Edisi Selasa 22 Oktober 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 67 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa kliwon, 22 oktober 2019

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Taman Kota Ditata Bertahap

Lagi, Hutan di Lereng Gunung Agung Terbakar

Ketua MDA Bangli Ditahan

Tabanan tahun ini mendapatkan gelontoran dana BKK Kabupaten Badung untuk kelanjutan penataan taman kota senilai Rp 1,6 miliar lebih.

Namun penataan dilakukan bertahap.

Musim kemarau panjang terus memicu terjadinya kebakaran lahan hutan di Karangasem. Kali ini hutan di lerang Gunung Agung terbakar.

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Made Rijasa ditahan Kejaksaan Negeri Bangli. Rijasa ditahan dalam kasus penyalahgunaan dana UEP

KARANGASEM | HAL. 11

TABANAN | HAL. 7

BANGLI | HAL. 14

Prabowo Pastikan Gerindra Dapat Jatah Menteri

KE ISTANA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo memberi hormat saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10) kemarin.

Hati-hati Memilih Denpasar (Bali Post) Visi-misi dan tekad pembangunan Indonesia ke depan adalah mewujudkan Indonesia maju tahun 2045 (100 tahun sejak kemerdekaan). Dengan visi-misi tersebut pemilihan pembantu presiden dalam lima tahun ke depan perlu seleksi yang detail, hati-hati, berbasis track record, komitmen, kompetensi, kerja nyata, ketangguhan, kerja sama dengan ukuran KPI yang terukur.

Pengamat ekonomi Viraguna Bagoes Oka menilai, untuk duduk di kabinet jilid II saat ini memang sangat berbeda dengan kabinet sebelumnya.

Kondisi pemilihan kabinet saat ini tengah menghadapi persoalan ancaman resesi global, regional serta kompleksitas persoalan nasional.

Permasalahan nasional tersebut meliputi kemiskinan, lapangan kerja, kestabilan harga serta investasi atau neraca perdagangan yang masih defisit. Sementara etos kerja, pola pikir dan budaya kerja SDM Indonesia termasuk Bali dengan lulusan pendidikan tinggi belum siap pakai atau berkinerja produktif. ‘’Dampak ancaman resesi dan desrupsi yang melanda Indonesia termasuk Bali saat ini menyebabkan kita berhadapan dengan persoalan multidimensi di bidang kepariwisataan yang melemah, pertanian yang belum bangkit, ekonomi kerakyatan, UMKM Bali yang semakin bersaing ketat,’’ bebernya, Senin (21/10) kemarin.

Karena itu, kabinet jilid II yang akan terbentuk tidak akan terlalu banyak bisa diharapkan untuk memperbaiki keadaan perekonomian dan investasi dalam waktu singkat.

Karena masih sarat pengaruh geopolitik dunia (ketegangan China-USA yang masih belum berakhir), persoalan Brexit Inggris-Eropa yang belum ada solusi, krisis kawasan regional ASEAN dan neraca perdagangan dan investasi nasional yang masih menghadapi persoalan birokrasi pemerintah. Di samping masih diperlukannya dukungan penuh dari parlemen dari partai koalisi.

Hal. 15 Lapangan Kerja

Kata Mereka yang Dipanggil ke Istana

Jakarta (Bali Post) Setelah sempat mengundang teka-teki kepastian Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi atau t i d a k , S e n i n ( 2 1 / 1 0 ) kemarin akhirnya terjawab.

Gerindra yang pada pilpres April lalu menjadi pesaing Jokowi-Ma’ruf Amin dipastikan bergabung dengan dua kursi di kabinet. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta usai bertemu Presiden Jokowi.

Prabowo mengaku partainya siap untuk membantu dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. ‘’Saya bersama Saudara Edhy Prabowo, kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau, dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini siap diminta dan kami sanggupi untuk membantu,’’ kata Prabowo Subianto di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

Prabowo datang sekitar pukul 16.15 WIB dan menyelesaikan pertemuan pada sekitar pukul 17.15 WIB. Hal. 15 Calon Menteri

Besok, Kabinet Kerja Jilid II Dilantik Jakarta (Bali Post) – Pola penentuan anggota kabinet Jokowi di periode II tidak berubah dari periode I. Publik disajikan suguhan pemanggilan para calon anggota kabinet ke Istana Negara, sebelum pengumuman resmi dilakukan. Para calon anggota kabinet yang dipanggil juga tidak memberikan kepastian ke publik soal posisi dalam kabinet. Sejumlah tokoh dipanggil Jokowi ke Istana sejak Senin (21/10) kemarin hingga Selasa (22/10) hari ini. Sementara pengumuman dan pelantikan resmi menteri Kabinet Kerja jilid II akan dilakukan Rabu (23/10) besok.

Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan mulai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan Jakarta, sejak Senin pagi pukul 09.34 WIB. Akademisi yang juga politisi dan hakim Mahfud MD menjadi orang pertama yang terlihat datang ke Istana untuk memenuhi panggilan Presiden Jokowi.

Setelah bertemu Presiden, ia menjelaskan diminta untuk kembali datang ke Istana pada Rabu 23 Oktober 2019. ‘’Hari Rabu jam 7 diundang ke sini pertama untuk diperkenalkan kepada Anda.

Ini kan satu-satu ini ya. Hari

TENTANG KABINET KERJA JILID II

34

Jumlah Kementerian

Proporsi 45% Unsur Parpol 55% Unsur Profesional Tugas Utama Membuat dan Melaksanakan Kebijakan.

Memastikan Masyarakat Menikmati Pelayanan dan Hasil.

ini. Besok Rabu diperkenalkan semua, sesudah itu jam 7 oke diperkenalkan kemudian jam 9 penyerahan SK keputusan presiden untuk masing-masing orang sesudah itu pelantikan,’’ ungkap pria kelahiran Sampang, Maduran ini.

Hal. 15 Pengumuman Kabinet

Latar Belakang Profesi Akademisi Birokrasi Politisi Santri TNI dan Polisi Kriteria Sosok Inovatif Produktif Pekerja Keras dan Cepat Tidak Terjebak Rutinitas Monoton

Prabowo Subianto

’’Saya nyatakan bersedia. Saya nyatakan siap membantu negara. Tidak disebutkan (menterinya), kan banyak. Kalau dari cerita-cerita saya tadi dengan Bapak Presiden bisa di bidang hukum, bisa di politik, dan bisa di agama juga seperti yang selama ini diisukan.’’

Mahfud MD

’’Ada tugas yang disampaikan oleh beliau, tetapi mengenai bentuk tugasnya nanti akan diumumkan secara langsung saja, diberitahukan saja oleh Presiden.’’

Mochamad Fadjroel Rachman

’’Kalau saya melihatnya jabatan ini bukan sesuatu yang euforia, tapi amanah yang menurut saya sangat berat untuk dijalankan.’’

Erick Thohir

’’Kira-kira untuk meningkatkan kemampuan kreativitas di Indonesia, lalu juga meningkatkan devisa.’’

Wishnutama Kusubandio

’’Saya pikir ini berhubungan dengan situasi keamanan dan ketertiban nasional pascapelantikan, yang penting kami dari Polri juga tentu dengan Panglima TNI akan mengamankan, termasuk kalau ada pembentukan kabinet.

Kami akan amankan.’’

Jenderal Pol. Tito Karnavian

’’Saya sudah dikasih tahu dan saya sudah menerima secara formal. Sudah pasti dan banyak sekali inovasi yang ingin saya lakukan untuk negara ini tapi saya enggak bisa sebut sekarang.’’

Nadiem Makarim

Membangun SDM Tak Semudah Membangun Infrastruktur

Harian Bisnis Bali Semua Wilayah Dialiri Listrik?

www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Kebakaran di Kintamani Meluas Kebakaran hutan dan lahan di Kintamani, meluas hingga Desa Sukawana dan Desa Batur Selatan. www.denpostnews.com

’’Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta di bidang pertahanan. Tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaransasaran dan harapan yang ditentukan.’’

Grafis : Tomik Cahya/Putu Suarsana

Soal Target Kerja Jokowi Periode II Sebagai daerah pariwisata, Bali masyarakatnya sejahtera. Salah satunya ditandai keberadaan listrik yang bisa dinikmati hingga ke pelosok. Sudahkah terjadi di Bali saat ini?

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

TARGET lima tahun ke depan kepemimpinan Presiden Joko Widodo diapresiasi. Terutama terkait transformasi struktur ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) ke manufaktur kompetitif dan jasa modern serta peningkatan kualitas SDM. Namun, diingatkan, meningkatkan kualitas SDM tidaklah semudah membangun infrastruktur.

‘’Kita tidak bisa mengandalkan sektor primer, harus ke sektor sekunder tapi menghasilkan produk inovatif yang bernilai tambah tinggi. Inovatif pun tidak sebatas pengetahuan, tapi juga menjadi budaya dan itu sejalan dengan era industri 4.0,’’ kata Prof. Wayan Ramantha, akademisi dari Universitas Udayana, Senin (21/10) kemarin.

Dalam rangka mencapai target itu, Presiden Jokowi tepat memprogramkan peningkatan SDM di periode kedua. Namun, kata Ramantha, seharusnya melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM pada periode pertama, selanjutnya pembangunan infrastruktur di periode kedua.

Peningkatan kualitas SDM juga tidak semudah mengembangkan infrastruktur.

Butuh waktu yang panjang. Karena peningkatan SDM tidak hanya dari sisi kuantitas dengan Wajib Belajar 9 Tahun ataupun 12

Tahun tetapi dilihat dari kualitas, belum tentu meningkat.

Transformasi struktur ekonomi ke jasa modern dan manufaktur yang kompetitif sangat memungkinkan dilakukan. Namun lagi-lagi kesiapan SDM menjadi syarat utama. ‘’Dulu pun sudah dilaksanakan, terbukti dari sektor pariwisata yang dikembangkan yang semula penyumbang PDB nomor 4, akhirnya menjadi penyumbang nomor 2,’’ ungkapnya.

Mengingat pariwisata yang lebih banyak bergerak pada sektor jasa memiliki risiko kerentanan yang tinggi, maka tantangan untuk menggenjot sektor ini adalah keamanan, keramahtamahan dan perawatan budaya bahkan penggalian budaya.

Hal. 15 Semua Partai

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

FIGUR Tingkatkan Kesiapsiagaan BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan. Seruan BPBD Bali ini menyusul peristiwa kebakaran beruntun yang terjadi di Kecamatan Kintamani, Bangli sejak Sabtu lalu hingga Senin (21/10) kemarin. Kepala BPBD Bali I Made Rentin mengatakan, sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Bangli I Wayan Karmawan, kebakaran lahan dan hutan yang terjadi ini memang awalnya disebabkan karena adanya aktivitas dari warga. Selain itu, karena gesekan ranting dan kekeringan akibat cuaca akhir-akhir ini membuat kebakaran meluas. “Untuk luas lahan yang terbakar sedang dalam penghitungan di lapangan,” katanya. Langkah antisipasi yang dilakukan, kata dia BPBD Bali telah mengimbau seluruh personel TRC bersinergi dengan petugas dari Dinas Kehutanan, BKSDA termasuk Kepolisian dan TNI bersama masyarakat serta dunia usaha (pengusaha air kemasan-red) untuk samasama melakukan pemadaman. Pemadam kebakaran (Damkar) dari Kabupaten Bangli juga sudah diturunkan, dan akan melibatkan Damkar Gianyar dan Klungkung untuk membantu pemadaman api di lokasi kebakaran. Ia memaparkan, kebakaran lahan dan hutan di Kecamatan Kintamani, Bangli terjadi sejak Sabtu (19/10), meliputi lahan dan hutan yang ada di Desa Suter, Desa Kintamani, Desa Batur Selatan, dan Desa Batur Tengah. Bahkan kebakaran di Desa Suter sebelum berhasil dipadamkan api hampir mendekati pemukiman warga.

Kejadian kebakaran juga berlanjut Minggu (20/10), meliputi wilayah Desa Subaya, Desa Batur Tengah di wilayah Penelokan, Desa Sukawana, tepatnya Dusun Kubusalya, dan Desa Kutuh. Sedangkan Senin kemarin kebakaran kembali terjadi di Desa Sukawana dan Desa Batur. Peristiwa kebakaran itu sedang dilakukan penanganan pemadaman oleh BPBD bersama damkar dan warga. Dari upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas di lapangan, petugas masih mengalami hambatan pemadaman akibat munculnya kepulan asap dan masih kencangnya angin di lokasi. “Kami BPBD Bali mengimbau masyarakat sebagaimana rilis dari BMKG, bahwa masa peralihan musim sangat riskan terjadinya angin kencang sampai dengan kebakaran.

Untuk itu agar seluruh masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan, antisipasi segala kemungkinan bencana yang terjadi,” katanya mengingatkan. (dar)

Denpasar Dijatah 364 Formasi CPNS Denpasar (Bali Post) Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 dimulai.

Pelaksanaan tahapan ini diawali dengan penetapan formasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB).

Pemkot Denpasar dijatahkan 364 formasi CPNS untuk tahun 2019. Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengatakan hal itu, Senin (21/10) kemarin.

Secara keseluruhan, formasi CPNS tersebur terdiri atas 43 formasi tenaga kesehatan, 117 formasi tenaga teknis, dan 204 formasi tenaga pendidikan.

Sekda Rai Iswara mengatakan, terkait dengan dibukanya lowongan CPNS ini, pihaknya akan melakukannya dengan transparan dan terbuka sehingga pelaksanaan proses seleksi dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Tentunya seluruh informasi dapat ditanyakan langsung ke BKPSDM Kota Denpasar, sehingga informasi yang didapat masyarakat benar dan sesuai dengan aturan. “Kami berharap pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur secara transparan, terbuka, kompetitif, serta objektif guna mewujudkan ASN yang kompeten,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Denpasar I Wayan Sudiana menjelaskan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini pada prinsipnya mengedepankan sistem seleksi yang kompetitif, terbuka, transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya. Kendati formasi telah ditetapkan, jadwal resmi pendaftaran dan tahap selanjutnya masih menunggu juknis dan juklak dari Kemen-PAN RB serta dasar hukum Permen-PAN RB. “Saat ini kami hanya mengumumkan formasi sesuai dengan surat Kemen-PAN RB dan untuk tahapan selanjutnya akan diumumkan kembali setelah ada juknis dan juklak serta Permen-PAN RB,” katanya.

Sudiana menambahkan, formasi CPNS tahun 2019 ini sedianya dibagi dua yakni formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus diperuntukkan bagi lulusan terbaik, diaspora, putra Papua, dan disabilitas yang formasinya ditentukan pemerintah pusat. Jadwal pembukaan lowongan diperkirakan akan dilaksanakan 25 Oktober 2019, pendaftaran dimulai November 2019.

Seleksi Administrasi dan Pengumuman Administrasi pada Desember 2019.

Setelah itu juga ada masa sanggah hingga Januari 2020. “Pemkot Denpasar mendapat jatah formasi CPNS sebanyak 364 orang dari 459 formasi yang diusulkan sebelumnya,” ujarnya. (kmb12)

Pembunuh Dominggus Dapa Dihukum 10 Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) Majelis hakim pimpinan Dewa Budi Watsara menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa Damung Kilimandu alias Angga (34), Senin (21/10) kemarin. Ia dinyatakan terbukti bersalah membunuh rekannya, Dominggus Dapa (24) asal Karo Wanno, Desa Tanggaba, Wewena Tengah, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) di areal warung Mangga Manis, Denpasar.

Dalam kasus ini, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP. Atas putusan itu, baik terdakwa maupun JPU Putu Oka Surya Atmaja menyikapinya dengan menyatakan pikir-pikir. Putusan itu lebih rendah dua tahun dari tuntutan jaksa. Jaksa dari Kejari Denpasar sebelumnya menuntut supaya terdakwa dituntut 12 tahun penjara.

Sebelumnya dijelaskan jaksa, kasus ini berawal saat terdakwa yang dalam keadaan mabuk miras ditelepon oleh Gerson Tanggela alias Sony. Saat itu saksi mengajak terdakwa datang ke Warung Mangga Manis untuk merayakan ulang tahun Gerson Tanggela alias Sony. Terdakwa sore itu bergegas ke tempat yang dimaksud. Namun ia sudah mempersiapkan pisau yang ditaruh di bawah jok motornya. Bahkan terdakwa di Warung Pondok Mangga ikut merapikan meja dan memesan makanan dan minuman jenis tuak. Dan undangan di sana hingga datang sekitar 20-25 orang. Mereka tidak semuanya saling kenal.

Sekitar pukul 20.00 Wita, mulai pesta minuman sambil mendengarkan musik. Puluhan orang yang ada di sana ada yang berjoged sambil berdiri dan ada pula yang asyik duduk. Tak lama berselang terdakwa Damung Kilimandu mendengar ada keributan. Yakni antara Dominggus Dapa dengan Zoniber Bani, sehingga mereka yang ribut ingin dipisahkan oleh terdakwa. Masih kata jaksa, saat dilerai malah keributan makin menjadi hingga semua orang di sana saling dorong. Bahkan korban tidak terima dan sempat memukul terdakwa, lalu dipisahkan oleh Gerson Tanggela.

Persoalan tidak sampai di sana. Keributan malah makin menjadi-jadi, hingga saksi Agustinus Zunna bermaksud melerai. Tanpa sengaja saat memisahkan tangan Agustinus mengenai wajah terdakwa Damung Kilimandu.

Saat itulah terdakwa emosi lalu lari ke arah parkir motor mengambil pisau.

Lalu dengan pisau, ia mengejar Agustinus dan Dominggus. Agustinus dan Dominggus pun berlari, dan terus dikejar terdakwa. Agustinus pertama didapat dan pada lututnya kena bacokan pisau. Sedangkan terdakwa kemudian mengejar Dominggus, dan setelah didapat dihajar secara membabibuta dengan pisau hingga korban mengalami luka di punggung, pundak, pinggang, hingga korban tidak berdaya dan meninggal. Belum puas melakukan pembunuhan, terdakwa kembali ke parkir dan merusak sadel motor yang ada di sana dengan pisau, lalu pisau itu dibuang. (kmb37)

Topik : GERINDRA MASUK KABINET JOKOWI

Bali Post/eka

PROYEK - Beberapa pekerja hendak beristirahat dari perngerjaan proyek pembangunan gedung SMPN 13 Denpasar, Senin (21/10) kemarin.

Progres Gedung SMPN 13 Capai 86 Persen Denpasar (Bali Post) – Sejumlah pembangunan gedung sekolah telah digarap tahun ini. Salah satunya pembangunan gedung SMPN 13 Denpasar. Gedung ini diharapkan sudah bisa ditempati pada awal 2020.

Terlebih kini progres pembangunan gedung baru tersebut sudah mencapai 86,33 persen. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar I Wayan Gunawan mengatakan hal itu, Senin (21/10) kemarin.

Gunawan menambahkan, pembangunan gedung SPMN 13 yang berlokasi di Desa Padangsambian Kelod itu diharapkan rampung dalam waktu dekat ini dan awal tahun 2020 sudah bisa ditempati. Dikatakan, pembangunan ini diprioritaskan pada pembangunan ruang

kelas. Saat ini proses pembelajaran di sekolah tersebut masih meminjam ruang kelas di SDN 17 Padangsambian. “SMP ini sudah menerima siswa delapan kelas, dan sisa ruang kelas yang ada nantinya dimanfaatkan dulu untuk ruang guru, perpustakaan, maupun ruang lainnya,” katanya.

Setelah pembangunan 27 ruang kelas ini rampung, kata Guanawan, nantinya tahun 2021 baru akan dipikirkan pembangunan kelengkapan lebih lanjut. Ia menargetkan ruang kelas ini sudah bisa dipergunakan sebelum tahun ajaran 2019/2020 ini berakhir. “Sebelum tahun ajaran baru 2020 bisa masuk. Tapi itu baru planing, karena memasuki tempat baru tidak seperti apa yang kita planing. Rasanya siap, tapi tahu-

tahunya ada sedikit kurang ini. Saya berharap sebelum berakhirnya tahun ajaran 2019/2020 sudah bisa digunakan,” ujarnya.

Menurut Gunawan, gedung sekolah ini dibangun pada tanah seluas 60 are dengan jumlah kelas sebanyak 27 kelas. Gedung kelas memiliki luas masing-masing 847 meter persegi, berlantai tiga dengan sembilan ruangan yang dilengkapi WC pada setiap lantainya. Pada papan proyek terpampang sejumlah informasi, di antaranya pengerjaan gedung sekolah ini dimulai 17 Mei 2019 dan kontrak berakhir pada 10 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp 11.884.439.000 menggunakan APBD Kota Denpasar 2019, dengan waktu pelaksanaan pembangunan selama 120 hari. (kmb12)

Rancangan UMP Bali Naik 8,51 Persen Denpasar (Bali Post) Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah dan pakar telah menyepakati rancangan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp 2.494.000. Namun UMP 2020 akan diumumkan oleh Gubernur Bali yang dituangkan ke dalam surat keputusan (SK). Paling lambat, UMP ditetapkan 1 November mendatang.

“Penetapan UMP berdasarkan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB). Di surat Menaker yang kami terima 17 Oktober sore, inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda, Senin (21/10) kemarin.

Dengan demikian, lanjut Arda, kenaikan UMP tahun 2020 berdasarkan data tersebut sebesar 8,51 persen. Saat dijumlahkan memakai formula dalam Pasal 44 PP Nomor 78 Tahun 2015 diperoleh hasil Rp 2.493.525,85 yang kemudian dibuBerita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

latkan ke atas menjadi Rp 2.494.000.

Pembulatan inipun sudah disepakati oleh unsur pengusaha dari Apindo.

Dengan demikian, rancangan UMP 2020 meningkat bila dibandingkan UMP 2019 sebesar Rp 2.297.968,70.

“Itu usulan atau kesepakatan Dewan Pengupahan yang kita bahas tadi. Hasil rapat ini kita laporkan ke pimpinan (Gubernur Bali - red).

Bagaimana keputusan beliau, tentunya dituangkan dalam SK,” jelasnya.

Arda menambahkan, UMP sangat ditunggu-tunggu oleh kabupaten/ kota sebagai dasar minimal untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sesuai isi Pasal 10 Ayat 3 Permenaker No.15 Tahun 2018, UMK yang ditetapkan harus lebih besar dari UMP. Untuk UMK ditetapkan paling lambat 21 November 2019 dan mulai berlaku 1 Januari 2020. UMK-lah yang dijadikan dasar oleh perusahaan dalam memberikan upah pekerja. Yakni pekerja yang

masa kerjanya 0-1 tahun. Untuk masa kerja di atas 1 tahun, harus diberikan upah sesuai struktur skala upah berdasarkan kemampuan perusahaan. “Unsur UMK itu adalah upah pokok dan tunjangan tetap kalau memakai komponen upah.

Tapi kalau tidak, ya upah yang biasa diterima secara utuh. Tunjangan tetap itu diberikan tidak berdasarkan kehadiran,” jelasnya.

Arda mengakui, belum semua perusahaan memberikan upah sesuai dengan UMK. Terutama perusahaan-perusahaan berskala kecil.

Terkait hal ini, Pengawas Tenaga Kerja Retno Adhiati mengatakan, perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMK baru ditindaklanjuti kalau ada pengaduan.

Apabila perusahaan memang belum mampu, pihaknya mendorong adanya kesepakatan antara perusahaan dan pekerja terkait upah.

Namun kalau ternyata kondisi keuangan perusahaan baik, maka akan dilakukan pengawasan sesuai ketentuan. Sanksi terberatnya, perusahaan dapat dikenakan denda.

“Kalau memang hubungan kerjanya harmonis, tidak ada masalah. Sudah kesepakatan mereka seperti itu,” imbuhnya. (kmb32)

Bali Post/kmb32

Ida Bagus Ngurah Arda

Polisi Amankan 588 TPS Pilkel

Denpasar (Bali Post) Apel kesiapan pengamanan pelaksanaan pemilihan perbekel (pilkel) serentak di Kota Denpasar dipimpin oleh Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan digelar di Mapolresta, Senin (21/10) kemarin. Dalam pilkel tahun ini personel Polri dan TNI mengamankan 588 TPS. Personel apel terdiri dari TNI, Satpol PP, Polresta Denpasar dan polsek jajaran yang terlibat pengamanan dengan jumlah keseluruhan 200 orang.

Dalam amanatnya, Kapolresta Kombes Ruddi menyampaikan, apel tersebut merupakan wujud kebersamaan dan sinergitas antara Polri, TNI, serta pemerintah daerah. Pilkel yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019 ini menjadi tantangan untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas pengamanan agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan masyarakat. “Pelaksanaan pemilihan perbekel serentak ini agar selalu melakukan koordinasi, tetap menjaga soliditas dan mampu untuk mencegah dan menangkal setiap tantangan, gangguan dan ancaman dari orang atau sekelompok orang yang ingin mengganggu jalannya proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik sampai saat ini,” tegasnya.

Pilkel serentak di Kota Denpasar dilaksanakan pada Minggu (27/10) mendatang, di 588 TPS dari 23 desa dan kelurahan. Sedangkan masa kampanye dimulai dari tanggal 21-23 Oktober 2019. Dilanjutkan masa tenang tanggal 2426 Oktober. Jumlah personel yang dikerahkan untuk tahap kampanye 150 orang, masa tenang 150 orang dan pemungutan suara 652 orang.

Dansatgas CTOC Polda Bali ini menegaskan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan, yaitu tidak boleh underestimate dan antisipasi pada setiap permasalahan sekecil apapun yang terjadi. Pilih solusi yang benar, tepat dan akurat dalam penyelesaian masalah

Bali Post/kmb36

PENGARAHAN - Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol Nyoman Gatra memberi arahan kepada personel pengamanan pilkel di Denpasar. hingga dapat menekan terjadinya konflik sosial.

Bersama-sama dengan TNI dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi, pendekatan kepada para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh politik untuk menciptakan situasi yang sejuk dan damai. Melakukan patroli sinergi antara TNI, Polri dan Satpol PP di tempat-tempat Pilkel, memastikan jalur logistik aman sampai di TPS serta melaksanakan kegiatan lain seperti pembinaan, sambang dan penggalangan. “Keberadaan personel pengamanan baik Polri, TNI atau Satpol PP harus jelas, mudah dihubungi

dan dapat secepatnya dipanggil untuk konsolidasi, khususnya pada saat pencoblosan suara di TPS,” tegasnya.

