Edisi Selasa 23 Juli 2019 | balipost.com

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Kinerja DPRD Bali di 2019

Baru Telurkan 5 Perda dari 27 Ranperda

Denpasar (Bali Post) Fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) tampaknya belum maksimal dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Bali. Dari 27 rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Provinsi Bali Tahun 2019, sedikitnya ada 17 yang belum dibahas dewan. ‘’Kami pakai skala prioritas, yang mana kira-kira prioritas itu yang kita prioritaskan dibahas.

Kalau belum, mungkin dimasukkan ke tahun selanjutnya atau setelah pelantikan dewan baru,’’ ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta, Senin (22/7) kemarin.

Menurut Budiarta, saat ini dewan sejatinya masih disibukkan dengan pembahasan sejumlah ranperda. Mengingat, pelantikan anggota DPRD Bali terpilih telah direncanakan 2 September mendatang. Dua di antaranya merupakan ranperda inisiatif yang tengah dikebut agar bisa segera ketok palu, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik. ‘’Ini kami tuntaskan dulu di

masa jabatan tahun sekarang.

Mungkin awal Agustus di minggu pertama atau kedua sudah ketok palu,’’ jelas anggota Komisi IV ini.

Budiarta mengakui masih ada beberapa ranperda yang memang sama sekali belum

masuk dan digodok dewan.

Bila mengacu pada Keputusan DPRD Bali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Perda (Propemperda) Provinsi Bali Tahun 2019, total ada 27 jenis ranperda yang mesti dibahas. May-

Berharap Investasi Segera Pulih Jakarta (Bali Post) – Investasi di Indonesia tahun 2019 mengalami penurunan.

Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Adanya penurunan suku bunga acuan diharapkan segera memulihkan investasi. Pihak Bank Indonesia (BI) diminta melakukan upaya terukur dalam penentuan suku bunga acuan.

Menurut pihak BI, terkendalinya inflasi menjadi syarat utama dalam penentuan suku bunga. Dengan pulihnya investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini ada dikisaran 5,2 persen.

Harapan pulihnya investasi yang sempat mandek di kuartal I 2019 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkaca pada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 0,25 persen menjadi 5,75 persen pada Juli ini. ‘’Jika dilihat investasi agak melemah dibandingkan akhir tahun 2018 yang waktu itu mendekati tujuh persen. Dengan penurunan suku bunga dan transmisi yang akan terjadi perbaikan dan dari sisi investasi,’’ kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Senin (22/7) kemarin.

Jika merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama kuartal I 2019, total realisasi investasi tercatat hanya Rp 195,1 triliun, atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Namun angka pertumbuhan investasi itu lebih rendah jika dibandingkan kuartal I 2018 yang tumbuh 11,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Hal. 15 Respons Terukur

oritas memang belum diajukan dalam rapat paripurna DPRD Bali. Di antaranya Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali, Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2018-2038, Ranperda Tambahan Penyertaan Modal Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah, Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Bali, Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, revisi Perda Retribusi Jasa Umum, Ranperda Sistem Kesehatan Daerah Krama Bali Sehat, Ranperda Wajib Belajar 12 Tahun, Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali, Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2037, Ranperda Perlindungan dan Pelestarian Hutan, Ranperda Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Bali, Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020, Ranperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi

Bali, Ranperda Sistem Pendidikan, serta Ranperda Tata Kehidupan Krama Bali Sesuai Nilai-nilai Sad Kertih.

Sementara itu, ranperda yang masih dalam proses pembahasan meliputi Ranperda Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali, revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali Tahun 20092029, Ranperda Sistem Pertanian Organik, revisi Perda Pajak Daerah, dan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Perkembangan terakhir untuk Ranperda Kontribusi Wisatawan masih terbentur payung hukum sehingga untuk sementara di-cooling down. ‘’Khusus untuk RTRWP, masih menunggu verifikasi dari pusat,’’ kata politisi PDI-P asal Kota Denpasar ini.

Budiarta menambahkan, ranperda yang sudah disetujui dewan atau ketok palu, di antaranya Ranperda Desa Adat, Ranperda tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018. (kmb32)

MK Proses 122 Perkara Tidak Termasuk Bali

Jakarta (Bali Post) – Mahkamah Konstitusi setelah melakukan pemeriksaan awal, memutuskan hanya melanjutkan 122 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan anggota legislatif (pileg). Sementara 58 perkara dinyatakan tidak dilanjutkan dan 80 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat formal. Sementara perkara gugatan yang diajukan oleh caleg Gerindra Bali masuk dalam 80 perkara yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formal.

Perkara gugatan pileg di Bali yang tidak dilanjutkan prose pembuktiannya, disampaikan Ketua KPU Bali I Dewa Agung Lidartawan Senin (22/7) kemarin.

“Perkara PHPU dari Bali tidak termasuk dalam perkara yang lanjut ke tahap pembuktian,” kata Lidartawan.

Namun demikian, keputusan perkara harus tetap menunggu hingga tanggal 6 dan 9 Agustus mendatang. “Dengan demikian, penetapan caleg terpilih untuk DPRD Bali dan DPRD Denpasar belum bisa dilakukan Senin hari ini,” ujar Lidartawan.

Smentara itu Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna, Senin (22/7) kemarin, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta usai pembacaan keputusan sela. Palguna menyebutkan sebanyak 80 perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 yang tidak dibacakan dalam sidang putusan sela tidak memenuhi syarat formal permohonan, sehingga tidak lagi dipertimbangkan. ‘’Kalau (Perkara PHPU 2019) tidak dibacakan tadi, berarti permohonan itu tidak memenuhi syarat formal permohonan dan menyangkut seluruh dapil,’ ujar Palguna.

Hakim MK asal Bali ini lantas menjelaskan bahwa 80 perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian dan tidak disebutkan dalam sidang putusan sela tersebut masih harus menunggu hingga pengucapan putusan akhir.

Palguna mengatakan bahwa Mahkamah tidak mungkin memasukkan putusan akhir untuk 80 perkara tersebut di antara putusan sela yang dibacakan pada hari Senin (22/7),

SIDANG PHPU — Suasana sidang Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan sengketa PHPU Pileg. Sebanyak 122 perkara dilanjutkan, 58 dinyatakan dihentikan dan 80 perkara tidak memenuhi syarat formal. Keputusan disampaikan dalam putusan sela MK, Senin (22/7) kemarin. sehingga akan dibacakan bersamaan dengan perkara lainnya dalam putusan akhir. ‘’Walaupun secara logika bisa, misal partai A mengajukan sekian dapil kemudian beberapa kami putus sela hari ini, tapi kan aneh karena ada sisanya yang masih berlanjut. Maka

sekalian saja kami putus terakhir bersamaan,’’ jelas Palguna.

MK melalui putusan sela pada hari Senin menyatakan tidak akan melanjutkan 58 perkara dari 260 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2019, untuk si-

dang selanjutnya dengan agenda pembuktian.

Sementara itu, sebanyak 122 perkara dinyatakan lanjut ke tahap pembuktian, dan 80 perkara lain yang tidak disebutkan dalam pembacaan putusan sela akan kembali dipanggil pada pembacaan putusan akhir. (ant)

Tiga Skenario Pemilihan Ketua MPR ’’Pemerintah lakukan kebijakan yang dukung investasi dan insentif yang kita berikan, seperti double deduction untuk riset dan inovasi, vokasi.

Kita juga berikan tax holiday dan tax allowance, diharapkan akan dapatkan momentum semester II. Di saat yang sama pandangan terhadap situasi politik dalam negeri semakin baik.’’

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan

Tidak Terbit Terkait dengan Hari Raya Galungan, Bali Post tidak terbit pada Rabu (24/7) dan Kamis (25/7). Bali Post akan kembali hadir seperti biasa mulai Jumat (26/7). Untuk itu kepada para pelanggan dan relasi iklan mohon maklum.

Penerbit

Jakarta (Bali Post) Kursi ketua MPR nampaknya kini menjadi perbincangan hangat di kalangan partai politik. Setelah ada partai yang dengan terus terang meminta jatah kursi ketua MPR, sejumlah partai lain bahkan mengajukan nama yang akan dicalonkan. Namun sebagai lembaga politik, pemilihan ketua MPR diprediksi akan berjalan dalam tiga skenario yakni aklamasi, sistem tiga paket dan paket tengah.

Tiga skenario tersebut disampaikan anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7) kemarin. ‘’Pertama, pimpinan MPR akan dipilih secara aklamasi atau musyawarah dan mufakat. Namun, untuk mencapai aklamasi tergantung pada figur ketua MPR,’’ kata Hendrawan.

Dia mencontohkan figur Taufiq Kiemas yang terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi pada tahun 2009. ‘’Apakah kita punya figur seper-

ti Taufiq Kiemas yang menjadi jembatan kebangsaan? Dilihat dari nama-nama yang beredar, sepertinya agak sulit untuk dilakukan secara aklamasi,’’ kata Hendrawan yang Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Apabila sulit menemukan figur pemersatu, menurutnya, ada skenario kemungkinan lain yang akan ditempuh. Yaitu pengajuan tiga paket calon pimpinan MPR. ‘’Kedua, pemilihan pimpinan MPR dengan tiga paket. Dilihat dari jumlah fraksi dan kelompok DPD, bisa muncul tiga paket pimpinan.

Setiap paket pimpinan itu ada dua orang wakil dari DPD dan tiga orang dari parpol. Tiga paket ini kemudian dipilih oleh anggota MPR,’’ ujarnya.

Kemungkinan ketiga adalah paket tengah. Yaitu paket yang disusun oleh parpol dengan prediktabilitas (kemungkinan) kemenangan yang jelas. Paket ini bisa diajukan urutan pertama sampai tiga pemenang pemilu, satu partai menengah dan ditambah DPD. Misalnya, PDI Perjuangan

(128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (81 kursi), ditambah satu partai menengah, dan DPD (136 kursi). ‘’Jumlahnya sudah lebih dari 360 kursi (anggota MPR sebanyak 712 orang). Dengan demikian paket pimpinan MPR ini sudah pasti menang,’’ kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR ini.

Di tempat sama, Ketua DPP Partai Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan posisi ketua MPR-RI sebaiknya dari partai oposisi pemerintah. Untuk itu, Fary mengatakan partainya telah menunjuk Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai calon ketua MPR. Saat ini, Ahmad Muzani merupakan Wakil Ketua MPRRI dari Fraksi Partai Gerindra. ‘’Ya sudah dong, kawan-kawan tahulah siapa-siapa yang lebih bisa menyatukan ya. Salah satunya Pak Muzani, yang selama ini bisa diterima oleh semua fraksi,’’ jelas Fary menjawab siapa kader Gerindra yang disiapkan untuk posisi ketua MPR-RI.

Fary mengungkapkan nama Muzani muncul dalam pembicaraan internal Partai Gerindra, meskipun memang belum mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebagai partai yang akan memilih ja-

lan oposisi, Gerindra melihat adanya peluang untuk bisa menjadi ketua MPR. Hal ini karena Fary melihat dua periode DPR-MPR, baik oposisi maupun pendukung pemerintah akan menempati salah satu posisi tersebut. (kmb4)

REBUTAN KETUA MPR — Gedung MPR-RI di Senayan, Jakarta. Posisi ketua MPR menjadi rebutan sejumlah partai politik. Bahkan posisinya dijadikan sebagai bargaining politik partai oposisi. Meski demikian, diyakini proses pemilihan ketua akan berlangsung melalui tiga skenario.

2

Selasa Wage, 23 Juli 2019

FIGUR Memajukan Perguruan Tinggi KETUA Yayasan Pendidikan Handayani yang juga Wakil Ketua I Asosiasi Badan Pengurus Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP-PTSI) Wilayah Bali Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum pada Kepengurusan Pusat Asosiasi BP-PTSI secara nasional. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan perguruan tinggi di Bali khususnya. Sebagai Pengurus Pusat Asosiasi BP-PTSI, ia ikut serta dalam persiapan dan pelaksanaan Rakernas Asosiasi BP-PTSI yang telah berlangsung di Makassar pada 15-17 Juli 2019. Dalam Rakernas Asosiasi BP-PTSI di Makassar tersebut, ia menyampaikan beberapa pokok pikiran. Di antaranya, potensi konflik internal kampus-kampus swasta masih mungkin terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kurang pahamnya beberapa pihak dengan regulasi terbaru atau kurang memutakhirkan pengetahuannya tentang regulasi pendidikan tinggi, namun bersikukuh dengan pandangannya yang kurang berdasar tersebut. Padahal, dalam regulasi baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri sudah sangat jelas. Selain itu, akademisi yang juga advokat ini menyampaikan bahwa PTS-PTS di Indonesia dapat memiliki kualitas tidak kalah dari PTN, bahkan perguruan tinggi di luar negeri. Dalam pengamatannya, faktor-faktor pendorong kemajuan PTS tersebut, antara lain manajemen yang baik dan rapi, kepemimpinan dengan visi yang jelas, kepemimpinan dengan orientasi dan target kualitas terukur, kepemimpinan yang selalu meng-update diri termasuk soal regulasi, dan akhirnya kepemimpinan yang mensejahterakan seluruh komponen perguruan tinggi terkait. Sementara itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, PTS harus menjalankannya dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakannya sehingga masyarakat luas mendapatkan manfaat optimal dari keberadaan perguruan tinggi itu di tengah-tengah masyarakat. “Semoga sebagai bagian pengurus pusat dari Asosiasi ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan perguruan tinggi di Bali khususnya, yang pada gilirannya memberi manfaat optimal bagi masyarakat luas,” tegasnya. (win)

Delapan KPU Kabupaten Gelar Pleno Penetapan Celeg Terpilih

Denpasar (Bali Post)Setelah sempat batal beberapa waktu lalu, akhirnya delapan KPU Kabupaten di Bali akhirnya menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih dalam Pemilu 2019, Senin (22/7) kemarin. Pleno diselenggarakan setelah adanya putusan dismissal dari majelis hakim Makamah Konstitusi (MK) pada pagi harinya.

KPU kabupaten yang menggelar pleno, meliputi KPU Karangasem, KPU Klungkung, KPU Gianyar, KPU Bangli, KPU Buleleng, KPU Jembrana, KPU Tabanan, dan KPU Badung.

Sedangkan KPU Kota Denpasar dan KPU Provinsi Bali belum bisa menggelar pleno penetapan caleg terpilih, mengingat masih ada sengketa hasil pemilu di MK. Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Agung Lidartawan membenarkan hal itu. “Kecuali KPU Denpasar dan Provinsi Bali, semua KPU kabupaten melakukan pleno,” katanya dan menambahkan, pleno delapan KPU kabupaten itu dilakukan berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019, tertanggal 17 Juli 2019.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar Agus Tirta Suguna dan KPU Bangli Putu Pujawan. Menurut Agus Tirta Suguna, pleno komisioner KPU Gianyar dilakukan Senin sore, pukul 17.00 Wita di Rumah Luwih, Desa Lebih, Gianyar.

Sedangkan untuk KPU Kota Denpasar dan Provinsi Bali masih menunggu hasil sidang MK, karena ada gugatan dari caleg Partai Gerindra. (kmb16)

Pintu ”Lift” Tak Bisa Terbuka

”Tukang Suun” Terjebak 45 Menit Denpasar (Bali Post) – Kasus pintu lift yang tidak bisa terbuka kembali terjadi.

Jika sebelumnya menimpa salah seorang pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar, kini kasus serupa dialami buruh angkut barang atau tukang suun di Pasar Badung. Salah satu pintu lift di pasar rakyat tersebut tidak bisa terbuka. Akibatnya, tukang suun Ketut Lipur (70) terjebak di dalam lift sekitar 45 menit.

Direktur Umum PD Pasar Denpasar A.A. Ngurah Yuliarta mengatakan, kasus pintu lift yang tidak bisa terbuka itu terjadi pagi hari. Saat itu dua orang tukang suun masuk ke lift dari lantai dua. Kemudian keduanya menuju lantai satu. Salah satu tukang suun keluar dari lift di lantai satu.

Namun Ketut Lipur tidak ikut keluar saat tiba di lantai satu. Ia kemudian kembali ke lantai dua. Sayangnya saat mau keluar di lantai itu, pintu

tidak bisa terbuka. “Lipur akhirnya menggedor-gedor pintu lift karena lama tak terbuka,” ujar Yuliarta, Senin (22/7) kemarin.

Mendengar ada yang menggedor-gedor pintu lift, beberapa pedagang akhirnya menghubungi satpam. Pintu lift itu berusaha dibuka dengan kunci emergency, tetapi tidak bisa dibuka. “Sistemnya error karena sudah dibuka dengan kunci emergency tetap tak bisa,” kata Yuliarta.

Setelah berhasil dibuka, kata Yuliarta, Lipur akhirnya diajak ke klinik untuk dicek kondisinya. Dia terlihat shock dan menangis. Untuk memastikan kondisi lift, pihaknya sudah meminta teknisi melakukan pengecekan.

“Tentunya kita tidak menginginkan kasus serupa terulang kembali. Apalagi lift di Pasar Badung digunakan banyak orang dengan intensitas yang cukup padat,” ujarnya. (kmb12)

Bali Post/kmb12

LIFT - Suasana lift di Pasar Badung yang merupakan salah satu fasilitas di pasar rakyat yang baru saja diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

Topik : RASIONALISASI APBD BADUNG TAK RASIONAL

Bali Post/kmb

DIALOG - Suasana “Dialog Media Tiongkok-Indonesia untuk Kerjasama Pariwisata” yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Tiongkok di Sanur, Senin (22/7) kemarin.

Keamanan Jadi Pertimbangan Utama Warga Tiongkok Pilih Destinasi Liburan

Denpasar (Bali Post) Jumlah wisatawan Tiongkok ke Bali pada 2018 mencapai 1,3 jutaan orang.

Jumlah ini menyebabkan Tiongkok menduduki posisi kedua dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali.

Posisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena Tiongkok pernah berada pada posisi pertama di Bali. Terkait hal ini, beragam upaya dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan “Dialog Media Tiongkok-Indonesia untuk Kerjasama Pariwisata” yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Tiongkok di Sanur, Senin (22/7) kemarin.

Dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati berkesempatan hadir dan berdialog dengan Asosiasi Diplomasi Publik Republik Rakyat Tiongkok, perwakilan

media dari Tiongkok, perwakilan media dari Bali, Bali Tourism Board, dan pelaku wisata di Bali. Banyak masukan positif terkait upaya untuk menarik wisatawan Tiongkok ke Bali dan Indonesia umumnya.

Menurut Konsul Tiongkok Gou Haodong, keamanan wisatawan Tiongkok di Bali perlu diperhatikan. Sebab keamanan merupakan salah satu isu yang menjadi pertimbangan warga Tiongkok berlibur ke sebuah destinasi.

Berdasarkan data, kata Gou Haodong jumlah kedatangan wisatawan Tiongkok pada 2018 ke Bali mencapai 1.300.000 orang. Ia optimis angka kunjungan ini ke depannya akan meningkat. “Keamanan dan travel agent yang kurang baik akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok. Untuk itu, melalui adanya dialog ini semoga bisa menghasilkan masukan bagi kemajuan pasar

wisata Bali,” ujarnya.

Ia juga menekankan wisatawan memiliki peran penting dalam hubungan people to people dan membangun saling pengertian bagi kedua negara, Tiongkok dan Indonesia. Selain itu, media juga berperan penting dalam membangun saling pengertian.

Terkait kunjungan wisatawan Tiongkok, Wakil Ketua Asosiasi Diplomasi Publik Republik Rakyat China Hu Zhengyue mengatakan, Indonesia menjadi salah satu destinasi pilihan warga Tiongkok. Mereka yang berkunjung ke Indonesia pasti berkunjung ke Bali. Ia mengutarakan keamanan merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan warga Tiongkok memilih destinasi liburan. Ia pun sepakat jika keamanan mesti ditingkatkan sehingga wisatawan bisa nyaman berlibur.

Sementara itu, Wagub Bali Tjokorda

Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, Bali tidak hanya bertumpu pada pariwisata, tapi juga sektor pertanian. Bahkan pertanian merupakan sektor yang sudah lama digeluti masyarakat Bali, jauh sebelum Bali dikenal sebagai destinasi wisata.

Pertanian, lanjutnya, masih menjadi salah satu sektor utama perekonomian Bali saat ini. Berdasarkan data, 13,8 persen pendapatan berasal dari sektor pertanian dan perikanan. Jumlahnya mencapai 3,2 triliun atau 2,2 miliar dolar AS. “Memang benar ada tantangan, tapi Pemprov Bali berkomitmen menyeimbangkan keduanya untuk masyarakat.

Kami percaya bahwa perkembangan pariwisata yang pesat tidak harus mengorbankan sektor lain, salah satunya pertanian. Kedua sektor bisa berjalan harmonis dan saling melengkapi satu sama lainnya,” tegasnya. (kmb18)

Pengawasan Melalui TP4D

Cegah Korupsi Dalam Proyek Strategis Pembangunan Nasional Denpasar (Bali Post) Membangun bangsa ini tidak serta-merta dalam wujud penegakkan hukum. Namun, pencegahan sangat penting dilakukan sehingga pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah bisa selesai tepat waktu, tepat sasaran, sesuai mutu dan tanpa ada pemborosan.

“Di samping soal penegakkan hukum, kita juga ikut dalam percepatan pembangunan nasional. Kita punya yang namanya TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah-red),” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Idianto, S.H., M.H. seusai menghadiri puncak Hari Bhakti Adyaksa ke-59, Selasa (22/7) kemarin.

Pimpinan Korp Adyaksa yang baru beberapa pekan dilantik ini menambahkan, pelaksanaan TP4D ini adalah bukti nyata bahwa kejaksaan ikut serta dalam pembangunan negeri ini. Ditegaskan, pihaknya dalam hal pembangunan harus sejalan dengan program yang telah digaungkan pemerintahan pusat. “Kita prioritas memang mendampingi prospek

pembangunan strategis nasional. Dalam pelaksanaannya juga mendampingi dan mengawal proyek yang cukup besar yang memerlukan tenaga yang mengerti hukum,” katanya.

Atas dasar itu, ia berharap kepada para pengelola anggaran dalam hal melakukan pembangunan atau sedang menggarap proyek tidak segansegan untuk meminta bantuan ke kejaksaan dalam bentuk pendampingan atau pengawalan. Dikatakan, pihak kejaksaan tidak bisa proaktif masuk ke dalam pemegang proyek pembangunan nasional, karena anggota kejaksaan terbatas.

“Kita harap pada teman-teman yang berpotensi ada masalah atau ada keragu-raguan, silakan menghubungi kejaksaan untuk meminta pengawalan

TP4D. Kita akan kawal proyek itu sampai selesai,” tegas mantan Wakajati Lampung ini.

Dalam hal pengawalan, kata Idianto, pihaknya juga siap melibatkan tim ahli, baik dari BPKP dalam hal audit maupun dilibatkannya ahli konstruksi. Dengan adanya pendampingan TP4D, proyek tersebut diharapkan bisa selesai tepat waktu, sesuai mutu dan tepat sasaran. Tidak ada pemborosan, tidak ada korupsi di sana. Bahkan, kejaksaan menjamin proyek selesai sesuai yang diharapkan sepanjang pemegang proyek mau menaati aturan, arahan dan petunjuk sesuai pendampingan TP4D. “Kita akan ikut andil dalam segala bidang, termasuk pencegahan dalam indikasi pidana korupsi,” katanya.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum (PMH), apa yang akan dilakukan kejaksaan? Idianto menjelaskan, pihaknya akan memanggil dan menanyakan kepada TP4D, apakah mereka

mengawasi hanya formalitas atau betul-betul dilakukan pengawasan secara profesional.

Intinya, kata dia koordinasi penting. Jangan sampai antara tim dengan si pemegang proyek terjadi miskomunikasi. Apabila bersinergi, pihaknya yakin tidak ada perbutan melawan hukum. “Misalnya sebelum terjadi pencairan anggaran itu harus diaudit terlebih dahulu. Misalnya, terminnya ke berapa, harus diaudit. Nanti kejaksaan akan meminta hasil audit. Seberapa progress dikerjakan, termin itu yang dibayar.

Jangan melebihi dari progress yang telah dikerjakan,” katanya mengingatkan.

Idianto mengharapkan jaksa tidak mencari-cari kesalahan dalam hal pidana korupsi. Namun, jika ada yang melakukan korupsi pihaknya akan melakukan tindakan secara seksama dan dilakukan penindakan.

“Sebisa mungkin hindari dan lakukan pencegahan. Apabila tidak bisa dicegah, maka dilakukan penindakan represif,” katanya. (kmb37)

Bali Post/kmb37

Idianto, S.H., M.H.

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Pembukaan Sidang Paripurna Ke-12 DPRD Kota Denpasar

Pemkot Usulkan Dua Ranperda dan Rancangan KUA/PPAS 2019 dan 2020

SIDANG Paripurna ke-12 DPRD Kota Denpasar tahun 2019 yang mengambil agenda usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Kebijakan Umum Anggaran digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (22/7) kemarin.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini dihadiri Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandira, A.A. Ketut Asmara Putra, I Made Mulyawan Arya, anggota DPRD Kota Denpasar, serta Forkompinda Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Denpasar selaku eksekutif mengajukan dua ranperda dan dua Rancangan Kebijakan Umum Anggaran untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda). Adapun keempatnya yakni Ranperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Pioritas Anggaran Sementara TA 2020, serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Angaran Semen-

tara Perubahan TA 2019.

Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dalam pidato pengantarnya merinci satu-persatu usulan empat ranperda ini, mengingat pengajuan perda senantiasa dilandaskan pada aspek kemanfaatan bagi masyarakat Kota Denpasar.

