Edisi Kamis, 22 Maret 2018 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 203 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis umanis, 22 maret 2018

Gempa di Karangasem

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Soal Pernyataan Luhut

Tak Mewakili Sikap Presiden

Denpasar (Bali Post) – Rabu (21/3) kemarin pukul 19.12.50 Wita, beberapa wilayah di Kabupaten Karangasem diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M=2,9 dengan episenter pada koordinat 8,22 LS dan 115,51 BT, tepatnya pada jarak sekitar 14 km arah barat laut Karangasem dengan kedalaman 10 kilometer. Siaran pers Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar yang diterima Bali Post menyebutkan, dampak gempa berupa guncangan dirasakan di Karangasem dan sekitarnya. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa tersebut. Jika ditinjau lokasi pusat gempa dan kedalaman hiposenternya, gempa disebabkan sesar lokal. Hasil pemodelan yang dilakukan BMKG menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. (r)

Jakarta (Bali Post) – ‘’Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kami bisa cari dosamu, memang kamu siapa?’’ Ini penggalan kalimat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ketika berbicara pada seminar nasional di kantor BPK pada Senin (19/3). Sontak pernyataan itu mendapat reaksi. Tiga di antaranya dari Istana Presiden, PAN dan mantan Presiden Yudhoyono. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan bahwa pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak mewakili sikap Presiden Joko Widodo. ‘’(Pernyataan) Pak Luhut menurut saya, tidak mewakili sikap Presiden, ini perlu digarisbawahi,’’ kata Johan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/3) kemarin. Pernyataan Luhut yang dimaksud adalah kalimat ‘’Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah.

BANYUWANGI

Luhut Binsar Panjaitan

Jangan main-main, kalau main-main kami bisa cari dosamu, memang kamu siapa?’’ Luhut tidak menyebutkan kepada siapa pernyataan itu ditujukan namun pernyataannya itu. Selain Johan Budi, Partai Amanat Nasional (PAN) juga memberi tanggapan. Mereka merasa bahwa kalimat itu ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais. Amien Rais diketahui memang mengkritik pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Hal. 19 Kelompok Tertentu

Johan Budi

Kasus Suap,Wali Kota dan 18 Anggota DPRD Malang Tersangka Ratna Ani Lestari

Bali Post/dok

Mantan Bupati Ratna Bebas

Banyuwangi (Bali Post) Bupati Banyuwangi periode 2005-2010, Ratna Ani Lestari, akhirnya menghirup udara bebas. Sebelumnya ia menghuni lapas wanita di Malang, pascavonis 9 tahun terkait kasus suap Bandara Blimbingsari, Banyuwangi. Setelah bebas, mantan penguasa Bumi Blambangan ini berkeliling ke Banyuwangi mulai Selasa (20/3) hingga Rabu (21/3) kemarin. Ratna bertemu sejumlah koleganya yang kini menjadi ketua parpol di Banyuwangi. Ratna bertemu dengan Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara. Ratna juga bertemu dengan Prayudi, mantan tim suksesnya ketika maju menjadi bupati. Ia juga bertemu Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Mickael Edi Hariyanto. Made Cahyana Negara membenarkan pertemuan dengan Ratna Ani Lestari. Ketua DPC PDI-P Banyuwangi ini mengaku Ratna memang diundang ke Banyuwangi oleh salah satu koleganya. ‘’Tidak ada misi khusus. Hanya pertemuan biasa, obrolannya juga ringan. Sama sekali tidak ada kaitan politik,’’ kata Made, Rabu kemarin. Dalam pertemuan itu, kata Made, Ratna lebih banyak memberikan pesan untuk mendukung pemerintah dengan baik. Termasuk, mengapresiasi perkembangan pembangunan di Banyuwangi. ‘’Kalau beliau (Ratna - red), katanya memilih tinggal di Malang, menjadi dosen di salah satu universitas di Malang,’’ jelas Made. Sayangnya, Made tak mengetahui kapan kepastian Ratna mulai bebas dari lapas. Sumber Bali Post menyebutkan, Ratna sengaja datang ke Banyuwangi untuk bertemu para mantan koleganya ketika menjabat sebagai bupati. Agendanya, berkeliling ke beberapa lokasi di Banyuwangi. Hal. 19 Bertemu Kolega