Mantan Wadir Reskrimsus Polda Bali ini mengaku yakin, percaya dan optimis yang akan dilakukan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kerja keras dengan niat yang tulus ikhlas menjadikan komitmen yang kuat untuk berbuat yang maksimal dalam merebut serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri, TNI, dan pemerintah daerah. (kmb36)

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Hadiri ”Karya Melaspas” Wantilan Mandala Giri Desa Pakraman Peneng Baturiti

Bupati Giri Prasta Berkomitmen Membantu Kebutuhan Komunal Masyarakat SEIRING selesainya pembangunan Wantilan Mandala Giri Desa Pakraman Peneng, Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Badung senilai Rp 2,2 miliar, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri sekaligus meresmikan bangunan tersebut, Minggu (20/10) lalu.

Peresmian ditandai dengan pemukulan gong sekaligus penyerahan dana motivasi Rp 10 juta kepada Sekaa Teruna Banjar Adat Peneng.

Kehadiran Bupati Giri Prasta disambut antusias oleh masyarakat setempat. Rangkaian upacara Melaspas Wantilan Mandala Giri diawali dengan persembahyangan bersama dan pementasan wali karya berupa Topeng Pajeg Sidakarya.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan, bantuan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk meringankan beban masyarakat, karena pada dasarnya semua krama di Bali ini adalah masemeton.

Komitmen ini diwujudkan salah satunya dengan membantu kebutuhan komunal masyarakat seperti pembangunan wantilan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana atau peson-peson untuk pembangunan sehingga dana yang mesti dikeluarkan bisa dikelola di rumah tangga. ‘’Semoga wantilan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Pakraman Peneng dan menjadi simbol adat, agama, tradisi, seni dan budaya,’’ kata Giri Prasta.

Di sisi lain, Bupati Giri Prasta juga mengharapkan masyarakat Peneng agar tetap bersatu dalam membangun Desa Pakraman Peneng. Dikatakan, di desa ada tiga pilar yaitu wimuda (anak-anak), winata (sekaa teruna), dan wiwerda (orang tua) yang ketiganya harus bersatu. ‘’Ketiga pilar ini harus bersatu karena dengan bersatu berarti setengah perjuangan sudah berhasil.

Sebaliknya, kalau masyarakat tidak bersatu maka setengah perjuangan akan gagal. Den-

gan bersatu apapun pembangunan yang dilaksanakan akan berhasil,’’ tegas Giri Prasta.

Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Penanggung Jawab Pembangunan Wantilan Mandala Giri I Ketut Lanus yang mewakili masyarakat Desa Pakraman Peneng mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung, terutama kepada Bupati Badung yang selama ini telah banyak membantu meringankan beban masyarakat di Peneng. ‘’Kami atas nama masyarakat Desa Pakraman Peneng mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Badung atas bantuan dan dukungan dana sebesar Rp 2,2 miliar dari Pemerintah Kabupaten Badung. Masyarakat kami kini memiliki bangunan wantilan yang sangat megah dan bangunan pewaregan yang dimanfaatkan oleh krama pangempon tiga palinggih yakni Palinggih Desa Bale Agung, Palinggih Ratu Petapakan dan Palinggih Banjar, sehingga

dengan selesainya pembangunan wantilan ini dapat dipergunakan oleh masyarakat baik untuk kegiatan kemasyarakatan maupun adat,’’ ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, nama Mandala Giri berasal dari kata Mandala yang berarti tempat dan Giri yang berarti gunung, tempat bernaungnya berbagai macam makhluk hidup. ‘’Nama tersebut menyiratkan makna agar ke depannya masyarakat Banjar Adat Peneng tetap dapat bernaung di bawah naungan Bapak Giri Prasta,’’ jelasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut anggota DPRD Tabanan I Wayan Wiryadana, Camat Baturiti I Wayan Adi Astawan, Perbekel Desa Mekar Sari I Made Darsana, Bendesa Adat Peneng I Wayan Reda, Babinsa, Bhabinkamtibmas Desa Mekarsari, serta tokoh dan masyarakat Desa Pakraman Peneng. Turut mendampingi Bupati, Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Badung I Made Suardita beserta jajaran. (ad628)

RESMIKAN WANTILAN - Bupati Badung Giri Prasta di sela-sela peresmian Wantilan Mandala Giri Desa Pakraman Peneng, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Minggu (20/10).

Perbekel Sibangkaja Usulkan Wifi Gratis Tak 24 Jam

Mangupura (Bali Post) –

Program Wifi gratis di 1.074 access point dan 988 titik internet di kawasan Badung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Hanya Perbekel Sibangkaja Ni Nyoman Rai Sudani mengusulkan akses internet gratis ini hendaknya dibatasi sehingga tidak membuat masyarakat lupa waktu.

Bali Post/edi

TERSANGKA - Kantor Bea Cukai Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika. Ada empat tersangka yang dua di antaranya merupakan warga negara Thailand.

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 958 Gram Sediaan Narkotika

Mangupura (Bali Post) Bea Cukai Ngurah Rai kembali menggagalkan upaya penyelundupan barang sediaan narkotika. Kali ini modusnya pengiriman melalui body concealment, barang bawaan penumpang dan paket kiriman melalui pos.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai ,Himawan Indarjono, pencegahan pertama dilakukan terhadap warga negara Thailand, berinisial KK dan SM. Keduanya datang ke Bali pada 13 Oktober 2019, sebagai penumpang pesawat Thai AirAsia FD398 rute Don Mueang-Denpasar.

Mereka tiba di Bali pukul 01.30 Wita. Saat itu petugas mencurigai keduanya saat akan melewati pemeriksaan Bea Cukai.

Dari pemeriksaan, keduanya berupaya menyelundupkan tiga bungkusan cokelat berbentuk seperti kapsul berisikan serbuk putih yang dicurigai sediaan narkotika. KK kedapatan menyembunyikan satu bungkusan cokelat tersebut pada celana dalam yang ia kenakan. Sedangkan SM kedapatan memiliki dua bungkus serupa yang dis-

impan di celana dalam pada barang bawaannya. ‘’Hasil pemeriksaan tersebut, keduanya kedapatan menyembunyikan bungkusan menyerupai kapsul berwarna cokelat berisi bubuk berwarna putih narkotika jenis Methamphetamine dengan total berat 958 gram bruto,’’ katanya saat memberikan keterangan pers, Senin (21/10) kemarin.

Dijelaskan Himawan, KK berprofesi sebagai penyedia jasa sewa motor dan SM yang merupakan seorang cleaning service. Keduanya diduga telah melanggar Pasal 102 huruf (e) j.o Pasal 103 huruf (c) Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keduanya juga terancam hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 ditambah 1/3.

Dilanjutkannya, pencegahan kedua adalah terhadap

warga negara Rusia berinisial TF pada 16 Oktober 2019. Ia membawa narkoti ka jenis kokain dengan berat total 6,63 gram bruto atau 0,14 gram neto. Di hari yang sama, petugas juga berhasil mengamankan seorang warga negara Prancis berinisial OJ melalui control delivery atas paket kirimannya. Paket dengan nomor karal LS005863674FR diketahui dikirimkan oleh pengirim bertuliskan S. A. Holmann yang ditujukan ke alamat atas nama WS di Canggu, Badung, dengan barang bukti narkotika jenis kokain seberat total 22,57 gram neto. ‘’Saat ini semua tersangka yakni KK, SM, TF, dan OJ, beserta barang bukti telah diserahterimakan ke Polresta Denpasar untuk ditindaklanjuti,’’ ujar Himawan.

Sementara itu, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Diakuinya, kasus penyelundupan narkoba ke Bali sampai saat ini masih saja terjadi. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pengawasan. (kmb23)

‘’Sebetulnya dampak yang kita lihat itu sangat positif, masyarakat dapat mengakses informasi dari sana. Cuma kami ingin membatasi mereka mengaksesnya agar tidak mengganggu ketertiban umum,’’ ujar Rai Sudani saat ditemui, Senin (21/10) kemarin.

Menurutnya, masyarakat yang mengakses in ternet gratis di kawasan publik kerap lupa waktu.

Tak sedikit masyarakat yang masih terlihat larut malah berada di kawasan access point internet. ‘’Setiap kami keliling

tiga tiang yang berhasil dibereskan. Sebetulnya kegiatan kami mulai pukul 09.00 Wita, karena tadi ada pemilik yang tidak terima sehingga baru bisa mulai pukul 11.00 Wita,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Suryanegara mengatakan ada sekitar 100 tiang reklame yang diputuskan untuk dipotong. Sebagian ada yang tidak sesuai masterplan, sebagian lagi ada yang melanggar. Tiang-tiang tersebut dominan berada di kawasan Badung Selatan, seperti Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara. Ada pula di Badung Tengah, seperti Mengwi. ‘’Paling sedikit di Kecamatan Petang. Sekitar satu-dua reklame,’’ jelasnya.

Berdasarkan informasi, keberadaan reklame berupa billboard dan videotron di Kabupaten Badung ternyata banyak tak sesuai dengan masterplan. Sesuai masterplan, titik reklame seharusnya hanya 205 titik. Namun fakta di lapangan berbeda.

Sebab hasil survei, jumlah reklame yang ada sekarang mencapai 382 titik, sehingga terdapat 177 titik reklame tidak sesuai masterplan. (kmb27)

seperti yang lain. Kita menyediakan wifi gratis ini juga bagi wisatawan yang datang ke Badung, jadi kita tidak bisa batasi waktunya. untuk itu kami perlu bahas resmi biar lebih detail nantinya. Kalau bisa, bersurat secara resmi kawasan banjar mana yang bisa dibatasi internetnya,’’ terangnya.

Seperti diketahui, pemasangan akses internet di tempat-tempat publik di Badung mencakup hingga ke tingkat banjar. Meliputi enam kantor camat, 62 desa/kelurahan, 249

Bali Kebagian 676 Formasi CPNS Pendaftaran akan Dilakukan secara ”Online”

FORMASI Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Pemprov Bali sudah turun dari Kementerian PAN-RB sebanyak 676 dari berbagai kualifikasi. Formasi tersebut selaras dengan lima program prioritas dalam visi ‘‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

Sebelumnya Pemprov Bali melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengusulkan seribu formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Usulan awal memang tidak hanya PNS, tapi juga P3K yang lebih diarahkan ke fungsional. Tapi P3K mungkin akan keluar formasinya belakangan dengan melihat kesiapan daerah, karena itu akan menjadi beban APBD-nya,” ujar Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana, Senin (21/10) kemarin.

Menurut Lihadnyana, formasi CPNS yang turun dari pusat telah sesuai dengan jumlah PNS yang

Satpol PP Bongkar Reklame Melanggar Aturan

Mangupura (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung mengambil langkah pembongkaran paksa terhadap sejumlah reklame yang melanggar aturan. Sebelumnya tim yustitusi telah memberikan peringatan kepada pengusaha reklame yang melanggar zonasi atau tidak mengantongi izin. Pengusaha sudah diminta membongkar sendiri reklamenya, sebelum dibongkar paksa petugas. ‘’Pembongkaran dimulai dari kawasan Badung selatan. Ada pemilik yang tidak terima penertiban tersebut. Namun setelah diberikan penjelasan oleh petugas, pemilik akhirnya mengerti,’’ kata Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, Senin (21/10) kemarin.

Menurutnya, penertiban reklame melibatkan beberapa instansi yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Camat, TNI, Polri dan instansi lainnya. Eksekusi reklame memprioritaskan tiang yang besar. ‘’Kami mengerahkan tukang khusus.

Hingga sore tadi (kemarin - red) baru

pada malam hari anakanak masih ada mengakses internet sehingga mengurangi waktu belajar mereka. Untuk itu perlu adanya pembatasan,’’ katanya.

Terkait masukan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung Wayan Weda Dharmaja menyebutkan, perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam.

Usulan ini nanti tidak bisa dilakukan secara parsial, karena kebutuhan wifi di tiap wilayah berbeda-beda. ‘’Kuta dan Kuta Utara tidak bisa kita lakukan

SD, 22 SMP, 13 puskesmas, 54 pustu, 555 banjar dan lingkungan serta 33 objek wisata. Total terdapat 994 lokasi dengan 1.074 access point.

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengimbau seluruh krama Badung menggunakan dan mengakses internet dengan benar untuk mewujudkan Indonesia Hebat. ‘’Sekarang ini kita mampu melakukan dengan akses internet ini merupakan salah satu bentuk edukasi, pembelajaran kita semua untuk melakukan sesuatu. Badung Smart City merupakan connecting, controlling, monitoring, maka dari itu janganlah melawan teknologi, ikutilah teknologi dengan baik,’’ tegasnya. (kmb27)

Bali Post/ist

BONGKAR REKLAME - Satpol PP Badung mendatangkan tenaga khusus untuk membongkar reklame yang melanggar aturan di kawasan Kuta Selatan.

akan pensiun. Sebelum nya Pemprov Bali memang mendapatkan jatah lebih banyak yakni 818 formasi.

Namun saat itu hanya terisi sekitar 700 saja. Untuk 676 formasi tahun ini mayoritas di bidang kesehatan, infrastruktur, pengelolaan keuangan, aset, dan pendidikan. Selain kualifikasi pendidikan dan jumlah yang dibutuhkan per bidang, formasi tersebut juga dilengkapi dengan lokasi penempatannya. “Sekarang sangat selektif. Jangan sampai nanti kita membutuhkan (misalnya) guru di bidang Bahasa Bali, tahu-tahunya yang kita rekrut di luar itu.

Kan sama juga masalahnya, tidak terpecahkan,” jelasnya.

Untuk pendaftaran, lanjut Lihadnyana, akan diumumkan dan dibuka pada November secara online di website BKD. Selama proses ini panitia seleksi dan pelamar memang diupayakan tidak bertemu. Sebelum

pengumuman dan pembukaan pendaftaran, terlebih dulu akan dibentuk tim seleksi yang diketuai Sekda Provinsi Bali, BKD, Inspektorat, serta melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, Ombudsman, dan BPKP. Di sisa waktu 2019 hanya akan dilakukan seleksi administrasi. Setelah pengumuman seleksi administrasi, masyarakat juga diberikan masa sanggah. “Misalnya tidak lulus diadministrasi, dia boleh menanyakan dimananya dia tidak lulus.

Meskipun kita juga akan membuat sebuah sistem bagi yang tidak memenuhi syarat ada penjelasannya.

Tapi kalau tetap menanyakan, boleh, agar semuanya transparan,” imbuhnya.

Lihadnyana menambahkan, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) akan dilaksanakan sekitar Februari 2020. Pelamar yang lolos

seleksi administrasi terlebih dulu mengikuti TKD yang mencakup wawasan kebangsaan, intelegensia umum, dan kepribadian.

Setelah lulus passing grade TKD, baru bisa melanjutkan ke TKB. Demi kelancaran pelaksanaan rekrutmen CPNS, Pemprov diminta memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan (tempat dan sarana tes - red) berikut anggarannya. Pihaknya juga mengantisipasi calon pelamar dari kabupaten yang tahun ini tidak mengusulkan formasi CPNS seperti Badung, Tabanan, dan Gianyar.

“Kami juga sedang memikirkan persyaratan-persyaratan teknis yang nanti kita usulkan ke Sekda dan Gubernur. Misalnya, IPK (Indeks Prestasi Kumulatif - red). Tetapi ini baru menjadi pertimbangan untuk mendapatkan hasil terbaik, sehingga ASN di Pemprov Bali benar-benar ASN pilihan,” tegasnya. (kmb32)

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Senator Rapatkan Aspirasi Terkait Investasi di PT SGB di Renon Prodi S-2 Ilmu Agama dan Kebudayaan Bentuk Satgas Waspada Investasi, Wedakarna Minta OJK, BI, Polri Unhi Denpasar Terakreditasi A

Kembangkan Sistem Pendidikan Berbasis E-Learning

SELURUH civitas akademika program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar kini tengah berbahagia. Pasalnya, salah satu Program Studi Magister (Prodi S-2) yang dikembangkan yaitu Ilmu Agama dan Kebudayaan berhasil meraih nilai akreditasi A (unggul). Nilai akreditasi A dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3927/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019.

Kaprodi S-2 Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Pascasarjana Unhi Denpasar Dr. Ida Bagus Dharmika, M.A. mengatakan prodi ini merupakan tertua yang ada di Program Pascasarjana Unhi Denpasar. Berdiri sejak 2002 di bawah Dikti, tiga kali beruntun prodi ini terakreditasi B. Namun, dengan berbagai perjuangan, baik dari segi peningkatakan kualitas maupun kuantitas kelembagaan, akhirnya prodi yang telah mencetak sebanyak 1.206 orang alumni ini terakreditasi A. ‘’Saat ini kita didukung SDM yang bagus yaitu 3 orang guru besar, 7 dosen bergelar doktor, dan sejumlah dosen letkor kepala. Dari segi penelitian, masing-masing dosen wajib menulis satu buah buku hasil penelitian, bahkan satu dosen menulis dua hasil penelitiannya setiap tahun,’’ ujar Dharmika, Senin (21/10) kemarin. Selain itu, prodi ini telah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik. Tidak hanya dari sistem pendidikan dan penelitian, namun juga melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bahkan, beberapa mahasiswa dan dosen memperoleh penghargaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. ‘’Dengan terakreditasi A ini, kita berkesempatan untuk membuka program-program baru ke luar daerah dengan proses pembelajaran berbasis e-learning,’’ tandasnya.

UNHI - Direktur Program Pascasarjana Unhi Denpasar Prof.

Dr. I Wayan Suka Yasa, M.S. (kiri) dan Kaprodi S-2 Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Pascasarjana Unhi Denpasar Dr. Ida Bagus Dharmika, M.A. Direktur Program Pascasarjana Unhi Denpasar Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.S. didampingi Wakil Ketua Direktur Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si. mengatakan perolehan akreditasi A Prodi S-2 Ilmu Agama dan Kebudayaan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa kualitas dan mutu pendidikan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan tidak diragukan lagi. Apalagi, ke depan akan dikembangkan sistem pendidikan berbasis digital dengan branded e-learning.

Untuk itu, akan dibuka kerja sama lebih luas lagi dengan berbagai perguruan tinggi luar daerah.

Terutama menghimpun mahasiswa yang ingin mendalami tentang ilmu agama dan kebudayaan. ‘’Dengan akreditasi A akan memberikan peluang bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan doktor di mana pun mereka inginkan. Jadi,

kita akan terus memacu sistem pendidikan kita sesuai dengan perkembangan zaman dan terus meng-update kurikulum sesuai ketentuan nasional dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja,’’ ujar Prof. Suka Yasa.

Selain itu, ke depan pihaknya juga akan terus menjalin kerja sama dengan instansi-instansi yang relevan, terutama dalam aspek penelitian yang hasilnya dapat diupload di jurnal terindeks nasional dan internasional. Sebab, output dari sebuah perguruan tinggi adalah menghasilkan ilmu yang sesuai dengan basis perguruan tinggi bersangkutan. ‘’Kata kunci dari perguruan tinggi itu output ilmunya, dan basis ilmu kita di Unhi adalah agama dan kebudayaan Hindu Indonesia. Sehingga hasil penelitian yang kita lakukan tetap berbasis agama dan kebudayaan Hindu,’’ pungkasnya. (ad624)

R.A. Tuty Kuswardhani

Pemerhati Lansia Indonesia Menjadi Guru Besar SELAMA 20 tahun mendalami Ilmu Penyakit Dalam Divisi Kesehatan Lansia serta merawat dan memperhatikan apa yang dibutuhkan lansia di bidang kesehatan, akhirnya R.A. Tuty Kuswardhani meraih gelar tertinggi dalam dunia akademik yaitu guru besar. Pelantikan guru besar dokter yang akrab dipanggil Tuty ini digelar Sabtu (19/10) yang dihadiri Prof. Naemi Kajiwara dari Jepang dan dua pembimbingnya, mantan Dirut RSCM Dr. dr. Cz Heriawan S, Sp.PD.KGer. MEpid., MPH. dan Prof. Dr. dr.

Soepriyanto, M.Si. Dalam pelantikan guru besar yang berlangsung di Kampus Unud Bukit Jimbaran, Tuty yang juga istri dari mantan Rektor Unud sekaligus Ketua Pengurus Besar Endokrin Metabolik Indonesia Prof. Dr. dr.

Ketut Suastika Sp.PD-KEMD. membawakan orasi ilmiah berjudul ‘’Penurunan Faktor Radang dan Asupan Protein Ideal Mengurangi Frailty (Keringkihan) pada Populasi Lanjut Usia dan Menciptakan Active Aging: Dalam Mewujudkan Indonesia Sehat 4.0’’.

Adapun tema orasi ilmiah ini diambil dikarenakan inflamaging atau peradangan karena penuaan pasti terjadi untuk setiap lansia. Ini menyebabkan keringkihan dalam kesehatan lansia. Meski tidak bisa dicegah, namun inflamaging ini bisa dihambat dengan nutrisi yang sehat, olahraga dan antioksidan.

Perjuangan ibu dari dr. Luh Oliva Saraswati, Sp.JP., FIHA. dan dr. Arresta Vitasatria, Sp.OG. yang lulus cumlaude dari FKUI ini untuk bisa menjadi guru besar tidaklah mudah. Namun karena menikmati profesinya, Tuty terus belajar dan mengabdi. ‘’Saya tertarik mendalami ilmu untuk kesehatan lansia saat pendidikan dokter spesialis di Universitas Airlangga. Dari sana saya mengetahui begitu komplek-

dan Dinas Turun Tangan Selesaikan Masalah Forum Korban SGB

DPD-RI Provinsi Bali benarbenar serius menanggapi aspirasi dari Forum Korban PT Solid Gold Berjangka (PT SGB). Hal ini dibuktikan saat Senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bilangan Renon. Tampak hadir Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, pejabat Polda Bali, BI, OJK, dinas terkait di Provinsi Bali dan Kota Denpasar, Bendesa Adat Sumerta Kelod, serta puluhan korban PT SGB dan juga eks karyawan PT SGB. Pertemuan ini merupakan hasil dari audiensi puluhan korban SGB yang hadir di Kantor DPD-RI Bali sebelumnya. Mereka melaporkan dugaan penipuan dalam bentuk investasi dengan jumlah kerugian bervariasi yakni antara Rp 100 juta hingga miliaran rupiah. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pewakilan nasabah SGB melaporkan kronologi dan proses penawaran investasi, perjanjian keuntungan hingga sejumlah proses administrasi yang dianggap wanprestasi.

Sedangkan pada ikesempatan itu, DPD-RI juga menerima aspirasi dari eks karyawan PT SGB, termasuk sejumlah pengakuan mereka tentang gaji, sistem kerja dan sejumlah hal terkait yang diduga berpotensi pidana.

Terhadap hal ini, Senator AWK juga meminta pandangan kepada Polri, Pemprov Bali dan Pemerintah Kota Denpasar serta BI dan OJK. ‘’Tadi saya menerima laporan dari Dinas Kota Denpasar, ternyata dalam data base Pemkot, perusahaan ini belum ada izin sesuai aturan di Kota Denpasar. Saya kira, walau perusahaan itu sudah mendapatkan izin dari pusat, tapi karena beroperasi di Provinsi Bali dan Kota Denpasar, ya… harus mengikuti aturan di daerah sesuai UU Otonomi Daerah. Selain itu, tadi ada laporan dari Polda Bali bahwa laporan dugaan penipuan (tindak pidana umum) ternyata masih berproses hukum dan tidak diabaikan oleh kepolisian. Dan juga kita dengar pendapat dari Disnaker Bali yang akan menindaklanjuti hal terkait dengan masalah perekrutan karyawan. Begitu juga terkait laporan tentang kayawan. Termasuk

SATYAGRAHA - Senator DPD-RI Dr. Arya Wedakarna (AWK) bersama Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Provinsi Bali dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Bali serta para korban PT SGB di kantor Terpadu Renon, Denpasar. tadi, Ida Bendesa Adat sudah disampaikan juga hal-hal niskala dan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal sebagaimana pengakuan forum dan pelapor tentang kinerja perusahaan ini. Kita minta pecalang desa adat untuk menyikapi. Prinsip investor di Bali harus menghargai kesucian wewidangan dengan tidak membuat leteh,’’ ungkap Gusti Wedakarna.

Selain itu, AWK juga memperhatikan bagaimana perusahaan ini sudah mengabaikan sejumlah undangan resmi pemerintah, termasuk undangan DRPD yang bisa dianggap pelecehan terhadap institusi pemerintah. Sejumlah rekomendasi Senator AWK yakni meminta Pemkot Denpasar menindaklanjuti tentang temuan tidak ada izinnya PT ini dan menurunkan Satpol PP jika diperlukan.

Kemudian DPD meminta Disnaker melakukan penyelidikan terkait dengan wanprestasi terhadap hakhak tenaga kerja. DPD meminta desa adat bersikap terkait adanya korban yang juga warga adat setempat. Terkait laporan adanya hal-hal niskala yang berhubungan dengan masalah ini, DPD meminta agar desa adat tegas meminta perusahaan macaru agar wilayah adat tidak cemer/leteh. Selanjutnya

DPD meminta agar OJK, BI, Polri dan dinas terkait untuk mengaktifkan kembali satgas waspada investasi sesuai aturan, tujuannya mengedukasi masyarakat tentang investasi yang benar. Sebagai pengawas UU, Senator AWK meminta kepada Polri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan korban, terkait dengan sejumlah kasus pelaporan korban/nasabah PT SGB yang saat ini sedang berproses hukum.

DPD-RI akan menyampaikan rekomendasi kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) dan menindaklanjuti berita acara pertemuan dimaksud.

DPD-RI Bali juga menerima aspirasi ada perusahaan sejenis yang ada yakni PT KPF yang ada di Kuta dan diketahui masih ada hubungan dengan PT SGB. ‘’Secara prinsip saya menghargai para korban nasabah PT SGB ini untuk melapor ke DPD-RI, ke DPRD Bali dan Pemerintah Provinsi Bali. Ini semakin baik karena masyarakat menjadi terbuka dan teredukasi terhadap hal ini. Kita dukung penuh perjuangan forum korban SGB dan eks pekerja yang dirugikan,’’ jelas Senator AWK yang saat ini duduk di Komite I Bidang Hukum DPD-RI. (ad634)

Kinerja PDAM Badung Baik dan Sehat

Puncak HUT Ke-43 Diisi Apel dan Potong Tumpeng

GURU BESAR - R.A. Tuty Kuswardhani didampingi suami Prof.

Dr. dr. Ketut Suastika Sp.PD-KEMD. saat dilantik menjadi guru besar, Sabtu (19/10) di Kampus Unud Bukit Jimbaran. snya permasalahan kesehatan lansia. Bagaimana sakit fisik mereka kebanyakan berawal dari psikis,’’ jelasnya.

