Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Jawaban Gubernur Koster di DPRD Bali
Cakupan Labda Pacingkreman Desa Adat Lebih Luas daripada LPD Gubernur Bali Wayan Koster, Selasa (22/1) kemarin, langsung hadir pada sidang paripurna DPRD Bali. Ada dua hal yang menjadi perhatian utamanya. Pertama, soal perubahan nama desa pakraman menjadi desa adat. Kedua, soal perubahan nama LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa Adat. Menurutnya, perubahan kedua nama tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek filosofis. Rupanya Gubernur Koster masih tetap mempertahankan nama desa adat sebagai pengganti desa pakraman. Alasannya, nama desa adat memiliki landasan yuridis yakni Bab XIII Pasal 96 s.d. Pasal 111 Undang-undang No-
’’…orientasi usaha Labda Pacingkreman Desa Adat lebih mengutamakan labda atau kemanfaatan sosial, ekonomi, budaya dan agama (benefit) daripada semata-mata keuntungan finansial (profit), sebagaimana halnya orientasi usaha Lembaga Perkreditan Desa.’’ ’’ Saya sama sekali tidak ada maksud sedikit pun untuk menghilangkan jejak sejarah yang telah dirintis oleh Gubernur Bali terdahulu Prof. IB Mantra, sebaliknya justru untuk lebih memperkuat serta menumbuhkembangkan peran dan fungsi LPD secara holistik dalam penguatan dan pembangunan perekonomian desa adat serta pelestarian adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal Bali.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
mor 6 Tahun 2014 tentang Desa , y ang secara jela s dan tegas menggunakan nomenklatur Desa Adat. Jadi, penggunaan nama desa adat mempunyai landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Gubernur menegaskan hal itu pada rapat paripurna DPRD Bali, Selasa kemarin. Salah satu agenda rapat adalah mendengarkan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang Desa Adat dan Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Mengenai usulan untuk menghilangkan istilah ‘’bandesa madya’’ dan ‘’bandesa agung’’, Koster mengaku kurang sependapat. Pasalnya, Majelis Madya Desa Adat (MMDA) dan Majelis Utama Desa Adat (MUDA) bukan semata-mata bersifat forum bandesa adat. Melainkan lembaga adat yang memiliki kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan tentang adat istiadat dan hukum adat Bali.
‘’Istilah ‘bandesa madya’ dan ‘bandesa agung’ merupakan nama jabatan ketua dalam susunan organisasi MMDA dan MUDA,’’ jelasnya. Koster juga menjelaskan soal rencana perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi Labda Pacingkreman Desa yang disebut telah didasari pertimbangan objektif. Koster yang juga Ketua DPD PDI-P Bali ini beralasan, cakupan kegiatan usaha Labda Pacingkreman Desa Adat jauh lebih luas daripada cakupan kegiatan usaha LPD yang hanya terbatas pada kegiatan usaha simpanpinjam (perkreditan). ‘’Labda Pacingkreman Desa Adat mencangkup tiga bidang usaha, yaitu bidang usaha pengelolaan padruwen desa adat, pengelolaan dana punia krama, dan kegiatan sosial ekonomi krama desa adat,’’ imbuhnya. Di samping itu, lanjut Koster, orientasi usaha Labda Pacingkreman Desa Adat lebih mengutamakan labda atau kemanfaatan sosial, ekonomi, budaya dan agama (benefit) daripada sematamata keuntungan finansial (profit), sebagaimana halnya orientasi usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal. 15 IB Mantra
Bali Post/ist
ASPIRASI - Forum Krama Bali yang terdiri dari akademisi dan elemen Hindu menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali.