Seperti halnya Ranperda tentang Rencana tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sangat penting untuk ditetapkan. Hal ini mengingat jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam terwujudnya pembangunan daerah.

“Nantinya Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi ini akan mengatur mengenai usaha jasa konstruksi, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban unit kerja yang memberikan IUJK, pemberdayaan, pengawasan, sanksi administrasi dan sistem informasi,” paparnya.

Rai Mantra menambahkan, berkenaan dengan Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah tentunya diharapkan mampu menjadi pedoman dalam memberikan arah bagi eksekutif dan legislatif dalam

menyusun produk hukum yang aspiratif. Selain itu, hal ini juga dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan HAM bagi warga masyarakat, serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengimplementasikan HAM di era Otonomi Daerah. Sehingga diharapkan mampu menjadi acuan dalam merumuskan norma-norma yang diatur dalam produk hukum daerah serta mampu menciptakan produk hukum daerah yang memenuhi asas kesesuaian materi muatan peraturan perundangundangan.

Berkenaan dengan dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Pioritas Anggaran Sementara TA 2020, lanjut Rai Mantra, dalam rancangan KUA dan PPAS pendapatan daerah Kota Denpasar Tahun 2020 dirancang sebesar Rp 2,16 triliun lebih.

Dari pendapatan tersebut, formasi belanja tidak langsung diplot sebesar 47,41 persen atau sebesar Rp 1,11 triliun lebih, sedangkan belanja langsung dirancang sebesar 52,59 persen atau sebesar Rp. 1,24 triliun lebih. Nantinya, kekurangan dari formasi anggaran tersebut

SIDANG - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat pembukaan Sidang Paripurna ke-12 DPRD Kota Denpasar Tahun 2019 di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (22/7) kemarin. akan dibebankan pada pembiayaan daerah.

Sedangkan untuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Angaran Sementara Perubahan TA 2019, Rai Mantra menjelaskan, bahwa pendapatan daerah dirancang Rp 2,13 triliun lebih. Dari pendapatan tersebut turut dirancang belanja tidak langsung perubahan TA 2019 sebesar 48,72 persen atau sebesar Rp 1,19 triliun lebih, sedangkan belanja langsung dirancang sebesar 51,28 persen

atau Rp 1,25 triliun lebih dengan kekurangan yang nantinya timbul dari formasi anggaran tersebut akan dibebankan pada pembiayaan daerah.

“Tentunya keempat produk hukum yang diusulkan agar dapat secara simultan dibahas guna dapat ditetapkan sebagai perda, sehingga dapat mendukung suksesnya pembangunan Kota Denpasar di segala lini guna mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,” jelasnya. (ad798)

BADUNG

Selasa Wage, 23 Juli 2019

3

Rapat Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Badung

Bupati Giri Prasta akan Lakukan Evaluasi Kinerja

TERIMA RANPERDA - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menerima Ranperda dari Ketua DPRD Putu Parwata, Senin (22/7) kemarin.

KETUA DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata membuka rapat paripurna kedua Pandangan Umum DPRD Kabupaten Badung 2019. Acara dilaksanakan di ruang Utama Ghosana Kantor DPRD Kabupaten Badung Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Senin (22/7) kemarin. Acara dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Ketua DPRD I Badung Made Sunarta, Wakil Ketua DPRD II I Nyoman Karyana, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, anggota DPRD Badung, Forkompinda Badung, para pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemkab Badung, para Direksi Perusahaan Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Badung.

Fraksi Partai Golkar dalam pandangannya yang dibacakan oleh Ni Luh Gede Sri Mediastuti menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung dan jajaran-

Fraksi Demokrat Sebut Rasionalisasi APBD Tak Rasional Mangupura (Bali Post) -

Rasionalisasi anggaran yang terjadi akibat pendapatan daerah Kabupaten Badung tak tercapai, mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (22/7) kemarin. Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyebutkan tingginya target memunculkan konsekuensi berupa rasionalisasi APBD yang cukup besar, sehingga tidak rasional.

Dalam pemandangan umum yang dibacakan I Nyoman Oka Widyanta, Fraksi Demokrat menekankan agar tujuan utama dan fungsi APBD benar-benar terwujud.

Maka, dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dibutuhkan kecermatan dalam menyusun asumsiasumsi pendapatan. ‘’Sebelum menetapkan APBD-P, maka perlu diketahui indikator penyebab tidak tercapai asumsi target, baik target PAD maupun target implementasi APBD,’’ tegasnya.

Asumsi target yang tinggi di tahun 2019 seharusnya dijadikan motivator untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Tapi, tidak dipungkiri bahwa target yang tinggi memunculkan konsekuensi. ‘’Dapat memunculkan konsekuensi rasionalisasi APBD yang cukup besar sehingga tidak rasional seperti sekarang ini. kemudian berdampak pada beberapa komitmen belanja daerah yang telah dianggarkan pada APBD Induk 2019,’’ ungkapnya.

Fraksi Demokrat DPRD Badung banyak menyoroti perihal target Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai dengan asumsi yang ditargetkan eksekutif. Untuk itu, Fraksi Demokrat perlu membahas agar tidak terjadi kembali rasionalisasi yang tinggi, termasuk membahas indikator potensi yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. ‘’Sehubungan belum dilakukan pembahasan yang pasti terhadap hal tersebut, maka kami Fraksi Demokrat terhadap KUPA, PPAS dan RABD Perubahan belum dapat berpendapat,’’ tegasnya.

Disebutkan, secara nominal PAD Badung mengalami peningkatan, akan tetapi

target sampai Juni tidak tercapai. Karena itu, Fraksi Demokrat meminta penganggaran di tahun 2020 dilakukan dengan cermat berdasarkan dalil-dalil ekonomi, bukan pada asumsi perasaan sehingga rasionalisasi tidak terulang lagi. Hal ini mengingat pencapaian target asumsi merupakan penilaian kinerja aparatur daerah. ‘’Kami meminta agar pemerintah meninjau atau menghentikan, khususnya belanja hibah dan bantuan keuangan lainnya kepada instansi vertikal,’’ ucapnya seraya meminta dalam pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 khususnya belanja hibah, dan bantuan keuangan lainnya agar ditinjau kembali atau dihentikan guna menjaga stabilitas ekonomi Badung. (kmb27)

Bali Post/edi

FASHION SHOW - Ketua Dekranasda Bali Ni Putu Putri Suastini (tengah) berfoto bersama dengan model dan desainer usai fashion show hasil daur ulang menjadi produk fashion, Senin (22/7) kemarin.

”Circular Revolution”

Edukasi Pengurangan Sampah Plastik dan Sisa Produksi Mangupura (Bali Post) Produksi sampah di Bali mencapai 12.000 m3 per hari.

Hampir 70 persen atau 8.211 m3 merupakan sampah organik dan 30 persen atau 3.519 m3 merupakan sampah anorganik.

Sampah plastik yang termasuk dalam sampah anorganik menyumbang sebanyak 246,33 m3 per hari dan sampah anorganik lain seperti kertas, kain, kayu, bahan bekas bangunan, karet, dan lain-lain menghasilkan 3.272,7 m3 per hari.

Untuk mengurangi sampah plastik, Gubernur Bali sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2018. Diharapkan sampah plastik yang bisa ditekan mencapai 70 persen dalam satu tahun. Upaya ini tentu saja tidak dapat berhasil jika tidak didukung oleh warga Bali secara umum.

Menurut Ami Zijta dari Business & Export Development Organization (BEDO), untuk mendukung program Gubernur Bali, re-BEDO didukung oleh partner yang me-

miliki visi yang sama tentang circular revolution, seperti Alila Seminyak, Sampoerna untuk Indonesia, Coca-Cola, serta Bali TV sebagai lokal media partner. Pada Senin (22/7) kemarin mereka mengajak sesama pengusaha, produsen dan desainer yang berdomisili di Bali untuk berkampanye dan bertukar pikiran dalam usaha mengurangi sampah, khususnya plastik dan sisa produksi lainnya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap akan hadir satu sinergi untuk membuat sebuah perbedaan besar dengan mengintegrasikan strategi circular economy, seperti upcycling, daur ulang dan prinsip nol sampah ke dalam desain dan proses. Tujuannya, mendorong peserta melihat sampah industri sebagai bahan yang bernilai, yang dapat digunakan untuk menciptakan sebuah produk baru sekaligus belajar mengenai manfaat melakukan transisi kepada proses yang berprinsip bebas limbah.

Pada acara kampanye

ini, juga diadakan talkshow tentang sampah kemasan di lautan Bali yang dibuka oleh Ni Putu Putri Suastini selaku Ketua Dekranasda Bali, fashion show bertema upcycling, workshop upcycling, dan presentasi peserta Olah Limbah Kreasi (Olikasi), serta pameran produk UKM binaan BEDO dan Sampoerna untuk Indonesia.

Sementara itu, semakin banyak puntung rokok yang dibuang setiap tahunnya di dunia. Jumlahnya mencapai 800.000 ton. Puntung rokok menjadi objek yang paling sering ditemukan pada saat kegiatan bersih-bersih pantai. Tak dapat dipungkiri, limbah puntung rokok yang terbuat dari selulosa asetat merupakan salah satu tantangan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Untuk itu, PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) meluncurkan gerakan sosial bertajuk #SayaAjaBisa dan #PuntungituSampah sejak awal 2019.

Gerakan ini telah menjangkau

beberapa kota, yaitu Bali dan Surabaya, dan bekerja sama dengan berbagai organisasi pemerhati lingkungan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Sampoerna dalam menjadi bagian solusi terhadap limbah puntung rokok secara berkelanjutan.

Sampoerna berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat BEDO melakukan sosialisasi gerakan sosial ini kepada warga Bali. Gerakan yang telah berlangsung untuk kedua kalinya di Bali ini bertujuan mengatasi permasalahan sampah puntung rokok.

Melalui gerakan sosial ini, Sampoerna memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Tak hanya itu, Sampoerna juga membagikan kantong portable khusus untuk perokok dewasa di Bali dan Surabaya sehingga mereka bisa menyimpan sampah puntung tersebut jika tidak menemukan tempat sampah untuk membuangnya. (kmb23)

nya yang telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dan capaian yang telah diraih Pemkab Badung, khususnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 yang telah meraih WTP. Fraksi Partai Golkar memberikan deskripsi argumentasi atas penjelasan Bupati Badung terkait Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 yang memuat laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas serta laporan keuangan, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2019 dengan pengelolaan belanja daerah yang sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem pengganggaran maupun sistem akuntansi seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan secara taransparan sehingga terciptanya akuntabilitas publik dengan berdasarkan value for money dan berlandaskan anggaran kinerja. ‘’Kami Partai Golkar ber-

pandangan bahwa sesuai ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 80 ayat 2 bahwa laporan realisasi semester pertama dan pronogsis 6 bulan berikutnya untuk dibahas bersama antara pemerintah dengan DPRD,’’ ujarnya.

Dikatakan, dengan tidak adanya indikator terhadap penyebab terjadinya rasionalisasi anggaran, pihaknya tetap menganggap target APBD bisa tercapai. ‘’Kami dari Partai Golkar belum sependapat terhadap rasionalisasi,’’ jelasnya.

Tetapi, sejalan dengan roadmap, Fraksi Partai Golkar tetap sependapat untuk menjadikan Ranperda tentang perlindungan dan pelestarian bendega ditetapkan menjadi peraturan daerah selama.

Fraksi Partai Demokrat dalam pandangannya yang dibacakan oleh Nyoman Oka Widianta, Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Wayan Suweta serta Fraksi Partai PDI Perjuangan dalam pandangannya yang dibacakan

oleh Ida Bagus Alit Agra Putra, menyampaikan hal yang sama yaitu sangat mengapresiasi kinerja Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta jajarannya yang telah melaksanakan tugas-tugas sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Bupati Badung dalam kesempatan tersebut mengatakan, APBD 2018 adalah merupakan APBD sudah kesepakatan bersama antara Pemkab dengan DPRD. Demikian juga dengan APBD 2019. ‘’Pandangan umum bagi kami itu wajar sekali dan kami akan terus melakukan evaluasi sehingga DPRD per detik, per menit, per hari, per minggu, bisa melakukan kerja sama bersama eksekutif,’’ ujarnya.

Kemudian terkait menurunnya pendapatan daerah, dia menyatakan, hal itu wajar terjadi mengingat adanya erupsi Gunung Agung dan Pilpres. ‘’Maka ke depannya kami akan melakukan kerja sama dengan pihak bank dan travel agent,’’ imbuhnya. (ad797)

PEMBUKAAN - Suasana pembukaan program BCP for SMEs.

Sumbangsih The Paradise Group untuk UMKM Bali Tangguh Bencana PT Indonesian Paradise Property Tbk. (The Paradise Group) menginisiasi program Business Continuity Plan for Small and Medium Enterprises (BCP for SMEs), yaitu sebuah program peningkatan kapasitas dalam membangun kesiapsiagaan bencana yang dikhususkan untuk segmen Usaha Mikro, Kecil dan Mmenengah (UMKM). Gelombang pertama program ini diselenggarakan untuk UMKM di Denpasar, Bali. Untuk mengimplementasi program ini, The Paradise Group menunjuk Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Menurut Pimpinan The Paradise Group Agoes Soelistyo Santoso, program BCP for SMEs ini adalah salah satu wujud kepedulian perusahaannya untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat, dalam hal ini masyarakat Bali. Program ini merupakan aksi nyata dari implementasi spirit yang diusung The Paradise Group yakni people, planet, rofit: berdayakan masyarakatnya, lestarikan lingkungannya, dan profit usaha pasti akan datang sebagai buah dari kontribusi kepada people and planet. ‘’Kami memiliki pemikiran jangka panjang, yaitu fokus pada manusia (people). Dalam program ini kami siapkan para pelaku UMKM agar menjadi lebih sadar, paham, dan siaga untuk hadapi bencana, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan tentunya mental.

In case terjadi bencana, mereka dapat melakukan hal-hal yang tepat, sehingga dapat meminimalisasi potensi kerugian dan dapat secepat-mungkin bangkit dari keterpurukan akibat bencana,’’ terang Agoes.

Ia menjelaskan, UMKM di Denpasar tumbuh pesat secara

alamiah, akan tetapi belum memiliki sistem manajemen yang terstruktur. Untuk menjadi UMKM yang tangguh, perlu dibekali dengan pelatihan dasar manajemen UMKM yang baik, termasuk dalam mitigasi bencana, mengingat Bali merupakan daerah yang rawan bencana.

Program ini melibatkan 100 pelaku UMKM di Kota Denpasar yang berasal dari Pasar Kumbasari, Pasar Rakyat Agung, Pasar Sindu Sanur, dan Pasar Sari Pedungan.

Para peserta program tersebut mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan sejak November 2018 hingga Agustus 2019.

Salah satu peserta program BCP for SMEs asal Pasar Kumbasari, Ernawati, mengaku bahwa ia lebih percaya diri dalam menghadapi potensi bencana. Karena pascamengikuti program BCP fro SMEs dirinya menjadi lebih paham dan siap untuk menjaga serta melindungi aset dan toko miliknya. ‘’Saya sekarang tidak khawatir lagi kalo semisal ada bencana, seperti banjir dan kebakaran di lingkungan pasar. Karena sudah belajar BCP,’’ kata Ernawati.

Nyoman Suwarta, Kepala Pasar Rakyat Agung mengucapkan terima kasih kepada The Paradise Group dan ACT karena telah memberikan wawasan baru. Nyoman berpesan kepada para peserta program BCP for SMEs untuk menjadi agen perubahan dan menginspirasi pelaku UMKM lainnya serta berharap program ini dapat menjangkau luas ke pasar-pasar lain.

Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengapresiasi inisiatif The Paradise Group untuk bangun UMKM Tangguh di Denpasar.

Menurutnya, program BCP for SMEs sangat mendukung program-program Pemerintah Kota Denpasar khususnya yang terkait UMKM. ‘’Saya menyambut baik program BCP for SME’s Denpasar.

Hal tersebut untuk ketangguhan UMKM agar mampu bangkit kembali sehingga terhindar dari kebangkrutan pasca bencana dan butuh komitmen dari pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif untuk memunculkan kebijakan-kebijakan yang mendukung UMKM. Saya berharap kegiatan ini merupakan langkah cerdas untuk menunjukkan kepada UMKM bahwa tanggap bencana UMKM memberikan andil kepada kemajuan usaha serta bermanfaat bagi masyarakat sehingga bisa lebih meningkatkan eksistensi dunia usaha,’’ ujarnya.

The Paradise Group berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun ketangguhan UMKM di Denpasar, khususnya dalam menghadapi potensi bencana.

Sebagai pengembang iconic lifestyle properties di kota-kota besar di Indonesia, The Paradise Group ingin mewujudkan visi sosial perusahaan yakni untuk selalu mengembangkan kegiatan sosial yang berkelanjutan kepada para stakeholders perusahaan.

The Paradise Group memiliki sejumlah unit property di kota-kota besar di Indonesia, yaitu Batam, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali yang terdiri dari hotel dan pusat perbelanjaan. Properti yang dimiliki di Bali adalah HARRIS Hotel Tuban, Maison Aurelia Sanur, Sheraton Bali Kuta Resort, beachwalk Shopping Center, dan Park23 Entertainment Center. (ad799)

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G

Terima Kunker Anggota Wantimpres

Selasa Wage, 23 Juli 2019

Apresiasi Kinerja Para Jumantik dan Petugas ’’Fogging Focus’’

IHDN Denpasar Jadi Ikon Kampus Dinkes Denpasar Serahkan Kerukunan di Indonesia Bingkisan kepada 482 Orang

INSTITUT Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar menerima kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), khususnya Tim Kajian ‘’Kemajemukan Bangsa sebagai Basis Pembangunan Kesejahteraan Rakyat’’ di Aula Ratna Kampus IHDN Denpasar, Senin (22/7) kemarin. Anggota Wantimpres yang dipimpin M. Arfan Sahib, S.K. (Kepala Biro Data dan Informasi, Sekretariat Wantimpres) sebagai Penanggung Jawab Tim Kajian diterima langsung Rektor IHDN Denpasar Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. beserta jajaran dan seluruh pejabat di lingkungan IHDN Denpasar.

Arfan Sahib mengatakan tujuan kunker ke IHDN Denpasar ini untuk melakukan diskusi dengan berbagai pihak guna mengetahui perkembangan isu keberagaman yang terjadi di Bali. Seperti diketahui, Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki konteks keberagaman yang sangat tinggi dan selama ini berjalan dengan baik.

Di mana, mayoritas penduduk Bali adalah umat Hindu (83 persen) dan sisinya umat Muslim, Kristen dan Buddha.

Oleh karena itu, sangat penting untuk diketahui bagaimana perkembangan keberagaman tersebut hingga saat ini. Dengan mendengarkan masukan-masukan dari para akademisi dan pihak terkait, sehingga tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi bisa dipertimbangkan. Hasil dari diskusi tersebut akan disampaikan ke Presiden RI sebagai bahan pertimbangan ke depannya.

Rektor IHDN Denpasar Prof.

Sudiana, M.Si. menyambut baik kehadiran Wantimpres ke IHDN Denpasar. Dikatakannya, IHDN Denpasar saat ini sudah mendeklarasikan diri menjadi ikon kam-

KUNKER - Rektor IHDN Denpasar Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. (nomor 6 dari kanan) foto bersama dengan anggota Wantimpres yang dipimpin M. Arfan Sahib, S.K. (5 dari kanan) saat melakukan kunjungan kerja di Kampus IHDN Denpasar, Senin (22/7) kemarin. pus kerukunan di Indonesia pertama yang disaksikan 17 perguruan tinggi seluruh Indonesia dan seluruh rektor universitas yang ada di Bali.

Deklarasi tersebut dilakukan pada 21 April 2018 lalu. Upaya ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bahwa sumber kerukunan tumbuh melalui para akademisi di perguruan tinggi. Sebab, apabila para intelektual telah rukun, maka masyarakat akan melihat dan menjadikan contoh kerukunan tersebut.

Begitu juga sebaliknya.

Sebagai ikon perguruan tinggi kerukunan di Indonesia, pada kesempatan tersebut pihaknya memberikan informasi mengenai konsep-konsep kerukunan di dalam dan di luar kampus berdasarkan hasil penelitian dan proses pengandian kepada masyarakat yang dilakukan IHDN Denpasar selama ini. Menurutnya, kerukunan merupakan sumber kekuatan suatu lembaga maupun bangsa dan negara. Apabila kerukunan dapat terbina dengan baik, maka

masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menata kehidupan yang lebih baik. ‘’Kalau sudah semuanya rukun, pemerintah juga aman dalam melakukan program-program yang dicanangkan. Kalau masyarakat konflik, maka siapa pun termasuk pemerintah akan terganggu. Apalagi Bali sebagai destinasi pariwisata,’’ ujar Prof. Sudiana. Sebagai kampus yang memelihara agama, adat dan budaya Bali, IHDN Denpasar mempunyai peran dalam menjaga kerukunan di Bali. Untuk itu, IHDN Denpasar bisa dijadikan rujukan idealisme dan konsepkonsep kerukunan di Indonesia, bahkan dunia. ‘’Bali dari berbagai ragam suku bangsa sampai saat ini masih dalam keadaan rukun. Karena kerukunan inilah yang akan mendatangkan devisa, mendatangkan kekuatan untuk bagaimana berinteraksi satu dengan yang lain dan saling memiliki. Karena dengan bersaudaralah kita akan menjadi kuat,’’ pungkasnya. (ad793)

Hendaklah Setiap Capaian Hidup Dilandasi Kebenaran Refleksi Jelang Galungan-Kuningan

RABU (24/7) besok, umat se-dharma akan merayakan hari raya Galungan dan sepuluh hari kemudian merayakan Kuningan. Bagi Panglingsir Puri Peguyangan yang juga politisi NasDem, Anak Agung Gede Ngurah Widiada, Galungan dan Kuingan selalu dijadikan sebagai momentum refleksi. ‘’Diharapkan kita tetap berjalan dalam frame berpikir dharma, artha, kama, moksa, di mana untuk mencapai kemenangan, termasuk meraih kekuasaan dan rezeki hendaklah berlandaskan pada kebenaran,’’ ujar Agung Widiada di Denpasar, Senin (22/7) kemarin.

Agung Widiada — begitu pria ini biasa disapa — punya tradisi untuk memaknai hari raya Galungan dan Kuningan lebih dari sekadar ritual semata. ‘’Saya selalu melakukan semacam kontemplasi, terhadap capaian-capain yang diraih, agar sebisa mungkin semua itu berlandaskan kebenaran atau dharma. Menjadi semacam way of life bagi saya, baik sebagai politisi maupun sebagai tokoh puri,’’ ujarnya.

Agung Widiada memang boleh dikata sebagai politisi yang telah banyak makan asam garam, 27 tahun di Partai Golkar dan 11 tahun di NasDem. Dia memiliki kesamaan visi dengan Ketua Umumnya Surya Paloh — yang juga mantan petinggi Golkar.

Pada Pileg 2019, di tengah dinamika dan persaingan yang sangat ketat, Gung Widiada kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Denpasar untuk masa bakti 2019–2024. ‘’Saya akui inilah persaingan paling ketat dalam kontestasi legislatif sepanjang karier saya sebagai politisi. Namun, saya selalu berpedoman, agar semua mencapaian itu dicapai dengan cara-cara yang benar,’’ ujar pria yang selalu tampil tenang ini.

Sikap dan tindak-tanduk politik Gung Widiada tak lepas dari pengaruh sang paman Prof. Ngurah Bagus — salah satu intelektual Bali yang sangat dihormati. Prof. Ngurah Bagus selalu mendorong agar para politisi mengedepankan tata karma dan moralitas. ‘’Saya berusaha menjalankan teladan

Anak Agung Gede Ngurah Widiada dan nasihat beliau,’’ ujar Gung Widiada.

Dia mengajak seluruh jajaran Partai NasDem, khususnya di Denpasar dan umumnya di Bali agar hari raya Galungan–Kuningan kali ini dijadikan momentum untuk berefleksi. Sekaligus mengevaluasi, apa-apa saja yang kurang sebelumnya, untuk kemudian melakukan pembenahan di masa depan dengan berpedoman pada spirit yang digelegarkan oleh Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh. ‘’Akhirnya, dari Puri Peguyangan Denpasar, saya dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan,’’ ujar Gung Widiada. (ad800)

BNNK Telusuri Jaringan Napi Narkoba Mangupura (Bali Post) Kasus I Nyoman Widiantara alias Pak Man, mantan napi yang menjadi bandar narkoba, masih dikembangkan Tim Berantas BNNK Badung. Dalam hal ini, Kepala BNNK Badung AKBP Ni Ketut Masmini bersama anggotanya menelusuri napi Lapas Kerobokan yang memasok narkoba ke tersangka Widiantara. ‘’Kasus ini tetap kami kembangkan. Hal ini salah satu upaya kami memerangi narkoba, khususnya di wilayah Badung,’’ ujar AKBP Masmini, Senin (22/7)

D I S I N I AKBP Ni Ketut Masmini

Bali Post/rah

kemarin.

Masmini yang memimpin penangkapan tersebut tidak menyangka jika Widiantara merupakan jaringan napi narkoba. ‘’Kami masih dalami kasus ini.

Mudah-mudahan bisa mengungkap pelaku lainnya,’’ ujar mantan Kabag Sumda Polres Badung ini.