Sejak berkecimpung di dunia kesehatan lansia, ada banyak prestasi yang didapatkan Tuty yang saat ini memiliki satu cucu laki-laki seperti penghargaan lulus cumlaude untuk S-2 dan S-3. Juga penghargaan Prestise Indonesia 2017 untuk RS dengan kinerja memuaskan hingga penghargaan Proposal Terbaik Dikti-Bappenas untuk Long Term Care Facility mewakili RS Unud 2017. Tak hanya itu, kecintaannya terhadap lansia membuat Tuty berinisiatif dan menjadi pioner dalam membentuk layanan kesehatan berupa Poliklinik Geriatri dan Instalasi

Geriatri di RSUP Sanglah.

Wakil Ketua Pergemi Indonesia ini juga aktif menjadi dokter observer RS dan yankes lansia seperti di Australia, Jepang dan Belanda.

Tuty juga menjadi koordinator mata kuliah seperti kesehatan lansia Magister Kesehatan dan pengajar mata kuliah Care Provider, Diploma Internasional Kobe Women-Universitas Udayana.

Meski sudah menjadi guru besar, Tuty masih tetap belajar. Saat ini, ia sedang menyelesaikan magister di bidang hukum. ‘’Saya melihat jika perlindungan hukum terhadap lansia di Indonesia belum maksimal.

Utamanya mengenai perlindungan hukum pada lansia untuk drug abuse dan penelantaran lansia,’’ ujarnya. (ad622)

KINERJA Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung masuk dalam kategori baik dan sehat.

Hal ini dikemukakan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam sambutannya pada apel HUT ke-43 Perumda Air Minum Tirta Mangutama yang dibacakan Dirut Ketut Golak, S.H., Senin (21/10) kemarin.

Kategori ini, ujar Bupati Badung, berdasarkan Kepmendagri dan DPP Spam yang memberikan nilai 70,84. ‘’Dengan nilai ini, Perumda masuk kategori baik dan sehat,’’ ujar Giri Prasta.

Walau begitu, Bupati tetap meminta Perumda Air Minum untuk menjaga soliditas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perubahan status dari PDAM ke Perumda diharapkan mampu memunculkan inovasi dan terobosan baru dengan menangkap segala peluang yang ada. Hal ini bisa dilakukan lewat sinergi atau kerja sama dengan pihak-pihak lain.

Terkait dengan HUT ke-43 Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Bupati Giri Prasta menyatakan harus dimaknai sebagai rasa syukur dan refleksi diri. Ini juga menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sementara ditanya mengenai kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD) seusai apel, Dirut Ketut Golak menyatakan Perumda memiliki orientasi sosial selain profit. Saat ini, pihaknya menga-

HUT - Diresksi, Dewan Pengawas bersama staf saat merayakan HUT ke-43 Perumda Air Minum Tirta Mangutama di lapangan parkir kantor Perumda. lami tantangan pemanfaatan sumur bor oleh sejumlah pelaku pariwisata khususnya hotel. Dengan begitu, sejumlah wilayah sudah masuk zona merah karena air laut masuk ke daratan. Sesuai ketentuan, pelaku pariwisata dan pihak lainnya wajib menggunakan jasa Perumda sepanjang mampu memberikan pelayanan.

Terkait pelayanan, Golak mengakui masih ada kendala distribusi terutama di daerah-daerah tinggi. ‘’Ada yang perlu pemompaan hingga 6 kali agar air bisa mengalir,’’ katanya.

Walau begitu, dia menyatakan takkan menyerah. ‘’Sejumlah upaya pun kami lakukan,’’ tegas mantan Dirut PD Pasar tersebut.

Acara puncak HUT ke-43 Perumda Air Minum Tirta Mangutama yang jatuh pada 21 Oktober diisi dengan apel dan pemotongan tumpeng. Selain Dirut Ketut Golak, acara ini dihadiri Dirtek Wayan

Suyasa dan Dirum IA Eka Dewi Wijaya. Hadir juga Ketua Dewan Pengawas Made Suarsa dan anggotanya Wayan Tirta, pejabat Perumda serta ratusan karyawan dan karyawati. Pemotongan tumpeng dilakukan Dirut Ketut Golak dan diserahkan kepada Ketua Dewan Pengawas Made Suarsa.

Pada apel tersebut, juga diserahkan cenderamata berupa cincin emas kepada puluhan karyawan Perumda yang memasuki masa purnatugas serta penyerahan beasiswa kepada sejumlah siswa berprestasi yang merupakan putra-putri karyawan Perumda.

Sebelumnya rangkaian HUT juga diisi dengan gerakan bersihbersih di wilayah Tuka, Dalung, water education yang melibatkan siswa SMP serta donor darah. Satu agenda yang belum terlaksana yakni penghijauan. Acara ini baru bisa digelar setelah musim penghujan. (ad626)

Entropion KELOPAK mata berfungsi sebagai salah satu mekanisme pelindung bola mata terhadap trauma dan terdapat kelenjar yang membentuk film air mata di depan kornea. Kelopak mata mempunyai fungsi berkedip untuk membantu mengalirkan air mata dan menghilangkan debu yang masuk ke dalam mata. Gangguan pada kelopak mata dapat menyebabkan fungsi pelindung terganggu.

Entropion Entropion adalah kelainan palpebra yaitu tepi palpebra melipat ke arah dalam bola mata.

Entropion dapat menyebabkan kerusakan pada kornea dan konjungtiva, sehingga menimbulkan abrasi pada stroma kornea, sikatrik, penipisan kornea, dan neovaskularisasi pada kornea.

Pada kasus stadium lanjut dapat terjadi ulkus dan perforasi kornea.

Anatomi Kelopak mata adalah struktur tipis yang terdiri dari kulit, otot, dan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi untuk melindungi mata. Orbikularis okuli terdiri dari otot lurik yang diinervasi oleh saraf fasialis. Fungsi otot ini adalah untuk menutup kelopak mata dan dibagi menjadi orbital, preseptal, dan pretarsal. Preseptal dan pretarsal berfungsi untuk berkedip dan memiliki fungsi dalam pompa lakrimal.

Prevalensi dan Epidemiologi Berdasarkan hasil studi-studi yang ada, prevalensi meningkat seiring pertambahan usia: 0,9% untuk individu 60-69 tahun, 2,1%

untuk individu 70-79 tahun, dan 7,6% untuk individu diatas 80 tahun. Perempuan mempunyai prevalensi entropion lebih tinggi daripada laki-laki.

Tipe Entropion Entropion diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu entropion kongenital, entropion sikatrik, entropion spastik, dan entropion involusional. Entropion involusional merupakan entropion dengan tipe terbanyak.

Entropion kongenital disebabkan karena ada defek struktur kelopak mata yang timbul saat lahir.

Entropion spastik terjadi karena iritasi okuli atau inflamasi.

Entropion sikatrik terjadi karena proses inflamasi kronis yang dapat menyebabkan jaringan parut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal ini

adalah trauma, Steven-Johnson syndrome, infeksi, atau reaksi terhadap obat topikal. Entropion involusional yang sering didapatkan pada orang lanjut usia dan sering pada kelopak mata bawah, berkaitan karena atrofi jaringan dan didapatkan penurunan serat kolagen sehingga elastisitas kelopak mata berkurang.

Gejala Klinis dan Penatalaksanaan Pasien dengan entropion seringkali mengeluhkan sensasi benda asing, kemerahan pada mata, mata berair, dan mengeluarkan kotoran. Sindrom mata kering terdapat pada 72,1% individu. Entropion sendiri dapat menimbulkan keluhan ringan bahkan sampai berat. Penatalaksanaan entropion tergantung dari penyebab. Terapi

Gambar 1. Entropion pada orang lanjut usia dapat berupa medikamentosa dan pembedahan. Terapi medikamentosa dapat dengan menggunakan tetes air mata buatan sebagai lubrikasi. Pembedahan yang di-

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

lakukan derajat keparahan dan tipe entropion pada individu. l dr. Stephanie Aurelia Santoso

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Sembunyikan Perampok, Wanita Asal Rusia Dihukum Delapan Bulan Denpasar (Bali Post) Majelis hakim pimpinan Ida Ayu Adnya Dewi membacakan vonis terhadap terdakwa Naira Khumaryan (37) asal Rusia, Senin (21/10) kemarin. Di depan persidangan yang terbuka untuk umum itu, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah yakni menyembunyikan seseorang yang diduga ikut dalam aksi perampokan. Wanita berambut pirang itu pun dihukum selama delapan bulan. ‘’Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa,’’ kata hakim.

Atas vonis itu, terdakwa beberapa kali terlihat tersenyum bahagia, hingga akhirnya digiring oleh JPU Maya ke ruang tahanan. Sebelumnya, jaksa menuntut supaya terdakwa dihukum selama sembilan bulan. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena membantu kekasihnya, Maxim Bredikhin, pelaku perampokan Kantor Money Changer.

JPU Made Ayu Citra Maya Sari menjerat terdakwa dengan Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa oleh jaksa disebut membantu perampok di tempat penukaran uang PT Bali Maspintjinra AMC (BMC) di Jalan Pratama 36XY, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung untuk sembunyi. (kmb37)

Bali Post/asa

VONIS - Naira Khumaryan (37) asal Rusia saat menjalani sidang vonis di PN Denpasar.

Turis Australia yang Tendang Pemotor di Seminyak

Ngaku Mabuk Setelah Minum Vodka 30 Gelas

Denpasar (Bali Post) Terdakwa Nicholas Carr (26), turis Australia, yang sempat ngamuk dan menendang pengendara motor (pemotor) serta menabrakkan dirinya ke mobil di Seminyak, Senin (21/10) kemarin kembali diadili di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Jaksa penuntut umum (JPU) I Gde Mada Bamax Wira Wibowo di hadapan majelis hakim pimpinan Sobandi menghadirkan dua saki. Di antaranya saksi polisi dan korban Wayan Wirawan.

Di depan persidangan, saksi korban Wirawan sempat memperlihatkan bekas luka di tangan dan pinggang setelah ditendang terdakwa. Saat itu, saksi mengaku mengendarai motor jenis Vespa dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Saat jatuh, dia dibantu warga lalu menelepon kakaknya. Korban yang terluka dan motornya rusak ini akhirnya melapor ke Polsek Kuta. Wirawan mengaku motornya rusak atas ulah terdakwa. Namun saat ini sudah diganti dengan motor yang baru oleh terdakwa. Bahkan antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian.

Sementara terdakwa melalui penerjemah Wayan Ana mengaku tidak ingat apa-apa saat melakukan tindakan konyol tersebut. Pasalnya, terdakwa dalam keadaan mabuk setelah menenggak miras jenis vodka antara 20-30 gelas. ‘’Saya banyak minum sama teman di Seminyak. Saya minum vodka. Karena banyak minum, tahunya saya sudah bangun dan berada di rumah sakit,’’ aku terdakwa melalui penerjemahnya.

Begitupun saat menendang dan lompat menabrakkan diri ke motor dan mobil, pemuda asal Australia itu mengaku tidak ingat apa-apa. Karena itu, saat diberikan kesempatan majelis hakim menyampaikan unek-uneknya, terdakwa meminta maaf kepada orang yang kena musibah, termasuk juga kepada keluarganya yang kena dampak. ‘’Saya juga minta maaf kepada masyarkat Bali,’’ kata terdakwa. (kmb37)

Anggota Korps Zeni Diimbau Bijak Gunakan Medsos Denpasar (Bali Post) -

Syukuran HUT ke-74 Korps Zeni Angkatan Darat (AD) dilaksanakan di Mako Zidam IX/Udayana, Kepaon, Denpasar Selatan, Sabtu (19/10). Perayaan tahun ini diharapkan Korps Zeni mampu mewujudkan Yudha Karya Satya Bhakti, yakni mengabdi dengan kesetiaan terhadap tugas di masa perang maupun damai demi keberhasilan tugas pokok TNI-AD. Selain itu, anggota dan keluarga besar Korps Zeni diimbau bijak dalam penggunaan media sosial (medsos) dan tidak menyebarluaskan berita hoax.

Tugas pokok Zeni Kodam IX/Udayana adalah membantu serta membuat penilaianpenilaian dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi yang meliputi konstruksi, destruksi barang tak bergerak dan mengajukan saran, usul atau pertimbangan kepada komando atas. Acara HUT tersebut dihadiri Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. Pada kesempatan tersebut, Pangdam mendoakan pada HUT tahun ini Korps Zeni dapat dijadikan sebagai sarana introspeksi dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus memotivasi semangat pengabdian segenap

warga Korps Zeni. Dengan demikian mampu mewujudkan makna sesanti Yudha Karya Satya Bhakti tersebut. ‘’Warga Korps Zeni harus meningkatkan kualitas dan kemampuan masing-masing personel agar dapat memberikan kinerja yang terbaik guna mendukung tugas pokok satuan. Kualitas dan kemampuan diri hendaknya disertai dengan kemantapan kepribadian setiap personel yang dilandasi dengan loyalitas dan disiplin tinggi,’’ tegas Mayjen Benny Susianto.

Yang tidak kalah penting, kata Pangdam, upaya untuk lebih mempererat hubungan kedekatan dengan rakyat.

Apalagi Satuan Zidam dan Yonzipur 18/YKR dalam hal ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Menjalin

kebersamaan dengan rakyat sangat dibutuhkan dalam rangka membangun TNI yang solid, profesional, modern, tangguh, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat.

Sementara itu, Direktur Direktorat Zeni Angkatan Darat (Dirziad) Brigjen TNI M. Munib, S.IP. dalam sambutannya yang dibacakan Kazidam IX/Udayana Kolonel Czi. Cahyadi Amperawan pada intinya menyampaikan tentang tema HUT ke-74 Korps Zeni AD yaitu ‘’Profesionalitas Prajurit Zeni, Kebanggaan TNI AD’’. Profesionalitas tentunya identik dengan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing secara optimal.

Dirziad mengajak untuk selalu cerdas dalam mencer-

Bali Post/ist

SAMBUTAN - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto saat memberi sambutan pada syukuran HUT ke-74 Korps Zeni Angkatan Darat. mati situasi yang berkembang di setiap pelaksanaan tugas dan mengharapkan warga Zeni dapat meningkatkan kesadaran. Di samping itu, diharapkan bijak dalam penggunaan media sosial dengan tidak menyebarluaskan dan menanggapi berita hoax, serta mengedepankan pengamanan berita yang berkaitan dengan kepentingan TNI-AD.

‘’Soliditas dan sinergitas TNI/Polri, masyarakat beserta seluruh stakeholders lainnya merupakan fondasi yang fundamental bagi kokoh tegaknya kedaulatan NKRI,’’ ujarnya.

Sebagai wujud rasa syukur dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Kazidam IX/ Udayana yang diberikan kepada prajurit termuda anggota Zidam Prada I Putu Gilang Bawana. (kmb36)

Paiketan Warga AWBP Bali Gelar Pesamuan Agung

Hasilkan Keputusan Pokok bagi Warga yang akan ’’Madiksa’’ Menjadi Sulinggih PAIKETAN Warga Arya Wang Bang Pinatih (AWBP) Provinsi Bali/Pusat melaksanakan Pesamuan Agung di Hotel Golden Tulip, Denpasar, Minggu (20/10) lalu. Pesamuan Agung 2019 ini diikuti Sabha Pandita, Sabha Walaka Tingkat Provinsi/Pusat dan Kabupaten serta pangelinsir Puri Penatih dan Puri Sulang.

Menurut Ketua Panitia Drs. I Wayan Sudiarta, M.M., pelaksanaan kegiatan ini merupakan forum rapat kerja organisasi/ paiketan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.

Dijelaskan, ada empat poin penting yang dibahas dalam Pesamuan Agung ini.

Di antaranya hubungan dan solidaritas pengurus belum maksimal. Demikian pula harmonisasi kepengurusan belum tercipta secara utuh, program-program kerja yang masih dihadapkan berbagai kendala perlu disempurnakan dan dipertajam, mengevaluasi kepengurusan Sabha Walaka dan pengurus dengan menetapkan mereka yang benar-benar mau ngayah dengan sepenuh hati demi terciptanya soladiri-

tas, harmonisasi dan subhakti kepada kepada Ida Batara Kawitan, pasemetonan dan paiketan.

Saat ini kepengurusan hasil Mahasabha ke-3 tahun 2016 di Singaraja sangatlah gemuk. Perlu dirampingkan lagi, sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Hasil usulan struktur kepengurusan ini tidak secara otomatis akan diberlakukan pada saat ini dalam Pesamuan Agung 2019.

Melainkan untuk ditetapkan menjadi keputusan dalam Mahasabha ke-4 tahun 2021.

MASIH dalam rangkaian ‘’Honda Genio Custom Playground’’ yang berlangsung dua hari yakni pada 19-20 Oktober 2019 berlokasi di Level 21 Mall Bali. Salah satu kegiatan seru lainnya yang digelar Astra Motor Bali adalah Honda Fun Rally dengan mengajak konsumen Honda ADV150 dan Honda Genio, awak media dan blogger, serta selebgram Bali Dode Channel untuk menikmati kenyamanan dan kelincahan menggunakan Honda ADV150 dan Honda Genio.

Diikuti 29 pasang konsumen Honda ADV150 dan 21 pasang konsumen Honda Genio yang dilepas di Level 21 Mall Denpasar, Minggu (20/10) lalu, melalui rute yang diisi games menarik untuk dilalui oleh seluruh peserta. Sebelum kegiatan, peserta diberikan pemahaman berkaitan dengan safety riding (keselamatan berkendara) oleh

Tim Safety Riding Astra Motor Bali.

Dilepas Corcom Astra Motor Bali A.A. Raka Sri Mayuni, peserta yang masing-masing membawa amplop petunjuk games harus mengikuti arahan yang dibedakan challenge-nya antara peserta yang menggunakan Honda Genio dan yang menggunakan Honda ADV150.

Peserta Honda Genio diberikan tantangan untuk menjawab berbagai pertanyaan seputaran Honda Knowledge yang harus dijawab peserta yang berlokasi di titik pertama Cafe Shooters, Seminyak, Kuta.

Setelah itu, peserta kembali diberikan amplop petunjuk games kedua. Di mana titik kumpul kedua menuju Extreme Park yang ada di Lapangan Lumintang Denpasar. Di titik kumpul kedua ini, peserta diberikan tantangan menyantap makanan mi dengan ting-

Ditambahkan Sudiarta, juga masalah padiksan atau kasulinggihan juga perlu mendapat pembahasan agar nantinya dapat dijadikan pedoman bagi AWBP yang akan madiksa/ madwijati.

AWBP sudah memiliki sulinggih sejak zaman penjajahan Belanda, di mana I Gusti Ngurah Gede yang di-diksa 16 Oktober 1940 di usia 38 tahun oleh Nabe Napak (Guru Nabe) Ida Pedanda Gede Rai dari Geria Gede Kutri Gianyar dengan gelar Abhiseka Kawikon Ida Rsi Agung Pinatih. Hingga saat ini,

warga AWBP belum memiliki pedoman tentang padiksan/ madwijati. Dengan Pesamuan Agung 2019 ini, warga AWBP sudah memiliki pedoman jelas untuk madiksa/madwijati.

Hasil pesamuan ini akhirnya telah memutuskan dan menetapkan pedoman-pedoman pokok bagi warga AWBP yang akan madiksa/madwijati menjadi sulinggih.

Yang pertama paling mendasar adalah siapa pun warih Ida Batara warga AWBP yang akan madiksa gelar yang akan diberikan disarankan kepada Nabe Napak (Guru Nabe) untuk di Puri Penatih dengan gelar Ida Rsi Agung di mana tempatnya diberi nama Geria Gede. Kemudian di luar Puri Penatih gelar atau Abhiseka Kawekon adalah Ida Rsi Agung Putra Pinatih. Tempatnya diberi nama Geria.

Sementara itu, I Gusti Mangku Ketut Adi Kertiyasa, S.H., Ketua Harian Pengurus Paiketan Warga AWBP, mengucapkan terima kasih kepada panglingsir Puri Penatih dan Sulang, warga AWBP dan panitia, sehingga pesamuan agung ini berjalan dengan

sukses dan lancar. Ia juga meminta untuk menjadikan pesamuan agung ini menjadi landasan dalam menyusun dan menjalankan sradha bhakti, paras paros selunglung sebayantka Ida Batara-Batari Lelangit dan menjalankan bhisama paiketan.

Pesamuan Agung 2019 ini dibuka secara bersama-sama panglingsir Puri Sulang dan Penatih, Pengurus Paiketan Warga AWBP ditandai dengan pemukulan gong. Usai membuka Panglingsir Puri Penatih I Gusti Ngurah Jaya Negara yang juga Wakil Wali Kota Denpasar mengharapkan pesamuan agung ini hendaknya dilaksanakan dengan semangat sradha bhakti serta menjunjung tinggi Bhisama Ida Batara Kawitan sebagai pedoman menegakkan dharma bakti. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan pengukuhan dan Paiketan Pengurus Yowana Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali 2017-2022 oleh Ketua Harian Pengurus Paiketan Warga AWBP Provinsi Bali/Pusat I Gusti Mangku Ketut Adi Kertiyasa, S.H. (kmb)

kat kepedasan super tinggi dengan durasi waktu maksimal 5 menit. Setelah tantangan ini, peserta kembali mendapat amplop petunjuk games ketiga yakni menuju Distro Slashrockgear Jalan Batanghari Renon, Denpasar.

Di mana untuk games ketiga ini, peserta diberikan tantangan menggunakan busana milenial dengan tema generasi eksis, lalu diwajibkan untuk di-upload dengan hastag Hondafansbali.

Setelah menyelesaikan tantangan tersebut, peserta pun tuntas menyelesaikan games ini dan kembali menuju Level 21 Mall Denpasar. Berbeda dengan peserta Honda ADV150 yang harus menyelesaikan tantangan untuk menjelajah rute dataran tinggi menuju patung GWK dengan challenge menjawab pertanyaan tentang teknologi Honda.

Setelah itu, peserta menuju

titik kedua di Benoa Square dengan tantangan melakukan slalom yang tepat tanpa kesalahan dan golf challenge. Tantangan terakhir adalah menuju ground zero untuk mendokumentasikan kebersamaan tim dengan meng-upload ke hastag Hondafansbali. Terakhir seluruh peserta berkumpul kembali di Level 21 untuk pengumuman pemenang dengan hadiah yang menarik.

Raka Sri Mayuni men-

gatakan Honda Fun Rally ini diperuntukkan bagi konsumen Honda ADV150 dan Honda Genio sebagai salah satu bentuk kedekatan dan kebersamaan. ‘’Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan awareness keselamatan berkendara dan juga dapat meningkatkan ikatan antara konsumen dengan Honda ADV dan Honda Genio melalui challenge games menarik,’’ kata Mayuni. (bns1)

PESAMUAN AGUNG - Pesamuan Agung Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih 2019 dibuka secara bersamasama panglingsir Puri Sulang dan Penatih, Pengurus Paiketan Warga AWBP ditandai dengan pemukulan gong.

’’Honda Fun Rally’’ Warnai Keseruan Konsumen Honda Genio dan ADV150

Bali Post/asa

SIDANG - Terdakwa Nicholas Carr usai menjalani sidang di PN Denpasar, Senin (21/10) kemarin.

Bangun Zona Wilayah Bebas Korupsi Denpasar (Bali Post) Reformasi birokrasi TNI-AD memasuki tahun terakhir Road Map 2015-2019 yang ditetapkan selama lima tahunan dan mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025. Oleh karena itu, Kodam IX/Udayana melaksanakan pembangunan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas oleh para komandan satuan menuju satker yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Satker terpilih serta diajukan ke tingkat TNI-AD adalah Rumah Sakit (Rumkit) Tingkat II Udayana. Demikian disampaikan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam Brigjen TNI Kasuri. Hal itu disampaikan Pangdam saat pembukaan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tingkat Kotama/Balakpus TNIAD 2019 dan dihadiri para pejabat teras Kodam IX/Udayana dan diikuti 60 orang peserta di Aula Makodam, Denpasar, Senin (21/10) kemarin. ‘’Reformasi birokrasi merupakan upaya melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau business progress dan sumber daya manusia aparatur,’’ katanya.

Program reformasi birokrasi di wilayah Kodam dalam rangka upaya menjabarkan peran, tugas dan fungsi baik sebagai Kotama Ops (komando utama operasi) maupun Kotama Bin (komando utama pembinaan) dalam hubungan kelembagaan negara, guna mewujudkan

Bali Post/ist

PMPRB - Pembukaan PMPRB tingkat Kotama/Balakpus TNI-AD 2019 di Aula Makodam, Denpasar. tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN).

Pangdam menyampaikan salah satu program pada area perubahan di bidang penguatan pengawasan adalah pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM sebagai

pilot project atau percontohan bagi unit-unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan program pembangunan zona integritas.

Berkaitan dengan hal itu, tim PMPRB dipimpin Pamen Denma Mabesad Kolonel Czi. I Wayan Aditya akan melaksanakan kegiatan selama dua hari di

wilayah Kodam. Kehadiran tim tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah pengetahuan tentang reformasi birokrasi, khususnya pada satker-satker di wilayah Kodam IX/Udayana.

Hari pertama, para peserta yang terlibat diharapkan dapat memberikan informasi serta data autentik yang dibutuhkan, sehingga dapat mengukur ketepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan jajaran Kodam lX/ Udayana. Kemudian di hari kedua, PMPRB akan dilaksanakan di Rumkit Tingkat II Udayana yang menilai tingkat kepuasan publik. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. TNI seperti halnya dengan kementerian dan lembaga pemerintah wajib melaksanakan pelayanan publik. (kmb36)

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Kembalikan Pantai di Bali sebagai Ruang Ritual Sakral PESATNYA perkembangan pariwisata Bali berdampak terjadinya eksplorasi dan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan Pulau Bali. Masyarakat Bali pun tergoda dan tak tahan terhadap gairah pariwisata yang dibawa nafsu investor. Sikap mental masyarakat berupa kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan juga berubah. Salah satunya, menjaga ruang publik yang di Bali umumnya lekat sebagai destinasi ritual sakral untuk tidak dikuasi dan dijadikan ruang privat pemilik modal.

Kenyataan ini paling tidak tergambar dari terus munculnya kasus klaim pantai di Bali sebagai milik privat pemilik uang. Jika dulu sering dikeluhkan pengusiran terhadap warga lokal yang hendak menikmati keindahan pantai oleh pihak hotel di sana, oleh penyewa akomodasi di sana. Kini, malah muncul kasus pantai ditawarkan dan dijual kepada pemilik modal.

Padahal, seperti dijelaskan di atas, pantai di Bali selain sebagai ruang publik juga menjadi tempat pelaksanaan ritual sakral masyarakat Bali. Ini tentu sangat menyedihkan dan menjadi tantangan bagi masyarakat lokal ke depan. Bagaimana mengembalikan pantai di Bali tidak hanya sebagai ruang publik, sekaligus sebagai tempat pelaksanaan ritual yang sakral.

