakoni petani sejak beberapa bulan terakhir. Setidaknya, ada lima krama subak yang telah menanam buah naga dalam jumlah besar. Diakui Sukarta, lahan pertanian di Bukit Payang sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian. Selain jeruk, lahan Subak Bukit Payang juga cocok ditanami avokad, kelengkeng,

dan buah naga. Hasil panen khususnya buah naga cukup bagus. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dibandingkan buah naga dari luar Bali. Dari segi ukuran, produksi petani Subak Bukit Payang tergolong ideal. Demikian juga dengan rasanya yang cukup unik. Buah naga produksi petani Bukit Payang memiliki rasa yang pas antara paduan manis dan asamnya. Dengan keunggulan rasa tersebut, buah naga Bukit Payang banyak diminati konsumen. Hal ini berpengaruh pada harga jual buah naga di pasaran. Sukarta menyebutkan, harga buah naga Bukit Payang lebih mahal dibandingkan dari luar Bali. Per kilogramnya, buah naga Bukit Payang bisa laku dijual Rp 12 ribu. Sedangkan buah naga luar laku dijual Rp 10 ribu per kilogram. Karena pasar penjualan buah naga cukup cerah, petani di Bukit Payang akan mengembangkan lebih banyak lagi buah berbentuk bulat dengan kulit berwarna merah keunguan itu. (kmb40)

Puluhan Lansia Kunjungi Panti Sosial Bangli (Bali Post) Puluhan lansia di Kabupaten Bangli, Kamis (22/11) kemarin, diajak melakukan kunjungan lapangan ke Panti Sosial Tresna Werdha di Singaraja. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bangli ini bertujuan mengenalkan lansia akan kondisi dan aktivitas keseharian penghuni panti sosial. Melalui kunjungan ini diharapkan bisa menepis anggapan di kalangan lansia bahwa panti sosial merupakan tempat buangan bagi lansia telantar. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta mengungkapkan, kunjungan lapangan tersebut diikuti 98 peserta yang tergabung dalam Komda Lansia Kabupaten Bangli. Di sana, para lansia diajak menengok langsung aktivitas penghuni panti sosial dan melihat kondisi tempat hunian bagi lansia. ‘’Di sana, mereka bisa langsung tanya jawab dengan pengurus panti mengenai apa saja aktivitas dan visi-misi panti tersebut,’’ terangnya. Diakui Sukarta, selama ini masih banyak anggapan di masyarakat bahwa keberadaan panti sosial adalah tempat pembuangan. Lansia yang

dititipkan di panti sosial kerap dianggap sebagai lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Panti sosial adalah tempat untuk memberikan perlindungan bagi para lansia, sehingga kehidupan mereka lebih terjamin. Di dalam panti sosial itu, lansia akan dirawat, dilayani dan dapat bersosialisasi serta berkegiatan dengan sebayanya. Dengan kunjungan itu, pihaknya berharap lansia di Bangli bisa membuang anggapan menyedihkan tentang panti sosial. Dengan kunjungan ini, para lansia yang tergabung dalam Komda Lansia Bangli diharapkan dapat meneruskan informasi mengenai keberadaan panti sosial ke lansia lainnya di lingkungan desa masing-masing. ‘’Lansia ini kita harapkan dapat menyampaikan ke yang lainnya bahwa hidup di panti itu bukan hidup dibuang,’’ kata Sukarta. Disinggung mengenai keberadaan lansia telantar di Kabupaten Bangli, Sukarta menjelaskan, sesuai hasil pendataan terakhir 2017 lalu, jumlahnya mencapai 2.334 orang. (kmb40)

Bali Post/ina

LANSIA - Puluhan lansia di Kabupaten Bangli diajak berkunjung ke sebuah panti sosial di Singaraja.

Bali Post/ist

Kemampuan Terbatas, Pinjaman Daerah Maksimal Rp 42 Miliar KEBUN - Kebun buah naga di Bukit Payang.

Bangli (Bali Post) – Rencana Pemkab Bangli melakukan pinjaman daerah pada tahun 2019 dengan nilai Rp 100 miliar akan sulit terwujud. Sesuai hasil konsultasi DPRD Bangli dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah belum lama ini, Pemkab Bangli hanya bisa meminjam dengan jumlah terbatas yakni Rp 42 miliar. Anggota DPRD Bangli Nengah Darsana mengatakan, sesuai perencanaan awal, Pemkab Bangli akan melakukan pinjaman daerah dengan pola maksimal hingga Rp 100 miliar atau lebih. Pinjaman daerah itu dirancang untuk membiayai sejumlah kegiatan pembangunan pada tahun 2019. ‘’Kita sangat mendorong rencana itu. Dengan situasi keuangan daerah yang terbatas seperti sekarang, kita sangat mendorong pemerintah untuk memanfaatkan peluang melakukan pinjaman daerah,’’ ungkap Darsana saat ditemui di kantor DPRD Bangli, Kamis