Jakarta (Bali Pos) Untuk pertamakalinya KPK menetapkan 18 anggota dewan sebagai tersangka menysul penetapan tersangka Wali Kota Malang 2013-2018 Moch Anton. Penetapan 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan

mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono. ‘’Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka,’’ kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/3) kemarin. Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. ‘’Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015,’’ ungkap Basaria. Moh Anton disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b

atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Ppasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal. 19 Alat Bukti

Soal Tudingan Amien Rais

PSI Sebut Tak Berdasar, Jokowi Ajak Adu Program Jakarta (Bali Post) – Pernyataan Amien Rais yang menyebut Presiden Jokowi melakukan pengibulan dalam program bagi-bagi sertifikat, mendapat tanggapan elite parpol. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu tidak berdasar. ‘’Saya menilai bahwa sebagai politisi senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asal bunyi saja,’’ ujar Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Danik Eka Rahmaningtiyas, Rabu (21/3) kemarin. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelumnya mengatakan agenda pembagian sertifikat tanah di daerah, yang dilakukan Presiden Jokowi, merupakan program pembohongan. Pernyataan itu disampaikan Amien Rais saat menjadi pembicara salah satu diskusi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/3). Danik kemudian mengatakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2015 hingga 2017 telah terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria. Hal. 19 Sengketa Lahan Amien Rais

Joko Widodo

Ekonomi Bali

Rentan, Terlalu Tergantung pada Pariwisata Bali sudah saatnya memikirkan sumber ekonomi selain pariwisata. Sebab, pariwisata terlalu rentan dijadikan gantungan ekonomi. Banyak faktor yang dapat memengaruhinya seperti bencana alam, erupsi gunung dan isu keamanan.

Bali Post/dok

ERA DIGITAL - Permintaan patung Bali dari luar ngeri kini mengalami penurunan. Diperlukan kreativitas dalam menjangkau pasar di era digital ini.

KEPALA Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana mengatakan, Bali mesti melirik ekonomi kreatif sebagai pendamping pariwisata. Dalam Diskusi ‘’Pengembangan Ekonomi Kreatif Penggerak Industri Pariwisata di Bali’’, Rabu (21/3) kemarin di Renon, ia mengatakan, dengan berbagai kendala yang mungkin akan terjadi, seperti penutupan bandara akibat erupsi Gunung Agung, maka sudah saatnya sektor lain perlu dikembangkan salah satunya ekonomi kreatif. ‘’Dengan demikian dalam upaya menggerakkan perekonomian di Bali kami harapkan tidak hanya mengandalkan satu sektor saja

seperti pariwisata. Namun perlu sektor lain seperti industri kreatif, termasuk dalam hal ini juga pertanian dengan tidak merusak lingkungan,’’ katanya. Pengembangan industri kreatif, kata Iman, tidak harus jauh-jauh dari sektor parwisata atau pendukung pariwisata. Seperti makanan dan minuman, grafis, media, visual art, performing art, film, kerajinan, fashion dan lainnya. ‘’Dalam pengembangannya tentu diperlukan dukungan berbagai pihak salah satunya pemerintah dan juga pelaku usaha serta dari sisi permodalan,’’ pungkasnya. Dalam industri kreatif, diakuinya, masih ada be-

berapa tantangan seperti bahan baku yang didatangkan dari luar pulau. Selain itu belum adanya pelabuhan ekspor di Bali, sehingga produk ekspor bervolume besar dilakukan melalui Surabaya. Selain itu juga lemahnya penetrasi pasar akibat lemahnya inovasi dan promosi. Sementara dari sisi perizinan usaha industri dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang masih rumit serta pemberlakuan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) menyebabkan pelaku usaha industri kayu skala kecil sulit mendapatkan bahan baku tersertifikasi. Hal. 19 Lakukan Promosi

’’Dengan demikian dalam upaya menggerakkan perekonomian di Bali kami harapkan tidak hanya mengandalkan satu sektor saja seperti pariwisata. Namun perlu sektor lain seperti industri kreatif, termasuk dalam hal ini juga pertanian dengan tidak merusak lingkungan.’’ Causa Iman Karana Kepala Perwakilan BI Bali


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.