Kita tentu tidak ingin menyaksikan, umat Hindu Bali yang rutin melakukan kegiatan ritual di pantai/ laut kebingungan mencari tempat untuk menggelar ritual sakral tersebut. Menjaga pantai sebagai ruang publik demi kelestarian ritual sakral menjadi menjadi tanggung jawab bersama segenap masyarakat.

Semua harus peduli menjaga pantai di Bali agar tidak diperjualbelikan dan jatuh ke tangan pemilik modal lalu beralih menjadi ruang privat eksklusif. Perlu langkahlangkah strategis dan tegas mewujudkan hal ini, agar kasus-kasus pengkavlingan dan pengklaiman pantai tidak terus saja terjadi.

Langkah strategis dan tegas itu, di antaranya sosialisasi terus-menerus untuk membuka pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai sempadan pantai. Bahwa, telah ada aturan tegas mengenai batas pendirian bangunan dari sempadan pantai. Selama ini, hal ini lebih banyak disosialisasikan dan diketahui oleh para investor atau pemodal yang hendak membangun di dekat pantai. Masyarakat setempat kurang mengetahui dan paham tentang aturan sempadan pantai, sehingga keterlibatan mereka melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi sangat kurang. Salah satunya terlihat ketika mereka dilarang melintas atau bermain di pantai depan hotel, mereka tidak bisa melakukan protes atau perlawanan dan menerima terusir begitu saja dari ruang publik yang juga menjadi hak mereka.

Jika pengetahuan dan keasadaran masyarakat terus dibangun tentang aturan sempadan pantai, investor maupun pemilik modal tentu tidak akan bisa seenaknya mengkapling-kapling pantai, mengklaimnya sebagai ruang privasi mereka. Karena sangat berbahaya dan miris jika sampai pantai beralih dari ruang publik dan tempat ritual sakral menjadi ruang privat eksklusif. Ini sama saja sebagai langkah pengusiran masyarakat lokal dari tanah leluhurnya. Masyarakat Bali harus berhenti menjadi masyarakat yang terusir dari pantai miliknya. Caranya, dengan menjaga dan mengembalikan pantai sebagai ruang publik dan tempat ritual sakral dari upaya-uapaya transaksional atas nama pariwisata. Pantai di Bali adalah ruang spiritual yang harus dijaga kesakralannya, bukan komoditas untuk diperjualbelikan.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Bantuan Sosial di Kabupaten Badung Sekitar tiga bulan lalu (Agustus), saya mengajukan proposal mohon bantuan kursi roda terhadap Bapak Bupati Badung Nyoman Giri Prasta. Kursi roda ini adalah untuk ibu kandung saya yang sudah tua (95) tak bisa jalan karena kakinya sudah lemah. Proposal saya cek ke kantor Lurah Kapal. Informasinya, proposal sudah dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Badung di Puspem Sempidi. Belum lama ini, saya cek ke Puspem, saya menerima penjelasan dari karyawan, saya disuruh sabar katanya sekitar tahun 2020, bantuan kursi roda tersebut baru bisa cair. Mudah-mudahan ibu saya masih bisa “bertahan” sehingga akan bisa “menikmati” kursi roda tersebut. Bagaimana nanti seandainya beliau telah tiada dan kursi belum “cair”. Kemudian walaupun cair maka kursi itu saya simpan dan untuk “persiapan” saya di usia senja dan tak bisa jalan.

Saya heran dan jadi tanda tanya. Tetangga saya sebelah orangnya cukup kaya juga pernah mohon kursi roda tapi cepat cair. Dia bilang, sekarang minta bantuan, besoknya kursi dia terima. Dia memang katanya dekat dengan pejabat di Badung. Saya disuruh mendekati tapi saya tidak mau. Saya mohon bantuan pergunakan proses yang benar. Mudah-mudahan bantuan kursi roda yang saya ajukan juga mendapat perhatian dari Pemda Badung.

W. Beratha Yasa Kapal, Badung

Tantangan Privatisasi Pantai Bali Pada prinsipnya, area sempadan pantai selain merupakan alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; juga menjadi area titik kritis dalam upaya menjaga keseimbangan kawasan alam dengan kawasan lingkungan buatan sebagai area terbangun.

Tantangan terjadinya privatisasi pantai di pesisir Bali ini dapat diantisipasi melalui beberapa tindakan berikut.

Oleh

Agung Kresna ekhawatiran terjadinya akuisisi kawasan pesisir pantai oleh pihak pemilik properti di wilayah pantai kembali menyeruak, ketika sebuah iklan beach resort mewah di Tabanan menawarkan pantai pribadi bagi para calon pembelinya (Bali Post, 11/10).

Hal ini seakan menggenapi peristiwa di Buleleng beberapa waktu yang lalu, saat seorang warga asing penghuni sebuah vila pantai mengusir krama Bali yang melintasi pantai di depan vilanya. Sementara kawasan pantai bagi krama Bali sering menjadi area melasti maupun tempat bersandarnya para nelayan tradisional warga setempat.

Pulau Bali sebagai kawasan tujuan wisata memang dikenal dengan akomodasi penginapan di kawasan pesisir pantai yang menawarkan keindahan dan eksotisme pantainya. Acap kali terjadi pengusiran oleh pihak security hotel terhadap orang yang melintas pantai di depan hotel.

Pihak hotel sering kali melarang orang yang bukan tamu hotel, ikut menikmati pantai yang bersinggungan dengan halaman hotel.

Memang terasa janggal jika masyarakat umum yang tidak menjadi tamu hotel, dilarang melintas/menikmati pantai yang ada di halaman hotel. Ini bagaikan melarang masyarakat umum melewati trotoar di de-

pan sebuah hotel yang terletak di tepi jalan raya. Laut adalah bagai jalan besar yang terletak di depan bangunan. Sementara kawasan pesisir pantai adalah trotoarnya. Kawasan pesisir pantai memiliki nilai ekologi dan social. Karena itulah, ada peraturan bernama garis sempadan pantai, sebagaimana sempadan jalan maupun sempadan sungai.

Garis sempadan ini merupakan garis batas area yang memang tidak diizinkan untuk digunakan sebagai area terbangun.

Area sempadan merupakan kawasan publik. Garis sempadan ini memiliki jarak berbeda-beda tergantung dari derajat bahaya hempasan air laut di masingmasing kawasan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai sebagai penjabaran UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014), mengatur bahwa sempadan pantai minimal adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai diartikan sebagai daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, Garis sempadan merupakan garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan/pagar. Pada prin-

Info Singaraja FM infosingarajafm

081933004217

Soroti Bau Sampah Tak Sedap BERBAGAI hal mendapat sorotan pada acara Suara Buleleng Radio Singaraja FM, Senin (21/10) kemarin. Di antaranya soal badan jalan dipakai tempat parkir, tumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap dan soal pemangkasan dana bansos. Berikut rangkumannya.

Papa Dimas di Pancoran menyoroti badan jalan yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Penggunaan badan jalan untuk tempat parkir terjadi di jalur Jalan Erlangga, Singaraja sehingga membuat kemacetan di jalur jalan tersebut. Untuk itu, ia berharap kepada pihak terkait agar bisa menyikapi hal ini dan membuat jalur jalan tersebut menjadi lancar mengingat jalur tersebut pintu keluar-masuk dari Singaraja menuju ke arah wilayah timur dan sebaliknya.

Ia juga menyoroti soal tumpukan sampah di sebelah jembatan di wilayah Desa Musi. Menurutnya, tumpukan sampah tersebut membuat pemandangan yang tidak sedap dan mengeluarkan bau tidak sedap. ‘’Marilah kita jaga kebersihan lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan,’’ tegasnya.

Sementara Gung De di Jalan Ngurah Rai mengungkapkan soal pemangkasan dana bansos untuk anggota DPRD Buleleng yang sebelumnya sebanyak Rp 1 miliar, kini dipangkas menjadi Rp 500 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan Pasar Banyuasri yang

memerlukan dana yang banyak.

Ia juga menyoroti soal sempadan pantai. Ia mengungkapkan banyaknya bangunan semipermanen di jalur pantai Kampung Baru. Ia pun minta pemerintah daerah menindak dan jangan sampai dibiarkan.

Sebab, kalau tidak dilakukan penertiban akan muncul bangunan baru dan membuat kawasan tersebut semrawut. Hal ini terlihat di sepanjang pantai Kampung Baru uang dimanfaatkan sebagai pelabuhan rakyat bagi kapal-kapal yang berlabuh di Buleleng.

Nang Mologan di Mayong mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang telah dilantik pada sidang paripurna MPR. Mologan setuju dengan program Bapak Presiden dalam pemangkasan birokrasi.

Sementara Dereksen dari Jalan Teratai juga menyoroti pemangkasan dana bansos.

Kata dia, pemangkasan dana bansos yang diberikan kepada anggota DPRD Buleleng yang sebelumnya brjumlah Rp 1 miliar dipangkas menjadi Rp 500 juta sangatlah ironis. (kmb)

sipnya, garis sempadan adalah garis batas antara kawasan publik dengan kawasan privat.

Sehingga area sempadan merupakan kawasan publik yang sekaligus berfungsi sebagai area penyangga ekologis bagi wilayah laut, danau dan sungai serta area jalan raya.

Privatisasi Pantai Realitasnya sering sekali kawasan pantai telah dikooptasi oleh para pemilik tanah di kawasan pesisir pantai, hingga berubah fungsi menjadi area privat. Kawasan pesisir pantai Bali pun tidak luput dari kondisi tersebut. Banyak pengelola akomodasi pariwisata di kawasan pesisir pantai Bali (hotel, restoran, watersport, dll) yang telah menjadikan pesisir pantai di area akomodasi mereka menjadi area privat.

Akibatnya, banyak kawasan pantai yang tidak lagi bisa diakses masyarakat umum sebagai area publik sebagaimana diamanatkan undang-undang. Padahal, keberadaan batas sempadan pantai ini selain dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir, juga untuk menjaga masyarakat pesisir dari ancaman bencana alam (gempa, tsunami, erosi, dan abrasi).

Pada prinsipnya, area sempadan pantai selain merupak-

an alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; juga menjadi area titik kritis dalam upaya menjaga keseimbangan kawasan alam dengan kawasan lingkungan buatan sebagai area terbangun. Tantangan terjadinya privatisasi pantai di pesisir Bali ini dapat diantisipasi melalui beberapa tindakan berikut.

Pertama, sosialisasi keberadaan sempadan pantai.

Harus dilakukan upaya terusmenerus kepada publik -- utamanya para pemangku kepentingan -- untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya keberadaan sempadan pantai. Semakin banyak pihak yang memahami nilai penting dan fungsi sempadan pantai, akan meminimalkan terjadinya privatisasi pantai atau penyalahgunaan fungsi pantai secara tidak benar.

Kedua, sosialisasi perizinan bangunan/lingkungan buatan pada kawasan pantai. Acap kali terjadi, para investor akomodasi pariwisata selaku pemilik bangunan maupun arsitek selaku perencana lingkungan buatan, tidak tahu (atau kadang pura-pura tidak tahu) akan keberadaan aturan tentang sempadan pantai.

Sehingga keberadaan peraturan perundangan yang mengatur sempadan pantai harus dipahami dan diterapkan oleh semua pihak yang terkait.

Ketiga, pemahaman tentang keamanan dan keselamatan bangunan. Upaya menciptakan lingkungan buatan/bangunan yang aman secara konstruksi dan melindungi keselamatan penghuninya, menuntut para pemberi izin pendirian bangunan untuk benar-benar memerhatikan peraturan perundangan yang ada atas lingkungan buatan yang dimungkinkan untuk didirikan pada suatu kawasan

WARUNG GLOBAL

Jokowi Harus Realisasikan Janjinya JOKOWI dan Ma’ruf Amin, Minggu (20/10) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ada lima hal yang menjadi titik berat dalam periode kedua pemerintahannya. Di antaranya pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, menyederhanakan segala bentuk regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Para pendengar setia Radio Global 96,5 FM memiliki harapan besar serta optimisme kepada Jokowi-Amin. Dalam acara dialog Warung Global, Kawan Global meminta agar Presiden Jokowi dan Wapres menjalankan segala apa yang diucapkan dalam sumpah saat pelantikan. Apa yang dijanjikan dalam kampanye segera diwujudnyatakan. ‘’Jadilah diri sendiri, jangan mudah diintervensi,’’ demikian saran Ketut Mursi di Tabanan.

Presiden biasanya banyak terima masukan dan nasihat, tetapi Presiden tentu punya hak prerogatif.

Diingatkan pula bahwa Jokowi milik semua rakyat Indonesia, bukan milik parpol lagi.

Sembari mengucapkan selamat bertugas dan sukses, Fera di Tabanan berharap agar kerukunan umat dijaga, jika sudah rukun, ekonomi pasti baik.

Jokowi punya mimpi bahwa tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju. Untuk itu, Ayu di Petang mengajak semua pihak, rakyat Indonesia mewujudkan mimpi ini agar menjadi nyata. Ia juga menyoroti soal pemberdayaan SDM yang masih kurang, ini tantangan besar menuju Indonesia maju kelak.

Bagi Nyoman Mastra di Gianyar, Jokowi sudah tentu punya pengalaman mengelola negara ini, untuk mewujudkan

mimpi Indonesia Maju 20145, yang menjadi fondasi adalah pendidikan, jika semua bangsa cerdas, niscaya mimpi itu segera dapat diwujudkan. ‘’Jika masih bodoh, jangan harap bisa maju,’’ demikian imbuhnya.

Tetap Optimis, demikian Febri di Denpasar. Apalagi mendengar jika posisi menteri yang akan membantu Pak Jokowi dari kalangan muda, bisa lebih gesit dan kreatif bekerja. Ia juga berharap program Nawa Cita di pemerintahan jilid I dievaluasi, yang belum terwujud, segera diwujudkan.

Sama halnya dengan Werdha di Tegallalang, Presiden dan Wapres mengucapkan sumpah di bawah kitab suci, akan menjalankan semua kewajibannya, tak menunggu lama juga harus merealisasikan janji-janji sewaktu kampanye. Ia juga berpesan agar Bapak Presiden segera benahi UU KPK yang baru, karena ia menilai ada unsur pelemahan terhadap KPK. (sikha)

pantai. Sehingga hanya bangunan/lingkungan buatan yang benar-benar laik fungsi yang akan diberikan izin untuk berdiri dan beroperasi pada suatu kawasan pantai tertentu. Hal ini melihat kenyataan bahwa investor sering kali menitikberatkan pada faktor keuntungan finansial semata, sehingga kadang terjadi pemaksaan pembangunan tanpa mengindahkan peraturan bangunan dan lingkungan yang ada.

Derasnya arus industri pariwisata yang menawarkan gelimang dolar di seantero Bali, sedikit banyak ikut memengaruhi sikap krama Bali dalam menyikapi lingkungan kehidupan kesehariannya. Padatnya arus modal dalam akomodasi pariwisata juga membawa sikap eksplorasi -- yang kadang berubah menjadi eksploitasi -- terhadap alam lingkungan Bali, sebagai upaya menarik sebanyak mungkin wisatawan; dengan maksud agar investasi yang sudah mereka tanamkan dapat cepat segera kembali.

Tantangan terhadap terjadinya privatisasi kawasan pantai Bali menjadi tanggung jawab bersama segenap pemangku kepentingan di Bali. Tidak cukup hanya kalangan pelaku pariwisata yang harus peduli atas hal ini. Privatisasi pantai tidak saja membawa akibat buruk bagi lingkungan sosial krama Bali, namun dampak buruk juga dapat menimpa lingkungan alam Bali. Filosofi keseimbangan Tri Hita Karana harus direalisasikan secara nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya keseharian krama Bali. Bukan sekadar menjadi komitmen lisan krama Bali.

Penulis, arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar

POJOK Dipanggil ke Istana, Prabowo nyatakan siap membantu kabinet Jokowi.

- Bersatu untuk Indonesia. *** Akademisi ingatkan Jokowi membangun SDM tak semudah membangun infrastruktur.

- Membangun karakter jati diri bangsa. *** Hadapi resesi ekonomi, pemilihan anggota kabinet harus hati-hati.

- Waspadai hanya untuk kepentingan golongan.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Taman Kota Ditata Bertahap

Dishub Pantau Penerapan E-Parkir Tabanan (Bali Post)Pendapatan daerah dari retribusi parkir ditargetkan mencapai Rp 5,5 miliar di APBD Perubahan 2019.

Angka ini meningkat dari target di APBD Induk senilai Rp 5,3 miliar. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama beserta jajarannya, Senin (21/10) kemarin melakukan pemantuan ke sejumlah kantong parkir, salah satunya di Pasar Tradisional Tabanan.

Tidak hanya melihat secara langsung kinerja petugas parkir, mereka juga mengecek kondisi mesin e-parkir. ‘’Ini bentuk pengawasan saja untuk melihat kondisi real di lapangan,’’ ucap Darma Utama didampingi Kasi Pengoperasian Prasarana Dishub Tabanan Ketut Agung Suhartana.

Kata Darma Utama, hingga September retribusi parkir sudah terealisasi sekitar 84 persen. ‘’Masih ada waktu tiga bulan, dan kami optimis target bisa tercapai,’’ terangnya.

Sesuai Perbup, pengelolaan parkir yang berada di bawah tanggung jawab Dishub adalah 32 titik, yakni di tepi jalan umum, terminal dan parkir khusus Bedugul.

Sementara untuk parkir di Daerah Tujuan Wisata (DTW) seperti Tanah Lot dan Jatiluwih, bukan ranah Dishub, melainkan masuk bagian pendapatan DTW. Disinggung tentang penerapan 15 unit mesin

parkir di sepanjang Jalan Thamrin Kecamatan Kediri, Jalan Gajah Mada, Jalan Gunung Batur, dan Jalan Melati Kecamatan Tabanan, diakui Darma Utama belum maksimal, khususnya dalam penyesuaian jam kunjungan yang belum efektif. ‘’Meski sudah sering disosialisasikan ke masyarakat, tetapi masih saja tetap membayar Rp 2.000 meski lewat satu jam pertama. Semestinya kalau lewat satu jam kembali melakukan pembayaran di mesin e-parkir,’’ ucapnya.

Dijelaskannya, tarif parkir kendaraan setiap jamnya dihitung. Kendaraan roda dua tarif parkir satu jam senilai Rp 2.000. Lebih dari itu ditambah lagi Rp 1.000 sehingga pengendara membayar Rp 3.000 dan seterusnya. ‘’Begitu pula kepemilikan kartu non tunai untuk pembayaran juga belum semua masyarakat punya. Tetapi kami sudah terus menyiapkan petugas dengan sistem manual,’’ terangnya.

Penerapan e-parkir adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir d i t e p i jalan umum dan memberikan rasa keadilan bagi pengguna jasa parkir.

Hal ini untuk mendorong masyarakat menggunakan ruang parkir secara bijak, optimalisasi pendapatan asli daerah, meminimalisir potensi pungutan liar yang dilaksanakan oleh oknum-oknum petugas, meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (kmb28)

Bali Post/bit

TAMAN KOTA - Penataan Taman Kota Tabanan terus dilakukan. Tampak alat berat dioperasikan untuk perataan areal taman.

Harga Tiket Objek Wisata akan Dinaikkan

Tabanan (Bali Post) –

Para pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Tabanan berencana menaikkan harga tiket masuk DTW. Kenaikan tarif rencananya diberlakukan tahun 2020. Menurut Manajer Operasional DTW Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana, pihaknya sudah bersurat ke Ketua Badan Pengelola yang juga Bupati Tabanan terkait rencana kenaikan tiket di sejumlah DTW. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Bupati.

Bali Post/bit

PARKIR - Kadishub Tabanan dan jajarannya melakukan pengawasan di sejumlah titik parkir, salah satunya di Pasar Tabanan.

Pemkab Kebut Program Wifi Gratis Tabanan (Bali Post) Bantuan wifi gratis dari Pemprov Bali telah terpasang di 330 titik di Kabupaten Tabanan dari jumlah keseluruhan bantuan yang didapat sebanyak 393 titik.

Perangkat wifi dipasang di wantilan desa, Puskesmas dan sejumlah tempat wisata. Sementara untuk pemasangan di 63 titik lainnya, sejauh ini masih dalam proses. Kondisi geografis menjadi salah satu kendala dalam menuntaskan program tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tabanan I Putu Dian Setiawan mengatakan, pemasangan wifi gratis yang masih dalam proses yaitu di sejumlah wilayah di Kecamatan Pupuan, Baturiti, Penebel, Selemadeg, Selemadeg Timur dan Selemadeg Barat. ‘’Kami targetkan akhir bulan ini semua sudah terpasang,’’ ucapnya, Senin (21/10) kemarin.

Menurutnya, dari 330 titik yang telah terpas-

ang, internet di 247 titik sudah bisa digunakan masyarakat, dan sisanya masih tahap konfigurasi alat. ‘’Artinya, kami selalu memaksimalkan untuk bisa melaksanakan kebijakan Gubernur agar seluruh desa terlayani internet. Karena ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi bisa semaksimal mungkin,’’ terangnya.

Tidak hanya itu, setelah keseluruhan wifi gratis bantuan Pemprov Bali ini terpasang, pihaknya akan melakukan evaluasi agar tepat guna. Jika dalam evaluasi tersebut ada yang perlu disesuaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan desa adat. ‘’Tentu akan kita lihat apakah memungkinkan untuk dipindah karena tergantung kebutuhan listrik. Karena untuk posisi pemasangan wifi ini awalnya sudah disesuaikan dari permintaan prajuru desa adat,’’ jelasnya. (kmb28)

I Putu Dian Setiawan

Bali Post/bit

Tabanan (Bali Post) Pemkab Tabanan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun ini mendapatkan gelontoran dana BKK Kabupaten Badung untuk kelanjutan penataan taman kota senilai Rp 1,6 miliar lebih. Namun penataan seluruhnya membutuhkan lebih dari itu sehingga penataan harus dilakukan bertahap. Selain digarap tahun ini, rencananya untuk finishing serta perbaikan palinggih dilanjutkan tahun 2020.

Dari pantauan di lapangan, areal Taman Kota Tabanan ditutup terpal menandakan adanya kegiatan pengerjaan fisik yang tengah dilakukan. Sedangkan di tengah areal taman kota telah terpasang patok-patok.

Terlihat juga sejumlah pekerja tengah melakukan aktivitas perataan lahan menggunakan alat berat.

Kepala DLH Tabanan I Made Subagia menjelaskan, penataan yang dilakukan kali ini difokuskan pada perbaikan infrastruktur, seperti jogging track, drainase, sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air saat ada kegiatan/event, penyediaan toilet, tempat duduk dan penataan halaman dengan penanaman rumput dan bunga di pinggir taman. ‘’Bertahap untuk penataan agar tidak terlihat gersang,’’ terangnya, Senin (21/10) kemarin.

Pengerjaan telah dimulai 10 Oktober dan diharapkan selesai pada 25 Desember atau selama 75 hari. ‘’Setelah ini, di tahun 2020 baru akan dilanjutkan dengan finishing dan perbaikan palinggih di dekat Garuda Wisnu Serasi,’’ ucapnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai penutupan sementara areal taman kota sampai Desember mendatang. Kegiatan yang memerlukan lokasi taman kota dialihkan ke gedung kesenian I Ketut Maria. ‘’Sementara ditutup untuk aktivitas apapun, karena masih dalam pengerjaan penataan, apalagi kondisinya berdebu. Sementara untuk kegiatan diarahkan ke gedung Maria, apalagi dalam waktu dekat ada kegiatan ulang tahun Kota Tabanan,’’ terangnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tabanan ini mengungkapkan, biaya penataan keseluruhan adalah Rp 4,6 miliar. Namun penyaluran BKK dari Pemkab Badung tidak dilakukan sekaligus alias bertahap. ‘’Pokoknya akan ditata sedemikian rupa, sehingga terlihat rapi dan indah, apalagi taman kota sudah menjadi ikon. Nanti dengan sudah ditata maka taman kota menjadi tempat yang benar-benar nyaman untuk hiburan,’’ jelasnya. (kmb28)

Toya menjelaskan, kenaikan tarif tersebut dinilai penting. Sebab, selama dua tahun terakhir tarif belum pernah mengalami penyesuaian.

Rancangan kenaikan tarif akan berlaku bagi wisatawan domestik (wisdom) maupun wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke DTW, khususnya Tanah Lot.

Khusus di Tanah Lot harga tiket masuk untuk wisman dewasa yang sebelumnya dibanderol Rp 60 ribu per orang, direncanakan naik menjadi Rp 75 ribu per orang. Wisdom dewasa yang sebelumnya Rp 30 ribu per orang, naik menjadi Rp 35 ribu per orang. Sedangkan wisdom anakanak yang sebelumnya Rp 15 ribu

per orang akan naik menjadi Rp 20 ribu per orang.

Sementara kunjungan wisatawan ke DTW Tanah Lot mencapai enam ribu hingga tujuh ribu per hari. ‘’Dominan kunjungan merupakan wisman dengan persentase mencapai 70 persen,’’ ujarnya.

Hal senada diungkapkan Manajer DTW Ulun Danu Beratan, I Wayan Mustika. Bahkan terkait kenaikan tiket ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke sejumlah agen perjalanan. ‘’2020 nanti kenaikan tarif untuk wisman maupun wisdom di DTW Ulun Danu Beratan mencapai 50 persen dari tarif sebelumnya,’’ jelasnya.

Tarif untuk wisdom yang sebelumnya Rp 20 ribu akan naik menjadi Rp 30 ribu per orang. Sedangkan untuk wisman dari Rp 50 ribu menjadi Rp 75 ribu per orang. Di sisi lain, untuk penyediaan e-Parkir di kawasan DTW Ulun Danu Beratan akan terpasang tujuh gate. Terdiri dari satu untuk sepeda motor, dua gate untuk mobil roda empat, dan satu gate untuk bus, termasuk pamedek. ‘’Untuk e-ticketing nanti kami akan sediakan di lobi. Cuma saat ini kami masih kaji, termasuk juga kesiapan jaringan sebagai penunjang penerapan sistem pembayaran elektronik tersebut,’’ tegasnya. (kmb28)

Pangdam Tegaskan Partisipasi Masyarakat Indikator Keberhasilan TMMD

Tabanan (Bali Post) Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., meninjau pelaksanaan TMMD ke-106 Tahun Anggaran 2019 Kodim 1619/Tabanan di Desa Gubug dan Bongan, Senin (21/10) kemarin. Pada kesempatan tersebut Pangdam mendapatkan pemaparan terkait pelaksanaan TMMD yang sudah berjalan 20 hari tersebut oleh Dansatgas TMMD ke-106 Kodim 1619/Tabanan, Letkol Inf. Toni Sri Hartanto termasuk progres pelaksanaan menjelang 10 hari penutupan pada 31 Oktober mendatang.