(22/11) kemarin. Namun, berdasarkan hasil konsultasi yang sempat dilakukan pihaknya belum lama ini, Pemkab Bangli tidak bisa mendapatkan pinjaman sebesar yang direncanakan. Sesuai perhitungan rasio kemampuan daerah berdasarkan aturan PP 30 tahun 2011, nilai pinjaman daerah yang bisa didapatkan Bangli hanya Rp 42 miliar. Terbatasnya pinjaman akan berpengaruh terhadap pembangunan yang telah direncanakan. Misalnya pembangunan Pasar Singamandawa. Karena dana pinjaman terbatas, pola pembangunan

nantinya tidak bisa dilakukan secara sekaligus, melainkan bertahap. Dikatakan juga, sesuai amanat PP 30 tahun 2011 diatur ada tiga jenis pinjaman daerah yakni pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, batas waktu pinjamannya dalam hitungan bulan. Misalnya jika daerah melakukan pinjaman pada tahun 2019, maka pengembaliannya juga dilakukan pada tahun yang sama. Untuk pinjaman jangka menengah, waktu pengembaliannya bisa lebih dari satu tahun, tidak melebihi

masa jabatan kepala daerah. Sedangkan pinjaman jangka panjang, batas waktunya bisa sampai sepuluh tahunan. Khusus untuk pinjaman jangka menengah dan panjang harus ada persetujuan dari Kemendagri. ‘’Rencananya, Pemkab Bangli akan melakukan pinjaman jangka menengah sampai masa jabatan bupati berakhir tahun 2021,’’ kata Darsana. Lebih lanjut dikatakannya, sesuai pasal 35 ayat 3, ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi pemkab untuk bisa melakukan pinjaman daerah. Salah satunya harus ada nota kesepahaman terkait persetujuan untuk melakukan pinjaman daerah antara DPRD dan eksekutif. ‘’Dari DPRD harus ada surat persetujuan yang ditetapkan dalam paripurna, tapi bukan

dalam bentuk Perda,’’ imbuhnya. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli Gede Suryawan mengatakan, pihaknya sejauh ini masih melakukan rapat koordinasi. Mengenai berapa besaran nilai pinjaman daerah, Suryawan tidak menyebutkannya. ‘’Masih digodok dalam rapat-rapat koordinasi,’’ tegasnya. Sementara itu, Bupati Bangli, I Made Gianyar, belum lama ini sempat menyebutkan akan melakukan pinjaman daerah dengan nilai Rp 75-100 miliar. Pinjaman tersebut akan dipakai untuk membiayai sejumlah kegiatan terutama untuk pembangunan Pasar Kintamani atau Pasar Singamandawa. (kmb40)

1.043 Calon Pemilih Pemula Belum Rekam Data E-KTP

Bangli (Bali Post) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli mencatat 1.043 orang pemilih pemula berusia 17 tahun saat hari pencoblosan pada 17 April 2019 mendatang, belum melakukan perekaman data e-KTP. Agar pemilih pemula tersebut bisa menyalurkan hak pilihnya, Disdukcapil kini akan gencar melayani perekaman ke sekolah-sekolah. Kepala Disdukcapil Kabupaten Bangli Nyoman Sumantra, Kamis (22/11) kemarin, mengatakan selain ke desadesa, pihaknya kini menggenjot pelayanan perekaman dengan sistem jemput bola ke sekolahsekolah. Ini dilakukan lantaran ada banyak calon pemilih pemula yang belum melakukan perekaman. Untuk melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah, pihaknya

sudah meminta bantuan seluruh kepala SMA/SMK di Bangli untuk mengecek dan mengumpulkan anak didiknya di sekolah masing-masing yang berusia 17 tahun saat hari pencoblosan nanti. ‘’Senin depan, kita akan ke SMAN 1 Bangli lagi. Karena di sana masih ada 30 orang anak yang berusia 17 tahun saat hari pencoblosan nanti, belum melakukan perekaman,’’ ungkapnya. Sementara untuk calon pemilih yang bersekolah di luar Bangli atau calon pemilih yang tidak bersekolah dan belum melakukan perekamane-KTP, Disdukcapil Bangli juga sudah meminta kerja sama para Kadus melalui Camat untuk ikut mengidentifikasi mereka. Para Kadus diharapkan menyampaikan informasi sekaligus mengimbau mereka untuk segera melakukan perekaman e-KTP ke kantor pelayanan

Disdukcapil Bangli. Guna melayani perekaman e-KTP bagi warga yang tidak memiliki waktu saat hari efektif, Disdukcapil Bangli selama ini telah membuka pelayanan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Dengan layanan itu, diharapkan pelajar atau calon pemilih pemula bisa memanfaatkannya untuk melakukan perekaman. ‘’Kita akan lakukan perekaman dulu. Nanti pembagian e-KTP-nya akan kita lakukan sesuai perintah pusat. Mungkin H minus berapa akan dibagikan nanti. Misalnya, H-6 atau H-7, akan serentak dibagikan. Tidak mungkin juga kita bagikan serentak semuanya saat hari pencoblosan,’’ terangnya. Sementara itu, Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan mengatakan, pihaknya telah mendorong Disdukcapil untuk segera menuntaskan perekaman e-KTP. Menurutnya, saat

PEREKAMAN - Perekaman data e-KTP di Disdukcapil Bangli.