Sementara anggota jaringan Widiantara yakni I Nyoman Aryadi Saputra alias Mang Embe (28), Zakaria (25) dan Heri Hariyono (20) saat ditangkap dalam pengaruh sabu-sabu (SS). Awalnya mereka pesta SS dan ternyata belum puas. Selanjutnya Aryadi memesan satu paket SS. ‘’Saat kami geledah kamarnya, ada bong dan masih hangat. Itu berarti memang benar mereka konsumsi sabu-sabu,’’ ungkapnya.

Menurut Masmini, masyarakat mengapresiasi upaya cegah dini terhadap narkoba yang selama ini dilakukan BNNK Badung. Itu berarti masyarakat khususnya para orangtua menyayangi anaknya. ‘’Operasi yang kami lakukan ke desa-desa didukung masyarakat dan aparat desa. Kami bersyukur karena upaya kami ini mendapat respons positif dari masyarakat,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Tim Berantas BNNK Badung mengungkap sindikat pengedar narkoba di wilayah Buduk, Mengwi dan bandarnya mantan, I Nyoman Widiantara alias Pak Man, Sabtu (20/7) lalu. Terungkapnya kasus ini berawal dari dibekuknya anggota jaringan Widiantara yaitu Mang Embe, Zakaria dan Heri Hariyono.

Bandar narkoba tersebut pada Januari lalu baru saja keluar dari Lapas Kerobokan karena terlibat kasus narkoba. Widiantara mengakui, 10,8 gram SS tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari temannya di Lapas Kerobokan seharga Rp 12 juta.

Barang haram tersebut rencananya dijual kepada pelanggannya dengan harga per paket berkisar Rp 400.000 hingga Rp 500.000. (kmb36)

SEBAGAI wujud apresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar menyerahkan bingkisan hari raya berupa sembako kepada para jumantik, koordinator jumatik dan petugas fogging focus se-Kota Denpasar, Senin (22/6) kemarin bertempat di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang.

Jumlah penerima bingkisan ini sebanyak 482 orang.

Penyerahan sembako ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara didampingi Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari. Penyerahan sembako ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas menjelang hari raya Galungan dan Kuningan.

Kinerja para petugas jumantik dan fogging focus ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Sebab, petugas jumantik secara langsung masuk ke rumahrumah penduduk untuk memantau jentik sekaligus membina dan mendampingi masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD), khususnya di lingkungan rumah masing-masing dan di tempat umum. Demikian pula dengan petugas fogging focus sangat penting dalam membasmi nyamuk penular DBD. ‘’Saya minta agar di setiap desa/

BINGKISAN - Suasana penyerahan bingkisan kepada jumantik di Kota Denpasar. kelurahan dapat ditingkatkan upaya-upaya gerakan pemberantasan jentik dan mengupayakan agar setiap rumah/keluarga dan tempattempat umum dibentuk jumantik mandiri (self jumantik). Yang mana setiap keluarga, tempat umum ada satu orang jumantik yang setiap saat memantau jentik-jentik nyamuk dan memberantasnya dengan PSN-DBD, yakni dengan gerakan satu rumah satu jumantik,’’ tandas Jaya Negara.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr. Sri Armini melaporkan kasus DBD di Kota Denpasar dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan, dari 1.500 menjadi 1.000 kasus secara keseluruhan. Yang mana pada tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kasus DBD tahun 2017, yakni dari 928 kasus pada tahun 2017 menjadi 113 kasus pada tahun 2018. Demikian juga dengan angka kema-

tiaan akibat DBD, menurun dari 0,43 persen pada tahun 2017 menjadi 0 persen pada tahun 2018.

Lebih lanjut dikatakan, untuk itu penyerahan sembako ini merupakan sebuah reward kepada para jumatik, koordinator jumatik dan petugas fogging focus dalam pelaksanaan tugasnya selama ini untuk mengedukasi masyarakat yang turun langsung ke rumahrumah warga serta mengajak masyarakat agar bisa mandiri menjadi jumantik di lingkungan rumahnya. Dan juga paket sembako ini untuk membantu meringankan beban mereka dalam menyambut hari raya Galungan dan Kuningan.

Di mana jumlah jumantik di Kota Denpasar sebanyak 431 orang, Koordinator jumatik sebanyak 43 orang dan petugas fogging focus sebanyak 8 orang dengan total keseluruhan sebanyak 482 orang. (ad794)

Dispertan Sebar Pengawas Kesehatan Hewan Mangupura (Bali Post) Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Badung menurunkan petugas guna mengawasi langsung pemotongan babi di masyarakat. Petugas memeriksa daging babi yang sudah dipotong guna memastikan laik konsumsi.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Gede Asrama mengatakan, selain memeriksa kesehatan ternak babi yang dipotong, pihaknya juga memeriksa kesehatan hewan yang disembelih di rumah pemotongan hewan (RPH). ‘’Kami sudah menurunkan petugas pengawas. Mereka sudah menyebar ke lapangan untuk memeriksa daging babi mulai hari ini (kemarin - red),’’ ujar Gede Asmara, Senin (22/7) kemarin.

Menurutnya, jumlah petugas yang turun ke lapangan terdiri dari 32 dokter hewan dan 30 petugas teknis. Tim ini pun dibantu langsung oleh sekitar 100 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Unud, Denpasar. ‘’Selain menyasar rumah potong hewan, petugas juga menyasar rumah warga yang melakukan pemotongan sendiri,’’ katanya.

Diterangkan, terdapat dua metode dalam pemeriksaan yakni antemortem (saat hewan masih

Bali Post/ist

PENGAWASAN - Dispertan Badung menurunkan tim guna mengawasi pemotongan ternak babi. hidup) dan postmortem (setelah dipotong). Pemeriksaan antemortem untuk melihat ciri-ciri fisik. ‘’Sedangkan pemeriksaan postmortem yang dilakukan ialah berupa pemeriksaan organ dalam hewan kurban, seperti hati, limpa, dan paru,’’ sebutnya.

Kendati demikian, seluruh daging babi yang dipotong oleh masyarakat, layak untuk dikon-

sumsi. Sayangnya berapa jumlah babi yang dipotong se-Badung, belum semua data terekap. ‘’Semua layak dikonsumsi karena sudah dilakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem,’’ tegasnya.

Pihaknya memperkirakan, pemotongan babi tahun 2019 sebanyak 2.500 ekor. Jumlah ini naik ketimbang tahun 2018 yang sebanyak 2.243 ekor. (kmb27)

Perampok ’’Money Changer’’ Berdalih Kehabisan Uang Denpasar (Bali Post) Setelah menangkap pelaku percobaan perampokan Money Cchanger Cash X Change di Jalan Pulau Tarakan No. 162, Denpasar Barat, Gigih Andita (31) asal Jakarta, Minggu (21/7) lalu, penyidik masih mendalami keterangan pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengaku melakukan aksi kriminal itu karena kehabisan uang.

Wakapolresta Denpasar AKBP Benny Pramono, Senin (22/7) kemarin mengatakan, awalnya pada Jumat (19/7) lalu, pelaku melakukan survei ke TKP. Waktu itu, dia menukar 1 dolar Amerika.

Padahal itu hanya kedok pelaku supaya bisa mengamati situasi TKP. ‘’Aksinya tersebut sudah direncanakan dengan melakukan survei terlebih dulu,’’ ungkapnya.

Kemudian pada Minggu (21/7) pukul 16.00 Wita, dengan meng-

endarai sepeda motor Honda Beat DK 6404 DL, pelaku tiba di TKP. Setibanya di sana, pelaku berpura-pura jadi pegawai PLN dan mengecek kWh listrik. ‘’Selanjutnya pelaku masuk ke TKP sambil mengeluarkan pisau dari tasnya.

Pelaku menodongkan pisau itu ke arah karyawan money changer, Lalu Muhammad Buhari (24).

Saat itu, korban melakukan perlawanan sehingga pelaku langsung menusuk punggungnya sebanyak dua kali dan perut sekali. Karena luka tusuk di perut, korban dibantu selang untuk memudahkan pernpasan. Sedangkan luka tusuk pada bagian punggung harus dilakukan operasi karena sangat dalam. ‘’Korban berhasil lari keluar toko dan minta tolong warga. Sedangkan pelaku tidak berani keluar sampai anggota kami tiba di TKP. Pelaku langsung

diamankan dan korban dibawa ke RSUP Sanglah,’’ ujar mantan Wakapolres Badung ini.

Hasil penyidikan, pelaku beraksi seorang sendiri. Pengakuan pelaku, uang dolar tersebut diperoleh dari mantan majikannya orang asing. Pasalnya dia pernah bekerja jadi sopir pribadi. ‘’Pelaku ini bolak-balik Jakarta-Bali. Kebetulan pacarnya ada di Bali, padahal dia punya istri di Jakarta. Tapi masih kami dalami,’’ tegasnya.

Sebelumnya, kasus percobaan perampokan terjadi di Money Changer Cash X Change di Jalan Pulau Tarakan No. 162, Denpasar Barat, Minggu (21/7) lalu. Lalu Muhammad Buhari (24) mengalami luka tusuk dibawa ke RSUP Sanglah. Sedangkan pelaku Gigih Andita (31) diamankan di Polsek Denbar. (kmb36)

Bali Post/rah

DITAHAN - Tersangka Gigih Andita ditahan di Polsek Denbar terkait kasus percobaan perampokan.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

DAERAH

Selasa Wage, 23 Juli 2019

5

Kasus TB di Bali

Tahun 2018 Ditarget 12.000 Hanya Ditemukan 30 Persen Denpasar (Bali Post) Indonesia merupakan negara kedua yang mengantongi kasus tuberkulosis (TB) terbanyak setelah India. Oleh karena itu, pemerintah terus-menerus berupaya menemukan kasus TB di masyarakat dan menyediakan layanan pengobatan.

Untuk Bali, tahun 2018 ditargetkan sebanyak 12.000 kasus TB ditemukan dan diberikan pengobatan. Namun dari target ini, ternyata hanya tercapai 3.900 kasus atau 30 persen.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Wayan Widia, belum lama ini. Menurut Widia, realisasi pencapaian kasus TB di Bali memang masih jauh dari persentase yang diharapkan. Dari target nasional, diharapkan penemuan kasus mencapai angka di atas 70 persen dari target yang ditetapkan. Dikatakan, rendahnya temuan kasus TB ini lantaran angka perkiraan kasus TB di Bali bisa saja tidak sesuai dengan perhitungan nasional. ‘’Kami masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai indikator penghitungan kasus hingga keluar hasil 12.000 kasus TB untuk di Bali,’’ katanya.

Dalam temuan kasus TB di Bali, kata Widia, pihaknya mengoptimalkan petugas puskesmas dan menggandeng peran serta masyarakat yang bergabung dalam Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI).

Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan ketuk pintu adalah suatu kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan kader TB terlatih untuk memberikan informasi mengenai TB

sekaligus melakukan skrining gejala TB pada semua anggota keluarga yang ditemui saat itu. Jika dari hasil skrining ditemukan gelaja TB, maka akan diberikan surat rujukan untuk periksa dahak di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

Untuk kegiatan ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Seperti jumlah tenaga SDM yang mengerjakan terbatas, di mana tidak semua kabupaten/ kota memiliki kader aktif yang cukup. Tantangan lain adalah pasien yang ditemukan dan kemudian dirujuk untuk pemeriksaan TB ke faskes, tidak semua sampai di faskes tujuan.

Keterbatasan biaya untuk kegiatan dan masih rendahnya peran serta masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ketuk pintu.

Meski penemuan kasus masih jauh dari target yang ditetapkan, namun keberhasilan pengobatan pasien TB di Bali cukup tinggi yaitu sebanyak 89 persen. Dari jumlah yang diobati ini tercatat 27 pasien yang masuk dalam kasus resistant terhadap obat. Artinya, pasien sempat mendapatkan pengobatan, namun berhenti dan kemudian ditemukan serta kembali mendapatkan pengobatan. ‘’TB itu bisa disembuhkan 100 persen jika pasiennya rutin dan taat meminum obat.

Karena lama waktu minum obatnya yaitu selama enam bulan, ada yang kemudian berhenti di tengah-tengah.

Bahayanya jika tidak tuntas, pasien akan mengalami resistant obat. Jika ingin sembuh harus menjalani minum obat dari awal dengan waktu lebih panjang,’’ jelas Widia. (kmb24)

Bali Post/ist

LOGO BARU - (Dari kanan-kiri) Founder dan CEO Gojek Group Nadiem Makarim, Co-Founder Gojek Kevin Aluwi, dan Presiden Gojek Group Andre Soelistyo saat peresmian logo baru Gojek di Kantor Gojek HQ, Jakarta, Senin (22/7) kemarin. Perubahan logo ini merupakan tonggak sejarah baru yang menandai evolusi Gojek yang telah berdiri sejak 2010 dari layanan ride-hailing menjadi sebuah ekosistem terintegrasi yang menggerakkan orang, barang, dan uang. Logo baru Gojek melambangkan kekuatan ekosistem Gojek dan apresiasi kepada pengguna dan mitra yang telah tumbuh bersama Gojek, di mana dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah transaksi yang diproses dalam platform Gojek melesat hingga 1.100 persen. (bns1)

Pecat ASN, Bupati Bangli Di-PTUN-kan Bangli (Bali Post) -

Cokorda Istri Tresnadewi, S.E. yang dipecat secara tidak hormat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bupati Bangli I Made Gianyar melakukan perlawanan. Senin (22/7) kemarin, Cokorda Istri Tresnadewi melalui kuasa hukumnya, I Wayan Sumardika, Lee Fransisco dkk., menggugat SK Bupati Bangli ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar.

Bupati memecat Cokorda Istri Tresnadewi menjadi ASN berdasarkan SK Bupati No. 824/753/2018 tertanggal 31 Desember 2018. Yang bersangkutan dipecat dari Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Yakni melakukan tindak pidana korupsi.

Kuasa hukum Cokorda Istri Tresnadewi, I Wayan Sumardika, ditemui di PTUN Denpasar siang kemarin menegaskan bahwa yang dilawan terhadap SK Bupati Bangli adalah cara pemberhentian yang dilakukan itu dengan cara melawan hukum. ‘’Itu yang kita lawan,’’ jelasnya.

Sumardika menambahkan,

dalam Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dijelaskan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Sumardika memandang bahwa objek sengketa yang ditetapkan 31 Desember 2018 (pemecatan) itu bertentangan dengan PP 11 Tahun 2017. Karena putusan pengadilan pidana korupsi Cokorda Istri Tresnadewi telah inkracht pada 9 September 2013. ‘’Sehingga kami memandang objek sengketa aquo bertentangan dengan

Pasal 252 PP 11 Tahun 2017 tadi,’’ tegasnya.

Sumardika menjelaskan, mestinya Bupati Bangli memecat Cokorda Istri Tresnadewi adalah akhir September 2013. Sedangkan yang bersangkutan sejak bebas dari menjalani hukuman, dia kembali bekerja seperti biasa dan mendapatkan kembali hak-haknya. Termasuk menerima gaji. Lanjut Su mardika, itu artinya bupati mengakui pemohon masih menjadi PNS. ‘’Ya, jika tergugat (bupati) taat aturan, seharusnya menetapkan SK akhir bulan sejak putusan pidana aquo telah berkekuatan hukum tetap, yaitu akhir bulan September 2013, bukan akhir Desember

Auto2000 Perkenalkan Tiga Mobil Baru di GIIAS 2019

Bali Post/ist

DITAHAN - Tersangka Apriansyah ketika ditahan di Mapolsek Densel.

Pencuri Babak Belur Dihajar Massa

Denpasar (Bali Post) Massa mengepung Apriansyah (21) di warung kopi di Jalan Pulau Bungin No. 10, Pedungan, Denpasar Selatan (Densel), Minggu (21/7) lalu. Apriansyah babak belur dihajar massa karena mencuri tas milik Nyoman Sukarji (58).

Kanitreskrim Polsek Densel Iptu Hadimastika, Senin (22/7) kemarin, mengatakan pada Minggu sekitar pukul 23.00 Wita, korban sedang duduk-duduk di belakang warungnya di TKP bersama teman-temannya. Tiba-tiba seorang temannya member tahu kalau ada bayangan masuk ke warung. ‘’Korban langsung mengecek ke depan dan dilihatnya pelaku keluar dari warung langsung lari,’’

ujarnya. Selanjutnya korban mengecek tas pinggangnya yang digantung di dinding belakang meja kasir dan ternyata hilang. Tas tersebut berisi uang tunai Rp 1,2 juta.

Korban bersama warga setempat mengejar pelaku sambil teriak maling. Akhirnya massa membantu mengejar dan pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari TKP. Massa yang emosi langsung menghajar pelaku yang beralamat di Jalan Tukad Banyupoh, Gang VII, Panjer, Densel ini.

Tak lama kemudian datang anggota Polsek Densel dan langsung mengamankan pelaku. ‘’Pelaku sudah kami tahan. Saat diinterogasi pelaku mengaku tidak bekerja,’’ ungkap Hadimastika. (kmb36)

Denpasar (Bali Post) Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Denpasar menggerebek tempat hiburan malam di Jalan Batu Mejan, Canggu, Kuta Utara, Jumat (19/7) lalu. Polisi menangkap dua warga Australia berinisial Dv (38) dan Ry (36) terkait kepemilikan kokain seberat 1,12 gram.

Menurut sumber, Senin (22/7) kemarin, Dv merupakan seorang manajer, sedangkan Ry sebagai konsultan perhotelan. Penggerebekan tersebut, menurut sumber yang enggan disebut identitasnya ini, dilakukan pukul

02.30 Wita. Saat diinterogasi, pelaku mengaku kokain itu hendak dipakai bersama.

Kokain itu dibeli dari orang tidak dikenal. Selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Mapolresta Denpasar. Selama di Bali, Ry tinggal di Jalan Pantai Batu Bolong, sedangkan Dv beralamat di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Kasubag Humas Polresta Denpasar Iptu Muhamad Nurul Yaqin tidak menampik ada pengungkapan kasus tersebut. ‘’Rencananya besok (hari ini - red) kasus tersebut dirilis,’’ tegasnya. (kmb36)

Tangerang (Bali Post) Pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 digelar di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (18/7) lalu. Sejumlah mobil dipamerkan, termasuk produk Toyota. Khusus untuk merek Toyota, PT Toyota Astra Motor (TAM) memperkenalkan tiga mobil baru dalam pagelaran akbar otomotif GIIAS 2019. Di antaranya Toyota GR Supra yang merupakan legendary sport car, Hiace dengan tampilan baru dan New Fortuner TRD Sportivo yang melengkapi jajaran line-up di segmen SUV. Presiden Director PT Toyota Astra Motor Yoshihiro Nakata mengatakan dengan diperkenalkannya tiga mobil baru ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan yang selama ini setia memilih Toyota. ‘’Toyota ingin menegaskan komitmen untuk senantiasa menghadirkan produk-produk terbaik melebihi ekspektasi.

Sebab, setiap mobil memiliki fitur keselamatan yang lengkap,’’ kata Yoshihiro Nakata di depan awak media dan para pengunjung GIIAS 2019.

Sementara itu, Operation Manager Auto2000 Wilayah DKI 1 Biyouzmal menjelaskan pagelaran GIIAS ini akan berlangsung hingga 28 Juli 2019. Calon konsumen Toyota dapat langsung berkunjung ke

Bali Post/jay

PERKENALKAN - Presiden Director PT Toyota Astra Motor Yoshihiro Nakata ketika memperkenalkan tiga mobil baru di perhelatan GIIAS 2019 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (18/7) lalu. hall 1B untuk melihat seluruh line-up Toyota yang dipajang, seperti Toyota Calya, Avanza, dan Rush serta yang lainnya. Auto2000 sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia ikut serta di pameran GIIAS 2019 untuk memberikan layanan kepada pelanggan setia Auto2000 yang datang.

Termasuk dengan memberikan program promo memikat untuk memudahkan calon konsumen membeli mobil baru idamannya.

Promo yang disajikan Auto2000 spesial untuk ajang GIIAS 2019 berupa bunga mulai 0 persen dengan uang muka (DP) sebesar 25 persen.

Tidak berhenti sampai di situ, ada pula potongan biaya ad-

ministrasi sebesar Rp 1 juta.

Termasuk kesempatan untuk mendapatkan hadiah iPhone XS dan ribuan hadiah lainnya untuk setiap pembelian mobil baru Toyota. Terakhir, ada hadiah langsung untuk setiap pengajuan paket kredit yang disetujui. ‘’Auto2000 berpartisipasi di Stan Toyota di pameran akbar GIIAS 2019 dengan menawarkan program promo yang memberikan kemudahan pada calon konsumen berupa paket kredit super ringan bunga mulai 0 persen. Oleh sebab itu, pastikan Anda memperoleh layanan dari sales advisor Auto2000 untuk mendapatkan penawaran terbaik tersebut,’’ jelas Biyouzmal. (kmb21)

Bawa Kokain, Dua Warga Warung Global Australia Ditangkap Nilai Plus Pasar Tani, Harga Murah dan Bisa Bantu Petani PEMERINTAH terus mengembangkan akses pemasaran langsung dari petani ke konsumen. Selama ini petani sering menderita kerugian saat panen raya. Padahal harga di tingkat konsumen tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Klungkung pun menggelar pasar tani saat car free day. Hal ini mendapat respons positif dan masyarakat sangat antusias berbelanja di pasar tani ini. Masyarakat pembeli biasa dapat harga lebih murah dan produk berkualitas langsung dari petani. Selain itu nilai plusnya adalah bisa membantu petani. Demikian salah satu opini yang terungkap dalam acara dialog interaktif Warung Global pada Senin (22/7) kemarin.

Berikut rangkuman opini pendengar Radio Global 96,5 FM selengkapnya.

Fera mengatakan harga lebih murah ke konsumen dan petani langsung dapat untung. Pemerintah bantu petani dengan memasarkan hasil pertaniannya kepada pembeli. Kemudian produk luar yang masuk mesti dibatasi.

Yuli asal Tabanan menilai berbelanja adalah aktivitas yang menyenangkan.

Apalagi kalau belanjanya di pasar tani.

Dobel manfaatnya lho. Bisa dapatkan aneka bahan pangan dengan harga terjangkau plus bisa ikut membantu petani. Gelaran pasar tani ini di samping sebagai ajang pemasaran sekaligus upaya mengatasi fluktuasi harga yang terjadi di tingkat petani. Pasar tani tetap berjalan dan jadi agenda tetap.

Sementara itu, Nyoman Adi di Badung mengusulkan agar pasar tani ini digelar secara rutin. (sikha)

GUGATAN - Tim kuasa hukum Cokorda Istri Tresnadewi saat mendaftarkan gugatan di PTUN Denpasar.

2018,’’ tandas Sumardika.

Atas dugaan kesalahan memecat dengan dugaan melanggar hukum itu, tim kuasa hukum pemohon meminta pada majelis hakim PTUN Denpasar untuk mengabulkan gugatan pemohon. Yakni

membatalkan dan menyatakan tidak sah SK Bupati Bangli No. 824/753/2018 tertanggal 31 Desember 2018, dan mencabut SK pemecatan itu dan mengembalikan hakhak penggugat sebagai PNS di Bangli. (kmb37)

Denpasar (Bali Post) Semua daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali, tahun 2019 telah melayani pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Hingga Senin (22/7) kemarin, cakupan kepemilikan KIA bagi anak di bawah 17 tahun mencapai 34,74 persen.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra, cakupan kepemilikan KIA di setiap daerah di Bali mengalami peningkatan. Program KIA ini dilakukan uji coba tahun 2017, dan pelayanan di seluruh daerah di Bali dimulai tahun 2019.

Dijelaskan, KIA merupakan identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Salah satu tujuan menerbitkan KIA untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik guna mewujudkan hak terbaik bagi anak. Begitu juga sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Sementara data hingga Senin kemarin, jumlah anak di Bali yang umurnya 17 tahun dan belum menikah mencapai

1.170.646 jiwa. Yang memiliki KIA sebanyak 406.710 dan yang belum sebanyak 763.936 orang.

Jumlah tersebut tersebar di delapan kabupaten dan kota.

Untuk di Kabupaten Jembrana sebanyak 84.651 jiwa dengan kepemilikan KIA 17.208 orang. Jadi yang belum sebanyak 67.443 orang. Kabupaten Tabanan jumlah anak 102.396 jiwa, kepemilikan KIA 29.390 orang dan yang belum 73.006 orang. Kabupaten Badung ada 162.986 anak, kepemilikan KIA 138.695 orang dan yang belum 24.291 orang.

Kabupaten Gianyar jumlah anak 119.164 jiwa, memiliki KIA 14.462 orang dan yang belum 104.702 orang. Klungkung 58.651 orang anak, memiliki KIA 19.174 orang dan yang belum 39.477 orang. Bangli jumlah anak 75.209 jiwa, memiliki KIA 8.496 orang dan yang belum 66.713 orang. Karangasem jumlah anak 158.239 jiwa, memiliki KIA 3.191 orang dan yang belum 155.048 orang.

Sementara itu, Kabupaten Buleleng jumlah anak 226.221 jiwa. Memiliki KIA sebnayak 89.164 orang dan yang belum 137.057 orang. Kota Denpasar jumlah anak 183.129 jiwa, memiliki KIA 85.930 orang dan yang belum 96.199 orang. (kmb16)

Kepemilikan KIA Capai 34 Persen

OPINI

6

Selasa Wage, 23 Juli 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

”Mayadnya” Tanpa Menurunkan Daya Saing PELESTARIAN adat dan budaya Bali kini menjadi perhatian serius pemerintah Bali. Di antaranya, pelestarian aksara/tulisan Bali, bahasa Bali, dan busana adat Bali. Tentu hal ini merupakan hal positif dan patut didukung, di tengah gempuran berbagai adat dan budaya luar.