Pangdam menjelaskan, kunjungan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TMMD ke-106 di Desa Gubug dan Desa Bongan. ‘’Saya ingin melihat sejauh mana pelaksanaan TMMD, berjalan dengan baik atau tidak,’’ sebutnya.

Menurut Pangdam Benny Susianto, pihaknya senantiasa mengingatkan Dansatgas atau Dandim, bahwa metode yang diterapkan dalam pembangunan adalah gotong royong yang didalamnya diwujudkan dengan partisipasi masyarkat. ‘’Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan TMMD,’’ jelasnya.

Selain melaksanakan pekerjaan fisik, juga ada sasaran non fisik dalam bentuk ceramah maupun penyuluhan. Hal ini mengandung nilai menggugah kepedulian masyarakat terhadap proses pembangunan nasional di wilayahnya. ‘’Kalau masyarakat sudah peduli terhadap pembangunan di wilayahnya, maka kita berharap hasil pembangunan yang dicapai akan bertahan lama karena adanya rasa memiliki dan mau memelihara. Kadang kita mampu membangun tetapi tidak pandai memeliharanya,’’ jelasnya.

Pangdam menilai sasaran

pembangunan TMMD ke-106 Kodim 1619/Tabanan sangat strategis, khususnya pada pembangunan jembatan penghubung Desa Gubug dengan Desa Bongan. Penentuan sasaran oleh pemerintah dan masyarakat sudah sangat baik, yakni melalui proses bottom-up yaitu diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah sehingga pembangunan yang dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat.

Pangdam juga menegaskan, TNI dengan anggaran yang dialokasikan sangat siap termasuk dengan tenaganya untuk membantu proses pembangunan di berbagai wilayah.

Hanya menurutnya, harus ada dukungan dari pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pelaksanaan TMMD. Semakin besar yang dianggarkan maka semakin banyak bisa dibangun, yang tentunya menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pantauan di lokasi kegiatan, Satgas TMMD ke-106 Kodim 1619/Tabanan bersama masyarakat sedang menyelesaikan pembuatan senderan dan finishing jembatan yang diharapkan menjelang penutupan 31 Oktober mendatang semuanya rampung dan siap diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Tampak sejumlah pejabat mendampingi Pangdam IX/Udayana pada kegiatan ini antara lain Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh A.M. Suharyadi, S.IP., M.Si., Danrindam IX/Udayana Kolonel Inf. Esy Suharto, Asops Kasdam IX/ Udayana Kolonel Inf. Rachmat Zulkarnaen, Aster Kasdam IX/ Udayana Kolonel Inf. Jemz Andre Ratu Edo, Kapendam Kolonel Kav. Jonny Harianto, perwakilan Pemkab Tabanan dan sejumlah undangan lainnya dari unsur Kecamatan Tabanan dan Pemerintah Desa Gubug serta Bongan. (kmb)

Bali Post/ist

MENINJAU - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., meninjau pelaksanaan TMMD ke-106 di Tabanan.

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Akibat Angin Kencang

40 ’’Green House’’ Budi Daya Stroberi Roboh Singaraja (Bali Post) – Menyusul bencana angin kencang yang melanda Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Sabtu (19/10) lalu, Dinas Pertanian (Distan) Buleleng melakukan pendataan kerusakan usaha budi daya tanaman hortikultura di desa setempat Senin (21/10) kemarin. Dari 60 unit green house milik petani mandiri dan kelompok tani (poktan) di Desa Pancasari, tercatat 40 unit mengalami kerusakan akibat bencana alam. Sedangkan, tiga green house di antaranya bantuan pemerintah daerah juga rusak, tersisa satu unit masih utuh.

Kepala Dinas Pertanian (Distan), Made Sumiarta, mengatakan, dari seluruh green house yang rusak itu disebabkan oleh angin kencang, 30 unit tingkat kerusakannya ringan. Sedangkan 10 unit bangunannya roboh total. Oleh karena itu, peralatan di green house itu tidak dapat dioperasikan kembali.

Dari penelusuran di lapangan, sarana pertanian yang mengalami kerusakan itu kebanyakan milik petani mandiri. Bahkan, modal usaha petani itu tergolong menengah ke atas. Sarana pertanian milik petani dengan modal kecil, justru belum ditemukan ada yang mengalami kerusakan akibat bencana alam itu.

“Green house yang rusak berat atau sedang dan ringan itu usaha taninya sudah mengarah pada agrobisnis.

Modalnya sudah termasuk menengah ke atas. Untuk petani modal kecil belum ada kerusakan yang dis-

ebabkan angin kencang itu,” katanya.

Selain sarana pertanian yang rusak akibat angin kencang itu, tanaman yang dibudidayakan di green house itu juga mengalami kerusakan.

Dari penelusuran di lokasi kejadian, sebagian besar t a n a m a n paprika, umur bervariasi antara dua bulan sampai satu tahun juga terdampak angin kencang itu. Tanaman itu dipastikan gagal panen karena tempat budi dayanya ambruk setelah diterjang angin kencang.

Lalu, bagaimana penanganan lanjutannya, Sumiarta menyebut dari kerusakan yang dialami petani, Distan akan melakukan kajian teknis. Kajian itu penting dilakukan untuk menentukan program yang memungkinkan diupayakan pihak Distan. “Kalau tanaman ada yang masuk gagal panen saat green house-nya roboh, otomatis tanaman yang ada di dalamnya juga

Gede Wisnawa

ikut terdampak. Namun, berapa besar kerugian tanaman itu masih sedang dihitung,” jelasnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng, Ida Bagus Suadnyana, mengatakan, personel posko siaga bencana alam telah melakukan assessment guna menghitung kerusakan rumah warga, fasilitas umum (fasum), dan sarana pertanian green house itu. Beberapa rumah penduduk dari rangka, atap berupa genting maupun seng yang rusak setelah dihempaskan angin kencang. Namun, ada juga bangunan warga dari rangka dan seluruh atapnya hancur setelah disapu angin kencang itu. “Rangka dan atap rusak itu diterbangkan angin yang sangat kencang.

Palinggih juga ada yang rusak. Sementara datanya masih disempurnakan oleh teman-teman posko siaga bencana,” jelas I.B. Suadnyana. (kmb38)

Bali Post/kmb38

GREEN HOUSE ROBOH – Tercatat 40 unit green house untuk budi daya stroberi, paprika, dan tanaman hortikultura lainnya di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada roboh setelah diterjang angin kencang sejak Sabtu (19/10) yang lalu.

Kemen-PAN RB Setujui 358 Formasi CPNS untuk Buleleng

Singaraja (Bali Post) – Usulan Buleleng menambah Aparatur Sipil Negara (ASN) baru mulai tahun anggaran 2019. Usulan itu ternyata mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kemen-PAN RB).

Dari persetujuan itu, Buleleng diberikan jatah 358 orang CPNS dari pelamar umum. Untuk merebut peluang kursi CPNS itu dipastikan tidak akan diikuti pelamar dari Buleleng saja. Akan tetapi, peserta dari luar kabupaten diyakini ikut meramaikan seleksi menjadi abdi negara ini.

Pasalnya, dalam perekrutan CPNS

Mengacu Regulasi Terbaru

Banggar Ditugaskan Bahas RAPBD 2020

Singaraja (Bali Post) – hun-tahun sebelumnya.

Rancangan Anggaran PendaWakil Ketua Dewan, Susila patan Belanja Daerah (RAPBD) Umbara, mengatakan perubaBuleleng tahun 2020 mulai han mekanisme pembahasan dibahas oleh anggota dewan RAPBD itu mengacu pada Perayang duduk dalam Alat Keleng- turan Pemerintah (PP) No. kapan Dewan (AKD). Teknis 12 Tahun 2004 tentang Pedopembahasan RAPBD tahun man Pembentukan Tata Tertib sebelumnya dengan cara mem- Dewan Perwakilan Rakyat bentuk panitia khusus (pan- Daerah Kabupaten dan Kota. sus). Namun, berbeda dengan Pada regulasi itu diatur bahwa pembahasan RAPBD 2020 ini. komisi-komisi itulah yang dituSesuai regulasi terbaru, untuk gaskan membahas rancangan membahas RAPBD itu, dewan peraturan daerah (ranperda). tidak lagi membentuk pansus. Selain itu, Peraturan DPRD Tetapi, sebaliknya RAPBD itu Buleleng No. 1 tahun 2018 tendibahas melalui AKD. Karena tang Tata Tertib Dewan juga itu, pembahasan RAPBD itu mengatur, AKD itu ditugaskan disepakakti dilakukan oleh untuk membahas ranperda yang Badan Anggaran (Banggar) diajukan pemerintah daerah.

DPRD. Dengan pertimbangan reguSeperti Senin (21/10) ke- lasi yang baru itu, maka dipumarin, agenda tahapan pemba- tuskan teknis pembahasan hasan RAPBD itu memasuki RAPBD dilakukan lewat Bangpembacaan jawaban Bupati gar DPRD. “Tadi sudah disBuleleng terhadap pemandan- epakati demikian. Kita tidak gan umum fraksi-fraksi. Sidang membentuk pansus lagi seperti tersebut dipimpin Ketua sebelumnya. MenDPRD Gede Supriatna digapa tidak memdampingi Wakil Ketua bentuk pansus, Ketut Susila Umbara. pasalnya deSedangkan, dari eksewan sepakat kutif dipimpin Wakil mekanisme Bupati dr. Nyoman teknis pemSutjidra, Sp.OG. dibahasandampingi Muspida nya m en Buleleng. gacu pada Setelah sidang regulasi ditutup, dewan menterbaru,’’ gadakan rapat interjelas Susila nal dengan agenda Umbara. pembentukan pansus. (kmb38) Rapat ini pun berlangsung singkat. Diputuskan, pembahasan lanjutan dokumen RAPBD itu ditugaskan kepada Banggar. Dengan keputusan ini, dewan tidak membentuk pansus seperti pembahasan RAPBD pada taKetut Susila Umbara

tahun ini, ada empat kabupaten lain di Bali absen karena tidak mendapat formasi CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa usai sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng, Senin (21/10) kemarin mengatakan, persetujuan formasi CPNS itu dijemput langsung ke Kemen-PAN RB di Jakarta beberapa waktu lalu. Dokumen itu diterima dalam kondisi tersegel yang menunjukkan dokumen negara itu betul-betul kerahasiaannya dijaga ketat.

Setelah diizinkan memproses dokumen persetujuan CPNS itu, diketahui bahwa tambahan ASN baru itu terdiri dari formasi guru 198 orang, formasi tenaga kesehatan 99 orang, dan formasi tenaga teknis lainnya 61 orang. “Kita sudah ambil bersamaan rapat koordinasi ke Kemen-PAN RB dan itu masih tersegel. Setelah diizinkan membuka segel itu, baru kita ketahui kalau usulan menambah CPNS 358 orang itu ternyata disetujui,” katanya.

Untuk sementara, pihaknya kata Wisnawa, baru menerima persetujuan formasi saja. Sedangkan pelaksanaan perekrutannya menunggu instruksi lebih lanjut dari Kemen-PAN RB. Meski demikian, dengan disetujuinya formasi CPNS itu, maka tahapannya sudah akan dimulai tahun ini. Diawali seleksi Computer Assisted Test (CAT) yang akan digelar awal tahun 2020 mendatang.

“Kapan pendaftaran dan apa persyaratannya, kita masih menunggu instruksi kementerian. Yang jelas perekrutan ini dilakukan tahun ini. Tahapan pendaftarannya kemungkinan sampai Desember 2019 dan CAT-nya awal tahun depan,” katanya.

Di sisi lain, Wisnawa menyebutkan, jumlah formasi yang disetujui pemerintah pusat itu dipastikan akan mengundang ribuan pelamar. Bahkan, persaingan merebut formasi ini tidak saja dari pelamar di Buleleng, namun dari kabupaten lainnya. Bahkan, bisa jadi dari luar Bali, dipastikan akan meramaikan seleksi

menjadi abdi negara tersebut. Hal ini karena empat kabupaten di Bali absen dalam perekrutan CPNS. “Prediksi kami, pesertanya akan membeludak, karena di kabupaten lain tidak ada perekrutan CPNS, sehingga ini tantangan buat pelamar dari daerah kita agar bisa lolos seleksi,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BKPSDM mengusulkan tambahan ASN baru tahun 2019. Dari usulan itu, Buleleng perlu menambah ASN baru 374 orang. Rinciannya, untuk kategori CPNS sebanyak 168 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 206 orang. Jumlah itu sesuai analisis beban kerja (anjab - red) dan kajian terkait persentase ASN yang pensiun tahun 2018 lalu. Dari ASN yang telah pensiun itu diambil 30 persennya untuk usulan penambahan CPNS baru.

Dibandingkan jumlah usulan itu, dengan persetujuan formasi ada 16 orang penambahan CPNS tahun 2019 tidak disetujui Kemen-PAN RB. (kmb38)

Satpol PP Bongkar Reklame Tanpa Izin Pemasangan reklame bodong alias tanpa izin tampaknya masih banyak ditemukan di beberapa lokasi di Buleleng. Ini terbukti dari hasil penertiban yang dilancarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng yang menurunkan reklame bodong, Senin (21/10) kemarin. Petugas pun tanpa banyak cincong lagi, kemudian menurunkan paksa reklame tersebut.

Lalu, bagaimanakah sesungguhnya dampak reklame bodong itu bagi pemerintah?

PENERTIBAN kemarin, menyasar lokasi pemasangan reklame di Jalan W.R. Supratman, Diponegoro, dan Jalan Gajah Mada, Singaraja. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan lima spanduk yang terpasang itu tidak dilengkapi izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPPSP) Buleleng.

Setelah dipastikan bodong, anggota Satpol PP itu kemudian membongkar spanduk tersebut. Selain itu, satu buah baliho jumbo juga terpaksa dibongkar. Ini karena reklame tersebut tidak dilengapi izin yang berlaku. Tanpa harus mengkonfirmasi dengan pihak pemilik, petugas menurunkan paksa baliho itu.

Selain spanduk dan baliho bodong, penertiban juga menyasar aktivitas pedagang bermobil yang berjualan di badan jalan dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangannya di atas trotoar.

Petugas menemukan pedagang bermobil berjualan dengan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Atas pelanggaran itu, perlengkapan berdagang milik pedagang itu terpaksa disita. Barang bukti itu akan dikembalikan setelah pedagang itu mematuhi peraturan dengan tidak berjualan di pinggir jalan yang dapat menganggu kelancaran arus lalu lintas (lalin) di jalan raya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Buleleng Putu Dana mengatakan, penertiban itu merupakan program rutin Satpol PP sebagai institusi penegak peraturan daerah (perda). Sesuai kewenangan itu, pihaknya me-

nyasar reklame yang selama ini dicurigai bodong. Selain karena tidak membayar pajak, reklame bodong itu kalau dibiarkan, dikhawatirkan akan bertambah marak, sehingga dapat mengganggu estetika Kota Singaraja.

“Kami menindak karena tidak ada izin. Kalau dibiarkan bisa saja akan bertambah, sehingga pastinya dapat mengganggu estetika kota dan pemerintah akan dirugikan secara ekonomi, karena tidak membayar pajak sesuai regulasi yang ada,” katanya saat didampingi Kepala Bidang (Kabid) Trantib Gusti Ketut Amerta Adi. Di sisi lain, birokrat asal Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng ini mengatakan, penertiban akan terus berlanjut menyasar lokasi-lokasi pemasangan reklame di daerah lain. Upaya ini juga dilakukan oleh trantib di masing-masing kecamatan. Selain penertiban reklame bodong, pihaknya juga membidik reklame atau spanduk yang izinnya telah kedaluwarsa. Hal ini juga penting dilakukan karena kalau tidak dikontrol, maka pemerintah sendiri akan dirugikan. Pemerintah bisa memungut pajak selama masa waktu izin masih berlaku. Namun, kalau sudah kedaluwarsa, maka pemilik reklame itu bebas tanpa harus membayar pajak kepada pemerintah daerah. “Nanti, kami akan koordinasi lagi dengan DPMPPSP untuk turun bersama, sehingga kalau ditemukan izin pemasangan reklame kedaluwarsa, pemiliknya harus diingatkan untuk memperpanjang atau mencari izin baru sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya. (mud)

Bali Post/mud

TERTIBKAN REKLAME – Satpol PP Pemkab Buleleng menertibkan reklame tanpa izin di wilayah Kota Singaraja, Senin (21/10) kemarin.

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Dudonan Upacara Odalan Padudusan Alit di Pura Puri Agung Dalem Tarukan Pejeng Tanggal Waktu Dudonan Acara Selasa, 22 Oktober 2019, 10.00 Wita Nedunang Ida Batara 14.00 Wita Melasti, Murwa Daksina, Ngelinggihang Rabu, 23 Oktober 2019, 13.00 Wita Puncak/ Mukyaning Karya Kamis, 24 Oktober 2019, 13.00 Wita Nganyarin Jumat, 25 Oktober 2019, 13.00 Wita Nganyarin Sabtu, 26 Oktober 2019, 13.00 Wita Nganyarin lan Upakara Panyineban Minggu, 27 Oktober 2019, 10.00 Wita Ida Batara Dalem Kawitan Nyineb Lawang ke Meru Soang

RELOKASI - Sejumlah bangunan sudah berdiri pada areal relokasi pedagang di Bukit Jati, Kelurahan Samplangan, Senin (21/10) kemarin.

Mendesak, Keberadaan Pos Damkar di Payangan

Bangunan Relokasi Rampung Awal Desember

Gianyar (Bali Post) Dinas Satpol PP Gianyar yang membawahi petugas pemadam kebakaran (Damkar) berencana mengajukan pembangunan satu pos damkar di Kecamatan Payangan.

Keberadaan pos Damkar di Payangan itu dinilai sangat mendesak. Pembangunan itu juga akan diikuti dengan permohonan pengajuan dua unit armada Damkar. Pengadaan dua unit Damkar ukuran kecil yang double kabin ini diperkirakan akan menyedot anggaran Rp 1,8 miliar. Kepala Satpol PP Gianyar I Made Watha mengatakan hal itu, belum lama ini.

Menurut Watha, selama ini kawasan Kecamatan Payangan dan Tegallalang di-back up Pos Damkar Ubud. Ia mengakui, untuk penanganan kebakaran di wilayah Payangan, pihaknya kerap kali molor. “Hal ini tidak lain karena kondisi lalu lintas. Kalau lewat Ubud kerap macet. Kalau lewat Tegallalang menuju Payangan, jalurnya tidak memungkinkan untuk mengangkut air,” katanya.

Watha menegaskan, pembangunan satu pos damkar di wilayah Payangan sangat urgent. Hal ini sangat penting guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat jika terjadi kebakaran ataupun bencana alam. “Kami ingin pemerataan kecepatan pelayanan di seluruh wilayah Gianyar,” tegasnya.

Watha menambahkan, armada Damkar tidak hanya digunakan untuk memadamkan api pada musibah kebakaran.

Namun apabila ada bencana longsor, mobil damkar kerap dikerahkan untuk membersihkan jalan dari material tanah atau lumpur. “Apalagi kalau sudah

musim hujan, longsor menjadi bencana yang rutin terjadi di wilayah Gianyar utara. Itu juga butuh penanganan cepat,” katanya mengingatkan.

Menurut Watha, pembangunan satu pos Damkar itu membutuhkan lahan minimal dua are. Ukuran bangunan tersebut sudah cukup untuk menampung dua armada dan tempat siaga personel. “Apalagi di Payangan akan dibangun pusat pemerintahan, jadi mungkin di sana bisa disiapkan lahan dua are. Ini sudah dilaporkan ke Bapak Bupati,” ujarnya.

Tidak hanya keberadaan pos Damkar, Watha mengaku saat ini pihaknya juga terkendala jumlah armada. Dikatakan, saat ini pihaknya memiliki 12 armada Damkar ukuran besar.

Namun yang bisa beroperasi hanya sembilan unit. “Tiga unit tidak bisa dioperasikan karena ada kerusakan yang biaya perbaikannya cukup tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, kata Watha, pihaknya akan mengajukan pengadaan dua unit armada Damkar ukuran kecil. Armada Damkar ukuran kecil ini bisa lebih cepat menjangkau titik kebakaran yang masuk ke pelosok desa. “Sudah kami cek armada Damkar ukuran kecil yang double kabin. Itu sangat efektif untuk menyasar lokasi di pelosok desa,” ujarnya.

Watha mengatakan, satu unit armada Damkar ukuran kecil itu seharga Rp 900 juta, sehingga untuk dua unit armada membutuhkan anggaran sektiar Rp 1,8 miliar. “Mesin double kabin ini sangat kuat, seperti water cannon. Jadi akan lebih cepat memadamkan api,” tegasnya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

MENGECEK - Kepala Satpol PP Gianyar I Made Watha yang membawahi bidang Damkar saat mengecek mobil Damkar.

Jumlah Nelayan Makin Menyusut

Gianyar (Bali Post) Jumlah nelayan di Kabupaten Gianyar semakin menyusut. Terutama generasi muda tampaknya enggan memilih untuk menjadi nelayan. Melihat kondisi ini, Pemkab Gianyar menggelar lombba memancing di laut guna menggugah minat generasi muda di Gianyar menjadi nelayan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar Ir. Dewi Hariani mengatakan hal itu di sela-sela lomba memancing di pesisir Pantai Siyut, Senin (21/10) kemarin.

Dewi Hariani menerangkan, lomba memancing ini merupakan upaya dalam meningkatkan produksi ikan. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Lewat kegiatan ini diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk mau menjadi nelayan agar ada regenerasi.

Potensi ikan di Kabupaten Gianyar cukup melimpah, sehingga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian di masa depan,” ujarnya.

Sebagai gambaran, kata Dewi Hariani, Kabupaten Gianyar memiliki potensi berupa pantai sepanjang 13,14 kilometer yang terbentang dari Pantai Siyut, Desa Tulikup hingga Pantai Gumicik/Lembeng, Desa Ketewel.

Ketersediaan sumber daya pe-

sisir dan laut dengan potensi produksi lestari 1.998 ton/tahun, yaitu terdiri dari 1.132 ton/tahun ikan pelagis (ikan permukaan) dan 866 ton/tahun ikan demersal (ikan dasar). “Pada 2018 lalu potensi produksi ini baru dapat dimanfaatkan sebesar 531 ton atau sekitar 26,59 persen. Ini berarti masih banyak potensi produksi yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan,” katanya.

Menurut Dewi Hariani, saat ini para nelayan di Kabupaten Gianyar tergabung dalam 27 KUB, dengan jumlah anggota sekitar 757 orang nelayan.

Namun dalam lomba mancing kemarin hanya diikui 150 nelayan. Dikatakan, masingmasing KUB dengan peserta tiga sampai lima orang.

Ketua Panitia Lomba I Made Ana menjelaskan, setiap peserta hanya diberi waktu sekitar lima jam untuk memancing ikan sebanyak-banyaknya. Tidak ada kriteria khusus jenis ikan yang harus dipancing, yang penting ikan layak konsumsi.

“Peserta juga wajib membawa alat penangkap ikan berupa pancing joran atau pancing patok berisi pales. Selama lima jam, peserta diberi kesempatan memancing. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan peserta masih memancing, akan didiskualifikasi,” jelasnya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

Revitalisasi Pasar Umum Gianyar

Gianyar (Bali Post) Pembangunan tempat relokasi Pasar Umum Gianyar mulai dikerjakan di wilayah Bukit Jati, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar.

Pengerjaan proyek yang menggunakan APBD Rp 2,4 miliar itu diperkirakan rampung pada awal Desember mendatang. Apabila pasar relokasi itu sudah rampung, seribu lebih pedagang di Pasar Umum Gianyar akan dipindahkan ke tempat tersebut.

Pengerjaan pasar relokasi yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagan-

gan Gianyar ini dikerjakan oleh kontraktor CV Sri Ganesa Putra. Pengerjaan ini diagendakan selama 110 hari, terhitung mulai penandatanganan kontrak pada 20 Agustus 2019. Pantauan Bali Post di areal pasar relokasi terlihat deretan bangunan sudah dikerjakan. “Tempat relokasi pasar sudah tahap pengerjaan,” ujar Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Senin (21/10) kemarin.

Menurut Mahayastra, pengerjaan tempat relokasi dilakukan di lahan seluas 1,8 hektar. Apabila proyek den-

gan nomor kontrak 027/233/ RPG/Disperindag itu sudah rampung, pemerintah memastikan langsung melakukan pemindahan pedagang.

“Setelah itu siap, tahap selanjutnya memang harus pindah. Ya, pedagang harus segera dipindahkan,” katanya.

Setelah itu, kata Mahayastra akan dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan Pasar Umum Gianyar yang ada saat ini. “Nanti pembongkaran bangunan Pasar Umum Gianyar akan dilelang,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Pasar Umum Gianyar Nengah Artawa mengatakan, tempat relokasi untuk pedagang memang sedang tahap pengerjaan. Dikatakan, sebanyak 1.102 pedagang Pasar Umum Gianyar akan direlokasi ke tempat tersebut.

Artawa mengatakan, tempat yang disediakan itu semi permanen. Kendati demikian, ia menjamin tempat relokasi akan aman dari keluhan yang sempat dikhawatirkan pedagang. Di antaranya, bocor, pencurian dan sebagainya.

“Itu sudah kami siapkan.

Untuk pedagang ruko juga sudah,” jelasnya.

Menurut Artawa, tempat relokasi itu akan menampung seluruh pedagang di Pasar Gianyar. Terdiri dari 65 pedagang ruko, 94 pedagang kios dan 943 pedagang los. Setelah pemindahan para pedagang, maka gedung Pasar Gianyar akan diratakan untuk selanjutnya dibangun baru.

“Sebelumnya kami sudah lakukan sosialisasi. Kami akan adakan lagi sosialisasi kedua. Mayoritas dari mereka (pedagang-red) setuju,” tegasnya. (kmb35)

diperiksa oleh BPK dan dibolehkan,’’ tegasnya.

Dalam persidangan itu, Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan I Wayan Gede Sudarta, S.H. menyoroti lesunya UMKM. Dikatakan, Gianyar mendapat pengakuan dunia sebagai Kota Kerajinan Dunia. Hal ini semestinya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM di Gianyar. Dari data yang dimiliki, di Kabupaten Gianyar memiliki 36.890 UMKM. Untuk itu, Fraksi Golkar ingin mengetahui terobosan-terobosan yang dilakukan Pemkab Gianyar untuk memajukan UMKM tersebut.