Bali Post/ina

Pemilu nanti, e-KTP menjadi barang wajib yang dimiliki pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya ke TPS. ‘’Pemilih selain bawa C6 juga bawa e-KTP. Jadi, ini harus dipastikan kepemilikan e-KTP-nya,’’ terangnya.

Terkait data calon pemilih pemula yang belum rekaman data e-KTP, KPU juga akan melakukan penelusuran untuk disinkronkan dengan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Tujuannya, tidak ada

warga yang tercecer saat hari pencoblosan. ‘’Kami sudah lakukan koordinasi dengan Bawaslu untuk bersama-sama mengawal sampai di tingkat bawah. Dalam sosialisasi dengan parpol, kami

juga sudah minta parpol-parpol untuk bersama-sama membantu. Karena bukan saja kami di penyelenggara yang berkepentingan, parpol juga berkepentingan untuk itu,’’ katanya. (kmb40)

15

Jumat Paing, 23 November 2018

Suap Gubernur Aceh Rp 1,05 Miliar

Bupati Bener Meriah Dituntut Empat Tahun Jakarta (Bali Post) –

Bupati Bener Meriah Ahmadi dituntut empat tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwandi Yusuf sebesar Rp 1,05 miliar. Suap itu terkait proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten tersebut. ‘’Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Ahmadi secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama empat tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti enam bulan kurungan,’’ kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri dalam sidang pembacaan tuntutan di Peng-

adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/11) kemarin. Tuntutan itu berdasarkan dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. JPU KPK juga meminta pencabutan hak politik Ahmadi. ‘’Menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Ahmadi berupa pencabutan hak untuk dipilih selama tiga tahun

dalam jabatan publik sejak selesai menjalani hukuman pidana,’’ kata Ali Fikri. Dalam perkara ini, Bupati Bener Meriah 2017-2022 Ahmadi memberi uang secara bertahap yaitu Rp 120 juta, Rp 430 juta dan Rp 500 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri. DOKA Aceh tahun anggaran (TA) 2018 adalah sebesar 2 persen dana alokasi umum nasional yaitu

2019, Ekonomi AS Diprediksi Melambat diperkirakan akan memudar dalam beberapa bulan mendatang, yang pada gilirannya dapat merusak pertumbuhan laba perusahaan, dan pada tingkat tertentu, menyeret pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan yang lebih pesimistis, Goldman Sachs mengatakan pada Minggu (18/11) bahwa pertumbuhan PDB AS akan melambat menjadi di bawah 2,0 persen pada paruh kedua tahun 2019, karena The Fed terus menaikkan suku bunga dan efek pemotongan pajak memudar. Ekonom JP Morgan memperkirakan

ekonomi AS akan tumbuh pada laju 1,9 persen pada 2019. Perekonomian AS tumbuh pada laju tahunan 3,5 persen pada kuartal ketiga dan 4,2 persen pada kuartal kedua tahun ini, menurut Biro Statistik Ekonomi AS. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini pada September, dan juga mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi pada Desember. Pekan lalu, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa suku bunga federal fund ‘’tidak terlalu jauh’’ dari netral. (ant/afp)

Denpasar (Bali Post) Sosial media (sosmed) kini menjadi salah satu alat ampuh untuk memasarkan produk. Sayangnya pelaku UKM belum semuanya paham akan kondisi ini, sehingga meski memiliki produk yang berkualitas, pemasarannya tidak meningkat. Memahami persoalan ini, Sosmed Officer Bali (SOB) yang merupakan komunitas Sosmed Officer tersertifikasi di Bali berencana menggelar Sosmed Clinic. Tempatnya di Arowana Food Street Warung 63 (sebelah Pasar Burung Satria). Menurut Pembina SOB Putu Sudiarta, klinik ini akan memberikan sharing terkait marketing digital dengan pelaku UKM. ‘’Kami dari SOB akan berupaya untuk membantu pelaku UKM sehingga produk mereka bisa lebih dikenal melalui sosial media,’’ jelas Sudiarta yang merupakan Direktur Utama Bamboomedia Cipta Persada, Kamis (22/11)

