Edisi Jumat 23 Agustus 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 7 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Jumat kliwon, 23 Agustus 2019 Sanur dan Pariwisata Berbasis Masyarakat Sanur sebagai destinasi pariwisata sudah terkenal ke seantero dunia. Meski demikian, peran serta masyarakat dalam mewujudkan destinasi wisata yang populer sangat signifikan. Karena itu, Sanur dijadikan role model pengembangan community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat oleh Kementerian Pariwisata.

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Hiu Karang di Nusa Dua

Bus KPK di Tabanan

Kemunculan hiu karang sirip hitam atau black tip reef shark di Pantai Nusa Dua sejak beberapa hari terakhir, menjadi tontonan wisatawan. Bahkan tidak sedikit wisatawan yang berusaha mengabadikan gambar dengan berenang bersama hiu. Dipastikan, jenis hiu ini tidak membahayakan.

Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019 untuk Roadshow ‘’Jelajah Negeri Bangun AntiKorupsi’’, Jumat (23/8) hari ini tiba di Kabupaten Tabanan. Bus akan berada di Tabanan sampai Minggu (25/8). Kegiatan dipusatkan di Gedung Kesenian I Ketut Maria dan seluruh layanan publik di Tabanan diboyong ke gedung tersebut.

BADUNG | HAL. 3

DENPASAR | HAL. 2

TABANAN | HAL. 7

Pindah Ibu Kota Wajib Atas Persetujuan DPR

Bali Post/dok. Kementerian PUPR

Desain rancangan ibu kota baru di Kalimantan.

BI Turunkan Lagi Suku Bunga Jakarta (Bali Post) — Melambatnya pertumbuhan ekonomi mendorong Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuannya atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps, dari 5,75% menjadi 5,50%. Bulan lalu, BI juga telah menurunkan suku bunganya sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen. Keputusan ini dihasilkan dalam rapat Dewan Gubernur BI, di Jakarta. Rabu (21/8) hingga Kamis (22/8) kemarin. Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Jakarta, memberikan sejumlah alasan keputusan tersebut. Salah satunya, menurut Perry, untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal II 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05 persen atau lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal I 2019 yang sebesar 5,07 persen. ‘’Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah permintaan domestik, di samping konsumsi dan juga investasi. Kalau dilihat kuartal II 2019 untuk investasi tumbuh 5 persen dengan masing-masing investasi bangunan dan nonbangunan tumbuh 5,46 persen dan 3,7 persen,’’ ujar Perry. Selain itu, tiga hal lainnya penjelasan terkait penurunan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen, pertama karena rendahnya inflasi. ‘’Rendahnya perkiraan inflasi hingga tahun 2020, menjadi salah satu alasan turunnya suku bunga acuan,’’ kata Perry Warjiyo. Dalam penjelasannya, Perry Warjiyo mengatakan rendahnya prakiraan inflasi yang berada di bawah titik tengah dengan sasaran 3,5 persen plus minus 1 persen akan tetap berada dalam sasaran 3 persen pada 2020. Hal tersebut menjadi faktor penyebab. Kedua adalah adanya unsur kepercayaan bahwa imbal dari hasil investasi masih akan menarik meskipun suku bunga acuan BI turun. Hal tersebut bisa diukur dari perbedaan suku bunga baik dalam riil policy rate 2,5 persen diferensialnya kemudian nominal interest rate diferensial, sedangkan terkait cover 4,16 persen, jika uncover tanpa premi risiko menjadi 5,74 persen, papar Perry. Penjelasan terakhir atau ketiga adalah untuk meningkatkan penyaluran kredit oleh pihak perbankan, di mana diharapkan bisa mendorong percepatan perekonomian nasional. ‘’Permintaan investasi yang meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi dan pembiayaan, baik dari perbankan maupun nonperbankan seperti pasar modal dalam negeri. Menurunkan suku bunga dua kali itu untuk mendorong permintaan,’’ jelas Perry.(ant)

Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi II DPR-RI Yandri Susanto mengatakan DPR menunggu draf rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota dari pemerintah. Dia menegaskan pemindahan ibu kota tidak akan pernah terwujud apabila belum melalui proses pembahasan dan persetujuan dari DPR-RI. ‘’Setahu saya sampai detik ini DPR belum mendapatkan usulan resmi dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota, termasuk draf rancangan undang-undangnya, belum ada sama sekali,’’ ungkap Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8) kemarin. Ia menegaskan, untuk membuat pekerjaan besar dan kebijakan yang akan berdampak bagi rakyat Indonesia secara luas maka pemerintah harus

membahas dan mendapat persetujuan DPR. ‘’Sebab, memekarkan kabupaten saja yang penduduknya hanya 100.000200.000 orang, itu harus pakai undang-undang,’’ ujarnya. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengirim draf UU pemindahan ibu kota yang rencananya akan dipindahkan di Kalimantan agar wacana yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini tidak melebar dan bisa segera dituntaskan. ‘’Segera pemerintah kirim draf UU pemindahan ibu kota,’’ ucapnya. Menurut Yandri, pemindahan ibu kota merupakan persoalan serius, karena terkait ibu kota negara yang memiliki berbagai konsekuensinya. Misalnya, pemindahan gedung-gedung lembaga tinggi negara, aparatur sipil negara, dan lain-lain yang

