Edisi 23 Januari 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 155 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (102 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

sabtu paing, 23 januari 2016

@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Tak Akui NKRI akan Ditindak

Jakarta (Bali Post) – Salah satu pasal revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang penindakan terhadap seseorang yang melakukan penistaan pada negara dengan tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Misalnya penistaan, kamu tidak mengakui Republik Indonesia. Ya sudah, kamu juga akan kita tindak,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, di Jakarta, Jumat (22/1) kemarin. Dia mengatakan, selama ini orang atau sekelompok orang yang tidak mengakui negara Republik Indonesia dan menyatakan ingin mendirikan

negara sendiri seperti halnya ISIS, bisa bebas menyatakan pengakuannya karena memang tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Selanjutnya revisi undang-undang itu juga mengatur tentang WNI yang pergi ke luar negeri untuk berperang demi kepentingan pihak selain Indonesia, terlebih tergabung dengan kelompok teroris dan melakukan tindakan terorisme di negara lain, akan dicabut paspor dan kewarganegaraannya. Luhut menegaskan revisi undangundang dilakukan untuk memperkuat peran Polri dalam menangani terorisme, terutama dalam hal pencegahan terhadap ideologi terorisme. “Kewenangan-kewenangan polisi

dapat lebih baik lagi,” kata Luhut. Atas revisi UU tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin merespons cepat keinginan pemerintah untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Terorisme selesai pada tahun ini. Ade menjelaskan, waktu yang diperlukan untuk melakukan revisi UU sangat tergantung dari berapa banyak pasal revisi yang akan diajukan pemerintah. Hal. 19 Akan Diajukan

Bom Thamrin

Tersangka Ketahui Rencanakan Aksi Bali Post/ant

BARANG BUKTI - Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kanan) didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Anton Charliyan menunjukkan barang bukti berupa sejumlah senjata api dan amunisi yang digunakan teroris di Jalan MH Thamrin di Ruptama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/1) kemarin. Polisi berhasil menangkap enam orang napi kasus teroris di Lapas Tangerang yang memiliki kaitan dengan pelaku bom Thamrin dengan barang bukti berupa sembilan pucuk senjata api dan amunisi.

Gabung Kelompok Teroris

Paspor WNI akan Dicabut

Jakarta (Bali Post) – Salah satu poin revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang pencabutan paspor warga negara Indonesia (WNI)

yang terbukti tergabung dengan kelompok terorisme termasuk ISIS dan melakukan tindakan terorisme di negara lain. Hal. 19 Organisasi Terlarang

Bali Post/ant

SANTUNAN - Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kanan) bersama Wakapolri Komjen Pol. Budi Gunawan saat memberikan santunan kepada keluarga korban teror Thamrin di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/1) kemarin.

Kasus Damayanti

Partai Golkar

KPK Selidiki Keterlibatan Anggota DPR Lain

Munas Baru Sah jika Dilakukan Tim Transisi

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak berhenti pada penetapkan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti (Fraksi PDI-P), terkait kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, berpeluang membuka penyelidikan baru terhadap anggota DPR lainnya, setelah melakukan penggeledahan di dua ruang anggota DPR Budi Suprianto (Fraksi Golkar) dan Yudi Widiana (Fraksi PKS). ‘’Itu (penggeledahan di ruang Budi Suprianto), bagian dari pengembangan kasus. Maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut,’’ kata Laode, Jumat (22/1) kemarin. Hal. 19 Kasus Penyuapan

Jakarta (Bali Post) – Para anggota Tim Transisi Partai Golkar, Jumat (22/1) malam, berkumpul di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Selatan. Sejak pukul 19.45 WIB, para anggota tim berdatangan ke kediaman Jusuf Kalla, mulai dari Siswono Yudhohusodo, Abdul Latief, Akbar Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, Emil Salim, dan Agung Laksono. Jusuf Kalla (JK) sendiri baru tiba pukul 20.10 WIB dari resepsi pernikahan putra Kabareskrim Komjen Pol. Anang Iskandar di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya, JK mengatakan Tim Transisi akan bertemu untuk bersilaturahmi. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali Akbar Tandjung menegaskan Munas Golkar hanya boleh dilaksanakan oleh Tim Transisi yang telah ditunjuk berdasarkan rekomendasi Mahkamah Partai Golkar (MPG) yaang dipimpin ketuanya, Muladi. “Kalau bicara munas setelah ada putusan Mahkamah Partai Golkar, maka munas satu-satunya adalah melalui produk Mahkamah Partai Golkar yaitu melalui Tim Transisi yang mana pelindungnya Pak Habibie dan ketuanya Pak Jusuf Kalla,” kata Akbar Tandjung, Jumat kemarin. Hal. 19 Kubu Ical Bali Post/ant