Fraksi Golkar juga menyoroti sektor pertanian yang dikhawatirkan semakin terpuruk di Kabupaten Gianyar akibat kelangkaan penekun sektor pertanian, serta pesatnya pembangunan fisik. Begitu juga serangan hama yang semakin meluas serta mahalnya obat pertanian menjadi perhatian Fraksi Golkar. Sehingga, Bupati Gianyar diharapkan menyediakan obat pertanian gratis kepada petani serta mengoptimalkan dan mengintensifkan penyuluh lapangan untuk turun dan berkoordinasi sesering mungkin ke masing-masing subak. (kmb35)

Bantuan Rp 10 Miliar ke Bangli Dipertanyakan

Gianyar (Bali Post) -

Eksekutif dan legislatif menggelar sidang dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi di Gedung DPRD Gianyar, Senin (21/10) kemarin.

Dalam sidang itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan bantuan Pemkab Gianyar untuk Kabupaten Bangli. Terlebih Gianyar masih meminta bantuan dana dari pusat dan Pemkab Badung. Mencuat pula kekhawatiran nuansa politis, mengingat tahun depan Kabupaten Bangli akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pandangan Umum Fraksi Demokrat itu dibacakan Ketua Fraksi Demokrat I Gede Sudiarta. Politisi asal Kecamatan Payangan ini mengkritisi rencana eksekutif memberikan bantuan untuk Kabupaten Bangli.

Dikatakan, ada sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan rencana tersebut. ‘’Penting untuk memperhatikan aspek urgensi, alasan, kemampuan keuangan kita serta dari sisi momen,’’ katanya.

Apabila menyoroti keuangan, kata Sudiarta, pemerintah di Gianyar belum mampu sepenuhnya membiayai seluruh total belanja APBD Gianyar. ‘’Kemampuan kita membiayai seluruh APBD tidak sampai setengahnya.

Artinya, kita masih menyusu dari pemerintah pusat. Bahkan pengalaman tahun sebelumnya, kita masih menerima bantuan dari Kabupaten Badung,’’ bebernya.

Melihat aspek tersebut, menurut Sudiarta, kurang elok jika Gianyar membantu kabupaten lainnya. Apalagi nilainya mencapai Rp 10 miliar. Terlebih, di Kabupaten

Bangli menjelang ada hajatan politik yakni pemilihan kepala daerah. ‘’Jangan sampai ada kesan niat baik Bupati Gianyar nantinya diinterpretasikan niatan politis semata.

Karena itu, saran kami, kiranya niat itu ditunda dulu sampai kita mendapatkan momen yang tepat dan logis,’’ katanya mengingatkan.

Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, di era Bupati Tjokorda Gde Budi Suryawan, Kabupaten Gianyar, Badung dan Kota Denpasar sudah diminta membantu daerah lain. ‘’Namun, waktu itu Pak Cok Budi bertangguh. Kami tidak meminta, tidak memberi, karena kami masih membutuhkan anggaran untuk membangun Gianyar. Waktu itu Denpasar juga sama sifatnya, sehingga Badung yang waktu itu masih (memberikan bantuan - red),’’ katanya.

Mahayastra mengatakan, hal itu sudah puluhan tahun lalu. Menurut Bupati asal Payangan ini, kini keuangan Gianyar sudah tumbuh seperti belanja yang tercantum dalam (APBD) 2020 sudah menyentuh Rp 3 triliun. ‘’Sehingga

sudah dianggap mampu untuk membantu. Kalau kurang, mungkin lagi seratus tahun pun kurang. Tidak akan pernah kita kelebihan dana membangun Gianyar,’’ ujarnya.

Disinggung terkait Gianyar yang sampai kini masih menerima bantuan dari Kabupaten Badung, Mahayastra menjawab bahwa dirinya hanya menerima bantuan karena ditawari oleh Bupati Badung. Meskipun teknis pengajuannya memang melalui proposal permohonan dari masyarakat Gianyar. ‘’Bantuan dari Badung, saya ditawarin, ya… saya terima.

Teknisnya memang memohon, tetapi bupatinya menawarkan ke Gianyar untuk dibantu,’’ ujarnya.

Mahayastra menambahkan, bantuan untuk Bangli akan direalisasikan sebesar Rp 10 miliar pada APBD Induk 2020. Bantuan tersebut rencananya akan disalurkan lewat Bantuan Keuangan Khusus (BKK). ‘’BKK masuk ke APBD-nya, yang mencairkan nanti bupatinya. Kita sudah konsultasikan dengan BPK, terkait bantuan ke Bangli ini secara teknis sudah

Bali Post/kmb35

SIDANG - Suasana sidang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Gianyar, Senin (21/10) kemarin.

25 Kader Salon Desa Ikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi Bidang Tata Rias

TEROBOSAN baru dilakukan TP PKK Kabupaten Gianyar dalam upaya meningkatkan kemampuan para kader salon desa di Gianyar. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, ada 25 orang

kader salon desa diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi di bidang tata rias secara gratis. Memiliki sertifikat uji kompetensi ini sangat penting, karena merupakan bentuk pengakuan dan legalitas terhadap suatu

PELATIHAN - Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra saat membuka Pelatihan Salon Desa bagi Pengelola Salon Desa se-Kabupaten Gianyar Tahun 2019, Senin (21/10) kemarin.

keahlian yang dimiliki dan berlaku seumur hidup. Hal itu dipaparkan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra saat membuka Pelatihan Salon Desa bagi Pengelola Salon Desa se-Kabupaten Gianyar Tahun 2019 di Aula Dinas Pendidikan Gianyar, Senin (21/10) kemarin.

Merunut ke belakang, kata Ny. Adnyani Mahayastra, keberadaan salon desa sudah dibentuk hampir lima tahun yang lalu. Dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin meningkatkan taraf hidup ibu-ibu di pedesaan.

Namun di tengah perjalanannya hingga kini begitu banyak kendala yang dihadapi.

Dari awal pembentukan, berbagai pelatihan sudah diberikan kepada para kader, seperti pelatihan perawatan wajah, kulit, rambut hingga tata rias pengantin. Namun yang terjadi di lapangan, para kader selalu berganti orang setiap ada pelatihan.

Ini yang menyebabkan tidak profesional. Selain itu juga yang menjadi masalah adalah tempat atau ruangan sebagai tempat usaha. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa salon desa yang bisa terus eksis dan berkembang dengan pesat. ‘’Saya sangat mengapresiasi kaderkader salon desa yang mau mengembangkan keterampilan diri, mau memanfaatkan pelatihan yang diberikan sebagai suatu kecakapan hidup,’’ tegas Ny. Adnyani Mahayastra.

Sebagai wujud apresiasi atas semangat yang ditunjukkan para kader ini, kata Ny. Adnyani Mahayastra, maka mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi tata rias gratis.

Dengan memiliki sertikat uji kompetensi tentu akan menambah rasa percaya diri pengelola salon dalam menjalankan usahanya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kepala Dinas

Pendidikan I Wayan Sadra, S.H., M.H. Sebelum mengikuti uji kompetensi, peserta akan mengikuti pelatihan selama lima hari, yakni dari tanggal 21-25 Oktober 2019, dengan materi tata rias pengantin Bali Agung, dengan narasumber Ni Wayan Roni dari LKP Santika Dewi, Dra. Ni wayan Sumerthi Pande dari LKP Putra Intan, dan Dewa Ayu Made Martani dari LKP Dewi. Setelah mengikuti uji kompetensi ini dapat meningkatkan kualifikasi peserta pelatihan dalam upaya memberikan legitimasi keprofesionalannya di bidang salon. Selain itu, juga dapat memperluas akses kelembagaan pengelola salon desa dalam upaya meningkatkan usaha salon dan kapasitas kelembagaan. ‘’Dengan adanya sertifikat uji kompetensi, artinya sudah ada pengakuan publik terhadap kelembagaan maupun pengelola salon desa,’’ tegasnya. (ad625)

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Kasus Karyawan Perusda Bali

Upah Segera Dibayar, Tolak Sistem Borongan Negara (Bali Post) – Nasib para karyawan Perusda Bali di Unit Perkebunan Pulukan yang belum menerima upah sejak Agustus lalu akhirnya menemui titik temu. Akhir pekan lalu, Perusda Bali bersama PT CIPL bertemu dengan karyawan. Pertemuan itu dimediasi Anggota DPRD Provinsi Bali dan DPRD Kabupaten. Dalam pertemuan itu, Perusda Bali berjanji akan membayar upah bulan Agustus dan September pada pekan ini.

Dalam pertemuan yang dihadiri Anggota DPRD Bali dapil Jembrana, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS dan anggota DPRD Jembrana I Nyoman Sudiasa disepakati agar Perusda Bali turun tangan terkait hak para karyawan tersebut. Selain itu, karyawan juga tetap menolak menandatangani perubahan sistem kerja yang diterapkan PT CIPL, yakni secara borongan.

Diah Srikandi mengaku memfasilitasi para karyawan dengan pihak Perusda Bali dan PT CIPL lantaran sebelumnya menerima surat aspirasi dari para karyawan terkait permasalahan di perkebunan karet tersebut.

Beberapa poin, termasuk berkaitan upah para karyawan yang belum terbayarkan sejak Agustus menjadi perhatian. ‘’Sejak awal saya sudah berkoordinasi secara terus-menerus dengan pi-

hak Perusda Bali (mengenai) tunggakan gaji karyawan oleh PT CIPL. Dari tiga bulan, baru yang dibayar bulan Juli,’’ ujar politisi PDI Perjuangan ini, Senin (21/10) kemarin. Selanjutnya gaji atau upah bulan Agustus dan September sampai akhir pekan lalu belum terbayar.

Setelah dipertemukan pada akhir pekan lalu, solusi awal diambil meminta pihak Perusada Bali untuk mengupayakan pembayaran (menalangi) dua bulan gaji yang menunggak itu. ‘’Saya juga mengimbau kepada PT CIPL agar menjalankan kewajibannya, mereka (karyawan) memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Tidak bisa kita diam ketika hak-hak karyawan dikesampingkan,’’ tegasnya.

Anggota DPRD Jembrana I Nyoman Sudiasa yang sebelumnya juga mendapatkan aspirasi dari warga mengatakan, sejak awal para

karyawan menolak menandatangani kesepakatan perubahan pola kerja. Dalam kebijakan yang ditelurkan dari pihak pengelola perkebunan (PT CIPL) itu, sistem borongan panen diberlakukan mulai bulan Oktober ini dengan dihargai Rp 7.497 per kilogram. Berbeda dengan pola sebelumnya berdasarkan harian. Karyawan menolak karena dengan perubahan pola ini, dikhawatirkan akan berdampak pada pensiun mereka nanti. ‘’Dan selama mereka menolak (menandatangani) gaji mereka tak dibayar. Kemarin kita mediasi dan mendatangkan Perusda Bali langsung. Ada solusi terkait gaji Agustus dan September,’’ ujar Dewan asal Pekutatan ini.

Pada Unit perkebunan karet ini dipekerjakan 136 orang karyawan. Dalam pertemuan hadir dari Perusda Bali Agung Dyatmika dan Nanang dari PT CIPL. (kmb26)

Bali Post/olo

BERSAMA - Pertemuan karyawan Perusda Bali di unit perkebunan Pulukan bersama Perusda dan PT CIPL dimediasi anggota DPRD Bali dan DPRD Jembrana.

Lagi, Digelar Penertiban Duktang

Negara (Bali Post) – Sejumlah penduduk pendatang (duktang) terjaring operasi penertiban yang digelar Satpol PP dan Dinas Kependudukan, Senin (21/10) kemarin. Penertiban ini dilakukan di sejumlah tempat tinggal sementara di Kecamatan Jembrana. Di antaranya di Kelurahan Dauhwaru, Kelurahan Loloan Timur dan sekitarnya. Saat menyisir sejumlah tempat kos dan kontrakan, petugas dari Kabupaten juga didampingi dari Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtimbas.

Minggu lalu juga digelar operasi serupa. Ketika itu puluhan duktang terjaring dan diberi pembinaan di Kantor Satpol PP. Dari penertiban yang dipimpin

Kabid Penegakan Perundangundangan Daerah I Made Tarma, sejumlah duktang yang belum terdaftar penduduk non-permanen terjaring. Meskipun telah mengantongi e-KTP, mereka belum melaporkan ke desa ataupun kelurahan setempat. Sehingga petugas membawa mereka ke Kantor Satpol PP untuk pendataan dan mengimbau agar mereka melengkapinya. ‘’Semua yang terjaring ini belum mengantongi surat penduduk nonpermanen. Kita juga harapkan para pemilik kos agar aktif melaporkan ini ke klian atau kepala lingkungan,’’ ujar Kepala Pol PP I Gusti Ngurah Rai Budhi. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

sudah tidak diberlakukan lagi. Digantikan dengan surat keterangan penduduk nonpermanen. Warga yang telah mengantongi e-KTP dan tinggal sementara di Jembrana diwajibkan untuk memenuhi ini. ‘’Sebenarnya ini mirip lapor diri.

Intinya melaporkan ke klian atau kaling, agar mereka terdata. Cukup e-KTP, KK dan surat keterangan dari desa. Pengurusannya gratis,’’ tegas Rai Budi.

Adapun mereka yang terjaring dalam operasi penertiban kemarin rata-rata merupakan pedagang dan ibu rumah tangga. Mereka diberikan pembinaan dan diminta menandatangani surat pernyataan mengurus surat penduduk nonpermanen. (kmb26)

Bali Post/olo

DUKTANG - Penertiban duktang yang dilakukan aparat gabungan dari Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Kelurahan. Mereka menyasar sejumlah tempat kos dan kontrakan di Kecamatan Jembrana, Senin kemarin.

Jalan Amblas Akibat Banjir Belum Diperbaiki Negara (Bali Post) Jalan yang amblas dampak bencana banjir di Pangkung Liplip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, diharapkan segera diperbaiki. Apalagi belakangan kondisinya mengkhawatirkan dan membahayakan pengguna jalan. Bila tidak segera ditangani, dikhawatirkan semakin meluas dan bukan tak mungkin memutus badan jalan antardesa itu.

Dari pantauan Senin (21/10) kemarin, sekitar 10 meter pinggiran jalan itu amblas.

Lokasinya berdekatan dengan Bale Tempek II Banjar Adat Pangkung Lilip. Dari bagian jalan yang amblas itu, sudah dekat dengan ujung badan jalan.

Bagian yang amblas itu berada di tebing pinggiran Tukad Kalikah. Untuk menandai tikungan tebing, di lokasi itu sempat dipasang portal. Tapi belakangan portal itu juga ikut tergerus.

Mantan Perbekel Kaliakah I Made Bagiarta, yang kembali terpilih periode 2019-2025, mengaku ada dua titik jalan di lokasi itu yang amblas. Yang satu di dekat Bale Tempek, dan satu titik di utara. Namun memang yang terparah di dekat Bale Tempek itu. Lokasi tersebut merupakan bagian jalan kabupaten. Sehingga diusulkan ke kabupaten untuk bisa diperbaiki.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana, I Kade Subamia, Senin kemarin memastikan perbaikan dilaksanakan tahun ini. Pemkab telah menganggarkan Rp 449 juta untuk perbaikan dua titik jalan amblas di Pangkung Liplip. Saat ini masih dalam proses tender. (kmb26)

Kasus Lakalantas WNA

Leslie Minta Maaf pada Ibu Korban

Negara (Bali Post) Sidang kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dengan terdakwa O’brien Susan Leslie, warga megara Australia, Senin (21/10) kemarin, di PN Negara diwarnai suasana haru. Leslie yang duduk di kursi terdakwa sempat berpelukan dengan ibu korban, Ana Roikhanah, saat hendak memberikan keterangan saksi. Ana yang kehilangan anaknya, Rizqi Akbar Putra, karena terlibat kecelakaan dengan Leslie mengaku telah mengikhlaskan. Dalam sidang dengan ketua majelis hakim Benny Octavianus, Senin kemarin digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).

Selain orangtua korban, dua saksi juga memberikan keterangan, yakni Moch Bayu Ashar dan Achmad Ivan Khudaeva. Keduanya merupakan teman korban, yang saat kejadian juga mengendarai kendaraan di

depan kendaraan korban.

Terdakwa dan ibu korban berpelukan di ruang sidang setelah ketua majelis hakim Benny Octavianus meminta kepada terdakwa menyampaikan permintaan maaf. Terdakwa yang WN Australia itu langsung ke tengah ruang sidang dan memeluk ibu korban sembari meminta maaf.

Seusai persidangan, Ana Roikhanah kepada wartawan mengaku telah memaafkan terdakwa. Ia telah menerima kejadian yang menimpa anaknya merupakan musibah yang bisa dialami siapa saja. ‘’Biar anak saya tenang di sana tidak ada ganjalan lagi.

Terdakwa ya… sudahlah saya ikhlas tidak usah diperpanjang. Kasihan biar dia bisa balik ke negaranya,’’ ujar Ana. Kecelakan di jalan umum ini, menurutnya, musibah yang bisa terjadi kepada siapa saja. Ia me-

Bali Post/olo

MINTA MAAF - Terdakwa bersama ibu korban berpelukan saat sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Senin kemarin. Ketika itu terdakwa langsung meminta maaf kepada ibu korban.

nyadari anaknya meninggal karena kecelakaan, bukan karena dibunuh.

Sementara kedua saksi yang merupakan teman korban mengaku sempat melihat kendaraan APV DK 851 GT melaju dengan kecepatan tinggi hingga melintas jalur yang dilalui korban. Posisi mobil saat itu menyalip truk yang di depannya. Hal inilah yang menyebabkan mobil menabrak sepeda motor korban, yang saat itu berada di belakang kedua saksi ini. Bahkan saat di luar sidang, kedua saksi itu juga menunjukkan bukti rekaman video dari handphone yang kebetulan direkam sesaat sebelum kejadian. Dalam video itu, terekam mobil yang dikemudikan terdakwa melaju hingga keluar jalur untuk menyalip truk. Selanjutnya, sidang akan diselenggarakan lagi pada 30 Oktober mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU. (kmb26)

SOSOK BPD agar Awasi Dana Desa Desa-desa di Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2020 nanti dipastikan akan mengelola anggaran yang besar. Khususnya komponen anggaran yang dialokasikan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi berupa dana desa.

Dipastikan, Dana Desa tahun depan mengalami kenaikan dari sebelumnya (2019) Rp 49.043.178.000 menjadi Rp 52.061.098.000. Dana itu dialokasikan untuk 41 desa yang ada di Kabupaten Jembrana. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jembrana I Gede Sujana usai memimpin apel rutin mengatakan, dari 41 desa yang ada di Kabupaten Jembrana akan menerima dana desa dari pemerintah pusat totalnya sebesar Rp 52 miliar lebih. Naik Rp 3 miliar dari tahun 2019. Lebih lanjut dijelaskannya dari 41 desa yang seluruhnya anggaran dana desa tahun depan naik, ada 5 desa yang dapat tambahan dari alokasi kinerja. Hal itu diberikan lantaran tata kelola keuangan mendapat nilai bagus termasuk juga serapannya. Sehingga mendapat tambahan anggaran masing-masing sebesar Rp 144.096.000. “Lima desa itu adalah desa Manistutu, Melaya, Pengambengan, Pohsanten dan Yehsumbul,” ujar pejabat asal Tabanan ini. Mantan Camat Mendoyo ini mengatakan, merunut Perbup Nomor 16/2015 tentang kewenangan desa, masing-masing desa menurunkan daftar kewenangan. “Ini untuk menyelaraskan antara program desa dan program dari Kabupaten khususnya berupa program lintas kegiatan yang diturunkan oleh masing-masing OPD. Penyelarasan itu oleh OPD sejatinya dilakukan sejak perencanaan saat musyawarah pembangunan di tingkat desa,” tambahnya.

Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini juga telah diatur program yang bersifat prioritas. Sehingga desa-desa juga harus mengacu kepada ketentuan dari pemerintah pusat terkait skala prioritas. Agar penggunaan anggaran yang dikelola oleh desa tidak terjadi permasalahan apalagi tersangkut hukum, Sujana juga menegaskan, pengawasan tak bisa ditawar-tawar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam mengeksekusi program, peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di setiap desa menurutnya juga sangat dibutuhkan.

“BPD harus dari awal ikut, mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawabannya. Jika itu bisa dijalankan, saya yakin pengelolaan anggaran yang besar itu akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan desa,” tutupnya. (olo)

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Gunung Agung Mulai Landai

’’Pujawali’’ di Pura Pasar Agung Digelar 11 Hari Amlapura (Bali Post) Krama Desa Adat Sebudi, Selat, Karangasem kembali akan melaksanakan

Pujawali Kalima dan Pamahayu Jagat di Kahyangan Jagat Pura Pasar Agung, Desa Sebudi. Tahun ini,

Dudonan Pujawali 25 Oktober – 23 November 2019 25 Oktober : Rapat Bupati dan Wali Kota se-Bali ngepah bhakti panganyar 28 Oktober : Negtegang daging dan munggah sunari, melaspas.

7 November : Ngias palinggih sami 8 November : Nanceb Penjor 9 November : Nuwur Ida Batara Tirta lan Pralingga Ida Batara 10 November : Ngaturang Pamendak Agung, masucian ke Toya Sah 11 November : Mapepada Wewalungan dan Memben Ida Batara Catur 12 November : Ngaturang Pakelem ke puncak Gunung Agung dan Puncak Wali Purnama Kalima 13 November : Panganyar Kabupaten Badung 14 November : Panganyar Kota Denpasar 15 November : Ngaturang Pangelemek 16 November : Panganyar Kabupaten Jembrana 17 November : Panganyar Kabupaten Tabanan 18 November : Panganyar Kabupaten Buleleng 19 November : Panganyar Kabupaten Gianyar 20 November : Panganyar Kabupaten Bangli 21 November : Panganyar Kabupaten Klungkung 22 November : Panganyar Kabupaten Karangasem 23 November : Batara Katuran Ngeluur/Nyineb

pujawali rencananya dilaksanakan sebelas hari.

Alasannya, kondisi Gunung Agung mulai sedikit landai kendati masih berada di level III (siaga).

Penglingsir Pura Pasar Agung Sebudi, Jro Mangku Gede Umbara, Senin (21/10) kemarin mengungkapkan, menjelang pelaksanaan Pujawali Kalima dan Pamahayu Jangat sudah dilakukan persiapan seperti paruman atau rapat dengan Bendesa Adat. Dari hasil paruman telah disepakati pujawali akan dilangsungkan selama sebelas hari.

“Kalau sebelum-sebelumnya karena aktivitas Gunung Agung masih cukup tinggi, pelaksanaan pujawali hanya tiga hari. Pujawali tahun ini akan digelar selama sebelas hari. Hal itu menyesuaikan dengan Gunung Agung sebelum erupsi. Krama sudah mulai ngaturang ayah persiapan karya itu,” ucap Jero Mangku Gede Umbara yang disetujui Seksi Publikasi dan Informasi I Wayan Suara Arsana.

Wayan Suara Arsana menambahkan, mengingat sam-

pai saat ini status Gunung Agung masih berada di level III (Siaga), pihaknya tetap meminta bantuan agar petugas BPBD, Radio Amatir, SAR Karangasem terus memonitor selama pelaksanaan pujawali itu. Upaya itu dilakukan sebagai langkah antisipasi bila ada sesuatu yang tidak terduga. Seperti erupsi tiba-tiba saja muncul.

“Dengan adanya petugas yang memantau di lapangan, maka akan lebih mudah mengevakuasi pamedek untuk dibawa ke bawah, ke tempat yang lebih aman.

Tetapi, kita tetap berdoa selama pelaksanaan pujawali itu agar tidak ada hambatan yang berarti, sehingga upacara bisa berjalan aman dan lancar,” ujar Suara Arsana.

Kepada para pamedek yang nantinya hendak tangkil ngaturang sembah bhakti ke Pura Pasar Agung, supaya bisa menyiapkan perlengkapan pendukung. Seperti jaket termasuk masker.

Sebab, saat ini, abu vulkanik di puncak Gunung Agung beterbangan akibat ditiup angin kencang dari puncak. (kmb41)

Bali Post/kmb41

PERSIAPAN PUJAWALI - Pelaksanaan rapat oleh Bendesa Adat membahas persiapan Pujawali Purnama Kalima di Pura Pasar Agung, Sebudi, Selat.

Lagi, Lahan Hutan di Lereng Gunung Agung Terbakar

Amlapura (Bali Post) Musim kemarau panjang terus memicu terjadinya kebakaran lahan hutan di Karangasem. Kali ini, lahan hutan yang terbakar di lerang Gunung Agung, persisnya di wilayah Dusun Bhuana Kusumu, Desa Dukuh, dan di wilayah hutan Batudawa, Desa Tulamben, Kubu.

Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Arimbawa, Senin (21/10) kemarin mengungkapkan, kebakaran lahan hutan di lerang Gunung Agung di wilayah Batudawa berada di ketinggian 1.300 - 1.600 mdpl.

Sejauh ini, tim Karhutla sudah melakukan usahausaha pemadamam api secara manual. Tetapi, karena tiupan angin cukup kencang,

maka tidak memungkinkan dilakukan pemadaman hingga ke atas. Alasannya, karena sangat berisiko. “Namun, petugas terus melakukan pemantauan,” ucapnya.

Arimabwa menambahkan, kebakaran lahan hutan di Dusun Bhuana Kusumu, Desa Dukuh, Kubu itu mencapai tiga hektar. Lokasi kebakaran memang sulit

dijangkau karena tidak ada akses jalan yang memadai.

Petugas hanya bisa melakukan pemantauan. Pasalnya, untuk menjangkau titik api, akses ke sana sangat sulit.

Terlebih lagi kerap muncul angin kencang dan juga asap tebal. “Lokasi kebakarannya jauh dari jalan dan juga dari permukiman warga,” tegas Arimbawa. (kmb41)

Artha Dipa Tak Ambil Formulir Pendaftaran

Anggap Masih Paket MasDipa Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengaku tidak akan mengambil formulir pendaftaran sebagai wakil bupati di internal Partai NasDem mendampingi I Gusti Ayu Mas Sumatri pada Pilkada 2020 mendatang. Alasannya, sampai saat ini, dirinya masih menjabat sebagai wakil bupati. Dan, untuk urusan itu, ia masih menunggu kebijaksanaan dari Partai NasDem. Lalu, bagaimana sebenarnya harapan Artha Dipa pada Pilkada Karangasem mendatang?

Bali Post/kmb41

KEBAKARAN HUTAN - Petugas saat melakukan pemantauan lokasi kebakaran hutan di lerang Gunung Agung.

