Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Tumbuh tetapi Rapuh DATA statistik terkait indikator ekonomi menunjukkan bahwa Bali baik-baik saja. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, semuanya rendah. Inflasi juga terkendali. Sementara pertumbuhan ekonomi, dalam kondisi ekonomi nasional dan global yang lesu, pencapaian di atas 5,9 persen, Bali termasuk paling tinggi secara nasional. Untuk mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah baik negara maupun daerah, umumnya dipergunakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan yang meningkat berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, jika ekonomi Bali terus bertumbuh dengan baik, secara teori masyarakat Bali juga makin sejahtera. Sementara kontraksi, atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan dimaknai sebagai sebuah bencana. Ekonomi Bali di tahun 2018 meski belum kembali ke performa terbaiknya karena pertumbuhannya hanya ratarata mencapai 5,9 persen, dinilai sejumlah pihak cukup positif. Jika situasi dan kondisi Bali tetap stabil, tidak ada peristiwa yang membuat wisatawan takut ke Bali, maka 2019 nanti perekonomian Bali akan terus tumbuh mencapai performa terbaiknya. Meski pihak BI sendiri hanya berani memasang angka pertumbuhan maksimal 6,4 persen saja. Namun di sisi lain, efek negatif pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan lebih banyak sumber daya yang tersedia. Semakin tumbuh tinggi, semakin banyak pula sumber daya yang diperlukan. Mengejar pertumbuhan tinggi, harus bersiap dengan pengorbanan yang lebih banyak. Misalnya saja pengorbanan alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan industri atau permukiman. Dalam konteks Bali, misalnnya. Pertumbuhan ekonomi yang banyak diakselerasi pariwisata akan menuntut lebih banyak lahan-lahan untuk pembangunan sarana akomodasi dan infrastrukur penunjang lainnya. Rata-rata alih fungsi lahan pertanian di Bali mencapai 537 hektar per tahun. Jika dipersentasekan alih fungsi lahan ini melaju di angka 0,067 persen, berada di atas rata-rata yang alih fungsi lahan dianggap wajar yakni 0,05 persen. Dampak negatif pertumbuhan ekonomi dari pariwisata akibat buruknya manajemen adalah dalam hal kerusakan lingkungan yang makin hari makin parah. Hal. 15 Sarana Akomodasi
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
’’Bali perlu mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sektor pariwisata karena dipastikan ada dampaknya.’’
Struktur Ekonomi Bali Harus Diubah
Adi Nugroho Kepala BPS Bali
Pertumbuhan ekonomi Bali selalu di atas rata-rata nasional. Jika ekonomi nasional di tahun 2018 hingga triwulan III hanya mencatat pertumbuhan 5,2 persen, maka ekonomi Bali di periode yang sama berada di angka 6,24 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi ini masih ditopang sektor tersier yang berarti mengandung risiko tinggi dan sangatlah rentan. Memasuki tahun 2019 dan seterusnya, Bali memerlukan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Langkah besar yang harus segera dilakukan adalah mengubah struktur perekonomian Bali dari penopang utama sektor tersier ke sektor primer. Data yang dirilis Bank Indonesia Perwakilan Bali awal Desember 2018 menyebutkan pertumbuhan ekonomi Bali berada di bawah rata-rata nasional hanya pada triwulan IV 2017. Masa sebelum dan sesudah triwulan IV 2017, ekonomi Bali selalu di atas rata-rata nasional termasuk tahun 2018. Meski belum mengeluarkan data final, mengingat masih ada beberapa hari memasuki akhir tahun, Kepala Perwakilan
BI di Bali Causa Iman Karana memprediksi pertumbuhan ekonomi Bali di 2018 ini akan mencapai kisaran 5,9 persen sampai dengan 6,24 persen. Pertumbuhan ekonomi memang menjadi indikator utama tingkat perekonomian sebuah daerah. Masih ada indikator lain seperti tingkat inflasi, angka pengangguran, tingkat kemiskinan dan gini ratio (kesenjangan pendapatan antara yang kaya dengan miskin).
Indikator Perekonomian Bali 2018 Pertumbuhan Ekonomi
5,9% - 6,3%
’’Salah satu langkah yang perlu segera dilakukan adalah mengubah komposisi sektor penyumban g pertumbuhan ekonomi yakni dari tersier ke sekunder dan primer.’’