Persaingan ekonomi juga menjadi ancaman tersendiri dalam pelestarian tradisi (adat dan budaya) Bali. Salah satunya, tradisi ngayah.

Gotong royong di banjar maupun di pura atau tempat suci ini, ajang bagi krama setempat untuk bisa saling mengenal satu sama lain sekaligus memupuk dan mempererat persaudaraan. Namun, sejalan perkembangan waktu, jumlah peserta mulai menurun. Banyak warga desa (terutama generasi mudanya) kini tidak lagi menggeluti sektor pertanian yang memungkinkan memiliki waktu lebih untuk ngayah. Sebagian (besar) warga kini memilih bekerja sebagai karyawan, baik pegawai negeri maupun swasta, yang sangat terikat dengan jam/waktu kerja. Mereka umumnya hanya dapat jatah cuti 12 hari dalam setahun. Ini harus mereka bagi dan manfaatkan betul untuk kepentingan keluarga dan adat/ banjar (ngayah dan sebagainya).

Dilema pun dihadapi krama, terutama yang di perantauan. Jika mereka jarang ngayah (ke banjar atau ke pura), mereka akan menjadi pergunjingan. Tidak jarang kondisi ini berujung sanksi sosial seperti kasepekang.

Sementara jika mereka harus selalu ikut ngayah, peluang yang ada diambil pendatang. Daya saing tenaga kerja (SDM) Bali pun disorot lemah. Padahal, tenaga kerja Bali sangatlah unggul dan kompetitif. Terbukti, banyak SDM Bali yang sukses dan diakui di luar daerah bahkan luar negeri.

Menyikapi kondisi ini, seharusnya konsep ngayah itu dikembalikan sebagai yadnya yang dilakukan secara tulus ikhlas. Dalam artian, ketika sebagian krama tidak bisa ngayah, mereka yang bisa ngayah harus menerimanya dengan tulus ikhlas. Tidak seperti yang sering terjadi, krama yang mayadnya ngayah malah mempergunjingkan (ngerumpi) mereka yang tidak bisa ngayah. Bahkan, sangat tragis dan ironis kadang hal ini sampai berbuntut sanksi sosial seperti kasepekang (dikucilkan). Semestinya, mereka yang tidak bisa ngayah, diberi kesempatan mayadnya dengan kompensasi berupa materiil. Bisa dalam bentuk pemogpog (iuran) atau aturan (material yang diperlukan dalam upacara).

Jika ngayah untuk gotong royong membangun pura (tempat suci) misalnya, bukankah punia dari krama bisa mendukung hal itu?

Janganlah ada pemikiran, mereka yang punya waktu untuk ngayah juga bisa membayar (pemogpog/punia) lalu memilih sengaja ikut tidak ngayah. Alangkah mulianya dan besar pahala yang diberikan Tuhan jika semua bisa ngayah sekaligus mapunia. Dengan begitu, adat, tradisi, dan budaya Bali tetap ajeg tanpa menurunkan daya saing SDM Bali. Tradisi, adat, dan budaya bisa ditinggalkan jika dinilai tidak relevan lagi dan justru membebani pendukung kebudayaan itu sendiri.

Waktu akan mengubah tradisi serta adat dan budaya yang tidak sesuai lagi dengan zamannya. Karena budi dan daya (manusia) sebagai cikal bakalnya kebudayaan terus berkembang dan berubah. Tentu yang diharapkan, perubahan yang tidak hanya menguatkan tradisi, adat, dan budaya Bali. Tetapi, juga menguatkan daya saing manusia (SDM) Bali sebagai pendukung utama budaya Bali. Budaya akan hilang jika manusia sebagai pendukung utamanya hilang.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142.

Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

”Dana Punia’’ Pembangunan Pura Agung Puncak Raung Dalam rangka pemugaran/pembangunan Pura Agung Puncak Raung yang terletak di desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi yang kondisinya sangat memprihatinkan dan sangat membutuhkan bantuan/uluran tangan dari umat Hindu yang ada di Bali, maka kami panitia pemugaran/ pembangun pura tersebut bermaksud untuk mengadakan penggalian dana punia berupa bazar dan juga mohon dana punia melalui media Bali Post.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, besar harapan kami agar dapat membantu kami dalam penggalian dana punia ini lewat media Bali Post sekaligus sebagai promosi tentang keberadaan pura tersebut yang menurut penjelasan pangemong pura tersebut adalah tempat pasraman Rsi/Yogi Markandeya. Atas bantuan serta partisipasi bapak agar pemugaran/pembangunan pura tersebut dapat terealisasi kami dari panitia mengucapkan terima kasih, dengan disertai doa semoga segala amal baik yang Bapak lakukan agar mendapatkan lindungan dan keberuntungan dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Panitia pemugaran/pembangunan Pura Agung Puncak Raung Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.

Anak Agung Ketut Sumadi Koordinator Penanggung Jawab Ida Rsi Agung Bagawan Dharma Putra Adnyana Sekretariat Panitia: Griya Agung Lanang Dawan Pemecutan, Padangsambian, Jl.Buana Raya No.43, Denpasar, Bali (081-358-585-717 atau 081-238-505-120).

Masa Depan Tradisi ”Ngayah’’ Data Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan bahwa 1.103.525 penduduk Bali yang berusia 15 tahun ke atas bekerja sebagai buruh/karyawan. Angka ini hampir mencapai 50 persen dari total angkatan kerja. Hal ini berarti hampir setengah dari penduduk Bali bekerja dengan “batasan” waktu atau jam kerja yang sudah diatur seperti pegawai negeri yang wajib bekerja lima hari dalam seminggu. Kondisi ini sepertinya tidak mendukung seorang buruh/karyawan untuk mengikuti tradisi ngayah yang digeluti orang Bali, yang biasanya ngayah ini diadakan sewaktu-waktu tanpa mengenal hari kerja. Semakin lama dengan semakin bertambahnya penduduk Bali bergelut di dunia kerja formal, apakah mereka masih sempat meneruskan tradisi ngayah ini?

Oleh

Desak Gede Prita Widia Wiriyanti Krama Bali identik dengan kebiasaan gotong royong dalam mempersiapkan upacara keagamaan di pura maupun upacara lainnya yang dilakukan di rumah warga di setiap banjar adat. Semua krama banjar tidak bisa lepas dari awig-awig tertulis maupun tidak tertulis dalam tradisi yang biasa disebut ngayah atau matulungan. Tidak ada sanksi hukum jika tidak mengikuti, kecuali sanksi denda yang sudah biasa diterapkan. Namun, sebenarnya yang paling “ditakuti” krama Bali adalah sanksi sosial, seperti digunjingkan di masyarakat.

Adat Bali yang sangat kental sudah sangat terkenal baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Kegiatan adat Bali sudah diturunkan secara turun-temurun dengan sangat baik. Ngayah merupakan kewajiban sosial masyarakat Bali yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas baik di banjar maupun di pura atau tempat suci. Ngayah ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan materi. Harapannya hanya ketika kita yang punya hajatan nanti, masyarakat di banjar juga akan dengan tulus ikhlas datang untuk membantu.

Sisi positif lainnya dari ngayah adalah masyarakat bisa saling mengenal satu sama lain, memupuk persaudaraan antar-krama banjar. Seorang wanita yang masuk banjar karena menikah dengan laki-laki tentu belum mengenal siapa pun, maka ajang ngayah inilah waktunya untuk bersosialisasi dengan warga setempat sehingga bisa saling mengenal. Hal inilah sebenarnya yang merupakan keunggulan dari masyarakat desa daripada masyarakat perkotaan.

Setiap warga bisa saling mengenal pada saat ngayah banjar.

Pada zaman dulu, kebanyakan masyarakat Bali berprofesi sebagai petani. Sehingga waktu bekerja bisa diatur sendiri. Maka tidak ada halangan jika sewaktu-waktu ada acara ngayah. Pelaksanaan ngayah seperti pada saat upacara ngaben biasanya tidak hanya dilakukan dalam waktu sehari, bahkan mungkin dalam seminggu.

Tidak ada kesulitan waktu untuk melaksanakan hal ini pada saat itu, namun bagaimana dengan sekarang?

Saat ini, masyarakat tidak hanya bekerja sebagai petani. Bahkan, kebanyakan memilih untuk pergi

ke kota mencari mata pencaharian lain. Semua ingin kerja kantoran, karena kesan menjadi petani yang bekerja kasar, panas-panasan, dan kotor sangat mengurangi minat anak muda untuk bekerja sebagai petani. Data Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan, 466.307 penduduk Bali bekerja di lapangan usaha pertanian. Series data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di lapangan usaha pertanian ini selalu menurun dari tahun ke tahun. Data ini mungkin bisa menjadi salah satu sinyal bahwa masyarakat Bali yang masih bisa melanjutkan tradisi ngayah kian berkurang.

Ambil saja contoh pegawai negeri, dengan modal jatah cuti 12 hari dalam setahun sering kali cuti ini habis untuk melaksanakan ngayah banjar. Bahkan, terkadang waktu cuti ini masih dirasa kurang karena banyaknya kegiatan yang menyita jam kerja dan mengharuskan mengambil cuti. Rasa tidak nyaman dirasakan antara mementingkan pekerjaan kantor dengan rasa tanggung jawab di banjar. Pada akhirnya, ada yang memilih mempertaruhkan rasa malu karena tidak hadir di banjar

dengan tetap bekerja, namun ada juga sebaliknya hingga meninggalkan pekerjaan formalnya. Tidak bisa dimungkiri bahwa dilema ini kian melanda masyarakat Bali.

Mengutip dari kisah Mahabharata yaitu percakapan Krisna dengan Bhisma mengenai tradisi.

Krisna menyebutkan bahwa tradisi itu seperti buah mangga. Saat baru berbuah rasanya pahit dan tidak ada yang menyukainya.

Selanjutnya, saat masih muda, buah mangga terasa asam maka hanya orang yang menyukai rasa asam yang mau menerimanya.

Kemudian setelah matang rasanya berubah menjadi manis, semua orang pun menyukainya. Semakin lama maka mangga akan membusuk hingga kering dan yang tersisa hanya bijinya.

Begitu pula tradisi, saat baru muncul mungkin semua akan merasa aneh dan tidak menyetujuinya. Tradisi yang terus dijalankan setelah beberapa lama semakin ada yang menerapkannya dan mulai menyukainya. Pada saat tradisi tersebut telah matang di masyarakat tentu saja semua orang menyukainya dan tidak ada yang mampu menolaknya.

Semua menjalankan tradisi dengan senang hati tanpa ada keluhan apa pun. Tidak ada pilihan lain selain menerimanya bahkan mungkin akan dianggap aneh jika menolaknya. Semakin lama tradisi tersebut menjadi tidak relevan untuk diterapkan dan mungkin akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Krishna juga menyebutkan bahwa ketika tradisi dipakai sebagai alat eksploitasi dan menimbulkan penderitaan serta menghalangi kebahagiaan maka tradisi itu harus dikubur agar nantinya ada tradisi baru yang muncul untuk

Perlindungan Data Pribadi pada Fintech’

BELUM lama ini terungkap kasus jualbeli data pribadi nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Data pribadi tersebut antara lain adalah nama lengkap, alamat, nomor telepon, nama ibu kandung, hingga kemampuan finansial. Data tersebut dihargai mulai dari Rp 300 hingga Rp 50.000 per data. Tindakan jualbeli data seperti ini yang membuat sebagian besar dari kita kerap kali menerima panggilan telepon atau SMS berisi tawaran produk dan/ atau jasa dari pihak yang selama ini bahkan tidak pernah berhubungan dengan kita. Mulai dari tawaran asuransi, pinjaman online, hingga judi. Tentunya praktik ini sangat bertentangan dengan peraturan dalam pasal 40 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dengan tegas mewajibkan bank untuk merahasiakan data pribadi nasabah.

Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2018, tercatat baru 49 persen masyarakat yang memiliki rekening perbankan nasional karena sulitnya akses masyarakat terhadap bank. Permasalahan ini dijawab dengan suatu kolaborasi antara teknologi digital dan sektor perbankan yang disebut financial technology (fintech).

Fintech telah memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus bertatap muka dengan cara yang mudah dan waktu yang cepat. Perkembangan fintech begitu pesat di Indonesia yaitu mulai dari berupa transaksi peminjaman, pembayaran, pembiayaan, manajemen keuangan, dan lain-lain.

Salah satu produk fintech yang menjamur saat ini adalah peer to peer lending (P2L) yang merupakan sebuah platform untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam dengan proses yang mudah dan cepat. Hal ini bagai oase di tengah-tengah ketatnya seleksi pemberian pinjaman dari bank yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan modal. Namun, masih banyak ternyata start up yang bergerak di bidang ini belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga pengawasannya pun sangat terbatas. Hal ini tentu berbahaya bagi keselamatan data pribadi masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang telah dinarasikan di atas bahwa sekelas bank yang diawasi oleh bank sentral dan diatur secara rigid oleh peraturan perundang-undangan pun masih memungkinkan adanya pihak yang

Oleh

Vesa Yunita Puri, S.H. menyebarkan bahkan memperjualbelikan data pribadi nasabah.

Di balik kemudahan peminjaman uang oleh fintech, masyarakat perlu waspada dan kembali menimbang baik-baik niatan menggunakan jasa ini karena terdapat beberapa kasus yang sangat miris. Pertama, tahun lalu terungkap kasus Rupiah Plus di mana pihak ketiga selaku debt collector melakukan pelanggaran dengan mengakses kontak nomor peminjam, setelah belum puas memaki dan mengancam agar segera membayar pinjaman. Kedua, terdapat pula kasus sopir taksi tewas bunuh diri karena stres akibat penagihan pinjaman online yang tidak beretika. Ketiga, terdapat seorang peminjam yang apabila tidak segera membayar pinjaman diancam akan disebarkan fotonya. Bahkan, LBH Jakarta telah menghimpun data 1.330 pengaduan terkait adanya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh perusahaan pinjaman online.

Het recht hink achter de feiten aan. Hukum selalu berjalan terseok-seok di belakang peristiwa. Adagium ini cukup menggambarkan keadaan hukum Indonesia dalam mengatur perlindungan data pribadi pada fintech. Pada saat fintech sudah menjadi primadona dalam jasa peminjaman kredit, sebaliknya UU yang mengatur secara khusus terkait perlindungan data pribadi belum ada. Hasil penelitian dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) menemukan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi tersebar di 30 undang-undang yang berbeda.

Artinya, peraturan tersebut bersifat sektoral sehingga tidak memberikan perlindungan secara komprehensif dan sebatas sesuai ranahnya masing-masing. Hingga saat ini, RUU Perlindungan Data Pribadi pun tengah digodok dan masih belum selesai.

Realitanya, dunia saat ini sudah sangat mewaspadai kebocoran data pribadi karena pada era Big Data ini, hampir semua lini kehidupan kita sudah terkoneksi dengan internet. Banyak negara yang sudah memiliki undang-undang yang secara khusus melindungi data pribadi masyarakatnya. Bahkan, di antara mereka ban-

yak pula yang memiliki badan institusi khusus untuk mengawasi jalannya perlindungan data pribadi tersebut, salah satunya yaitu Malaysia.

Negara-negara itu tentunya sangat menyadari betapa data pribadi sudah menjadi komoditas yang berharga tinggi sehingga permasalahan ini tidak dapat dihiraukan lagi dan harus segera ditangani. Dengan ketiadaan undang-undang terkait perlindungan data pribadi di Indonesia artinya hukum kita masih belum memberikan hak yang seutuhnya kepada masyarakat untuk dapat hidup tenang menggunakan teknologi internet tanpa harus khawatir data pribadinya tersebar.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, maka para pelaku fintech akan lebih terikat terhadap kewajiban melindungi data pribadi masyarakat mulai dari proses permintaan, pengumpulan, sampai pengolahan. Masyarakat yang merasa dirugikan pun dapat memiliki hak yang terakomodir dalam undang-undang tersebut untuk dapat menyelesaikan kasus baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Harus terdapat sanksi yang optimal untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyebaran data pribadi, yaitu baik sanksi perdata maupun sanksi pidana karena sering kali tindakan pencurian dan penyebaran data pribadi terkait dengan tindakan kriminal lainnya.

Indonesia seharusnya belajar dari kasus bocornya data pribadi pengguna Facebook tahun 2018 di mana Indonesia menduduki peringkat ketiga terbanyak yaitu 1,1 juta pengguna. Kasus tersebut tentunya sudah menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan legislatif untuk segera menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi. OJK juga wajib menindak tegas pelaku usaha fintech yang merugikan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus bersama-sama membangun kesadaran untuk tidak mengumbar data pribadi mereka di cyber space. Masyarakat harus mampu berpikir kritis sebelum memutuskan meminjam uang pada fintech, termasuk mengecek apakah perusahaan tersebut kredibel atau tidak.

menggantikan yang lama. Kapan tradisi ini hilang dan digantikan hanya tinggal menunggu waktu.

Tentunya dengan adanya perubahan tradisi akan ada pro dan kontra yang muncul.

Melihat kondisi ini, kembali pada tradisi ngayah di Bali, apakah suatu saat nanti di mana penerus Bali semuanya akan sibuk bekerja, maka tradisi ngayah akan hilang?

Sebenarnya, tradisi yang baik ini harus selalu dijaga. Hanya, dalam pelaksanaannya kemungkinan akan berubah dan tidak lagi seperti dulu. Ngayah sebelum acara ngaben yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu minggu mungkin bisa dipersingkat menjadi dua hari, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Coba bayangkan jika ngayah ini ditinggalkan, maka kekerabatan di banjar tidak akan terjalin lagi, bahkan mungkin akan sama dengan di perkotaan yang tidak mengenal tetangga.

Kembali ke individu masingmasing, krama Bali juga jangan sampai melupakan tradisi dan berkilah karena bekerja maka tidak pernah sempat meluangkan waktu untuk ngayah banjar. Terkecuali jika kondisi memang tidak memungkinkan seperti tinggal di luar daerah yang jauh sehingga memang tidak memungkinkan untuk pulang kampung setiap saat. Kita harus percaya bahwa tradisi yang sudah dilaksanakan sejak lama oleh leluhur ini bertujuan baik dan harus dilestarikan. Sebagai krama Bali yang baik kalau bukan kita yang melestarikan Budaya Bali termasuk tradisi ngayah ini, lalu siapa lagi?

Penulis, pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

POJOK

Selamat Hari Raya

Galungan dan

Kuningan

Penulis, mahasiswi S2 Master Advanced Program Law and Digital Technologies Leiden University 2019

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

7

TABANAN

Selasa Wage, 23 Juli 2019

Dapat Bantuan Pusat

Empat Ruas Jalan di Selbar dan Seltim Di-”hotmix”

Tabanan (Bali Post) -

Persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Tabanan khususnya yang dalam kondisi rusak, kerap mendapat sorotan bahkan viral di media sosial. Perbaikan jalan tidak bisa segera dilakukan lantaran Pemkab Tabanan terkendala keterbatasan anggaran.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Tabanan melalui dinas terkait rutin mengajukan proposal ke pusat untuk mendapatkan bantuan.

Tahun ini ada empat paket ruas jalan di Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg Timur yang akan di-hotmix dengan sumber pembiayaan

dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Proyek empat ruas jalan tersebut dikerjakan mulai 11 Juli lalu, diawali dengan pengukuran jalan.

Dari Data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), empat paket perbaikan jalan tersebut yakni

Pusat Gelontorkan Bantuan Pengembangan Tiga Varietas Pisang Tabanan (Bali Post) Komoditas pisang menjadi andalan petani Kabupaten Tabanan. Apalagi di Bali kebutuhan akan pisang cukup tinggi seiring banyaknya hari raya Hindu. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, pasokan pisang lokal tidak mencukupi kebutuhan saat hari raya. Inilah yang menyebabkan Bali harus mendatangkan pisang dari luar, seperti Jawa maupun Sulawesi. ‘’Kita akui, masih mendatangkan dari Jawa sampai Sulawesi dan ini membanjiri Bali karena memang pasokan lokal kurang saat hari raya tertentu. Tapi di sisi lain, produksi petani Bali terkadang kelebihan,’’ ucap Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan I Wayan Suandra, Minggu (21/7).

Terkait hal itu, kata Suandra, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi pisang lokal. Salah satunya, tahun ini Pemkab Tabanan mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pertanian untuk pengadaan bibit pisang. ‘’Besaran anggaran saya lupa, tetapi memang tahun ini dapat bantuan dari APBN untuk pengembangan komoditi pisang di Kabupaten Tabanan,’’ terangnya.

Bantuan tersebut digunakan untuk pengembangan tiga varietas pisang yakni pisang Ambon kuning, pisang raja bulu, dan pisang mas kirana. Pengembangan dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Selemadeg Barat, Pene-

bel dan Tabanan. Meski untuk pengembangan pisang sebenarnya bisa dilakukan di seluruh kecamatan, namun karena anggaran yang diberikan terbatas, Dinas Pertanian pun menerapkan skala prioritas.

Salah satu syarat yang dipakai acuan atau pedoman dalam penyerahan bantuan tersebut, yakni kelompok tani penerima bantuan harus sudah terdaftar di Sistem Informasi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (Simluh). ‘’Tidak hanya bibit atau benih pisang bantuan untuk tiga kelompok tani di tiga kecamatan tersebut, mereka juga akan mendapatkan bantuan sarana produksi pupuk organik,’’ imbuhnya.

Dipilihnya tiga varietas pisang tersebut, kata Suandra, selain karena adanya permintaan dari petani melihat potensi pasar yang ada, juga mengingat banyaknya permintaan dari masyarakat akan tiga varietas pisang tersebut saat hari raya umat Hindu. Tidak menutup kemungkinan, jika hasil produksi berlimpah, bisa mengarah ke ekspor seperti jahe yang sudah diekspor ke sejumlah negara.

Guna mengetahui sejauh mana perkembangan bantuan tersebut, Dinas Pertanian dengan menggandeng PPL pertanian di tingkat desa akan terus melakukan evaluasi dan meminta laporan dari petani. ‘’Jadi akan terus kami lihat perkembangannya. Normalnya, delapan bulan sampai satu tahun setidaknya sudah ada yang berbuah,’’ terangnya. (kmb28)

Bali Post/ist

BHAKTI PENGANYAR - Bupati Tabanan Eka Wiryastuti dan jajaran OPD melaksanakan bhakti panganyar di Pura Mandara Giri Semeru Agung.

”Bhakti Panganyar” di Pura Mandara Giri Semeru Agung

Tabanan (Bali Post)– Serangkaian Ida Bathara Turun Kabeh di Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang, Jawa Timur, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti bersama jajaran OPD melaksanakan bhakti panganyar, Minggu (21/7). Sebelum melakukan bhakti panganyar di Pura Mandara Giri Semeru Agung, rombongan melaksanakan tirtayatra di beberapa pura di Jawa Timur.

Bhakti panganyar merupakan wujud sradha bhakti jajaran Pemkab Tabanan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi. Ini juga sebagai upaya meningkatkan nilai-nilai spiritual sebagai umat beragama.

Persembahyangan ini juga diharapkan dapat membawa energi positif bagi bumi, khususnya jagat Bali.

Bupati Eka menyampaikan, bhakti panganyar juga diharapkan bisa menyatukan umat, bukan saja umat Hindu, melainkan seluruh umat beragama di Indonesia.

Jika seluruh umat beragama bersatu, maka Indonesia khususnya Bali yang ajeg bisa dinikmati sampai generasi selanjutnya. ‘’Kita harus pupuk nilai kebaikan dari sekarang. Karena apapun yang kita perbuat saat ini akan berimbas pada masa yang akan datang,’’ imbuh Bupati Eka. (kmb28)

paket I Jalan Mekayu-Pancoran sepanjang 2,9 kilometer, paket 2 berupa peningkatan jalan Selabih-Bukit Tumpeng sepanjang 4 kilometer, paket 3 berupa peningkatan jalan Beranjingan-Kelecung sepanjang 5,1 kilometer dan paket 4 Jelijih-Munduk Ulan sepanjang 1,5.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKP Kabupaten Tabanan I Gede Partana, Senin (22/7) kemarin menjelaskan, proyek perbaikan empat paket jalan itu telah teken kontrak dengan rekanan pada 11 Juli lalu dan saat itu juga telah dilakukan pengukuran awal. DAK perbaikan jalan tersebut merupakan usulan tahun 2018. Kala itu Pemkab mengajukan 20 ruas paket jalan. Namun hanya empat paket yang disetujui pusat. ‘’Pusat punya indikator pe-

nilaian sebagai dasar pemberian DAK. Tetapi kami akan terus usulkan untuk ruas jalan lainnya,’’ terangnya.

Menurut Partana, bantuan perbaikan jalan yang didapat di Kecamatan Selemadeg Timur dan Selemadeg Barat berupa peningkatan jalan dengan hotmix. ‘’Kami memang perioritaskan di bagian barat Tabanan karena memang kondisi jalan sudah rusak dan perlu segera mendapat perbaikan.

Perbaikan jalan kami lakukan bertahap,’’ tegasnya. (kmb28)

I Gede Partana

Bali Post/bit

Krama Pandak Gede Lestarikan Tradisi ”Nampah Kebo” Jelang Galungan

Bali Post/bit

MEMBAGI DAGING - Sejumlah krama Desa Pandak Gede membagikan daging kerbau.

KRAMA Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri memiliki tradisi unik menyambut hari raya Galungan.

Jelang Penampahan Galungan, mereka menyembelih kerbau atau kebo untuk sarana upacara keagamaan.

Tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu.