Nama Desa Adat Juga Ditolak
BELUM reda persoalan nama LPD yang akan diubah menjadi Labda Pacingkreman Desa, kini muncul aspirasi menolak perubahan nama desa pakraman menjadi desa adat. Aspirasi ini disampaikan Forum
Krama Bali yang diterima Pansus Ranperda tentang Desa Adat di DPRD Bali, Selasa (22/1) kemarin. Sebelumnya dalam pandangan umum fraksi, tercatat ada tiga fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Demokrat,
dan Gerindra yang juga mempertanyakan rencana penggantian nama desa pakraman kembali menjadi desa adat dalam Ranperda tentang Desa Adat. Hal. 15 Unsur Budayawan
Pertumbuhan Ekonomi Vs Kemiskinan
Pohon Beringin di Jaya Sabha Tumbang
Disbud Larang ST Beli Ogoh-ogoh
Hujan disertai angin kencang, Selasa (22/1) siang kemarin, mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Salah satunya pohon beringin yang tumbuh di halaman belakang Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha. Pohon berusia ratusan tahun ini sebagian batangnya tumbang ke arah timur dan mengenai atap Wantilan Kertha Sabha. Halaman 2
Isu adanya pembelian ogoh-ogoh oleh sejumlah sekaa teruna (ST) di Kabupaten Badung ditanggapi serius. Disbud Badung me-warning ST untuk membuat sendiri ogoh-ogoh, bukan membeli. Sebab, pemkab telah memberikan bantuan Rp 24 juta. Bantuan tersebut sejatinya bertujuan mendukung kreativitas ST. Halaman 3 Proyek Senderan di Samuan Tiga Jebol Proyek senderan sepanjang 100 meter di areal Pura Samuan Tiga, Senin (21/1) malam jebol. Padahal proyek menggunakan dana hibah Pemprov Bali senilai itu Rp 350 juta itu sudah dikerjakan hampir 80 persen. Belum diketahui pasti apa penyebab jebolnya senderan yang dikerjakan dengan sistem swakelola ini. Halaman 9
Pemprov Bali Dinilai Kontradiktif Denpasar (Bali Post) Perubahan sejumlah target indikator makro pembangunan Bali dalam Ranperda tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025 mendapat sorotan fraksifraksi di DPRD Bali. Utamanya target pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang samasama dirancang menurun. Hal ini dinilai kontradiktif, karena target pertumbuhan ekonomi yang dirancang turun justru dikhawatirkan menghambat upaya pengentasan kemiskinan. ‘’Hal ini terkesan kontradiktif, karena untuk menurunkan tingkat kemiskinan dibutuhkan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali I Made Dauh Wijana usai rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (22/1) kemarin.
Syarat Bebas Ba’asyir
intah tidak akan longgar dalam memberlakukan mekanisme hukum untuk pembebasan pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid tersebut. Sehingga pernyataan setia kepada ideologi Pancasila itu menjadi syarat mutlak untuk pembebasan Ba’asyir. ‘’Tentu tidak mungkin satu orang ini kemudian dibikinkan peraturan, untuk satu orang, tidak bisalah. Harus bersifat umum peraturan itu,’’ ujarnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Merdeka Jakarta, Selasa kemarin, mengatakan mekanisme hukum yang akan diberikan pemerintah kepada gembong terorisme tersebut adalah pembebasan bersyarat. ‘’Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni. Pembebasan bersyarat. Nah, syaratnya harus dipenuhi, kalau tidak (dipenuhi), kan saya tidak mungkin menabrak (norma),’’ kata Presiden. (ant)
Termasuk strategi mendasar untuk mewujudkan keseimbangan sektor primer, sekunder, dan tersier. Bicara masalah kesenjangan, ia melihat salah satu faktor mendasar yang menyebabkan adalah kesenjangan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota. ‘’Salah satu faktornya adalah ketimpangan pendapatan dari pajak, hotel, dan restoran yang bersumber dari pariwisata. Kami mengusulkan agar PHR dibawa kembali ke provinsi sehingga bisa berkeadilan dan merata,’’ terangnya. Mengenai Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dauh menyebut berkaitan erat dengan Perda tentang RTRWP Bali. Pihaknya meminta Gubernur bersikap mengenai salah satu isu yang muncul berkaitan dengan
’’Karena itu syarat, begitu juga seperti orang (lain) diberi grasi. Ini sekarang harus dikaji aspek hukumnya dan kesediaan beliau untuk memenuhi syaratsyarat yang ditentukan, seperti taat kepada NKRI. Itu syarat-syarat yang biasa-biasa saja sebenarnya.’’
