terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
12 HALAMAN
NOMOR 184 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
sabtu pon, 22 Februari 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Jabat Ketua Muda Perdata MA
Pisang Mati Saat Berbuah
Tanam 2.000 Bibit Mangrove
Putra Bali beberapa kali dipercaya mengisi jabatan di Mahkamah Agung (MA). Tahun 2020 ini, salah satu putra Bali yang masuk jajaran ‘’kabinet’’ Ketua MA Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. adalah I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Pohon pisang mati saat berbuah kini dialami petani di Banjar Jelantik Kuribatu, Desa Tojan. Kepala Dinas Pertanian Klungkung Ida Bagus Juanida menyebutkan tanaman pisang tersebut terserang hama. KLUNGKUNG | HAL. 7
Ratusan warga dan gabungan pegawai sejumlah instansi, Jumat (21/2) kemarin menanam 2.000 bibit mangrove di Desa Budeng, Jembrana. Ancaman terbesar keberlangsungan tanaman mangrove adalah sampah plastik yang terbawa aliran sungai yang bermuara di laut.
DENPASAR | HAL. 2
JEMBRANA | HAL. 11
Babi Mati Terus Merebak Pemda Belum Serius Bertindak
Kasus babi mati hingga kini terus merebak. Dampaknya peternak makin merugi karena ternaknya mati dan yang masih hidup tetap tidak laku dijual. Ironisnya, pemerintah daerah justru belum serius bertindak, terutama untuk memutus penyebaran virus. Buktinya, kepastian penyebab kematian babi hingga kini belum diumumkan. Selain itu bangkai babi hanya dibuang begitu saja di sungai, sehingga rentan menyebarkan virus lebih luas.
Bali Post/bit
K
KOSONG - Kandang babi milik warga kosong pascakematian babi secara massal. adek Adnyana, peternak berlokasi di seputaran Jalan Hayam Wuruk Denpasar, dengan wajah sedih menunjukkan kandang babi miliknya. Masih ada puluhan babi siap potong miliknya di dalam kandang, setelah sebelumnya puluhan lainnya mati. Sejak
merebaknya wabah berakibat babi mati mendadak, masyarakat pun enggan mengonsumsi daging babi. Adnyana bahkan mengaku ada babi peliharaannya diberikan cuma-cuma kepada yang mau. Kerugian total dialami peternak yang telah tujuh tahun menggantungkan hidupnya
OPINI
RUU Cipta Kerja dan Nasib Lingkungan Kita Oleh : Ribut Lupiyanto
PEMERINTAH telah merilis draf RUU Cipta Kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. RUU Cipta Kerja merupakan salah satu rencana Omnibus Law selain RUU Perpajakan dan Pemberdayaan UMKM. Omnibus Law sendiri dapat dimaknai sebagai suatu undangundang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi
lebih sederhana. Keberadaan Omnibus Law akan membuat penyederhanaan perizinan mulai dari izin lokasi, IMB, hingga izin lingkungan untuk syarat investasi. Hal yang penting diantisipasi adalah terkorbankannya sektor lingkungan.
Tantangan Lingkungan Banyak catatan diberikan publik atas draf RUU Cipta Kerja. Salah satunya menyangkut kepentingan ekologi. Kartodihardjo (2020) memaparkan adanya potensi melemahkan pengaturan lingkungan hidup ke depan. Pertama, perubahan pasal-pasal di atas masih berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi karena tidak adanya penjelasan isi pasal-pasal tersebut. Kedua, tidak ada norma dan arahan untuk pengaturan yang lebih operasional dari pasal-pasal tersebut terhadap aturan di bawahnya, misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah. Ketiga, dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat serta luasnya cakupan bidang lingkungan hidup, kapasitas pemerintah tidak memadai dengan tuntutan tanggung jawabnya yang sangat besar. Potensi pelemahan ekologis di atas justru terjadi di saat kondisi lingkungan kini menghadapi segudang permasalahan krusial. Permasalahan ini mengkhawatirkan bagi keberlanjutan pembangunan. Merosotnya kualitas lingkungan dapat dicermati dari banyak sektor. Hal. 11 Kehidupan Modern
Harian Bisnis Bali Bali Tak Sulit Garap Pasar MICE Pemerintah Indonesia mendorong Bali tidak hanya tergantung pada pasar leasure tetapi juga optimal menggarap MICE. Pasar ini dinilai tak sulit untuk digarap. Kenapa? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST PPI Rusak Diterjang Ombak Abrasi di Pantai Desa Kusamba, Klungkung, merongrong bangunan Pusat Pendaratan Ikan (PPI). Sebagian bangunan rusak parah diterjang ombak.