kemarin. Meski sudah sepakat akan menggelar Sosmed Clinic secara rutin di Arowana Food Street, ia belum bisa memastikan kapan dimulainya klinik ini. Sebab, harus mencari waktu yang tepat agar para Sosmed Officer bisa hadir dan berbagi ilmu pemasaran digitalnya. ‘’Yang pasti, kami akan menggelar Sosmed Clinic untuk membantu pelaku UKM memasarkan produk. Untuk jadwal dan konsepnya, kami perlu bicarakan dulu dengan anggota SOB,’’ katanya. Ia mengatakan, SOB merupakan komunitas Sosmed Officer yang telah memperoleh pelatihan selama 40 jam dan sudah bersertifikasi. Total ada 20 orang Sosmed Officer yang disertifikasi atas inisiasi dari Kementerian Perindustrian. ‘’Pelatihan Sosmed Officer ini digelar mulai Senin hingga Jumat lalu selama 8 jam per

hari. Peminatnya sebenarnya cukup banyak mencapai 150 orang,’’ sebutnya. Director Imajilogi Septian Saputra yang merupakan guru dalam pelatihan ini mengatakan potensi menjadi Sosmed Officer ini cukup prospektif. Sebab, di era digital ini kebutuhan akan marketing digital sangat tinggi. Terlebih, generasi milenial sangat intens terpapar dengan dunia digital. ‘’Sosmed Officer sebenarnya sudah mulai terkenal sejak delapan tahun lalu di negara-negara maju. Cuma, di Indonesia baru 2-3 tahun belakangan mulai dikenal,’’ ujarnya. Ia memaparkan, para Sosmed Officer ini datang dari beragam latar belakang. Mayoritas masih berstatus mahasiswa, namun ada juga wirausaha muda yang ingin memaksimalkan pemanfaatan dunia digital untuk pemasaran produknya. (kmb18)

Bantu UKM, SOB Gelar Sosmed Clinic Rutin

Bali Post/eka

SOSMED - Peserta pelatihan Sosmed Officer bertemu dan berbincang-bincang di Arowana Food Street Warung 63, Denpasar, Kamis (22/11) kemarin.

Bebas Visa Selain itu, Kadin menyarankan kepada pemerin-

tah pusat melalui Pemerintah Provinsi Bali agar menghentikan bebas visa dari 156 negara itu. ‘’Biarkan mereka

ke sini bayar visa. Dari bayar visa itulah bisa dipungut untuk dana pelestarian budaya,’’ ujarnya. (kmb42)

Kepentingan Bisnis Dari Hal. 1 Menurut Diana, pariwisata Bali jangan hanya dijual untuk kepentingan bisnis semata. Tetapi Bali harus punya nilai di mata dunia dengan menjual kualitas. Kepercayaan wisatawan mesti dikembalikan pasca-erupsi Gunung Agung. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali A.A. Gede Yuniartha Putra mengatakan, sudah ada contoh terkait mekanisme menarik kontribusi dari wisatawan. Yakni dari tiket pesawat yang sudah termasuk

kontribusi 10 dolar untuk Bali. Jadi bukan ditarik di bandara. Namun, mekanisme lebih lanjut mengenai hal itu masih harus dibicarakan dengan pihak airlines. ‘’Dulu kan mau narik di bandara, tapi ada visa on arrival. Tidak boleh wisatawan itu terhambat dua kali, harus sekali. Kalau itu dijadikan satu, pemisahannya yang agak susah,’’ ujarnya. Terpenting sekarang, lanjut Yuniartha, harus ada cantolan hukum sebelum kontribusi itu diberlakukan. Ia pun berharap kepada pemerintah pusat memberikan restu. Kalaupun ditolak, harus ada solusi yang

Bali Post/ant

DOKA - Terdakwa kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11) kemarin.

Genjot Penggunaan Pupuk Organik

Washington – Sejumlah ekonom memperkirakan perekonomian AS dapat tumbuh pada kecepatan yang lebih rendah tahun depan, antara lain karena berkurangnya stimulus dari pemotongan pajak dan kenaikan suku bunga Federal Reserve. Sekelompok 10 ekonom telah memperkirakan rata-rata 2,4 persen untuk pertumbuhan ekonomi AS pada 2019, dan beberapa meramalkan resesi pada 2020, menurut survei CNBC yang dirilis Rabu (21/11). Para ekonom mengatakan bahwa dorongan positif sebelumnya dari pemotongan pajak

Dari Hal. 1

Rp 8,029 triliun, dan tahap pertama DOKA dikucurkan Rp 2,408 triliun. Untuk Kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOKA sebesar Rp 108,724 miliar yang dalam pelaksanaannya sejak 2018 hanya berhak menyampaikan program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh. Pada 14 Februari 2018, Ahmadi menemui Irwandi Yusuf di rumah dinas Gubernur Aceh dan menyampaikan keinginan agar program pembangunan bersumber dari DOKA TA 2018 Bener Meriah dapat dikerjakan para rekanan dari kabupaten tersebut. Ahmadi lalu berkoordinasi dengan staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan ajudan Ahmadi, Muyassir. (ant)

diberikan karena kemampuan finansial Bali terbatas. Sebagai contoh untuk membangun infrastruktur, Bali masih sangat bergantung dari pemerintah pusat. Kalau kebutuhan finansial Bali terpenuhi lewat kontribusi dari wisatawan, tentu provinsi ini dapat segera memenuhi infrastruktur yang dibutuhkan dalam menunjang pariwisata. ‘’Seandainya kunjungan wisatawan turun karena ada kontribusi ini, saya kira tidak masalah. Karena Bali ini sudah harus menuju quality tourism,’’ tandasnya. (kmb32)

