Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Koster Soal Teluk Benoa
REKLAMASI, NO!
Susi Persilakan Gubernur Bali Ubah Tata Ruang Peruntukan Teluk Benoa Mangupura (Bali Post) Gubernur Wayan Koster menunjukkan ketegasannya dalam mengelola alam Bali. Ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan izin lokasi untuk reklamasi Teluk Benoa, Koster pun langsung bereaksi. Ia menyatakan tidak akan membiarkan ada reklamasi di Teluk Benoa. ‘’Jangan ragukan komitmen saya untuk urusan ini,’’ tegasnya saat memberikan sambutan pada Udayana Outlook 2019, Jumat (21/12) kemarin. Pernyataan Koster itu pun langsung mendapat applause dari para peserta dan undangan yang berjumlah ratusan orang itu.
Berita ini bisa diakses di YouTube https://youtu.be/YRe_qFOWIls
’’…saya punya posisi yang kuat untuk urusan ini. Tidak bisa dirongrong oleh siapa pun. Karena Nangun Sat Kertih Loka Bali, prinsip buat saya. Bila perlu saya akan bicara dengan Presiden Jokowi, supaya ini betulbetul tidak dijalankan. Tapi dari sisi saya tidak. Jangan khawatir. Pegang omongan saya.’’
Bali Post/dok
Wayan Koster Gubernur Bali
Memodernisasi Diri DESA adat dewasa ini menghadapi masalah yang kompleks. Dulu desa adat hanya dibebani pelaksanaan adat dan praktikpraktik agama Hindu. Sekarang bertambah, menghadapi masalah sosial kemasyarakatan yang makin kompleks. Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Prof. Ketut Widnya mengatakan, seiring dengan kemajuan zaman dan modernitas, desa adat dibebani dengan masalah baru, seperti masalah ekonomi, keamanan, pendidikan, narkoba, dan masalah sosial lainnya. Akibatnya, desa adat dituntut memodernisasi dirinya, agar tetap dapat mempertahankan eksistensi dirinya di tengah-tengah arus perubahan sosial yang cepat. Dikatakannya, kini banyak desa adat yang sukses melaksanakan tugas pembangunan ekonomi. Dibangunnya LPD dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menyebabkan ekonomi di desa menggeliat. Tetapi ini perlu didukung oleh SDM yang berkualitas. Demikian juga, desa adat cukup sukses membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti narkoba dan minuman keras. ‘’Seiring dengan dinamika sosial dalam masyarakat, desa adat akan terus berperan dalam pembangunan,’’ ujar mantan Direktur Program Pascasarjana IHDN Denpasar ini. Kata Prof. Widnya, tugas-tugas sosial adalah tugas tambahan desa adat. Tetapi, desa adat harus dikembalikan pada tugas dan fungsi pokoknya sebagai pembangunan agama, moral, spiritual dan sosial kemasyarakatan dalam bingkai Tri Hita Karana. Hal. 15 Degradasi Moral
Ia menegaskan akan menggunakan kewenangan sebagai gubernur, dan bila perlu pihaknya akan bicara dengan Presiden Jokowi. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan, secara filosofis nilai-nilai kearifan lokal, Teluk Benoa itu tidak bisa direklamasi. ‘’Ini kan terkait izin Amdal. Nanti begitu dia masuk ke wilayah kewenangan gubernur, di situ saya akan gunakan kewenangan saya. No.... Saya tetap konsisten dengan pelaksanaan visinya. Dan, tidak akan saya laksanakan reklamasi. Jangan ragukan komitmen saya untuk urusan ini,’’ tegasnya. Hal. 15 Jaga Kesucian
Jakarta (Bali Post) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan selama status kawasan Teluk Benoa berupa kawasan budi daya yang dapat direklamasi maka permintaan izin lokasi akan diberikan KKP. Hal itu juga berlaku bagi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa. Penegasan itu disampaikan Menteri Susi Pudjiastuti usai Konferensi Pers Capaian Satgas 115 Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (21/12) kemarin. Ia mengaku telah memberikan perpanjangan izin lokasi kepada PT TWBI yang mengajukan permohonan untuk rencana reklamasi Teluk Benoa. ‘’Ibu itu (Menteri KP Susi Pudjiastuti) bikin aturan izinnya, izin lokasi bukan izin mereklamasi,’’ tegasnya. Menteri Susi menjelaskan, pada dasarnya siapa pun boleh mengajukan permohonan izin dan memperpanjangnya kembali selama kawasan Teluk Benoa itu belum diubah kembali menjadi kawasan konservasi. ‘’Selama mengizinkan itu bisa diperpanjang. Selama tata ruangnya menginzinkan. Hal. 15 Tiap Tahun
RENON - Demo tolak reklamasi di Teluk Benoa. Demo berlangsung di Renon, beberapa bulan lalu.
Peningkatan Kualitas SDM Perlu Perhatian Khusus BEBAN yang dihadapi desa adat sudah sangat berat. Di samping melaksanakan tugas-tugas adat dan agama, desa adat juga dibebani tugastugas lainnya, seperti membantu memerangi narkoba, masalah kependudukan dan sebagainya. Di sisi lain pe-
rubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri jasa saat ini, sangat sulit
JUMLAH DESA PAKRAMAN DI BALI
JUMLAH PENDUDUK DI BALI
Tabanan Gianyar Karangasem Bangli Buleleng Klungkung Badung Jembrana Denpasar
Denpasar Buleleng Badung Gianyar Tabanan Karangasem Jembrana Bangli Klungkung
348 255 178 161 160 113 99 54 16
INTERNATIONAL DAY OF FAMILIES
897.300 646.200 616.400 495.500 438.500 408.700 273.300 223.800 176.700
mempertahankan masyarakat komunal seperti dulu. Terjadilah tarik-menarik antara kepentingan individu dengan kepentingan komunal. Oleh karena itu, kata dosen Program Pascasarjana Unhi Dr. Wayan Budi Utama, harus terjadi penyesuaian di mana-mana. Sebab, sebagai individu, krama adat tetap ingin eksis secara ekonomi, sementara kepentingan komunal menuntut mereka tetap guyub. Menurut Budi Utama, masyarakat Bali kini seperti berdiri ngangkang, satu kaki harus mempertahankan tradisi yang berlaku di desa adat, sedangkan kaki lainnya harus bergerak cepat di tengah persaingan. Oleh karena itu harus ada pendampingan pada lembaga desa adat agar mampu eksis di tengah pesatnya kemajuan zaman. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki juga
diharapkan semakin mantap. Karena itu dana bantuan yang diberikan kepada desa adat juga perlu diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM. Bagi Budi Utama, peningkatan kualitas SDM itu sangat perlu. Sebab, tanpa pembangunan SDM, dalam jangka panjang ini membahayakan. Akan terjadi sangat ketergantungan pada bantuan pemerintah, desa adat tidak akan mampu mandiri. Di samping itu dengan SDM yang kuat maka secara teknis tidak akan terjebak dalam kesalahan prosedur dalam penggunaan anggaran desa. SDM dengan tingkat kecerdasan yang memadai akan lebih mampu berpikir jangka panjang, tidak instan yang penting dana habis tanpa mampu mengembangkan potensi desa adat. Hal. 15 Sesuai Potensi
Dr. Budi Utama
Prof. Nengah Duija