Selain sebagai wujud persembahan di hari raya Galungan, nampah kebo juga untuk menghindarkan warga mengonsumsi daging sapi. Daging kerbau adalah pengganti sapi, sebab warga dilarang memotong atau mengonsumsi sapi karena dianggap binatang suci.

Dari pantauan Senin (22/7) kemarin, tampak sejumlah krama Desa Pandak Gede sibuk memotong daging kerbau. Kerbau yang disembelih memiliki berat sekitar 300 kilogram. Kegiatan nampah kebo dikatakan warga setempat, Mangku Sumerta (70), sudah dimulai sejak pukul 06.00 Wita.

Menurut Mangku Sumerta, tradisi nampah kebo sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini memiliki historis. Konon saat leluhur hendak menggelar upacara yadnya, sempat nampah sampi (menyembelih sapi). Namun, ketika sapi tersebut sudah disembelih dan kemudian dibagi hingga dimasak sesuai selera, warga yang sempat mengonsumsinya justru sakit mulai dari demam, sakit perut dan penyakit lainnya.

Setelah kejadian itu, untuk mengantisipasi menyembelih sapi, krama Pandak Gede pun menggantinya dengan nampah kebo. ‘’Sekarang jumlah warga yang nampah kebo mulai menurun, karena harga kerbau mahal dan semakin susah diperoleh,’’ terangnya.

Meski sedikit, namun sampai saat ini tradisi tersebut tetap akan dipertahankan. Selain itu, nampah kebo ini merupakan salah satu ciri perayaan Galungan. Bagi warga Pandak Gede, jika tidak nampah kebo dirasakan tidak merayakan Galungan.

Tradisi nampah kebo pada Galungan kali ini melibatkan sembilan warga. Mereka menyembelih hingga membagikan daging menjadi 94 jujulan (rumpun). ‘’Satu jujulan harganya Rp 300 ribu. Di sini kami bagi menjadi 94 jujulan untuk warga atau kerabat yang sudah mapatung atau memesan sebelumnya,’’ jelasnya.

Mangku Sumerta melanjutkan, selain digunakan sebagai upakara pada saat Galungan, daging kerbau tersebut juga dijadikan berbagai macam olahan. Di antaranya dibuat dendeng karbau, tum, lawar, dan dijadikan rawon. Agar tidak berbau amis, maka ditambahkan daun tengulun yang sudah terkenal di kalangan krama Desa Pandak Gede. (bit)

Warga Panen Ikan Lemuru di Loloan Kelecung

Tabanan (Bali Post) Di tengah ancaman gelombang tinggi yang membuat nelayan memilih tidak melaut, dalam beberapa hari terakhir nelayan dan masyarakat pesisir di Pantai Kelecung, Kecamatan Selemadeg Timur, mendapatkan berkah panen ikan lemuru.

Dalam sekali tangkap menggunakan jala di kawasan Loloan Kelecung, mereka bisa mendapatkan sekitar 120 kilogram ikan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan Ketut Arsana Yasa, Senin (22/7) kemarin mengatakan, musim ikan lemuru terjadi tiap tahun. Berdasarkan perhitungan kalender Bali, Sasih Kasa-Karo adalah bulan-bulan penangkapan ikan lemuru. Di malam hari ikan-ikan ini muncul ke permukaan. ‘’Lemuru suka air dengan suhu hangat. Karena

memang saat ini angin bertiup dari tenggara, membawa materi dingin dari Australia ditambah suhu lebih dingin, menyebabkan ikan ini mencari air yang lebih hangat dan ada di perairan dangkal.

Sifatnya ikan ini muncul bergerombol,’’ terangnya.

Dikatakannya, nelayan dan warga sekitar pun terus ramai berdatangan ke lokasi tersebut untuk menangkap ikan lemuru. ‘’Memang berkah bagi masyarakat pesisir. Tapi di sisi lain, karena saat ini bertepatan dengan hari raya umat Hindu yang identik dengan daging babi, jadi hasil ikan yang didapatkan susah dijual,’’ jelasnya.

Munculnya ikan lemuru di perairan Bali, kata Arsana Yasa, juga berarti ikan mulai kembali ke arus Laut JawaBali. ‘’Pantauan satelit, peta lemuru paling tebal ada di Selat Lombok yakni antara

Lombok dan Bali. Tetapi secara merata, sepanjang selatan Bali terpantau lemuru tipis, hampir semua ada,’’ ujarnya.

Diprediksi munculnya ikan lemuru berlangsung sampai Agustus. Sebab, musim kemarau diprediksi mulai Oktober mendatang.

Disinggung tentang gelombang laut, Arsana Yasa mengatakan pihaknya telah mengirim pesan singkat pada para nelayan agar sementara ini tidak melaut lantaran ketinggian gelombang mencapai 4 meter. Bahkan diprediksi puncak gelombang tinggi terjadi pada Rabu (24/7) besok. ‘’Ketinggian diprediksi mencapai 4,5 meter sampai 5 meter. Bahkan meski pasangnya tidak tinggi, tetapi membawa arus yang sangat kuat dan mampu menyeret orang ke tengah laut,’’ tegasnya. (kmb28)

Bali Post/ist

TANGKAPAN - Hasil tangkapan ikan lemuru di Loloan Kelecung, Selemadeg Timur.

BULELENG

8 SOSOK Hati-hati Gunakan Dana Desa

PEMERINTAH desa beberapa tahun terakhir ini mengelola anggaran yang tergolong besar. Situasi ini tidak menutup kemungkinan perangkat desa terseret kasus hukum. Apalagi, dalam menghadapi Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak tahun 2019 ini. Karena itu, kalau tidak diantisipasi bisa saja terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana desa itu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng Wahyudi mengatakan, mencegah agar dana desa itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pihaknya mengumpulkan para perbekal beberapa waktu lalu. ‘’Jangan sampai dana itu dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi politik,’’ pintanya. Seiring Pemilihan Perbekel serentak, Wahyudi mengingatkan kembali para aparat desa. Seperti sejumlah perbekel yang non-aktif dari jabatannya, dan digantikan pelaksana tugas maupun pelaksana harian. “Kami minta hati-hati. Sebab, bagaimanapun dana desa itu harus digunakan sesuai peruntukannya. Ini penting, karena dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka,” katanya.

Sejauh ini, Wahyudi mengaku belum menemukan indikasi adanya oknumoknum aparat desa yang hendak memanfaatkan dana desa itu. Walau begitu, hal itu harus tetap diwaspadai. Alasannya, peluang itu tetap saja bisa terjadi. “Kami minta masyarakat bersama-sama ikut mengawasi. Kalau ada yang tidak wajar, maka segera sampaikan. Pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya. (mud)

Selasa Wage, 23 Juli 2019

Dampak Kemarau Sungai Mulai Mengering Singaraja (Bali Post) – Selain memicu kekeringan di lahan persawahan, dampak kemarau panjang ternyata membuat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Buleleng mulai mengering.

Bahkan, sebagian besar sungai di Bali Utara sekarang ini tidak lagi mengalirkan air akibat terjadinya penyusutan air. Sungai besar memang masih ada airnya, akan tetapi debit airnya menurun drastis. Kondisi seperti itu tidak pelak memicu meluasnya sawah di daerah ini yang berpotensi mengalami kekeringan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Buleleng Ketut Suparta Wijaya, Senin (22/7) kemarin, mengatakan setiap tahun sungai di daerahnya mengalami kekeringan. Ini tidak lepas karena topografi Buleleng yang kebanyakan memiliki sungai yang mengalirkan air ketika musim hujan saja. Sungai yang sudah kering

itu terdapat di Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Gerokgak. Sementara beberapa sungai lain saat ini tetap berair. Hanya, pengaruh kemarau yang relatif panjang membuat debit airnya mulai mengecil. Dia mencontohkan, sungai besar yang mulai mengalami penyusutan air saat kemarau ini seperti Sungai (Tukad) Saba, Tukad Pulukan, dan beberapa sungai besar lainnya.

“Ini sudah menjadi fenomena a l a m

ketika musim kemarau tiba.

Realitasnya, sebagian sungai di daerah kita mengering.

Hal ini karena memang kebanyakan sungai itu baru ada airnya ketika musim hujan saja,” katanya.

Kondisi sungai yang mengering itu, kata Suparta Wijaya, dipastikan dapat memicu pasokan irigasi yang tidak memadai. Bahkan, situasi ini berpotensi besar menambah areal sawah mengalami kekeringan. Sejauh ini, pihaknya sudah berkoordinasi ke Dinas Pertanian (Distan) untuk

mencegah jangan sampai subak yang ada dilanda kekeringan hingga mencapai skala berat. Ini bisa dilakukan dengan pengaturan air secara optimal. Selain itu, pemakaian sumber mata air dari sumur dangkal dipercaya efektif mencegah terjadinya kekeringan.

Pengaturan Air “Kalau soal dampak pasti karena sungai yang kering memicu kekeringan lahan sawah yang ada. Untuk itu, upaya pengaturan pemakaian air harus dilakukan dengan baik. Penggunaan sumur dangkal akan bisa mengurangi dampak kekeringan yang terjadi,” jelasnya.

Selain pengaturan air irigasi persawahan, Suparta Wijaya menyebut pengelolaan air bersih terutama di pedesaan tahun ini juga har-

us diwaspadai dapat memicu dampak kemarau. Kalau tidak ada pengaturan yang baik, maka krisis air bersih pasti akan terjadi. Selain pengaturan pada musim kemarau, pihaknya berharap pengelola air bersih di desadesa harus smart (pintar – red) terkait pengelolaan air bersih, lebih-lebih dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan. “Kalau pengaturan di musim kemarau sifatnya jangka pendek saja. Secara permanen, kita berharap melalui perda yang sedang dibahas ke depan pengelolaan air bersih pedesaan akan lebih optimal. Sebab, pada regulasi itu ada manajerial mengaturan secara menyeluruh. Termasuk ada upaya antisipasi penurunan debit ketika kemarau seperti sekarang ini,” jelasnya. (kmb38)

Pasar Murah Desa Adat Pakraman Buleleng Singaraja (Bali Post) – Mendekati hari raya Galungan, Sekaa Wantilan Desa Adat Buleleng menggelar pasar murah di wantilan Desa Adat Buleleng, Jalan Mayor Metra No. 18 Singaraja, Minggu (21/7). Pasar murah itu sudah dibuka mulai pukul 06.30 Wita. Lapak PD pasar yang menjual sejumlah keperluan sembilan bahan pokok itu dipajang di halaman depan wantilan Desa Adat Buleleng. Saat dibuka, warga sudah memadati arena pasar murah tersebut. Komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, susu, gula, dan kopi disediakan dengan harga standar.

Klian Desa Adat Pakraman Buleleng, Nyoman Sutrisna, mengatakan, pasar murah itu menawarkan bahan sembako harga wajar. Aspirasi yang berkembang di masyarakat bahwa sembako sebagai kebutuhan pokok masyarakat

perlu didekatkan menjelang hari raya. Karena itu, harga yang lebih murah sangat diharapkan. Untuk itu, desa adat bersama Sekaa Wantilan dan PD Pasar menggelar pasar murah. ‘’Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban krama, minimal dalam pemenuhan sembako di samping kebutuhan hari raya,’’ katanya.

Direktur Operasional (Dirops) PD Pasar Buleleng, Putu Dana Harta, didampingi Unit Distributor PD Pasar Nyoman Suparta mengatakan, pasar murah dilakukan secara kontinu di sejumlah tempat, baik atas permintaan masyarakat maupun atas inisiatif dari PD Pasar. Ini perlu dilakukan karena kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Rata-rata kisaran harga lebih murah antara 10 hingga 15 persen. (kmb38)

Dua Pelaku Curanmor Lintas Kabupaten Ditangkap Singaraja (Bali Post) – Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (uranmor) yang beraksi hingga di beberapa kabupaten di Bali alias lintas kabupaten, berhasil ditangkap Unit Reskrim Polsek Busungbiu. Kedua pelaku itu adalah KD (37) dan SKD (24), asal Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu. Masing-masing sudah beraksi di tujuh tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolsek Busungbiu AKP Made Agus Dwi Wirawan seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Senin (22/7) kemarin, mengatakan penangkapan kedua pelaku itu bukan karena kasus pencurian sepeda motor di Busungbiu. Tetapi keduanya dibekuk atas laporan warga pada 18 Juni 2019 lalu, yang saat itu justru kehilangan rokok di sebuah warung di desa setempat.

Polisi berhasil menangkap KD dan rekannya SKD, di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, pada 17 Juli 2019. Awalnya, kedua pelaku mengaku mencuri sejumlah rokok di sebuah warung di Busungbiu. Namun, setelah diinterogasi justru KD dan SKD juga mengaku pernah melakukan tindakan curnamor tiga kali di Kecamatan Seririt. Selain itu, juga di Jembrana tiga kali. Satu kali di Pupuan Kabupaten Tabanan.

Hebatnya lagi, mereka juga melakukan penjambretan di wilayah Polresta Denpasar. “Kasusnya kami limpahkan ke Mapolres Buleleng. Pasalnya, kedua pelaku ini juga pernah mencuri motor lintas kabupaten, sehingga kami limpahkan ke Polres,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Vicky Tri Haryanto, mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman. Penyelidikan intensif itu dilakukan untuk memastikan apakah masih ada TKP lain dari tindak kejahatan KD dan SKD itu. Sejauh ini, kedua pelaku mengaku dapat mencuri motor milik korban dengan modus kunci nyantol. Setelah berhasil dibawa kabur, motor itu kemudian disembunyikan di kediaman milik KD di Desa Sepang. Agar tidak mudah dikenali, pelaku menggunakan nomor pelat palsu.

Untuk memuluskan aksinya, sepeda motor curiannya itu juga dimodifikasi.

“Ini baru berdasarkan penyelidikan awal. Kasus curanmor lintas kabupaten itu masih kami kembangkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polsek,” katanya.

Untuk mempertangungjawabkan perbuatannya, pelaku KD dan SKD dijerat pasal 363 KUHP, tentang pencurian dan pemberatan. Ancaman pidananya paling lama tujuh tahun penjara. (kmb38)

SUNGAI MENGERING – Memasuki kemarau tahun ini, sebagian besar sungai di Buleleng mengering.

Bali Post/kmb38

Balon Perbekel Ikuti Seleksi Tambahan

Sejumlah desa yang menggulirkan Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak tahun 2019 melakukan seleksi tambahan untuk bakal calon (bacalon) perbekel. Alasannya cukup rasional, karena bacalon yang mendaftar di desa bersangkutan melebihi dari batas calon maksimal yang mengikuti Pilkel serentak itu. Lalu, bagaimanakah mekanisme seleksi tambahan itu harus dilaksanakan agar bisa mengakomodasi semua partisipan secara adil dan merata?

ANTUSIASME masyarakat untuk menjadi perbekel cukup tinggi belakangan ini.

Faktanya, di bebera desa di Buleleng harus melaksanakan seleksi tambahan. Seleksi tambahan itu digelar karena kuota pesertanya melebihi dari persyaratan yaitu lima peserta. Masing-masing desa harus mengikuti seleksi tambahan itu yakni Desa Panji, Desa Pegayaman, Desa Kayuputih (Kecamatan Sukasada), Desa Patas, Penyabangan, Desa Pengulon (Kecamatan Gerokgak), Desa Pakisan (Kecamatan Kubutambahan), Desa Patemon (Kecamatan Seririt), dan Desa Sudaji (Kecamatan Sawan).

Seleksi ini diselenggarakan Panitia Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa, nantinya difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng di ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (22/7) kemarin.

Kepala PMD Made Subur mengatakan, seleksi itu harus dilakukan terhadap balon perbekel yang melebihi lima peserta sebagaimana di beberapa desa itu. Tes ini dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 31 peserta. Kemudian tes gelombang kedua juga

diikuti 31 peserta. Proporsi hasil tes akhirnya ditentukan dari pengalaman 40 persen. Sedangkan, dari hasil tes 60 persen.

Itu artinya, jika pengalaman dilihat memadai apalagi punya pengalaman di pemerintahan, tentu akan linier dengan hasil yang akan didapatkan.

Untuk pengalaman di pemerintahan, dapat dilihat dengan melampirkan bukti autentik berupa Surat Keterangan (SK) kerja yang dikumpulkan ketika mendaftarkan diri sebagai balon perbekel.

“Karena soal-soal dalam tes kali ini, sebagian besar terkait pemerintahan khususnya pemerintahan desa,” katanya.

Seleksi tambahan dalam bentuk tes tulis itu, kata Subur, sesuatu yang baru dilakukan dalam proses Pilkel ini. Malah ada rencana ke depan akan dikembangkan dengan menyelenggarakan layaknya assessment yang diikuti para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Namun model seperti itu baru akan diadakan tahun 2021 mendatang.

“Tes akan dinilai Panitia Desa dan Panitia Kabupaten.

Hasilnya akan diumumkan langsung setelah proses penilaian selesai,” jelasnya. (mud)

Bali Post/mud

SELEKSI TAMBAHAN – Sejumlah bakal calon (bacalon) perbekel dalam Pilkel serentak mengikuti seleksi tambahan, Senin (22/7) kemarin.

GIANYAR

Selasa Wage, 23 Juli 2019

9

Bersamaan dengan Galungan dan Kuningan

Krama Sebatu Gelar ”Karya Ngekes Bherata”

Bali Post/kmb35

MAPATUNG - Anggota Simantri Tamiang Mas, Desa Sayan mapatung daging babi mejelang perayaan Galungan dan Kuningan, Senin (22/7) kemarin.

Kesulitan Lahan

Simantri Tamiang Mas Terancam Bubar

Gianyar (Bali Post) Kelompok Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi (Simantri) merupakan program yang sudah berjalan selama beberapa tahun. Namun untuk Simantri Tamiang Mas, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, justru kini terancam bubar. Hal ini karena kesulitan dalam menyewa lahan yang harganya sulit terjangkau.

Anggota Simantri Tamiang Mas I Made Pariana mengatakan, lahan Simantri yang ada sekarang ini merupakan lahan sewa milik pribadi. Harga sewa ini yang dirasakan mahal oleh kelompok dengan anggota 20 orang tersebut. “Sewa lahan tidak bisa kami lanjutkan karena mahal, lahan lain juga harganya sama,” kat Pariana, Senin (22/7) kemarin.

Menurut Pariana, Kelompok Simantri Tamiang Mas ini masih berupaya mencari solusi agar Simantri tersebut dapat berlanjut. Begitu juga dengan para peternak sapi, tetap dapat memelihara sapinya di sana. “Masih kami upayakan solusi dari kondisi ini, semoga ada jalan,” katanya.

Selain anggota yang memelihara sapi, kata Pariana, anggota Simantri juga ada yang memelihara babi. Khususnya para ibu Kelompok Wanita Tani (KWT). Bahkan Simantri yang berlokasi di areal Subak Mas, Desa Sayan ini kerap dijadikan tempat pelatihan bagi anggotanya.

Senin kemarin anggota Simantri Tamiang Mas menggelar kegiatan mapatung, yakni membagikan daging babi yang merupakan hasil dari persentase penjualan sapi pada Simantri itu sendiri. Puluhan anggota dapat bagian daging sebanyak enam kilogram dengan harga Rp 270 ribu. “Setiap Galungan kami pasti mapatung sejak simantri ini dibuat pada tahun 2011. Namun Galungan kali ini bisa menjadi yang terakhir karena ada kemungkinan akan bubar akibat dari sewa tanah yang mahal,” katanya. (kmb35)

Bali Post/ist

EVAKUASI - Petugas mengevakuasi pohon bambu yang tumbang di Desa Sumita, Senin (22/7) kemarin.

Pohon Bambu Tumbang Tutup Jalan di Sumita

Gianyar (Bali Post)Warga dikejutkan dengan tumbangnya rumpun pohon bambu di Banjar Mulung, Desa Sumita, Kecamatan Gianyar, Senin (22/7) kemarin. Pohon bambu tersebut tumbang menutupi badan jalan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gianyar langsung memangkas bambu tersebut.

Pohon bambu itu tumban sekitar pukul 10.30 Wita. Pohon yang tumbang itu selain menghadang jalan, juga menimpa kabel Perusahaan Listri Negara (PLN). Penyebab bambu itu tumbang akibat akarnya tidak kuat menahan beban. Meski tidak ada korban dalam kejadian itu, arus lalu lintas di kawasan itu sempat tersendat.

Kepala BPBD Kabupaten Gianyar Anak Agung Oka Digjaya membenarkan adanya laporan pohon tumbang tersebut.

Pihaknya langsung menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC).

“Upaya yang dilakukan mengerahkan anggota TRC BPBD Gianyar beserta armada dan perlengkapan,” ujarnya.

Petugas kemudian melakukan pemotongan dan pembersihan ke lokasi kejadian. Pohon bambu disensor perlahan.

Sekitar pukul 12.35 Wita pohon yang tadinya menghadang setengah badan jalan bisa dibersihkan. (kmb35)

Telepon Penting gianyar Kantor Bupati DPRD BPBD PMK Kantor Satpol PP RSUD Sanjiwani PDAM KPA Gianyar PMI Gianyar KONI Gianyar BNN Kab. Gyr. PLN Kodim 1616 Gyr Koramil Gianyar Koramil Blahbatuh Koramil Tegallalang

- 943056 - 943144 - 7844717/7844718 - 943113 - 944436 - 943020 - 944225/943233 - 942184 - 8958414 - 947261 - 946122 - 947166 - 943069 - 942289 - 941167 - 974792

Gianyar (Bali Post) Krama Desa Pakraman Sebatu, Tegallalang, Gianyar menggelar upacara unik yakni Karya Ngekes Bherata. Tradisi ini rutin digelar setahun sekali usai Purnama Sasih Kasa.

Tahun ini, tradisi unik yang berlangsung selama 12 hari itu berbarengan dengan perayaan Galungan dan Kuningan.

Wakil Klian Adat Sebatu I Made Kartu Santika mengatakan, Karya Ngekes Bherata memang rutin digelar sekali dalam setahun, yakni usai Purnama Sasih Kasa, panglong menemu Kajeng. Selama 12 hari pelaksanaan upacara ini, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh warga setempat. Misalnya, warga yang sudah keluar desa dilarang masuk lagi ke dalam desa.

Demikian juga warga luar desa yang sudah masuk dan menginap di wilayah Desa Sebatu dilarang untuk keluar desa.

Tidak hanya itu, selama rangkaian karya berlangsung, warga dilarang menjual hewan ternak peliharaan, seperti ternak sapi, babi, kambing, ayam, bebek dan ternak lainnya.

Selama karya berlangsung, warga juga tidak diperbolehkan menanam segala jenis pohon. Hal ini juga berlaku untuk pemasangan penjor, karena memasang penjor dikategorikan menanam. “Selama karya tidak boleh menanam pohon.

Memasang penjor dikategori menanam, karena saat hari raya Galungan berlangsung Karya Ngekes Bherata sehingga pemasangan penjor didahulukan beberapa hari sebelum

Galungan,” ujar Kartu Santika.

Menurut Kartu Santika, warga desa setempat akhirnya sepakat secara serentak memasang penjor Galungan, Jumat (19/7) lalu. Hal ini dilakukan karena pada Sabtu (20/7) sudah mulai rangkaian Karya Ngekes Bherata. “Karya ini akan berlangsung selama 12 hari hingga Tilem Kasa,” katanya.

Kartu Santika menambahkan, tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun.

Bahkan warga Desa Pakraman Sebatu sudah menjalankan tradisi ini sebelum Majapahit masuk ke Bali. ”Sebelum ajaran Hindu zaman Majapahit masuk Bali, warga Desa Sebatu yang termasuk salah satu desa kuno di Bali sudah melaksanakan tradisi ini,” ujarnya.

Kartu Santika mengatakan, ada beberapa rangkaian Karya Ngekes Bherata, seperti Ngadeg, Mesangiang-ngiangan, Nyacahin, Ngebek, Ngusaba Gentuh dan Panyepian Adat.

Selama panyepian krama tidak boleh membawa barangbarang termasuk mengendarai sepeda motor dan mobil keluar rumah. “Usai itu, Ngusaba di Pura Dalem dan ngelebar Bherata. Kemudian ada tabuh rah tiga seet yang dipusatkan di Pura Desa Sebatu,” katanya.

Usai Karya Ngekes Bherata, kata Kartu Santika, aturan desa kembali diberlakukan seperti semula. Di antaranya warga diperbolehkan menjual ternak, warga menanam pohon, dan warga juga boleh keluar masuk wilayah Desa Sebatu. (kmb35)

Bali Post/kmb35

KARYA - Suasana di Desa Adat Sebatu, di mana krama desa mendahului pemasangan penjor karena pelaksanaan Karya Ngekes Bherata.

Kasus KSU Dana Asih

Dinas Koperasi Hanya sebagai Fasilitator

Gianyar (Bali Post) -

Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar tidak bisa berbuat banyak terkait keresahan yang dialami para nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Asih. Koperasi yang beroperasi di Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati itu sudah sejak 2017 tidak ada laporan Rapat Akhir Tahun (RAT) ke Dinas Koperasi. Dari sana pun sebenarnya Dinas Koperasi sudah mencium indikasi adanya penyelewengan, namun permasalahan koperasi itu tetap berlarut-larut hingga kini. Total kerugian para nasabah diperkirakan mencapai Rp 22 miliar.

Dikonfirmasi Senin (22/7) kemarin, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar Dewa Mahayasa mengatakan, hidup tidaknya sebuah koperasi semua ada di tangan pengurus dan anggota koperasi. Lantaran koperasi, menurutnya, dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga tidak ada campur tangan dari Dinas Koperasi.

