Edisi 23 Oktober 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 65 TAHUN KE 69 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (152rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

minggu Umanis, 23 Oktober 2016

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Wapres Buka Mahasabha XI PHDI di Surabaya

Umat Hindu Diminta Tetap Jaga Kebinekaan

MAHASABHA - Wapres Jusuf Kalla membuka Mahasabha XI di Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya, Sabtu kemarin.

WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membuka Mahasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Surabaya, Sabtu (22/10) kemarin. Musyawarah besar para pemuka Agama Hindu itu digelar di Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya hingga Senin 24 Oktober besok. Acara juga dihadiri Menkop dan UMKM Anak Agung Ngurah Puspayoga, Menkominfo Rudiantara, Ketua Umum PHDI Pusat Mayor Jenderal TNI (Purn) S.N. Suwisma, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pembukaan mahasabha ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres didampingi

Menkop dan UMKM Puspayoga dan Menkominfo Rudiantara. Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla meminta umat Hindu agar tetap menjaga kebinnekaan dengan mengedepankan toleransi antarsesama. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada umat Hindu yang sudah menjaga persatuan dan kesatuan,” ujar Wapres saat memberikan sambutan pembukaan Mahasabha XI PHDI di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Wapres, bangsa Indonesia bisa besar karena perbedaan dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. “Negara punya misi yang

besar dalam memajukan bangsa ini, masyarakat adil dan makmur. Negara juga menghormati kepada siapa saja tanpa pandang dari mana, apa kepercayaannya, selama masih bisa berbuat baik untuk bangsa,” katanya. Saat ini, lanjut dia, banyak negara yang belajar pada Indonesia karena mampu menyatukan berbagai perbedaan latar belakang. Wapres juga berterima kasih kepada umat Hindu yang mampu menjadikan Pulau Bali sebagai tujuan wisata terkenal di dunia. “Bagaimana masyarakat Hindu di Bali bisa memajukan daerah khususnya wisata dengan kearifan

lokal, keramahan, kejuruan, dan melayani sehingga Bali terkenal di seluruh dunia,” tandasnya. Ketua Panitia Mahasabha XI PHDI Laksamana Muda TNI (Ingn) Ary Atmaja mengatakan, pertemuan lima tahunan ini dihadiri 646 peserta dari kalangan Sabha Pandhita, Sabha Walaka, pengurus PHDI pusat dan daerah, serta organisasi-organisasi bernapaskan Hindu. Acara mengagendakan pemilihan Ketua Umum PHDI Pusat, menetapkan AD/ART, penyusunan program kerja 2016 hingga 2021, serta pembentukan Pengurus Parisada Pusat masa bakti 2016 hingga 2021. (ad1536)

Topan Haima Terjang Filipina 12 Tewas

Benguet – Topan Haima menerjang Filipina, menyebabkan setidaknya 12 orang tewas dan merusak ribuan hektar lahan pertanian. Kini, topan terkuat dalam 3 tahun terakhir tersebut mengarah ke Hongkong. Menurut pernyataan pemerintah Filipina, Sabtu (22/10) kemarin, kebanyakan korban yang meninggal dan kerusakan paling parah terjadi di bagian utara negara itu. Ricardo Jalad, Ketua Badan Penanggulangan Bencana Filipina mejelaskan, selain angin kencang dan hujan deras, Haima telah menyebabkan banjir bandang. “Rasanya seperti diterjang Topan Yolanda lagi. Kerusakan parah terjadi di mana-mana,” imbuhnya. Memang terjangan angin Topan Haima dan hujan deras yang dibawanya, mengingatkan kembali kekhawatiran warga atas bencana yang ditimbulkan oleh Topan Yolanda atau yang lebih dikenal dengan Topan Haiyan pada 2013. Beberapa desa yang dilintasi Topan Haima dilaporkan mengalami pohon-pohon tumbang, tanah longsor, dan banjir. Komunikasi terhambat dan bantuan sulit diberikan karena akses yang tertutup. Beruntung, sebagian besar warga sudah dievakuasi, hampir 100.000 orang sudah berada di tempat yang lebih aman. Hal. 19 Dekati Hongkong