Pada indikator-indikator ini, kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Ir. Adi Nugroho, M.M., Bali di tahun 2018 juga menunjukkan angka positif. ‘’Inflasi di Bali sangat terkendali masih ada di rentang inflasi nasional yakni 3,5 persen plus satu,’’ kata Adi Nugroho. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali per Agustus 2018, berdasarkan data BPS menjadi terendah secara nasional yakni 1,3 persen. Sementara angka kemiskinannya pada Maret 2018 ada diangka 4.01. Hal. 15 Akan Berdampak
Kesenjangan Ekonomi
I.B. Raka Suardana Guru Besar Undiknas
’’Semua komponen di Bali harus segera secara bersamasama memikirkan, bagaimana pariwisata Bali dirancang agar dapat menghidupi sektor lain. Jangan sampai pariwisata menghancurkan pertanian.’’ I Gusti Kade Sutawa Ketua AMPB
’’Pertumbuhan ekonomi Bali lebih dari 65 persen ditopang dari sektor tersier, di mana pariwisata termasuk di dalamnya. Realita ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi demikian rentan dan berisiko tinggi, sehingga belum dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang sehat.’’
0,377%
Pengangguran Terbuka
1,37% Kemiskinan
4,01% Inflasi
3,43%
Wiasthana Ika Putra Ketua Bappeda Bali
Teluk Benoa Kembali Terancam
KKP Keluarkan Izin Lokasi Reklamasi Denpasar (Bali Post) Teluk Benoa tak pernah sepi masalah. Setelah sempat reda sekitar tiga bulan, kawasan suci itu kembali terancam. Pasalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI kembali menerbitkan izin lokasi reklamasi per 29 November 2018. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pun membenarkan hal itu. Kendati secara formal, tembusan izin lokasi itu belum diterima oleh Pemprov. ‘’Saya kemarin rapat konsultasi teknis Dokumen Antara RZWP3K di Kementrian Kelautan. Salah satu Kasubdit yang
menangani itu menyatakan bahwa sudah ditandatangani izin lokasi reklamasi Teluk Benoa,’’ ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali I Made Gunaja, Kamis (20/12) kemarin. Gunaja mengaku tak lantas menelusuri informasi itu secara lebih detail lantaran
Pusat Abaikan Aspirasi Rakyat Bali
Denpasar (Bali Post) Direktur Eksekutif Walhi Bali Made Juli Untung Pratama mempertanyakan keberpihakan pemerintah utamanya Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti terhadap rakyat Bali. Sebab, terbitnya izin lokasi sama dengan mengabaikan aspirasi rakyat Bali selama ini. ‘’Bagaimana bisa Menteri Susi lebih mendengarkan satu investor dibandingkan aspirasi rakyat Bali dengan 39 desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa selama lima tahun,’’ ujarnya, Kamis (20/12) kemarin. Walhi Bali, lanjut Untung Pratama, selama ini berupaya keras agar Teluk Benoa masuk sebagai kawasan konservasi maritim dalam
Dishub Denpasar Siapkan ’’Rest Area’’
Halaman 2 BUMDes Nyambu Tak Serobot Usaha Rakyat Tujuan pendirian BUMDes adalah menggali potensi desa dan menjadikan masyarakat desa sejahtera. Begitu pula dengan BUMDes Desa Nyambu. Makanya, dalam menjalankan usaha, BUMDes Desa Nyambu berusaha untuk tidak menyerobot bidang usaha yang sudah dijalankan masyarakat setempat.
Halaman 7
masih fokus untuk paparan RZWP3K. Oleh karena itu, belum diketahui apakah izin lokasi tersebut merupakan perpanjangan izin lokasi sebelumnya ataukah izin baru. Kalau memang izin baru, mestinya ada komunikasi yang dilakukan oleh KKP dengan Pemprov Bali. Khu-
’’(Izin lokasi) harus batal, karena tidak ada rekomendasi pemerintah daerah dan bertentangan dengan aturan yang masih berlaku seperti RTRWP Bali. Terpenting, akan bertentangan pula dengan visi-misi Gubernur terpilih yang diejawantahkan pada RPJMD yang juga akan disampaikan ke DPRD, Januari 2019.’’
Dokumen Antara RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Namun dalam Konsultasi Teknis Dokumen Antara RZWP3K Provinsi Bali di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, Rabu (19/12) lalu, justru terkuak mengenai terbitnya izin lokasi rencana reklamasi Teluk Benoa pada 29 November 2018. ‘’Di tengah upaya konservasi tersebut, justru secara diam-diam Menteri Susi Pudjiastuti menerbitkan izin reklamasi. Mengabaikan semua aspirasi tentang Teluk Benoa yang terakomodir di dalam dokumen RZWP3K,’’ sesalnya. Hal. 15 Menteri Susi
Kasus Pembunuhan Tiga Anak Kandung
PN Gianyar sudah menerima memori kasasi dari Kejari terkait kasus pembunuhan tiga anak yang dilakukan ibu kandungnya, Ni Luh Putu Septyan Permadani. Sebelum memori kasasi dikirim ke Mahkamah Agung, PN Gianyar kini menunggu kontra memori kasasi dari kuasa hukum terdakwa Septyan hingga batas waktu 28 Desember mendatang.