Mahayasa mengakui peran Dinas Koperasi terbatas, hanya sejauh fasilitator. Sedangkan untuk aturan dan kesepakatan dalam koperasi tersebut tidak merupakan tanggung jawab dinas. “Kami di sini hanya sebagai fasilitator dari mereka, pendampingan, dan membantu dalam pengurusan izin. Kami dari segi kelembagaan saja, karena semua itu tergantung pengurus dan keanggotaan ketika ingin koperasinya berjalan dengan lancar,” terangnya.

Terkait KSU Dana Asih tersebut, Mahayasa mengatakan memang telah tercatat. Namun sejak 2017 tidak ada pemberitahuan ataupun laporan bahwa mereka melangsungkan RAT. Bersamaan itu juga bendesa setempat dan pengurus telah

menyampaikan permasalahannya kepada dinas, sehingga telah dibentuk tim penyelesaian dari unsur masyarakat, dengan harapan masalah itu menemui titik terang. “Sudah sempat dibentuk tim penyelesaian terkait kasus koperasi tersebut. Sempat diajak koordinasi, namun untuk pemanggilan pertama mereka tidak datang. Sedangkan untuk pemanggilan kedua hanya datang ketua koperasinya saja dengan menyatakan akan bersedia mengganti dana nasabah,” katanya.

Menurut Mahayasa, fungsi tim penyelesaian sebagai bemper utama dari Ketua KSU Dana Asih itu dalam menyampaikan sesuatu hal kepada anggota maupun nasabahnya. Ketika ada permasalahan seperti itu, semestinya pengurus tidak boleh lari. Paling simpel, tinggal kembalikan dana nasabah dengan menjual aset-aset yang ada dan terbuka terkait permasalahannya. “Koperasi yang tutup rata-rata hampir mirip seperti ini masalahnya. Sudah diusulkan kalau sudah terdata dan tidak melaksanakan RAT nanti itu akan dibubarkan koperasinya. Supaya tidak tercatat

di sini dan hanya menambah beban saja,” ujar pejabat asli Tabanan ini.

Mahayasa mengakui selama ini pihaknya hanya sebatas mendata, mana saja koperasi yang aktif, dalam proses pembinaan, koperasi bermasalah, hingga yang akan dinonaktifkan. “Susahnya, ketika ada masalah kami yang dicari. Saat lancar dan melangsungkan RAT, kadang-kadang kami diundang, kadang-kadang juga tidak,” katanya.

Sesuai data, kata Mahayasa, perkembangan koperasi di Gianyar per Maret 2019 jumlahnya mencapai 1.251 koperasi. Jumlah itu merupakan binaan dari Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar saja, dan binaan dari Provinsi Bali ada 21 koperasi. Sedangkan binaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI sebanyak dua koperasi. Jumlah koperasi yang aktif tercatat 1.014 koperasi, koperasi yang tidak aktif sebanyak 237 koperasi.

Begitu juga jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT baru 231 koperasi, dan jumlah koperasi yang masih pra-RAT sebanyak 33 koperasi. (kmb35)

Dewa Mahayasa

Bali Post/kmb35

JEMBRANA

10

Selasa Wage, 23 Juli 2019

Pasokan dari Jawa Jelang Galungan

Janur Meningkat, Kelapa Daksina Menurun PASOKAN untuk kebutuhan krama Bali menjelang hari raya Galungan dan Kuningan dari Pulau Jawa meningkat. Sejumlah komoditi alami lonjakan. Salah satunya janur. Sementara kelapa daksina yang tahun lalu pasokannya masih tinggi, kini sudah mulai menurun.

Data yang dihimpun di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Gilimanuk tiga hari menjelang hari raya Galungan ini baik jumlah kendaraan maupun volume barang naik. Selama tiga hari, untuk komoditi Janur misalnya, pada Jumat (19/7) lalu sudah mulai meningkat. Di akhir pekan itu, tercatat sebanyak 32 kendaraan, dengan total volume 92.800 kilogram janur. Pada Sabtu (20/7), jumlah kendaraan maupun volume pengiriman janur sempat turun. Jumlah kendaraan barang dari Pulau Jawa yang mengangkut janur pada hari itu sebanyak 12 unit dengan total jumlah 34.800 kilogram. Selanjutnya pada Minggu (21/7), terjadi kenaikan khusus angkut janur sebanyak 34 unit. Dengan

total jumlah 98.600 kilogram.

Sementara untuk kelapa daksina justru cenderung menurun. ‘’Untuk dua hari menjelang Galungan, ada penurunan pengiriman barang. Untuk kelompok hasil bumi mengalami penurunan,’’ ujar Koordinator UPPKB Cekik I Ketut Iriana Waskita, Senin (22/7) kemarin.

Secara umum kelompok hasil bumi memang ada penurunan, tetapi ada beberapa komoditi yang masih mengalami kenaikan. Seperti janur misalnya yang masih sangat banyak dibutuhkan.

Dijelaskan Iriana, beberapa komoditi yang dikelompokkan dalam kelompok hasil bumi di antaranya buah, jagung, ketela, kedelai, janur, cabai dan rempah-rempah. Khusus untuk buah, menjelang hari raya di Bali, menurutnya,

juga mengalami penurunan.

Dari mulanya pada Jumat lalu ada 200 unit kendaraan masuk dengan total 960.000 kilogram, pada Minggu menurun hanya 65 unit mobil.

Totalnya juga turun berkisar 312.000 kilogram. ‘’Kalau janur masih banyak masuk.

Dari Jawa Timur, kalau buah cenderung menurun. Termasuk kelapa daksina,’’ jelas Iriana.

Komoditi yang masuk ke Bali ini, menurutnya, terjadi setiap hari. Selain komoditi hasil bumi, komoditi lain seperti pangan (sembako), ternak (kambing dan ayam), serta bahan bangunan. Teranyar dua hari menjelang Galungan, menurutnya, ada penurunan pengiriman barang. (kmb26) KENDARAAN BARANG - Salah satu kendaraan barang yang mengirim komoditi hasil bumi janur dari Jawa untuk dijual di Bali.

Memaknai Galungan dan Kuningan

Bupati Artha Ajak Umat Perteguh Swadharma

UPAYA PENCEGAHAN - Tes urine yang dilaksanakan jajaran Kodim 1617/Jembrana yang kini getol melakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kodim 1617/Jembrana Tangkal Peredaran Narkoba Negara (Bali Post) Jajaran Kodim 1617/Jembrana getol melakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kodim Jembrana juga terus menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AD, serta anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) beserta keluarganya agar memiliki daya tangkal terhadap bahaya peredaran narkoba.

Dandim 1617/Jembrana Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok, Senin (22/7) kemarin mengatakan, kegiatan P4GN ini secara rutin dilaksanakan staf Intel dengan tujuan mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan Kodim 1617/Jembrana.

Hal ini sebagai bagian untuk mencegah keterlibatan Keluarga Besar TNI, terlebih saat ini narkoba telah masuk ke berbagai kalangan termasuk baru-baru ini seorang artis terjerat narkoba. Menurutnya, komitmen TNI khususnya Kodim Jembrana sudah jelas dan tegas, yaitu menyatakan perang terhadap narkoba.

Terlebih saat ini ada indikasi dari bandar narkoba menjadikan oknum-oknum aparat sebagai kurir dengan iming-iming yang besar. Maka dari itu, Dandim akan terus berupaya mencegah termasuk memberikan sanksi berat apabila itu dilanggar. Dengan meningkatkan daya tangkal, akan mampu melemahkan sekaligus menumpas segala aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba yang mencoba masuk dan merusak kehidupan masyarakat Jembrana.

Melalui kegiatan sosialisasi P4GN ini, katanya, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat untuk menghindari, memerangi, dan memberantas narkoba secara bersama-sama melalui aksi nyata yang diawali dari diri pribadi, keluarga, dan satuan menuju Indonesia yang berbudaya, berkarakter, bermartabat, dan sejahtera.

Pjs. Pasi Intel Kodim Kapten Inf. Nyoman Gde Andika menambahkan, sosialisasi P4GN yang diselenggarakan tiap triwulan ini dimaksudkan agar para prajurit dan PNS serta anggota Persit KCK mendapatkan pengetahuan dan mengetahui jenis serta golongan narkotika dan bahaya penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) seperti, heroin, morfin, ganja, ekstasi, dan jenis lainnya.

Menekankan pula kepada seluruh anggota yang memiliki putra dan putri usia remaja agar mengawasi pergaulan mereka karena masa remaja adalah masa ingin tahu dan mencoba-coba sehingga akan merusak masa depan putra putri.

Dari hasil pemeriksaan tes urine oleh petugas Analis Laboratorium RSUD Negara yang dipimpin dr. Dedy Kusnawan bersama seorang stafnya, dalam pemeriksaan urine tersebut tidak ditemukan indikasi keterlibatan prajurit, PNS maupun anggota Persit KCK dalam penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kodim 1617/Jembrana. (kmb)

HARI Suci Galungan dan Kuningan kembali dirayakan umat Hindu pada 24 Juli 2019 & 3 Agustus 2019. Hari raya Galungan yang datang setiap enam bulan sekali ini, tepatnya pada setiap Budha Kliwon Wuku Dungulan diyakini sebagai hari kemenangan Dharma atas Adharma. Bupati Jembrana I Putu Artha bersama dengan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengucapkan selamat hari raya sekaligus mengajak umat memaknai hari raya melalui pelaksanaan Dharma setiap harinya.

Artha mengatakan, hari raya ini merupakan momentum yang baik dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon agar umat manusia dihindarkan dari bencana alam, dan segala mara bahaya. ‘’Patutlah kita berterima kasih dengan ketulusan atas anugerah Hyang Widhi yang diberikan kepada kita sehingga mampu merayakan Galungan dan Kuningan dengan baik

serta mendoakan agar senantiasa diberikan keselamatan, kedirgayusan, perlindungan dan tuntunan lahir bathin,’’ kata Artha.

Ditambahkannya, perayaan Galungan sebagai simbol kemenangan dharma melawan adharma harus mampu menjadi pembimbing seluruh masyarakat khususnya di Jembrana dalam melaksanakan swadharma masing-masing.

Bupati asal Melaya ini juga mengingatkan, pengabdian dan pekerjaan yang dilakukan hendaknya tetap berlandaskan pada ajaran dharma, kebenaran dan keikhlasan, terlebih saat merayakan hari suci seperti Galungan dan Kuningan.

Lebih jauh dari itu, katanya, sejatinya peringatan Galungan Kuningan ini proses pendewasaan diri semakin baik, secara mental maupun spiritual.

Semangat juang untuk tidak lelah mengabdikan diri demi kesejahteraan masyarakat Jembrana. (ad795)

Bupati Jembrana I Putu Artha dan Wabup Jembrana Made Kembang Hartawan.

KPU Tetapkan 35 Anggota Dewan, NasDem dan PKS Tersingkir

Negara (Bali Post) – 35 anggota DPRD Kabupaten Jembrana yang terpilih akhirnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan Legislatif oleh KPU Jembrana, Senin (22/7) kemarin. Pada periode 2019-2024 ini, tujuh partai politik (parpol) yang bisa meraih kursi di legislatif. Ketujuhnya dia antaranya PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, dan PPP. Dua parpol yang periode sebelumnya bisa meraih kursi yakni NasDem dan PKS, tersingkir.

Berdasarkan penetapan dari 35 kursi, PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak dengan 18 kursi. Jumlah kursi paling banyak didapatkan PDI-P di dua daerah pemilihan (Dapil), yakni Negara dan Mendoyo masing-masing lima kursi. Sisanya merata di tiga dapil lainnya. Partai Golkar meyusul di urutan kedua dengan raihan enam kursi.

Sama dengan PDI-P, partai ini berhasil mendudukan kadernya merata di lima dapil. Hanya satu dapil, yakni Mendoyo Golkar mendapatkan dua kursi. Disusul kemudian Partai Gerindra dengan empat kursi. Dari lima dapil, Gerindra hanya satu dapil yang tidak meraih satu kursi yakni di dapil Mendoyo.

Urutan kelima, diraih Partai Demokrat dengan tiga kursi yakni di dapil RAPAT PLENO – Rapat Pleno KPU Jembrana penetapan pemilu legis- Mendoyo, Melaya, dan Negara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih latif yang digelar di salah satu hotel di Yeh Sumbul kemarin.

Jelang Galungan, Napi Rutan Negara Potong Babi

Potong Babi – Sejumlah warga binaan di Rutan Kelas IIB Negara memotong babi hasil peternakan di dalam rutan menjelang Galungan dan Kuningan.

Negara (Bali Post) Suasana menjelang hari raya Galungan dan Kuningan juga dirasakan para narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Negara. Sejumlah warga binaan yang merayakan Galungan, Senin (28/5) kemarin bersama-sama memotong babi untuk hari raya. Babi yang dipotong dua hari menjelang Galungan ini merupakan hasil dari peternakan babi di dalam rutan yang berlokasi di Kelurahan Baler Bale Agung ini.

Tercatat puluhan warga binaan yang bekerja dalam pembinaan kemandirian kelompok kerja peternakan dan perkebunan di dalam rutan. ‘’Kami berikan daging babi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka khususnya napi yang merayakan atas keaktifan merawat dan

mengembangbiakkan hewan ternak,’’ terang Kepala Rutan Kelas IIB Negara Purniawal, Senin (22/7) kemarin. Pada perayaan Galungan dan Kuningan ini, di Rutan Negara ada lima ekor Babi yang dipotong. Selain ke warga binaan yang merayakan masingmasing lima kilogram, daging babi ini juga dibagikan untuk petugas di rutan.

Saat ini total ada 30 warga binaan yang mengikuti kelompok kerja peternakan.

Daging tersebut selanjutnya dibagikan ke keluarga napi yang merayakan.

Purniawal didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan I Nyoman Tulus Sedeng menambahkan, upaya ini juga untuk menghapus image negatif rutan yang selama ini berkembang di masyarakat. (kmb26)

Raihan Kursi di DPRD Jembrana PDI Perjuangan Golkar Gerindra Demokrat PKB Hanura PPP

18 6 4 3 2 1 1

dua kursi yakni dapil Negara dan Jembrana. Sedangkan Partai Hanura dan PPP masing-masing memperoleh satu kursi.

Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara mengatakan, terkait penetapan ini dilakukan setelah KPU Jembrana menerima surat dari KPU-RI terkait hasil gugatan sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK). KPU sempat menunda hingga dua kali lantaran adanya gugatan terkait sengketa hasil pemilu. Selanjutnya caleg-caleg yang terpilih akan diusulkan kepada Gubernur melalui Bupati untuk selanjutnya dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah janji. (kmb26)

KARANGASEM

Selasa Wage, 23 Juli 2019

11

Hari Raya Galungan dan Kuningan

Bupati dan Wakil Bupati Ajak Tingkatkan ’’Sradha Bhakti’’ MENYAMBUT hari raya Galungan yang jatuh pada Rahina Budha Kliwon wuku Dungulan, Rabu, 24 Juli 2019 dan hari raya Kuningan yang jatuh pada Rahina Saniscara Kliwon wuku Kuningan Sabtu, 3 Agustus 2019 mendatang, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri dan Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa mengajak masyarakat Karangasem untuk memaknai hari suci Galungan dan Kuningan dengan lebih meningkatkan sradha bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Bersamaan dengan momentun hari raya suci Galungan ini, dipercaya sangat tepat untuk mengadopsi spirit dharma demi meningkatkan toleransi antar-umat beragama di Karangasem.

Melalui momen baik itu, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri bersama Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Senin (22/7) kemarin, mengajak seluruh umat Hindu di mana pun berada untuk dapat memaknainya dengan senantiasa meningkatkan kesucian, baik pikiran, perkataan maupun perilaku melalui aplikasi nyata sradha bhakti ke hadapan Ida Hyang Widhi Wasa beserta semua manifestasi-Nya. Bupati Mas Sumatri menambahkan, dengan bersatunya rohani dengan pikiran yang terang itulah sesungguhnya wujud praktik riil dharma dalam diri. Dan segala keka-

cauan pikiran (byaparaning idep) itulah yang dipercaya sebagai wujud adharma. Dari konsepsi inilah kemudian didapat kesimpulan, hakikat Galungan adalah untuk merayakan kemenangan dharma (kebaikan) melawan adharma (kejahatan). “Karena itu, sudah sepatutnya, umat Hindu memaknai hari raya suci Galungan sebagai hari memulai melaksanakan jalan kebaikan dan kebenaran sebagai tuntunan untuk menjalankan segala swadharmaning kehidupan di dunia ini,” ujarnya.

Mas Sumatri dan Wayan Artha Dipa mengajak masyarakat agar menjadikan momentum hari raya suci Galungan dan Kuningan ini sebagai hari raya, dengan upaya benar-benar ekstra keras mengendalikan sifat-sifat keburukan (kebinatangan) dalam diri untuk menjadikan sifat-sifat kebaikan (kedewaan), sehingga kemenangan dharma yang sesungguhnya dapat diwujudkan secara riil bersamaan dengan menjalankan swadharmaning kehidupan di dunia ini. ‘’Jadi, bukan sekadar melaksanakan tradisi rutin tanpa pemaknaan hakikat yang benar dan sungguhsungguh,’’ tambahnya.

Misalnya contoh action kontraproduktif, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Seperti mabuk-mabukan, trek-trekan, serta perilaku yang dapat

merugikan dan membahayakan orang lain. Praktek yang tidak baik seperti itu harus dihindari.

“Mari kita bersama-sama memaknai hakikat kemenangan dharma atas adharma di hari raya Galungan. Agar benar-benar kita dapat implementasikan dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga betul-betul dapat tercipta ketenangan dan kemenangan bagi seluruh umat manusia,” tambah Bupati yang disetujui Wakil Bupati.

Pada kesempatan ini pula, Bupati IGA Mas Sumatri bersama Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa atas nama pribadi dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Karangasem mengucapkan “Selamat menyambut dan merayakan rahina suci Galungan dan Kuningan’’ kepada seluruh jajaran pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan atas ancamanancaman keamanan yang belakangan ini sedang marak.

Semoga melalui kemenangan dharma, semua umat Hindu di Bali khususnya di Kabupaten Karangasem, lebih mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. ‘’Hal itu sebagai solusi strategis dan penting dalam meningkatkan kerukunan dan kedamaian demi terwujudkan Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana,” ujarnya. (ad796)

Bali Post/kmb41

NYEBERANG - Warga saat hendak menyeberang ke Nusa Penida dalam rangka hari raya Galungan.

Jelang Galungan

BPTD Tambah Trip Penyeberangan Amlapura (Bali Post) Satuan Pelayanan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Pelabuhan Padangbai berencana menambah trip penyeberangan kapal feri dari Pelabuhan Padangbai, Kecamatn Manggis menuju Nusa Penida Klungkung menjelang hari raya Galungan

dan Kuningan. Penambahan trip itu dilakukan menyusul adanya lonjakan penumpang.

Koordinator Satuan Pelayanan BPTD Pelabuhan Padangbai I Nyoman Agus Sugiarta mengungkapkan, rencana penambahan trip penyeberangan menyususl adanya lonjakan penumpang

menuju Nusa Penida menjelang hari raya Galungan.

“Penambahan itu untuk menghindari kemacetan penumpang seperti Galungan sebelumnya. Karena penyeberangan sebelumnya membeludak, sehingga beberapa penumpang tidak bias diseberangkan,” katanya.

Agus Sugiarta mengatakan, untuk trip siang dilakukan pukul 13.00 wita.

Sedangkan untuk trip dua dilaksanakan pukul 17.00 wita. Penambahan trip sudah dilakukan sejak 14 Juli lalu. “Dengan penambahan trip ini, maka antrean bisa diatasi,” tandasnya. (kmb41)

Sekda Adnya Mulyadi Dimutasi Jadi Staf Ahli Bupati

Tolak Dilantik, Ajukan Banding Administrasi ke Pemprov Amlapura (Bali Post) Kisruh pascamutasi Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi yang dijadikan staf ahli bupati terus berlajut. Sekda menolak mengikuti pelantikan yang sejatinya berlangsung Senin (22/7) kemarin. Malah pihaknya justru akan melakukan banding administrasi ke Pemerintah Provinsi Bali terkait diterimanya SK dimutasi jadi staf ahli bupati.

Kisruh Sekda, Dewan Berkonsultasi ke Provinsi

Amlapura (Bali Post) Pascamutasi Sekda I Gede Adnya Mulyadi menjadi staf ahli bupati justru memunculkan kisruh. Gabungan komisi DPRD Karangasem memberikan atensi dengan melaksanakan hearing Senin (22/7) kemarin. Hearing dipimpin Ketua DPRD I Nengah Sumardi. Agenda itu juga dihadiri wakil I Made Wirta, I Nyoman Karya Kartikan, dan Ida Bagus Adnya. Mereka berencana melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Bali untuk menanyakan kelayakan SK mutasi dari bupati.

I Nengah Sumardi mengatakan, pihaknya tidak pernah mendapatkan tembusan adanya mutasi yang dilakukan di lingkungan Pemkab Karangasem itu.

Maka pihaknya tidak tahu nama-nama pimpinan OPD pascamutasi.

“Selama beberapa kali mutasi, kita jarang dapat tembusan. Makanya, kita tidak tahu siapa pimpinan OPD pascamutasi,’’ tambah Nengah Sumardi. Termasuk mutasi kali ini, dewan sama sekali tidak menerima tembusannya. Semestinya dewan diundang pada acara pelantikan serta dilampirkan namanama yang mau dimutasi, sehingga paling tidak dewan tahu.

Wakil DPRD I Made Wirta menambahkan, dalam beberapa kali mutasi selalu menimbulkan kekisruhan.

Di satu sisi, pihaknya sangat mendukung adanya mutasi ini dalam rangka penyegaran dan promosi bagi pejabat

yang kinerjanya bagus dan berprestasi. ‘’Namun, kami juga tak mau mutasi yang dilakukan justru menyakiti ASN,’’ ujarnya.

Secara pribadi, ia melihat momen mutasi itu kurang pas. Sebab, baru beberapa kegiatan saja yang bisa digulirkan, malah pimpinan OPD-nya justru sudah diganti. ‘’Terus bagaimana mereka menindaklanjuti agenda program yang sudah dirancang itu. Justru, itu yang akan menimbulkan permasalahan.

Bisa jadi, kegiatan yang diagendakan gagal terlaksana,” tegasnya. Apalagi mutasi itu ditengarai melibatkan orangorang di luar pansel. ‘’Jadi, kami benar-benar khawatir dengan dampak mutasi itu,’’ ujarnya. (kmb41)

Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri juga memberikan respons dengan menggelar rapat mendadak dengan BKPESDM, pasca-Adnya Mulyadi yang ngotot tidak mau mengikuti pelantikan yang dijadwalkan.

Sekda I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, dirinya memang tidak menghadiri acara pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kantor

Bupati Karangasem. Dia justru mengaku langsung menghadap Mas Sumatri untuk membahas mutasi tersebut.

“Setelah saya pelajari mekanisme aturan mutasi, dengan hormat saya tidak bisa menghadiri pelantikan itu. Karena pelantikan itu sesungguhnya tidak sesuai aturan alias cacat hukum,’’ ujar Adnya Mulyadi.

I Gede Adnya Mulyadi

Bali Post/kmb41

Di Pedesaan

Pernikahan Usia Dini Masih Tinggi Pernikahan sejatinya merupakan prosesi mulia dan luhur. Karena mempertemukan doa sejoli yang terikat jalinan cinta kasih untuk merenda hidup bahaga bersama. Melalui pernikahan juga nantinya akan melahirkan generasi penerus yang melanjutkan tongkat estafet negeri ini. Namun, idealnya pernikahan itu dilaksanakan pada umur pernikahan yang memadai. Maka akan lebih baik lagi, kedua mempelai sudah punya penghasilan tetap, sehingga kehidupan pernikahannya mandiri. Mereka bisa aman, langgeng, dan sejahtera. Lalu, bagaimanakah angka pernikahan di Karangasem, apakah sudah ideal?

DARI data Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP PKB) Karangasem, tercatat angka pernikahan usia dini di Kabupaten Karangasem

setiap tahunnya masih cukup tinggi. Atas kondisi itu, DPPKB Karangasem senantiasa berupaya menekan angka pernikahan dini tersebut.

Kepala Dinas DPPKB Karan-

gasem I Ketut Wage Saputra, mengatakan Senin (22/7) kemarin, angka pernikahan dini di Karangasem bahkan mencapai 1.000 sampai 1.500 orang. Bahkan, pernikahan dini yang terjadi itu melibatkan anak-anak berusia 17 tahun.

“Pernikahan dini tersebar di semua kecamatan. Utamanya anak-anak yang tinggal di pengunungan seperti Kubu, Rendang, Selat, dan Karangasem,” katanya.

Wage menambahkan, untuk mencegah pernikahan dini itu, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi ke desa-desa. Sosialisasi itu penting agar warga yang tinggal di desa itu tidak melakukan pernikahan dini. Dengan melibatkan tim, pihaknya

akan turun memberikan edukasi. Solusi itu dianggap efektif, untuk menekan warga melakukan pernikahan pada usia dini. ‘’Selain sosialisasi pernikahan dini juga ada program mencegah pemakaian narkoba selain itu melakukan seks bebas,’’ tambahnya.

Dari berbagai segi, pernikahan dini itu sangat berdampak pada psikis bersangkutan.

Selain secara mental, juga termasuk ada implikasi perekonomian keluarganya. ‘’Apalagi, pernikahan dini itu kebanyakan diakibatkan pergaulan bebas. Mereka menikah usia dini akibat kebanyakan sudah hamil duluan,” katanya.