bisa menghabiskan anggaran negara sangat besar. Sekitar Rp 500 triliun. Kajiannya pun harus benar-benar terukur dan komprehenaif sebelum benarbenar diputuskan. Sehingga pidato Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR-RI, Jumat (16/8) yang menyinggung rencana pemerintah memindahkan ibu kota harus ditindaklanjuti dengan keseriusan. Termasuk adanya keputusan yang isinya mencabut penetapan Jakarta sebagai ibu kota. Lebih jauh, Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR ini mengatakan, dari sisi kebutuhan, pemindahan ibu kota bukanlah suatu yang mendesak. Menurut estimasi dari Bapenas, kata Yandri, anggarannya mencapai Rp 500 triliun. ‘’Anggaran itu bukan ang-

gran kecil. Nah, coba dana sebesar Rp 500 triliun itu kita gunakan untuk hal-hal yang lebih mendasar menyasar ke rakyat misalnya bagaimana supaya enggak impor gula lagi, enggak impor garam lagi, juga beras. Artinya petaninya kita buat industrialisasinya. Enggak ada rumus di dunia ini, memindahkan ibu kota untuk pemerataan, belum pernah saya dengar,’’ tegasnya. Senada, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo mengingatkan residen jangan sampai mengabaikan DPR-RI. Sebab, prosesnya harus melalui UU, melalui kajian akademik, tidak mengorbankan kawasan yang menjadi jantung negara, dan syarat-syarat lain. ‘’Presiden jangan melangkahi DPR,’’ tegasnya. (kmb4)

Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Denpasar (Bali Post) – Setelah seruan Damai Papua, kini ajakan untuk menghentikan segala bentuk rasisme sesama anak bangsa digemakan. Organisasi masyarakat dan mahasiswa mengajak seluruh warga bangsa Indonesia untuk menolak rasisme, terutama terhadap orang asli Papua. Hal ini juga untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu desakan agar pelaku rasisme direspons dengan akan dilakukannya penindakan tegas secara hukum.

Bali Post/eka

PAPUA - Ikatan Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Papua (Immapa) Bali melakukan aksi damai di bundaran Renon, Denpasar, Kamis (22/8) kemarin. Aksi ini menuntut penghentian rasisme terhadap masyarakat Papua.

”Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi, ras dan etnis yang rasis secara tegas.” Joko Widodo Presiden RI

Tindakan tegas secara hukum terhadap pelaku rasisme sesama anak bangsa disampaikan Presiden Joko Widodo kepada awak media saat konferensi pers di Istana Bogor, Kamis (22/8) petang. Menurutnya, permintaan maaf atas rentetan kejadian itu sudah disampaikan sebagai wujud kebesaran hati pemerintah dan masyarakat Papua untuk saling memaafkan. Terlebih, ia mengaku sudah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak para oknum yang terlibat. “Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi, ras dan etnis yang rasis secara tegas,” ucapnya, menegaskan. Jokowi mengaku akan mengundang para tokoh Papua pekan depan ke Istana Kepresidenan sebagai tindak lanjut dari kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019 yang berbuntut kerusuhan di Papua. “Saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ke Istana, bicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua,” ujarnya kepada awak media saat konferensi pers di Istana Bogor, Kamis kemarin. Hal. 15 Berjalan Normal

Berkunjung ke Tabanan

Menteri Eko Takjub dengan Energi Bupati Eka

Perry Warjiyo

Bali Post/ant

Harga Emas Berpeluang Tembus Rp 800 Ribu/Ggram TREN lonjakan harga emas atau logam mulia terus berlanjut. Terakhir emas 24 karat sudah bercokol di kisaran Rp 781 ribu per gram. Besar kemungkinan harga akan terus naik, bahkan berpeluang menembus kisaran Rp 800 ribu per gram pada akhir tahun nanti.

www.bisnisbali.com

KUNJUNGAN Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Banjar Dinas Singin, Selemadeg, dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Shiny di 5 kecamatan di Kabupaten Tabanan disambut hangat Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kamis (22/8) kemarin. Kedatangan Menteri Eko di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Shiny tersebut juga sekaligus dalam rangka penyerahan sembilan item bantuan di Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Barat dan Pupuan. Tiba sekitar pukul 14.00, Menteri Eko beserta rombongan disambut hangat Bupati Eka yang terlebih dahulu tiba di lokasi. Didampingi Forkompinda Tabanan, salah satunya Dandim 1619 Tabanan Toni Sri Hartanto, salah satu anggota DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga beserta OPD di ling-

kungan Pemkab Tabanan. Saat itu Bupati Eka mengucapkan selamat datang kepada Menteri Eko dan mengucapkan terima kasih karena telah mengunjungi Tabanan. Bupati Eka menjelaskan bahwa Tabanan merupakan lumbung pangannya Bali, sehingga Tabanan sangat getol membangun sektor pertanian. Disertai dengan alam yang mendukung, memungkinkan Tabanan dalam membangun sektor pertanian berbasis pariwisata. ‘’Kami bersyukur mempunyai alam yang kaya,’’ ucap Bupati Eka. Bupati Eka meyakini dengan mengembangkan pembangunan dari pinggiran melalui tools kawasan perdesaan, maka akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan serta pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Hal. 15 Tabanan Maju

BERKUNJUNG - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat berkunjung di Banjar Dinas Singin, Selemadeg dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Shiny di lima kecamatan di Kabupaten Tabanan. Kedatangan Menteri Eko disambut hangat Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kamis (22/8) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Jumat 23 Agustus 2019 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu