Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
GUBERNUR KOSTER BERHARAP BALI DAPAT PERHATIAN KHUSUS
BALI memasuki era baru. Dengan program ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ di bawah Gubernur Wayan Koster, Bali bergerak menuju penyelamatan budaya, alam, manusia Bali serta penguatan ekonomi Bali. Penjabaran program ini dilakukan secara terencana, terukur dengan memperhatikan daya dukung Bali secara utuh. Penguatan desa adat dan pengawalannya ke depan pun dirancang dengan regulasi yang berpihak pada Bali sebagai barometer peradaban dan keharmonisan di Indonesia. ‘’Mencermati hal ini maka sangatlah wajar Bali berharap mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Bali nyata-nyata telah berkontribusi dan sebagai pilar penyangga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan toleransi dan kesetiaannya terhadap Pancasila,’’ ujar Gubenur Bali Wayan Koster dalam perbincangannya dengan Bali Post. Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini meyakini pemerintah pusat sudah paham betul dengan posisi Bali sebagai salah satu provinsi di negeri ini. ‘’Bali tak menuntut banyak. Bali berharap perhatian khusus,’’ jelasnya. Untuk itulah ke depan, dalam hal pengawalan dan pewarisan budaya dan tradisi, pusat juga harus berpihak pada desa adat. Sebagai pengawal nilai-nilai tradisi, desa adat di Bali secara tulus dan ikhlas menjaga keharmonisan alam Bali, sekala dan niskala. Ini juga yang membuat Bali tetap menjadi kekuatan pariwisata yang menjadikan budaya sebagai ikonnya. ‘’Kepedulian terhadap Bali mestinya juga tumbuh dari pelaku ekonomi yang menikmati keuntungan di Bali. Tanggung jawab menjaga Bali jangan hanya dibebankan kepada krama Bali. Semua elemen harus bersinergi,’’ tegasnya.
Gubernur Koster yang juga tiga periode duduk di DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku telah mendesain berbagai program untuk mendukung penguatan daya tawar Bali ke depan. Setidaknya, dalam enam bulan pertama kepemimpinannya didampingi Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, sudah ada enam pergub yang diluncurkan. Pergub ini berpihak pada budaya, alam dan penguatan ekonomi termasuk pemberdayaan UMK dan pemasaran produk lokal. Gubernur Koster juga telah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Apresiasi terhadap gebrakan Gubernur Koster ini sangatlah positif. Dukungan masyarakat di era baru Bali ini diharapkan benar-benar menjadi fondasi dan regulasi pengawalan peradaban Bali ke depan.
SMK Harus Berbasis Wirausaha Jakarta (Bali Post) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus berbasis wirausaha. ‘’Karena ada beberapa program usaha yang sangat elastis dan tidak terpengaruh dunia usaha dan dunia industri (DUDI), contohnya perhotelan, pariwisata maupun ekonomi kreatif,’’ ujar Mendikbud usai membuka pameran karya SMK di Jakarta, Kamis (21/3) kemarin. Dia mengaku optimistis bahwa SMK di Tanah Air bisa menjalankan wirausaha yang baik. Ia juga memberi contoh salah seorang siswa SMK yang berhasil meraih pendapatan sebesar Rp 46 juta dengan berwirausaha. Menurutnya, wirausaha itu harus diciptakan dan menjadi atmosfer. Ia menyebutnya sebagai atmosfer kewirausahaan. ‘’Misalnya kalau di sekolah ada acara, maka anak-anak dilibatkan. Begitu ketika pemerintah daerah ada acara, maka harus melibatkan SMK untuk penyediaan makanannya,’’ kata Mendikbud. Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga mengatakan bahwa siswa harus berani dalam mengambil risiko seperti berutang asalkan digunakan untuk usaha bukan konsumsi pribadi. Dia menyebut ada lembaga-lembaga keuangan untuk wirausaha yang memberikan pinjaman pada siswa yang ingin berwirausaha. Mendikbud juga mengatakan pemerintah menargetkan untuk merevitalisasi sebanyak 2.500 SMK. Namun, difokuskan ke beberapa sekolah dan hasilnya mengalami perubahan yang signifikan. ‘’Dananya sekitar Rp 1 miliar – Rp 10 miliar tergantung prodi dan tingkat kesulitan yang perlu direvitalisasi,’’ katanya lagi. (ant)
Dalam pengawalan dan penguatan desa adat, langkah nyata yang dilakukan Gubernur Koster juga telah menghadirkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini diapresiasi seluruh bendesa adat di Bali. ‘’Berjuang dan bekerja menjaga Bali akan kami jabarkan terus dengan gerakan satu jalur. One Island Bali diharapkan menjadikan Bali tetap menjadi identitas peradaban tradisi dan toleransi di tengah menguatnya isu-isu radikalisme,’’ tegasnya. Berdasarkan catatan Bali Post, mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI ini telah melakukan gerak cepat untuk merealisasikan janji politik yang secara garis besar tertuang dalam Visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Hal. 11 Lebih Cepat
’’Sangatlah wajar Bali berharap mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Bali nyata-nyata telah berkontribusi dan sebagai pilar penyangga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan toleransi dan kesetiaannya terhadap Pancasila.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Mengawal Kearifan Lokal NILAI-NILAI tradisi terbukti telah menjadi salah satu kekuatan Bali. Ajegnya nilai tradisi di Bali juga akan menjadi vibrasi dalam penguatan kearifan lokal secara nasional. Karenanya, memberikan perhatian khusus kepada desa adat di Bali merupakan salah satu dedikasi dan langkah nyata dalam mengawal Bali. Demikian paparan Gubernur Bali Wayan Koster saat masimakrama dengan bendesa adat se-Bali baru-baru ini di Inna Grand Bali Beach. Gubernur Koster menyadari betul bagaimana pentingnya peran desa adat sebagai warisan dari leluhur dalam menjaga adat istiadat, tradisi dan budaya di Bali selama berabad-abad. ‘’Desa adat ini terbentuk dari proses sosiologis oleh masyarakat. Jadi bukan dibentuk oleh negara tapi oleh masyarakat adat. Jadi sangat otonom dan terpelihara dengan baik. Bali tidak punya emas, perak, batu bara, tembaga atau gas, tapi Bali punya adat istiadat dan budaya yang kaya dan unik. Kalau diberdayakan secara ekonomi tidak akan habis-habisnya dan desa adat punya peranan paling penting untuk menjaganya. Jika tidak mempertahankan kearifan lokal saya kira ke depan kita akan rentan mengalami guncangan sosial di tengah kemajuan global,’’ kata Koster. Ini adalah faktor lain yang membedakan Bali dengan daerah lainnya. ‘’Faktor niskala yang membawa aura yang kuat. Itulah yang dijaga oleh para bendesa adat ini,’’ tegasnya. Namun dalam perjalanannya para bendesa ini banyak yang tidak mendapatkan apa-apa, murni pengabdian dibandingkan tugasnya yang luar biasa. Ini yang saya upayakan agar benar-benar berdaya di Bali,’’ tambahnya. Saat ini di Bali ada 1.488 desa adat, 585 desa atau desa administratif (dinas), 89 kelurahan, 3.323 banjar/dusun, 500 lingkungan dan 2.729 subak dan subak abian sebagai pendukung sektor pertanian di Bali. (kmb)
Segera Cair, Rapel Gaji PNS
Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan mencairkan anggaran Rp 2,66 triliun pada April 2019 untuk membayar rapel kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) periode Januari-April 2019. ‘’Total rapelan (pencairan sekaligus) Rp 2,661 trilun untuk kenaikan gaji PNS pusat, TNI, Polri dan pensiunan,’’ kata Sri Mulyani, Selasa (21/3) kemarin. Kenaikan gaji sebesar lima persen itu berlaku surut mulai 1 Januari 2019 dan dicairkan secara sekaligus untuk periode Januari-April pada 1 April 2019. Ani -- sapaan akrab Sri Mulyani -- mengatakan saat ini kementerian/lembaga sedang memverifikasi data untuk jumlah dan besaran kenaikan gaji PNS. ‘’Jadi, pas awal April 2019, tidak hanya gaji April, tapi rapelan kenaikan gaji dari Januari 2019,’’ ujarnya. Sri Mulyani juga berjanji mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) kepada seluruh PNS di akhir Mei 2019 sebelum cuti bersama dan
perayaan Idul Fitri 2019. ‘’THR tetap dilakukan, nanti peraturan presiden (perpres) akan dikeluarkan. Pembayarannya sebelum Lebaran. Nanti, kalau tanggal 5 Juni, Lebaran, maka ada libur bersama pada akhir Mei, maka dibayarkan sebelum libur bersama itu,’’ katanya. Dalam lampiran regulasi kenaikan gaji itu, turut disebutkan bahwa gaji terendah PNS, golongan I a dengan masa kerja 0 tahun akan naik dari Rp 1.486.500 menjadi Rp 1.560.800 per bulan. Sementara gaji tertinggi PNS, golongan IV yang masa kerja lebih 30 tahun akan naik dari Rp 5.620.300 menjadi Rp 5.901.200 per bulan. Untuk PNS golongan II dan IIa dengan masa kerja 0 tahun, naik dari sebelumnya Rp 1.926.000 menjadi Rp 2.022.200 per bulan. Selanjutnya, golongan IId dengan masa kerja 33 tahun, naik dari sebelumnya Rp 3.638.200 menjadi Rp 3.820.000 per bulan. Ke m ud i a n, g o l o ng a n III dan IIIa masa kerja 0
tahun, gaji yang sebelumnya Rp 2.456.700 menjadi Rp 2.579.400 per bulan, dan golongan IIId masa kerja 32 tahun dari sebelumnya Rp 4.568.000 menjadi Rp 4.797.000 per bulan. Lalu, gaji PNS golongan IV terendah, yaitu golongan IVa dengan masa kerja 0 tahun, dari sebelumnya Rp 2.899.500 menjadi Rp 3.044.300 per bulan dan yang tertinggi, IVe dengan masa kerja 32 t a h u n, dari sebelumnya Rp 5.620.300 menjadi Rp 5.901.200 per bulan. (ant)
Festival Manggis Dunia
Perluas Akses Pasar Manggis Asli Buleleng
A.A Gede Agung Wedatama
I Made Sumiarta
BULELENG dikenal sebagai penghasil aneka buah lokal Bali. Selain mangga, di daerah ini banyak menghasilkan manggis. Hanya, budi daya manggis masih menuai hambatan serius. Petani masih kesulitan mengakses pasar yang lebih luas, terutama pasar buah ekspor. Belakangan ini, pengekspor manggis mulai membeli manggis petani di beberapa desa di Buleleng. Hasilnya, manggis Buleleng mampu bersaing dan diminati oleh buyer luar negeri, terutama Cina. Peluang itu mulai ditangkap oleh petani dengan pendampingan Junior Chamber International (JCI) Singaraja. Untuk memotivasi petani dan membuka pasar
SENATOR A.A. Ngr. Oka Ratmadi, S.H., M.Si. meminta pemerintah memperketat aturan tentang alih fungsi lahan. Undang-undang dan peraturan lain yang sudah ada tentang jalur hijau juga harus ditegakkan. Jangan sampai tanah Bali habis hanya untuk investasi. Sebab, tanah Bali merupakan pusat peradaban hingga membuat Pulau Dewata bisa terkenal di dunia. ‘’Jangan sampai karena ada keuntungan ekonomi, (pemerintah) malah membuat perda untuk membuka jalur hijau. Ini bahaya buat Bali ke depan,’’ ujar pria yang akrab disapa Cok Rat ini di kediamannya, Kamis (21/3) kemarin. Menurut Cok Rat, hutan bakau atau mangrove saat ini juga banyak dilirik oleh inves-
tor. Padahal, hutan bakau memiliki fungsi mitigasi. Utamanya menghambat gelombang tsunami di daerah pesisir. Oleh karena itu, pria yang kembali maju sebagai calon DPD-RI pada Pemilu 2019 ini tidak setuju bila hutan bakau dibabat untuk kepentingan investasi. ‘’Ekosistem hutan bakau jangan diubah, jangan dirusak oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Kalau ada yang ingin alih fungsi, jangan dikasih. Perketat aturannya,’’ tegas Panglingsir Puri Satria, Denpasar ini. Cok Rat menambahkan, Bali kini cukup terancam dengan persoalan alih fungsi lahan. Banyak bangunan berdiri tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Termasuk di atas lahanlahan pertanian yang mestinya
menjadi jalur hijau. Padahal, pertanian merupakan tolok ukur dari eksistensi pariwisata yang kini menjadi tulang punggung utama perekonomian Bali. Kalau daerah pertanian terus beralih fungsi dan habis, sama dengan mematikan pariwisata yang mengundang kehancuran Bali. ‘’Dari pertanian itulah sampai menelurkan filsafat Tri Hita Karana. Salah satunya untuk membuat umat manusia ini damai. Makanya Bali ini menjadi tempat orang-orang untuk mencari kedamaian,’’ jelasnya. Pertanian di Bali, lanjut Cok Rat, telah ditata dan dikelola sejak abad ke-9. Yakni saat Raja Udayana bertemu dengan para mpu dan sekte ketika ada krisis sosial ekonomi kala itu. Hasil pertemuan memutuskan di desa ada Pura Kahyangan Tiga.
ekspor, Pemkab Buleleng bersama JCI menggulirkan Festival Manggis Dunia (World Mangosteen Fiesta). Festival ini pertama kali digelar di Buleleng dan juga di Indonesia. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Buleleng Ir. Made Sumiarta, Kamis (21/3) kemarin mengatakan, World Mangosteen Fiesta akan digelar Sabtu (23/3) sampai Minggu (24/3) di Desa Galungan Kecamatan Sawan. Festival Manggis akan menjadi media interaksi antara petani manggis di Buleleng dan seluruh Bali dengan pratisi perkebunan buah, buyer (pembeli) dan eksportir. Nantinya para petani akan saling bertukar
informasi terkait dengan pengembangan budi daya manggis. Dalam ajang itu akan disosialisasikan juga Good Agriculture Practices (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan kebun yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. ‘’Festival manggis pertama digelar di daerah kita untuk menggairahkan budi daya manggis atau tanaman buah lain terutama yang merambah pasar ekspor,’’ katanya. Menurut Sumiarta, Buleleng memiliki potensi besar dalam budi daya manggis. Dari sembilan kecamatan, delapan di antaranya memiliki desa yang dikenal sebagai
sentra penghasil manggis. Namun potensi yang besar itu belum dikelola dengan optimal. Selama ini kelemahan yang dialami petani adalah sulitnya menembus pasar terutama di luar negeri (ekspor). Produksi bisa saja tinggi, tetapi sering kali tidak dapat menjangkau pasar yang pasti. Selain itu, petani selama ini belum mempunyai wadah sebagai ruang diskusi bagi mereka, baik mengenai masalah kualitas, kuantitas maupun pemasaran. ‘’Sekarang sudah ada wadah, dengan JCI. Organisasi ini sudah mempunyai jaringan sampai ke Cina. Bersama JCI mudahmudahan pasar manggis kita lebih luas lagi terutama pasar luar negeri,’’ tegasnya.
Sementara itu, Ketua JCI Singaraja A.A. Gede Agung Wedatama mengatakan, alasan memilih Desa Galungan menjadi lokasi Festival Manggis Dunia ini karena manggis dari desa tersebut yang telah menembus pasar ekspor, terutama ke Cina. Manggis dari Bali saat ini menjadi primadona di pasar dunia, termasuk manggis asli Buleleng. Selain itu, gelaran festival ini mendukung promosi wisata di Desa Galungan dan desa-desa sekitarnya. Selain petani lokal Buleleng, festival ini juga diikuti petani dari kabupaten penghasil manggis di Bali seperti Tabanan. Hal. 15 Importir Manggis
Tanah Bali Jangan Sampai Habis untuk Investasi Termasuk ada palinggih Dewi Sri dan palinggih Melanting. Kemudian yang cukup krusial, keputusan lainnya adalah raja tidak melarang perbedaan. Hal ini diyakini sebagai dasar terbentuknya NKRI yang dibangun dari keanekaragaman. ‘’Kalau kita berbicara palinggih Dewi Sri kan me-manage pertanian, perkebunan,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, Cok Rat memiliki konsep memperhatikan empat hal menyangkut implementasi Tri Hita Karana di era sekarang. Yakni puri, pura, purana, dan geria. Puri dan pura yang dibangun pada zaman kerajaan jangan sampai hilang. Artinya, keberadaan Bali dengan puranya hingga dikenal di seluruh dunia sebagai pulau seribu pura tidak lepas dari peran raja-raja ter-
dahulu hingga sekarang. Belum lagi, Tri Hita Karana juga lahir dari zaman kerajaan tersebut. ‘’Itu nilai sejarahnya tinggi. Lalu purana, dan yang terakhir geria. Geria-geria ini sebagai jurkam-jurkam agama sebenarnya. Memberikan pemahaman terhadap persoalan dan nilainilai agama,’’ terangnya. Cok Rat menambahkan, kearifan lokal tersebut tidak boleh dihancurkan karena itulah yang menjaga Bali secara niskala. Hal ini pun akan berimbas pada kelangsungan pariwisata di Bali. ‘’Daerahdaerah yang bisa mempertahankan kearifan lokal, itu adalah daerah-daerah yang paling kaya di Indonesia,’’ pungkasnya. (kmb32) A.A. Ngr. Oka Ratmadi
2
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
FIGUR Berwawasan Ekowisata DI ERA globalisasi ini, persaingan di segala lini sangat kompleks dan semakin ketat. Tak terkecuali di dalam dunia pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta harus mempunyai strategi dan terobosan-terobosan yang inovatif dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal inilah yang diharapkan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Universitas Warmadewa (Unwar) kepada Rektor periode 2019-2023 Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.ParK. yang beberapa hari lalu dilantik. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si. berharap Rektor Unwar mampu mengimplementasikan visi Unwar untuk menjadi universitas yang unggul dan berwawasan ekowisata serta go global pada tahun 2034. Hal ini bisa tercapai apabila antara rektorat, dekanat, prodi, dan seluruh civitas akademika bersama yayasan bersatu-padu mewujudkannya dengan semangat Sri Kesari Warmadewa dengan nilai Sapta Bayu. Sehingga Unwar menjadi universitas terkemuka, tidak hanya di Indonesia Bagian Timur, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Ia mengatakan, saat ini Unwar mampu menduduki ranking 63 dari 4.600 perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan ranking 19 dari perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Bahkan Unwar merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di wilayah Indonesia Bagian Timur. Tahun depan pihaknya menargetkan Unwar bisa menduduki ranking 50 besar secara nasional. Menghadapi era revolusi industri 4.0 yang berbasis digital, pihaknya telah menerapkan sistem e-learning pada 18 program yang berbasis online. Sistem e-learning ini merupakan proses transfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran di mana saja. Mahasiswa hanya sewaktu-waktu saja mendapatkan pembelajaran di ruang kelas. Selain itu, pihaknya juga terus mendorong peningkatan grade akreditasi pada semua prodi dan fakultas yang ada, sehingga semua bisa terakreditas A. (win)
Kasus 1.181 Butir Ekstasi
Pasangan Kekasih Dituntut 14 Tahun Penjara Denpasar (Bali Post)Pasangan kekasih, Dexsa Heda Tira Pratama (33) asal Jakarta dan Aini Suci Wulandari (24) asal Jember, Jawa Timur, Kamis (21/3) kemarin diadili di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. JPU Dewa Narapati di hadapan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam perkara ekstasi yang jumlahnya mencapai 1.181 butir dan 0,33 gram neto sabu-sabu. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun. Mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas kepemilikan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain dipidana penjara selama 14 tahun, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan. Atas tuntutan itu, kedua terdakwa didampingi penasehat hukum Catharine Vania dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, merasa keberatan sehingga berencana mengajukan pledoi secara tertulis. (kmb37)
Penangkapan Perampok Asal Rusia Direkonstruksi Denpasar (Bali Post) Selain memburu pelaku perampokan money changer yang lain, tim gabungan Polresta Denpasar dan Satgas CTOC Polda Bali juga menggeler rekonstruksi pengungkapan kasus tersebut, Kamis (21/3) kemarin. Rekonstruksi dilaksanakan di Jalan Pasir Putih Nomor 10B, Kedonganan, Kuta, dan di Jalan Gendong Sari I Gang 2, Kuta Selatan (Kutsel). Saat dikonfirmasi, Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol I Wayan Arta Ariawan membenarkan pihaknya melaksanakan reka ulang tersebut. “Kedua tersangka (Georgii dan Robert red) kami ajak ke TKP,” ujarnya. Awalnya polisi melaksanakan rekonstruksi di tempat tinggal Alexei Korotkikh (45) yang tewas ditembak di Jalan Pasir Putih Nomor 10B, Kedonganan, Kuta. Setelah itu dilanjutkan di tempat tinggal tersangka Robert Haupt (41) di Jalan Gendong Sari I Gang 2, Mumbul, Kuta Selatan (Kutsel). Rekonstruksi tersebut berlangsung tertutup dan dijaga ketat aparat. Saat ditanya soal brankas milik BMC Money Changer, kata Kompol Arta pihaknya belum menemukannya. Diduga dibawa pelaku yang masih buron. Pasalnya, saat menangkap tersangka Alexei dan Robert, mobil dikendarai pelaku lain langsung kabur. Termasuk senpi SS1 juga dibawa lari. Sedangkan saat menangkap tersangka Alexei dan Robert di Jalan Kampus Unud Jimbaran, polisi mengamankan mobil Daihatsu Xenia pakai plat palsu DK 1265 FN, dua pasang plat mobil masing-masing DK 1487 KV dan DK 1095 QK, dua buah starret M1, satu buah spray WD 40, sebilah pisau beserta sarungnya, obeng, mata bor dan STNK DK 1202 IV. “Kemungkinan spray itu dipakai saat beraksi,” kata mantan Kasatresnarkoba Polresta Denpasar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus perampokan ATM CIMB Niaga di Pertokoan Nirmala di Jalan Pantai Balangan, Kuta Selatan pada Maret 2018, pelaku menyemprotkan zat kimia ke wajah Satpam I Made Suwitra (50). Modus yang sama juga terjadi saat perampokan di ATM Maybank di area Toko Surfer Paradise di Jalan By-pass Ngurah Rai, Kedonganan, Kuta, Badung, 17 November 2017. Sebelumnya, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan merilis pengungkapan kasus perampokan money changer yang melibatkan warga Rusia, Rabu (20/3) kemarin. Dari pengungkapan tersebut, tim gabungan Polresta Denpasar, Polsek Kuta, Polsek Kutsel dan Satgas CTOC Polda Bali menembak mati tersangka Alexei Korotkikh (45). Sedangkan pelaku lainnya, Georgeii Zhukov (39) dan Robert Haupt (41) berhasil ditangkap hidup-hidup. Terkait salah satu barang bukti yang diamankan yaitu magazen itu identik dengan yang dibawa anggota Brimob Brigadir I Bagus Suda Suwarna. Senpi SS1-V1 dibawa Suda dirampas saat tugas di Hotel Ayana Resort Jimbaran, Kuta Selatan pada Agustus 2017. (kmb36)
Topik : Pendataan dan Pemantauan WNA Diperketat
Bali Post/eka
MURAL - Beberapa seniman tengah menyelesaikan mural di dinding sebelah timur Pasar Badung, Denpasar, Kamis (21/3) kemarin. Mural ini sengaja dibuat untuk memperindah tembok yang terlihat dari Pasar Badung.
Antisipasi Tindakan Kriminal
Pendataan dan Pemantauan WNA Diperketat
Denpasar (Bali Post) Belakangan ini sering terjadinya tindak kriminal di Bali yang dilakukan warga negara asing (WNA). Bahkan, salah satu WNA sempat merusak ornamen patung Catur Muka, Denpasar. Meminimalisasi kasus seperti itu, Pemkot Denpasar akan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap WNA yang akan dilakukan oleh Tim Pemantauan WNA yang dikoordinir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kantor Kesbangpol Kota Denpasar IGN Gde Arisudana menegaskan hal itu saat memimpin pertemuan Tim WNA di Ruang Pertemuan Kantor Kesbangpol Kota Denpasar, Kamis (21/3) kemarin. Arisudana mengatakan, pendataan dan pemantauan terhadap orang asing yang ada di Kota Denpasar sangat perlu dilakukan. Mengingat kasus kriminal yang dilakukan oleh orang asing seperti diberitakan media massa ada WNA yang terlibat kasus tinggal di Kota Denpasar. Un-
tuk itu, melalui tim gabungan yang beranggotakan unsur imigrasi, kepolisian, TNI dan OPD terkait ini diharapkan dapat melakukan tindakan tegas bila ada WNA yang melanggar aturan yang berlaku. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak imigrasi dan ke-
polisian bila menemukan ada WNA yang melanggar aturan. Untuk pemantauan orang asing, Arisudana mengaku pihaknya berpedoman pada Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. Berdasarkan Permendagri ini, pihaknya akan memantau orang asing tidak hanya tinggal di Denpasar tetapi juga yang melakukan aktivitas. Ruang lingkup pemantauan yang dilakukan tim gabungan ini meliputi diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/ akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting tim asing, peneliti asing, artis asing, rohaniawan asing dan organisasi masyarakat asing. Di samping itu, untuk melakukan tindakan maka
pihaknya akan berkolaborasi dengan imigrasi dan kepolisian. “Kami akan berkoordinasi dengan imigrasi dan kepolisian untuk melakukan tindakan yang tepat bila menemukan pelanggaran WNA di lapangan,” ujarnya. Edy Roman dari Imigrasi Denpasar yang didampingi Dewa Ketut Sugiarta menyampaikan, pihak imigrasi rutin melakukan pengawasan terhadap orang asing. Dalam kurun waktu tiga bulan pengawasan yang dilakukan untuk orang asing yang di wilayah Imigrasi Denpasar yang meliputi lima kabupaten dan satu kota terlah terjadi 40 laporan kejadian yang melibatkan WNA. Dari jumlah tersebut, Kota Denpasar menduduki urutan kedua dengan 16 kejadian setelah Kabupaten Gianyar
dengan 17 kejadian. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Badung empat kejadian, Klungkung dua kejadian dan Tabanan satu kejadian. Pada tiga bulan pertama di tahun 2019, pihak imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 12 WNA yang melanggar. Eddy Roman mengaku dengan adanya Tim WNA yang dibentuk Pemkot Denpasar melalui Kesbangpol diharapkan dapat membantu untuk pengawasan terhadap keberadaan orang asing. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
Jadi Ikon Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kota Denpasar
Hari Ini Pasar Badung Diresmikan
PASAR Badung yang telah dimulai pengoperasiannya sejak 24 Februari lalu, kini bersiap untuk diresmikan pada Jumat (22/3) hari ini. Dengan demikian, masyarakat kini dapat menikmati beragam fasilitas seperti sedia kala dan menjadi kado indah HUT ke-231 Kota Denpasar tahun 2019. Tentunya dengan beragam fasilitas tambahan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk berbelanja. Mulai dari fasilitas umum yang ramah disabilitas, ramah anak, ruang bermain anak, Timbangan Pos Ukur Ulang Reward Kota Denpasar sebagai Kota Tertib Ukur Tahun 2017 oleh Dirjen Metreologi Kementerian Perdagangan RI serta yang paling fenomenal adalah Taman Kumbasari Tukad Badung sebagai inovasi yang dirangkaikan dengan Smart Heritage Market Denpasar. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat dijumpai di sela-sela peninjauan kesiapan Peresmian pasar Badung Rabu (20/3) menjelaskan, pembangunan
Pasar Badung Kota Denpasar tahap I yang menggunakan seperti sediakala dengan beradana Tugas Pembantuan (TP) gam fasilitas tambahan guna dari Kementerian Perdagangan mendukung perkembangan telah tuntas pada 21 Desem- Pasar Tradisional,” ujarnya. ber 2017. Dilanjutkan dengan Dalam kegiatan yang turut pembangunan tahap II yang dihadiri Pangdam IX/Udayana menggunakan dana APBD Mayjen TNI Benny Susianto, Kota Denpasar yang telah Wakil Wali Kota Denpasar tuntas pengerjaannya pada IGN Jaya Negara, Sekda Kota 28 Desember 2018. “Seluruh Denpasar AAN Rai Iswara ini, pengerjaan fisik telah tuntas, Rai Mantra menjelaskan, dari dan kini Pasar Badung dapat pembangunan tahap I dan ditempati kembali oleh para tahap II Pasar Badung yang pedagang dan siap beroperasi telah tuntas ini total seluruh
meja los saat ini sebanyak 1.450 unit ditambah jumlah kios sebanyak 290 unit. Jumlah ini siap menampung keseluruhan pedagang lama Pasar Badung yang berjumlah 1.698 pedagang dan beroperasi seperti sedia kala pada Minggu (24/3). “Pasar Badung kini telah menjadi salah satu pasar rakyat dengan kualitas yang mumpuni dan bertaraf nasional, sehingga diharapkan masyarakat nyaman berbelanja di Pasar Badung ini,” jelasnya. Dirut PD Pasar Kota Denpasar I.B. Kompyang Wiranata mengajak seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk para pedagang agar senantiasa ikut menjaga beragam fasilitas yang telah tersedia. Sehingga ke depan Pasar Badung ini dapat menjadi pasar rakyat yang memiliki daya saing. “Yang terus kami kembangkan dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional adalah manajemen, fasilitas dan infrastruktur penunjang yang harus dimodernisasi. Sedangkan prinsip dasar tetap berpedoman pada prinsip pasar
rakyat yakni bersih, segar dan terpercaya. Bahkan saat ini pasar tradisional di Kota Denpasar telah menjadi bagian dari smart heritage market yang merupakan salah satu trobosan smart city Kota Denpasar,” tandasnya. Untuk diketahui, Pasar Badung ini rampung dengan kapasitas enam lantai, terdiri dari dua basement dan empat lantai untuk los dan kios. Dalam basement 1 (dasar) nantinya bisa menampung sekitar 42 mobil, dan 23 mobil box. Sedangkan pada basement 2, kapasitas parkir yang bisa ditampung sebanyak 82 mobil. Sementara untuk lantai dasar gedung, pedagang disediakan sebanyak 48 unit los. Sementara lantai 1 sebanyak 483 unit los, lantai 2 sebanyak 254 unit los, dan 145 unit kios. Untuk lantai paling atas yakni lantai 3 disediakan 254 unit los dan 145 unit kios. Sehingga keseluruhan los berjumlah 1.450 unit, ditambah jumlah kios sebanyak 290 unit dengan total keseluruhan los dan kios total berjumlah 1.740 unit. (ad625)
”Karya Padiksan’’ Ida Adi Diksita Wang Bang Pinatih
Desa Pakraman Padangsambian Tunggu ”Padiksan’’ 300 Tahun Rsi Agung PELAKSANAAN Padiksan Ida Adi Diksita Wang Bang Pinatih dilaksanakan di Geria Agung Arya Wang Bang Pinatih Banjar Tegal Linggah, Padangsambian, Denpasar, Rabu (20/3), bertepatan dengan Purnama Kadasa. Ida Adi Diksita di-diksa/matapak oleh Ida Peranda Nabe Napak yaitu Ida Peranda Sukawati Manuaba dengan Abiseka Ida Rsi Agung Yoga Sidhi Bang Pinatih dan Ida Rsi Agung Istri Dharma Patni Bang Pinatih. Ketua PHDI Kota Denpasar I Nyoman Kenak yang hadir pada kesempatan tersebut menyerahkan SK pengakuan kepada Ida Rsi Agung, sekaligus memberikan apresiasi, rasa salut dan bangga karena
setelah sekian lama menunggu akhirnya Desa Pakraman Padangsambian memiliki seorang sulinggih berkualitas. ‘’Beliau masih muda dan memiliki spiritual berimbang dengan intelektual yang mampu mengayomi umat. Bukan hanya milik Pasemetonan Arya Wang Bang Pinatih, bukan hanya milik Desa Pakraman Padangsambian saja, tetapi Ida Rsi adalah kebanggaan milik umat di Bali, bahkan di Indonesia,’’ ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Bendesa Pakraman Padangsambian I Made Suparman. Ia mengaku sangat terharu dan bangga karena hampir 300 tahun desa pakraman menunggu pelaksanaan karya padiksan, meng-
ingat juga sulinggih di Desa Pakraman Padangsambian baru ada tiga. Tidak sebanding dengan banyaknya umat. Sementara itu, Pangerajeg Karya Drs. Putu Eka Merthawan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh komponen yang hadir dari seluruh Bali serta dukungan penuh dari Desa Pakraman Padangsambian, khususnya Banjar Tegal Linggah. Setelah acara Padiksan Metapak Ajan dilanjutkan dengan rangkaian Karya Ngelinggang Puja lan Weda pada (23/3) dan (24/3) dengan Karya Matirta Gumana di Pura Penataran Agung Pinatih, Denpasar dan Merajan Agung Pinatih Saba, Denpasar. (ad616)
MENYERAHKAN - Ketua PHDI Kota Denpasar menyerahkan SK kepada Ida Rsi Agung pada upacara padiksan, Rabu (20/3).
BADUNG
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Bupati Giri Prasta Hadiri ”Karya Melaspas” di Desa Pakraman Gerokgak Berikan Bantuan Bedah Rumah
HADIRI KARYA - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih serta menyerahkan bantuan pembangunan Pura Desa dan Parayangan Taman Gerokgak sekaligus bantuan program bedah rumah kepada Desa Pakraman Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng di Jaba Pura Desa Gerokgak, Rabu (20/3). BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih serta menyerahkan hibah pembangunan Parayangan Pura Desa lan Parayangan Taman Desa Pakraman Gerokgak sebesar Rp 1 miliar, sekaligus memberikan bantuan pembangunan rumah sehat layak huni atau program bedah rumah sebanyak 30 rumah dengan nilai Rp 1,5 miliar kepada Desa Pakraman Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, bertempat di Jaba Pura Desa Gerokgak, Rabu (20/3). Didampingi Kepala B PKA D B a d ung I Ke t ut G d e S u y a s a , K a b a g H ukum dan HAM Komang Budhi Argawa, Kabag Humas Setda Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta, rombongan disambut langsung Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana beserta anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng Ketut Kariasa Adnyana, jajaran OPD Buleleng dan masyarakat Desa Gerokgak. Ketua Panitia Karya Ketut Ngurah Karya dalam laporannya mengucapkan terimah kasih atas kehadiran Bupati Badung bersama jajarannya dalam upacara Yadnya Pacaruan Manca Klud, Padudusan Agung, Mupuk Padagingan lan Pangenteg Linggih, Napak
Kalaning Patirtan Ida Batara di Kayangan Desa dan selanjutnya memberikan bantuan hibah untuk perbaikan Parayangan Pura Desa lan Parayangan Pura Taman Gerokgak serta penyerahan bantuan bedah rumah yang diberikan kepada 30 warga Desa Gerokgak. Bantuan ini sangat berarti besar bagi warga Gerokgak. ‘’Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Giri Prasta. Walaupun bukan orang Buleleng, tetapi siap bisa membantu kami warga Buleleng untuk pembangunan yang ada di desa kami,’’ ucapnya mewakili krama Desa Pakraman Gerokgak. Bupati Buleleng Agus Suradnyana dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan berterima kasih atas kehadiran Bupati Badung bersama jajarannya serta memberikan bantuan bedah rumah ke Kabupaten Buleleng. Sebelumnya Bup a t i B a dung telah mendatangi Desa Tigawasa dan Pedawa. Terima kasih juga disampaikan atas bantuan BKK Badung yang diarahkan untuk bedah rumah dan kegiatan infrastruktur. Bantuan ini, menurutnya, sangat membantu Pemkab Buleleng dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
‘’Saya mewakili masyarakat Buleleng mengucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak Bupati Badung yang memberikan bantuan yang begitu besar. Tentunya kami akan memanfaatkan bantuan ini dengan sebaikbaiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ tegasnya. Dalam sambutannya, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan bantuan bedah rumah di Desa Gerokgak sebagai wujud komitmen Pemkab Badung yaitu ‘’Badung Angelus Buana’’, Badung berbagi dari Badung untuk Bali. ‘’Di Gerokgak sekarang kami memberi bantuan 30 unit bedah rumah. Namun kami tidak berhenti di sini saja. Akan terus berlanjut. Untuk 6 kabupaten di Bali kami bantu sebanyak 2.000 unit dengan anggaran Rp 100 miliar,’’ jelasnya Diharapkan, masyarakat yang mendapat bantuan benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Bentuk bangunan rumah sehat dan layak huni diharapkan dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar bebas, kamar mandi dan dapur. ‘’Kami harapkan rumah ini dibangun dengan gotong royong dan bentuknya seragam. Dengan adanya bantuan ini, kita melihat Pancasila ada lima sila, kalau diperas lagi menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila dan diperas lagi menjadi gotong royong, sehingga semangat gotong royong inilah menjadi motivasi. Kita bangkitkan yang sudah baik kita sempurnakan lagi,’’ terangnya. Setelah program bedah rumah ini tuntas, akan berlanjut dengan program rehab berat dengan anggaran Rp 30 juta dan rehab ringan dengan anggaran Rp 15 juta, program UEP untuk membuat usaha dengan bantuan 15 juta yang akan digerakkan di 6 kabupaten di Bali. Dalam kesempatan ini, Bupati Giri Prasta secara pribadi juga memberi punia sebesar Rp 25 juta untuk piodalan di Pura Desa Gerokgak dan memberi bantuan kepada penari Rejang Renteng sebesar 10 juta dan pecalang Rp 2 juta. (ad620)
Bupati Badung Serahkan Bantuan 300 Bedah Rumah untuk Kabupaten Jembrana
SERAHKAN BANTUAN - Bupati I Nyoman Giri Prasta secara simbolis menyerahkan bantuan 300 unit bedah rumah layak huni untuk masyarakat Jembrana di Wantilan Mendopo Kesari Kabupaten Jembrana, Kamis (21/3) kemarin. BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta melakukan penyerahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk bedah rumah kepada Kabupaten Jembrana. Dana untuk 300 unit bedah rumah layak huni senilai Rp 15 miliar diserahkan Bupati Giri Prasta kepada masyarakat Jembrana, Kamis (21/3) kemarin, bertempat di Wantilan Mendopo Kesari, Jembrana. Pada kegiatan tersebut, Bupati Giri Prasta didampingi Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Ketut Gede Suyasa, Kepala Badan Litbang I Wayan Suambara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman AA Ngurah Bayu Kumara Putra, Kabag Hukum dan HAM Setda Badung I Komang Budi Argaw dan Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta disambut langsung Bupati Jembrana I Putu Artha, Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa serta jajaran OPD Kabupaten Jembrana. Bupati Jembrana I Putu Artha dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih
kepada Bupati Badung bersama jajarannya atas penyerahan bantuan bedah rumah dari BKK Kabupaten Badung untuk Bumi Mekepung Jagat Jembrana. Ini adalah wujud komitmen dari Badung membangun B a l i y a ng se ka ra ng m e nyasar Jembrana. Dikatakan, Kabupaten Badung sudah banyak memberi bantuan ke Kabupaten Jembrana mulai tahun 2017. Bupati Artha mewakili masyarakat Jembrana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Badung bersama jajaran yang sudah banyak membantu pembangunan infrastruktur Jembrana. Dalam sambutannya, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan, bantuan bedah rumah ini sebagai wujud dari komitmen Pemkab Badung yaitu ‘’Badung Angelus Buana’’ yang artinya Badung berbagi dari Badung untuk Bali. ‘’Di Jembrana sekarang kami memberi batuan 300 unit bedah rumah. Namun kami tidak berhenti di sini saja. Akan terus berlanjut. Kami akan tuntaskan untuk Kabupaten Jembrana. Untuk 6 kabupaten di Bali kami bantu sebanyak 2.000 unit dengan anggaran Rp
100 miliar,’’ jelasnya. Dalam hal ini, Bupati Giri Prasta mengikuti program dari Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan Badung membangun Bali dari pinggiran seperti Buleleng dari SCTPB (Sidatapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan Banyuasri), lanjut ke Kabupaten Karangasem mulai dari Munti Gunung, Bangli dari Songan dan seterusnya. Diharapkan, masyarakat yang mendapatkan bantuan benar-benar menggunakannya dengan baik. Bentuk bangunan rumah sehat dan layak huni diharapkan dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar bebas, kamar mandi dan dapur. ‘’Kami harapkan rumah ini dibangun dengan gotong royong dan bentuknya seragam. Dengan adanya bantuan ini kita melihat Pancasila ada lima sila, kalau diperas lagi menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila dan diperas lagi menjadi gotong royong, sehingga semangat gotong royong inilah menjadi motivasi. Kita bangkitkan yang sudah baik kita sempurnakan lagi,’’ terangnya. Setelah program bedah rumah ini tuntas, akan berlanjut dengan program rehab berat dengan anggaran Rp 30 juta dan rehab ringan dengan anggaran Rp 15 juta. Selain itu ada program UEP untuk membuat usaha dengan bantuan Rp 15 juta yang akan digerakkan di 6 kabupaten di Bali. Dari data verifikasi bedah rumah PHR Badung 2019, khusus di Jembrana ada 11 desa yang menerima bantuan. Desa dimaksud yakni Berangbang sebanyak 75 KK, Baler Bale Agung 20 KK, Cupel 20 KK, Banyubiru 25 KK, Pengambengan 25 KK, Loloan Barat 10 KK, Kaliakah 62 KK, Baluk 14 KK, Lateng 7 KK, Tegal Badeng Barat 25 KK dan Tegal Badeng Timur sebanyak 17 KK. (ad619)
3
RSD Mangusada Tak Lagi Terima Titipan Jenazah
Mangupura (Bali Post) -
Seratusan jenazah telah dititipkan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, Kabupaten Badung. Hal tersebut membuat RSD Mangusada mengeluarkan kebijakan tidak menerima lagi penitipan jenazah. Hingga Kamis (21/3) kemarin, RS pemerintah ini sudah menampung 118 jenazah. Dengan begitu, jenazah yang dapat dititipkan di RSD Mangusada saat ini adalah pasien yang meninggal saat menjalani perawatan di RSD Mangusada. ‘’Ada jenazah yang sudah dibawa pulang oleh keluarga, namun ada yang baru juga sehingga relatif jumlahnya tidak berkurang. Seperti tanggal 11 dan 15 Maret 2019, ada yang dilakukan upacara makingsan
ring geni atau dibakar dan ada yang makingsan di pertiwi,’’ ungkap Dirut RSD Mangusada Kabupaten Badung dr. I Nyoman Gunarta. Menurutnya, akibat menumpuknya jumlah jenazah yang dititipkan, pihaknya memutuskan untuk tidak lagi menerima penitipan jenazah, selain yang meninggal dalam menjalani perawatan di RSD Mangusada. ‘’Jadi yang kami terima tambahannya hanya yang meninggal di RSD Mangusada saja. Yang dari luar tidak kami
terima,’’ ucapnya. Terkait imbauan PHDI dan Gubernur Bali untuk segera melakukan upacara makingsan di geni dan pertiwi hingga usai Panca Wali Krama di Pura Besakih, Gunarta mengatakan, sejauh ini belum ada pihak keluarga membawa pulang jenazah yang sudah lama dititipkan. ‘’Kami perkirakan penitipan jenazah akan berkurang seiring berakhirnya upacara Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih,’’ katanya.
Seperti diberitakan, larangan melakukan upacara atiwa-tiwa/ngaben dalam rentang waktu Januari hingga April mendatang berdampak pada penumpukan jenazah di RSD Mangusada Kabupaten Badung. Bahkan pihak rumah sakit mendirikan tenda di depan ruang jenazah untuk menampung jenazah yang dititipkan di RSD setempat. RS ini hanya memiliki 12 freezer atau lemari pendingin jenazah. Jenazah yang ditempatkan di bawah tenda ditempatkan dalam peti dan diformalin. Pihak RS memastikan jenazah ditempatkan dengan baik sesuai prosedur. (kmb27)
Wajib Pajak Bandel Mulai Jera Mangupura (Bali Post) Aksi pemasangan spanduk di sejumlah usaha yang penunggak pajak daerah di Kabupaten Badung berdampak terhadap realisasi pajak. Badan Pendapatan (Bapenda) dan Pasedehan Agung Kabupaten Badung mencatat perolehan pajak dua bulan terakhir mencapai Rp 571.739.662.971,47. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kepala Bapenda Badung Made Sutama, Kamis (21/3) kemarin, membenarkan terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah. Menurutnya, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak mencapai Rp 377.300.956.722,88. ‘’Iya.. terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah mencapai Rp 194 miliar lebih,’’ ungkapnya. Menurutnya, pihaknya baru memasang dua spanduk pada tempat usaha di kawasan pariwisata Kuta. Namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemasangan kembali jika wajib pajak masih membandel. ‘’Jika ada yang melanggar lagi, tentunya kami akan pasangi spanduk Nunggak Pajak Daerah agar mereka jera. Cara ini yang akan kami lakukan dulu,’’ ujarnya. Birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan itu mengatakan, pemasangan spanduk nunggak pajak ini dilakukan sesuai Perbup Nomor 15 Tahun 2018 dan Instruksi Bupati Badung
Nomor 3 Tahun 2018. Selain pemasangan spanduk yang berbunyi objek pajak ini menunggak pajak daerah, pihaknya akan melakukan penagihan dengan upaya paksa, jika dalam jangka waktu 14 hari kerja tidak melunasi tunggakan. ‘’Kami minta kepada wajib pajak agar taat membayar pajak dan membayar pajak tepat waktu. Kalau ada MoU atau perjanjian, tolonglah untuk ditaati kesepakatan tersebut agar kita tidak melakukan aksi yang lebih tegas lagi,’’ paparnya. Sebelumnya pihaknya juga melakukan pengawasan guna mengetahui alat yang dipasang telah dimanfaatkan dengan baik. Wajib pajak yang tidak memanfaatkan alat monitoring transaksi online akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Bahkan, bila teguran tidak diindahkan sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah, izin usaha bersangkutan bisa dicabut. ‘’Kami akan terus melaksanakan pemantauan ke wajib pajak dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Tiga kali teguran tidak diindahkan juga, akan ditindaklanjuti hingga pencabutan izin,’’ tegasnya. Disebutkan, perangkat sistem online telah terpasang di 1.140 wajib pajak. Meliputi hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir. Pihaknya juga tengah menyiapkan Perbup bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak. (kmb27)
info seremoniAL
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
FKG Unmas Denpasar Arahkan Lulusan Garap Indonesia Timur RSGM Layani BPJS DEKAN Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Unmas Denpasar Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., Kamis (21/3) kemarin mengambil sumpah 26 dokter gigi baru. Acara penyumpahan dihadiri Ketua Yayasan PR Saraswati Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S. dan Rektor Unmas Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. Dengan disumpahnya 26 dokter gigi baru, hingga kini FKG Unmas sudah menamatkan 1.203 dokter gigi. Hanya penyebarannya belum merata. Untuk itu, dokter gigi baru diharapkan mengabdi membenahi kesehatan gigi dan mulut di kawasan Indonesia Timur. Alasannya, daerah ini perlu diperhatikan karena pemkab setempat dipastikan menyiapkan beasiswa studi lanjut dokter spesialis kepada SDM dokter giginya. Dia yakin FKG Unmas akan dikejar masyarakat karena Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT Kes) memberikan akreditasi A untuk dua prodi di FKG yakni Prodi Sarjana Kedokteran Gigi dan Prodi Profesi Dokter Gigi. Tingkat kelulusan ujian kompetensi UKMP2DG 2019 guna mendapatkan Surat Tanda Regristari (STR) untuk izin praktik mandiri mencapai 87 persen, sedangkan rata-rata nasional 74 persen. Untuk itu, FKG Unmas kini sedang mempersiapkan diri membuka program spesialis konservasi gigi guna mengantisipasi studi lanjut SDM dokter gigi daerah Indonesia Timur kuliah ke Jawa. ‘’Soal SDM kami sudah siapkan. Tinggal menunggu kesiapan seorang guru besar,’’ ujarnya. Ke depan, katanya, RSGM Unmas juga mengajukan akreditasi untuk bisa melayani masyarakat lewat pelayanan BPJS bidang rujukan. Alasannya, di Bali RSGM Unmas yang paling lengkap dokter spesial-
PENYUMPAHAN - Dekan FKG Unmas Dr. Dewa Made Wedagama menyerahkan lafal sumpah kepada dokter gigi baru. isnya. Rektor Made Sukamerta memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dekan beserta jajarannya dan stakeholder yang mampu meraih akreditasi A. Dia juga bertekad untuk menjadikan RSGM Unmas meraih akreditasi paripurna sehingga bisa melayani masyarakat. Ketua Yayasan PR Saraswati Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S. juga sejak lama menginginkan RSGM Unmas menjadi RS yang pro-rakyat dan melayani kesehatan gigi dan mulut masyarakat Bali. Dengan demikian perannya benar-benar dirasakan masyarakat sesuai visi yayasan kerakyatan. Dengan meraih akreditasi A, dia berharap FKG Unmas bisa menerima mahasiswa lebih banyak lagi dengan syarat menambah sarpras dan SDM dosen. Sebab, FKG Unmas kini dikejar masyarakat seluruh Indonesia karena terakreditasi A dan biayanya paling terjangkau di Indonesia. Pada bagian lain, Dekan Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG. didampingi WD I Dr. drg. Michammad Taha Ma’ruf, M.Erg., WD II drg. I Gusti Agung Ayu Hartini, M.Biomed. dan WD III drg. Ni Putu Widani Astuti, M.Kes.
menegaskan dari segi biaya, pendidikan di FKG Unmas tercatat paling murah di Indonesia. Sedangkan soal alat kesehatan tak sampai ratusan juta karena akan dipakai seumur hidup. Tahun lalu uang sumbangan lembaga Rp 200 juta, sedangkan SPP per semester Rp 8,5 juta. Lulusan FKG Unmas, kata Dewa Wedagama, semua terserap di dunia kerja. Hampir tiap tahun diterima di CPNS, namun lebih banyak mandiri. Tahun ini FKG Unmas hanya menerima 80 mahasiswa, walaupun dengan akreditasi A FKG Unmas bisa menerima 125 orang. Alasannya, karena masih mempersiapkan sarpras dan lab serta menjaga rasio dosen dan mahasiswa ideal agar PBM bermutu. Untuk jalur PMKA FKG Unmas sudah menerima 35 mahasiswa, sisanya dijaring lewat tes tulis. Sementara itu, Ketua LLDikti Wilayah VIII dalam sambutannya dibacakan Kabag Umum I Wayan Suarjaya, M.AP. menekankan pentingnya FKG Unmas mempertahankan kualitas. Dia juga menginginkan dokter gigi lulusan FKG Unmas tersebar ke NTB dan NTT yang sangat merindukan sentuhan pelayanan dokter gigi. (k250)
Mahasiswa STPBI Bersih-bersih di Pasar Badung SEKOLAH Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI) menggelar acara pengabdian kepada masyarakat di Pasar Badung pada Kamis (21/3) kemarin. Acara ini diikuti 100 mahasiswa dari dua kelas yaitu mahasiswa Prodi Diploma 3 Perhotelan dan Diploma 4 Manajemen Perhotelan serta dosen STPBI. Mahasiswa menyapu dan mengepel lantai pasar serta melakukan penataan. Kegiatan bersih-bersih dilakukan dari lantai satu dan empat gedung Pasar Badung yang baru. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Dr. I Nyoman Astina, M.Pd., CHT., CHA. mengatakan ini momen yang sangat bagus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat karena pada Jumat (22/3) ini merupakan pembukaan Pasar Badung secara resmi yang dilakukan Presiden Jokowi. ‘’Dalam kesempatan ini, kita ingin mengedukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat Denpasar khususnya dan lebih khusus lagi pada para pedagang di Pasar Badung ini, bagaimana kita bisa hidup bersih, mengutamakan hygiene dan sanitasi,’’ jelasnya. Ia mengajak para mahasiswa STPBI dan Sekolah Perhotelan Bali (SPB) untuk mengabdikan diri membantu membersihkan Pasar Badung. ‘’Karena kita ingin penampilan Pasar Badung
FOTO BERSAMA - Mahasiswa dan dosen serta Ketua Yayasan berfoto bersama sebelum melakukan bersih-bersih di Pasar Badung. besok supaya berbeda dengan pasar-pasar yang lain dari sisi kebersihan yang ditampilkan yakni kebersihan dan kerapiannya,’’ ujarnya. Di samping itu, ia menginginkan kepada masyarakat Denpasar dan Bali bahwa STPBI siap mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat, baik mendidik anak didiknya yang mengenyam pendidikan di kampusnya. Ia berharap dengan kegiatan PKM ini, mahasiswa
selalu peduli dengan lingkungannya. Tidak memilih-milih tempat seperti di hotel bintang lima, di dalam negeri maupun di luar negeri. ‘’Di mana pun dia bisa mengabdikan dirinya tentang kompetensi yang mereka miliki,’’ imbuhnya. Dengan kehadiran STPBI di Pasar Badung diharapkan masyarakat tahu eksistensi STPBI dan SPB yang berlokasi di Jalan Gatsu Tengah, Denpasar ini. (ad612)
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Pemprov Deklarasikan Budaya Kerja TAKSU Menuju Bali Era Baru PEMPROV Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) terus bergerak untuk mengakselerasi implementasi visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Salah satu bidang yang mendapat perhatian serius Gubernur Koster adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut diaktualisasikan melalui deklarasi Budaya Kerja TAKSU serangkaian pemberian Kuliah Umum Pelayanan Publik oleh Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (21/3) kemarin. Melalui deklarasi ini, seluruh jajaran di lingkungan Pemprov Bali berkomitmen mengedepankan budaya kerja TAKSU yaitu Tanggung Jawab, Akuntabel, Kreatif, Selaras dan Unggul. Selain itu, pada kesempatan itu juga ditandatangani MoU Zona Integrasi Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan nota kesepahaman ini dimaknai sebagai penyatuan tekad seluruh jajaran birokrasi untuk membebaskan wilayah kerjanya dari korupsi. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menegaskan bahwa MoU itu akan benar-benar ia jalankan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali. Menurutnya, komitmen tersebut sangat penting untuk mewujudkan birokrasi yang bersih serta dapat memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Koster menambahkan, upaya mewujudkan ZIWBK di Lingkungan Pemprov Bali telah dimulainya dengan pengisian dan mutasi pejabat eselon II, III dan IV tahap I awal Februari lalu. Menurutnya, upaya pembenahan birokrasi merupakan hal yang sangat prinsip karena berkaitan dengan percepatan implementasi visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Masih dalam arahannya, Koster juga mengurai visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ serta sejumlah program yang telah terlaksana. Visi ini bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali
DEKLARASI - Deklarasi Budaya Kerja TAKSU serangkaian pemberian Kuliah Umum Pelayanan Publik di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (21/3) kemarin. beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia. Koster menekankan bahwa pembangunan Bali ke depan akan dilaksanakan dalam dimensi sekala maupun niskala. Visi ini akan mengantarkan Bali menuju era baru dengan tatanan kehidupan holistik yang mencakup tiga dimensi yaitu terpeliharanya keseimbangan alam, manusia dan kebudayaan Bali (Genuine Bali), terpenuhinya kebutuhan, harapan dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan serta terantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif maupun negatif. Lebih dari itu, juga mengedepankan kearifan lokal Tri Hita Karana yang diaktualisasikan dengan tata cara kehidupan dengan konsep Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih. Visi tersebut dijabarkan dalam lima program prioritas yaitu pangan sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat agama tradisi seni dan budaya, pariwisata. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan untuk menyukseskan pelaksanaan program unggulan tersebut. Dalam bidang budaya, ada Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali dan Pergub Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Dalam bidang pangan, telah
dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Sementara terkait upaya menjaga alam Bali, dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Satu Kali Pakai. Lalu di bidang kesehatan ada Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional–Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Yang terbaru adalah Pergub Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/ Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali. Sejauh ini, menurut Koster, sejumlah regulasi yang dikeluarkannya telah terlaksana cukup baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain mengeluarkan sejumlah regulasi, Koster juga memberi perhatian serius pada pambangunan infrastruktur dan pengembangan IT. Dalam bidang infrastruktur, dia akan menggarap shortcut Denpasar-Gilimanuk dan melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Bali. Sedangkan di bidang IT, Pemprov Bali akan memperluas akses internet dengan pemasangan WiFi di 2.000 titik. Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai mengingatkan agar penandatanganan MoU ZIWBK serta WBBM jangan hanya dijadikan ajang basa-basi. MoU ini diharapkan benar-benar direfleksikan dalam pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Provinsi Bali. (ad618)
600 Mahasiswa STP Bali Ikuti Uji Kompetensi
DALAM rangka mengukur kemampuan mahasiswa terutama kompetensi, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, Kamis (21/3) kemarin menggelar uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan fasilitasi Kementerian Pariwisata bidang hotel dan restoran. Menurut Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STP Bali Dewa Ketut Sujatha, pelaksanaan uji kompetensi ini akan diadakan di beberapa lokasi seperti di hotel, restoran maupun tempat sesuai prodi. Untuk jumlah peserta keseluruhan yang didanai dari Kementerian Pariwisata, sebanyak 600 mahasiswa. Terdiri dari mereka yang berada di semester VI untuk D-3 dan semester VIII untuk D-4. Melalui uji kompetensi ini, pihaknya berharap seluruh mahasiswa bisa kompeten, sehingga apa yang diharapkan bisa terlaksana. ‘’Setelah semua terkompetensi, sehingga saat wisuda nanti semua sudah memiliki sertifikat kompetensi,’’ harapnya. Pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja ini dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini diharapkan semua sudah memiliki sertifikat kompetensi. Dalam program ini sudah dilakukan evaluasi. ‘’Kami telah memiliki 41 skema dan sudah melakukan kegiatan walaupun masih ada kekurangankekurangan,’’ ucapnya. Ketua STP Bali Drs. Dewa Gede Ngurah Byomantara, M.Ed. pada kesempatan tersebut mengatakan, STP tahun ini kembali menggelar uji kompetensi kepada mahasiswa.
UJI KOMPETENSI - Ketua STP Bali Drs. Dewa Gede Ngurah Byomantara, M.Ed. bersama asesor berfoto bersama saat pembukaan kegiatan uji kompetensi, Kamis (21/3) kemarin di kampus STP Bali. Seluruh mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya akan diuji kompetensi. Dengan harapan setelah selesai kuliah, selain mendapatkan ijazah, mereka juga akan memegang sertifikat kompetensi. ‘’Saat mereka mencari pekerjaan mereka sudah berbekal sertifikat kompetensi,’’ ujarnya. Menurutnya, kualitas yang nanti diharapkan saat uji kompetensi ini akan mencerminkan sejauh mana kompetensi yang sudah diterapkan di masing-masing prodi sudah tercapai. Pihaknya sangat menyadari saat ini dalam hal bisa bersaing di industri kerja yang lebih diutamakan adalah kompetensi dari mahasiswa tersebut. Untuk itu yang lebih ditekankan saat ini yaitu lebih banyak pada kompetensinya. ‘’Mereka setelah lulus agar berbekal sertifikat kompetensi. Ini sangat penting karena kompetensi sangat dibutuhkan. Seluruh mahasiswa wajib
memiliki sertifikat kompetensi,’’ tegasnya. Sementara itu, Kabid Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Badung Ngakan Putu Tri Ariawan, S.H. mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi kepada STP Bali yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Baik dari pelaksanaannya maupun dari anggaran yang sudah diberikan. Untuk tahun 2019 ini akan ada sebanyak 2.000 sertifikasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja. Ini sesuai dengan program dari Bupati Badung, terutama untuk bisa bersaing di dunia kerja. ‘’Dengan memiliki sertifikat uji kompetensi, tentu nanti mereka bisa bersaing. Untuk saat ini saingan utama Bali yaitu negara Vietnam dan Thailand. Untuk itu uji kompetensi ini sangat penting untuk bisa bersaing baik di kancah nasional maupun internasional,’’ ucapnya. (ad614)
Senator RI Hadiri ’’Market Day’’ PAUD Cemara Kasih di Negara
Wedakarna Dukung Terbitnya Perda Kakao agar Produk Jembrana Jadi Salah Satu Terbaik di Dunia
SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama petani kokoa di Melaya dan para guru wali PAUD Cemara Kasih di Negara.
SEBELUM melanjutkan perjalanan ke Buleleng, Senator DPDRI termuda asal Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III mengadakan kunjungan kerja di Koperasi Kertasemaya Samaniya di Melaya, Jembrana. Kunjungan Arya Wedakarna (AWK) ini untuk menindaklanjuti dua pertemuan sebelumnya dengan petani kakao yakni pertemuan di Denpasar saat peluncuran Sertifikat Organik Coklat Cau dan juga pertemuan terbatas di Istana Mancawarna Tampaksiring. Disambut Agung Widiastiti (Yayasan Kalimanjari) dan I Ketut Wiadyana (Ketua KSS), Senator AWK mendapatkan penjelasan langsung dari koperasi terkait betapa besarnya potensi kakao di Jembrana, khususnya dalam hal kualitas yang dianggap sebagai salah satu terbaik di dunia. Namun sayangnya kapasitas
produksi kakao di Jembrana masih kurang bisa memenuhi pangsa ekspor, baik disebabkan karena belum semua petani cokelat bergabung dengan koperasi atau karena belum adanya mesin berteknologi tinggi dalam pengolahan cokelat. ‘’Koperasi ini sudah membukukan keuntungan Rp 4 miliar per tahun. Itu pun kurang dari 50 persen kelompok petani cokelat yang bergabung. Koperasi ini dibangun di era Bapak Bupati Winasa, dan bersyukur bisa berjalan dengan baik saat ini. Secara politik kebijakan, Jembrana perlu memiliki Perda Kakao yang mengatur lalu lintas distribusi kakao di Jembrana. Jika sudah satu pintu, harga bisa dikontrol dan petani cokelat tidak dirugikan. Semoga DPRD Jembrana dan pemkab bisa melahirkan Perda Kakao yang akan menjadi pioner di Indonesia ini. Saya juga minta KKS dan Yayasan Kalimanjari untuk
segera menggelar FGD dan hasilkan naskah akademik untuk Perda Kakao. Semua bersinergi. Urusan dengan pusat, Menteri Dalam Negeri RI, DPD-RI siap akan mengawal sampai sukses, termasuk merekomendasikan agar ada bantuan dari Kementerian Perindustrian dan Pertanian. Semua perlu data yang jelas,’’ kata Gusti Wedakarna. Pihak DPD-RI pun merasa surprise karena kakao Jembrana ini sudah menjalani ekspor hingga Eropa dan Hongkong. Buyer internasional mengaku jika cokelat Jembrana adalah salah satu terbaik di dunia. ‘’KSS ini sudah memiliki tiga sertifikat standar internasional. Ke depan pemerintah harus bantu mesin pengolahan agar produksi hulu ke hilir bisa tuntas di Melaya. Harga mesin agak mahal sekitar Rp 3 miliar, tapi kita bisa mintakan bantuan ke pusat. Silakan saja buat proposal, nanti DPD akan
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
bicara dengan Dirjen Kementerian. Petani cokelat di Jembrana juga harus diedukasi bahwa menjual biji cokelat mentah (raw material) itu menyebabkan harga jual rendah. Tapi jika biji cokelat difermentasi, lalu ke proses nibs, pasta, butter hingga powder, maka harga akan naik berlipat-lipat. Ya… itu dia, koperasi perlu mesin yang canggih. Semoga bisa dibantu oleh pemerintah pusat,’’ harap Gusti Wedakarna. Selain petani kakao di Melaya, AWK juga mengunjungi PAUD Cemara Kasih di Kota Negara yang mengadakan market day yang dihadiri ratusan siswa dan orangtua dari seluruh Negara. Dalam acara yang dihadiri pula Wakil Bupati Jembrana ini, Senator AWK memberikan dukungan pada institusi pendidikan yang concern terhadap nilai-nilai lingkungan hidup. (ad615)
DAERAH
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Kodam Perkuat Mental Spiritual Personel Denpasar (Bali Post) Guna meningkatkan dan menguatkan mental spiritual para prajurit, Kodam IX/Udayana menggelar Pembinaan Mental (Bintal) Fungsi Komando, Kamis (21/3) kemarin. Apalagi tantangan tugas ke depan makin berat. Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G. di Makodam, Denpasar me ng ataka n m e ny e l e ng garakan Bintal Fungsi Komando setingkat Komandan Regu ke atas dengan jumlah 300 orang ini mengusung tema ‘’Melalui Optimalisasi Bintal Fungsi Komando Kita Tingkatkan Kualitas Keimanan dan Disiplin Prajurit untuk Menangkal Radikalisme Guna Mewujudkan Bintal yang Tangguh bagi Prajurit, PNS Beserta Keluarga’’. Sejalan dengan tema tersebut, kata Kapendam, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan dan menguatkan mental spiritual para prajurit jajaran Kodam IX/Udayana dan PNS serta keluarganya. ‘’Upaya ini penting dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan tugas yang semakin berat serta memiliki ketangguhan dalam menangkal radikalisme,’’ ujarnya. Sementara itu, Kasubdisbinfung Disbintalad Kolonel Caj. Abu Haris Mutohar dalam pemaparan-
Peredaran Narkoba Dominan Dikendalikan dari Lapas
Mangupura (Bali Post) -
Bali Post/ist
BINTAL - Kodam IX/Udayana melaksanakan program Bintal Fungsi Komando. nya menyampaikan tentang hakikat Bintal Fungsi Komando adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan tujuan terbentuknya kualitas prajurit yang sesuai dengan nilai-nilai Sapta Marga. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai panutan dan pendorong pembentukan watak dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Yang menjadi sasaran Bintal Fungsi Komando ini adalah prajurit TNI sebagai perorangan dan dalam hubungan satuan beserta keluarga, serta lingkungan sosial tempat tinggal prajurit maupun masyarakat di lingkungan satuan TNI. Sedangkan komponen Bintal Fungsi Komando meliputi, pembinaan mental
rohani melalui pendekatan agama masing-masing untuk membentuk dan memelihara serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan Mental Ideologi untuk membentuk dan memelihara kesadaran dan kedudukan sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang mengagungkan nilai-nilai Pancasila dalam menjamin keselamatan dan kejayaan bangsa Indonesia. Terakhir adalah pembinaan mental perjuangan dengan tujuan untuk membentuk dan memelihara keyakinan prajurit akan tugas luhur TNI yang telah ditunjukkan dari waktu ke waktu, terpeliharanya tradisi, jiwa korsa dan tekad pantang menyerah. (kmb36)
Dipantau Kejaksaan
Diknas Evaluasi Penggunaan BOP Banyuwangi (Bali Post) Gencarnya Kejaksaan Negeri Banyuwangi memantau penggunaan Biaya Operarsonal Pendidikan (BOP) membuat Dinas Pendidikan (Diknas) Banyuwangi mulai merapatkan barisan. Penggunaan dana BOP dievaluasi ketat. Khususnya, menghindari pengondisian pengadaan buku dan perangkat pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Sulihtiono mengatakan pihaknya mendukung penuh jika kejaksaan melakukan pendampingan terhadap penggunaan BOP di setiap sekolah. Menurutnya, BOP dilakukan swakelola oleh masing-masing sekolah. Karena itu, anggarannya ditransfer langsung ke rekening sekolah. ‘’Jadi, penggunaan BOP itu otoritas sekolah. Tapi ada petunjuk teknis dan pelaksanaan. Kami tidak ada intervensi,’’ kata Sulihtiono, Kamis (21/3) kemarin. Menurutnya, dengan pendampingan kejaksaan, para kepala sekolah akan tahu mekanisme penggunaan BOP dengan benar. Mulai perencanaan, pembeliaan hingga pertanggungjawabannya. Pihaknya juga mendukung jika kejaksaan menggelar festival anggaran untuk transparansi pengunaan BOP. Terkait pengondisian proyek penggunaan BOP, lanjut Sulihtiono, pihaknya berdalih tak tahu-menahu. Sebab, penggunaan anggaran BOP murni dikelola sekolah. ‘’Bisa jadi ada yang mengaku oknum dinas atau lembaga lain. Kami tidak tahu itu. Yang jelas penggunaan BOP akan kami evaluasi di lapangan,’’ tegasnya lagi. Pihaknya, lanjut Sulihtiono setiap tahun rutin memberikan edaran ke sekolah untuk penggunaan dana BOP. Setiap sekolah diminta menyusun secara matang penggunaan dana BOP. ‘’Yang tahu kebutuhan sekolah, ya… sekolah itu sendiri. Tapi, sudah ada
Suplai narkoba sulit dibendung karena Bali dikelilingi laut sehingga banyak pelabuhan tikus. Selain itu, adanya faktor ekonomi di mana bisnis narkotika sangat menggiurkan dalam sisi pendapatan. Peredaran gelap barang terlarang ini diduga lebih banyak dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan (lapas). Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa, Kamis (21/3) kemarin. Peran aktif khususnya instansi pemerintah dalam mendukung program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sangat diperlukan. Pentingnya team work dalam kegiatan P4GN ini. ‘’Dalam tiga tahun terakhir, kami berhasil mengungkap dua pabrik sabu-sabu di wilayah Denpasar dan Badung,’’ tegas Brigjen Suastawa didampingi Kepala BNNK Badung AKBP Ni Ketut Masmini saat Raker Program Pemberdayaan di instansi pemerintah yang dilaksanakan di Kuta. Menurutnya, kondisi penyalahgunaan narkoba di Bali saat ini ada tiga lingkup besar yaitu masalah permintaan (demand), supply (penawaran) dan harm (dampak). Masalah demand yaitu terkait jumlah pecandu narkoba di Bali tahun 2018 sebanyak 31.178 orang pekerja dan 5.318 orang pelajar atau mahasiswa. Daya
beli masyarakat yang cukup besar menjadi surga bagi para pengedar, serta fenomena pengguna narkoba akan mengajak orang sekitarnya menggunakan narkoba. Sementara masalah suplai karena wilayah Bali yang terbuka dan berbatasan dengan laut dan adanya perkembangan narkoba jenis baru. Masalah dampak, di mana penyalahgunaan narkoba tidak dapat disembuhkan tetapi hanya dapat dipulihkan. ‘’Untuk kasus narkoba di Bali tahun 2018, Polda Bali dan BNN Bali berhasil mengungkap 1.173 kasus. Sedangkan awal tahun 2019 sebanyak 98 kasus, di mana Polda Bali sebanyak 86 kasus dan BNNP Bali 12 Kasus. Hasil sweeping di tempat hiburan malam dari 693 orang yang di tes urine, 101 atau 15 persen yang positif mengonsumsi narkoba,’’ ungkapnya. Kondisi ini merupakan fenomena jika masalah narko-
Bali Post/ist
RAKER - Kepala BNNP Bali Brigjen Suastawa bersama Kepala BNNK Badung AKBP Ni Ketut Masmini dan jajarannya saat raker di Kuta. ba tidak bisa ditangani BNN sendirian dan perlu partisipasi semua pihak. Semua pihak bisa ikut berkontribusi dalam penanggulangan masalah narkoba sesuai dengan fungsinya masing-masing, dimulai dari dirinya sendiri dan lingkungannya. ‘’Peserta pelatihan saya harapkan dapat menyusun kebijakan antinarkoba sesuai fungsinya masing-masing. Melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungannya secara mandiri serta membentuk penggiat antinarkoba sebagai perpanjangan tangan BNN minimal di lingkungannya dan tempat kerjanya,’’ tegas Suastawa. Peran penggiat antinarkoba khususnya dari instansi pe-
merintah diharapkan memberikan kontribusi untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat ikut menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini juga sebagai upaya pengembangan sebagai perpanjangan tangan BNN untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba, terutama di lingkungan teman sejawatnya. ‘’Sehingga lingkungan kerja akan menjadi imun dan pegawai memiliki pola pikir, sikap serta terampil menolak penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian terwujud lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkoba,’’ ujarnya. (kmb36)
Usung Tema ’’Bayu Pramana: Memuliakan Sumber Daya Angin’’
PKB Ke-41 Dikemas Lebih Kreatif dan Inovatif
Sulihtiono
Bali Post/udi
petunjuk teknisnya,’’ imbuhnya. Selama ini, penggunaan anggaran BOP ditekankan secara terbuka, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Banyuwangi gencar melakukan pendampingan penggunaan dana BOP ke sekolah. Mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA/SMK. Pendampingan ini menyusul banyaknya indikasi penyimpangan dana BOP. Terutama, dalam pengadaan buku dan perangkat sekolah. Dalam praktinya, pengadaan buku terjadi praktik pengondisian, melibatkan oknum. Dampaknya, kualitas buku dan perangkat sekolah jauh dari sasaran. (udi)
Turnamen Daihatsu Astec Open 2019 Meriahkan Balikpapan
SUKSES menyelenggarakan turnamen bulu tangkis Daihatsu Astec Open tahun lalu, Daihatsu kembali bekerja sama dengan Alan & Susy Technology (ASTEC) menyelenggarakan turnamen bulu tangkis untuk keempat kalinya sejak tahun 2016 lalu, yaitu Daihatsu Astec Open 2019. Turnamen Daihatsu Astec Open 2019 terasa berbeda dan istimewa, karena peningkatan level turnamen menjadi tingkat internasional di lima kota dan sirkuit nasional B di dua kota. Turnamen Daihatsu Astec Open 2019 sambangi kota terbesar kedua di Kalimantan Timur sebagai destinasi kedua turnamen ini dan digelar di GOR Hevindo, Balikpapan pada 26-30 Maret 2019. Tak hanya itu, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) juga meningkatkan level pertandingan turnamen Daihatsu Astec Open 2019 di Balikpapan menjadi sirkuit nasional B, sehingga memperbesar peluang para atlet setempat untuk masuk seleksi Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas). Turnamen bulu tangkis yang telah terdaftar dalam agenda PBSI ini berlangsung di tujuh kota besar di Indonesia, dari MaretNovember 2019. Selanjutnya, turnamen Daihatsu Astec Open 2019 juga akan hadir di Bandung (2-6 Juli), Yogyakarta (20-24 Agustus), Makassar (10-14 Septem-
5
ber), Surabaya (8-12 Oktober), dan final di Jakarta (4-9 November). Turnamen Daihatsu Astec Open 2019 dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan umur, dimulai dari U-13, U-15, U-17, U-19, dewasa dan veteran. Selain menggelar pertandingan, turnamen ini juga mengadakan Coaching Clinic yang langsung melibatkan Alan dan Susy sebagai pembicara. ‘’Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh atlet bulu tangkis di Balikpapan yang mengikuti kejuaraan Daihatsu Astec Open 2019 ini. Semoga dengan meningkatnya level turnamen ini, dapat memotivasi dan melahirkan bibit-bibit muda bulu tangkis dari berbagai daerah di Indonesia, serta berkontribusi pada kejayaan bulu tangkis Indonesia hingga ke ajang kompetisi tingkat dunia,’’ ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra Internasional Tbk.–
Daihatsu Sales Operation (AI-DSO). (bns1)
Denpasar (Bali Post) Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun 2019 akan digelar 15 Juni hingga 13 Juli mendatang. Perhelatan tahunan seni dan budaya yang ke-41 ini mengusung tema ‘’Bayu Pramana: Memuliakan Sumber Daya Angin’’. Berbagai bentuk pesta kesenian dengan tujuh materi pokok, yaitu pawai, parade, lomba, pergelaran, pameran, sarasehan, dan workshop siap dikemas inovatif, sehingga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Persiapannya pun telah mencapai 75 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali Ni Wayan Sulastriani, S.ST., M.Si., Kamis (21/3) kemarin. Sulastriani memaparkan, persiapan tersebut dimulai dengan melakukan rapat-rapat dan pembinaan dengan kabupaten/ kota se-Bali secara berkelanjutan dan simultan. Apabila pembinaan sudah selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya hanya tinggal persiapan teknis menjelang digelarnya pawai PKB tiga bulan mendatang. Sulastriani mengatakan materi dalam penyelenggaraan PKB tahun ini tetap sama karena sudah diperdakan. Namun akan dikemas lebih inovatif, beragam, dan menarik. Pawai misalnya, tahun 2019 ini akan digelar di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon lebih mengedepankan hirarki gerak yang dinamis dan inovatif yang mengacu pada tema sentral PKB ‘’Bayu Pramana’’. Selain itu, dari kabupaten/kota tidak diperkenankan menggunakan mobil hias. Mobil hias hanya digunakan untuk tamu undangan, seperti presiden, menteri dan media massa. Dengan mengacu pada tema itu, dikatakan, kabupaten/kota ditampilkan dengan nuansa yang mengacu pada angin, seperti menampilkan pindekan dan memainkan Gempong Penjor. ‘’Seperti itulah yang nanti dig-
arap secara kreatif dan inovatif oleh perwakilan kabupaten dan kota tersebut,’’ ujarnya. Selain itu, materi parade seni, seperti gong kebyar dewasa, gong kebyar anak dan gong kebyar wanita juga dikemas berbeda dengan tahun sebelumnya. Gong kebyar dewasa, misalnya, yang tidak diisikan dengan fragmentari. Namun lebih diisi dengan pagelaran kolosal berbasis tradisi yang ada di kabupaten/kota. ‘’Di sinilah letak uniknya PKB tahun ini.
Beda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu fragmentari include di materi gong kebyar dewasa, tetapi sekarang materi parade gong kebyar dewasa ini lebih ke materi yang sesolahan dengan gerak-gerak tari maupun kerawitannya,’’ tandas Sulastriani. Pada materi workshop juga berbeda dari tahun sebelumnya. Di mana, pagelaran PKB tahun 2018 lalu hanya ada satu jenis seni yang di-workshop-kan, namun tahun ini sebanyak 10
seni yang tetap mengacu pada tema PKB XLI. Di antaranya pembuatan pindekan/sunari/ guwangan, patung garuda, seni lukis gaya Kamasan tema Hanan, ngunda bayu dalam baca puisi berbahasa Bali, animasi bertemakan energi batu terbarukan berbasis kearifan lokal, yoga (pranayama), ngunda bayu dalam seni tari bersama para maestro, seni kerawitan berbasis alat tiup, ngunda bayu dalam seni sastra, dan dolanan/ garapan maplalianan. (win)
OPINI
6
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
Memeratakan Kesejahteraan Penduduk NKRI KESEJAHTERAAN merupakan tujuan pembangunan di negeri ini. Namun, pada praktiknya, memasuki usia 73 tahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masalah kesejahteraan tetap menjadi perdebatan. Bahkan, angka kemiskinan lebih dominan terdengar di tengah upaya pengelolaan negara ini. Pada dasarnya untuk menuju kesejahteraan, pemberdayaan potensi negeri ini harusah dilakukan secara optimal. Bentangan NKRI hendaknya dikelola sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya. Namun, hingga kini, upaya menuju kesejahteraan yang berkeadilan masih pincang. Bahkan, masih sangat pincang jika dilihat dari tingkat pertumbuhan wilayah di NKRI ini. Padahal, prinsip-prinsi pengelolaan anggaran negara telah diarahkan untuk menuju keadilan dan keseimbangan bagi semua penduduk. Kini, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo harapan untuk menuju pemerataan kesejahteraan dimunculkan. Harapan itu tumbuh seiring dengan adanya sebaran pembangunan infrastruktur ke wilayah timur NKRI. Papua kini mendapat perhatian. Daerahdaerah perbatasan juga ditata dengan berbagai program pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini tentu diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi. Program satu harga untuk bahan bakar dan material bangunan yang selama ini pincang juga telah diwujudkan. Tol laut yang diharapkan menjadi salah satu strategi percepatan dan pemerataan pembangunan NKRI diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk di negeri ini. Tentu langkah Presiden Joko Widodo dalam hal ini layak diapresiasi. Kuatnya dukungan terhadap kinerja pemerintahan ini tentu sebuah apresiasi nyata penduduk negeri ini juga. Yang jelas, upaya pemerataan kesejahteraan NKRI hendaknya menjadi semacam komitmen yang harus dijabarkan dalam berbagai rencana aksi. Kita tak boleh memandang sebelah mata kepada rekan kita di daerah-daerah perbatasan. Pola pembangunan yang dulunya berbasis di Pulau Jawa dan Sumatera hendaknya diperluas. Daerah perbatasan yang sejahtera tentu bisa kita harapakan juga sebagai benteng pengawalan terhadap stabilitas negeri ini. Jangan sampai ancaman stabilitas di perbatasan menguat karena kemiskinan. Kita mendukung langkah-langkah presiden untuk melakukan pembangunan infrastruktur ke semua pelosok negeri. Selama bertahun-tahun, kita telah menomorduakan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan hanya fokus membangun dan mengembangkan di wilayah pusat kota dan meninggalkan wajah kita yang sebenarnya. Untuk hal ini, pemerintah Indonesia wajib hukumnya belajar dan mencontoh negeri jiran Malaysia yang fokus membangun wilayah perbatasan dengan membangun tempat-tempat wisata yang mampu menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung dan berlibur ke wilayah tersebut. Dari sana mampu mendatangkan dan menghasilkan pundi-pundi uang untuk kelangsungan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Menyejahterakan daerah perbatasan tentu kita bisa terjemahkan sebagai salah satu upaya membangun perlindungan terhadap batasan wilayah NKRI.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Mari Bersatu Jaga Bali Selama ini, potensi Bali banyak dinikmati pemodal dari luar Bali. Pengelolaan alam Bali juga cenderung mengabaikan banyak hal, termasuk keseimbangan lingkungan. Bahkan, dalam urusan pengawalan terhadap budaya, nyaris tak banyak pihak yang melakukan langkah nyata. Untuk itu, pada era baru Bali di bawah Gubernur Bali Wayan Koster, harapan untuk membangun Bali secara berkelanjutan tumbuh. Ini harus dijaga semua pihak. Mudah-mudahan langkah ke arah itu tak dikacaukan oleh ambisi politik. Kita harus bersatu menjaga Bali. Sebagai krama Bali, saya mendukung penuh harapan dari Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiarta yang berharap ada kepedulian dari semua pihak untuk Bali. Jangan hanya berbisnis di Bali, namun abai menjaga elemen yang selama ini dengan dedikasinya menjaga Bali. Mudah-mudahan semua pihak memiliki kesadaran baru bahwa kita harus menyisihkan pendapatan kita untuk menjaga Bali sebagai pasar wisata. Setidaknya, untuk pengawalan budaya Bali, dunia usaha baik BUMN seharusnya melakukan langkah nyata. Mari berkontribusi positif menjaga Bali, jangan hanya menjadi penikmat. Mudah-mudahan juga para bupati dan wali kota di Bali bisa membedakan kepentingan politis dan kepentingan menjaga Bali. Jadikanlah kepentingan Bali lebih strategis dari ambisi-ambisi politik. Sebagai rakyat Bali, saat ini, saya pribadi menaruh harapan pada Gubernur Bali Wayan Koster dan wakilnya Cok Ace untuk menjaga Bali ke depan. I Wayan Arsana Gianyar, Bali
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) yang mempunyai makna dan pengertian bahwa Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau yang dalam hal ini tertuang di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982. Di samping itu, Indonesia memiliki perbatasan dengan sepuluh negara tetangga baik di wilayah darat maupun di wilayah laut. Misalnya saja di wilayah darat Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, dan eksistensi Indonesia di kancah dunia internasional telah diakui dan diperhitungkan. Sebab, Indonesia merupakan salah satu pendiri organisasi regional ASEAN yang hingga saat ini masih kokoh berdiri dan eksis.
Oleh Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
m
elihat kondisi Indonesia saat ini tentu yang menjadi pokok perhatian kita ialah bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang bermukim dan tinggal di wilayah perbatasan, secara khusus di wilayah perbatasan darat baik secara sosial, budaya, dan ekonominya. Jika kita membandingkan dengan kehidupan di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan di seluruh wilayah nusantara tentu sangat miris jika kita melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Seperti di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste. Kedua negara pernah membuat perjanjian ekonomi pada tahun 2013 yang bertajuk Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Market’s (Arrangement 2003). Kesepakatan bersama ini dibuat untuk meningkatkan interaksi di antara kedua negara melalui pembukaan pasar bersama dengan harapan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan mampu meningkatkan perekonomianya dan transaksi jual beli di wilayah perbatas tersebut berjalan lancar. Dalam pasal 1 ayat (1) Arrange-
ment 2003 disebutkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia yang terdiri dari kecamatan-kecamatan di perbatasan Indonesia atau Timor Leste yang merupakan bagian dari wilayah perbatasannya yang telah dibagi dalam Kabupaten Belu : Kecamatan Rehat, Lamaknen, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Kobalima, Timor Tengah Utara. Kabupaten lnsana terdiri dari Miamafo Timur, Miamafo Barat, lnsana Selatan, Kabupaten Kupang, Amfoang, Alor (Sea Border), Alor Selatan, Pantar, South West Alor. Serta di seluruh wilayah perbatasan termasuk wilayah enclave Oecussi, yaitu: Distrik Bobonaro: Balibo, Maliana, Lolotoi; Distrik Covalima: Suai Kota, Futululic, Fatumean, Tilomar; Distrik Oecussi: Nitibe, Pante Makassar, Oesilo, Passabe. Akan tetapi, kesepakatan ini tidak berjalan baik malah ada beberapa pasar yang sepi dan tidak ada yang memanfaatkan kehadiran pasar tradisional tersebut. Kemudian Indonesia pernah melalui Kementerian Perdagangaannya memerintahkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk membangun kembali pasar-pasar tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk pengelolaan lalu lintas barang dan jasa dengan pengaturan porsi pelayanan yang tegas antara pedagang pasar perbatasan dengan pedagang
antarnegara. Hal tersebut merupakan prioritas dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan di wilayah perbatasan salah satunya adalah melalui jalur perdagangan. Ketujuh pasar tradisional itu masing-masing Pasar Metamasin, Pasar Batugade/Motaain dan Pasar Metamauk serta Pasar Turiskain di Kabupaten Belu dan Pasar Wini, Pasar Napan, dan Pasar Oelbinose di Kabupaten TTU, yang berbatasan langsung dengan Ambeno Distrik Oecussi, Timor Leste, akan tetapi kembali menemui jalan buntu sebab pasar yang didirikan tersebut sepi dari masyarakat perbatasan. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antar-Negara dikemukakan bahwa pos lintas batas antarnegara dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional. Tujuan di keluarkanya peraturan ini ialah untuk memberikan kemudahan pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste. Sebab, sejarah antara masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Timor Leste masih satu rumpun dan bersaudara. Dengan peraturan ini diharapkan
mampu memberikan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi menjadi meningkat dan menaikkan tarap hidup masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Akan tetapi, hal ini kembali menemui jalan buntu, serta kurang efektifnya peraturan tersebut sehingga belum mampu mengangkat derajat masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan. Tingkat perekonomian di wilayah perbatasan belum beranjak naik malah sebaliknya. Melihat kondisi ini, konsep berpikir berkenaan dengan wilayah perbatasan telah diubah oleh pemerintah Indonesia dengan menyatakan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan khususnya untuk meningkatkan perekonomian harus digunakan paradigma baru yang menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi pagar belakang tetapi merupakan beranda depan atau halaman depan suatu negara. Dengan mengubah paradigma ini tentu membawa sedikit perubahan dengan memandang wilayah perbatasan Indonesia sebagai wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini, kita telah menomorduakan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan hanya fokus membangun dan mengembangkan di wilayah pusat kota dan meninggalkan wajah kita yang sebenarnya. Untuk hal ini, pemerintah Indonesia wajib hukumnya belajar dan mencontoh negeri jiran Malaysia yang fokus membangun wilayah perbatasan dengan membangun tempattempat wisata yang mampu menarik daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung dan berlibur ke wilayah tersebut. Dari sana mampu mendatangkan dan menghasilkan pundi-pundi uang untuk kelangsungan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia dengan segala cara terus membangun wilayah perbatasan khususnya wilayah darat dengan membangun Pos Lintas Batas Negara.
Potensi Pasar ”Sport Tourism” SPORT Tourism kini menjadi babak baru dalam dunia pariwisata dunia. Tak terkecuali Indonesia. Sales mission telah dilakukan Kementerian Pariwisata untuk mempersuasif agar Indonesia menjadi host berbagai agenda sport event. Sebelumnya, ASEAN Games 2018 telah sukses digelar. Begitu pula dengan ASEAN Para Games 2018. Bali tentu mendapatkan cipratan dari adanya kegiatan besar itu, baik dari sisi pariwisata berikut efek dominonya. Bali juga memiliki potensi besar untuk menjadi host. Sebagai contoh nyata adalah terpilihnya Bali sebagai tuan rumah babak kualifikasi Piala Presiden ESport 2019. Mungkinkah sport tourism bisa optimal dikembangkan di Bali? Kesan ‘’numpang lewat” selalu menjadi isu hangat di tengah perhelatan olahraga yang diadakan di Bali. Beberapa pihak menyatakan bahwa event olahraga memang dilaksanakan di Bali namun sentralisasi penyelenggaraannya tetap di wilayah pusat. Sebenarnya, banyak sport event berkelas dunia telah berhasil dilaksanakan di Bali, seperti World Surf League dalam balutan Indonesia Surf Series 2018 berhasil digelar di Pantai Keramas Gianyar pada tanggal 27 Mei hingga 9 Juni 2018. Begitu pula International Golf Tournament dalam event yang bertajuk Combiphar Play-
Oleh Dwi Yustiani, S.ST. ers Championship di Pecatu Bali yang diikuti oleh 144 pemain golf dunia pada tanggal 6-9 November 2018. Serta event balap sepeda GFNY yang pertama kali diadakan di Bali pada Februari 2018. Ini merupakan pertanda bahwa Bali sesungguhnya telah dilirik dunia untuk menjadi host dalam berbagai event olahraga internasional. Pada kenyataannya, dari sisi okupansi hotel, event besar olahraga belum terdampak nyata akan perhelatan besar seperti beberapa event yang diadakan di Indonesia. Contoh nyata adalah pelaksanaan ASEAN Games 2018 yang dilaksanakan di dua wilayah besar yaitu Jakarta dan Palembang. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat penghunian kamar hotel bintang di Jakarta pada bulan Agustus 2018 mencapai 74,12 persen. Namun, kondisi ini justru belum mampu mengalahkan tingkat penghunian kamar hotel bintang di bulan sebelumnya yang mencapai 78,79 persen. Dengan asumsi bahwa pelaksanaan event besar berkelas dunia diharapkan mampu meningkatkan okupansi hotel tentu hal ini menjadi kontradiksi. Fakta menyatakan bahwa justru okupansi hotel di Jakarta menga-
lami penurunan 4,67 poin. Hal ini diduga karena kita belum mampu datangkan suporter kita hanya mampu datangkan participant. Peningkatan okupansi hanya terjadi pada hotel-hotel yang dekat dengan venue. Bagaimana dengan Bali pada khususnya. Event olahraga internasional seperti turnamen golf internasional yang diadakan sekitar bulan November 2018 di Pecatu Kabupaten Badung belum mampu berdampak pada peningkatan okupansi hotel. Badan Pusat Statistik kembali mencatat bahwa tingkat penghunian kamar hotel bintang Provinsi Bali pada bulan November 2018 mencapai 55,92 persen, yang mengalami penurunan 12,14 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 68,06 persen. Terkhusus lagi jika dilihat berdasarkan wilayah pelaksanaan, tingkat penghunian kamar hotel bintang Kabupaten Badung mencapai 58,11 persen, dan justru mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang mencapai 70,07 persen. Sementara itu, kondisi yang cukup berbeda ditunjukkan oleh pelaksanaan dua event besar seperti ajang Balap Sepeda GNFY 2018 pada
bulan Februari 2018 dan Surfing World Champsionship Tour 2018 pada bulan Mei 2018. Jenis event seperti ini mampu meningkatkan okupansi hotel pada bulan-bulan pelaksanaan. Badan Pusat Statistik mencatat dua kondisi menggembirakan yakni pertama bahwa tingkat penghunian kamar hotel bintang di Provinsi Bali pada bulan Februari 2018 mencapai 66,66 persen, naik 13,69 poin dari bulan sebelumnya yang mencapai 52,97 persen. Kedua, tingkat penghunian kamar hotel bintang pada bulan Mei 2018 mencapai 67,55 persen, yang juga menunjukkan peningkatan hingga 4,02 poin dari bulan Februari 2018 mencapai 63,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep wisata yang dipadukan dengan olahraga justru memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian suatu wilayah. Daya tarik akan perpaduan dua kondisi ini yang saat ini menjadi tren baru dalam dunia pariwisata. Hal ini mengingat sport tourism merupakan segmen pasar yang tumbuh sangat cepat dalam sebuah industri pariwisata yang mampu meningkatkan efek ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah destinasinya.
Tujuan dibentuknya Pos Lintas Batas Negara ini ialah untuk menghindari penyelundupan-penyelundupan baik orang maupun barang masuk ke wilayah yurisdiksi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu akan mampu memberikan pelayanan dan penghidupan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Serta mampu menggerakkan daya dukung kawasan perbatasan guna mewujudkan tertib hukum, efektivitas kontrol, dan penanganan secara terpadu atas kebutuhan dan permasalahan pelintas batas orang dan barang. Dengan kehadiran Pos Lintas Batas Negara yang telah dibangun oleh pemerintah merupakan peluang bagi masyarakat di wilayah perbatasan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang telah ada di depan mata, tujuanya ialah untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Terdapat Tujuh Pos Lintas Batas Negara terpadu yang dimaksud tersebut berada di daerah Aruk (Kabupaten Sambas), Entikong (Kabupaten Sanggau), Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Kemudian pos lintas batas negara Motaain (Kabupaten Belu), Motamasin (Kabupaten Malaka), Wini (Kabupaten TTU) dan Skouw (Kota Jayapura). Dengan dibangunnya Pos Lintas Batas Negara ini, kita berharap pemerintah tidak hanya berhenti di tujuh Pos Lintas Batas Negara, akan tetapi terus membangun infrastruktur khususnya di wilayah perbatasan. Penulis Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
POJOK Bali sudah selayaknya dapat perhatian khusus dari pusat. - Dari Bali jayakan Indonesia. *** Tanah negara di By-pass Ida Bagus Mantra dicaplok pengusaha. - Dicaplok raksasa. *** Kabupaten Badung siap tampung buah lokal asal Jembrana. - Ayo majukan petani Bali.
Penulis, Statistisi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
TABANAN
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Merah, Rapor Mutu Pendidikan
Tabanan (Bali Post) -
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) tahun 2018 melakukan penilaian terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Tabanan. Hasilnya, dua dari delapan standar penilaian mutu pendidikan yang harus dipenuhi, mendapatkan nilai rendah. Salah satunya terkait masih adanya sekolah yang menerapkan double shift. ‘’Memang rapor mutu kita masih merah karena ada dua standar nilai dari delapan standar yang dinilai belum terpenuhi dengan baik,’’ kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan I Wayan Miarsana didampingi Kabid Pembinaan SD I Made Sukanitera, Kamis (21/3) kemarin. Bali Post/bit
TURUNKAN APK - Petugas Satpol PP menurunkan APK yang melanggar ketentuan.
Langgar Aturan, Ratusan APK Diturunkan Satpol PP
Tabanan (Bali Post) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan petugas Satpol PP Kabupaten Tabanan menertibkan alat peraga kampanye (APK) pemilu yang dipasang di sepanjang jalan protokol kawasan Kediri dan Kota Tabanan, Kamis (21/3) kemarin. Sebanyak 402 APK ditertibkan, baik dalam bentuk spanduk, baliho, dan bendera. Dari data Bawaslu Tabanan, 402 APK tersebut terbanyak berada di Kecamatan Tabanan yakni baliho sebanyak enam buah, bendera 383 buah dan spanduk sembilan buah. Sementara di Kecamatan Kediri hanya empat spanduk yang diturunkan oleh Tim Sapu Jagat Satpol PP Tabanan. Komisioner Bawaslu Tabanan selaku Kordiv PHL I Ketut Narta mengatakan, sebelum penertiban Bawaslu telah berkoordinasi dengan pengurus partai politik dan Panwascam serta telah memberikan toleransi agar APK diturunkan sukarela. Namun hingga batas yang ditentukan, Bawaslu dan KPU masih menemukan banyak APK yang masih melanggar dan merusak estetika kawasan. ‘’Pelanggaran bendera terkait etika dan estetika di paku pemasangan di pohon. Sesuai SK KPU Tabanan, bendera boleh dipasang di kantor dan sekretariat parpol atau pribadi-pribadi di dalam tembok rumah,’’ terangnya. Selain estetika pemasangan, baliho yang melanggar adapula berisi ucapan hari raya Nyepi, berisi konten kampanye dipasang pada zona sesuai SK KPU. Ini tentu harus ditertibkan karena hari raya sudah lewat. Mantan Komisioner KPU Tabanan ini juga menegaskan, pada intinya penertiban APK dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Eksekusi penertiban APK yaitu Satpol PP dan Bawaslu dengan pengawasan KPU. Dia menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang memasang APK tidak sesuai tempatnya. Untuk wilayah lainnya, pihaknya akan menunggu jadwal Satpol PP. Sementara itu, Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba mengatakan, pihaknya hanya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. ‘’Merespons hal tersebut, sesuai kewenangan Satpol PP saya turunkan Tim Sapu Jagat didampingi tim Bawaslu dan KPU untuk tertibkan,’’ ucapnya. (kmb28)
Dikatakannya, penilaian mutu oleh LPMP dilakukan Juni 2018 sebelum penyusunan Rencana Anggaran Kerja Sekolah. Delapan standar mutu yang harus dipenuhi yakni standar
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan.
Dua standar yang belum bisa dipenuhi oleh Tabanan yakni sarana dan prasarana serta pendidikan dan tenaga kependidikan. Untuk sarana dan prasarana di Tabanan masih ada sekolah yang menerapkan double shift, sehingga guru tidak optimal dalam memberikan pembelajaran.
Sedangkan di standar pendidikan dan tenaga pendidikan, secara umum di Tabanan belum merata. ‘’Tenaga pendidikan terutama di sekolah dasar memang belum merata,’’ ucapnya. Meski demikian, untuk enam standar lainnya sudah dipenuhi dengan baik. Seperti standar biaya pendidikan yang telah dianggarkan dalam APBD. Namun tetap saja meski sudah banyak yang bisa dipenuhi, jika ada satu saja standar yang tidak dipenuhi maka nilai rapor mutu akan rendah dan dapat nilai merah. ‘’Ombudsman kemarin juga masih menilai mutu pendidikan di Tabanan masih rendah karena dilihat dari jumlah siswa masih ada sekolah yang terapkan double shift,’’ jelasnya. Terkait hasil penilaian itu, Miarsana mengaku akan segera melakukan perbaikan item yang masih memperoleh nilai rendah. Tahun ini dan ke depan jangan sampai
7
ada sekolah yang menerapkan double shift. Di tingkat SD, per rombel sebanyak 28 siswa dan untuk SMP per rombel 32 siswa. Begitu pula dengan pemerataan tenaga pendidikan. ‘’Jadi, guru yang sudah ditugaskan ke daerah tertentu tidak boleh pindah ke sekolah lain, sehingga jangan sampai daerah pelosok tak ada guru. Namun kami juga akan membuat regulasi,’’ tegas Miarsana. Sementara itu, Kabid Pembinaan SD I Made Sukanitera menyampaikan, yang mendapatkan nilai merah adalah rapor mutu pendidikan. Untuk memperbaiki pendidikan setelah adanya rapor mutu, baru disusun RKKS. Ini dilakukan untuk mengetahui standar yang lemah agar bisa diposkan anggaran lebih banyak. ‘’RKKS disusun berdasarkan kebutuhan. Jadi, harus teliti. Jika salah sedikit maka sekolah tidak bisa belanjar,’’ tegasnya. (kmb28)
PENDIDIKAN - Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan I Wayan Miarsana (kanan) didampingi Kabid Pembinaan SD I Made Sukanitera menjelaskan tentang kondisi pendidikan di Tabanan.
Tiga Desa Jadi ’’Pilot Project’’ GKPD
Tabanan (Bali Post) Tabanan terpilih menjadi pilot project Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) tahun 2019 yang merupakan kegiatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Tiga desa menjadi daerah sasaran GKPD yaitu Desa Tunjuk, Desa Luwus dan Desa Kukuh, Kerambitan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tabanan Primayani, Kamis (21/3) kemarin mengatakan,
GKPD adalah program BPOM Pusat yang latar belakang kegiatannya masih banyak ditemukan penggunaan bahan berbahaya Rhodamin B yang dipakai pada pangan produk industri rumah tangga. ‘’Apalagi Bali masuk ke dalam peringat ke-4 dalam penggunaan bahan berbahaya pada pangan,’’ ujar Primayani. Ia melanjutkan, terpilihnya tiga desa yaitu Desa Tunjuk, Desa Luwus dan Desa Kukuh, Kerambitan, karena di tiga desa ini paling banyak memiliki sentra in-
dustri rumah tangga. Tujuan GKPN adalah membentuk desa aman pangan berbahaya dengan cara mengedukasi produsen, pedagang dan konsumen agar memahami berbahayanya pemakaian Rhodamin B pada pangan. Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada pelaku usaha pangan industri rumah tangga khususnya dan masyakarat pada umumnya untuk tidak menggunakan Rhodamin B pada produk pangannya. ‘’Dan tentu output-nya adalah menciptakan masyarakat
yang sehat,’’ ujar Primayani. Dana kegiatan ini bersumber dari pusat. Tim pelaksana kegiatan tidak hanya dari BPOM pusat tetapi juga melibatkan OPD terkait, kader desa, PKK dan karang taruna. Kegiatan awal diawali dengan advokasi dan nantinya akan dipaparkan teknis pelaksanaan GKPD. Untuk Tabanan, Disperindag juga memiliki program untuk keamanan pangan. Program ini berupa pengawasan terhadap pangan yang melibatkan BPOM, Dinas
Kesehatan dan Ketahanan Pangan dengan turun ke produsen atau industri rumahan dan pasar serta melakukan tindak lanjut bila ada pengaduan masyarakat terkait pangan berbahaya dengan segera berkoordinasi dengan BPOM. Diakui untuk program ini, alokasi APBD cukup kecil yaitu Rp 13.683.250 setahun. Meski kecil, pihaknya akan tetap berupaya agar kegiatan untuk pengawasan bahan berbahaya pangan bisa dilaksanakan dengan maksimal. (kmb24)
BULELENG
8
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Buleleng Serahkan Aset PPI ke Pemprov Bali Singaraja (Bali Post) – Setelah lama mengambang, aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Dusun Pabean Desa Sangsit, Kecamatan Sawan akhirnya diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Sesuai berita acara, Buleleng menyerahkan aset PPI senilai Rp 13,7 miliar. Penyerahan aset PPI itu dilakukan 17 Desember 2018 lalu, sehingga pemprov bertanggung jawab terhadap kelangsungan infrastruktur kelautan di Bali Utara itu. Penyerahan aset PPI yang sebelumnya dibangun dengan dana APBD Buleleng itu, karena terbitnya regulasi terbaru yang mengatur kewenangan pengelolaan kelautan itu dilakukan Pemprov Bali. Sejak dikerjakan bertahap, pembangunan PPI itu akhirnya dituntaskan dengan sejumlah infrastruktur gedung, peralatan pengolahan ikan, dermaga, Solar Pekid Dealer Nelayan (SPDN), dan fasilitas penunjang lainnya. Seluruh infrastruktur itu dibangun di atas tanah seluas 7.400 meter persegi. Terbitnya regulasi terbaru, memaksa Buleleng tidak bisa berbuat banyak. Karena regulasi, mau tidak mau Buleleng harus menyerahkan pengelolaan PPI ke provinsi. Pemkab pun mulai melengkapi administrasi termasuk menghitung nilai aset di PPI. Data seluruh aset itu pun sudah ditandatangani Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS), Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, dan disahkan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. PPI Masih Berfungsi Kepala Dinas Perikanan Ni Made Arnika didampingi Sekretarisnya, Jon Beni Ariatman, Kamis (21/3) kemarin, mengatakan proses serah terima aset PPI itu berlangsung lama. Pasalnya, sebelum diserahkan, dilakukan penghitungan secara detail terkait nilai dan kondisi aset itu sendiri. Selama proses pendataan, aset PPI itu masih berfungsi baik. Hanya bangunan dermaganya yang ambruk. Hal itu disebabkan bencana gelombang pasang beberapa waktu lalu. Selain itu, SPDN tidak beroperasi karena unit usaha itu tidak menguntungkan. Meski demikian, peralatannya tetap berfungsi dengan baik. “Prosesnya memang lama. Setelah ada perhitungan tim dan ditandatangani Bupati, DPRD, juga disahkan ke Kejari dengan nilai aset mencapai Rp 13,7 miliar. Kondisi PPI itu baik dan masih berfungsi. Itu sudah kita serahkan. Maka tanggung jawab operasional itu sekarang sudah di provinsi,” katanya. Selain aset, satu PNS yang sebelumnya ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kata Arnika, statusnya sudah menjadi PNS di Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Bali. Sedangkan pegawai kontrak tidak bisa diakomodir provinsi. Jadi, mereka dipekerjakan di Dinas Perikanan Buleleng. Buleleng sempat mengusulkan agar pegawai kontrak di PPI tetap dipekerjakan, namun usulan itu tidak disetujui. “Dulu, dia menjabat Kepala UPTD, tetapi sekarang karena sudah dikelola provinsi, pegawai di sana di bawah naungan PNS Pemprov Bali. Apa jabatannya sekarang, hal itu kewenangan di provinsi,” jelasnya. Setelah aset itu diserahkan ke provinsi, Arnika berharap infrastruktur itu dipelihara dengan baik. Terutama, kerusakan dermaga dan jalan di pinggir pelabuhan yang rusak parah. Semua infrastruktur itu diharapkan segera dibenahi. Pasalnya, kerusakan itu sudah terjadi cukup lama. Kalau dibiarkan, hal itu dapat menganggu aktivitas bongkar muat ikan. Selain itu, pihaknya berharap pemprov mensosialisasikan kepada pengusaha perikanan dan nelayan secara umum, sehingga mereka mengetahui PPI itu dikelola provinsi. Pemasukan atau tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur ada di tangan DKP Bali. “Mudah-mudahan setelah kita serahkan pemeliharaan PPI bisa dilakukan. Semua kewenangan ada di provinsi. Hal itu agar disosialisasikan, sehingga publik atau nelayan bisa tahu dan tidak lagi menganggap PPI dikelola di kabupaten,” ujar Mantan Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian (Diskopdagprin) sekarang Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin) Buleleng ini. (kmb38)
Bali Post/kmb38
SERAHKAN ASET – Seluruh aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Dusun Pabean, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan diserahkan ke Pemprov Bali.
NGUSABA BUKAKAK – Ribuan warga Desa Giri Emas mengikuti prosesi upacara Ngusaba Bukakak, Kamis (21/3) kemarin.
Bali Post/kmb38
Ngusaba Bukakak di Subak Dangin Yeh Desa Giri Emas
Singaraja (Bali Post) – Warga Desa Giri Emas Kecamatan Sawan memiliki ritual upacara unik. Upacara itu tetap lestari sampai sekarang. Ritual itu dikenal dengan nama Ngusaba Bukakak yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Melalui ritual itu, warga dapat menghaturkan srada bhakti kepada Ida Batara. Dengan upacara itu diyakini hasil pertanian di daerah itu akan baik setelah memohon anugerah kesuburan melalui prosesi itu. Puncak upacara ini berlangsung Kamis (21/3) kemarin, bertepatan Purwani Sasih Kedasa atau tepatnya satu hari setelah Purnama. Prosesi upacara diisi malancaran (berkunjung - red) Pralingga Ida Batara Sasuhunan Pura Gunung Sekar diusung dalam wujud Sarad dan Sarad Ageng. Hal itu diyakini sebagai simbol linggih Dewa Wisnu. Sarad Ageng itu terbuat dari bambu
yang dihias dengan puluhan batang ambu (daun enau muda - red). Di beberapa bagian ujung ambu itu berisi bunga pucuk bang (bunga pucuk merah). Sarad ini dibuat mirip seperti garuda sebagai simbol linggih alias wahana Dewa Wisnu. Sarad Ageng itu menjadi sarana utama tradisi Ngusaba Bukakak. Sarad Ageng berisi sejumlah sarana upacara. Di antaranya babi hitam yang tumbuh taring. Babi itu dipanggang dan sebagian lagi dibiarkan mentah. Sekitar pukul 13.00 Wita, prosesi dimulai. Ribuan warga mengikuti upacara ini. Diawali dari Pura Subak, Giri Emas, para pemuda laki-laki dan perempuan mengusung sarad yang sangat disakralkan itu. Disusul Sarad Ageng yang diusung laki-laki dewasa. Prosesi diawali masucian ke Pura Pancoran Emas. Kemudian kembali ke Pura Subak Desa Giri Emas. Se-
lanjutnya, dari Pura Subak itu, Sarad dan Sarad Agung diusung menuju Pura Gunung Sekar. Jaraknya sekitar 300 meter di sebelah barat Pura Subak Giri Emas. Setelah mengikuti proses persembahyangan kemudian malancaran menuju Pura Desa Bale Agung. Iring-iringan Sarad ini melewati Jalan Surapati, Hasanudin, Gajah Mada, dan di Jalan Mayor Metera, lokasi Pura Desa Bale Agung. Perjalanan iring-iringan Bukakak lebih dulu melintasi areal persawahan dan perkebunan. Diyakini areal persawahan dan perkebunan yang dilintasi iring-iringan Bukakak itu dapat memberikan berkah kesuburan melimpah. Seperti tahun ini, ke Pura Desa Bale Agung. Hal itu dipercaya sudah kehendak Ida Batara. Sebelumnya, pernah dipilih 2001 lalu.
Klian Subak Dangin Yeh Ketut Sukrana mengatakan, penentuan tujuan malancaran ke Pura Desa Bale Agung ini dilakanakan Senin (18/3) lalu melalui ritual nuntun Ida Batara Mutering Jagat Sesuhunan di Pura Gunung Sekar. Dalam prosesi ini, Ida Batara memberikan petunjuk bahwa Sarad Ageng itu malancaran ke Pura Desa Bale Agung, Desa Pakraman Buleleng. “Ini yang dinanti-nanti krama. Warga ingin tahu ke mana Ida Batara akan malancaran. Sehingga seluruh krama yang tangkil ke Pura Subak ikut menyaksikan prosesi ini,” katanya. Selama proses upacara Ngusaba Bukakak itu, warga antusias menyaksikan prosesi unik itu. Warga meyakini dengan dilintasi iring-iringan Ida Batara itu dipercaya bukan saja dapat memberikan berkah juga kerahayuan jagat. (kmb38)
Marak, Obat Tradisional Beredar Tanpa Izin
Justru Banyak Gunakan Bahan Kimia Singaraja (Bali Post) Peredaran ramuan obat tradisional di Buleleng belakangan ini semakin marak. Sayangnya, di balik maraknya peredaran itu, pebisnis obat herbal ini justru nekat mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ini terbukti, dari pengawasan rutin selama tiga bulan terakhir, Loka POM Buleleng menemukan sejumlah produk obat tradisional tanpa izin edar. Kepala Loka POM Buleleng Made Erry Bahari Artana mengungkapkan hal itu di kantornya, Kamis (21/3) kemarin. Mengawali tahun ini, pihaknya sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan dan obat di daerah ini. Untuk pengawasan sejak Januari sampai Maret 2019 ini, pihaknya menemukan obat tradisional tidak dilengkapi izin edar dari BPOM. Menariknya, kebanyakan pelaku usaha berdalih tidak paham regulasi yang mengamanatkan produk obat tradisional harus dilengkapi izin edar. “Dari pengawasan pangan dan obat dalam tiga bulan terakhir ini, kebanyakan pelanggaran izin edar terutama produk obat-obatan tradisional. Kami telusuri lebih jauh ternyata pelanggaran ini karena pelaku usaha tidak paham produk yang dihasilkan itu harus mendapat izin edar
dari BPOM,” katanya. Sejumlah obat tradisional itu tidak murni menggunakan bahan baku herbal. Justru, obat-obatan itu ditemukan mengandung bahan kimia obat. Temuan ini dinilai tidak saja menipu penggunanya, tetapi produknya itu juga membahayakan. Alasannya, ada pengaruh bahan kimia pada obat itu. Bahan kimia itu dipercaya dapat menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan tubuh manusia. “Tidak murni herbal. Ada kandungan bahan kimia obat. Kalau itu dibiarkan, dipastikan akan menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan konsumen,” jelasnya. Erry Bahari Artana menambahkan, pelanggaran lain juga ditemukan selama tiga bulan terakhir ini. Ditemukan peredaran ratusan kilogram boraks. Boraks itu digunakan untuk campuran makanan jenis bleng. Bahan
Bali Post/kmb38
OBAT TANPA IZIN – Loka POM Buleleng menemukan obat tradisional beredar tanpa izin edar. Selain itu, ratusan kilogram boraks ditemukan beredar untuk mencampur makanan jenis bleng. berbahaya itu dijual di salah satu toko di wilayah Penarukan, Kecamatan Buleleng. Pemakaian boraks itu ditemukan ketika melakukan pengawasan makanan di sejumlah kawasan di Buleleng. Hasil uji sampel makanan, ada beberapa produk yang mengandung boraks. Tim Loka POM Buleleng akhirnya melakukan
penelusuran. Kemudian didapatkan sebuah toko plastik yang diduga sebagai penyedia bleng itu. Secara kasatmata bleng itu dibungkus menggunakan kemasan fiktif. Malah bleng itu dilengkapi izin edar beserta alamat produksinya. “Kami temukan 19 besek yang masing-masing berisi 12 bungkus bleng masing-masing
1 kilogram,” katanya. Atas pelanggaran itu, Loka POM hanya memberikan peringatan agar tidak menjual produk mengandung bahan kimia dan berbahaya serta tak mengantongi izin edar. Meski demikian, pihaknya mengancam akan memproses secara hukum apabila pedagang membandel. (kmb38)
Minim Donasi
Pembuatan Patung Penyu Mangkrak di Pantai Penimbangan Jika berkunjung ke Pantai Penimbangan, pasti pandangan tertuju pada pembuatan patung penyu di pinggir pantai tersebut. Patung ini dibuat dengan dana sukarela yang dimotori nelayan dan para penggiat Save Penyu Pantai Penimbangan. Sayang, karena donasi minim, pembuatan patung yang akan dijadikan ikon Pantai Penimbangan itu sekarang dibiarkan mangkrak. Lalu, bagaimanakah solusi efektif yang harus diupayakan untuk menuntaskan pembangunan Patung Penyu di Pantai Penimbangan itu?
DARI pantauan di lokasi Rabu (20/3) lalu, pembangunan patung penyu itu lokasinya persis di simpang tiga menuju kawasan pantai ke sebelah barat dan timur. Sejak setahun lalu di tempat itu, sudah berhasil dibangun fondasi, tiang dan rencana patung seekor penyu hijau. Pada tahap awal pembangunan itu terkumpul dana sumbangan senilai Rp 50 juta. Sebenarnya, perencanaan patung itu dibangun tuntas. Sayang, karena donasi minim, finishing patung itu tidak terealisasi. Parahnya lagi, sekarang pembuatan patung itu dibiarkan mangkrak begitu saja. Kondisi ini sering menjadi bahan pembicaraan para pengunjung yang menikmati indahnya sunset di Pantai Penimbangan. Papan yang berisi daftar donasi yang dipasang di sebelah timur patung itu terlihat tidak ada penambahan dari pihak yang menyumbang. Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sari Segara Desa Baktiseraga, Kecamatan
Buleleng Gede Wiadnyana mengakui jika pembangunan Patung Penyu itu memang mangkrak. Dia mengatakan, sejak kehabisan dana upaya mencari donasi ke berbagai pihak sudah dilakukan. Untuk menuntaskan pembangunannya masih perlu dana sekitar Rp 100 juta. “Waktu di awal kami sudah dapat donasi sekitar Rp 50 juta. Dana itu sudah habis dipergunakan untuk membangun fondasi, tiang dan patung penyu di atas. Untuk menuntaskan itu perlu dana sekitar Rp 100 juta. Upaya mencari sponsor belum berhasil, sehingga terpaksa proyeknya mangkrak,” katanya. Pembangunan patung penyu itu kata Wiadnyana, sebetulnya akan dijadikan ikon kawasan wisata Pantai Penimbangan. Ide membuat patung itu, merupakan hasil rapat para anggota nelayan dan sejumlah penggiat Save Penyu Penimbangan. Dengan perwajahan patung itu, pihaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa Pantai
Penimbangan itu tidak saja sebagai daerah wisata berenang atau menikmati pemandangan laut yang tenang. Patung penyu dijadikan ikon di sana. Hal itu sebagai ciri bahwa di Pantai Penimbangan itu ada populasi penyu hijau yang terancam punah. Selain itu, dibangunnya patung penyu itu untuk menginformasikan kalau nelayan dan Penggiat Save Penyu melakukan konservasi terumbu karang dan penangkaran penyu hijau secara swadaya. “Kami sudah melakukan koservasi terumbu karang dan penangkaran penyu. Karena itu, patung ini perlu dituntaskan, sehingga pengunjung akan tahu kalau di pantai ini terdapat populasi penyu hijau yang hampir purnah,’’ tegasnya. Penggiat Save Penyu Pantai Penimbangan itu juga sudah melakukan penangkaran secara swadaya. Caranya, mengajak semua pihak agar partisipasi bersama-sama mendukung penyelamatan dan pelestarian penyu hijau itu. (mud)
Bali Post/kmb38
PATUNG PENYU MANGKRAK – Pembangunan patung penyu di Pantai Penimbangan mangkrak karena minimnya donasi untuk biaya pembangunan patung yang rencananya dijadikan ikon Pantai Penimbangan itu.
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
GIANYAR
9 Atasi ’’Overload’’ Sampah
TPA Temesi Hanya Terima Sampah Swadaya Masyarakat
SAMPAH - Sejumlah petugas sedang menurunkan sampah swadaya dari masyarakat di TPA Temesi.
Bali Post/kmb35
Gianyar (Bali Post) Sejak 1 Maret 2019, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temesi hanya menerima kiriman sampah yang dipungut secara swadaya oleh masyarakat. Sementara sampah yang dipungut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar tidak lagi dikirim ke TPA Temesi, tetapi langsung dibawa ke TPA Suwung, Denpasar. Kepala UPT Pengolahan Sampah Temesi Ketut Bambang Suandi mengatakan hal itu, Kamis (21/3) kemarin. Menurut Bambang Suandi, upaya ini sesuai dengan kebijakan Bupati Gianyar I Made Mahayastra yang sebelumnya beberapa kali sidak ke TPA Temesi. Mengingat kondisi TPA Temesi overload, orang nomor satu di Gianyar itu berupaya mencarikan jalan keluar. ‘’Sebelumnya, sampah yang dipungut petugas DLH Gianyar dan sampah yang dipungut masyarakat semuanya dibawa ke TPA Temesi. Sejak 1 Maret lalu sampah yang dipungut DLH Gianyar dikirim ke TPA Suwung. Hanya sampah yang dipungut masyarakat dikirim ke TPA Temesi,’’ ujarnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, kata Bambang Suandi, masalah kelebihan sampah di TPA Temesi secara
Tanah Negara di By-pass I.B. Mantra ’’Dicaplok’’ Pelang Peringatan Tak Digubris
Gianyar (Bali Post) Pencaplokan terhadap tanah milik negara terjadi di sepanjang Jalan By-pass I.B. Mantra, Kecamatan Blahbatuh. Padahal di ruas jalan itu sudah terpampang sejumlah pelang bertuliskan ‘’Tanah Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII’’. Namun pelang itu tidak digubris, bahkan bangunan permanen dan semipermanen banyak berdiri di kawasan yang dipasangi pelang tersebut. Pantauan Bali Post Kamis (21/3) kemarin, ada sekitar enam pelang bertuliskan ‘’Tanah Negara’’ yang di sekitarnya berdiri bangunan permanen dan semipermanen. Bangunan tersebut dominan berupa tempat usaha pribadi, seperti warung makan, tempat pembuatan bangunan pura, tempat hiburan malam hingga usaha massage. Salah satu pengusaha pembuatan bangunan pura, Dewa Gede Putra, mengakui jika tanah yang dijadikan tempat usaha merupakan tanah milik negara. Apalagi papan bertuliskan ‘’Tanah Negara’’ tersebut dipasang tepat di sudut tanah yang dijadikannya tempat usaha pembuatan bangunan pura. Lokasinya tepat di pinggir jalan, atau di depan objek wisata Keramas Aeropark. ‘’Ini memang tanah negara dan saya di sini sifatnya hanya meminjam saja. Untuk mencari makan,’’ ujarnya sambil
melihat papan pengumuman bertuliskan ‘’Tanah Negara’’ tersebut. Menurut Putra, sudah beberapa kali petugas datang mendata bangunan semipermanen miliknya yang berada di atas lahan milik negara seluas satu are itu. Kepada petugas, ia menyampaikan jika dirinya hanya meminjam untuk usaha kecil. ‘’Selama ini saya bayar iuran ke desa sebesar Rp 1 juta,’’ ujar pria yang sudah meminjam tanah negara itu sekitar 10 tahun. Selama meminjam lahan itu, kata Putra, tidak ada niatnya untuk menguasai tanah negara tersebut. Ia mengaku siap pindah bila suatu saat diminta. Namun, ia berharap ada pemberitahuan terlebih dahulu. ‘’Saya siap pindah. Tapi kan harus ada pemberitahuan dulu,’’ jelasnya. Selain itu ada juga usaha warung makan yang dikelola oleh Bambang. Warung
Gianyar (Bali Post) Persoalan bantuan bedah rumah untuk keluarga Dewa Made Kertha di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar semakin tidak jelas. Pasalnya, instansi terkait di Pemkab Gianyar tidak ada mendata warga tersebut sebagai KK miskin yang layak mendapat bantuan bedah rumah. Pedahal, diketahui petugas terkait sudah tiga kali mendatangi lokasi tersebut. Kepala Dinas Sosial I Made Watha mengatakan, saat ini program bedah rumah untuk warga miskin tidak lagi ada di Dinas Sosial. Dikatakan, saat ini program tersebut menjadi kewenangan Dinas Peruma-
han dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gianyar. ‘’Untuk bedah rumah warga kurang mampu sudah dilimpahkan kewenangannya ke Dinas Perumahan dan Pemukiman. Coba konfirmasi ke sana,’’ kata Watha, Kamis (21/3) kemarin. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gianyar I.B. Sudewa menjelaskan, mekanisme yang pihaknya jalani sejak 2017 bersurat ke seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Gianyar, meminta data masyarakat yang kurang mampu. Khususnya warga yang tidak memiliki rumah, rumah tidak layak atau rusak. ‘’Kami bersurat
Bali Post/kmb35
BANGUNAN - Salah satu bangunan yang berdiri di kawasan dengan pelang ‘’Tanah Negara’’ di seputaran By-pass I.B. Mantra. nasi yang berjejer dengan usaha bangunan pura itu juga bersebelahan dengan pelang tanah negara. Namun saat didatangi kemarin pengelola warung makan itu sedang tidak ada di tempat. ‘’Bos lagi ke Jawa, ada upacara. Saya di sini hanya bekerja, saya tidak tahu urusannya itu,’’ ujar Sulistiowati, pekerja di warung
makan itu. Sepengetahuan Sulistyowati, warung tem patnya bekerja memang di atas tanah negara. Namun, katanya, majikannya sudah membayar sewa penggunaan lahan tersebut. ‘’Setahu saya sudah bayar sewa, tapi kurang tahu saya bayarnya ke siapa,’’ katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Perbekel Keramas Gusti Sarjana mengaku sempat mendampingi Dinas Pekerjaan Umum melakukan pendataan terhadap tanah negara di wilayahnya. ‘’Itu milik PU pusat. Sudah pernah didata. Tapi kami belum mengimbau pedagang itu. Itu kewenangan PU,’’ ujarnya. (kmb35)
ke desa atau kepala desa yang menginformasikan langsung ada rumah tidak layak, lalu kami verifikasi,’’ katanya. Terkait rumah Dewa Made Kertha di Kelurahan Samplangan, kata Sudewa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya baru berdiri sejak 2017 akhir. Sementara menurut Desa Made Martha, rumahnya dicek sejak 2015. ‘’Dikatakan (oleh keluarga Dewa Made Kertha - red) itu sejak 2015 dicek oleh petugas sebanyak tiga kali, sedangkan dinas ini baru terbentuk 2017. Sudah saya cek datanya memang tidak ada masuk dan data itu saya dapat dari dinas sosial,’’ katanya.
Sudewa menambahkan, menerima informasi terkait kondisi rumah Dewa Made Kertha, jajarannya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi tersebut. ‘’Nanti itu saya survei kembali. Kemudian saya juga akan bersurat lagi ke pihak desa/kelurahan. Seluruh desa akan disurati untuk mengecek kembali warga kurang mampu, karena pihak desa/kelurahan yang paling tahu kondisi warganya,’’ tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, rumah Dewa Made Kertha di Kelurahan Samplangan, Gianyar, kondisinya sangat memprihatinkan. Pasalnya, rumah yang berukuran 4x6
tersebut dihuni oleh tujuh anggota keluarga. Hingga kini rumah yang rusak tersebut tak kunjung mendapat bantuan bedah rumah. Padahal sudah berulang kali didata sejak 2015. Kepala Lingkungan (Kaling) Samplangan I Nyoman Winada mengakui rumah Dewa Made Kertha memang belum mendapatkan bantuan bedah rumah. Namun, sepengetahuannya baru menerima bantuan jamban yang dibangun di selatan rumahnya. ‘’Kalau bedah rumah sepengetahuan saya selama jadi kaling dua tahun ini belum ada. Pengajuannya juga sepengetahuan saya langsung dari kelurahan,’’ imbuhnya. (kmb35)
Rumah Dewa Kertha akan Kembali Disurvei
berangsur-angsur mulai teratasi. Dikatakan, TPA Temesi seluas empat hektar 40 are yang di dalamnya ada Yayasan Pengelolaan Sampah Temesi. Yayasan ini selain melakukan composting yakni membuat kompos atau pupuk dari sampah organik, kini juga sudah memiliki pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah khusus yang menangani sampah anorganik seperti sampah plastik. ‘’Sampah plastik yang dikumpulkan kemudian dikirim ke Surabaya untuk diolah kembali,’’ katanya. Menurut Bambang Suandi, sampah yang sudah dipilah-pilah dari desa langsung masuk ke yayasan tersebut. Sementara sampah swadaya masyarakat yang masih tercampur dikirim ke Blok Lempil. Di blok ini sampah akan dipilah pemulung yang hanya mencari sampah yang bisa didaur ulang. Sedangkan sampah organik akan dikelola yayasan dijadikan pupuk organik. Bambang Suandi mengatakan, sejak sampah yang dipungut DLH Gianyar dikirim ke TPA Suwung, kini TPA Temesi hanya menerima sekitar 78 truk sampah dan 11 kendaraan pick-up sampah swadaya masyarakat. ‘’Per hari sampah yang masuk sekitar 102 ton,’’ katanya. (kmb35)
SOSOK Tingkatkan Kewaspadaan JAJARAN Polsek Ubud kini meningkatkan kewaspadaan menanggapi tingginya aksi kriminalitas yang dilakukan warga negara asing (WNA). Apalagi, tahun lalu ada WNA yang menyasar salah satu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kampung turis itu. Kini, seluruh personel diterjunkan untuk gencar melangsungkan patroli ke titik-titik rawan kriminal. Kapolsek Ubud Kompol Nyoman Nuryana menegaskan hal itu, Kamis (21/3) kemarin. Ia mengatakan, pihaknya kini melakukan antisipasi untuk meminimalisasi kriminalitas di kawasan Ubud. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan patroli baik oleh Sabhara dan Tim Buru Sergap (Buser) Unit Reskrim. ‘’Untuk menekan angka kriminalistas di kawasan Ubud, kami tingkatkan kesiagaan tim Buser dan patroli Sabhara untuk mencegah tergadinya tindakan kriminal,’’ kata mantan Kasat Lantas Polresta Denpasar ini. Menurutnya, patroli dilakukan dengan beragam cara, tidak hanya menggunakan kendaraan bermotor. Pihaknya sudah mulai patroli dengan menggunakan sepeda gayung, menyasar titik rawan terutama di seputaran pusat Ubud. Adapun lokasi yang menjadi perhatian khusus kepolisian adalah lokasi yang dianggap rawan. Terutama yang menjadi sasaran tindak pidana, yakni mesin ATM, money changer, dan toko-toko perhiasan. ‘’Untuk ATM yang berdekatan dengan bank dijaga oleh dua orang anggota Shabara. Di samping itu, dipantau oleh Tim Buser kami,’’ jelasnya. Mengenai banyaknya wisawatan asing yang datang, polisi tidak sampai memantau orang per orang. Belum ada penjahat berkedok wisawatan yang dianggap mencurigakan. ‘’Sampai saat ini belum ada,’’ tandasnya. (nik)
Telepon Penting gianyar Kantor Bupati DPRD BPBD PMK Kantor Satpol PP RSUD Sanjiwani PDAM KPA Gianyar PMI Gianyar
- 943056 - 943144 - 7844717/7844718 - 943113 - 944436 - 943020 - 944225/943233 - 942184 - 8958414
JEMBRANA
10
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Badung Siap Tampung Buah Lokal Jembrana
Negara (Bali Post) – Kabupaten Badung mengaku siap menampung hasil buah lokal produksi petani di Kabupaten Jembrana. Bahkan dua Kabupaten ini telah melakukan penadantanganan MoU bersinergi guna mengelola hasil pangan. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diakui tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu penguatan berbagai aspek pendukung. Kabupaten Jembrana yang memiliki potensi pertanian, termasuk hasil hortikultura seperti buah-buahan lokal akan ditampung. Dibeli dengan harga yang pantas sesuai klasifikasi kelas buah yang dihasilkan. Sehingga yang diuntungkan nantinya adalah petani. Hal itu ditegaskan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ditemui saat berkunjung ke Jembrana, Kamis (21/3) kemarin. Giri Prasta didampingi Bupati Jembrana I Putu Artha mengungkapkan, potensi buah lokal yang ada di Jembrana akan ditampung melalui badan investasi yang saat ini dibangun Badung untuk urusan pangan. “Urusan pangan bukan hanya beras, jagung, ketela, sagu, tetapi juga hortikultura,” ujarnya. Namun, saat ini masih menguatkan berbagai aspek, mulai dari aspek yuridis, aspek filosofi, dan aspek sosiologis dua kabupaten ini di bawah naungan Provinsi Bali. Yang paling penting adalah visi dan misi pemerintah Kabupaten Badung dan Jembrana sama. Giri Prasta mengakui untuk mewujudkan ini memang tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Sekarang bagaimana tindakan, karena menurutnya perilaku dan tindakan pemimpin akan lebih dirasakan masyarakat. Giri Prasta mencontohkan buah-buah lokal dari Jembrana pada saat panen, akan dibawa ke hotel. “Di Bali ini ada 135 ribu kamar hotel. Dan di Badung sendiri ada 98 ribu kamar hotel. Setiap kamar yang ada di Badung ini nantinya wajib diisi buah lokal. Makan tidak dimakan, tetap dibayar,” ujarnya. Seperti diketahui, salah satu kendala yang dialami petani di Jembrana pada masa panen baik produksi hortikultura dan pertanian (padi) adalah tidak stabilnya harga. Saat panen, harga bisa turun drastis. Sementara, sejumlah hasil pertanian Jembrana bersifat musiman, seperti durian, manggis dan semangka. (kmb26)
Baliho dan Spanduk Kedaluwarsa Diturunkan Satpol PP
Negara (Bali Post) – Sejumlah spanduk dan baliho ucapan hari raya yang sudah kedaluwarsa diturunkan Satpol PP Jembrana, Kamis (21/3) kemarin. Selain ucapan milik sekaa muda mudi, spanduk dan baliho di antaranya juga dari calon legislatif (caleg), bahkan milik pejabat daerah. Reklame ucapan ini terpaksa ditertibkan lantaran sudah habis masa berlakunya. Total sekitar 10 spanduk dan baliho di seputaran Kecamatan Negara diturunkan dan dibawa ke kantor Satpol PP Jembrana. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jembrana I Made Tarma mengatakan, penertiban ini akan dilakukan bertahap dan nantinya akan menyasar seluruh wilayah Jembrana. Untuk kemarin, merupakan hari pertama dan menyasar di seputaran Kota Negara khususnya di pinggir jalan-jalan protokol. Seperti di perempatan Pasar Umum Negara, seputaran Taman Makam Pahlawan serta di sekitar Jalan Udayana, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Sudirman. “10 ucapan selamat hari raya baik spanduk maupun baliho itu sudah habis masa berlakunya,” terang Tarma. Beberapa di antara reklame ucapan itu juga dipasang di daerah terlarang. Bahkan diikat pada pohon perindang dan tiang listrik. Sehingga mengganggu kebersihan dan ketertiban. Menurut Tarma, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011, baliho dan spanduk yang terpasang itu melanggar. Karena itu Satpol PP melakukan penertiban dengan menurunkan spanduk maupun baliho tersebut. “Besok kita lanjutkan lagi di kecamatan lain yang diketahui masih ada reklame kedaluwarsa,” terangnya. Dari pengamatan, satpol PP menertibkan semua spanduk dan baliho yang melanggar. Hampir semua reklame yang bisa terjangkau untuk ditertibkan diturunkan, termasuk milik caleg dan pejabat. (kmb26)
Bali Post/olo
Penertiban – Penertiban baliho dan spanduk ucapan hari raya yang sudah kedaluwarsa dilakukan Satpol PP Jembrana di seputaran kota Negara.
Puluhan Siswa Ikuti ”Nyurat” Lontar dan Baligrafi
Negara (Bali Post) Puluhan siswa-siswi SMP dan SMA sederajat berkompetisi dalam nyurat (menulis) lontar dan Baligrafi di Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno, Kamis (21/3) kemarin. Lomba menulis aksara Bali di lontar ini juga turut menggandeng tenaga penyuluh aksara Bali di Jembrana. Khusus untuk tingkat SMP sederajat, mereka ikut nyurat aksara. Sedangkan siswa SMA sederajat Baligrafi. “Ini salah satu upaya memasyarakatkan aksara Bali, sehingga lebih dikenal dan terbiasa sejak belajar di bangku sekolah,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jembrana Ida Ayu Made Darma Yanti. Sasarannya adalah para generasi milenial yang nantinya berkontribusi untuk memperdalam dan melestarikan aksara Bali ini. Hampir seluruh sekolah dan beragam siswa mengikuti lomba ini. Apalagi saat ini aksara Bali dibumikan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 79 dan 80 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali dan perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan Bahasa Bali. Total ada 38 siswa SMP yang mengikuti nyurat lontar dan 24 siswa dari SMA/SMK untuk Baligrafi. Hampir seluruh peserta terlihat leluasa dalam menulis aksara Bali dan menggambar Baligrafi. Sarana untuk nyurat lontar seperti dulang sebagai media alas menulis, ental sebagai tempat menulis lontar dan pengerupak (alat tulis) disediakan. Namun, beberapa siswa nampak membawa sendiri. (kmb26)
Bali Post/olo
BALIGRAFI – Sejumlah peserta Baligrafi dari berbagai sekolah SMA sederajat di Jembrana berkreasi dengan aksara Bali.
Bali Post/olo
PERTANYAKAN GAJI – Sejumlah perwakilan pegawai di Perusda Jembrana mendatangi Kantor Tenaga Kerja mempertanyakan kejelasan tuntutan mereka terutama soal gaji yang hingga kini belum dibayarkan.
Pertanyakan Pembayaran Gaji
Pegawai Perusda Datangi Kantor Tenaga Kerja
Negara (Bali Post) –
Sejumlah mantan pegawai Perusahaan Daerah (Perusda), Kamis (21/3) kemarin kembali mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Mereka meminta kejelasan terkait tuntutan dan solusi atas permasalahan yang sebelumnya mereka sampaikan terutama mengenai pembayaran gaji. Para perwakilan pegawai perusda ini diterima Kepala Bidang Hubungan Industrial I Gede Nyoman Suda Asmara. Rombongan pegawai yang didampingi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jembrana ini mengaku menerima surat dari Perusda Jembrana terkait pencabutan surat nonjob dan meminta mereka kembali bekerja. Dijelaskan bahwa mereka mengaku enggan memenuhi surat tersebut
karena selama ini tuntutan terkait gaji selama beberapa bulan lalu belum ada kejelasan. “Kalau disuruh masuk seperti biasa dan tidak dapat gaji, (kami) tidak mau,” terang Ketut Satwika, salah satu pegawai perusda Jembrana. Apalagi surat dari Perusda terkait pencabutan nonjob itu
tidak semua diterima pegawai. Dalam surat tersebut juga dijelaskan mengenai permasalahan internal baik terkait gaji, pekerjaan serta lainnya dibicarakan bersama untuk mencari solusi dengan melibatkan pegawai, badan pengawas, direktur, dan Pemkab. Mereka berharap permasalahan gaji yang be-
lum terbayar itu diselesaikan terlebih dulu. Terkait hal ini, Kepala Bidang Hubungan Industrial I Gede Nyoman Suda Asmara memberikan saran supaya permasalahan ini diselesaikan secara internal bersama direktur Perusda Jembrana. Bila nantinya memang tidak ada kepastian, maka Pemkab akan memfasilitasi pertemuan keduabelah pihak. Terpisah, Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya mengungkapkan, surat pencabutan nonjob itu dibuat berdasarkan saran
berbagai pihak, baik Pemkab, DPRD Jembrana. Diakui Kusuma Wijaya, dengan kondisi perusahaan seperti ini, belum bisa memenuhi gaji pegawai. Termasuk dirinya belum menerima gaji selama beberapa bulan. Pegawai disarankan untuk masuk bekerja seperti biasa, agar bisa mencari solusi usaha menguntungkan perusahaan. Hingga hak-hak pegawai Perusda itu bisa dipenuhi. Menurutnya, permasalahan sudah selesai dan bersama-bersama menghadapi masalah perusahaan. (kmb26)
Jembrana Dapat 300 Unit Bedah Rumah Bantuan BKK Badung
GUNA mempercepat target pengentasan kemiskinan, Kabupaten Jembrana mendapat bantuan 300 unit bedah rumah dari Kabupaten Badung. Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Kamis (21/3) kemarin, di Gedung Mendopo Kesari-Negara, bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pembangunan rumah sehat dan layak huni atau program bedah rumah. Kehadiran Bupati Giri Prasta bersama Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa serta sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah di Badung, disambut Bupati Jembrana I Putu Artha, Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD I Ketut Sugiasa serta unsur Forkopimda Jembrana. Bantuan yang bersumber dari penyisihan 15 persen Pajak Hotel dan Restoran (PHR) melalui APBD Badung 2019 ini, menyasar enam kabupaten di Bali yaitu Buleleng, Tabanan, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Bupati Artha dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya kepada Bupati Badung yang telah mengambil kebijakan dengan program bedah rumah untuk masyarakat Bali dan Jembrana khususnya. “Ini merupakan program yang sangat luar biasa. Semoga ke depan program seperti ini tetap dijalankan secara berkesinambungan. Perlu kami sampaikan, tidak hanya bantuan rumah. Bupati Badung telah banyak membantu
SERAHKAN BEDAH RUMAH - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana I Putu Artha saat menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah ke masyarakat Jembrana, kemarin. infrastruktur di Jembrana,” papar Bupati Artha. Bupati Artha juga meyakini program ini akan berkelanjutan, karena diharapkan masyarakat yang membutuhkan rumah sehat layak huni. Ia meminta pengawasan melekat dari Dinas Sosial, kaling/kadus, begitu pula tim relawan yang dibentuk Pemkab Jembrana mengawasi masyarakat bekerja. Ditambahkannya, Kebijakan Bupati Badung untuk memberikan BKK sejalan dengan visi dan misi Gubernur Bali periode 2018-2023
Wayan Koster bersama Bapak Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) yang sangat fundamental.“Bali akan menjadi kesatuan dengan daerah-daerah yang saling mendukung, sehingga akan mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Bali,” tandas Artha. Sementara itu, Bupati Giri Prasta mengatakan, program bedah rumah ini mengikuti program dari Presiden RI Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran. Penyerahan bantuan akan dilakukan secara
bertahap. Di Jembrana sendiri, mengawali diberikan kepada Kecamatan Negara dan akan dilanjutkan ke desa/kelurahan Jembrana lainnya. “Kita berikan secara proporsional termasuk di kabupaten lainnya di Bali. Mulai dari pinggiran (desa) seperti pola pembangunan pemerintah pusat. Seperti di Buleleng yang kita fokuskan di desa-desa SCTP (Sidatapa, Cepaga, Tigawasa, dan Pedawa), Karangasem di Munti Gunung serta Bangli di desa-desa Batur bawah. Harapannya, percepatan kesejahteraan akan terwujud
di sana,” ujar Giri Prasta. Masing-masing KK dibantu Rp 50 juta tanpa dipotong pajak dan langsung ditransfer ke rekening penerima. Dana Rp 50 juta itu bisa membangun 1 unit rumah, dengan dua kamar tidur, kamar tamu, dapur dan kamar mandi. Program pembangunan rumah sehat layak huni ini diprioritaskan ke desa-desa yang masih tinggi KK miskinnya. Ia juga berharap pembangunan dilakukan secara gotong royong mengikuti pola pembangunan semesta berencana. “Jadi kalau kabupaten terlibat, Badung, provinsi serta pemerintah pusat bersama-sama, saya yakin akan mempermudah dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Semakin banyak yang diajak semakin ringan, yang diuntungkan masyarakat,“ ungkapnya. Setelah program bedah rumah ini selesai, lanjutnya, akan diikuti dengan program rehab berat dan ringan. Rehab berat untuk membantu rumah-rumah rusak semacam plafon, dinding, serta atap. Sedangkan ringan berupa finishing sederhana. Program pengentasan kemiskinan lainnya yang akan bergulir, program UEP (usaha ekonomi produktif) untuk membuat usaha, dengan bantuan Rp 15 juta. Misalnya, untuk membantu modal membeli ternak, canang, ulatan dan usaha kecil lainnya. “Yang penting jujur dan disiplin dalam bekerja. Bekerja sepenuh hati dan berhatihati,” ujar Bupati yang dikenal dengan sebutan bupati bares ini. (ad622)
Karangasem
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
11
’’Pujawali Kedasa’’ di Pura Pasar Agung Sebudi Amlapura (Bali Post) Pujawali Purnama Kedasa di Pura Pasar Agung, Desa Sebudi, Selat, tetap dilaksanakan di tengah status Gunung Agung berada di Level III (Siaga -red). Pujawali mulai digelar bertepatan dengan Purnama Kedasa, Rabu (20/3). Memang, pada hari yang sama juga merupakan puncak Karya Ida Batara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih. Humas di Pura Pasar Agung I Wayan Suara Arsana, Kamis (21/3) kemarin
mengungkapkan, pujawali kali ini dilaksanakan selama sebelas hari. Pujawali sudah dimulai kemarin (Rabu, 20/3). “Pujawali dimulai 20 Maret dan masineb 31 Maret. Pada saat itu dilangsungkan prosesi melaspas padma yang sempat pecah, akibat jatuh diguncang gempa beberapa waktu lalu,’’ ujarnya. Suara menambahkan, dengan situasi Gunung Agung yang masih berada di level III (Siaga -red), sangat memengaruhi para pamedek yang tangkil un-
tuk bersembahyang. Sebab, jarak puncak dengan Pura Pasar Agung itu sekitar 1,5 kilometer dari puncak kawah. Padahal, rekomendasi dari PVMBG tidak ada aktivitas di radius bahaya empat kilometer itu. “Kondisi ini sangat memengaruhi tingkat pamedek tangkil ngaturang bhakti. Bahkan, ada penurunan pamedek yang tangkil hingga 90 persen,” katanya. Kendati Gunung Agung masih sering erupsi, akan tetapi bila ada pamedek yang
hendak tangkil sembahyang dipersilakan. Pihaknya bersama Pasebaya dan ORARI akan mem-back-up untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai rekomendasi PVMBG. ”Bila Gunung Agung erupsi kembali, kita siap mengevakuasi pamedek. Semoga saja hal itu tidak terjadi. Kembali dengan keyakinan dari diri sendiri. Bila kita yakin, silakan sembahyang. Bila tidak yakin ya... jangan,” jelas Suara Arsana. (kmb41)
Bali Post/kmb41
PUJAWALI - Upacara serangkaian Pujawali Purnama Kadasa di Pura Pasar Agung, Selat, Karangasem.
Agar Pemilu Berjalan Lancar
Bawaslu Pantau Kesiapan Pemilu Amlapura (Bali Post) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karangasem melakukan monitoring kesiapan pemilu di masing-masing kecamatan. Kamis (21/3) kemarin, Bawaslu melakukan pemantauan ke Kecamatan Bebandem. Pemantauan itu dlakukan agar pemilu berjalan lancar. Kadiv Hukum dan Informasi Bawaslu Karangasem I Kadek Puspa Jingga mengatakan, monitoring yang dilakukan melibatkan 15 anggota dengan menggandeng petugas Dinas Satpol PP, Kesbangpolimas, KPU, TNI, dan petugas kepolisian. Jingga menambahkan, pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kecamatan mengh-
adapi pemilu nanti. Untuk pemantauan tadi (Kamis - red) menyasar Kecamatan Bebandem. Pemantauan akan terus dilakukan di semua kecamatan yang ada di Karangasem. ‘’Kecamatan yang sudah kita pantau di antaranya Bebandem, Kubu, Abang. Untuk kecamatan lainnya yang belum dilakukan monitoring segera kita lakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,’’ ujarnya. Pejabat asal Tulamben, Kubu itu menambahkan, dalam monitoring itu pihaknya menekankan masalah keamanan agar benar-benar diatensi. Itu dilakukan supaya pelaksanaan pemilu benar-benar dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan. ‘’Kita juga tekankan soal
netralitas dalam pemilu. Kita tidak ingin ada yang main-main yakni mencoblos lebih dari sekali. Kalau itu dilakukan, bisa terkena sanksi pidana. Begitu juga bagi warga yang sampai saat ini belum terdaftar supaya segera didaftarkan. Agar nantinya mereka bisa menyuarakan hak mereka pada hari H pencoblosan,’’ katanya. Lebih lanjut dikatakannya, selain itu juga, pihaknya meminta kepada para petugas yang bertugas di masingmasing TPS agar berkoordinasi dengan panitia terkait logistik pemilu. Upaya itu dilakukan untuk memastikan semua keperluan logistik pemilu pada H-1 tidak ada masalah lagi. (kmb41)
Bali Post/kmb41
ABU VULKANIK - Warga di Dusun Waliang, Desa Abang saat menunjukkan abu vulkanik yang menempel di lahan pertanian miliknya.
Gunung Agung Kembali Erupsi
Sejumlah Wilayah Terpapar Abu Vulkanik Amlapura (Bali Post) Belakangan ini Gunung Agung lebih sering menyemburkan abu vulkaniknya. Erupsi terbaru gunung tertinggi di Bali itu terjadi Kamis (21/3) kemarin. Akibat erupsi itu, sejumlah wilayah di Bumi Lahar terpapar abu vulkanik. Kepala Pos Pantau Gunung Agung di Desa Rendang, Karangasem, I Dewa Made Mertayasa, Kamis (21/3) kemarin mengungkapkan, Gunung Agung memang kembali mengalami erupsi kecil. Menurutnya, erupsi terjadi pukul 00.18 Wita. ‘’Pada erupsi ini, kolom abu secara visual tidak teramati akibat tertutup kabut tebal. Erupsi terekam alat seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm. Sedangkan durasi erupsinya selama satu menit 47 detik,’’ ujarnya. Dewa Mertayasa mengatakan, per 21 Maret ini, Gunung Agung sudah mengalami enam kali erupsi. Di tengah status Gunung Agung masih level III (Siaga - red) ini, memang berpotensi terjadi erupsi susulan. Pasalnya, aktivitas vulkanik
Gunung Agung masih fluktuatif atau naik-turun. ‘’Apalagi sistem Gunung Agung terbuka, jadi erupsi rentan terjadi. Dengan sistem terbuka ini, aliran magmatik dari bawah lebih mudah naik ke permukaan,’’ jelasnya. Dengan sistem terbuka, jadi tidak ada yang menahan di atasnya. Untungnya, erupsi yang terjadi masih kecil. Kalaupun ada lontaran-lontaran masih di areal empat kilometer. Belum mengarah ke erupsi yang lebih besar.
Warga di Dusun Waliang, Desa Abang, Ni Putu Wardani, mengatakan di wilayahnya memang terpapar abu vulkanik akibat erupsi yang terjadi dini hari tadi (Kamis - red). Disebutkan, paparan hujan abu cukup tebal. ‘’Saya tahu ada hujan abu pukul 02.00 Wita. Abu vulkaniknya lumayan tebal,’’ katanya. Terbiasa Erupsi Wardani menambahkan, kendati belakangan ini Gunung Agung sering erupsi,
akan tetapi tidak sampai menimbulkan kepanikan. Alasannya, masyarakat sekarang ini sudah terbiasa melihat Gunung Agung erupsi. Lain kalau sebelumnya, bila Gunung Agung erupsi, warga langsung panik. Hal senada disampaikan Dewa Gede Raka. Menurutnya, akibat erupsi Gunung Agung, tanaman miliknya terpapar hujan abu. Termasuk rumput yang menjadi pakan ternak juga terpapar abu vulkanik. ‘’Abunya cukup tebal menempel di rumput. Kurang tahu apakah nanti rumput mau dimakan ternak atau tidak. Saya akan coba berikan nanti. Kalau tidak mau dimakan, terpaksa rumput harus dicuci lebih dulu agar rumput itu mau dimakan,’’ jelas Dewa Raka. (kmb41)
Infrastruktur Jalan Rusak
Perkembangan Ekonomi Warga Ban Terhambat Infrastruktur jalan menjadi faktor akses utama memajukan sebuah desa. Hanya, sampai saat ini masih cukup banyak infrastruktur di suatu desa mengalami kerusakan. Bahkan, beberapa desa malah belum mendapatkan bagian pengerasan atau diaspal. Seperti jalan di Desa Ban, Kubu sejauh 13 Kilometer belum tersentuh aspal. Kondisi seperti itu pastinya membuat perkembangan perekonomi warga setempat menjadi terhambat. Lalu, bagaimanakah harapan warga terhadap kondisi desa yang belum tersentuh bantuan pemkab itu?
Bali Post/kmb41
BELUM DIASPAL - Jalan di Desa Ban, Kubu yang belum diaspal. Realitas ini perlu atensi optimal dari Pemkab Karangasem, agar bisa masyarakat lebih berdaya dan sejahtera.
PERBEKEL Desa Ban I Wayan Potag mengungkapkan, saat ini di Ban baru 30 persen jalan mendapat bagian diaspal. Jadi masih banyak atau sekitar 70 persen wilayah Desa Ban, belum mendapatkan penanganan infrastruktur yang optimal dari Pemkab Karangasem. Faktanya, sebagian banjar seperti Banjar Belong, Jatituhu, dan Manik Aji belum memiliki jalan yang layak atau yang diaspal. Sudah pasti, dengan kondisi jalan yang rusak, implikasinya menimbulkan multiplier effect. Pastinya, kondisi seperti itu menyebabkan perkembangan perekonomian masyarakat sangat terhambat. “Akibat kondisi seperti itu, perekonomian warga tidak bisa berkembang maksimal. Karena tidak aneh memang masih cukup banyak warga miskin di wilayah itu. Jika dikalkulasi mencapai 1.333 Kepala Keluarga,” ujarnya. Dengan realitas itu, pihaknya sangat berharap ada kontribusi optimal dari pemerintah. Karena itu, Potag meminta prioritas pembangunan dari daerah lainnya di Karangasem. ‘’Desa kami, Desa Ban ini mendesak perlu dapat atensi dari pemkab. Perhatian maksimal itu sangat kami nan-
tikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud riilnya adalah pengerasan jalan. Selain itu, juga ada pemenuhan kebutuhan air bersih,’’ harap Potag. Menurutnya, jika kedua kebutuhan mendasar yang menjadi masalah di Ban itu bisa diatasi. Maka dipercaya, masalah kesehatan, peningkatan pendidikan masyarakat, dan peningkatan perekonomian secara perlahan akan bisa lebih berkembang. Contohnya, ketika belum ada jalan dari Tianyar tembus ke Ban kemudian ke Dusun Keladian, Rendang, hasil pertanian warga sangat sulit dijual. Tapi, setelah jalur itu dibuka, maka petani bisa lebih mudah menjual hasil pertanian mereka ke Rendang, Klungkung termasuk ke Buleleng. Kadis PUPR Karangasem I Ketut Sedana Merta menjelaskan, memang sepanjang 13 kilometer jalan kabupaten di Desa Ban belum mendapatkan bagian pengerasan jalan. Pasalnya, anggaran yang dimiliki sangat terbatas. “Untuk menghotmix jalan itu, biayanya tidak sedikit. Jika dikalkulasi, perlu anggaran yang mencapai angka Rp 20 miliar,” jelas Sedana Merta. (nan)
Bali Post/kmb41
MONITORING - Bawaslu saat melakukan monitoring terkait kesiapan pemilu ke Kecamatan Bebandem, Kamis (21/3) kemarin.
Ramai, Tukang Ojek Jual Jasa di Besakih
Amlapura (Bali Post) Setiap pelaksanaan prosesi Ida Batara Turun Kabeh lebih-lebih Panca Wali Krama di Besakih, sejumlah warga setempat mengadu peruntungan menjual jasa sebagai tukang ojek untuk mengantar para pamedek. Pasalnya, kendaraan bus besar tidak diperkenankan naik ke terminal atas. Bus besar itu diwajibkan parkir di Terminal Kedungdung. Dari terminal itulah, tukang ojek bisa menjual jasa mengantarkan pamedek agar tidak berjalan ke pura yang jauhnya sekitar 1,2 kilometer itu. Salah seorang tukang ojek, Wayan Widana, Kamis (21/3) kemarin mengatakan, setiap pujawali di Pura Besakih, ia rutin menjadi tukang ojek. Ia kembali mengadu peruntungan untuk mendapat rezeki. “Saya sekitar empat hari lalu, mulai ngojek. Karena mulai ada bus besar parkir
di Terminal Kedungdung ini,” ujarnya. Ia mulai ngojek sekitar pukul 10.00 Wita dan selesai pukul 15.00 Wita. Untuk mendapat penumpang perlu kesabaran. Pasalnya, jumlah jasa tukang ojek yang mengadu nasib cukup banyak. Sedangkan pamedek yang mau naik ojek sedikit. “Harus sabar. Berbicara rezeki cukup lumayan. Memang ada saja pamedek yang mau naik ojek. Tarif ojek sekali angkut Rp 10 ribu,” ujarnya. Disinggung berapa pemasukan yang didapat sekali ngojek, Widana mengatakan fluktuatif. “Pendapatan dari ngojek ini tidak menentu. Kemarin (Minggu - red) dapat Rp 100 ribu. Hari ini, semoga pamedek bisa lebih,” harapnya. Kepala Manajer Operasional (MO) Pura Besakih Jro Mangku Wayan Ngawit menerangkan sekarang ini memang sudah mulai ban-
yak terlihat warga menjual jasa tukang ojek di Besakih. Sejauh ini belum ada yang mengoordinir para tukang ojek itu. Mereka masih jalan sendiri-sendiri. “Kami lihat memang banyak tukang ojek yang mangkal di Terminal Kedungdung. Warga yang menjual jasa jadi tukang ojek di Besakih tidak hanya dari Besakih, ada juga dari luar Besakih yang ikut mendulang rezeki serangkaian karya ini,” ujarnya. Sejauh ini, tukang ojek itu tertib. Pihaknya tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan antara lain kehadirannya justru membuat kemacetan. “Kami harap selama karya, tukang ojek bisa memberikan pelayanan ojek yang baik kepada pamedek. Sehingga pamedek yang memanfaatkan jasa ojek ini bisa terjamin keselamatannya sampai tujuan,” harap Mangku Ngawit. (kmb41)
Bali Post/kmb41
JASA OJEK - Warga Besakih jual jasa jadi tukang ojek di Terminal Kedungdung, Desa Besakih.
KLUNGKUNG
12
Dewan Pertanyakan Serapan Dana Hibah
SOSOK Berdayakan LPD LPD sebagai lembaga keuangan mikro berperan penting membangun ekonomi warga di desa adat. Keberadaannya harus diberdayakan dan dikelola dengan profesional, agar mampu menjadi lembaga keuangan yang “bersahabat” dengan masyarakat di desanya. Demikian disampaikan Wakil Bupati Klungkung Made Kasta usai meresmikan LPD Desa Pakraman Penasan, Rabu (20/3). LPD, menurutnya, lembaga keuangan yang memiliki sisi lain yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Ada rasa memiliki yang tinggi dari masyarakat desa pakraman. Sehingga, masyarakat di desa memilih ikut turut serta memberdayakannya, dengan mengajukan kredit atau menabung di sana. “Kalau ada keperluan keuangan, sebaiknya masyarakat di desa gunakan LPD. Karena keuntungan LPD juga kembali digunakan untuk membangun desa adat. Beda dengan lembaga keuangan yang lain,” kata Wabup Kasta asal Desa Akah ini. Pada kesempatan itu, Wabup Kasta juga menyampaikan agar seluruh pegawainya bisa saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang baik. Sehingga nantinya aset-aset milik LPD dan kepercayaan masyarakat terhadap investasinya di sana dapat dikelola dengan baik. Wabup menambahkan, pembangunan kantor LPD baru ini menghabiskan dana sebesar Rp 600 juta dengan luas tanah 2 are dengan proses pengerjaan selama enam bulan. Dana yang dipakai untuk membangun Kantor LPD ini yakni dana Bantuan Keuangan Desa. “Semoga ke depannya LPD ini bisa terus maju dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Desa Pakraman Penasan,” harapnya. (gik)
Semarapura (Bali Post) Lembaga dewan masih penasaran dengan realiasasi dana hibah. Sebab, dalam rapat kerja eksekutif dan legislatif sebelumnya, eksekutif tak mampu menunjukkannya ketika ditanya sejumlah anggota dewan. Mereka kini mempertanyakan itu, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi dana hibah.
Blok A Pasar Semarapura Disiapkan Jadi Etalase UKM
Semarapura (Bali Post) Blok A Pasar Umum Semarapura dirancang menjadi pusat etalase bagi pengembangan usaha kecil menengah (UKM). Tempat ini diharapkan mampu memfasilitasi pelaku UKM sebagai ruang promosi, sehingga UKM Klungkung makin menggeliat. Tempat ini akan diresmikan bertepatan dengan pelaksanaan Festival Semarapura, 28 April mendatang. Demikian disampaikan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Klungkung Wayan Mustika, Kamis (21/3) kemarin, usai pelaksanaan macaru rsigana dan melaspas Los Pasar di Blok A Pasar Umum Semarapura. Dia menyampaikan masih ada beberapa fasilitas lain yang perlu dilengkapi seperti eskalator, AC hingga CCTV. Dengan adanya tempat tersebut sebagai etalase UKM, pelaku UKM akan semakin terbantu agar tidak semakin keluar biaya banyak untuk kegiatan promosi produknya. “Kita berharap demikian, UKM Klungkung kian menggeliat,” kata Mustika. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Klungkung Wayan Ardiasa mengatakan, setelah proses macaru tersebut, para pedagang akan segera menempati los dan kios Blok A Pasar Umum Semarapura pada 20 April nanti. Seperti apa mekanisme proses pemindahan itu, sejauh ini belum ditentukan. Ini akan
dibicarakan lebih jauh dengan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Wakil Bupati Klungkung Made Kasta optimis Blok A Pasar Umum Semarapura akan direspons baik oleh para pelaku UKM. Ini sebagai jawaban atas upaya pemerintah mendorong sektor UKM Klungkung agar semakin menggeliat. Selain itu, Wabup juga ingin memastikan Pasar Seni di Blok A ini menjadi tempat belanja yang nyaman bagi pengunjung. Sebab, Blok A Pasar Semarapura merupakan pasar tradisional yang dibangun dengan konsep modern. Wabup juga mengimbau khususnya kepada seluruh pedagang yang nantinya me-
nempati pasar tersebut, agar menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas yang ada di pasar. “Sekarang pasarnya sudah jadi. Manfaatkan dengan baik, jaga pula semua fasilitas di pasar dengan sebaik-baiknya,” harapnya. Pengerjaan proyek gedung dengan anggaran bersumber dari APBD Klungkung sebesar Rp 10 miliar. Pasar tersebut juga akan dilengkapi dengan stage yang nantinya difungsikan menjadi tempat pameran produk UMKM dan fashion show. Proyek ini sudah selesai tepat waktu. Sehingga 28 April 2019 nanti sudah bisa di-launching dan dipergunakan untuk lokasi Festival Semarapura IV. (kmb31)
Bali Post/kmb31
MELASPAS - Prosesi melaspas, macaru rsigana di blok A Pasar Umum Semarapura.
Disbudpora Undang Kolektor Keris Ikuti Pameran di Museum Semarajaya Semarapura (Bali Post) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat Rp 450 juta akan dimaksimalkan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung untuk menggelar Atraksi Museum Semarajaya. Kepala Disbudpora Klungkung Nyoman Mudarta, Kamis (21/3) kemarin mengatakan, Atraksi Museum Semarajaya rencananya digelar pada 28 April mendatang. Bentuk kegiatannya antara lain, kemah budaya, atraksi budaya permainan tradisional, dan pameran keris. Agenda pameran keris ini, dipilih sebagai wujud upaya pelestarian budaya, dimana Klungkung sebagai episentrum era kerajaan, memandang keris sebagai protitipe keris-keris yang ada pada zaman kerajaan. Para kolektor keris, nanti akan disediakan tempat khusus di Museum Semarajaya untuk memamerkan kerisnya, sekaligus unjuk kebolehan memamerkan kemampuan kerisnya. “Biasanya ada keris yang dibikin majujuk (berdiri), seperti apa
dan bagaimana caranya, ini menarik,” kata Mudarta. Pihaknya mengundang seluruh pemilik keris di Klungkung ikut serta dalam pameran tersebut. Setiap keris akan disimpan di dalam tempat khusus berbahan kaca agar tidak sembarangan bisa disentuh pengunjung. Ruangannya juga didesain tertutup agar keamanan pusaka warga tersebut terjamin. “Ini penting bagi kita sebagai pusat peradaban era kerajaan di Bali, memandang keris sebagai warisan budaya. Ini akan menjadi agenda cukup menarik,” kata Mudarta, didampingi Kepala UPT Museum Semarajaya, Cok Gede Nala Rukmaja. Pihaknya sudah menginstruksikan Kepala UPT Museum Semarajaya untuk segera bersurat ke kolektor keris dan ke seluruh desa, agar mengikuti pameran tersebut. Kalau agenda tahun ini mendapat respons cukup baik dari masyarakat Klungkung, maka ke depan akan dirancang untuk mengundang kolektor dan masyarakat lainnya se-Bali. “Tujuan utama dari atraksi Museum Semarajaya ini
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
agar masyarakat lebih mengenal keberadaan Museum Semarajaya. Sehingga, dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, atau sebagai tempat edukasi sejarah perjalanan Klungkung, sebagai pusat kerajaan di Bali, zaman dulu,” kata Mudarta, seraya menegaskan kalau kegiatan ini juga disingkronkan dengan Festival Semarapura IV pada 28 April sampai 2 Mei nanti. Guna mendukung tujuan utama tersebut, Cok Gede Nala Rukmaja menambahkan, untuk kegiatan kemah budayanya, juga dipusatkan di Museum Semarajaya. Agenda ini akan melibatkan 30 siswa SMA seKlungkung. Tetapi, kegiatan ini digelar lebih awal dari 26 April sampai agenda puncak pada 28 April nanti. Ini sebagai wadah edukasi para siswa, dalam mengenal lebih jauh keberadaan Museum Semarajaya dan isi pautan sejarah panjang keberadaan era kerajaan di dalamnya. “Nanti juga ada atraksi budaya berupa permainan tradisional berupa masiap-masiapan dari Penyuluh Bahasa Bali,” kata Cok Gede Nala Rukmaja. (kmb31)
MUSEUM - Museum Semarajaya Klungkung, sebagai tempat agenda atraksi dan pameran keris.
Ketua Komisi II DPRD Klungkung Komang Suantara, Kamis (21/3) kemarin, mengatakan curiga bahwa ada yang tidak cakap di jajaran eksekutif dalam mengeksekusi dana hibah. Padahal, hibah ini menurutnya adalah program prioritas Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Sehingga muncul banyak masalah dan pengembalian dana terus-menerus. “Bila mana ada yang tidak cakap dalam kinerjanya mengeksekusi program pemerintah, apalagi itu soal hibah puluhan miliar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, saya minta bupati harus bergerak. Segera evaluasi bawahan yang demikian,” sorotnya. Total hibah tahun 2018, khususnya dari Dinas Kebu-
dayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung, bersumber dari dana APBD Induk 2018, sebanyak 466 proposal hibah senilai Rp 30,6 miliar. Jumlah itu realisasinya merata di seluruh kecamatan, antara lain Kecamatan Banjarangkan sebanyak 101 proposal senilai Rp 7,1 miliar, Kecamatan Dawan 133 proposal senilai Rp 7,9 miliar, Kecamatan Klungkung 188 proposal senilai Rp 8,5 miliar, dan Kecamatan Nusa Penida 114 proposal senilai Rp 7,2 miliar. Sementara dalam APBD Perubahan ada 223 proposal senilai Rp 17,3 miliar. Ini juga merata di seluruh kecamatan, namun nilainya timpang antara kecamatan satu dengan lainnya. Kecamatan Banjarangkan 25
proposal senilai Rp 1,4 miliar. Kecamatan Dawan 33 proposal senilai Rp 2,2 miliar. Kecamatan Klungkung 60 proposal senilai Rp 3,9 miliar, dan Kecamatan Nusa Penida paling tinggi mencapai 105 proposal senilai Rp 9,9 miliar. Saat ditanya soal realisasi, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra waktu itu tidak memberikan tanggapan secara rinci. Berapa sudah realisasi hibah dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga itu. Berapa pula realisasi hibah dari OPD lain. Karena OPD lainnya juga ada mengelola dana hibah. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Pemerintah Daerah (BPPKPD) Nyoman Sumarta dimintai konfirmasi
soal angka serapan hibah belum lama ini mengatakan, data tersebut ada di setiap OPD, seperti hibah yang belakangan ini diributkan, itu ada di Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung. Demikian juga soal hibah dari OPD lain, progres serapan dananya tentu dikatakan ada di setiap OPD masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung Nyoman Mudarta dihubungi terpisah menegaskan, data serapan anggaran hibahnya tentu ada di BPPKPD, bukan pada dinas yang dipimpinnya. Sebab, soal hibah ini, DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran)-nya ada di BPPKPD, masuk sebagai belanja tidak langsung. Jadi, kalau ditanya soal realisasi anggaran, tentu BPPKPD yang seharusnya paling tahu. “Kalau saya yang punya DPA-nya, saya pasti tahu berapa dana yang cair (terserap),” tegas Mudarta. (kmb31)
Bupati Suwirta Resmikan Balai Banjar Adat Kelod Desa Pakraman Lembongan BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri Karya Caru Tawur Balik Sumpah, Rsi Gana, Melaspas, Padudusan Agung, Mendem Padagingan, Ngenteg Linggih lan Pangodal di Banjar Adat Kelod Desa Pakraman Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kamis (21/3) kemarin. Bupati Suwirta berpesan agar balai banjar ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Lembongan sebagai destinasi pariwisata andalan Klungkung agar mampu memanfaatkan balai banjar adat sebagai penunjang pariwisata setempat yang kian menggeliat. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan, pelaksanaan karya mencerminkan pembangunan di Banjar Kelod Lembongan telah berjalan dengan baik berlandaskan konsep Tri Hita Karana. “Dengan usainya pembangunan Balai Banjar ini jalankan dengan baik konsep Tri Hita Karana,” pinta Bupati Suwirta kepada warga masyarakat setempat. Selain itu, Bupati Suwirta juga menambahkan fungsi balai banjar harus dapat dijalankan dengan baik sebagai pendukung par i w isata untuk pelestarian adat dan budaya. “Saat ini perkembangan pariwisata di Nusa Penida sangat bergeliat, jadikan fungsi balai banjar sebagai pendukung pariwisata untuk pelestarian adat dan budaya,” harapnya. Dia ingin perkembangan pariwisata ini dapat sinergi dengan desa pakraman.
Termasuk mampu memberdayakan fasilitas yang ada untuk memberi kesan berbeda bagi wisatawan yang berlibur ke Lembongan. Lembongan selama ini dikenal sebagai ikon destinasi Klungkung, dengan keindahan tempat dan alam bawah lautnya. Sehingga, dia berharap komponen pariwisata setempat mampu terus berinovasi sekaligus menjaga keindahan Nusa Penida sebagai salah satu destinasi terbaik di Bali. Sementara itu, Ketua
Panitia Karya I Wayan Suarbawa menyampaikan upacara Ngenteg Linggih, Pangodal/Pujawali di-puput Ida Pedanda Made Putra Tembau dari Geria Kulon, Aan, Ida Pedanda Buda Jelantik Sogata dari Geria Wanasari Karangasem, dan Ida Rsi Bujangga Dwija Santa dari Geria Keramas Gianyar. Lebih lanjut, I Wayan Suarbawa juga menambahkan, pangempon Balai Banjar Adat Kelod Desa Pakraman Lembongan sebanyak 229
KK. “Semoga masyarakat bisa memanfaatkan dan menjaga bersama-sama semua fasilitas di Banjar Kelod Lembongan ini dengan baik,” harapnya. Acara tersebut juga dihadiri Ketua PHDI Kabupaten Klungkung I Putu Suarta, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Klungkung Drs. Ida Bagus Nyoman Suastika, Camat Nusa Penida I Gusti Gede Agung Putra Mahajaya serta tokoh masyarakat dan warga setempat. (ad920)
BALAI BANJAR - Bupati Suwirta saat melakukan penandatanganan prasasti peresmian Balai Banjar Adat Kelod Desa Pakraman Lembongan.
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dbthkn:IT/Digital Marketing Syrt:min.D2,paham Sosmed,SEM/ SEO. CV : official.balioffice@ gmail.com B.BP.001.03.19.0000602
BVC Kerja Luar negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692
B.BP.004.03.19.0000412
Cr:Cook Brpnglaman utk Rest di Sanur Hub.Dharsana 08123614559
*Villa in Seminyak,Urgent Look for:FO,HK(English is a must) & Engineering Ph.081916765487,Jl. Kayu Aya Gg.Kahyangan 17 Smnyk E: manager@thekumpivillas.com
Dbthkn:Pengacara/Legal Drafter Syrt:SH, bisa Bhs.Inggris, siap krja team. Gaji/Tunjangan. CV: aya@vlobali.com / 759722
B.BP.001.03.19.0000610
B.BP.001.03.19.0000601
Cr Ksr,Pramuniaga Toko Dapurku Jl.WRSupratman275,GjUMK+THR Bns.081939084292/085792825977
Dcr Acct Min D3,Courier Motor, Driver,Operasional(Max28Th)Krm Jl .Gn.Soputan I/107.Tl:8466317
B.BP.001.03.19.0000320
B.BP.001.03.19.0000283
DIJUAL RUMAH
B.BP.001.03.19.0000594
Dcr 2 Sopir (pria)min SMU,usia 20-30th Pny SIM B1,Penglm, disiplin Krm CV ke PT Liqtro Sanur Bali Jl.Ry Pel.Benoa Gg Sinar Mutiara Indah T.0361-710971-73 087862332606,E.marketing@liqtr osanurbali.com
B.BP.001.03.19.0000541
Dcr Admin Bisa Pajak Administrasi.Bw CV ke Jl.Pulau Kawe No.58 Hub.081238226287 B.BP.001.03.19.0000501
Dcr Sales(min D3)pglmn min.2th di Bidnya, bersedia ditugaskan Luar Kota.CV,foto,SIMC,lamaran lengkap ke Jl.Bypass Ngurah Rai No.46 Sanur Tlp.0361-288686
B.BP.001.03.19.0000607
Dcr Admin Pria Min SMA/SMK Lam UD.Sinar Mulia Jl.Kartini 106-112 Dps Telp.226815-236895
B.BP.001.03.19.0000565
Dcr Gdng,Srbtn,Sopir SIM A bs comp SariDana V/8 087860180816
B.BP.001.03.19.0000572
Dcr PRT,wanita 30-40th,tinggal dalam,Hub.081999085029
B.BP.004.03.19.0000577
Nike Villas Sanur Urgently Need Security Staff & Front Office Staff.Please Send CV to us in Jalan Bumi Ayu No.19 Sanur, or Email to info-b@nikevillas.com For More Information Please Dial to 0361 286911 / 286912
B.BP.004.03.19.0000600
Developer Mencari Staf Drafter &Staf Quantity Surveyor(QS)sudahBerpengalamanAutocad&Sketc hup,Min SMK,Kirim Lamaran&CV: sekarayungresidence@gmail.com
Yamaha Bisma Dicr:1.SMA/D1/S1 Ek 2.Mekanik Hub.T.Umar 142Dps
Dibutuhkan PRT cewek u/ Rumah di Sanur SMS:08123877799
Jual Rmh Elit Banyuwangi Kota dkt Pantai,082237670250 Elena
KURSUS
KONTRAKTOR
B.BP.001.03.19.0000603
B.BP.004.03.19.0000599
B.BP.001.03.19.0000536
PROPERTY DIJUAL RUMAH
B.BP.001.03.19.0000331
DIJUAL MOBIL
RUPA-RUPA BIRO JASA
Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
PROPERTY
PROPERTY
DICARI TANAH
DIJUAL TANAH
Cr Tnh Pojok Stra Lok.Dps,Tbn, Gianyar:08563734043/0811388438
BUC !!! Tanah 360M2 Laplap,SHM Hubungi:082144736862 (TP)
B.BP.001.03.19.0000595
Dijual Tanah 2,89Are Jl.Sekar Tunjung Hub.245460/0811398086
PROPERTY KONTRAKTOR
Kontraktor konstruksi baja, Hub Dewi, 081236222509 B.BP.004.03.19.0000598
PROPERTY DIJUAL TANAH
1,5 Prm Bayangkara II Ujung Jagapati Jl5m,460Ng,081338593219 B.BP.001.03.19.0000608
B.BP.001.03.19.0000571
B.BP.001.03.19.0000597
RUPA-RUPA B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172 B.BP.001.03.19.0000049
KEHILANGAN Hilang BPKB No.K09107793-O DK 4457 FO An.Lina Yumenah B.BP.001.03.19.0000592
BANGLI
14
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Pipa PDAM Rusak Diterjang Longsor
Warga Tembuku Kesulitan Air Bersih
Bali Post/ist
BERINGIN - Petugas BPBD bersama warga membersihkan pohon beringin yang tumbang dan melintang di tengah jalan di Desa Bangbang, Tembuku, Kamis (21/3) kemarin.
Beringin Berusia Ratusan Tahun Tumbang
Rusak Tembok Panyengker, Lumpuhkan Arus Lalin Bangli (Bali Post) – Beringin tua yang tumbuh di depan Pura Puser Tasik, Desa Bangbang, Tembuku tumbang, Kamis (21/3) kemarin. Tumbangnya pohon berdiameter belasan meter itu merusak tembok panyengker milik warga setempat. Tak hanya itu, arus lalu lintas (lalin) dari Desa Bangbang menuju Suter, Kintamani juga sempat lumpuh selama beberapa jam lantaran batang beringin melintang di tengah jalan. Perbekel Desa Bangbang Komang Sudianta menyampaikan, tumbangnya pohon beringin yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun itu, terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 01.30 Wita. Sebelum tumbang, sejak Rabu sore, beringin tersebut posisinya sudah terlihat mulai miring. Menurutnya, tumbangnya pohon yang selama ini sangat dikeramatkan warga itu karena akarnya yang sudah lapuk. Kondisi itu diperparah dengan guyuran hujan yang
sempat terjadi selama beberapa hari terakhir. “Kemungkinan akarnya sudah lapuk sehingga tumbang,” terangnya. Sudianta mengatakan, akibat kejadian itu, tembok panyengker rumah milik I Wayan Janji rusak lantaran tertimpa batang beringin tersebut. Akses jalan di lokasi juga sempat tertutup total dan tak bisa dilalui kendaraan, karena batang beringin melintang di badan jalan. “Jalan itu satu-satunya jalur dari Desa
Bangbang menuju Pulasari, Penaga Landih, dan Suter,” ujarnya. Untuk membantu warga membersihkan batang pohon yang tumbang, petugas dari BPBD dan PU Bangli, kata Sudianta sudah turun ke lokasi. Karena diameter pohon cukup besar, upaya pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat berat. Proses pembersihan berlangsung cukup lama, dari pagi hingga sore hari. “Petugas PLN juga turun untuk memperbaiki kabel listrik yang
putus,” jelasnya. Terpisah, Kasi Kedaruratan Bencana dan Logistik BPBD Bangli Ketut Agus Sutapa mengatakan, tumbangnya pohon beringin itu disebabkan dampak hujan deras beberapa hari terakhir yang mengakibatkan pangkal pohon mengalami pelapukan. Untuk menangani kejadian itu, sejumlah personel BPBD diturunkan ke lokasi. Proses penanganan baru bisa dilaksanakan sekitar pukul 09.00 Wita, setelah warga selesai melakukan prosesi upacara di lokasi. “Sebelum dilaksanakan penanganan terlebih dahulu dilakukan prosesi upacara mengingat lokasi pohon berada di dekat Pura Puser Tasik,” kata Agus. (kmb40)
Sampah dan Drainase yang Belum Dinormalisasi Pemicu Banjir Bangli (Bali Post) – Revitalisasi saluran drainase yang telah dilakukan Pemkab Bangli dengan menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah, tak mampu mengatasi masalah banjir di Kota Bangli. Buktinya, saat hujan deras mengguyur beberapa hari lalu, wilayah Kota Bangli masih tetap dilanda banjir bahkan lebih parah hingga menggenangi rumah jabatan bupati. Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPerkim) Kabupaten Bangli I Made Soma menyebut bahwa penyebab utama terjadinya banjir yakni akibat sumbatan sampah, selain juga karena masih adanya drainase yang belum dinormalisasi. Adapun saluran drainase yang dimaksud yakni yang berada di pertigaan depan SPBU kota Bangli. Dia mengatakan, kecilnya ukuran saluran drainase di lokasi tersebut menyebabkan jalannya air terhambat. “Selain itu jalur air ke barat menuju LC Uma Aya juga terdapat gorong-gorong yang jebol sehingga jalur pembuangan air juga tersendat,” kata Soma saat dikonfirmasi, Kamis (21/3) kemarin. Sementara mengenai penyebab banjir di bagian utara yakni di wilayah Jalan Kusuma Yudha dekat Kantor Pos, Jalan Brigjen Ngurah Rai dan Jalan Merdeka, menurut Soma hal itu disebabkan sampah yang masuk ke saluran drainase. Dia mengatakan beberapa tahun lalu, saat jalan yang masuk dalam ruas Sidan-Bangli dan Bangli–Penelokan tersebut masih menjadi kewenangan kabupaten, pihaknya memiliki tenaga penggelontor yang tugasnya membersihkan saluran drainase. Namun saat ini sudah tidak lagi. “Karena sekarang kan ranahnya sudah berbeda. Itu jadi ranah provinsi,” ujarnya. Karena itu, untuk mengatasi banjir akibat tidak maksimalnya fungsi drainase ruas jalan itu, pihaknya mengaku akan berkoordinasi kembali dengan Dinas PU Provinsi Bali agar segera dilakukan perbaikan trotoar dan normalisasi
saluran drainase tersebut. Untuk menormalisasi saluran drainase yang menjadi kewenangan kabupaten khususnya di depan SPBU Kota Bangli ke selatan, Dinas PUTRPerkim sudah merencanakan pelaksanaannnya pada tahun ini. Soma mengatakan, untuk membiayai kegiatan penormalisasian itu, anggaran yang disiapkan
sebesar Rp 5 miliar. “Tahun 2019, kita akan lanjutkan normalisasi saluran drainase di jalan Brigjen Ngurah Rai, tepatnya dari depan SPBU Bangli yang masih nunggak ke arah selatan. Nanti pembuangan airnya akan kita arahkan ke jurang di jalan provinsi, timur patung Adipura,” jelasnya. Upaya penormalisasian
Bali Post/kmb40
BANJIR – Banjir sempat menggenangi sejumlah ruas jalan di kota Bangli saat hujan deras mengguyur wilayah itu, beberapa hari lalu.