Denpasar (Bali Post) Penggunaan pupuk anorganik (kimia) yang berlangsung lama telah menyebabkan kerusakan lahan, baik sifat fisik, kimia dan biologis lahan. Hal itu juga membuat kandungan bahan organik tanah rendah sehingga menyebabkan tanah kurang produktif. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali berupaya meningkatkan penggunaan pupuk organik. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali I.B. Wisnuardana mengatakan,

cara memperbaiki kesuburan tanah dengan menambahkan pupuk organik. Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik). Tujuannya, untuk menyediakan fasilitas pengolahan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah tanaman dan ternak. Dengan adanya UPPO juga dapat mensubstitusi sebagian kebutuhan pupuk kimia/anorganik. Karena pupuk organik dapat memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.

Dengan adanya UPPO dapat meningkatkan populasi sapi serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Tahun 2017, pihaknya telah memberikan UPPO sebanyak 22 unit dan tahun 2018 sebanyak 20 unit. Ia berharap dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok UPPO di Bali maka produksi pupuk organik di Bali akan mencukupi kebutuhan pupuk organik. Jika efektif satu kelompok UPPO dapat memproduksi lebih dari 50 kg pupuk organik per hari atau sama dengan lebih dari 1,5 ton per bulan, maka akan dapat memenuhi kebutuhan akan pupuk organik.

Mengingat bahan baku pupuk organik dari kotoran sapi, maka sapinya perlu diasuransikan di tahun I untuk menghindari risiko kematian. ‘’Kegiatan UPPO adalah mengolah pupuk limbah ternak dengan fermentasi, sehingga lebih berkualitas,’’ jelasnya, Rabu (21/11) di Denpasar. Sapi-sapi itu juga wajib mengikuti program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) berkoordinasi dengan Dinas Peternakan. Dengan adanya UPPO juga akan dapat dikembangkan pertanian organik pada areal kelompok, sehingga semakin banyak produk organik yang dihasilkan Bali. (kmb42)

Bali Post/ant

TANDA TANGAN - Presiden Joko Widodo melayani permintaan tanda tangan dari peserta saat menghadiri Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jateng Tahun 2019, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/11) kemarin. Sarasehan yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pendamping desa dan kepala desa se-Jateng itu guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Dana Desa Jangan Lagi Dibawa ke Jakarta

Semarang (Bali Post) – Presiden Jokowi menyatakan bahwa pikiran dan hatinya dalam empat tahun memimpin Indonesia selalu fokus ke desa. ‘’Desa menjadi bintang utama pembangunan empat tahun ini. Saya percaya dengan membangun desa, maka kita membangun Indonesia yang asli,’’ kata Jokowi saat bicara dalam acara Sarasehan Pengelolaan Dana Desa Se-Jawa Tengah Tahun 2019 di Semarang, Kamis (22/11) kemarin. Kepala Negara menyebutkan, 74 ribu desa yang ada di seluruh Indonesia telah mendapat kucuran Dana Desa

(DD) sejak 2015 hingga 2018, di mana besarannya mengalami kenaikan terus. Jokowi mengungkapkan pada 2015 DD yang telah dikucurkan senilai Rp 20 triliun, 2016 naik menjadi Rp 47 triliun, 2017 menjadi Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun dan 2019 kembali naik menjadi Rp 70 triliun. Dia mencontohkan, DD Jawa Tengah yang memiliki APBD Rp 24 triliun, di mana DD-nya senilai Rp 6,7 triliun. ‘’Besar sekali. Saya mengharapkan DD ini jangan kembali ke kota, apalagi ke Jakarta,’’ harap Jokowi. Kepala Negara berharap DD tersebut berputar di desa,

sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat desa itu sendiri. ‘’Caranya sering saya menyampaikan, saat belanja menggunakan material yang ada di desa itu. Beli batu di desa atau kecamatan itu. Beli pasir cari kali yang ada pasir dekat desa beli di situ. Semen jangan jauh-jauh di desa atau kecamatan, agar uang beredar terus di situ. Jangan kembali ke kota, apalagi Jakarta,’’ katanya. Presiden mengatakan tanpa perputaran uang di desa, mustahil desa meningkat kesejahteraannya. ‘’Itu teori ekonomi, sehingga pendamping bisa diarahkan ke situ,’’

kata Jokowi. Dia juga berharap dalam membangun desa menggunakan DD diharapkan menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat dengan padat karya. Dalam acara Sarasehan Pengelolaan Dana Desa SeJawa Tengah Tahun 2019 ini beberapa menteri Kabinet Kerja yang hadir yakni Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta pejabat lainnya. (ant)