KPPS dan Linmas Diberikan Bimtek Pilkel Serentak 2019

Amlapura (Bali Post) Berbagai persiapan terus dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menjelang pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2019.

Seperti agenda Senin (21/10) ke-

marin, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) tingkat desa diberikan bimbingan teknis (bimtek).

Pemberian bimtek itu difokuskan agar Pemilihan Perbekel

yang rencananya digelar 24 November mendatang, lancar dan sukses.

Kepala Dinas PMD Karangasem I Nengah Mindra mengungkapkan, bimtek ini dilaksanakan selama satu hari saja,

Bali Post/kmb41

BIMTEK PILKEL - Petugas KPPS dan Limnas di Desa Besakih saat mengikuti kegiatan bimtek Pilkel 2019.

dengan melibatkan KPPS dan Linmas tingkat desa.

“Satu hari, kita rasa cukup memberikan sosialisasi dan juga edukasi untuk pemahaman materi terkait pelaksanaan pilkel itu,” ujar Mindra.

Mindra menambakan, materi bimtek yang diberikan kepada KPPS dan Linmas itu terkait tugas-tugas pokok pelaksanaan pilkel mengacu pada perda, perbup, dan juklakjuknis pilkel. Bimtek itu sangat penting dilakukan. Pasalnya, KPPS dan Linmas ini harus mengetahui dengan sangat detail apa sesungguhnya job description masing-masing yang dilakukan selama pilkel itu.

“Dengan bimtek itu, kita berharap, mereka dapat memahami semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai panitia pilkel di masing-masing desa. Sehingga, pelaksanaan pilkel itu dapat berjalan aman dan lancar ,’’ tambah Mindra.

Di samping itu, nantinya mereka diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan berdasarkan tahapan-tahapan pilkel dengan baik. ‘’Intinya, agar pelaksanaan pilkel itu berjalan lancar. aman tidak ada gangguan yang berarti,’’ harap Mindra. (kmb41)

Wayan Artha Dipa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/10) kemarin, tampak santai. Ketika ditanya ekspektasinya pada Pilkada 2020, ia mengatakan, kalau dirinya tidak grasa-grusu untuk mengambil formulir pendaftaran. Alasannya, sangat rasional. Dirinya tidak akan mengambil formulir pendaftaran itu, karena sampai detik ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Karangasem.

“Hubungan saya dengan Ibu Bupati Karangasem masih baik-baik saja. Saya dengan beliau masih pasangan resmi.

Logikanya, kalau saya mengambil formulir berarti sudah bukan pasangan lagi dong.

Jadi, untuk Pilkada 2020, saya menunggu kebijakan DPP Partai NasDem,’’ ujarnya.

Artha Dipa mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang kebijakan partai NasDem di pusat. ‘’Hal itu sebetulnya merupakan domain Partai NasDem,’’ ujar Artha Dipa.

Wakil Bupati itu menambahkan, dirinya tidak ingin berandai-anda dulu berpaket

dengan siapa pada Pilkada 2020 mendatang.

Sebab, saat ini, ia mengaku masih ingin fokus menjalanan tugasnya sebagai wakil bupati hingga tahun 2021 mendatang. “Tugas saya adalah menuntaskan kewajiban jabatan ini sampai selesai sesuai Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Bupati dan Wakil. Saya bertekad menyelesaikan tugas yang saya emban sesuai amanat konstitusi ini hingga berakhir,” tegasnya.

Dia menjelaskan, terkait Partai NasDem Karangasem membuka pendaftaran bakal calon wakil bupati, dirinya mengaku sebagai Dewan Penasihat, tidak pernah diajak komunikasi. Menurutnya, kalau ia dimintai pertimbangan, sudah jelas langkah itu tentu keliru. Pasalnya, Bupati Mas Sumatri saat ini masih punya pasangan yang sah. “Berbeda halnya kalau belum ada pasangannya.

Tetapi, nyatanya sekarang masih tetap berpasangan.

Kalau nantinya dilepas, saya pasti punya kepastian. Saya tetap menghargai siapa pun yang nantinya dipilih sebagai pendamping pada Pilkada 2020 nanti,” tegas Artha Dipa. (nan)

I Wayan Artha Dipa

Bali Post/kmb41

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

DPRD Klungkung Ajukan Tiga Ranperda Inisiatif Lembaga DPRD Klungkung di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Klungkung A.A Gde Anom memiliki cara kerja baru dalam memaknai tugastugasnya sebagai wakil rakyat.

Lembaga ini mulai berinisiatif mengajukan tiga ranperda, antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ini sebagai wujud keseriusan lembaga dewan, sebagai hasil dari kunjungan kerja ke luar daerah.

Tiga ranperda inisiatif ini dibahas dalam rapat paripurna di Gedung Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung, Senin (21/10) kemarin. Dalam penjelasan legislatif yang disampaikan Gde Artison Andarawata di hadapan eksekutif menyampaikan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran sangat strategis. Sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan

oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan di daerah, ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah melakukan pengaturan perparkiran.

Penyelenggaraan perparkiran merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat. Ini bisa menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‘’Melalui pengaturan ini, ke depan agar dapat menjadi solusi masalah pengelolaan lahan perparkiran di Klungkung, yang selama ini masih tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui perda ini diharapkan nantinya masalah perparkiran menjadi lebih tertata,’’ kata Artison.

Mengenai Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda, menurutnya, menjadi salah satu wujud perencanaan di daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

Surat Kemendagri Turun

Rencana Pinjam Rp 13,5 M Tergesa-gesa Semarapura (Bali Post) Pinjaman jangka pendek daerah sebesar Rp 13,5 miliar, yang rencananya diajukan Pemkab Klungkung, untuk menutupi klaim RSUD Klungkung terhadap BPJS Kesehatan, kembali menjadi perdebatan. Ini terjadi, setelah turun surat dari Kemendagri kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia, mengenai penyelesaian permasalahan kelambatan klaim pembayaran BPJS kepada RSUD. Sebab, pada poin terakhir dijelaskan bahwa RSUD yang telah menerapkan BLUD dapat melakukan pinjaman jangka pendek, sesuai ketentuan berlaku.

Menurut anggota DPRD Klungkung, A.A Gde Sayang Suparta, Senin (21/10) kemarin, surat ini memperlihatkan bahwa keputusan Pemkab Klungkung turun tangan sendiri melakukan pinjaman jangka pendek sedikit keliru dan terlalu tergesagesa. Menurutnya, kalau tidak dianggarkan dari akun belanja tak terduga, maka BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)-lah yang seharusnya melakukan peminjaman diteken oleh direktur dan tidak dalam akun penerimaan daerah. “Pada alenia terakhir surat mendagri ini, intinya Bupati tidak dibenarkan melakukan pinjaman jangka pendek sebagaimana dirancang pada akun penerimaan daerah,” kata politisi Gerindra ini.

Bahkan, Fraksi Gerindra melihat jika surat Kemendagri ini dilihat oleh Pemprov Bali dalam proses verifikasi Ranperda APBD Perubahan 2019, maka poin rencana peminjaman jangka pendek oleh Pemkab Klungkung, bisa saja dicoret oleh Pemprov Bali.

Pemerintah daerah melakukan pinjaman jangka pendek ke bank, untuk menutupi arus kas RSUD Klungkung. Ini akibat dari keterlambatan pembayaran klaim RSUD Klungkung oleh BPJS Cabang Klungkung. Pinjaman menggunakan metode Supply Chain Financing (SCF), merupakan pembiayaan melalui perbankan yang menjadi mitra BPJS. Model ini disepakati pemerintah pusat, untuk menanggulangi defisit anggaran BPJS. Agar, BPJS secara nasional mampu membayar klaim rumah sakit negeri maupun swasta yang bermitra dengan BPJS. Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, Senin (21/10) kemarin mengatakan, proses pinjaman jangka pendek ini belum dilakukan. Proses peminjaman akan dilakukan setelah penetapan APBD Perubahan 2019, yang saat ini masih dalam proses verifikasi di Pemprov Bali. Sekda Winastra menegaskan, peminjaman jangka pendek ini memang bukan dilakukan Bupati Klungkung atau Pemerintah Daerah. Tetapi, proses peminjaman jangka pendek ini memang akan dilakukan BLUD. “Yang pinjam nanti memang BLUD. Kan tetap masuk APBD. BLUD tentu bagian dari APBD,” tegas Winastra.

Menurutnya, SCF ini sudah menjadi bahan pertimbangan dari Kemenkes, khususnya bagi pihak rumah sakit yang ingin mengajukan pinjaman, karena belum adanya jaminan kepastian pembayaran klaim. “BPJS Kesehatan tidak dapat melakukan pinjaman ke lembaga lain, karena BPJS adalah lembaga pemerintah bersifat nirlaba dan tidak berorientasi profit. Secara UU tidak dibenarkan untuk meminjam dana dari lembaga lain,” tegas Sekda Winastra. (kmb31)

Sasarannya agar tercapai pembangunan hukum yang komprehensif sesuai dengan visi dan misi daerah.

Tambah dia, penyusunan program pembentukan peraturan daerah, agar dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tingkat kebutuhan hukum masyarakat Klungkung dan mengedepankan pola hubungan kemitraan antara Pemkab Klungkung dengan DPRD Klungkung.

Sementara terkait Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Artison menegaskan, penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial masih banyak menghadapi hambatan. Sehingga sulit untuk mengakses pendidikan yang memadai, mengakses informasi, dan pekerjaan yang layak. Karena sulitnya mendapatkan pekerjaan sebagai mata pencaharian, maka akan berhubungan dengan tingkat perekonomian mereka yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

‘’Pemerintah daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya,’’ tegas Artison.

Atas penyampaian tiga ranperda ini, Wabup Klungkung Made Kasta yang memimpin eksekutif memberikan sejumlah pandangan umum. Sejumlah poin masih perlu disempurnakan lagi.

Misalnya, landasan ranperda perparkiran untuk meningkatkan PAD, dinilai kurang tepat. Karena ini sudah diatur dalam Perda tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan perda tempat khusus parkir. Mengenai ranperda propemperda, perlu ditambah landasan menimbang dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Demikian juga tentang Ranperda Penyandang Disabilitas, perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut. (ad629)

SIDANG - Ketua DPRD Klungkung A.A Gde Anom (tengah) saat memimpin sidang paripurna pengajuan usulan tiga ranperda inisiatif.

Formasi CPNS Dipangkas

Usulan 261 Disetujui 122 Semarapura (Bali Post) -

Usulan Pemkab Klungkung untuk rekrutmen CPNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun ini dipangkas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi. Sesuai SK KemenPAN RB yang diterima Pemkab Klungkung, dari usulan kebutuhan sebanyak 261 formasi, tetapi disetujui pusat hanya 122 formasi. Hal itu disampaikan Sekda Klungkung Gede Putu Winastra saat ditanya soal hasil formasi CPNS yang turun dari pusat, Senin (21/10) kemarin.

Dari usulan yang disepakati sebanyak 122 formasi, di antaranya untuk bidang pendidikan 33 formasi, kesehatan 62 formasi dan tenaga teknis 27 formasi.

Dari jumlah formasi itu, belum dapat dijelaskan lebih detail, misalnya formasi pendidikan untuk guru bidang apa saja, demikian juga untuk formasi kesehatan dan tenaga teknis, belum bisa dijelaskan lebih detail. Winastra mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Usulan kami awalnya 261 formasi. Usulan CPNS 192 formasi dan P3K 69 formasi. Tetapi sebagaimana SK yang turun disetujui hanya 122 CPNS.

Sementara untuk P3K tahun ini tidak ada formasi. Itu secara nasional,” kata Winastra, didampingi Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia) Komang Susana dan dua pejabat BKPSDM terkait.

Dia mengaku sedikit kecewa dengan jumlah formasi yang turun. Padahal, Pemkab Klungkung kekurangan pegawai mencapai 2.000-an. Bahkan, jumlah usulan yang disetujui pusat tahun ini, masih kurang dari total pegawai yang sudah pensiun tahun ini, mencapai 143 pegawai. Terlebih, pusat sementara menghentikan rekrutmen P3K. Bahkan, dikatakan pada

awal tahun 2019, sempat ada perekrutan P3K dan sudah lulus sebanyak 11 orang pada bulan Februari lalu. Tetapi, sampai sekarang belum ada kejelasan.

Setelah dikonfirmasi ke pusat, alasan pusat kenapa belum diproses, karena sistem penggajiannya belum tuntas. “Karena usulan kami tak terpenuhi, perekrutan P3K sementara juga dihentikan, jadi menutupi kekurangan pegawai, kami masih maksimalkan pegawai kontrak,” tegasnya.

Winastra menambahkan, pihaknya masih menunggu jadwal teknis dari pusat. Terutama mengenai proses pendaftarannya, jadwalnya, hingga proses

testingnya, apakah seperti sebelumnya, atau ada perubahan lagi. Pemkab Klungkung ancangancang ingin melakukan seleksi administrasi tahun ini. Sehingga proses tes tulis dan lainnya, bisa dilakukan tahun 2020, persisnya pada Februari 2020.

Pemkab Klungkung rencananya melakukan proses testing secara mandiri. Artinya, sarana dan prasarananya akan disiapkan langsung di Klungkung, bekerja sama dengan empat sekolah yang memiliki komputer cukup banyak. Sementara untuk tes dan sistemnya, tetap mengadopsi dari pusat. Setelah sekolah yang jadi tempat tes ditentukan, nantinya juga akan

Bali Post/gik

Sekda Winastra

ada survei langsung dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional).

Apakah tempatnya dinyatakan layak atau tidak, seperti kelengkapan komputernya hingga yang detail mengenai kapasitas listrik tiap tempat yang ditunjuk. (kmb31)

Kemenhub Siapkan Anggaran untuk Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas Pembangunan pelabuhan segitiga emas di Kabupaten Klungkung nampaknya tinggal selangkah lagi. Dengan segala bukti dukung yang sudah lengkap seperti bukti aset dan lainnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan akan menganggarkan pembangunan dua dari tiga pelabuhan tersebut pada tahun 2020.

Ini terungkap saat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, mengadakan rapat terkait pembahasan perbaikan data dukung alokasi anggaran tahun 2020 dan permasalahan status lahan/aset di Ruang Rapat Singosari, Gedung Karsa lantai III Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (21/10) kemarin.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana saat membuka rapat tersebut menyampaikan, rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas terkait ke-

lengkapan data atau dokumen untuk data dukung anggaran tahun 2020. Cucu Mulyana menyatakan dari sekian Kabupaten/Kota, berkas usulan pembangunan dua pelabuhan di Kabupaten Klungkung sudah lengkap. “Untuk Kabupaten Klungkung saya rasa bukti dukungnya sudah lengkap,” ujar Cucu Mulyana di hadapan Bupati Suwirta.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, berharap setelah pelabuhan ini selesai dibangun, akan ada peningkatan pada semua aspek, baik aspek ekonomi, aspek lingkungan maupun aspek pendukung lainnya. “Kita berharap ini terakhir dan ada finalisasi, sehingga berikutnya kita bisa melakukan pembangunan,” sebutnya.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyambut baik kelancaran proses penganggaran pembangunan pelabuhan segitiga emas ini di Kementerian Perhubungan. Menurut

Bupati, hal ini tidak terlepas dari dukungan Gubernur Bali Wayan Koster yang mendorong pembangunan di Kabupaten Klungkung khususnya Nusa Penida yang memiliki beragam destinasi wisata dan potensi di dalamnya. Selain itu, dukungan Dirjen Perhubungan Darat yang sebelumnya sempat turun mengecek lokasi rencana pembangunan pelabuhan segitiga emas ini, menyatakan bahwa pemerintah pusat mendorong pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya yang memiliki destinasi wisata. “Kami mengucapkan terima kasih, karena ini semua juga berkat dukungan dari Bapak Gubernur Bali dan Bapak Dirjen yang belum lama ini sempat turun mengecek,” ujar Suwirta.

Rapat pembahasan perbaikan data dukung alokasi anggaran tahun 2020 dan permasalahan status lahan/aset di Kementerian Perhubungan dihadiri sejumlah Kepala Daerah, Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi

Darat mulai wilayah I Aceh hingga wilayah XXV Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi sempat turun mengecek lokasi rencana pembangunan pelabuhan Sampalan (Nusa Gede) dan Bias Munjul (Nusa Ceningan) pekan lalu. Dari rencana

pembangunan, Pelabuhan Sampalan akan dibangun dua lantai dengan luas area kolam 9000 meter persegi, kapasitas sandar 10 fast boat, dengan estimasi biaya Rp 98 miliar. Sedangkan Pelabuhan Bias Munjul akan dibangun terkoneksi antara fast boat dan kapal roro, dengan estimasi biaya sebesar Rp 138 miliar. (ad633)

RAPAT - Bupati Suwirta saat ikut dalam rapat finalisasi rencana pembangunan pelabuhan segitiga emas di Kementrian Perhubungan.

Permudah Jangkauan Layanan

KCP Bank Mandiri Taspen Klungkung Pindah ke Jalan Untung Surapati

KANTOR BARU - Direktur Utama Bank Mantap Josephus K. Triprakoso (nomor 4 dari kiri) saat meresmikan kantor baru KCP Klungkung, Senin (21/10) kemarin.

Sebagai anak perusahaan Bank Mandiri dan Taspen, Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) terus melakukan pengembangan dan perbaikan layanan. Salah satunya dengan relokasi jaringan kantor dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau sebagai salah satu realisasi langkah optimalisasi layanan kepada nasabah.

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Klungkung sebelumnya terletak di Jl. Darmawangsa No. 17 berpindah ke Jl. Untung Surapati No.36 Klungkung. Peresmian kantor baru dihadiri Sekda Klungkung Gede Putu Winastra dan Direktur Utama Bank Mantap Josephus K. Triprakoso, Senin (21/10) kemarin. Josephus K. Triprakoso, mengatakan, relokasi KCP Klungkung tersebut rencananya akan ada peningkatan status yang sebelumnya KCP menjadi Kantor Cabang (KP). Rencana ini merupakan salah satu strategi perusahaan

dalam meningkatkan layanan dan menggarap portofolio yang potensial di wilayah Klungkung.

“Pada saat ini jumlah jaringan kantor yang di wilayah Bali sebanyak 42 jaringan kantor yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota madya dengan jumlah karyawan 414 orang serta dengan komposisi mayoritas karyawan tersebut 60 persen adalah milenialis. Diharapkan, dengan meningkatnya status jaringan kantor dapat meningkatkan jumlah pegawai,” ujar Josephus.

Josephus menambahkan, bahwa relokasi KCP Bank Mantap ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pada umumnya dan pensiunan PNS serta TNI/Polri pada khususnya, di wilayah Klungkung dan sekitarnya. Bank Mantap merupakan bentuk sinergi untuk negeri dari 2 BUMN, yaitu PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk dan PT Taspen (Persero) yang sebelumnya bernama Bank Sinar Harapan Bali dan secara resmi berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen per tanggal 23 Desember 2017 seiring dengan keluarnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk penggunaan nama baru tersebut.

Sampai dengan akhir bulan Agustus 2019 total aset yang dimiliki Bank Mantap di posisi Rp 24,55 triliun atau tumbuh sekitar 41,7 persen.

Sedangkan posisi dana pihak ke-3 mencapai Rp 18,37 triliun atau tumbuh sampai dengan 40,5 persen, untuk penyaluran kredit berkisar Rp 18,69 triliun atau meningkat sampai 34,6 persen, khusus untuk penyaluran kredit pensiunan sebesar Rp 17,32 triliun dengan persentase tumbuh 41,3 persen, sedangkan laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp 270,7 miliar atau naik sampai dengan 19,6 persen dari periode tahun sebelumnya. Saat ini Bank

Mantap mempunyai jaringan kantor sebanyak 318 jaringan yang tersebar di 34 provinsi.

Sekda Klungkung I Gede Putu Winasta menyambut baik dengan diresmikannya KCP PT Bank Mandiri Taspen Klungkung. “Semoga Bank Mandiri Taspen ini bisa memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pada umumnya dan pensiunan PNS serta TNI/Polri pada khususnya, di wilayah Klungkung dan sekitarnya,” harap Sekda Winastra.

Selain itu, Winastra juga meminta pihak Bank Mandiri Taspen bisa mensosialisakan program-program kerja kepada seluruh ASN di Pemkab Klungkung. Langkah ini dilakukan agar nantinya ASN yang sudah pensiun maupun yang akan pensiun lebih mendapatkan informasi. “Jalin kerja sama dan koordinasi yang baik antara Bank Mandiri Taspen dengan ASN di lingkungan Pemkab Klungkung,” ujarnya. (ad630)

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Butuh segera Sopir brpengalman SIM A&C Hub:Ayu Orchid(484526)

Dcr PRT wnt tgl dlm Gj. 2Jt serius kerja,telp. 087734684240

B.BP.001.10.19.0000606

B.BP.004.10.19.0000617

B.BP.001.10.19.0000632

Dicari : Housekeeping staff untuk Villa di Jimbaran dan Receptionist (bisa berbahasa Inggris dan pengalaman 1tahun) dekat Four Seasons.Kirim CV ke karangvillagesanur@gmail.com dan hubungi 08113887899 dan 03614720925

Bth Drafter Pend.STM/Diploma Max.23th,Pglmn min 2th drafter bsa gmbr teknik,CAD&Sketch,krj overtime&Sesuai kebutuhn kntor krja dlm team kirim CV email: madeari@bensley.co.id atau bensley.bali@bensley.co.id Hub:08123679248 Jl.Batur Sari Gg.Tunjung Sari No.BDS 1 Sanur

Dcr tng krim Lele(pke spd mtr) H. 081246682139/081916982311 Dcr:FO,B.Boy,HK,Driver,Laundry Engineering, Scurity,Garden: newarenahotelkutabali@gmail.com

Dcr Tkg masak khusus western food yg berpengalaman pesiar min 5th Santa Fe Rest Seminyak Hub. 731147/081999418286

Cr Asisten rmh tangga prempuan 085222555444 tdr dlm

Pembantu Wanted Seminyak have motor & HP speaking fair/good English,housemaid experience Whatsapp or SMS 0812-388-3960

B.BP.004.10.19.0000580

Dcr Pelaksana Lapangan min.SMK pglmn 4th Bw.Lam.ke Jl.Akasia XVI/130X Dps(dpn Gg.Leci Ruko Lt.2.Gaymal Mart)0361-4743672

B.BP.001.10.19.0000542

Dcr Svr Cheking Garmen&CS pria gaji bgs,Bns akhr th,THR 5hari kerja Hp..081337242055/754085 B.BP.154.10.19.0000615

B.BP.001.10.19.0000477

B.BP.001.10.19.0000627

Dicari Accounting u/PT.Bali Melita di Jl.Tirta Akasa No.28 Sanur. Telepon 0361-270260 Email:hrsanur@kayumanis.com B.BP.001.10.19.0000620

B.BP.004.10.19.0000612

B.BP.164.10.19.0000522

Dicari Therapist,Jl.Cemara No.30 Semawang Sanur,082144091777 B.BP.001.10.19.0000600

B.BP.004.10.19.0000616

Need All Position Restaurant Canggu&UngasanCp:082114689278 or E:hita_karuni9090@yahoo.com B.BP.001.10.19.0000556

DIJUAL MOBIL

SERVICE

BIRO JASA

DIJUAL RUMAH

SERVICE

BENGKEL LAS

Bth Sopir Srbtan SIM A max.30thn.

Marketing S1, Hub.085104969988

B.BP.154.10.19.0000635

Driver/sopir Berpengalaman secepatnya WA:081916468911 B.BP.001.10.19.0000507

Property Management di Berawa Canggu Bth 3 org Engineering, 1Manager, 5 Security, 2 Cleaning Service.CV:sudarsana_wn@yahoo. com/WA : 081238107881 No Call B.BP.166.10.19.0000631

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

DIJUAL MOTOR

PROPERTY

BIRO JASA

HONDA

DIJUAL TANAH

Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP 081338344155

Dijual Supra X125 th 2006 Hub.081933111654/WA B.BP.001.10.19.0000601

Tanah SHM 3,84 are & 17,5 Are Lokasi Jimbaran-Bali Hub: 085 238 304 060

B.BP.031.10.19.0000619

PROPERTY

PROPERTY

DIJUAL RUMAH

DISEWAKAN TOKO

Dijual Rmh Ls Tnh 3,53A Lt2 Jl. Keroya 7A Dps.Hub:081238262325

LT 2 & LT3 (2 buah toko kosong) 9x17x2=306M2 Jl.Diponegoro 135 -137 Blok 22-23 H:085100492291

B.BP.001.10.19.0000604

Djl Rmh LT178m2 cash-kredit SibangGedeBadungH082340011333 B.BP.001.10.19.0000555

PROPERTY DISEWAKAN RUMAH

Dikontrakan kosan 11 Kmr , Jln.Badung 19 H. 085100888379 B.BP.004.10.19.0000613

B.BP.001.10.19.0000438

KEHILANGAN Hilang BPKB NO.L07110443-O DK 2775 ET AN.Herdy Dharmawan S

B.BP.001.10.19.0000605

HlgBPKBNo.A8777345-ODK1969A an.Walikota Madya Denpasar

B.BP.004.10.19.0000618

B.BP.001.10.19.0000082

RUPA-RUPA Dijual Genzet Body Silent Ex Caterpilar, 80KVA Kondisi Sngat Istimewa.Hub:081338528811, Harga 240.000.000 Nego.

B.BP.001.10.19.0000271

PENGUMUMAN Kepada Ibu Ayu Anggi Purbasari Asal Jawa Alamat Jl.Cokroaminoto(Ubung kaja)Dps-Bali.Mohon Hub:085239849253&08124667928 Karena Masih Ada Pembicaraan yang Belum Final.

B.BP.001.10.19.0000599

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Pemkab Diminta Siagakan Mobil Damkar

Bali Post/ina

LAHAN - Kebakaran lahan di Kintamani, Senin (21/10) kemarin.

Kebakaran Lahan Masih Terjadi di Kintamani Bangli (Bali Post) Kebakaran lahan masih terjadi di Kintamani. Bahkan, titik api baru muncul di lahan milik warga di wilayah Desa Sukawana dan Batur Selatan, Senin (21/10). Pihak BPBD Bangli belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan total luas lahan yang terbakar sejak Sabtu (19/10) lalu.

Kepala Pelaksana BPBD Bangli Wayan Karmawan didampingi Kasi Kedaruratan dan Logistik Ketut Agus Sutapa ditemui sore kemarin mengatakan, kebakaran di Desa Sukawana dilaporkan terjadi sekitar pukul 10.00 Wita. Tak berapa

lama kemudian kebakaran lahan muncul di Desa Batur Selatan, sekitar 11.20 Wita.

