Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (102 rb Like) http://facebook.com/balipost
jumat umanis, 22 januari 2016
20 HALAMAN
NOMOR 154 TAHUN KE 68
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Berantas Teroris
Lembaga Intelijen Jangan Egosentris
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas program pencegahan terorisme dan deradikalisme, Kamis kemarin.
Dituntut 9 Tahun, Wacik Keberatan
Jakarta (Bali Post) – Jaksa penuntut umum KPK menuntut agar majelis hakim PN Tipikor Jakarta menghukum mantan Menteri ESDM Jero Wacik dengan hukuman sembilan tahun pidana penjara, denda Rp 350 juta subsider 4 bulan kurungan. ’’Menuntut, menyatakan terdakwa Jero Wacik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu alternatif kedua, dakwaan kedua, serta dakwaan ketiga,’’ terang JPU KPK Dody Sukmono saat membacakan surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (21/1) malam. Selain hukuman pidana, jaksa juga meminta agar Wacik membayar uang pengganti sebesar Rp 18,7 miliar, sesuai dengan yang diterimanya dari penyalahgunaan DOM serta uang-uang kick back, yang berasal dari pihak ketiga. Namun, apabila tidak bisa membayarnya dalam waktu satu bulan sesudah kasusnya berkekuatan hukum tetap, maka harta benda akan disita dan dilelang jaksa. Jika tidak mencukupi, maka diganti empat tahun kurungan. Dalam analisis yuridisnya, fakta-fakta hukum keterangan ahli, terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 8.408.617.149. Hal. 19 Kepentingan Pribadi
Bali Post/ant
KERETA CEPAT - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) menghadiri ‘’groundbreaking’’ pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) kemarin. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, khususnya daerah Jakarta dan Bandung. (Beritanya di halaman 18)
“Beberapa hari lalu (Senin 18/1), saya bertemu pimpinan lembaga negara. Dalam pertemuan itu disampaikan pencegahan terorisme dipandang perlu dan sangat mendesak, perlu payung hukum yang lebih kuat, komprehensif, sehingga aparat keamanan tidak ragu melakukan penindakan,” kata Presiden saat memimpin ratas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/1) kemarin. Presiden mengungkapkan para pimpinan lembaga negara memang belum menyepakati payung hukum
pencegahan terorisme dan radikalisme itu apakah dalam bentuk revisi undang-undang, peraturan pengganti UU (perppu) atau UU baru. “Inilah yang perlu dibicarakan lagi dengan DPR,” kata Presiden. Dalam pencegahan terorisme ini, Presiden memerintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memperkuat sinergi, terutama antarlembaga intelijen tidak memunculkan egosentris. Hal. 19 Kekuatan Terorisme
Munir dan Neymar Hancurkam Bilbao Madrid Duet Munir el Haddadi dan Neymar menjadi pahlawan kemenangan Barcelona saat menghancurkan tuan rumah Athletic Bilbao 2-1 di pertandingan pertama babak perempatfinal Piala Raja, Kamis (21/1) kemarin. Kemenangan ini membuka peluang Barca menjuarai turnamen ini untuk keempat kalinya dalam delapan tahun. Barca mengalahkan Bilbao tiga kali di partai final sejak 2009, termasuk musim lalu. Juara Spanyol serta Eropa
itu tidak dipusingkan dengan absennya Lionel Messi dan Luis Suarez pada laga tandang kemarin. Hasil kemarin menjadi modal bagus menjelang pertandingan kedua di Camp Nou pekan depan. Hal. 19 Pertandingan Pertama GOL - Neymar (kanan) merayakan golnya bersama Munir El Haddadi saat Barca mengalahkan Athletic Bilbao, Kamis (21/1) kemarin.
RUU Larangan Minuman Beralkohol
PHDI Tekankan Pasal Pengecualian
Bali Post/ade
TUNTUTAN - Jero Wacik saat sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/1) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) meminta pasal-pasal pengecualian dalam rumusan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Mikol) tidak justru mengekang kebebasan
kegiatan beragama umat Hindu. Oleh karena itu, pasal-pasal pengecualian yang akan disusun dalam RUU ini harus benar-benar merepresentasikan kepentingan semua pihak. “Ada tradisi yang masuk dalam
Membangun Ekonomi Bali Melalui LPD 3-Habis
Hapus Dana Pembinaan, LP LPD Dibiayai APBD Setoran dana pembinaan sebanyak 5 persen dari keuntungan LPD kini mendapat sorotan. Sejumlah anggota DPRD Bali menilai setoran itu tidak perlu dilakukan. Solusinya, gaji para pengurus Lembaga Pembina (LP) LPD dianggarkan melalui APBD. Sebab, membina LPD adalah tugas pemerintah. Sementara LP LPD menilai setoran itu masih relevan. Sebab, dana itu tak hanya untuk pembinaan juga berfungsi untuk kegiatan sosial.
KETUA Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, Kamis (21/1) kemarin menyatakan, LP LPD sebenarnya sudah bergerak, sudah berjalan, cuma lembaga ini perlu diperjelas kelembagaannya. Apakah dia lembaga semacam komisioner atau lembaga lain. Apa pun lembaganya, jika lembaga itu diadakan oleh gubernur, berarti harus digaji dari APBD. ‘’Selama ini kan dia berSK gubernur tetapi digaji dari setoran 5 persen keuntungan LPD,” ujarnya. Parta menambahkan, kelembagaan LP LPD perlu diperjelas agar nantinya bisa memperjelas fungsi lembaga itu sendiri. Apakah berfungsi pembinaan, pencegahan atau audit. Selain itu, juga diperlukan adanya transparansi penggunaan anggaran. Mengingat, 5 persen dari keuntungan LPD yang saat ini asetnya sudah mencapai Rp 14 triliun pastilah bukan angka yang kecil. “Untuk transparansi memang tidak ada
keharusan menyetor penggunaan anggaran ke dewan karena proses pembentukannya tidak melalui dewan. Justru karena kondisinya seperti itulah akhirnya beberapa LPD tidak menyetor lagi 5 persen itu,” jelasnya. Parta melanjutkan, tak sedikit LPD juga mengurangi setoran dengan membuat dua laporan untuk memperkecil laba. Agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, pihaknya menginginkan LP LPD ke depan dibiayai dari APBD saja. Terlebih, fungsi pembinaan LPD sejatinya merupakan fungsi pemerintah sehingga pemerintahlah yang harus menyiapkan dananya. Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry sepakat bila perda itu direvisi untuk menghapus setoran tersebut. Namun, bukan berarti penghapusan ini juga sekaligus membubarkan LP LPD. Hal. 19 Perlu Diaudit
kegiatan keagamaan. Seperti di Bali, minuman beralkohol (arak) dipakai dalam upacara agama tetapi dalam jumlah terbatas dan tidak ada ajaran Hindu yang mengizinkan alkohol untuk dikonsumsi, tetapi hanya saat upacara agama saja,” kata Yanto
Jaya, Ketua Bidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM PHDI Pusat saat memberikan masukan kepada Pansus RUU Mikol di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/1) kemarin. Hal. 19 Daerah Wisata
Revisi Perda Tak Mendesak, Pemberdayaan Lebih Penting
I Nyoman Cendikiawan
BADAN Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Bali mereaksi wacana terkait pemberdayaan LPD. BKS LPD menegaskan Perda No. 4/2012 termasuk Pergub yang mengatur tentang LPD masih memiliki legalitas yang kuat memayungi LPD. Bahkan, rapat anggota LPD se-Bali menegaskan revisi payung hukum LPD tidak mendesak. Rapat anggota BKS LPD juga menegaskan LPD merupakan lembaga keuangan yang sudah dipayungi hukum adat. Pemaparan itu disampaikan Ketua BKS LPD Provinsi Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., Kamis (21/1) kemarin. Ia mengatakan, sebagai lembaga keuangan, LPD sudah dipayungi hukum adat yakni awig-awig. Hal. 19 Payung Hukum