balipost (170rb Like) http://facebook.com/balipost

Jumat Paing, 23 november 2018

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

I Ketut Murti

Fokus Kerja dan Dirikan Dojo

BALI cukup banyak melahirkan atlet karate tangguh yang mampu menembus tim nasional. Salah satunya I Ketut Murti yang sempat menghuni Pelatnas Indonesia Bangkit. Ia memutuskan pensiun setelah ditundukkan Ismail dari Sulawesi Selatan pada final nomor kumite -70 kg saat PON XVII/2008 di Kaltim. Kekalahan itu sangat disesalinya mengingat Murti selalu bisa menaklukkan Ismail, baik di pelatnas maupun dalam ajang lainnya. Ia pun mengevaluasi penampilannya. ‘’Saya tidak boleh terlalu percaya diri atau berlebihan saat bertarung,’’ ungkap ayah dua anak ini. Sepulang dari PON 2008, Murti fokus bekerja dan mengikuti seleksi di Bank Mandiri Pusat. Ia bersama dua atlet pelatnas lainnya diterima bekerja di Jakarta. Suami Ni Putu Novin Indra Rahmayani ini kemudian dimutasi ke Bali dan kini berdinas di Bank Mandiri, Jalan Udayana, Denpasar. Meskipun sudah pensiun, Murti tetap membagi ilmu bela diri karatenya. Ia mendirikan Dojo Jaya Murti di Dalung, Badung. ‘’Saya ingin melakukan regenerasi atlet. Tercatat 75 anak ikut berlatih. Mereka ini punya bakat,’’ sebut pria asal Bukit Kauh, Desa Tenganan, Manggis, Karangasem ini. Murti memulai kariernya dengan mengikuti ekstrakurikuler karate KKI di SMA PGRI 1 Amlapura. Setelah tamat, pria yang lahir 16 Agustus 1980 ini merantau ke Denpasar. Ia berlatih karate di Unud dan bekerja menjaga stan tas di pusat perbelanjaan. Murti tercatat pernah mengalahkan Jan Peter Napitupulu dari Sumut (juara SEA Games) pada Pomnas 2001 di Bali. Namun, ia kemudian ditundukkan oleh Jan Peter pada Piala Kasad 2002 di Bandung dan PraPON XVIII/2003. Meraih medali perunggu pada PON 2004 di Palembang dan Piala Kasad membuatnya dipanggil masuk Pelatnas Indonesia Bangkit. (nel)

SERIUS – Pelatih Timnas Indonesia Bima Sakti (kiri) dan pemainnya tetap serius menyongsong laga kontra Filipina di Stadion Utama Bung Karno, Jakarta, 25 November lusa.

Tersingkir dari Piala AFF 2018

Semangat Timnas Tetap Membara

Jakarta (Bali Post) – Semangat bertanding tim nasional sepak bola Indonesia tetap membara meski dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2018. Timnas Garuda bertekad habis-habisan demi mengalahkan Filipina dalam laga terakhir Grup B Piala AFF 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (25/11) lusa. ‘’Kami bersedih tidak lolos dari grup, tetapi semangat kami masih sama. Kami akan menunjukkan permainan bagus di laga terakhir demi meraih kemenangan,’’ kata pemain sayap timnas Indonesia Andik Vermansah di Jakarta, Kamis (22/11) kemarin. Apa yang disampaikan Andik diamini oleh rekannya, Evan Dimas. Menurut Evan, tidak ada pemain Indonesia yang sudah merasa ‘’kalah’’. Dia dan

rekan-rekannya tetap haus akan kemenangan dan siap mengakhiri laga kontra Filipina dengan tiga poin di tangan. ‘’Ini tentang membela tim nasional, karena itu kami berupaya menang. Kami harus bersikap profesional,’’ tutur pemain tengah ini. Pelatih Bima Sakti memastikan akan menurunkan para pemain terbaik di laga kontra Filipina. Ia tidak mau mendapatkan hasil negatif pada pertandingan

Turnamen Soft Tenis di Lapangan KONI Bali Denpasar (Bali Post) Turnamen internasional soft tenis Indonesia Terbuka IV/2018 digelar di Lapangan Tenis KONI Bali, Denpasar, mulai 27 November sampai 3 Desember mendatang. Peserta diperkirakan 50 petenis dari Kanada, Korea Selatan, Nepal dan tuan rumah Indonesia. Humas Pengprov Pelti Bali Agung Surya di Denpasar, Kamis (22/11) kemarin menerangkan, peserta dari Bali sekitar empat atlet, yakni dirinya, Agus Mulyajaya dan Juliadi. ‘’Petenis soft tenis dominan mantan petenis lapangan. Perbedaannya dibandingkan tenis lapangan terletak pada bolanya lebih lembut, ukuran raket dan sistem penghitungan poinnya, namun pada perinsipnya mirip, termasuk lapangannya,’’ tuturnya. Ketua Umum Pengprov Pelti Bali Ketut Rochineng mendukung hajatan ini diselenggarakan di Pulau Dewata. Kejuaraan ini untuk memperkenalkan soft tenis dan diharapkan muncul bibit-bibit atlet potensial. ‘’Soft tenis resmi di bawah naungan KONI. Mudah-mudahan atlet Bali mampu berkiprah di kancah nasional dan internasional,’’ ujarnya. (kmb22) Agung Surya