KPK Dorong Parpol Selenggarakan Sekolah Antikorupsi Bandung (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh partai politik (parpol) di Indonesia mengadakan sekolah antikorupsi untuk setiap anggota dan kader partai politik tersebut. Ini sebagai upaya pencegahan awal agar kader tidak terjerat tindak pidana korupsi. “Program Sekolah Antikorupsi ini, menurut saya menarik dan penting karena banyak politikus yang korupsi itu ternyata karena ketidaktahuan mereka tentang apa itu korupsi. Minimal setelah ikut kegiatan ini mereka tahu dulu,” kata Direktur Direktorat Gratifikasi-Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Giri Suprapdiono, di sela-sela kegiatan Sekolah Antikorupsi Angkatan V yang diadakan DPP-DPD Partai Demokrat Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (22/10) kemarin. Hal. 19 Baru Pertama Kali

Neymar Teken Kontrak Baru

Barcelona – Neymar resmi memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Bintang sepak bola asal Brasil itu meneken kontrak yang berlaku sampai 2021 mendatang. Masa depan Neymar di Barca sempat membuat sejumlah spekulasi. Dengan kontrak yang akan habis pada 2018 plus sempat adanya kabar minat dari sejumlah tim seperti Paris Saint-Germain dan Manchester United, diduga ada kemungkinan penyerang 24 tahun itu hengkang. Apalagi, dirinya juga sempat diguncang permasalahan kesalahan transfer yang dilakukan Barca ketika memboyongnya dari Santos. Namun pada prosesnya, Neymar dan Barca seolah menepis semua kabar miring tersebut. Setelah sebelumnya lebih dulu menyatakan ada kesepakatan kontrak baru, Neymar dan Barca akhirnya meresmikannya Jumat (21/10) sore waktu Barcelona. Kontrak baru itu berdurasi lima tahun atau berlaku sampai 2021. “Neymar Jr. memperpanjang kesepakatannya dengan FC Barcelona pada Jumat sore, meneken kontraknya di klub dengan disaksikan Presiden Josep Maria Bartomeu,” ungkap pernyataan resmi Barca. Hal. 19 Lima Tahun Neymar Jr

Bali Post/ap

TOPAN HAIMA - Gelombang tinggi yang disebabkan oleh Topan Haima di Hongkong, Jumat (21/10) waktu setempat. Topan Haima bergejolak menuju Cina Selatan pada hari Jumat, setelah melabrak Filipina Utara dengan angin ganas dan hujan memicu banjir, tanah longsor dan listrik padam.

Berdasarkan PDB

2050, Indonesia Terbesar Keempat Dunia

Yogyakarta (Bali Post) -

Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat dunia pada 2050 berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja per kapita. “Indonesia diproyeksikan mengalami kenaikan sangat signifikan, yakni dari urutan kesembilan menjadi keempat dunia. Sementara Brasil naik dua peringkat, dari urutan ketujuh menjadi urutan kelima pada 2050,” kata Hal Hill, ekonom Crawford School of Public Policy (Fakultas Kebijakan Publik) Universitas Nasional Australia

di kampus Universitas Gadjah Mada, Sabtu (22/10) kemarin. Menurut dia, negara-negara besar yang sekarang tergolong maju belum tentu akan sama maju pada masa yang akan datang karena pusat daya

tarik dunia mulai bergerak dari Atlantik ke Asia Pasifik. Berdasarkan proyeksinya, ada lima negara yang akan menjadi negara terbesar, yakni Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia, dan Brasil, yang

tiga di antaranya ada di Asia. Berdasarkan PDB dengan perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) per kapita, Cina pada 2014, kemudian pada 2030 sampai 2050 akan tetap pada urutan pertama. India dari urutan ketiga akan naik dan bertukar posisi dengan AS pada urutan kedua. Hill juga memaparkan daya tarik ekonomi dunia berubah

Perketat Pengawasan

Bali Post/wan

SIM - Sejumlah masyarakat sibuk melakukan pengurusan pembuatan SIM di Mapolresta Denpasar, Kamis (20/10). Selama ini layanan pembuatan SIM disorot masyarakat karena ditengarai menjadi ajang pungli oknum petugas.