MALUKU - Penyidik KPK membawa sejumlah dokumen usai menggeledah PT Cahaya Mas Perkasa (CMP) milik pengusaha Franky Tanaya alias Sok Kok Seng di Ambon, Maluku, Jumat (22/1) kemarin. KPK menggeledah PT CMP maupun seluruh asetnya terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota Komisi V DPR-RI Damayanti Wisnu Putranti dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Maluku.

Tumpuan Hidup yang Makin Redup

Produksi Arak Terancam Tutup pariwisata, dengan situasi kita dalam bermasyarakat di Bali ini,” ujar anggota DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana, Jumat (22/1) kemarin. Judul RUU, lanjut Adhi, sebaiknya bukan “pelarangan” mikol tetapi pengaturan, pengendalian peredaran mikol. Seperti halnya di Bali yang telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali. Sebelumnya, ada usulan perda ini segera dicabut karena tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/ PER/1/2015. Hal. 19 Bersifat Strategis

Bali Post/ant

MOBIL TAHANAN - Damayanti Wisnu Putranti berada dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (22/1) kemarin.

Produsen Arak di Karangasem

Soal RUU Larangan Mikol

Denpasar (Bali Post) Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Mikol) kini dibahas DPRRI. Tak sedikit yang menilai RUU Mikol nantinya akan merugikan, terutama bagi daerah pariwisata seperti Bali. Belum lagi, umat Hindu di Bali juga memiliki tradisi menggunakan minuman beralkohol (arak) untuk kepentingan upacara agama. “Itu kita sudah pernah aspirasi ke pusat, Kementerian Perdagangan pun punya kesamaan pemikiran dengan kita terkait RUU yang diinisiasi oleh DPR ini. Kenyataannya bagi kami di Bali itu adalah suatu yang sangat merugikan di Bali dengan situasi

Jakarta (Bali Post) – Polisi menyatakan enam tersangka yang ditangkap terkait serangan bom di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, ikut memufakati dan mengetahui rencana aksi teror 14 Januari. “Mereka ikut membantu adanya permufakatan bersama. Kemungkinan besar mereka mengetahui rencana aksi pengeboman tersebut. Tetapi bukan turut serta,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Anton Charliyan di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (22/1) kemarin. Anton mengatakan, polisi menemukan bahan peledak dengan komposisi yang sama dengan bom yang digunakan dalam serangan Thamrin saat menggeledah rumah tinggal keenam orang tersebut. “Keenam orang ini ditangkap di beberapa daerah yakni Cirebon, Indramayu, dan Tegal,” katanya. Ledakan bom dan baku tembak terjadi di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Kamis (14/1). Beberapa pria bersenjata menyerang pos polisi dan kedai kopi Starbucks di kawasan itu. Hal. 19 Meninggal Dunia

Karangasem merupakan sentra produksi arak di Bali. Jumlah pembuat arak mencapai 7.600 orang. Mereka tersebar di empat kecamatan; Manggis, Sidemen, Abang dan Kubu. Total produksinya 2.650.000 liter per tahun. Arak kini masuk daftar negatif investasi yang ditetapkan pemerintah. Mereka akhirnya disarankan memproduksi gula aren. Namun upaya itu tak berhasil. Mengapa?

ARAK - Warga di Desa Tri Eka Bhuana saat menunjukkan proses produksi arak yang dilakukan secara tradisional.

I NYOMAN Masta sudah bertahun-tahun menggeluti usaha pembuatan arak. Walaupun kecilkecilan, ternyata bisa menghidupi keluarganya. Namun petani asal Desa Tri Eka Bhuana, Sidemen, kini kebingungan. Selain sering menjadi sasaran operasi para aparat, cuaca panas dan kering berkepanjangan juga berpengaruh pada produksi nira. Akibatnya, tak hanya petani yang kelimpungan, para pengepulnya juga macet,” kata Masta yang pernah menjadi perbekel setempat

dua periode. Selain usaha petani arak macet karena cuaca, usaha produksi arak semakin dibuat sulit dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan ini membuat produsen minuman beralkohol jenis arak khawatir, karena bakal mematikan pembuat arak. Hal. 19 Kucing-kucingan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.