terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 36 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Bali agar Tiru Surabaya
Serahkan Buaya
Warga Protes Pembangunan Makam
Surabaya telah berhasil mengelola sampah. Mestinya ini menjadi inspirasi bagi Pemprov Bali. Bali sangat layak menjadikan Kota Surabaya sebagai tempat belajar penanganan sampah. Karena selama ini gagal dilakukan di Bali. Seperti apa penanganan sampah di Kota Surabaya?
BKSDA Bali menerima penyerahan seekor buaya dari Dewa Gede Perwira, Jumat (20/9) kemarin. Reptil dengan panjang 1,5 meter itu diserahkan oleh pria asal Lingkungan Sangging, Gianyar, lantaran terbentur undang-undang yang berlaku.
Bangunan di pinggir Bendungan Benel diprotes warga. Bangunan yang sudah dibangun sejak tahun lalu ini merupakan milik pribadi dari warga luar Jembrana. Warga menilai bangunan yang diketahui merupakan makam itu tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat setempat.
GIANYAR | HAL. 9
DENPASAR | HAL. 2
JEMBRANA | HAL. 10
Gubernur Koster: Generasi Muda Hindu Bali Harus Bernapaskan Kearifan Lokal GUBERNUR Bali Wayan Koster didampingi Ny. Putri Suastini Koster membuka secara resmi penyelenggaraan World Hindu Wisdom Meets 2019 di Aula SMA Bali Mandara, Kubutambahan, Buleleng, Jumat (20/9) kemarin. Gubernur Koster menyampaikan bahwa masyarakat Bali yang mayoritas menganut agama Hindu memiliki keunikan tersendiri dibanding agama Hindu yang dianut HINDU - Gubernur Bali Wayan Koster, Ny. Putri Suastini Koster dan Mangku Pastika saat pembukaan penyelenggaraan World Hindu Wisdom Meets 2019 di Aula SMA Bali Mandara, Kubutambahan, Buleleng, Jumat (20/9) kemarin.
Lebih Manusiawi dari KUHP
Jakarta (Bali Post) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempertanyakan mengapa pasal penggelandangan di RKUHP baru diributkan sekarang. Padahal sejak dulu masyarakat tidak ribut soal pasal pidana terkait gelandangan dan sudah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). ‘’Mengapa tidak ribut kita dulu dalam gelandangan dapat dipidana? Ada rupanya eksploitasi besar-besaran tentang penggelandangan sampai sekarang?’’ kata Yasonna. Yasonna menilai justru peraturan terkait gelandangan diperbaiki dalam Rancangan KUHP yang baru. ‘’Pasal dalam RKUHP itu mengatakan jika terjadi gelandangan dan pengemis, maka akan dikirim ke rumah panti, dididik menjadi orang bekerja,’’ ujarnya. Ia mengklaim bahwa RKUHP lebih manusiawi ketimbang KUHP yang lama. Hal. 15 Gelandangan
secara universal. Di mana pelaksanaan agama, adat istiadat dan budaya menyatu, dan satu sama lainnya saling menguatkan. Untuk itu eksistensi dan keberlangsungan agama Hindu ala Bali harus tetap dijaga. Terlebih dalam kaitan membangun karakter generasi muda, harus tetap bernapaskan kehinduan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Bali. Sehingga generasi muda Bali semakin berkarakter, dipandang, dihargai dan mendapat pengakuan orang luar. ‘’Kita harus bisa menempatkan agama Hindu sesuai porsinya. Kalau di Bali harus dilaksanakan sesuai tata cara yang berkembang di Bali, mengedepankan kearifan lokal. Kita harus memahami batasan-batasan, mana hal-hal yang benar-benar
fundamental dan prinsipil yang tidak boleh diubah harus kita jaga. Mana halhal yang bisa dikembangkan mengikuti perubaham zaman. Karena itulah keunikan agama Hindu kita di Bali yang harus dijaga eksistensinya. Para generasi muda harus kita arahkan berdasarkan ideologi lokal yang kita miliki agar semakin berkarakter,’’ ujar Gubernur Koster di hadapan para peserta dan anak didik SMAN-SMKN Bali Mandara. Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menekankan, hendaknya masyarakat bukan berpatokan pada kesukuan, di mana masyarakat Bali sebagai penganut Hindu yang berada di wilayah Indonesia, harus tetap mengikuti dinamika nasional. Dalam berkewarganegaraan harus berpegang teguh pada ide-