www.denpost.id
dari memelihara babi ini. Adnyana pun kini hanya bisa pasrah bahkan sudah pada titik putus asa. Ahli Virologi FKH Universitas Udayana Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika tidak menampik kondisi kematian babi sebenarnya sudah dapat dipastikan penye-
babnya. Secara scientific atau ilmiah, pihaknya memiliki bukti ilmiah terkait penyebab. Hal. 11 Penyebab Pasti
Gubernur Bali Diminta Bersikap ’’Ini semua orang abai, menganggap bahwa virus ini bisa diselesaikan oleh satu bidang saja. Ternyata tidak bisa. Ini harus semua digerakkan. Sementara yang punya kemampuan untuk menggerakkan adalah Gubernur.’’ Ketut Hari Suyasa Ketua GUPBI Bali KERUGIAN peternak dengan adanya wabah kematian babi mendadak ini dipastikan besar. Berdasarkan harga BEP (break event point) babi hidup Rp 25.000 per kg, dengan berat babi siap panen (usia 6 bulan) 90 – 125 kg. Maka kerugian peternak mencapai Rp 2.250.000 – Rp 3.125.000 per ekornya. Jika diasumsikan kematian babi di satu desa mencapai 584 ekor di wilayah Badung, be-
rarti kerugian peternak di desa itu mencapai Rp 1 miliar lebih. Itu pun hanya di satu desa. Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Bali Ketut Hari Suyasa, Jumat (21/2) kemarin mengatakan, yang pasti dihadapi Bali saat ini adalah kasus kematian babi semakin meluas. Hal. 11 Bersikap Tegas
Data Diragukan, Hasil Lab Tak Kunjung Keluar KASUS gerubug atau babi mati mendadak di Bali kini diklaim mencapai 899 ekor. Namun jumlah ini dinilai tidak masuk akal karena tak sesuai kenyataan. Selain itu, hasil laboratorium mengenai penyebab kematian babi hingga kini belum keluar. Padahal sampel sudah dikirim ke Balai Besar Veteriner sejak beberapa bulan lalu. ‘’Sampai hari kemarin, kasusnya cuma 899. Jadi belum 900,’’ ujar Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali IKG Nata Kesuma, Jumat (21/2) kemarin. Secara keseluruhan kasus kematian babi, disebutkan Nata, juga sudah mereda. ‘’Walaupun kasus ini semakin mereda, bahkan beberapa hari ada nihil, ada perkembangan 1-2, tapi kita kan tetap kewaspadaan dini,’’ imbuhnya.
Ahli Virologi FKH Universitas Udayana Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika menyampaikan hal berbeda tentang jumlah babi mati. Dari laporan yang diterima secara pribadi, memang kasus kematian babi masih ada dan masih tinggi. ‘’Ini penyakit yang baru, yang muncul sejak Desember 2019. Bahkan belum dinyatakan secara resmi oleh Departemen Pertanian,’’ katanya. Hal. 11 Populasi Babi
’’Kalau angka yang disebutkan kecil, tentu tidak perlu dilakukan penanganan. Karena data yang sebenarnya jauh lebih baik daripada data angka yang disembunyikan. Tapi buktinya peternak saat ini ’menjerit’, termasuk juga konsumen merasa ketakutan untuk mengonsumsi daging babi.’’ Prof. Dr. drh. Mahardika Ahli Virologi FKH Unud
Bintang Puspayoga Dorong Hadirnya Desa Layak Anak
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), per 15 Januari 2020, mencatat bahwa jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggar Barat (NTB) mencapai 218 kasus. Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 213 kasus. Angka yang cukup tinggi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada korban. Demikian penegasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, Jumat (21/2) kemarin, di Lombok. Penegasan Menteri Bintang tersebut disampaikan saat meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTB. Menteri Bintang berharap UPTD PPA tersebut dapat beroperasi secara profesional, terus mengembangkan kapasitasnya, serta memberikan layanan optimal bagi seluruh masyarakat demi mewujudkan perempuan berdaya, melahirkan anak berkualitas dengan menurunkan angka kekerasan terhadap perempun dan anak di NTB. Ia pun mengisyaratkan untuk terus mendorong
hadirnya desa layak anak. ‘’Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi NTB yang telah membentuk UPTD PPA. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah NTB terkait isu perempuan dan anak. Apresiasi juga kami berikan atas berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan seperti adanya layanan NTB Care serta mengembangkan revitalisasi Posyandu Keluarga yang diperuntukkan bagi balita hingga lansia sebagai garda terdepan mewujudkan keluarga sehat dan mandiri serta mencegah stunting,’’ ungkap Menteri Bintang. Menteri Bintang kembali menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemen-PPPA memiliki tugas untuk menjalankan lima isu prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama lima tahun ke depan, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak. Hal. 11 Pelayanan Maksimal
Bali Post/kmb
UPTD PPA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, bersama Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah saat meresmikan UPTD PPA Provinsi NTB, Jumat (21/2) kemarin.