Halaman 9 Karya Agung di Pura Dasar Buana Gelgel
Pura Dasar Buana Gelgel, Klungkung, Kamis (20/12) kemarin sejak pagi nampak ramai. Krama setempat ngaturang ngayah mempersiapkan rangkaian karya ke-15 dari 33 rangkaian karya secara keseluruhan di pura tersebut. Pada tahapan karya kemarin, digelar upacara Tawur Gentuh, Mapenyejeg Bumi, Melaspas, Mendem Padagingan, Masupati Pratima, dan Karya Pangingkup. Tujuan utamanya adalah untuk menyucikan parhyangan Ida Batara.
Halaman 12
susnya terkait permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari gubernur. ‘’Sementara saya selaku pembantunya Pak Gubernur, yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, saya merasa tidak ada perintah dari Pak Gubernur untuk memproses itu. Tiba-tiba kemarin ada informasi seperti itu. Secara formal, saya belum menerima tembusan maupun surat dari izin lokasi
Adhi Ardhana Anggota DPRD Bali
’’…sesuai regulasi yang ada mestinya tidak bisa lagi. Sebab, izin lokasi yang dimiliki PT TWBI sudah tidak bisa diperpanjang lagi setelah berakhir pada 25 Agustus 2018 lalu.’’ I Made Gunaja KadisKelautan dan Perikanan Bali
tersebut,’’ imbuhnya. Kalau ternyata perpanjangan, lanjut Gunaja, sesuai regulasi yang ada mestinya tidak bisa lagi. Sebab, izin lokasi yang dimiliki PT TWBI sudah tidak bisa diperpanjang lagi setelah berakhir pada 25 Agustus 2018 lalu. Meski demikian, pihaknya tidak mau berandai-andai apakah izin lokasi tersebut merupakan izin baru atau perpanjangan. Yang jelas, memang ada informasi mengenai
terbitnya izin lokasi untuk reklamasi Teluk Benoa. ‘’Karena (izin lokasi - red) belum sampai, saya belum membaca itu. Baru sebatas informasi. Proses itu kan panjang, setelah diteken, verifikasi, pendaftaran, cari nomor, keputusan, itu kan berproses,’’ jelasnya. Lebih lanjut, Gunaja akan mengonsultasikan keluarnya izin lokasi tersebut dengan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Selaku Ketua
Pokja Penyusunan RZWP3K, pihaknya juga menerima aspirasi masyarakat yang menginginkan Teluk Benoa dikembalikan menjadi kawasan konservasi. Di sisi lain, ada regulasi yang menetapkan peruntukan di Teluk Benoa. Teluk Benoa juga menjadi bagian dari kawasan strategis nasional yang secara kewenangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal. 15 Jelas Melanggar
WAKIL Gubernur Bali Cok Ace menanggapi tentang kembali keluarnya izin lokasi reklamsi Teluk Benoa. Pada pernyataan tertulisnya, Cok Ace menyebutkan, ‘’Sebagaimana visi kami ‘Ngewangun Sat Kertih Loka Bali’ bermakna bahwa keyakinan dan alam Bali memang tidak menghendaki adanya reklamasi Teluk Benoa. Untuk itu saya akan terus mengawal keyakinan tersebut demi Bali yang saya hormati dan saya cintai.’’ Sebelumnya, pada 24 Agustus 2018 lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyatakan rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa Bali tidak bisa dilaksanakan. Di hadapan awak media, Koster mengatakan secara administratif sebetulnya tidak ada perpanjangan izin lokasi. Masa berlaku izin lokasi PT TWBI selama lima tahun bahkan sudah habis pada Desember 2017 lalu. ‘’Bila dalam waktu lima tahun tidak ada kemajuan,
maka izin pengelolaannya bisa dievaluasi. Sebenarnya sudah habis, sudah gugur dengan sendirinya. Jadi rupanya orang tidak tahu bahwa habisnya masa berlaku lima tahunnya itu adalah Desember 2017. Saya sudah baca dokumennya, lengkap,’’ katanya yakin di Rumah Transisi, Renon, Denpasar kala itu. Secara keseluruhan, ada delapan poin pernyataan sikap tentang rencana reklamasi Teluk Benoa yang dibacakan Koster. Selain menyatakan rencana itu tidak bisa dilaksanakan, Ketua DPD PDI-P Bali ini juga mengimbau kelompok masyarakat tertentu yang pro dan kontra agar tidak lagi melakukan aksi demonstrasi. Poin pernyataan sikap lainnya, kawasan Teluk Benoa akan dikonservasi kembali sebagai kawasan untuk melestarikan hutan mangrove dan menjadikannya sebagai kawasan yang hijau, bersih, dan indah. Kendati demikian, pernyataan sikap Koster-Ace sama sekali tidak menyinggung soal