ologi bangsa yakni Pancasila dan UUD 1945. ‘’Dengan menjadi penganut agama yang baik, itu akan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kebangsaan kita. Kita akan bisa melawan pertarungan ideologi yang mengikis rasa kebangsaan kita. Karena sejatinya pertarungan ideologi itulah tantangan terbesar kita saat ini. Kita harus bangun SDM kita. Walaupun minoritas, jika SDM kita bagus, berprestasi, kita akan bisa menguasai dunia. Kita harus bisa menjadi orang yang menentukan arus perubahan, bukan sekadar mengikuti arus,’’ ujarnya mengakhiri sambutan seraya mengajak para generasi muda agar jangan hanya bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Hal. 15 Calon Pemimpin
Tunda, Pengesahan RKUHP
Jokowi Nilai Ada 14 Pasal ’’Bermasalah’’
Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo meminta DPR-RI menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Perubahan atau Revisi UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada periode keanggotaan DPR saat ini dan dibahas DPR periode berikutnya. ‘’Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama, sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR-RI periode berikutnya,’’ ujarnya di Istana Bogor, Jumat (20/9) kemarin. Presiden menyatakan terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP, termasuk mendengar masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan sejumlah substansi dalam RUU KUHP. ‘’Setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RUU
KUHP, saya berkesimpulan masih ada beberapa materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,’’ ucap Jokowi. Jokowi menyatakan setidaknya terdapat 14 pasal di dalam RKUHP yang perlu dibahas lebih lanjut bersama DPR dan berbagai pihak di masyarakat. ‘’Tadi saya
melihat materi-materi yang ada, substansi-substansi yang ada, ada kurang lebih 14 pasal,’’ kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Namun, Presiden Jokowi tidak merinci 14 pasal yang perlu dibahas lebih lanjut tersebut. Ia hanya menyatakan pihaknya saat ini
fokus dalam pembahasan RKUHP. Setelah mendapat masukan dari berbagai kalangan, ia berkesimpulan perlu melakukan pembahasan mendalam terhadap pasal-pasal tersebut. Rencananya RKUHP akan disahkan pada Selasa, 24 September 2019, setelah pemerintah diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bersama fraksi-fraksi di internal Komisi III DPR menyetujui seluruh materi pasal dalam RKUHP dan sepakat untuk disahkan di rapat paripurna DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pimpi-
nan DPR berencana menggelar rapat konsultasi pada Senin (23/9) untuk mencari titik temu. ‘’Mungkin keinginan Presiden belum mendapatkan penjelasan yang komplit, karena itu saya mengusulkan agar Presiden mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada hari Senin sebelum hari Selasa disahkannya menjadi undang-undang,’’ ucap Fahri. Fahri mengatakan, sejauh ini pimpinan DPR menangkap keinginan Presiden dengan mendasarkan pada surat presiden (surpres) yang dikirim Jokowi sebelum RKUHP dibahas bersama DPR. (kmb4)
Pengunjuk Rasa di Depan KPK
Lempar Telur dan Bakar Ban
Jakarta (Bali Post) – Polisi memukul mundur pengunjuk rasa beratribut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (20/9) kemarin. Awalnya, satu water cannon dikerahkan untuk memadamkan ban yang sudah dibakar oleh pengunjuk rasa tersebut. Pengunjuk rasa kemudian meminta agar water cannon mundur. Kericuhan pun mulai terjadi antara pengunjuk rasa dengan polisi. ‘’Mundur,
mundur,’’ kata pengunjuk rasa meminta water cannon agar mundur. Polisi pun kemudian menghalau pengunjuk rasa ke jalan di depan gedung KPK. Pengunjuk rasa pun berhamburan baik ke jalan di sisi kiri maupun kanan gedung KPK. Sebelumnya, pengunjuk rasa melemparkan telur ke arah lobi Gedung KPK. Tampak telur-telur itu mengenai kaca-kaca di depan lobi gedung itu. Pecahan telur juga banyak yang berserakan di depan lobi gedung tersebut. Adapun pelemparan telur
Harian Bisnis Bali Diharapkan Satu Digit Banyak pemerhati berharap suku bunga perbankan bisa rendah bahkan menjadi satu digit pada tahun-tahun mendatang. Itu karena suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7 day repo rate turun dan laju inflasi terkendali. Bahkan dalam tahun ini saja, Bank Sentral telah menurunkan tiga kali suku bunga acuannya. Harapannya suku bunga kredit turun dan mendorong tumbuhnya pengusaha baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Mungkinkah suku bunga satu digit terwujud?