Memang idealnya, pernikahan itu berlangsung ketika usia kedua pasangan itu su-

dah matang. Usianya lebih dari 18 tahunlah. Selain itu, penting mereka sudah punya penghasilan sendiri. Sebab, kalau belum bisa mencari nafkah, maka keluarga muda itu tidak akan mandiri. Mereka pasti masih tergantung pada orangtuanya. ‘’Pastinya, mereka akan membuat repot orangtuanya,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap, sosialisasi yang akan dilakukan bisa menyadarkan anak-anak muda untuk sekolah dan mengejar karier lebih dulu dibandingkan memutuskan untuk menikah. ‘’Semoga agenda program yang kami rancang bisa memberikan efek konstruktif, sehingga paling tidak angka pernikahan dini di Karangasem bisa berkurang,’’ ujarnya. (nan)

Kenapa dirinya tidak mau dilantik? ‘’Sebab, jika saya menerima untuk dilantik, itu sama artinya saya mengikuti aturan yang salah,” tambah Sekda itu. Pascadirinya dimutasi dan telah menerima SK menjadi staf ahli bupati, maka Adnya Mulyadi menambahkan secara otomatis saat ini posisi sekda kosong.

“Sekarang ini, posisi Sekda jadi kosong,” jelasnya.

Dirinya selajutnya akan melakukan banding administrasi ke Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali I Wayan Koster. SK itulah dijadikan dasar dirinya bisa merasa punya kekuatan melakukan banding. Selain itu, pihaknya tetap melampirkan pelantikan sekda selama dua kali.

“Saya akan ajukan banding setelah hari raya Galu-

ngan,” tegasnya.

Kepala BKPESDM I Gusti Gede Rinceg mengakui kalau pihaknya memang melaksanakan rapat dengan Bupati untuk membahas mutasi itu.

Saat ini status Adnya Mulyadi, kata Rinceg, masih menjabat sebagai sekda.

“Karena SK berlaku 30 hari. Kalau lewat dari itu belum juga dilantik, maka SK akan gugur. Setelah itu, akan dievaluasi. Kalau nanti dia tidak menjalankan tugas, maka akan terkena sanksi disiplin. Karena kita ingin pemerintahan bisa tetap berjalan,” tandasnya.

Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri menjelaskan, proses mutasi yang dilakukan dirinya itu sejatinya sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Tidak ada rekayasa alias sesuatu yang sengaja dibuat-buat.

“Kita sudah lakukan mutasi sesuai peraturan. Bahkan, SK mutasinya sudah kita serahkan dan sudah diterima oleh beliau,” katanya. (kmb41)

KLUNGKUNG

12

Selasa Wage, 23 Juli 2019

PDI-P Minta TOSS Dievaluasi

Semarapura (Bali Post) Program TOSS (Tempat Olahan Sampah Setempat) menjadi magnet bagi daerah lain untuk belajar bagaimana penerapannya. Ini membuat berbagai pihak berharap TOSS ini dapat disempurnakan dari sejumlah kelemahan yang masih ditemukan di lapangan. PDI-P meminta TOSS ini dievaluasi. Artinya, apakah hasilnya sudah relevan dengan anggaran yang dihabiskan? Lalu bagaimana eksekutif mengatasi kendala alat yang hasil produksinya kecil dan cepat rusak.

Ini dikemukakan politisi senior PDI-P dari dapil Kecamatan Banjarangkan, Sang Nyoman Putrayasa, Senin (22/7) kemarin. Apa dampak secara makro yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Ini harus mampu dijelaskan dengan gamblang oleh eksekutif.

PDI-P tidak mau terjebak dalam dogma (dokrin) bahwa program TOSS itu program gagal. Tetapi, dengan evaluasi yang dilakukan, ke depan pihaknya dapat memberikan penilaian, apakah program ini sesungguhnya layak dilanjutkan atau tidak.

Politisi lainnya, Gde Artison Andarawata, juga meminta agar TOSS ini dievaluasi total. Sejauh ini permasalahan yang paling banyak muncul adalah alat pencacahnya rusak, sampah tetap menumpuk, dan SDM yang tidak memadai. Dia menegaskan, alat pencacah yang digunakan saat ini diproduksi di Tiongkok. Alat tersebut dibeli seharga Rp 30 juta per unit. Sementara umur mesin itu maksimal hanya bertahan dua tahun. Sedangkan kalau bicara hasil dari hasil olah sampah menjadi pelet, pelet tersebut harganya masih sangat rendah. Menurutnya, kalau tidak evaluasi, pelet yang dihasilkan tentu tidak relevan dengan biaya yang dikeluarkan. ‘’Desa sedang giat bangun TOSS. Nanti kalau alatnya

rusak, suku cadangnya tidak ada di sini. Soalnya, alatnya diproduksi di Tiongkok,’’ kata politisi Partai Demokrat ini.

Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru juga ikut mengingatkan, khususnya mengenai kualitas SDM yang mengoperasikan TOSS. Sebab, kerusakan alat yang terjadi pada program TOSS akibat proses pemilahan sampah saat di lokasi TOSS yang tidak maksimal. ‘’Alat pencacah di tempat TOSS ini kan dari besi. Kenapa besi juga yang diproses di sana?

Ini berarti proses pemilahannya yang tidak benar. Pantas alatnya cepat rusak,’’ kata politisi Gerindra asal Desa Sakti, Nusa Penida ini.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengakui ada sejumlah persoalan yang membelit pelaksanaan program TOSS di sejumlah desa. Proses evaluasi terus dilakukan untuk menyempurnakan TOSS ini sebagai program yang diakui nasional setelah masuk dalam inovasi terbaik nasional Top 40. Dia juga menemukan adanya masalah pemilahan, karena alat pencacah cepat rusak, karena sampah yang hendak dikelola jadi pelet, juga masih bercampur dengan batu. Itu dia temukan saat beberapa kali turun langsung ke lokasi TOSS di sejumlah desa. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan, minimal dari lingkungan OPD akan melakukan pemilahan sampah dari rumah, sebelum diikuti juga oleh masyarakat. ‘’Sesungguhnya sampah yang dipilih itu hanya plastiknya. Sementara sampah organik bisa dikelola di rumah jadi pupuk. Saya sendiri sudah menerapkannya menjadi pupuk dengan sistem Bank Daus. Budaya seperti ini yang perlu kita bangun bersama untuk terus menekan produksi sampah masyarakat, selain menyempurnakan TOSS dari seluruh aspek,’’ tegasnya. (gik)

RAPAT GABUNGAN - Rapat gabungan eksekutif dan legislatif di Gedung Sabha Mandala DPRD Klungkung.

Bahas Pelaksanaan UMK Rapat Gabungan Memanas Semarapura (Bali Post) Ketegangan dua lembaga pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif, nampaknya belum cair. Ini tergambar dari situasi rapat kerja eksekutif dan legislatif di Ruang Sabha Mandala, Gedung DPRD Klungkung, Senin (22/7) kemarin. Banyak permasalahan daerah yang menjadi sorotan. Selain persoalan klasik soal Dermaga Gunaksa, infrastruktur dan PDAM, salah satu yang memancing suasana jadi panas adalah penerapan UMK. Dalam rapat gabungan ini, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta yang memimpin rombongan eksekutif seperti ‘’dikeroyok’’ legislator dari Partai Gerindra. Bahkan, Ketua DPRD Wayan Baru yang biasa memimpin rapat, berbalik menjadi peserta rapat dan duduk berjauhan dengan Bupati Suwirta. Kemudian menyerahkan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Nengah Arianta. Ini terjadi karena Bupati Suwirta telah memutuskan keluar dari induk partai yang mengantarkannya menjadi bupati itu. Ini menjadi warna baru di antara kedua lembaga. Sebab, sebelumnya

ketika Gerindra masih mendukung pemerintah daerah, para kader Gerindra nampak kalem.

Salah satu anggota DPRD Klungkung A.A. Gde Sayang Suparta menyampaikan bahwa eksekutif sejak awal sudah diingatkan agar serius menyikapi persoalan penerapan UMK ini. Sebab, setiap tahun UMK naik sebagaimana keputusan Pemprov Bali, penerapannya terbatas di lapangan.

Menurutnya, banyak perusahaan yang tidak mengindahkan standar UMK itu sendiri.

Kalaupun suatu perusahaan tidak sanggup memenuhi standar upah sesuai UMK,

semestinya pihak perusahaan wajib mengajukan penangguhan kepada pemerintah daerah. Sementara realitanya saat ini, pengajuan penangguhan itu tidak pernah dilakukan pihak perusahaan. ‘’Jadinya, perusahaan yang lain yang sesungguhnya mampu, juga ikut-ikutan diam tak memenuhi kewajiban UMK,’’ kata politisi Gerindra ini.

Rupanya persoalan ini mendapat tanggapan serius dari Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Sebab, permasalahan UMK ini sudah berulang kali diberikan tanggapan, bahwa tak mungkin diterapkan secara utuh, tetapi

Kasus Gedung SDN 1 Banjarangkan

Kejati Panggil Oknum Pengurus Parpol Semarapura (Bali Post) Penyidik Kejati Bali terus melakukan penyelidikan terkait pembangunan Gedung Lantai II SDN 1 Banjarangkan. Setelah memanggil panitia pembangunan, tokoh masyarakat dan pejabat Dinas Pendidikan Klungkung, Kejati Bali kembali melayangkan panggilan terhadap pelaksana awal Wayan Jata yang juga pengurus Partai Nasdem Klungkung.

Jata, Senin (22/7) kemarin, mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejati lima hari lalu. Di sana dia membeberkan ikhwal proyek itu dikerjakan. Dia mengakui menggarap proyek tersebut.

Awalnya dia mendapat tawaran dari Ketua Komite SDN 1 Banjarangkan, Gusti Ngurah

Joni Panji, yang juga seorang pengurus Partai Nasdem di Kecamatan Banjarangkan. “Saya dasarnya seorang arsitek. Saat disampaikan perihal proyek itu di Sekretariat Partai Nasdem, Bapak Ketut Sukma Sucita (Ketua DPD Partai Nasdem Klungkung) meminta saya menggarapnya. Kebetulan beliau duduk sebagai Ketua Dewan Pendidikan juga. Jadi, tahu persoalan di sana,” kata Jata.

Jata mengaku mau mengambil pekerjaan tersebut, karena tertarik tawaran Sukma. Ada janji bahwa keuntungan dari penggarapan proyek dengan anggaran Rp 713 juta itu dibagi dua. Dia pun langsung mengambil dana termin pertama sebesar Rp 200 juta, dari Bendahara Panitia. Ke-

mudian langsung diserahkan kepada Suksa Sucita di GOR Praja Santi. “Setelah dana turun, kesepakatannya malah berubah. Katanya, saya akan digaji harian Rp 100 ribu. Padahal diawal kesepakatannya keuntungan penggarapannya akan dibagi dua,” jelas Jata.

Jata mengaku tetap memaksakan mengambil proyek tersebut selama dua bulan.

Karena sudah terlanjur menyiapkan tukang dan buruh.

Tetapi, setelah dua bulan dia mengaku mundur, karena tak kunjung menerima upah.

“Setelah tak digaji, tukangnya saya tinggal. Setelah itu saya tidak tahu kelanjutan pengerjaannya. Sempat ditelepon oleh pihak sekolah untuk menyerahkan LPJ. Tetapi saya suruh berhubungan langsung dengan

Pak Sukma,” tegas Jata, asal Desa Tohpati ini.

Dihubungi terpisah, Ketut Sukma Sucita, Senin (22/7) kemarin membantah kalau proyek ini dikatakan digarap langsung oleh dirinya. Dia mengaku merasa terpanggil untuk membantu menyelesaikan proses pembangunannya, karena ditinggal di tengah jalan oleh Jata. Sebab, sebagai Ketua Dewan Pendidikan Klungkung, Sukma Sucita mengaku tahu betul kalau SDN 1 Banjarangkan kekurangan ruang kelas untuk belajar. Apalagi sudah turun dana DAK. Dia juga membantah ada komitmen membagi dua keuntungan dari pengerjaan proyek ini.

“Apalagi setelah tahu LPJ juga tidak dibuatkan. Peker-

jaan menjadi terbengkalai.

Perlu juga dipahami, kalau dana termin pertama tidak dimanfaatkan dengan baik, maka termin berikutnya bisa tidak keluar,” jelasnya.

Mengenai dana Rp 200 juta itu, dia mengakui menerimanya pada termin pertama, tetapi bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Melainkan langsung digunakan untuk belanja bahan bangunan dan ongkos para tukang dan buruh yang bekerja di sana. Pihaknya berharap permasalahan ini dapat dilihat dengan jernih, agar tidak menimbulkan kegaduhan. “Sejauh ini saya belum mendapat panggilan Kejati Bali. Saya siap menjelaskan duduk persoalannya,” tegas anggota DPRD Klungkung ini. (kmb31)

Final FL2N

Empat Siswa Maju ke Tingkat Nasional

DUA siswa SD dan dua siswa SMP melaju ke final Festival Lomba Literasi Nasional (FL2N) di Tangerang, 25-29 Juli nanti. Keempat siswa ini berhasil lolos seleksi untuk Lomba Mendongeng, Membaca Puisi, Story Telling, dan Cipta Cerpen.

Keempat siswa itu yakni Gede Ramana Suypa Gunawan, siswa kelas VI SDN 1 Semarapura Kangin; Putu Adi Pramana, siswa kelas V SDN 1 Takmung; Ni Made Neyra Sitaswari Weda, siswa kelas VIII SMPN 1 Semarapura; dan I Gusti Diah Witari, siswa kelas IX SMPN 2 Semarapura.

Sebelum menuju Tangerang, mereka bertemu Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Senin (22/7) kemarin.

Didampingi Kadis Pendidikan Klungkung dan para guru, mereka meminta restu membawa nama baik Klungkung di

pentas nasional. Gede Ramana Suypa Gunawan akan mengikuti lomba mendongeng, Putu Adi Pramana akan menunjukkan kemampuannya membaca puisi, Ni Made Neyra Sitaswari Weda akan mengikuti lomba story telling dan I Gusti Diah Witari akan mengikuti lomba cipta cerpen.

Kepala Dinas Pendidikan Klungkung Dewa Gede Darmawan mengatakan, pentas ke level nasional ini bukanlah lomba berjenjang. Peserta cukup menunjukkan bakatnya melalui video dan diunggah dalam laman Youtube dan dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan diketahui kepala sekolah yang bersangkutan. ‘’Gede Ramana Suypa Gunawan mengirimkan video dongeng ‘Tujuh Putri’.

Tema ini disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan yakni Suka Cita Anak Indone-

Bali Post/giek

TINGKAT NASIONAL - Para siswa saat datang ke Kantor Bupati Klungkung, sebelum berangkat ke Tangerang.

Mereka akan mengikuti berbagai lomba pada tingkat nasional.

Bali Posy/kmb31

sia Belajar Sepanjang Hayat,’’ jelas Darmawan.

Video yang dikirimkan murni hasil pengambilan gambar tanpa melalui proses editing.

Demikian halnya dengan lomba baca puisi yang diikuti Putu Adi Pramana, dia juga mengirimkan video sesuai lomba diikuti. ‘’Dari pemerintah pusat kami difasilitasi untuk berangkat bersama ke Jakarta tanggal 25 Juli mendatang,’’ imbuhnya.

Pendamping siswa, Ni Kadek Citrawati, mengungkapkan

siswanya telah mengikuti perlombaan ini dua kali. Awalnya memang agak kesulitan untuk bisa mengikuti lomba karena minimnya informasi yang diterima. Seiring perjalanan waktu dan mencoba mengikuti, akhirnya bisa berbuah manis.

Ia juga menyampaikan batas akhir pengiriman karya tersebut ditentukan pada akhir April lalu. Sementara hasil seleksi baru disampaikan kepada peserta pada awal bulan Juni 2019.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memberikan motivasi bagi keempat siswa untuk benar-benar menunjukkan performa terbaiknya dalam lomba nanti. Bupati Suwirta meminta agar peserta lomba bisa menjaga stamina dan mempersiapkan diri dengan baik. ‘’Tetap semangat, kuatkan mental sebelum bertanding.

Berkompetisi demi nama baik Klungkung. Tentunya anakanak ini juga membawa nama Bali,’’ ujarnya. (gik)

selalu menjadi pertanyaan legislatif. Bahkan, Bupati Suwirta menyerang balik dengan mempertanyakan, apakah Sayang Suparta tahu rumus bagaimana nilai UMK itu didapat. ‘’Agung Sayang, sekarang saya tanya, bagaimana rumus nilai UMK itu didapat.

Tahu tidak? Kalau tidak sekarang saya jelaskan dulu, biar paham,’’ tegas Bupati Suwirta dengan nada tinggi, yang sontak membuat seisi ruangan ikut tegang.

Menurutnya, nilai UMK tahun ini ditentukan dari nilai UMK tahun lalu ditambah faktor inflasi dan sejumlah faktor lainnya. Kalau ini dipaksakan diterapkan pada seluruh pengusaha, dia yakin mayoritas perusahaan tidak akan mampu. Masyarakat juga tidak akan tertampung sebagai tenaga kerja. ‘’Masyarakat kita nanti menganggur semua.

Lalu bagaimana? Jangankan

perusahaan, pemerintah daerah saja juga begitu dengan tenaga kontrak. Kalau tenaga kontrak digaji sesuai UMK, ini jelas tidak bisa dengan kemampuan daerah sekarang,’’ jelas Bupati Suwirta.

Suasana panas ini terus berlanjut dalam pembahasan masalah lainnya. Sejumlah legislator Partai Gerindra lainnya, seperti Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, Wayan Widiana, Nengah Mudiana juga ikut menyoroti sejumlah persoalan. Meski demikian, Bupati Suwirta bisa keluar dari tekanan bekas koleganya, dan berbalik mengingatkan bahwa pemerintah daerah itu adalah eksekutif dan legislatif, bahwa setiap kebijakan dan program yang sudah berjalan sebelumnya adalah produk bersama yang harus dijalankan, dikawal dan dipertanggungjawabkan bersama-sama. (kmb31)

”Masyarakat kita nanti menganggur semua.

Lalu bagaimana? Jangankan perusahaan, pemerintah daerah saja juga begitu dengan tenaga kontrak. Kalau tenaga kontrak digaji sesuai UMK, ini jelas tidak bisa dengan kemampuan daerah sekarang.”

Nyoman Suwirta Bupati Klungkung

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Selasa Wage, 23 Juli 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dcr PRT Wnt&Sopir Matic Fortuner Brpglmn Dps.H:082146460762 B.BP.001.07.19.0000781

Dicari Pembantu Rumah Tangga Tinggal dalam dan bisa masak dan jujur Kontak Telp 0821 24 458 758 B.BP.004.07.19.0000789

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01

DIJUAL RUMAH

Dicari Cepat!!! Tukang Kayu Utk Usaha Rumah Kayu Export.Jln.Ry Tojan 17 Gianyar.08123995608

Dicr Guru TK & FO,SMA Max 30Th Bs Kerja Team.Hub:082145707300 B.BP.001.07.19.0000426

B.BP.001.07.19.0000617

Dicari Sgr 1 Org Admin Cewek, 1 Orang IT Hub:087862383760 B.BP.001.07.19.0000708

Dicari Tamatan SMK/SMU yang suka Teknik Hub:08123807249

DIJUAL MOBIL TOYOTA

Toyota Avanza G’2010 silver Smst Baru, Hub. 082236203101

B.BP.001.07.19.0000751

B.BP.001.07.19.0000792

SMK di Dps Bth Bendahara/Admin Syarat SMK/SMA,Pekerja Keras, Jujur,Teamwork,Honor Menarik.

Hub:tugasbali@yahoo.com

BPKB DK 7680 FH an.PT.Bali Mas Lestari T&T.ByPas NgrRai 15Dps

B.BP.001.07.19.0000663

B.BP.090.07.19.0000788

KURSUS

KEHILANGAN

DIJUAL MOBIL

BIRO JASA

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

BANGLI

14

Selasa Wage, 23 Juli 2019

Angkut Sampah Saat Galungan

DLH Kerahkan Seluruh Armada

SAMPAH - Truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Bangli.

Bali Post/kmb40

Bangli (Bali Post) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli akan meningkatkan intensitas pengangkutan sampah selama hari raya Galungan. Dalam sehari, pengangkutan sampah akan dilakukan lebih dari dua kali.

Plt. Setretaris DLH Kabupaten Bangli Gusti Laksana, Senin (22/7) kemarin, mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan seluruh petugas kebersihan yang ditugaskan selama hari raya Galungan.

Untuk pengangkutan sampah, pihaknya akan mengerahkan seluruh armada yang dimiliki. “Total kita punya 12 unit armada,” ujarnya.

Sebagaimana pengalaman setiap hari raya, lanjut Laksana, volume sampah rumah

tangga mengalami peningkatan hingga 50 persen dari biasanya. Pada hari biasa, volume sampah mencapai 30-40 meter kubik per hari.

Sementara pada hari raya Galungan ini, diperkirakan volume sampah akan meningkat menjadi 60 meter kubik per hari. “Peningkatnnya biasanya terjadi pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis.

Puncaknya hari Kamis. Sementara kalau hari raya Kuningan, puncaknya hari Minggu,” kata Laksana.

Pada hari biasanya, pengangkutan sampah dilakukan dua kali dalam sehari yakni pada pagi dan sore hari. Mengingat terjadi peningkatan volume sampah pada hari raya, jadwal pengangkutan sampah ditambah menjadi tiga kali

dalam sehari. “Kami tambah pada siang harinya, karena volume sampah saat hari raya biasanya bertambah,” jelasnya.

Sejak diberlakukan jadwal pengangkutan sampah ke rumah-rumah, saat ini sudah tidak ada penumpukan sampah di titik-titik tertentu.

Untuk lebih mengintensifkan layanan pengangkutan sampah, pada tahun ini, jumlah armada akan ditambah dua unit. Demikian juga tenaga petugas pengangkutan sampah dan sopir akan ditambah menyesuaikan jumlah armada. Untuk menindaklanjuti usulan masyarakat, pihaknya juga berencana mengusulkan pengadaan tong sampah di masing-masing banjar. (kmb40)

Perpustakaan Keliling Jarang Sasar Wilayah Balik Bukit Bangli (Bali Post) -

Layanan perpustakaan keliling di Kabupaten Bangli belum berjalan maksimal. Layanan yang disediakan Pemkab Bangli untuk meningkatkan minat baca masyarakat itu, selama ini lebih banyak menyasar wilayah dekat dengan kota.

Sementara desa-desa di daerah pinggiran atau wilayah di balik bukit, jarang mendapat pelayanan.

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli Nyoman Sumantra saat dikonfirmasi, Senin (22/7) kemarin, mengakui hal itu. Dia mengatakan, layanan perpustakaan keliling selama ini dilakukannya ke desa-desa dan sekolah di seluruh kecamatan, termasuk di wilayah balik bukit yang terjangkau

mobil perpustakaan keliling.

Namun, dusun/desa pinggiran atau wilayah di balik bukit, frekuensi layanannya sangat kecil. “Sesungguhnya, kita juga ingin memberikan pelayanan lebih sering ke sana. Cuma ada hambatan sedikit,” ungkapnya.

Hambatan yang dimaksud, salah satunya yakni kurangnya tenaga sopir. Dijelaskan-

nya, untuk mengoperasikan dua unit armada mobil perpustakaan keliling, pihaknya hanya memiliki satu sopir. Saat ini, satu sopir tersebut sudah menjadi tenaga fungsional.

Untuk mengoperasikan mobil perpustakaan keliling itu, pihaknya terpaksa menugaskan stafnya yang kapasitasnya bukan sopir, namun bisa

mengendarai mobil untuk ke lapangan.

Di samping terkendala sopir, belum maksimalnya pelayanan perpustakaan keliling hingga ke desa pinggiran karena terbatasnya ketersediaan premium. “Karena itu, kita tidak bisa every time ke sana,” kata Sumantra. Terkait adanya beberapa hambatan tersebut, ia mengaku sudah memohon ke Bupati agar diberikan tenaga sopir untuk kegiatan perpustakaan keliling. Terlebih untuk bisa melayani ke balik bukit, dibutuhkan sopir yang berpengalaman.

Sementara itu, disinggung mengenai minat baca masyarakat saat ini, mantan Kadisdikpora Bangli ini mengatakan sangat bagus. Apalagi ketika pihaknya memberikan layanan ke sekolah-sekolah. Siswa antusias memanfaatkan layanan perpustakaan keliling untuk membaca buku bacaan yang baru. “Terutama anak-anak SD sangat antusias,” ujarnya.

Guna meningkatkan minat baca, setiap tahun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bangli juga menambah koleksi buku, meski tidak bisa dalam jumlah banyak. (kmb40)

KPU Tetapkan Perolehan Kursi, PDI-P Terbanyak

Bali Post/kmb40

PLENO - Rapat pleno terbuka yang digelar KPU Bangli di Gedung DPRD Bangli, Senin (22/7) kemarin.

Bangli (Bali Post) Setelah sempat ditunda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli akhirnya menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bangli pada Pemilu 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung DPRD Bangli, Senin (22/7) kemarin.

Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan, dihadiri Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan, Bawaslu Kabupaten Bangli, saksi dan perwakilan parpol dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam rapat pleno kemarin, ditetapkan hasil perolehan kursi dari masing-masing par-

tai politik di Bangli. Partai Gerindra memperoleh 1 kursi di satu daerah pemilihan (dapil), PDI-P memperoleh 16 kursi di lima dapil, Partai Golkar 6 kursi di lima dapil, Partai NasDem mendapat 2 kursi di dua dapil, Partai Hanura mendapat 1 kursi di satu dapil, Partai Demokrat memperoleh 3 kursi di tiga dapil dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendapat 1 kursi di satu dapil.