saluran drainase akan dilanjutkan kembali pada tahun 2020 mendatang. Rencananya drainase yang dinormalisasi menyasar wilayah Banjar Gunaksa dengan pembuangan di sekitar LC Uma Aya. Sementara itu, diwawancara terpisah, Kepala Dinas DLH Bangli Ida Ayu Gede Yudi Sutha mengaku tak tahu pasti apa penyebab banjir yang melanda wilayah Kota Bangli belum lama ini. Sebab saat penanganan banjir Senin lalu, pihaknya hanya menemukan sedikit sampah. Kondisi ini diakuinya berbeda dengan kejadian banjir sebelumnya. “Kami sudah turun langsung saat banjir. Kami cek saluran drainase yang ada, seperti di sebelah Bank BNI yang sering tersumbat. Hasilnya hanya sedikit sampah yang kami temukan. Volume sampah saat itu tidak lebih dari satu L300,” jelasnya. (kmb40)
Bangli (Bali Post) Warga Desa Tembuku kesulitan air bersih sejak beberapa hari lalu. Kondisi itu terjadi lantaran macetnya pasokan air bersih dari PDAM. Untuk keperluan memasak dan MCK, sejumlah warga terpaksa mencari air ke sungai dan beberapa sumber air yang ada di desa setempat. Perbekel Desa Tembuku Ketut Mudiarsa saat dikonfirmasi, Kamis (21/3) kemarin, mengakui hal itu. Diungkapkan, macetnya pasokan air PDAM sudah dirasakan warga sejak tiga hari lalu. Kondisi itu menyebabkan warganya terpaksa mencari air ke sungai. “Mau tidak mau, warga ke tukade (sungai) lagi. Kembali lagi seperti zaman dulu,” ujarnya. Dikatakan, pasokan air bersih macet karena jaringan pipa PDAM di Dusun Kedui, rusak diterjang longsor saat hujan deras meng-
guyur wilayah Bangli Senin lalu. Bahkan beberapa pipa ada yang hanyut terbawa banjir. Meski kerusakan pipa diakuinya sudah mulai diperbaiki, namun hingga pagi kemarin, air belum bisa mengalir. Mudiasra mengatakan sejak pasokan air macet, belum ada suplai air bersih dari mobil tanki PDAM untuk warga di desanya. Hanya PDAM diakuinya sudah membantu kebutuhan air bersih di Pura Subak yang saat ini sedang menggelar upacara. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Plt. Direktur PDAM Bangli Nyoman Terus Arsawan mengatakan, jaringan pipa PDAM yang tertimbun longsor akibat dampak hujan deras, ada di dua titik. Masing-masing 19 batang pipa di selatan dan 4 batang pipa di bagian utara. Total panjang pipa yang rusak mencapai 138 meter. Kerusakan pipa itu
menyebabkan pasokan air ke pelanggan macet. Dia menyebut setidaknya ada sekitar 350 pelanggan di wilayah Desa Tembuku yang terdampak. Agar pasokan air bisa kembali normal, Terus mengaku saat ini sedang melakukan proses perbaikan pipa di lokasi longsor. “Sejatinya proses perbaikan sudah selesai, hanya beberapa pipa yang ada di utara tersumbat sehingga masih harus dilakukan perbaikan lagi,” terangnya. Diperkirakan, proses perbaikan akan selesai 1-2 hari ke depan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama proses perbaikan masih berlangsung, mantan Kepala Badan Kesbangpolinmas tersebut mengaku siap menyuplai air menggunakan mobil tangki jika ada permintaan dari masyarakat. “Asalkan ada permintaan, pasti kami tindaklanjuti,” imbuhnya. (kmb40)
Terima Kunjungan Tim Kajida Setjen Wantannas
Wabup Sedana Arta Minta Pusat Lebih Perhatikan Bali
WAKIL Bupati (Wabup) Bangli Sang Nyoman Sedana Arta meminta pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, agar tetap bisa ajeg, di tengah gerusan budaya luar. Menurutnya, jika tidak mendapat proteksi maupun perhatian dari pemerintah pusat, ia khawatir, meskipun sudah menjadi napas kehidupan sosial masyarakat Bali, kearifan lokal yang sudah diwarisi secara turun-temurun perlahan akan bisa pudar. Hal ini disampaikan Wabup Sang Nyoman Sedana Arta saat menerima kunjungan Ketua Tim Kajida Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) untuk Provinsi Bali Brigjen TNI Made Datrawan, S.IP. dan tim di Ruang Arjuna, Kantor Bupati Bangli, Kamis (21/3) kemarin. Lebih lanjut disampaikan Wabup Sedana Arta, keberadaan budaya Bali sebagai akar kebudayaan nasional yang bernapaskan agama Hindu, telah menjadi daya tarik pariwisata Bali di samping keindahan alamnya. Sementara, keberadaan desa adat di Bali termasuk di Bangli, telah terbukti menjadi penyangga pariwisata budaya Bali. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, di era globalisasi, pariwisata Bali mulai mendapat tantangan akibat banyaknya budaya luar yang masuk ke Bali. Ini tentu menjadi tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan masyarakat, agar bisa menjaga kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun, sehingga tetap ajeg dan tidak tergerus oleh pengaruh negatif budaya luar. Ia mengatakan, untuk menjaga kearifan lokal Bali, pemerintah Kabupaten Bangli selalu berupaya membina eksistensi dan kelestarian desa adat, dengan menggandeng seluruh stakeholder terkait. Melalui media sekolah, Pemkab Bangli juga sudah me-
nyisipkan pelajaran muatan lokal yang di dalamnya menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali. “Pada pelajaran muatan lokal, siswa diajarkan menari, membuat sarana upakara, nyastra Bali dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat dan budaya Bali,” terangnya. Pada kesempatan itu, Wabup Sedana Arta juga menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih, karena Tim Kajida Setjen Wantannas memilih Kabupaten Bangli sebagai salah satu daerah yang dikunjungi, dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai masukan dalam perumusan kebijakan nasional, guna menjaga keberlangsungan kerarifan dalam rangka ketahanan nasinal. “Terima kasih saya sampaikan kepada Tim Kajida Setjen Wantannas karena sudah berkunjung ke Bangli. Mudah-mudahan aspirasi yang kami sampaikan dari Bangli, bisa dijadikan masukan untuk merumuskan kebijakan nasional, kaitannya dengan pelestarian kearifan
lokal Indonesia,” harapnya. Sementara itu, Ketua Tim Kajida Provinsi Bali Brigjen TNI Made Datrawan mengatakan, tugas utama dari Kajida adalah melakukan pengkajian daerah dengan mengumpulkan informasi dan data-data terkait menjaga kearifan lokal dalam rangka ketahanan nasional. Sedangkan metode pelaksanaan kegiatan seperti mengumpulkan, mengindentifikasi, menelaah dan menganalisa berbagai materi terkait dengan kearifan lokal masyarakat Bali. Selain itu, tim juga ditugaskan untuk membuat daftar pertanyaan tentang kegiatan, pelestarian budaya dan kearifan lokal serta permasalahan yang dihadapi, serta melaksanakan komunikasi tentang kearifan lokal dengan pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media dan kelompok masyarakat. “Hari ini kami ada di Kabupaten Bangli. Kami akan berada di Bali selama lima hari. Mudahmudahan banyak hal yang bisa kami dapatkan selama kunjungan di Bali,” pungkasnya. (ad613)
KUNJUNGAN - Wabup Sang Nyoman Sedana Arta saat menerima kunjungan Ketua Tim Kajida Setjen Wantannas untuk Provinsi Bali Brigjen TNI Made Datrawan, S.IP. dan tim, Kamis (21/3) kemarin.
OLAHRAGA
Jumat Umanis, 22 Maret 2019
Denpasar Siapkan Empat Pebiliar Pelapis Denpasar (Bali Post) Pengkot POBSI Kota Denpasar menyiapkan empat atlet biliar untuk melapis tim senior yang akan diturunkan pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan. Mereka adalah Aditya, Agus Nanda, Rian Danesh dan Agung Gede yang dijaring dari turnamen Piala Wali Kota 2019 di Obrigado Biliard, Jalan Teuku Umar, 16-17 Maret lalu. Menurut Sekum Pengkot POBSI Kota Denpasar Putu Pasek Swastawa, kejuaraan Piala Wali Kota diikuti 128 peserta dari kalangan mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum (U-20). Turnamen selama dua hari ini hanya mempertandingkan nomor bola-9. Tampil sebagai juara Aditya, disusul Agus Nanda serta Rian Danesh dan Agung Gede sebagai juara tiga kembar. ‘’Mereka ini hanya pelapis. Kami sudah memiliki skuad Porprov yang berisi pebiliar senior,’’ ucapnya di Denpasar, Kamis (21/3) kemarin. Atlet pelapis itu diajak latihan bersama tim Porprov. Pebiliar senior Denpasar yang menghuni tim Porprov antara lain Ngakan Nyoman Toni Cahaya Putra, Awan Parasola, Gunawan, Gusde, Ketut Erawan, Gede Putrawan (putra), Rika Rahmawati dan Eva Simanjuntak (putri). Pasek Swastawa mematok tim biliar Denpasar yang dipimpim Ketut Sugiata minimal memperoleh dua medali emas pada Porprov Bali 2019 di Tabanan, September mendatang. Cabor biliar Denpasar meraup 2 emas dan 3 perak pada Porprov XIII/2017 di Gianyar. (022)
Kualifikasi Piala Asia U-23
Indonesia Targetkan Menang Lawan Thailand
Hanoi – Tim Nasional Indonesia U-23 siap tempur melawan Thailand pada laga perdana babak kualifikasi Piala Asia (AFC) U-23 2020 di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, Jumat (22/3) ini pukul 16.00 Wita. Kemenangan menjadi target Garuda Muda agar jalan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2020 semakin mudah. Ke-24 pemain sudah berada di Hanoi sejak Senin (18/3) lalu. Segala persiapan pun sudah dilakukan dengan matang dan baik. Selama di Vietnam, tim pelatih yang dikomandoi pelatih Indra Sjafri terus mematangkan teknik permainan. ‘’Semua
Sepak Bola Porprov Mendahului Pembukaan
Denpasar (Bali Post) Pertandingan cabang olahraga (cabor) sepak bola pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan akan digelar di Stadion Debes, 4-18 September mendatang. Laga sepak bola mendahului mengingat ajang multievent dua tahunan antarkabupaten dan kota se-Bali ini bakal dibuka 9 September. Hal itu diungkapkan Delegasi Teknis (Technical Delegate/TD) Sepak Bola Porprov Gede Made Anom Prenatha usai meninjau arena pertandingan di Stadion Debes, Kamis
(21/3) kemarin. Dijelaskannya, sepak bola Porprov melibatkan sembilan tim se-Bali. Pemain yang boleh turun kelahiran 1998 atau usianya di bawah 21 tahun. Anom Prenatha yang juga Direktur Kompetisi Asprov PSSI Bali menambahkan, para wasit yang ditugaskan memimpin pertandingan Porprov mendapat SK terlebih dahulu. ‘’Wasitnya sudah diatur jauh–jauh hari. Jadi, tidak boleh diganti secara mendadak kecuali sakit atau mengalami musibah,’’ ujarnya. Menurutnya, yang perlu
dibenahi di Stadion Debes meliputi rumput (dipupuk), menutupi lubang-lubang di lapangan, tembok keliling, toilet dan ruang ganti. Selebihnya kondisinya cukup layak dan tinggal diperbaiki sedikit karena sering dipakai menggelar pertandingan. Pada bagian lain, Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi mengajak para insan olahraga agar bersemangat dan ikut menyukseskan Porprov Bali di Tabanan dengan segala keterbatasan dana berikut venue-nya. (022)
Punia Pura Campuhan Windu Segara, Padanggalak Sanur DOMPET PUNIA PURA BALI POST BCA CABANG DPS NO:040-3966000 BRI KANTOR CABANG DPS GAJAH MADA NO: 0017-01-001274-30-8 (Bukti transfer mohon difax ke 0361-227418)
Jumat, 22 Maret 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Karya Ngenteg Linggih (3) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Bali Channel Tourist TV 08:35 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Dialog Artha Buana Investama 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Taksu Wayan Konten, Seniman Ukir Otodidak Lahirkn Karya Luar Biasa 10:30 Wita Folk Song 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Karya Ngenteg Linggih (4) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Folk Song 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Tembang Bali 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita DW TV 16:30 Wita Folk Song 17:30 Wita Dialog Success Business Association 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:00 Wita Giliran Anda 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Ramah Tamah Presiden RI Joko Widodo 21:00 Wita Ocydia Home Shopping 21:30 Wita Bali Now Sephy Lavianto & Krisna Juliartha 22:30 Wita Folk Song 23:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:05 Wita Bali Channel
15
MIA Rp 1.000.000 Ibu Mia Rp 1.000.000 RK & ADN Rp 500.000 ADN Rp 500.000 RK & ADN Rp 500.000 Agus Dharmendra, Sekar Jepun VI/18A Denpasar Rp 300.000 Agus Dharmendra, Sekar Jepun VI/18A Denpasar Rp 100.000 Pdd is MD Rp 50.000 DP Rp 50.000 Pdd is MD Rp 50.000 Pdd is MD Rp 50.000 DP Rp 50.000 K Sandiasa Rp 20.000 Jumlah penerimaan hari ini Rp 4.170.000 Jumlah penerimaan sebelumnya Rp 35.257.456 Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 39.427.456
persiapan sudah dilakukan dengan baik. Kami sudah siap menghadapi semua laga kualifikasi Piala Asia U-23 Grup K termasuk laga perdana melawan Thailand. Pemain dalam kondisi bagus dan siap bertanding,’’ kata Indra Sjafri dikutif dari situs PSSI, Kamis
(21/3) kemarin. Timnas U-23 bertekad meraih kemenangan atas Thailand demi misi lolos ke putaran final Piala Asia U-23 di Thailand pada Januari 2020 mendatang. ‘’Kami juga memohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia agar kami mampu memperoleh hasil terbaik di ajang ini,’’ tambahnya. Gelandang Timnas U-23 Osvaldo Haay mengaku sudah siap melawan Thailand. Dalam latihan, ia dan rekanrekannya selalu fokus dan bersama tim pelatih terus me-
Importir Manggis Di luar petani, pihaknya juga akan mandatangkan pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan-RI), Dinas Pertanian Bali, dan pejabat di Pemkab Buleleng. Selain itu akan hadir para importir manggis dari luar negeri. ‘’Dari pertemuan importir dan petani, targetnya ada kerja sama awal lewat festival ini. Kami yakin petani akan tambah semangat untuk terus menanam manggis, karena akses pasar ke luar negeri sudah terbuka,’’ katanya. Beberapa kegiatan
menarik lainnya, yaitu kontes manggis, durian lokal, expo ragam olahan manggis, cerdas cermat kelompok tani, dan hiburan band. Selain itu, di hari kedua akan dilaksanakan Mangosteen Fantastic Run. ‘’Dalam sarasehan tersebut akan dipertemukan pratisipraktisi, pebisnis, dan pemerintah, kami akan berdiskusi dengan petani,’’ katanya. ‘’Sejauh ini sudah ada dua buyer dari Cina akan datang untuk melihat proses festival kita. Se lain itu eksportir dari Indonesia juga sudah positif untuk hadir,’’ tegasnya. (ad624)
matangkan taktik permainan. ‘’Thailand tim yang kuat, namun kami optimis mampu mengalahkannya. Kemenangan atas mereka saat Piala AFF U-22 lalu sudah kami lupakan, apalagi sekarang materi pemainnya sebagian besar berbeda,’’ ujar Osvaldo. Jelang laga perdana melawan Thailand, Indonesia mendaftarkan 22 pemain terlebih dahulu. Hal ini karena striker Ezra Walian masih belum diterima pendaftarannya oleh AFC. Masalahnya, Ezra bermain di kualifikasi Piala UEFA U-17 bersama
Timnas Belanda tahun 2013. Oleh karena itu, Indonesia dalam posisi menunggu info dari FIFA apakah membolehkan Ezra bermain atau tidak. AFC pun memberi waktu pendaftaran final 23 pemain Indonesia enam jam sebelum kickoff. Indonesia juga akan bersaing dengan tuan rumah Vietnam dan Brunei Darussalam di Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2020. Juara grup dan lima runner-up terbaik di seluruh grup kualifikasi akan lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2020. (kmb)
Lebih Cepat Koordinasi dengan birokrasi juga dilakukan secara intensif. Dalam mengawal Visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’, Wayan Koster berharap pimpinan OPD bekerja lebih cepat, cerdas dan cermat. Koster mengingatkan pimpinan OPD tak terjebak dalam rutinitas. Gubernur Koster juga memberi penekanan terhadap program yang menjadi fokus perhatiannya seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata dan recovery lingkungan. Dalam bidang pendidikan, ia minta Dinas Pendidikan segera melakukan pemetaan untuk menyukseskan program Wajib Belajar 12 Tahun.
Di bidang kesehatan, Koster menargetkan keseragaman sistem layanan kesehatan, sehingga tak ada perbedaan antara RS swasta dan negeri. Masih di bidang kesehatan, ia menargetkan penguatan infrastruktur di tingkat kecamatan. Selanjutnya di bidang infrastruktur jalan, Koster ingin mewujudkan standardisasi yang jelas tentang jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Sementara dalam bidang pariwisata, ia menargetkan kepastian standar pelayanan pariwisata untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Hal lain yang menjadi perhatian Koster adalah penguatan budaya dan recovery alam khususnya sumber air yang meliputi sungai, danau hingga laut. (kmb)
balipost http://facebook.com/balipost
Jumat Umanis, 22 MAret 2019
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
u a ra S Resmikan Pasar Badung dan Bertemu Kandidat
Kunjungan Kerja Presiden ke Bali
VVV
VVV VV
VVV VV VV VVV V VV
VV VVV VVVVV VVVV
VV V VV V VVV
IN
B
H
VVVV VV V VVVV VVVVV VV V VVVVVVVVVV VVVVVVV VVVVVVV VVV
EK
AT UN
GGAL IKA
sura t su ara
VVV
VVV VVVVVV VV
VVV VVVVVVV
VVVV VVVV VVV
V V V V VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VVVVV VVVVV VVVVVVVV V VVV VVVVVVVV V
BH
Tokoh Masyarakat di Art Centre
Siapkan Layar Lebar Sementara itu, persiapan di
Bali
Wonderful Indonesia
Bali Post/eka
ARDHA CANDRA - Panggung terbuka Ardha Candra tengah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo. panggung terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Bali, Kamis (21/3) siang juga makin intensif. Dijadwalkan kehadiran Presiden RI Joko Widodo, Jumat (22/3) ini di Taman Budaya pada pukul 19.00 Wita. Di depan Ardha Candra juga sudah berdiri layar besar berwarna putih. Layar besar yang dipersiapkan di depan Ardha Candra adalah untuk masyarakat yang tidak tertampung masuk ke panggung terbuka. Mengingat, Ardha Candra hanya bisa menampung 10 ribuan masyarakat. Sedangkan undangan panitia mencapai 11 ribuan masyarakat. ‘’Untuk persiapan penerimaan Bapak Presiden, dari panitia sudah berkali-kali mengadakan pertemuan yang langsung dipimpin oleh Pak Sekda. Termasuk tadi pagi (kemarin - red) juga oleh Pak Asisten, karena Pak Sekda langsung menin-
jau lokasi dan tadi juga sempat saya dampingi di areal Taman Budaya ini,’’ ujar Kepala UPT Taman Budaya Made Suarja, S.SKar., M.Si. ditemui kemarin. Menurut Suarja, persiapan yang dilakukan di Taman Budaya sejak kemarin meliputi konsep penataan dekorasi, panggung, tempat duduk Presiden, serta tempat duduk masyarakat yang hadir. Khusus untuk dekorasi dan finishing akan dilanjutkan Jumat ini, lantaran menggunakan bunga-bunga segar. Untuk seremonial, hanya ada tari penyambutan untuk Presiden. ‘’Nanti apakah ada tanya jawab dengan Presiden, itu nanti beliau yang menentukan. Kita tidak bisa memprediksi itu, situasional saja itu. Targetnya pukul 21.00 sudah selesai,’’ imbuhnya. Suarja menambahkan, kedatangan Jokowi tersebut akan menjadi
yang pertama kali ke Art Center sejak menjabat Presiden RI. Selain acara ini, orang nomor satu di Indonesia tersebut juga diagendakan kembali ke Art Center untuk menghadiri Dharma Santi Nyepi pada 5 April mendatang. Diwawancarai terpisah, Plt. Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Gede Darmawa mengatakan, tokoh-tokoh masyarakat yang diundang meliputi kepala desa dan lurah se-Bali, bendesa se-Bali, pekaseh/ klian subak se-Bali, pemangku, Peradah dan kelompok organisasi kepemudaan, relawan bencana, pramuka, tagana, organisasi kemasyarakatan, LPD, LP-LPD, BKSLPS, guru dan siswa, serta pecalang. Meski demikian, acara ini juga terbuka untuk masyarakat umum. ‘’Selama Art Center masih bisa menampung, ya… dipersilakan,’’ tandasnya. (kmb32)
MASYARAKAT dalam berdemokrasi hendaknya bebas, tanpa ada penekanan dan intimidasi. Merdeka menentukan pilihan, merdeka untuk memilih. Sejatinya masyarakat selaku pemilih bebas menilai dan menentukan calon yang pantas dan tidak pantas untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. ‘’Calon semestinya mendidik masyarakat untuk memilih sesuai dengan kinerja calon tersebut. Tanpa ada penekanan dari mana pun. Bila itu terjadi (ada penekanan) maka akan menimbulkan kekacauan di masyarakat,’’ ujar anggota DPRD Jembrana I Ketut Sadwi Darmawan, S.E. Caleg DPRD Jembrana dari Partai Gerindra asal Asahduren ini dalam setiap kesempatan bertemu masyarakat selalu memberikan pendidikan politik tersebut. Siapa orang yang mampu mewakili masyarakat, mampu
Spa Alam, Selain Perawatan Juga untuk Penyembuhan Berbicara soal Spa bernuansa keindahan alam, pikiran akan tertuju pada Ubud. Karena berwisata di Ubud sangat kental dengan kondisi alammya dan pemandangan yang masih asri. Spa bernuansa alam di Ubud, salah satunya The Sankara
Suite & Villas Ubud by Pramana Experince. Di sini pengunjung akan mendapati suasana alam yang kental. Asisten Sales & Marketing Manager The Sankara Suite & Villas Ubud di Gianyar Surya menuturkan, wisatawan sangat
merespons positif adanya fasilitas spa yang menyatu dengan alam ini. Untuk memberikan konsep menyatu dengan alam, pihaknya membuat area Spa yang memiliki view alam bebas hutan, karena tempat yang dipilih berada di antara lembah dan sungai. Sehingga wisatawan dimanjakan dengan pijatan lembut ditemani suara derasnya aliran sungai. ‘’Ini menambah ketenangan saat
berkomunikasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tidak masalah di partai apa, karena partai merupakan kendaraan seorang calon untuk bisa mencalonkan dirinya. Yang paling terpenting adalah apakah calon itu mampu atau tidak mampu. ‘’Lebih ke person, siapa yang mampu dan tidak mampu mengomunikasikan keinginan dan harapan masyarakat, itu modal dasar menjadi wakil rakyat. Memiliki pengalaman dan mengomnikasikan keinganan masyarakat,’’ ujar caleg nomor urut 1 Dapil 3 Pekutatan ini. Caleg hendaknya juga tidak perlu euforia, seperti memasang APK banyak-banyak, bahkan sampai mengiming-imingi uang misalnya. Jangan sampai lembaga DPRD hanya menjadi kedok orang-orang yang tidak mampu. Meraih jabatan hanya mengandalkan uang semata. (olo)
I Ketut Sadwi Darmawan, S.E.
Bermula dari Terapi Air
Hotel, Villa dan Restoran
BERBAGAI perawatan Spa ditawarkan pusat Spa dan kebugaran. Salah satunya Spa dengan konsep nuansa alam. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan.
KA KA TUNGGAL I
Rakyat Merdeka dalam Memilih
Denpasar (Bali Post) Presiden Jokowi direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Bali. Selain meresmikan Pasar Badung, Presiden juga direncanakan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat Bali di Art Centre. Sejumlah persiapan penyambutan telah dilakukan pihak terkait, baik di Pasar Badung maupun di Art Centre. Di Pasar Badung, sejumlah persiapan telah dilakukan, Kamis (21/3) kemarin. Koordinasi antarlintas OPD di lingkungan Pemkot Denpasar semakin diintensifkan. Termasuk pola penerimaan Presiden RI Joko Widodo di Jalan Gajah Mada Denpasar. Dirut PD Pasar Denpasar I.B. Kompyang Wiranata didampingi Direktur Umum AAN Yuliarta yang ditemui di sela-sela persiapan kemarin mengatakan, semua sudah rampung. Tinggal pematangan saja. Semua sudah dikoordinasikan, termasuk tempat undangan yang akan ditempatkan di tenda yang ada di Jalan Sulawesi. ‘’Nanti Jalan Sulawesi kita tutup total, karena dibangun tenda di depan toko ini,’’ ujar Kompyang Wiranata. Sementara itu, para pedagang yang ada di Pasar Badung juga sudah diberikan surat undangan oleh Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara. Dalam surat undangan bernomor 005/575/Disperindag para pedagang diharapkan hadir pada pukul 15.00 dengan pakaian adat madya. ‘’Saya sudah diminta untuk berpakaian adat madya. Selain itu, juga sudah diberikan celemek,’’ ujar Nengah Rinten, salah satu pedagang bumbu di lantai satu.
INE
melakukan Spa,’’ terangnya. Konsep Spa alam tersebut diyakini dapat menjadi salah satu teknik penyembuhan dipadukan dengan teknik Ayurveda. ‘’Karena konsepnya bukan sekadar relaksasi, tapi cenderung pada penyembuhan. Maka nama treatment-nya pun dinamai dengan nama-nama dari Ayurveda seperti treatment shirodara, yasoda deep tissue massage, perjalanan Ayurvedic, tantra dan menu
treatment lainnya. Tiga signature treatment kita itu yang paling populer di kalangan para tamu,’’ bebernya. Teknik Ayurveda tersebut dikatakan banyak dinikmati wisatawan dari Eropa. Terapi untuk signature ini biasanya berlangsung selama 2 sampai 3 jam. Disinggung soal tarif, Surya mengatakan untuk treatment spa ini, biaya yang dibutuhkan yaitu mulai dari Rp 350.000 per orang. (may)
ISTILAH Spa kini telah melekat pada bisnis perawatan kecantikan. Padahal awalnya, Spa merupakan terapi penyembuhan menggunakan air. Kata Spa merupakan kependekan dari solus per aqua atau sante per aqua. Keduanya bermakna sama yakni sehat melalui air. Bangsa Yunani mengenal Spa sejak 377 tahun Sebelum Masehi. Ketika itu, banyak yang telah menggunakan air hangat alami sebagai terapi penyembuhan dan juga relaksasi. Masyarakat Yunani meyakini bahwa kolam air hangat alami merupakan buatan para dewa untuk menyembuhkan penyakit. Para tentara Romawi sering melakukan kunjungan ke kota Liege di Belgia yang memiliki sumber mata air panas alami. Tujuan mereka adalah penyembuhan luka-luka yang didapatkan saat perang. Bangsa India mengenal teknik penyembuhan menggunakan air jauh lebih lama lagi yakni sekitar 1500 tahun Sebelum Masehi. Hal ini tertulis dalam Reg Weda di mana disebutkan istilah ‘’perawatan air untuk penyembuhan demam’’. Peradaban Nusantara juga telah mengenal perawatan menggunakan air sejak era kerajaan. Raja Airlangga, misalnya, di tahun 1009 Masehi membangun permandian di Gunung Penanggungan, Pasuruan, Jawa Timur yang disebut sebagai Patirtaan Belahan atau dikenal juga sebagai Candi Belahan. Konon air dari patirtaan ini mengandung khasiat membuat awet muda. Sementara pada era Kasultanan Hamengkubuwono yang berkuasa tahun 1789, konsep Spa sudah muncul pada pembuatan Taman Sari. Di tempat ini, raja dengan ratu dan para selirnya melakukan relaksasi dan sekaligus juga merawat kecantikan. Namun kini, Spa lebih identik sebagai bentuk perawatan kecantikan dengan menggunakan berbagai bahan alami dan juga teknik pijatan. Bahkan tidak jarang, Spa mengalami konotasi negatif yakni menjadi tempat berlangsungnya prostitusi terselubung. (ata)