Perpres No.51 Tahun 2014. Padahal, peluang investor untuk mereklamasi Teluk Benoa demi kepentingan bisnis baru benar-benar akan tertutup jika Presiden mencabut Perpres tentang Perubahan atas Perpres No.45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) itu. Menurut Koster, Perpres tidak hanya mengatur tentang Teluk Benoa. Namun Perpres Sarbagita itu justru dikatakan mengatur pula sejumlah wilayah di Indonesia. Pencabutan perpres malah disebut akan merugikan daerah lain yang butuh aturan itu. ‘’Perpres tidak menyuruh melakukan reklamasi, tetapi perpres mengatur kalau mau melakukan reklamasi, boleh. Siapa yang membolehkan? Banyak pihak, salah satunya gubernurnya. Kalau gubernur bilang tidak, ya… tidak bisa. Jadi tidak tergantung sama perpres,’’ jelasnya kala itu. (kmb32)
Tetap Kawal Keyakinan Demi Bali
Sistem Pemilu Pengaruhi Maraknya OTT Kepala Daerah Jakarta (Bali Post) Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Negara, baik di pusat maupun di daerah, terutama kepala daerah pada tahun 2018 menjadi catatan hukum akhir tahun DPP PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyoroti sistem pemilu berbiaya mahal menjadi salah satu faktor penyebab maraknya korupsi oleh kepala daerah. ‘’Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu setidaknya butuh Rp 30 miliar. Sementara gaji bupati itu Rp 5 sampai
10 juta per bulan ditambah tunjangan serta dana taktis sekitar Rp 50 juta sampai 70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (biaya pengeluaran pilkada)?’’ kata Trimedya saat memaparkan Catatan Hukum Akhir Tahun 2018, di Jakarta, Kamis (20/12) kemarin. Catatan yang dikemas dalam karya buku itu dihadiri Hendardi dari Setara Institute dan Guru Besar Hukum Pidana UGM Prof. Eddy O.S Hiariej. Trimedya mengajak seluruh pihak untuk merefleksi dan mengevaluasi tentang sistem pemilu langsung berbiaya mahal, apakah sudah tepat atau perlu diubah dengan mengembalikannya ke DPRD untuk memilih kepala daerah.
‘’Apakah perlu dipertimbangkan kembali pemilihan lewat anggota Dewan?’’ ujarnya. Termasuk pemilu sistem pemilihan calon anggota legislatif (caleg) baik di pusat (DPR) dan di daerah (DPRD) dengan sistem proporsional terbuka yang saat ini diberlakukan. ‘’Apakah sistem pemilihan terbuka yang sudah berlaku selama dua periode ini, telah menghasilkan DPR dan DPRD yang berkualitas dibanding dengan DPR dan DPRD sebelumnya di awal reformasi,’’ kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini. Meski sejumlah kepala daerah asal PDI Perjuangan diakuinya banyak terkena OTT oleh KPK, Trimedya
tetap mengapresiasi kinerja lembaga antikorupsi tersebut. Namun, dia mengingatkan agar KPK tidak hanya gencar dalam penindakan, tetapi juga pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi kepada kader-kader parpol. Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah meningkatnya kinerja Polri berdasarkan hasil kajian internal partai dan survei sejumlah lembaga independen, pascadibentuknya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). ‘’Kinerja Kejaksaan dari sejak Jaksa Agung Prasetyo dilantik tidak ada peningkatan yang luar biasa. Kepolisian justru ada perbaikan di bawah kepe-
mimpinan Pak Tito Karnavian. Sekarang banyak orang kecewa tidak bisa titipkan anak dan saudaranya masuk polisi, dan itu baik,’’ kata Trimedya. Di musim kampanye pemilu saat ini, Trimedya berharap Polri bersama TNI bisa terus bersinergi menjaga keamanan. ‘’Utamanya pada masa krusial, Februari sampai April,’’ pintanya. Hiruk-pikuk politik belakangan ini, dinilainya tidak lepas dari masa kampanye pemilu yang panjang yaitu tujuh bulan. Menurutnya, kampanye maksimal cukup dua bulan. Hal. 15 Semakin Besar