LeBron James Disambut Meriah di Cleveland Ohio – Megabintang bola basket, LeBron James, pulang ke markas mantan timnya, Cleveland Cavaliers, di Quicken Loans Arena, Ohio, AS, Kamis (22/11) kemarin. Ia membukukan double-double demi mengantarkan Los Angeles Lakers meraih kemenangan 109-105 dalam laga lanjutan kompetisi NBA. James mencapai double-double lewat 32 poin dan 14 rebound dalam kepulangan kembalinya ke kampung halaman sekaligus tim yang dibawanya meraih gelar juara NBA pada 2016 tersebut. ‘’Untuk kembali dan mendapatkan penerimaan yang saya dapatkan, itu berarti banyak, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga keluarga saya. Selama 11 tahun bermain untuk tim ini, saya mencoba memberikan semua yang saya bisa di dalam dan di luar lapangan,’’ ungkap James. Lima rekannya turut mencapai raihan dua digit poin untuk kemenangan Lakers yakni Lonzo Ball dengan 15 poin, Brandon Ingram (14), Kentavious Caldwell-Pope (13) dan Kyle Kuzma (12). Di kubu Cavaliers, Cedi Osman memimpin dengan raihan 21 poin, diikuti Jordan Clarkson (20), Tristan Thompson (14 dan 15 rebound) dan Collin Sexton (12). Manajemen Cavaliers menyiapkan sebuah tayangan video khusus menyambut kedatangan James, yang disaksikan publik Quicken Loans Arena dengan tepukan tangan penghormatan menjelang pertandingan. Selepas laga, hampir setiap punggawa Cavaliers memeluk erat atau berjabat tangan dengan ‘’King’’ James.

Perayaan itu seolah melupakan kenyataan bahwa Cavaliers yang menjadi finalis NBA dalam empat musim terakhir kini berada di urutan paling buncit Wilayah Timur dan baru membukukan dua kemenangan dalam 16 pertandingan (2-14). Sementara Lakers mencetak rekor 10-7, hasil terbaik mereka sejak April 2013, untuk berada di urutan ketujuh Wilayah Barat. Hasil lainnya, Charlotte vs Indiana 127-109, Philadelphia vs New Orleans 121-120, Toronto vs Atlanta 124-108, New York vs Boston 117-109, Chicago vs Phoenix 124-116, Houston vs Detroit 126124, Milwaukee vs Portland 143-100, Memphis vs San Antonio 104-103, Denver vs Minnesota 103-101, Dallas vs Brooklyn 119-113, Sacramento vs Utah 119-110, Oklahoma City vs Golden State 123-95. (ant/afp) BERPELUKAN – LeBron James (kanan) berpelukan dengan pemain Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, usai pertandingan.

terakhir skuadnya di Piala AFF 2018. ‘’Tidak akan banyak perubahan di tim karena kami mau menang,’’ tegasnya. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2018 setelah Filipina bermain imbang 1-1 kontra Thailand pada pertandingan Grup B, Rabu (21/11). Dalam laga lainnya, Singapura mencukur Timor Leste dengan skor 6-1. Hasil ini membawa Thailand

dan Filipina mengumpulkan 7 poin, sedangkan Singapura mengantongi nilai 6. Angka yang diraih Thailand dan Filipina tidak bisa lagi dikejar oleh Indonesia yang baru mengoleksi nilai 3. Bertanggung Jawab Bima Sakti menyatakan dirinya bertanggung jawab atas kegagalan pasukannya lolos dari babak penyisihan grup Piala AFF 2018. ‘’Saya pikir ini bukan kesalahan pemain, tetapi pelatih,’’ ujarnya usai memimpin timnya berlatih di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dirinya dan seluruh staf pelatih timnas siap menerima keputusan apa pun dari PSSI terkait masa depannya. Pelatih berusia 42 tahun ini menegaskan siap jika tidak lagi melatih timnas. ‘’Kami tim pelatih menerima seluruh konsekuensi dan keputusan yang diambil federasi,’’ sebut mantan pemain timnas ini. Bima Sakti mewakili timnas mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Tanah Air atas prestasi Indonesia di Piala AFF 2018. Dia berharap masyarakat tetap memberikan dukungan kepada timnas saat menghadapi Filipina. (ant)