www.bisnisbali.com
tersebut, menurut pengunjuk rasa, sebagai simbol kebusukan yang ada di dalam KPK. Setelah peristiwa lempar telur itu, aparat kepolisian pun mulai melakukan barikade di depan lobi Gedung KPK lengkap dengan tameng dan baju antihuruhara. Dalam aspirasinya, PMII menyatakan tiga sikap, yakni meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik, percepat pelantikan pimpinan KPK terpilih, dan mendukung pengesahan UU KPK oleh DPR-RI. (ant)
UNJUK RASA - Polisi dan mahasiswa saat unjuk rasa di depan gedung KPK, Jumat (20/9) kemarin.
Bali Post/ant
Perekrutan Tim Ahli agar Lebih Bijak Keberadaan tim ahli di DPRD Bali kini jadi sorotan karena dinilai belum efektif. Sorotan datang dari IGA Diah Werdhi Srikandi, Nyoman Adnyana dan Made Supartha. Ketiganya adalah kader PDI Perjuangan. Mereka pun meminta tim ahli dievaluasi. Selain kompetensinya, penunjukannya mesti melalui fit and proper test, bukan ditunjuk langsung. Lalu apa tanggapan anggota dewan lainnya terkait usulan tersebut?
Ketua Sementara DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama tegas menyatakan pemilihan tim ahli tidak perlu fit and proper test. Meskipun pada periode sebelumnya, mantan Bupati Tabanan ini sebetulnya merasa kurang pas dengan sistem perekrutan tim ahli. Ada tim ahli yang dipilih sendiri oleh masing-masing alat kelengkapan dewan, dan ada pula yang dibawa oleh fraksi. ‘’Ke depan kita juga akan mufakat di sini agar sesuai dengan kebutuhan,’’ imbuhnya. Anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali I Gede Kusuma Putra menambahkan, tim ahli pada periode dewan sebelumnya dipilih berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan yang diperluas meli-
batkan ketua komisi dan ketua fraksi. Sesuai informasi, masa kerjanya akan berakhir Desember mendatang. Kalau sampai terus berlanjut untuk periode sekarang, maka sama saja dengan tidak ada perbaikan. Anggota dewan incumbent ini pun mengusulkan agar tim ahli memakai sistem kontrak per tahun. ‘’Tapi sejak awal saya bilang, dari segi perekrutan kita harus lebih bijaklah. Apalagi kita rata-rata sudah S-2 di sini, bahkan ada yang doktor. Masak kelompok pakar S-1 kan kurang elok,’’ imbuhnya. Sebelumnya, kalangan anggota DPRD Bali melontarkan kritik keras terhadap kinerja tim ahli selama ini. Puncaknya saat pembahasan kode etik dan
tata beracara Badan Kehormatan. Sorotan ini dikarenakan draf yang disodorkan tim ahli dinilai masih belum siap. Bukannya memakai kode etik tahun 2010 dan 2014 sebagai referensi, tim ahli justru mengadopsi kode etik dari hasil kunjungan kerja ke Jawa Barat. Kekesalan anggota dewan semakin memuncak saat tim ahli menyatakan tidak tahu terkait apa yang menjadi tugasnya. ‘’Memang dari beberapa pasal itu simpel yang dibuat tapi tidak lengkap. Kemudian ada aturan yang tidak update, referensinya juga melihat dari daerah lain. Padahal, kita punya kode etik 2010 dan 2014,’’ ujar Pimpinan Rapat Pembahasan Kode Etik dan Tata
Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali IGA Diah Werdhi Srikandi saat dikonfirmasi usai rapat, Rabu (11/9) lalu. Diah Werdhi mengakui lembaga DPRD Bali membutuhkan tim ahli. ‘’Jujur, kita memang sangat membutuhkan tim ahli dalam penyelesaian perda. Tapi perlu orang-orang yang berkualitas. Ada teman yang menyarankan minimal S-2, karena tim ahli memang harus lebih ahli dari anggota dewan. Apalagi anggota dewan juga banyak yang sudah S-2 bahkan S-3. Jadi, jangan sampai tim ahli ada di bawah kita,’’ papar politisi PDI-P asal Jembrana ini. Hal. 15 Sangat Dangkal