Lokasi lahan yang terbakar di Desa Batur Selatan berada di seberang SPBU. Jaraknya sekitar 1 kilometer arah utara dari titik api semalam yang sudah berhasil dipadamkan.

Karmawan mengatakan, upaya pemadaman telah dilakukan petugas bersama warga. Sore kemarin kebakaran di dua lokasi itu sudah berhasil dipadamkan. “Tadi kebakaran sudah berhasil dipadamkan. Namun, terus kami pantau. Karena dengan cuaca seperti ini yang panas dan kering tidak menutup ke-

mungkinan titik api kembali muncul,” terangnya.

Pihaknya masih belum bisa menyebutkan secara pasti luas lahan yang terbakar di dua lokasi itu. Termasuk penyebab kebakaran yang terjadi di beberapa titik lainnya sejak Sabtu lalu. “Kami sekarang masih lakukan pendataan,” ujarnya. Demikian juga dengan pemicu kebakarannya, Karmawan belum bisa memastikannya.

Dalam upaya pemadaman api, Karmawan mengaku terkendala kencangnya tiupan angin. Di samping itu juga kondisi medan yang terjal.

Sesuai data yang dimiliki

BPBD Bangli, kejadian kebakaran lahan di Kintamani sudah terjadi sejak Sabtu lalu.

Pada hari itu, kebakaran terjadi di empat titik, yakni Desa Suter, Dusun Wanaprasta Desa Kintamani, Dusun Kerta Budi Desa Batur Selatan, dan lahan di wilayah Penelokan Desa Batur Tengah.

Kemudian pada Minggu (20/10), kebakaran terjadi di lahan warga di Desa Subaya. Kebakaran juga kembali muncul di wilayah Penelokan, Desa Batur Tengah tepatnya 500 meter ke utara dari titik api sebelumnya. Yang terbakar, yakni lahan warga dan hutan BKSDA dengan jenis

pohon Cemara. Keringnya lahan dan kencangnya tiupan angin membuat kebakaran di Penelokan sulit dipadamkan. Kebakaran baru berhasil dikendalikan, Senin dini hari dibantu petugas damkar dari Kabupaten Bangli Klungkung, Gianyar dan warga.

Di hari yang sama kebakaran juga terjadi di Dusun Kubusalya, Desa Sukawana dan di Desa Kutuh. Meski kebakaran di beberapa lokasi itu sudah berhasil dipadamkan, namun pihak BPBD masih terus melakukan pemantauan. (kmb40)

Bangli (Bali Post) – Pemkab Bangli diminta menyiagakan armada pemadam kebakaran di Kintamani selama musim kemarau panjang ini. Hal itu diperlukan untuk mempercepat penanganan kebakaran lahan sehingga tidak meluas.

Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles, Senin (21/10) kemarin mengatakan, sejak beberapa hari terakhir, sejumlah titik lahan di Kintamani terus dilanda kebakaran. Kebakaran lahan di Kintamani selama ini memang kerap terjadi saat musim kemarau panjang seperti sekarang.

Karena itu menurut Carles Pemerintah Kabupaten perlu menyiagakan armada damkar di Kintamani. Terlebih garase untuk mobil damkar sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu di areal Kantor Camat

Kintamani. “Semestinya saat kemarau ini di-stanby-kan mobil damkarnya di Kintamani. Apalagi garasenya sudah ada sejak lama, harusnya difungsikan,” kata Carles.

Dia mengungkapkan, masyarakat di Kintamani sejatinya sudah menyadari jumlah armada Pemkab terbatas untuk penanganan kebakaran.

Karenanya dalam penanganan kebakaran beberapa hari terakhir, masyarakat secara swadaya turut membantu dengan melakukan pembelian air mobil tangki secara swadaya. Air itu dipakai untuk membantu proses pemadaman api yang sudah mendekati permukiman. “Saya sangat kasihan dengan masyarakat, sampai sibuk membeli air,” ujarnya.

Menurut Carles, kalau memang jumlah armada yang minim menjadi alasan Pemkab belum bisa meyiagakan armada damkar di Kintamani, semestinya mobil damkar bisa difokuskan di Kintamani pada saat kemarau saja.

Politisi asal Desa Batur ini juga mendorong Pemkab Bangli agar melakukan pengadaan mobil damkar ke depannya. Namun, mengingat APBD terbatas, pihaknya mengusulkan agar dinas terkait mengoptimalkan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. (kmb40)

Kasus Penyalahgunaan Dana UEP

Ketua MDA Bangli Ditahan Bangli (Bali Post) –

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Made Rijasa ditahan Kejaksaan Negeri Bangli, Senin (21/10) kemarin. Mantan Bendesa Adat Selat, Susut itu ditahan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana usaha ekonomi produktif (UEP). Sebelum dibawa ke Rutan Bangli, Rijasa melalui penasihat hukumnya sempat mengajukan penangguhan penahanan karena alasan usia dan kesehatan.

RUTAN - Made Rijasa saat akan diboyong ke Rutan Bangli.

Bali Post/kmb40

Dinkes Usulkan Tiga Puskesmas Dibangun Baru Bangli (Bali Post) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangli berencana membangun ulang tiga puskesmas yang ada di tiga kecamatan yakni Puskesmas Bangli Utara (rawat jalan), Puskesmas Tembuku II (rawat inap), dan Puskesmas Kintamani VI (rawat jalan). Pasalnya, bangunan ketiga puskesmas itu sudah tua dan belum memenuhi standar Permenkes. Untuk membiayai pembangunan ulang tiga puskesmas tersebut, pihak Dinkes Bangli telah mengajukan usulan dana ke pusat.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli I Wayan Jimat mengatakan, dalam Permenkes 75 Tahun 2014, diatur bahwa bangunan puskesmas harus memenuhi beberapa

standar. Seperti jumlah ruangan yang cukup, ukuran ruangan dan lainnya.

Dari 12 puskesmas di Bangli, tiga puskesmas tersebut bangunannya belum memenuhi standar Permenkes.

“Usia bangunannya sudah lama. Lebih dari 15 tahun. Ada juga yang lebih lama,” ungkapnya akhir pekan lalu.

Agar bisa memenuhi standar, pihaknya berencana membangun ulang ketiga puskesmas itu. Bangunan yang ada sekarang akan dihapus dan dibangun baru sesuai syarat dan standar yang ditetapkan.

Untuk merealisasikan rencana itu, Dinkes Bangli telah mengusulkan bantuan dana ke pemerintah pusat. Nilai usulan untuk pembangunan masing-

masing puskesmas Rp 3,1 miliar lebih.

Jimat mengatakan, pihaknya sudah melengkapi semua syarat pengusulan DAK fisik. Alasan pihaknya mengajukan usulan bantuan ke pusat, karena disadari keuangan daerah Bangli saat ini masih terbatas. “Nanti kenyataannya dapat atau tidak, kami akan dipanggil. Kalau semua disetujui, berarti akan dibantu Rp 3,1 miliar dikali tiga,” ujarnya.

Dikatakan juga bahwa dari 12 puskesmas yang dimiliki, hanya dua yang belum bisa mendapat bantuan pembiayaan dari pusat. Sebab, luas lahannya tidak memenuhi syarat.

Luas lahan kecil. Dua puskesmas yang dimaksud itu yakni Puskesmas Bangli I dan Kintamani V. (kmb40)

Pantauan di Kejari Bangli, Rijasa diboyong ke Rutan Bangli menggunakan mobil operasional Kejaksaan sekitar pukul 16.30 Wita. Dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, Rijasa tampak pasrah saat memasuki mobil tahanan.

Penasihat hukum Made Rijasa, Ngakan Kompiang Dirga mengatakan, dirinya bersama kliennya datang memenuhi panggilan Kejari Bangli sekitar pukul 12.30 Wita. Rijasa sempat menjalani pemeriksaan selama beberapa jam. Sebelum dibawa ke Rutan, kliennya itu juga sempat diperiksa kesehatannya. “Tensinya 160. Cukup tinggi. Ada juga dia sakit di kakinya,” ungkapnya. Tingginya tensi Made Rijasa, diakui karena memikirkan perkara yang kini membelitnya.

Dikatakan Ngakan Dirga, sebelum datang ke Kejari Bangli, kliennya siang kemarin sempat ke Rumah Sakit BMC untuk periksa kesehatan. Namun karena mendapat pemanggilan dari Kejari, ren-

cana periksa kesehatan batal.

“Harusnya periksa Lab. Cuma karena sudah seperti ini tidak bisa,” ujarnya.

Mengingat riwayat kesehatan Made Rijasa yang menderita darah tinggi, serta usianya yang sudah tua yakni 75 tahun, Ngakan Dirga mengaku sempat mengajukan penangguhan penahanan ke pihak jaksa. Namun dengan berbagai pertimbangan, permohonannya tidak dikabulkan.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bangli I Dewa Mahendra mengatakan, tersangka Made Rijasa akan ditahan di Rutan Bangli selama dua puluh hari ke depan. Pihaknya mengakui penasihat hukum tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan. Namun karena pertimbangan subjektif dan objektif, permohonan yang diajukan penasihat hukum tersangka itu tidak bisa dikabulkannya.

“Kita ingin masalah ini cepat selesai dan prosesnya cepat berjalan,” terangnya.

Dijelaskan Dewa Mahen-

dra, kasus penyalahgunaan dana UEP LPD Selat ini terjadi pada tahun 2013 lalu.

Dalam kasus ini, Rijasa yang bertindak sebagai pengawas LPD diduga menyalahgunakan dana UEP dari pemerintah pusat bersama Ni Luh Natariyantini yang saat itu sebagai ketua LPD. Ni Luh Natariyantini kini sudah divonis 1 tahun 1 bulan penjara.

Dana UEP yang seharusnya disalurkan untuk usaha mikro, digunakan untuk membayar penarikan uang nasabah baik tabungan maupun deposito. Untuk mencairkan dana UEP itu, Natariyantini bersama Rijasa mengajukan proposal fiktif.

Berdasarkan hasil audit, kerugian negara yang ditimbulkan Rp 225 juta.

Atas perbuatannya, Rijasa disangkakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 55, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kmb40)

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Jamu Perseru Badak Lampung

BU Wajib Menang di Kandang

Gianyar (Bali Post) Kesebelasan Bali United (BU) baru saja digebuk tim tuan rumah Borneo FC dengan skor 0-6 di Stadion Segiri Samarinda, Kaltim, pekan silam. Kini, mental Fadil Sausu dan kawan-kawan diklaim sudah pulih total, dan siap menaklukkan tamunya, Perseru Badak Lampung, dalam lanjutan Kompetisi Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Selasa (22/10) malam ini, pukul 19.30 Wita.

Defender BU Leonard Tupamahu, di Gianyar, Senin (21/10) kemarin menerangkan, mental tim asuhan Stefano Cugurra sudah berangsur pulih, walaupun masa pemulihan (recovery) hanya sebentar. ‘’Bagi kami, Bali United wajib menang atas tamunya Perseru Badak Lampung. Apalagi, kami didukung suporter pendukung setia Semeton Dewata,’’ ungkap Leonard.

Leonard sudah melupakan kekalahan telak timnya, bahkan penampilan buruk pekan lalu akan ditunjukkan dengan penampilan yang menawan di lapangan hijau guna meraih poin penuh. ‘’Kami bersama rekan setim bertekad tampil

berbekal semangat juang tinggi.

Soalnya, Tim Serdadu Tridatu mematok target juara pada musim kompetisi tahun ini,’’ tutur Leonard.

Dijelaskannya, di ajang Kompetisi Liga 1 ini, persaingan antarklub sangat ketat, mengingat seluruh kontestan berupaya memburu poin. ‘’Jadi, kami dalam tiap pertandingan harus berbekal motivasi yang tinggi, dan tidak boleh lengah lagi,’ tuturnya.

Sementara itu, pelatih BU Stefano ‘’Teco’’ Cugurra mengakui kompetisi yang ketat membuat timnya harus bekerja keras guna merebut poin penuh. ‘’Kami hanya sempat dua kali berlatih, dan masa pemulihan

Lapangan Kerja

sangat mepet sekali,’’ ujar Teco.

Ia sudah mengevaluasi kekalahan timnya atas Borneo FC, dan kesalahan serupa tidak boleh terulang lagi pada laga malam ini. Menurut Teco, dalam sepak bola ada menang, seri, dan kalah, namun BU dituntut harus menang saat menjamu Perseru Badak Lampung. ‘’Saya kira mental anakanak siap tempur dalam menjinakkan lawannya,’’ ujarnya.

Pada bagian lain, salah seorang pemain Perseru Badak Lampung, Daryono, menuturkan tim asuhan Milan Petrovic dipastikan berat meladeni tuan rumah BU. Kendati demikian, Daryono bertekad timnya bisa mencuri poin. (022)

Dengan tekad dan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun SDM unggul, meningkatkan investasi, pe-

nyederhanaan birokrasi serta UU Pemberdayaan Lapangan Kerja serta UU UMKM serta dukungan penuh segala komponen bangsa adalah modal kuat untuk harapan lebih baik menuju Indonesia maju.

‘’Indonesia bisa aman tidak? Namun jika dilihat dari sisi politik, kabinet pun telah mengakomodasi semua partai, kita harapkan itu modal penguatan secara politik,

sehingga dengan demikian kita harapkan keamanan akan menjadi lebih kuat,’’ ungkapnya.

Budaya menjadi poin penting dalam menggenjot sektor jasa karena budaya merupakan keunggulan komparatif (tidak dimiliki negara lain)

yang dimiliki Indonesia. ‘’Budaya semakin digali semakin menyejahterakan. Kan sekarang yang baru digali baru budaya Bali untuk modal pariwisata. Sedangkan SDA semakin digali semakin menyengsarakan,’’ pungkasnya. (may)

Mantan Danjen Kopassus tersebut datang mengenakan kemeja putih lengan panjang ditemani oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang juga mengenakan kemeja lengan panjang warna putih. ‘’Saudara sekalian saya baru saja menghadap Bapak Presiden RI yang baru kemarin dilantik,’’ tambah Prabowo.

Saat masuk ke Istana Kepresidenan, Edhy Prabowo tidak membawa map, namun setelah keluar ia menenteng map putih yang juga dibawa oleh para calon menteri yang ditemui Presiden Jokowi sebelumnya.

Prabowo secara tersirat mengaku bahwa Partai Gerindra mendapat jatah menteri sebanyak dua posisi. ‘’Yang dipanggil dua jadi berapa kirakira?’’ ucap Prabowo.

Prabowo mengaku akan

ditempatkan di sektor pertahanan. ‘’Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta beliau di bidang pertahanan,’’ kata Prabowo Subianto.

Prabowo pun berjanji akan bekerja sekeras mungkin dalam bertugas. ‘’Tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan yang ditentukan,’’ tambah Prabowo. (ant)

cara detail posisi jabatan yang akan mereka tempati dalam kabinet yang akan datang.

Hingga Senin malam kemarin sudah beberapa orang yang dipanggil Presiden yakni Mahfud MD, Nadiem Makarim, Wisnuthama, Erick Thohir, Airlangga, Tito Karnavian, dan Pratikno yang datang bersama

Fadjroel Rachman dan Nico Harjanto.

Ada pula Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang datang ke istana pada pukul 16.15 WIB bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo. Mantan Danjen Kopassus itu mengenakan kemeja putih lengan panjang. (ant)

Semua Partai

Tak berbeda dengan Mahfud MD, sejumlah calon menteri yang lain juga mengaku diminta untuk hadir pada Rabu untuk acara pengumuman kabinet. Sebagian besar dari mereka tidak menjelaskan se-

Calon Menteri

Pengumuman Kabinet

Apalagi dukungan dunia internasional serta rekonsiliasi nasional telah bisa terwujud, tercermin saat acara pelantikan tersebut memberi sinyal positif menuju Indonesia yang lebih baik. (kmb42)

Selasa, 22 Oktober 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya

05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Widya Jnana Kerthi, Mephala Sukertaning Pemangku (6) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Bagus And Friend 08:05 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Gatra Praja 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Ocydia Home Shopping 10:30 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali TV Shop 11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:05 Wita Dharma Wacana Ketatwaning Gria (1) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Lipsus BPR Kanti

14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Bali TV Shop 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Upakara Banten Pengremekan 17:00 Wita Lila Cita

Sanggar Dadong Rerod (1) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Ista Dewata Pura Durga Kutri 21:30 Wita Sansekerta 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Solusi Alternatif Proaktif Bentraf 22:30 Wita DW TV 23 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel

Eksperimen Solskjaer Berhasil Tahan Liverpool Manchester – Eksperimen tiga bek Ole Gunnar Solskjaer berjalan baik saat Manchester United berjumpa Liverpool. Taktik itu berhasil menghentikan laju kemenangan The Reds.

Solskjaer menerapkan taktik yang tak biasa saat MU bermain imbang melawan Liverpool di Old Trafford, Minggu (20/10) kemarin. Ia memainkan tiga bek dalam formasi 3-4-1-2.

Manajer asal Norwegia ini menurunkan Victor Lindelof, Harry Maguire serta Marcos Rojo sebagai trio bek tengah. Ini merupakan kali pertama MU menerapkan formasi tersebut sejak ditangani oleh Solskjaer.

Eksperimen Solskjaer tersebut terbilang berhasil karena MU mampu meredam Liverpool yang tampil dominan. Selain itu, serangan balik Setan Merah juga lebih berbahaya karena wing back mereka Ashley Young dan Aaron Wan-Bissaka leluasa membantu serangan.

Hasilnya MU mampu unggul lebih dahulu melalui Marcus Rashford. Namun lima menit jelang laga berakhir trio bek mereka lengah sehingga Adam Lallana berhasil mencetak gol penyama kedudukan.

Solskjaer mengakui bahwa keputusannya memainkan tiga bek di laga kontra Liverpool sebenarnya cukup berisiko. Namun, ia harus melakukan hal tersebut untuk bisa menekan pasukan Juergen Klopp. ‘’Kami masih bisa berkembang dengan taktik ini karena kami memiliki pemain yang bisa bermain dengan tiga pemain belakang. Ini memungkinkan kami bermain lebih melebar daripada sebelumnya,’’ kata Solskjaer seusai

pertandingan. ‘’Tentu saja ini sangat berisiko. Anda bermain dengan tiga bek menghadapi trio lini depan Liverpool dan mereka yang merupakan salah satu yang terbaik. Namun risiko ini harus kami ambil,’’ imbuhnya. ‘’Kami melakukannya agar bisa menciptakan peluang bagi diri kami sendiri. Saya menilai gol Rashford adalah contoh sempurna tentang bagaimana permainan yang kami usung berjalan dengan baik,’’ tutup Solskjaer.

Hasil imbang tersebut membuat catatan kemenangan beruntun Liverpool di awal Liga Inggris musim ini terhenti.

Meski begitu, mereka masih memuncaki klasemen dengan 25 poin. Si Merah terpaut enam angka dari Manchester City di urutan kedua.

Sementara untuk MU, tambahan satu angka membuat posisi mereka turun satu tingkat ke urutan ke-13 dengan raihan 10 angka. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer hanya berjarak dua poin dari Newcastle United yang berada di urutan ke-18. (kmb33)

Raih Gelar ’’Rookie of the Year’’

Quartararo Bidik Gelar di Australia

Motegi – Pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo merebut gelar rookie terbaik MotoGP 2019. Sosok asal Prancis itu mengamankan titel usai MotoGP Jepang di Twin Ring Motegi.

Quartararo menempati posisi kedua di belakang Marc Marquez (Repsol Honda).

Capaian itu membuatnya mengoleksi 163 poin di klasemen MotoGP 2019. Dia unggul 97 angka atas pesaing terdekat Joan Mir dan tidak mungkin terkejar karena kompetisi hanya menyisakan tiga seri. ‘’Tim menetapkan target agar saya menjadi rookie tahun ini. Akan sangat sulit karena ada pembalap-pembalap hebat seperti Miguel (Oliveira), Pecco (Bagnaia), dan (Joan) Mir. Ini target besar bagi saya,’’ kata Quartararo, Senin

(21/10) kemarin ‘’Namun saya melakukannya saat kompetisi menyisakan tiga seri. Ini sangat baik dan sekarang saya menyusun target baru,’’ imbuhnya.

Quartararo sempat tidak diunggulkan pada awal musim. Namanya mulai dipertimbangkan setelah meraih pole pada seri keempat di Jerez.

Setelah itu, pembalap yang finis peringkat ke-10 pada Moto2 2018 tersebut menempati baris start terdepan pada sembilan seri lain, termasuk tiga pole.

Quartararo juga telah enam kali naik podium musim ini. Dia hampir merebut gelar sebelum dikalahkan Marquez pada lap terakhir di San Marino dan Thailand. (kmb33)

Selasa Kliwon, 22 Oktober 2019

Bali Post Goes to School

Bali Post/edi

Koran - Para guru dan siswa SMPN 3 Abiansemal mengangkat koran Bali Post saat acara Bali Post Goes to School, Senin (21/10) kemarin.

Menjadikan SDM Bali Unggul ‘’BALI Post Jaya, Jaya, Jaya. Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila’’. Yel-yel ini mengumandang saat Kelompok Media Bali Post (KMB) menggelar Bali Post Goes to School (BPGTS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Abiansemal dan SMK Widya Mandala, Mambal, Abiansemal, Badung, Senin (21/10) kemarin.

Kehadiran rombongan KMB yang dipimpin langsung Pimpinan KMB Satria Naradha ini mendapat sambutan hangat dari para siswa dan guru di kedua sekolah tersebut. KMB juga mendapatkan dukungan untuk terus memajukan dunia pendidikan serta memperkuat SDM Bali melalui peran media, sehingga terciptanya ajeg Bali.

Kepala SMPN 3 Abiansemal I Nyoman Ratana, S.Pd., M.Pd. mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan KMB yang telah memberikan kesempatan

kepada SMPN 3 Abiansemal sebagai tuan rumah BPGTS. Dalam budaya Bali, sekolah ini memiliki 34 ekstra bahkan 90 persen ekstra itu berupa ajeg Bali. Mulai dari ekstra menabuh, menari, makidung, majejahitan, nyastra Bali, agama Hindu, marindik, dan lainnya. ‘’Kami menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan Bali Post untuk meningkatkan minat baca siswa dan guru.

Kami pun selama ini memilih koran Bali Post sebagai bahan bacaan,’’ katanya.

Menurutnya, salah satu program yang gencar ditanamkan yakni budaya literasi. Tiap hari anak-anak diajak membaca buku dan koran sebelum guru memberikan materi pelajaran.

Pihaknya juga memanfaatkan koran Bali Post dalam literasi tersebut. Seperti cara membuat puisi, cerpen dan karikatur serta materi lainnya yang relevan.

Dengan budaya literasi ini dia

berharap anak didiknya fokus belajar dan belajar.

Senada diungkapkan Ketua Yayasan Widya Mandala Drs. I Gusti Ngurah Ketut Widiarta, M.Si. Ia mengatakan sangat antusias menerima kehadiran Kelompok Media Bali Post (KMB) yang dipimpin langsung Pimpinan KMB Satria Naradha. ‘’Kami dari dulu menunggu kesempatan ini agar dapat bertemu dengan Bali Post dan Bali TV. Kehadiran media besar di Bali ini untuk menjalin sinergi di segala bidang. Kami kepingin ketemu teman-teman (media - red) guna menjalin sinergi dalam memajukan generasi muda Bali, khususnya Badung,’’ ungkapnya.

Menurutnya, sebagai sekolah vokasi, SMK Widya Mandala memiliki tiga program keahlian yakni Otomotif (Teknik Otomotif), Perhotelan (Ph) dan Tata Boga (Kuliner) guna memperkuat skill bidang keahlian.

‘’Dengan adanya Bali Post sebagai media yang mengajegkan Bali, kami berharap dapat membantu dalam memotivasi siswa, sehingga dapat atau lahir menjadi SDM Bali yang unggul,’’ katanya.

Ngurah Widiarta berharap KMB dapat menjadi partner dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peran media.

Termasuk, dapat menyampaikan program-program di SMK Widya Mandala, sehingga sampai ke masyarakat.

Diterangkan, pihaknya telah mengembangkan sejumlah bisnis center yang melibatkan siswa, yakni kafetaria untuk anak-anak jurusan tata boga.

Selain itu, pihaknya juga memiliki bisnis center otomotif, seperti cuci kendaraan, tuneup, dan service kendaraan. ‘’Kami ingin berkerja sama dengan Bali Post dan Bali TV untuk mendukung bisnis center itu, sehingga lulusan kami

Bali Post/edi

Foto Bersama - Para guru dan siswa SMK Widya Mandala, Mambal, Abiansemal foto bersama saat Bali Post Goes to School, Senin (21/10) kemarin.

Tingkatkan Minat Baca dan Buka Wawasan

DUKUNGAN terhadap program Bali Post Goes to School (BPGTS) guna meningkatkan minat baca tidak hanya muncul dari guru-guru di Kabupaten Badung. Kehadiran Kelompok Media Bali Post (KMB) ke sekolah-sekolah juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Kabid Pendidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Lanang Bagus Ardhana berharap kegiatan serupa dilakukan di seluruh sekolah yang ada di wilayahnya. ‘’Kami sangat mendukung gerakan Bali Post meningkatkan minat baca siswa, sehingga dapat membuka wawasan siswa,’’ ungkap Lanang Bagus Ardhana, Senin (21/10) kemarin.

Menurutnya, gerakan membangkitkan minat baca siswa akan berkorelasi membangun semangat siswa untuk semakin giat belajar. Selain itu, literasi untuk membaca melalui media merupakan wujud nyata untuk meningkatkan minat baca siswa. ‘’Kunjungan ini sejalan de-

ngan program pemerintah dengan menggalakkan GLS, salah satunya meningkatkan minat baca anak-anak. Melalui Bali Post Goes to School ini kami harapkan semakin memotivasi siswa untuk giat membaca dan

mengemukakan pendapat,’’ ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Perbekel Abiansemal Ni Nyoman Rai Sudani. Menurutnya, kegiatan Goes to School ini menginspirasi pemerintahan

desa untuk semakin memperhatikan kebutuhan dunia pendidikan. Selama ini pihaknya telah memberi motivasi kepada siswa dan guru berprestasi dengan memberi penghargaan. (par)

dapat mandiri,’’ katanya.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan KMB Satria Naradha mengatakan program Bali Post dan Bali TV mengunjungi

sekolah-sekolah merupakan salah satu langkah untuk mendorong siswa untuk terus semangat tetap belajar meraih cita-cita. ‘’Kami mendukung

adik-adik dan para siswa untuk mencapai cita-cita. Karena Bali Post dan Bali TV didedikasikan untuk pendidikan di Bali,’’ ungkapnya. (par)