Sementara itu, 30 orang calon anggota DPRD Bangli terpilih yang ditetapkan yakni di Dapil Bangli satu I Gusti Nyoman Bagus Triyana Putra (PDI-P) dengan perolehan suara sah 5.292 suara, I Wayan Mertha Suteja (PDI-P) mem-

peroleh 3.141 suara, Nengah Dwi Madya Yani (PDI-P) 2.777 suara, I Nengah Darsana (Golkar) mendapat 2.284 suara, I Ketut Guna (NasDem) 2.304 suara, dan I Wayan Wedana (PKPI) mendapat 2.374 suara.

Di dapil Bangli dua, ditetapkan Satria Yudha (PDI-P) dengan perolehan suara sah 4.384, I Dewa Gede Suamba Adnyana (PDI-P) mendapat 3.988 suara, I Kadek Diana (PDI-P) 3.648 suara, I Wayan Karyasa (PDI-P) 2.558 suara, Ni Wayan Indrawati (PDI-P) 1.305 suara, dan I Ketut Sajibogo (Golkar) mendapat 2.404 suara.

Di Dapil Bangli tiga, KPU Bangli menetapkan I Wayan Wirya (PDI-P) dengan perolehan suara sah 5.471, I Wayan Diar (PDI-P) 4.316 suara, I Ketut Mastrem (PDI-P) 2.742 suara, I Made Natis (PDI-P) 2.000 suara, I Nyoman Budiada (Golkar) 2.136 suara dan I Made Krisnawa (Demokrat) 4.308 suara.

Di dapil Bangli empat, ditetapkan I Made Joko Arnawa (Gerindra) 2.240 suara, I Nengah Wasana (PDI-P) 3.170 suara, I Putu Arya Astawa (PDI-P) 2.494 suara, I Nyoman Basma (Golkar) 2.888 suara, Gede Tindih (Nasdem) 1.401 suara, I Wayan Nekayasa (Hanura) 1.567 suara dan I Komang Carles (Demokrat) 2.705 suara.

Di dapil Bangli lima, ditetapkan I Ketut Suastika (PDI-P) dengan perolehan 3.754 suara sah, Sang Nyoman Wijaya (PDIP) 2.939 suara, I Nengah Reken (Golkar) 2.501 suara, I Nyoman Kartika (Golkar) 2.392 suara dan I Made Sudiasa (Demokrat) 2.908 suara.

Selama rapat pleno berlangsung tidak ada protes maupun keberatan yang diajukan saksi.

Rapat pleno diisi penandatanganan berita acara oleh KPU dan saksi parpol serta penyerahan berita acara penetapan

kepada saksi, Bawaslu, KPU RI, dan KPU Provinsi.

Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan mengatakan, penetapan kursi dan calon anggota DPRD Bangli terpilih awalnya dijadwalkan terlaksana Rabu, 3 Juli. Namun terpaksa ditunda lantaran belum datangnya surat balasan MK atas surat KPU RI tentang daftar daerah yang terdapat dalam permohonan perselisihan hasil pemilu. MK baru membalas surat KPU RI tanggal 16 Juli 2019. (kmb40)

Bali Post/kmb40

PERPUSTAKAAN - Sejumlah siswa menyerbu layanan perpustakaan keliling.

OLAHRAGA

15

Kapolda Petrus/Bima Kumandangkan ’’Indonesia Raya’’ Denpasar (Bali Post) Pasangan Ketua Umum PTMSI Bali yang juga Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose/Bima sukses merebut gelar juara ganda khusus hingga mengumandangkan lagu kebangsaan ‘’Indonesia Raya’’ pada penutupan Bali Open International Table Tennis Championship 2019 di GOR Merpati, Minggu (21/7) malam. Sementara juara II direbut Yon Mardiono/Nyoman Wiratma (Jakarta), dan juara III diraih Putu Tedja Lajuardi/Komang Suastika (PDAM Buleleng).

Atlet tenis meja China mendominasi pada event ini. Juara tunggal putra diraih Kuang Li (Sichuan), disusul M. Zahru Nailufar (Fulica Papua Barat), dan juara III Xu Rui Feng (Sichuan). Juara tunggal putri direbut Gou Lin (Sichuan), kemudian Leng Yu Tong (Sichuan) dan Ling Gu Tong (GAC MTT Team). Untuk ganda putra juaranya Xu Rui Feng/ Lai Jia Xing (Sichuan), disusul Lie Sin Yang/Lie Sin Yu (Taiwan), dan Zhang Guozi/Li Zi Rui (GAC TT). Sedangkan kategori ganda putri juaranya Lie Gui Tong/Tian Jinyu (GAC MTT), kemudian Chen Tong/ Huang Chu Ting (Guangzi), dan

Christine/Gustin (Jatim).

Petenis meja asal Denpasar Mang Nik/Galuh Prasasti menduduki peringkat delapan besar di nomor ganda putri. Kapolda Bali Petrus Golose mengapresiasi penampilan atlet Bali yang tembus ke babak delapan besar.

Ia menilai, potensi atlet Bali cukup lumayan, namun perlu mendapat pelatih yang bersertifikat. Ke depan, Kapolda Petrus Golose berharap muncul petenis meja dari Bali yang mampu berkiprah di kancah nasional maupun internasional. ‘’Atlet di Bali mendambakan sentuhan dari pelatih berkualitas baik pelatih nasional maupun asing,’’ tuturnya.

Kapolda Petrus bangga, ajang bergengsi ini melibatkan petenis meja kelas dunia. Hal ini membuktikan, melalui turnamen tenis meja yang dirangkaikan dengan Hari Bhayangkara ke-73 ini mampu mengguncang dunia. Kapolda Petrus mempunyai visi guna meningkatkan prestasi tenis meja Bali, perlu tersedianya sarana dan prasarana berlatih untuk atlet. Selain itu memberikan motivasi kepada para atlet dan berniat rutin menggelarkan kejuaraan.

Tujuannya, untuk mengasah kemampuan atlet selama melakoni pertandingan pada berbagai event. (022)

Denpasar (Bali Post) Ketua Umum Dojang Waringin Badung Ni Putu Yeni Ekawati terpilih secara aklamasi menakhodai Pengkab TI (Taekwondo Indonesia) B a d u n g masa bakti 2019-2023 d a l a m Muskablub yang digelar di Denpasar, Senin (22/7) kemarin.

Putu Yeni terpilih menggantikan Tjhin Johanes dalam Muskablub yang dihadiri 14 Dojang dari total 17 Dojang yang ada di Badung.

Ke-14 Dojang yang mendukung Putu Yeni adalah Dojang Family, Dojang

Harapan, Dojang Kapal, Dojang Wirajaya, Dojang Sangeh, Dojang Mirah, Dojang Saribuana, D o j a n g Namu, Dojang W a r ingin, Dojang Shado w , Dojang Spart a n , Dojang S p o r tif, Dojang STPAB, dan Dojang Pasupati.

Sedangkan 3 Dojang yang tidak hadir adalah Udayana, Warrior, dan Satria Jaya Mumbul. Usai terpilih, Yeni mengakui ke-14 Dojang mendesak digelarnya Musk-

ablub dan menginginkan dirinya menjabat Ketua Pengkab TI Badung. ‘’Saya menyusun kabinet kepengurusan pasca-Porprov Bali di Tabanan, September mendatang,’’ tuturnya.

Selain itu, Putu Yeni juga tidak akan merombak skuad Taekwondo Tim Porprov Badung, apalagi putranya masuk atlet Porprov Badung. Yeni bertekad mempertahankan prestasi taekwondoin Badung. Sebagai figur seorang ibu, Yeni ingin menjadi perekat bagi anak-anak atlet Taekwondo Badung. ‘’Bagi kami, biarkanlah atlet taekwondo fokus berlatih dan menorehkan prestasi,’’ jelasnya.

Putu Yeni siap mengajak pengurus lama untuk bergabung, sebab mengurus TI ini merupakan bentuk pengabdian (ngayah). (022)

Respons Terukur

Selain dari bank sentral, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah untuk mendorong masuknya investasi. Mulai dari insentif perpajakan hingga kemudahan izin berinvestasi melalui Online Single Submission (OSS). ‘’Pemerintah lakukan kebijakan yang dukung investasi dan insentif yang kita berikan, seperti double deduction untuk riset dan inovasi, vokasi. Kita juga berikan tax holiday dan tax allowance, diharapkan akan dapatkan momentum semester II. Di saat yang sama pandangan terhadap situasi politik dalam negeri semakin baik,’’ katanya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengisyaratkan bahwa BI bisa saja kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate dalam lima bulan terakhir di 2019. Hal itu bisa terjadi dengan catatan inflasi terus terkendali, dan stabilitas terjaga sehingga terdapat peluang untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. ‘’Untuk pelonggaran kebijakan moneter tetap terbuka, baik itu dari kebijakan likudii-

tas maupun penurunan suku bunga acuan lebih lanjut,’’ kata Perry di depan anggota Badan Anggaran DPR dalam Rapat Laporan Semester I dan Prognosa Semester II 2019 di Jakarta, Senin. (ant)

Putu Yeni Pimpin TI Badung

Sri Mulyani berharap bank sentral terus memberikan respons yang terukur terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi global agar dampaknya tidak mendera kegiatan ekonomi di Tanah Air. ‘’Kita berharap respons dari BI terhadap lingkungan ekonomi global maupun dalam negeri dengan adanya penurunan suku bunga, dan kemungkinan masih akan ada langkah selanjutnya,’’ ujar dia.

Selasa, 23 Juli 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Upacara Pitra Yadnya (1) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Bagus And Friend 08:05 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Halo Kamtibmas 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Ocydia Home Shopping 10:30 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Parameter 11:30 Wita Taksu

Jro Dukuh Sumerta, Pelestari Seni dan Budaya Bali 11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:05 Wita Dharma Wacana Upacara Pitra Yadnya (2) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 3:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Folk Song 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Upakara 17:00 Wita Lila Cita SMAN 8 Denpasar (1) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Ista Dewata Pura Kahyangan Jagat Puser Saab, Nusa Penida 21:30 Wita Sansekerta 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Dialog Bentraf 22:30 Wita Folk Song 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel

Bali Post/ist

PEMENANG - Pasangan Ketua Umum PTMSI Bali yang juga Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose/ Bima berfoto bersama pemenang di nomor ganda khusus di ‘’Bali Open International Table Tennis Championship 2019’’.

KESEHATAN KULINER

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom @balipost_com http://instagram.com/balipostcom

balipost http://facebook.com/balipost

TOP KESEHATAN IN VASI Jona Nusa Penida Strategis, Pilihan Wisatawan Menuju CrystalTOP Bay IN VASI WONDERFUL BALI

Selasa Wage, 23 Juli 2019

AKOMODASI pariwisata terus menjamur di wilayah Kepulauan Nusa Penida. Ini terjadi seiring pesatnya kunjungan wisatawan di pulau yang dikenal sebagai ‘’The Blue Paradise Island’’. Warga setempat pun berlomba-lomba menangkap peluang tersebut, dengan membangun akomodasi pariwisata baru, baik itu berupa penginapan, bungalo, vila hingga hotel.

Seperti yang dilakoni Wayan Sujana, warga Desa Sakti, ini merintis akomodasi pariwisata di dekat objek wisata Crystal Bay. Ia merintis itu sejak dua tahun lalu.

Lokasinya di Desa Sakti, sekitar 3-4 kilometer dari objek wisata yang populer di kalangan turis dengan daya tarik keindahan alam bawah lautnya itu. Akomodasi pariwisata itu diberi nama Jona Bungalow, berdiri di atas lahan seluas 12 are lengkap dengan fasilitas kolam renang yang luas dan bangunan gaya rumah

BUDAYA

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

lumbung.

Satu bangunan rumah lumbung memuat satu bed tempat tidur, lengkap dengan fasilitas kamar mandi, AC dan sarana pendukung lainnya. Tipe bangunan seperti ini amat digemari wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida, karena dirasakan lebih nyaman, privat dan lebih menyatu dengan kondisi lingkungan sekitar, yang dikenal bersuhu panas. ‘’Atap dari alang-alang dan struktur bangunan dari kayu, membuat wisatawan merasa lebih nyaman,’’ kata Sujana, belum lama ini.

Wisatawan banyak memanfaatkan akomodasi pariwisatanya yang hanya enam kamar itu. Dengan

harga sewa Rp 450 ribu per hari, akomodasi pariwisata bergaya rumah lumbung ini tak pernah sepi dari wisatawan. Setiap hari, petugasnya nampak bergantian melakukan penjemputan wisatawan yang bergantian check in dan check out, karena rata-rata wisatawan adalah turis tur. Selain ke Crystal Bay, wisatawan juga bisa sekaligus menuju Klingking Beach dan Broken Beach.

Pesatnya kunjungan wisatawan ke Nusa Penida, sebagai pertanda baik bagi iklim pariwisata ke depan. Ini terlihat dari terus bertumbuhnya akomodasi pariwisata dari pinggiran pantai seperti di daerah

Batununggul sampai ke daerah perbukitan bagian atas, seperti di Desa Sakti.

Tetapi, kondisi ini juga harus diimbangi dengan penataan infrakstruktur jalan yang memadai. Sebab, saat ini masih banyak akses jalan yang rusak parah dan harus segera mendapat penanganan, sehingga tidak menimbulkan kesan negatif bagi wisatawan.

Baginya, iklim pariwisata saat ini sangat memberikan dampak positif bagi warga lokal. Sehingga banyak warga lokal yang kembali pulang ke Nusa Penida, untuk bersama-sama membangun daerah kepulauan yang kaya potensi alam dan budayanya ini. (gik)

WONDERFUL BALI

BUDAYA

Rilis Lagu ’’Galungan lan Kuningan’’ PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Trio Srikandi Usung Konsep Bali menekuni kancah hiburan Bali. Mulai dari seni musik, seni peran hingga kegiatan sosial yang melibatkan unsur kesenian. Putri Suastini Koster, yakni istri pejabat nomor satu di Provinsi Bali. Ia juga tidak mampu melepas dunia seni, meski kini sudah jadi pejabat. Bahkan, ia acap kali tampil di panggung untuk berpuisi, menari dan juga menyanyi. Sedangkan Luh Gede Herryani adalah seorang notaris asal Singaraja yang juga mencintai budaya Bali.

Bagi Galuh Bilen, pertemuan mereka sejatinya bukan hal tabu, mengingat mereka adalah sahabat.

Hanya, kolaborasi dalam satu karya ini merupakan momentum perdana. ‘’Awalnya saya rekaman lagu ini sendiri, entah

SENIMAN

SENIMAN

KULINER

KEFIR - Ketut Suriasih mempraktikkan cara pembuatan smoothie kefir.

Bali Post/may

KESEHATAN

Ne Qefir, Olahan Susu Fermentasi TOP IN VASI

BANYAK yang mengira hanya yogurt, olahan susu fermentasi yang bagus untuk pencernaan. Padahal juga ada kefir, olahan susu yang memiliki segudang manfaat. Seperti Ne Qefir, hasil produksi Dr. Ir. Ketut Suriasih, M.App.Sc. Peneliti dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana ini menjelaskan, kefir merupakan produk olahan susu yang difermentasi menggunakan bibit kefir atau starter kefir. Starter kefir merupakan pembiakan dari simbiosis ragi dan bakteri.

Kefir berasal dari pegunungan kaukasus Rusia bagian selatan dan juga banyak dikonsumsi di daerah Timur Tengah.

Kefir umumnya terbuat dari susu sapi atau susu kambing.

Meskipun sama–sama merupakan produk fermentasi susu, kefir memiliki perbedaan dengan yogurt yaitu teksturnya yang lebih cair namun rasa asamnya nyata di lidah. Di samping itu, kefir mengandung

WONDERFUL BALI

BUDAYA

soda alami dan sangat sedikit alkohol sehingga ada rasa menggigit di lidah, membuat badan terasa hangat dan memberi sensasi menyenangkan.

Kandungan nutrisi dalam kefir tidak kalah dengan olahan susu lainnya. Kefir mengandung vitamin A, C, B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12 dan vitamin K. Kefir juga memiliki kandungan berbagai asam amino dan juga mineral seperti kalium, kalsium, fosfor, mangnesium, zat besi, zinc, tembaga, dan mangan.

Manfaat kefir untuk kesehatan yaitu sumber probiotik, mengatasi gangguan pencernaan, menjaga kesehatan tulang, mencegah kanker, bisa dikonsumsi penderita intoleransi laktosa, mengatasi asma bronkial alergi, menurunkan gula darah, membantu detoksifikasi racun, melawan obesitas, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan kekebalan tubuh, meredakan penyakit intoleransi laktosa.

Ne Qefir memiliki dua varian yaitu kefir original dan Bali coco kefir. Kefir juga bisa diolah menjadi minuman lain misalnya dibuat smoothies atau jus buah dengan campuran kefir.

Kefir juga dapat digunakan untuk masker wajah.

PENDIDIKAN

SENIMAN

Ne Qefir telah banyak diminati. Ne Qefir juga tersedia di Warung Mina Dalung. Meski belum berskala industri, namun pelanggannya cukup banyak. Pelanggannya datang dari lembaga-lembaga kesehatan termasuk restoran di Ubud, Kuta dan toko kue. Segala proses produksi dilakukan di Jalan Gemitir, Tohpati.

Ia mencontohkan cara pembuatan masker wajah kefir. ‘’Bahan dasar masker kefir adalah kefir kental (curd), pembuatannya sama dengan pembuatan susu kefir konsumsi.

Hanya proses penyaringan curd-nya lebih lama untuk mematangkan bahan,’’ jelasnya.

Curd yang telah dipisahkan dengan whey (cairan bagian bawah) dan disaring menggunakan kain linen atau kain untuk saringan tahu pada suhu ruang selama 1–2 kali 24 jam setelah panen awal (panen awal 48 jam fermentasi).

Setelah disaring di suhu ruang, kemudian dihomogenkan menggunakan mixer, sehingga akan terjadi pengembangan. ‘’Setelah itu masker kefir akan menyusut kembali ke bentuk semula, baru dimatangkan selama 24 jam di dalam kulkas.

Setelah itu masker kefir bisa digunakan,’’ tutupnya. (may)

Kini, Minuman Kekinian untuk Semua Umur

MINUMAN – Kini, minuman kekinian yang menawarkan produk baru yaitu Cheese Tea. TEH minuman yang sudah ada sejak zaman dulu. Saat ini dengan berbagai inovasi, teh diolah menjadi minuman kekinian yang menawarkan rasa beragam dan unik. Salah satu minuman kekinian berbahan dasar teh adalah Kini.

Berbeda dengan minuman kekinian berbahan teh lain, Kini menawarkan produk Cheese Tea yaitu teh dengan keju sebagai bahan campuran utamanya.

Salah satu penjual Kini adalah Lisna. Menurutnya,

Kini ini adalah usaha waralaba yang berasal dari Jakarta.

Untuk bisa berjualan produk ini, pihaknya mengeluarkan modal awal sebanyak Rp 8 juta. ‘’Awalnya saya tertarik ketika membaca ulasannya di media sosial. Berbeda dengan minuman teh lain, minuman ini menggunakan keju sebagai campuran utamanya,’’ ujarnya yang membuka usaha cafe di Renon.

Ia mengatakan minuman berbahan baku teh saat ini memang sedang digan-

Bali Post/gik

BANGUNAN - Salah satu unit bangunan Jona Bungalow di Desa Sakti, dekat dengan objek wisata Crystal Bay.

derungi seperti teh tarik atau pun teh susu dicampur bubble atau topping yang lain. Meski variasi minuman olahan berbahan dasar teh ini banyak, ternyata tidak membuat masyarakat bosan. Bahkan, semakin menggemarinya. Karena itu, Lisna yakin dengan inovasi baru yaitu mengolah minuman teh dengan keju akan memberikan rasa yang fresh dan disukai masyarakat.

Kini, bisa diminum untuk berbagai kalangan dari anak kecil sampai dewasa.

Meski baru sebulan menjual Kini, diakui Lisna, peminatnya cukup banyak. Ini terbukti modal yang ia gunakan sudah kembali setidaknya setenganya. ‘’Memang belum balik semua modal karena baru sebulan. Tetapi sekarang sudah kembali setidaknya setengahnya,’’ ujarnya.

Minuman teh yang Lisna jual tidak hanya menawarkan satu produk atau Cheese Tea saja. Tetapi ada campuran dan topping yang beraneka ragam. Jadi jika ada yang tidak ingin Cheese Tea, bisa membeli minuman lainnya dengan tawaran topping yang berbeda. (san)

MENYAMBUT Hari Suci Galungan dan Kuningan, penyanyi pop Bali Galuh Bilen berkolaborasi dengan Putri Suastini Koster dan Luh Gede Herryani merilis lagu ‘’Galungan lan Kuningan’’, Senin (22/7) kemarin. Sebelum dirilis, single ini sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian publik.

Bukan tanpa alasan, karena lagu yang mengusung konsep Bali ini dinyanyikan tiga srikandi Bali. Bahkan, kolaborasi ini terbilang langka, lantaran mampu melibatkan unsur pengusaha, pejabat hingga notaris.

Galuh Bilen merupakan seorang pengusaha yang terbilang getol

kenapa saya berpikir kalau lagu ini dinyanyikan secara ramai-ramai seru kali ya, kemudian saya ajak Nyonya Gubernur (Putri Suastini Koster - red) untuk ikut menyanyikannya. Saya whatsapp beliau dan beliau setuju.

Kami langsung rekaman malamnya dan kebetulan malam itu saya juga bersama Luh Gede Herryani,’’ ujar Galuh Bilen.

Lantaran dalam lagu yang menceritakan kemenangan dharma melawan adharma ini mengandung unsur kedaerahan, maka lagu dan konsep harus mewakili unsur Bali.

Keterlibatan Putri Suastini Koster diimplementasikan melalui konsep busana adat Bali di video klip. Namun busana adat yang dimaksud bukanlah zaman dulu, melainkan dikolaborasikn dengan modifikasi modern yang melambangkan unsur dinamis untuk mewakili

personel lainnya.

Lagu ‘’Galungan lan Kuningan’’ ini diciptakan I Komang Wawan Ratmadi alias Oyok, salah satu penggemar Galuh yang tanpa sengaja menawarkan lagu berbahasa Bali itu. Lagu ini diaransemen Dek Artha, sedangkan konsep video klip digarap oleh Adi Siput yang mengambil lokasi syuting di Tirta Empul. ‘’Kami bertiga tujuannya sama, ingin berkarya melalui seni.

Kebetulan momennya bagus, menjelang Galungan.

Lagu ini dimaksudkan untuk menyampaikan ungkapan kegembiraan dan mengajak untuk introspeksi diri. Kehadiran beliau (Ibu Gubernur) juga menandakan sikap pemimpin yang mengayomi masyarakat,’’ imbuh Galuh.

Ia berharap lagu ini dapat mewakili kegembiraan masyarakat dalam menyambut hari kemenangan. (win)

Bali Post/win

TRIO SRIKANDI - Galuh Bilen (kanan), Putri Suastini (tengah) dan Luh Gede Herryani tampil kompak mengenakan busana adat Bali.

Aset BPR Lestari Bali Tumbuh Signifikan $

KEUANGAN BPR Lestari Bali (member of Lestari Group) mencatatkan pertumbuhan aset sebesar Rp 1,1 triliun (yoy).

Saat ini BPR Lestari Bali mencatatkan aset Rp 5,63 triliun. Angka tersebut setara dengan pertumbuhan sebesar 24 persen sejak bulan Juni tahun lalu. ‘’Pertumbuhan kami di triwulan II ini cukup menggembirakan, rata-rata perbankan nasional t u m buh 12 persen, sedangkan per-

bankan di Bali tumbuh 5 persen. Kami tumbuh di atas rata-rata industri,’’ kata CEO BPR Lestari Bali Pribadi Budiono, Senin (22/7) kemarin saat bertemu media.

Chairman Lestari Group Alex P. Chandra menambahkan, kinerja memuaskan tidak hanya dicatat oleh BPR Lestari Bali, namun juga afiliasi lainnya (Lestari Group).

Secara grup, BPR Lestari tumbuh 28 persen atau sebesar Rp 1,38 triliun. Angka ini meningkat dari Rp 4,94 triliun menjadi Rp 6,32 triliun pada Juni 2019. ‘’Secara grup kami tumbuh sangat memuaskan. Total aset seluruh BPR kami di Pulau Jawa yang berada di bawah naungan Lestari Group mencapai 686 miliar, tumbuh cukup signifikan sebesar 81 persen year on year,’’ ungkapnya.

Di tengah pertumbuhan aset yang positif, dari sisi risiko kredit juga mengalami

Alex P. Chandra

penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan angka NPL BPR Lestari Bali sebesar 2,41 persen dan seluruh BPR di bawah naungan Lestari Group mencatat NPL sebesar 2,44 persen. ‘’Secara industri tingkat risiko kredit kami masih berada di bawah industri perbankan nasional yang berada di angka 2,57 persen di bulan April 2019. Kinerja manajemen dalam menjaga kualitas kredit perlu kita apresiasi,’’ kata Alex.

Kinerja bisnis yang positif perlu ditunjang dengan peningkatan kemudahan transaksi bagi nasabah. ‘’Kami selangkah demi selangkah menambahkan fasilitas di Tabungan Jumbo supaya setara dengan pelayanan di bank-bank besar. Sedangkan Lestari Mobile Banking sebagai teknologi penunjang transaksi nasabah dalam waktu dekat akan kami perkenalkan beberapa fitur baru di dalamnya,’’ imbuhnya. (may)