Menumpas Pungli dengan Gerakan Saber Pemberantasan pungutan liar (pungli) kini gencar dilakukan. Terlebih, Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Jumat (21/10) lalu, melibatkan Inspektur Jenderal Kemendagri, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Staf Ahli di lingkungan Kemenkopolhukam. Anggota Satgas Saber Pungli terdiri dari anggota Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, serta Polisi Militer TNI. Ampuhkah ini menumpas pungli yang seakan sudah menjadi budaya di masyarakat?

KRIMINOLOG Dr. Gede Made Swardhana, S.H., M.H. Sabtu (22/10) kemarin, mengatakan, dalam perspektif kriminologi, tubuh kepolisian yang paling rentan terhadap gesekan penyalahgunaan kekuasaan. Sesuai perankingan, yang pertama adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang disinyalir seolah-olah mencari kesalahan pengendara, baik kelengkapan kendaraan seperti surat-surat, kaca spion, SIM, STNK, pelanggaran rambu-rambu, dan lainnya. Pelaksanaan “denda damai” menjadi momok bagi warga yang memang melanggar peraturan lalu lintas. Hal. 19 Permainkan Kasus

Terapkan Sistem ’’Online”

PERHATIAN ekstra dari Presiden RI, Joko Widodo, terhadap pungutan liar (pungli) belakangan ini, tampaknya membuat sejumlah instansi yang melayani langsung masyarakat ketarketir. Mereka pun berupaya membuat terobosan dengan harapan praktik pungli oleh oknum petugas bisa diminimalisasi. Di Kabupaten Tabanan,

upaya mencegah pungli dilakukan dengan beragam cara, mulai dari penerapan sistem layanan pembuatan SIM dan layanan Samsat online yang merupakan program inovatif Polres Tabanan, hingga pemasangan banner berupa imbauan pada masyarakat oleh Dinas Perhubungan Tabanan. Untuk layanan online di Polres

juga sejalan dengan kemajuan ekonomi yang dialami negaranegara di Asia Tenggara. Salah satu laporan World Bank mencatat, sedikitnya ada 13 negara dari 150 negara yang pertumbuhan ekonominya di bawah 10 persen selama 100 tahun dan yang menarik, hampir semua negara dalam kelompok ini berasal dari Asia. Hal. 19 Indonesia Mengejar

Tabanan, terobosan baru yang diluncurkan belum lama ini sesuai program prioritas Kapolri yakni Polri yang Promoter, (propesional, modern, dan terpercaya) melaksanakan upaya inovatif dengan memberikan pelayanan publik berbasis teknologi. Hal. 19 Layanan ”Online”

KASUS pungli belakangan ini cukup banyak terungkap di sejumlah daerah. Oknum yang terlibat justeru dari sejumlah instansi pemerintahan. Hal ini pun membuat Polres Bangli memperketat pengawasan pelayanan publik, salah satunya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai bentuk transparansi, besaran biaya juga dipasang. Kapolres Bangli, AKBP Danang Beny Kusprihandono, Sabtu (22/10) kemarin, menegaskan, sebelum adanya perintah pemberantasan pungli beberapa waktu lalu, pelayanan publik yang ditangani Polres sudah terus dipantau. Sosialisasi kepada masyarakat terkait jumlah biaya yang harus dikeluarkan, juga dilakukan. “Pembayaran sesuai dengan pendapatan negara di luar pajak (PNDP) yang telah ditentukan pemerintah. Ini sudah disampaikan ke masyarakat. Petugas juga sudah diminta bekerja sesuai tugas,” tegasnya. Sebagai bentuk transparansi, besaran biaya pengurusan SIM maupun yang lainnya sudah dipasang di beberapa tempat. Adanya hal itu, masyarakat diminta lebih cerdas dan tidak memberikan uang lebih untuk petugas. “Tesnya tidak bayar. Yang dibayar cukup seperti yang di pengumuman,” katanya seraya menambahkan, laporan kasus pungli dari masyarakat belum pernah diterima. Hal. 19 Uji Kir Rawan Pungli di Tubuh Polri n Polantas n Bagian Reserse dan Intelijen n Bidang administrasi dan penempatan anggota


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 23 Oktober 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu