Edisi Senin 23 September 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 38 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pembatas Jalan Tak Terawat

Minta Polair Kembali Diaktifkan

Ramai-ramai Jual Sapi

Kondisi pengaman jalan (delineator) plastik yang dipasang di sepanjang Jalan Raya Penarungan, Kecamatan Mengwi, tidak terawat, patah dan hilang. pengguna jalan jadi waswas.

Tenggelamnya dua nelayan di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan membuat warga minta Polair dan lifeguard kembali diaktifkan. Hal ini akan membuat keamanan ekstra.

Peternak sapi di Kintamani kesulitan mencari pakan hijau untuk ternak mereka. Tak ingin peliharaannya kurus, peternak ramai-ramai jual sapi.

TABANAN | HAL. 7

BADUNG | HAL. 7

BANGLI | HAL. 14

IA ITB DUKUNG GUBERNUR KOSTER WUJUDKAN HARMONI BALI APRESIASI terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Wayan Koster dan Wakilnya, Cok Ace, tidak hanya datang dari elemen krama Bali. Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) secara khusus menyampaikan dukungan dan komitmennya mengawal langkah Gubernur Koster mewujudkan harmoni Bali. Program ini dinilai selain sejalan dengan komitmen dunia internasional membangun peradaban yang harmoni dan berkelanjutan juga bentuk pengingatan kepada manusia untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Dukungan IA ITB ini juga sejalan dengan harapan berbagai elemen masyarakat Bali

yang menaruh harapan besar terhadap pencapaian program Gubernur Bali Wayan Koster mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali, manusia Bali dan peradabannya. Pandangan ini disampaikan secara khusus Ketua Umum IA ITB Dr. Ir. Ridwan Djamaludin kepada Bali Post saat dimintai komentarnya tentang pendekatan ‘’Nangun Sat Kerthi Lokal Bali’’ yang menjadi visi-misi Gubernur Bali Wayan Koster dalam menjaga Bali, Minggu (22/9) kemarin. Ridwan Djamaludin menegaskan pihaknya bahkan sengaja melaksanakan Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (Rakernas IA ITB) 2019 di Bali karena berbagai pertimbangan khusus. Hal. 15 Kesejahteraan Manusia

’’Bali adalah tempat yang tepat untuk menyeimbangkan aspek pembangunan dan kelestarian lingkungan, selain karena budaya luhur yang selama ini berkembang. Ini juga terkait dengan program Gubernur Wayan Koster dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Visi ini mengandung makna kemajuan yang lestari yang sejalan dengan motto ITB, yaitu in harmonia progression.’’ Dr. Ir. Ridwan Djamaludin Ketua Umum IA ITB

Sejumlah Pasal RKUHP Rugikan Pariwisata Bali

BPPD Segera Ajukan Usulan Revisi

KETUA Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI menunda pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP pada Jumat (20/9) di Jakarta. Bahkan, Cok Ace yang juga kebetulan merupakan Wakil Gubernur Bali menegaskan, insan pariwisata Bali tidak sekadar mendukung penundaan tersebut. Namun sekaligus akan mengajukan penolakan secara tertulis terhadap sejumlah pasal yang dinilai mengganggu kepariwisataan Bali Apalagi, menurutnya, hal itu telah memunculkan adanya sejumlah warning atau peringatan dari luar negeri agar warga negara mereka menghindari mengunjungi Bali. Misalnya dari Australia yang pula tak tertutup kemungkinan disusul oleh negara lainnya. ‘’Kami dari insan pariwisata sangat concern menjaga pariwisata Bali, untuk itu akan mengajukan usulan revisi tertulis kepada parlemen (DPRRI) atas beberapa pasal yang dinilai dapat berdampak negatif kepada pariwisata Bali khususnya,’’ ujarnya di Denpasar, Sabtu (21/9). Adapun sejumlah pasal yang sementara akan diusulkan untuk ditinjau kembali itu, menurutnya, di antaranya adalah pasal bagian perzinahan, yakni pasal 417 dan 419 RKUHP. Pasal ini dalam implementasinya akan sangat menyentuh ranah private masyarakat. Ini tentu mengkhawatirkan wisatawan asing karena KUHP Indonesia menganut asas teritorial seperti yang termaktub dalam pasal 2 KUHP yang berlaku saat ini. ‘’Yang artinya setiap orang tidak peduli warga negara apa pun yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia,

otomatis akan tunduk pada hukum pidana Indonesia. Hal ini tentunya akan membuat para wisatawan berpikir dua kali untuk berwisata ke Indonesia. Karena bila RKUHP berlaku tentunya pasal-pasal seperti yang disebutkan tadi dapat saja akan menjadi ancaman bagi mereka,’’ terangnya. Selain itu juga pasal 432 RKUHP yang kurang lebih berbunyi, ‘’... wanita pekerja yang pulang malam bisa dianggap sebagai gelandangan... dan seterusnya’’. Padahal, lanjutnya, dalam dunia industri pariwisata tidak tertutup kemungkinan pekerja wanita

pulang malam karena tuntutan pekerjaan dan pelayanan dalam dunia pariwisata. ‘’Tentu saja ini sangat mengganggu bisnis pariwisata, karena akan terbatas pada jam malam,’’ tegasnya. Hal ini, katanya, juga secara hukum bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, dan pula bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ten-

tang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. ‘’Keberatan detailnya akan diajukan secara rinci dan khusus kepada parlemen oleh insan pariwisata dalam waktu dekat ini,’’ sebutnya. Seperti diberitakan sejumlah media, pemerintah bersama DPR akhirnya sepakat mengusulkan untuk menunda pengesahan RKUHP karena banyaknya pasal yang kontroversial dan dinilai oleh sejumlah kalangan bisa mengancam demokratisasi di Indonesia. Hal. 15 Merugikan Bali

Menteri Puspayoga, Ibu Dewi Motik dan Hermawan Kartajaya memberikan Kuliah Umum di IKIP PGRI Bali, Sabtu (21/9/2019).

Bupati Giri Prasta Serahkan 250 Bantuan Bedah Rumah di Klungkung BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan bedah rumah kepada Kabupaten Klungkung, Minggu (22/9) kemarin di GOR Nusa Penida. Kedatangan Bupati Badung Giri Prasta langsung disambut oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Bedah rumah diberikan kepada 250 KK, masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta, dengan total nilai Rp 12,5 miliar. Bantuan bersumber dari dana Bantuan Keuangan

Khusus (BKK) dari pajak hotel dan restoran Kabupaten Badung tahun 2019. Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung Ida Bagus Anom Adnyana melaporkan, bantuan bedah rumah ini bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemkab Badung tahun anggaran 2019. Penerima bedah rumah sebanyak 250 orang dari 16 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Klungkung. Nusa Penida men-

jadi kecamatan yang paling banyak memperoleh bantuan, ada 321 penerima dari 10 desa di Nusa Penida. Sementara di Kecamatan Klungkung ada 15 penerima dan Banjarangkan 4 penerima. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengakui sehebat apa pun kita, tidak akan bisa melakukan pembangunan sendiri. Dibutuhkan kerja sama dan bantuan dari kabupaten lain seperti bantuan Badung ini. Untuk itu, atas nama

pemerintah dan masyarakat Klungkung, Bupati Suwirta menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bupati Badung beserta jajaran yang terus menyisihkan PHR untuk membantu kabupaten di Bali untuk membangun wilayahnya. Semoga apa yang diberikan dapat meringankan dan mempercepat pembangunan di Klungkung dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Hal. 15 Dapat Teratasi

SERAHKAN BANTUAN - Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan bedah rumah kepada Kabupaten Klungkung, Minggu (22/9) kemarin di GOR Nusa Penida.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.