Harus Teken Surat Setia pada Pancasila Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan syarat yang harus dipenuhi terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir untuk bebas adalah dengan menandatangani surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai ideologi NKRI. ‘’Karena itu syarat, begitu juga seperti orang (lain) diberi grasi. Ini sekarang harus dikaji aspek hukumnya dan kesediaan beliau untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti taat kepada NKRI. Itu syarat-syarat yang biasa-biasa saja sebenarnya,’’ kata Wapres, Selasa (22/1) kemarin. Apabila Ba’asyir enggan menyatakan kepatuhannya kepada Pancasila, JK melanjutkan, maka keputusan hukum pembebasannya dapat berisiko di kemudian hari. ‘’Kalau tidak memenuhi aspek-aspek hukum, tentu yang minimal itu, agak sulit juga. Nanti di kemudian hari orang (bisa) gugat,’’ tambah JK. JK pun menegaskan pemer-
Terlebih lagi, target penurunan tingkat kemiskinan dipasang pada angka yang cukup spektakuler yakni hingga 1 persen. Sebab, dalam RPJPD sebelumnya, angka kemiskinan ditarget 4,2 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kini dirancang turun menjadi 7,08,0 persen dari target awal 8,2-9,4 persen. Pihaknya mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan, namun eksekutif perlu menjelaskan soal kerak kemiskinan. ‘’Kerak kemiskinan saja ada 1 persen, mungkin lebih. Jadi kerak kemiskinan yang memang paten tidak bisa dientaskan,’’ imbuh anggota Komisi IV DPRD Bali ini. Di sisi lain, Dauh juga meminta eksekutif memberi penjelasan lebih komprehensif terkait faktor pembeda antara RPJPD Bali terdahulu dengan yang diusulkan saat ini.
Jusuf Kalla Wakil Presiden
’’Kalau tidak akui Pancasila, namanya numpang. Kalau numpang itu sebentar aja. Jangan lama-lama. Rugi negara kalau terlalu lama.’’ Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan
ketinggian bangunan. ‘’Selama ini masalah ketinggian bangunan kan selalu ke arah tinggi, tidak ada wacana turun. Padahal dalam menambah ruang, kan bisa naik bisa turun,’’ jelasnya. Sementara itu, fraksi-fraksi lainnya seperti PDI-P menekankan adanya pemerataan, persebaran atau distribusi selain soal pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Sebagai contoh dalam menurunkan angka kemiskinan dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. ‘’Pastikan persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru itu benarbenar berada di kantong-kantong kemiskinan, sehingga pembangunan Bali tidak lagi mengalami kesenjangan dan ketimpangan yang terlalu mencolok,’’ ujar anggota Fraksi PDIP I Nyoman Adnyana. (kmb32)
’’Kalau Lama Bisa Diusir’’ MENTERI Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir harus mengakui ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni Pancasila jika ingin bebas. ‘’Iya dong (harus mengakui Pancasila). Kalau tidak numpang aja. Kalau lama bisa diusir,’’ kata Menhan usai acara Coffee Morning dengan para atase pertahanan (athan) sejumlah negara sahabat di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/1) kemarin. Menurut Ryamizard, setiap negara memiliki pandangan hidup dan dasar negara atau ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini berharap Ba’asyir bisa menerima ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut Ryamizard, tidak mungkin seorang warga negara Indonesia (WNI) seperti Ba’asyir bisa hidup di negara ini jika tidak mengakui Pancasila. Jika masih ada orang yang tidak mengakui Pancasila berarti orang itu hanya numpang sementara. Kalau sudah tinggal lama, selayaknya dikeluarkan dari negara ini. ‘’Kalau tidak akui Pancasila, namanya numpang. Kalau num-
pang itu sebentar aja. Jangan lama-lama. Rugi negara kalau terlalu lama,’’ tuturnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih dalam terkait pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin (21/1) petang, pihak keluarga telah meminta pembebasan sejak 2017 karena usia lanjut dan kesehatan yang terus menurun. Atas dasar itu dan alasan kemanusiaan, Presiden Jokowi memahami permintaan keluarga Ustad Abu Bakar Ba’asyir. Meski demikian, menurut Wiranto, pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan kepada Pancasila, hukum dan lain sebagainya. ‘’Presiden tidak grusa-grusu, serta merta, tapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Karena itu Presiden memerintahkan pejabat terkait melakukan kajian mendalam dan komprehensif merespons permintaan itu,’’ katanya. (ant)