Indonesia Peringkat Lima BASG

Beijing – Kontingen Indonesia menempati peringkat kelima dalam Pekan Olahraga Antar-Pelajar seAsia Tenggara di Beijing (BASG) ke-4 dengan meraih 3 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu. Thailand menjadi juara umum pada ajang dua tahunan tersebut dengan mengumpulkan 4 emas, 1 perak dan 4 perunggu. ‘’Persiapan kami sangat terbatas sehingga hasil ini tidak terlalu mengecewakan,’’ kata Ketua Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Tiongkok (Permit) Beijing Melvin Setiawan Suhanto, Kamis (22/11) kemarin. Ajang yang digelar di Kampus Beijing Language Culture University (BLCU) pada 3-18 November 2018 itu mempertandingkan tujuh cabang olahraga yakni sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, biliar dan atletik. Lebih dari 800 atlet dari berbagai negara anggota ASEAN ikut berpartisi-

pasi pada kompetisi di ibu kota Cina tersebut. Kontingen Indonesia diperkuat 96 atlet. Medali emas pertama dihasilkan dari basket putra setelah di babak final menyudahi perlawanan Thailand dengan skor 37-36. ‘’Kami sangat senang dapat membawa pulang medali emas bagi Indonesia dan saya sangat bersyukur mempunyai tim ini,’’ kata Patrick Russel, pemain basket putra. Keberhasilan tim basket putra tidak diikuti tim putri yang harus puas dengan medali perunggu setelah ditundukkan Malaysia 13-17. Di lintasan atletik 1.500 meter, atlet putra dan putri Indonesia sukses mengawinkan emas, sedangkan di nomor 100 meter putri kebagian perunggu. Di cabor sepak bola, tim Merah-Putih harus puas mendapat perak setelah di babak final menyerah di tangan Laos dengan skor 4-5. (ant)

Bali Post/kmb36

KEJURNAS - Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G. saat jumpa pers terkait Kejurnas Bela Diri Yongmoodo Kasad Cup ke-8 tahun 2018.

Kejurnas Yongmoodo

Ratusan Atlet Se-Indonesia Bertanding di Bali

Denpasar (Bali Post) Kejurnas Bela Diri Yongmoodo Piala Kasad ke-8 tahun 2018 akan dilaksanakan di GOR Praja Raksaka, Kepaon, Jalan Raya By-pass Ngurah Rai, 24-30 November. Hingga Selasa (20/11) lalu, ratusan atlet se-Indonesia sudah mendaftar dan siap bertanding di Bali. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah. ‘’Peserta yang sudah mendaftar dan memastikan hadir sebanyak 42 kontingen, terdiri atas 21 kontingen militer dan 21 kontingen pengda. Rinciannya, 477 orang atlet putra, 96 atlet putri, 65 ofisial dan 67 pelatih. Jumlah keseluruhan 705 orang. Namun, masih ada kemungkinan bertambah lagi sampai hari H pada tanggal 24 November,’’ ujar Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G., Kamis (22/11) kemarin. Menurut Kapendam, sejarah yongmoodo dimulai 15 Oktober 1995 saat The Martial Research Institut d a r i Yong In University Korea membent u k s e n i bela diri yongmoodo yang merupakan gabungan dari judo, taekwondo, apkido, sirum dan hon sin sul. Akar dari yongmoodo adalah

hon sin sul yang berarti bela diri. Istilah yongmoodo berasal dari kata hankido yang dikembangkan di Korea pada 1976. Kemudian namanya berganti menjadi kukmodo dan berubah menjadi yongmoodo yang diresmikan pada 25 April 2002 sehingga terbentuklah Organisasi Federasi Bela Diri Yongmoodo dan memperoleh ketenaran tidak hanya di Korea tetapi di seluruh penjuru dunia. ‘’Seni bela diri yongmoodo resmi menjadi olahraga wajib di TNI Angkatan Darat (AD) sejak 2008. Dalam perkembangan selanjutnya sejak didirikannya Federasi Yongmoodo Indonesia (FYI), seni bela diri asal Korea ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat umum tahun 2012,’’ ungkap Jonny Harianto. Yongmoodo diharapkan dapat mewujudkan sifat dan watak patriotisme. Pasalnya, yongmoodo mengandalkan ketepatan, kecepatan dan kekuatan dalam duel jarak dekat yang menunjukan kemampuan pada pertempuran yang mengacu pada teknik perkelahian, pertahanan dan strategi, baik fisik, mental maupun psikologis. Sejalan dengan falsafah militer yang menjunjung sportivitas dan patriotisme, yongmoodo wajib dikuasai oleh prajurit TNI-AD untuk melatih keberanian karena merupakan garda terdepan dalam mempertahankan NKRI. ‘’Tahun ini Kodam IX/Udayana dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kejurnas Yongmoodo Kasad Cup ke-8 yang terbuka untuk umum,’’ tandasnya. Tema yang diusung kali ini ‘’Jago Bela Diri, Berjiwa Ksatria dan Berprestasi’’. (kmb36)