Edisi Rabu 21 Agustus 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 5 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Rabu Pon, 21 Agustus 2019 Penataan Pedagang Pantai Kuta Rencana Desa Adat Kuta untuk menata pedagang di Pantai Kuta sudah dibahas dalam paruman desa belum lama ini. Dalam paruman disepakati bahwa penataan pedagang akan menunggu tindak lanjut dari tiga anggota DPRD Badung dari dapil Kuta. Badung | HAL. 3

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

TPS Belum Berfungsi Di Jembrana sejumlah TPS dibangun sampai ke desa. Bahkan sudah disiapkan kendaraan pengangkut sampah. Namun upaya itu belum maksimal. Sebab, ada TPS yang belum berfungsi, padahal bangunan fisik sudah selesai sejak 2017. Lalu apa masalahnya.

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Bali United Menang Bali United berhasil memetik poin penuh di kandang Madura United. Dalam pertandingan yang berlangsung Stadion Ratu Pamelingan Madura, Selasa (20/8) kemarin, Ilija Spasojevic berhasil membobol gawang Mandura United di menit ke-74. olahraga | HAL. 15

Jembrana | HAL. 10

RTRWP Bali Ketok Palu

Teluk Benoa Tetap Kawasan Konservasi Denpasar (Bali Post) Ranperda tentang Perubahan Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029 telah diketok palu dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (20/8) kemarin. Tercatat ada lima hal penting yang menjadi fokus pembahasan sejak ranperda diajukan eksekutif pada 29 Januari 2018 lalu. Meliputi ketinggian bangunan, garis sempadan pantai, rencana bandar udara Bali Utara, lalu tentang perhubungan, jalan tol, penyeberangan laut, dan rel kereta api, serta perluasan kawasan pariwisata. Poin penting lainnya adalah Teluk Benoa yang dipastikan menjadi kawasan konservasi.

Usai rapat paripurna, Ketua Pansus I Ketut Kariyasa Adnyana juga menyampaikan hal penting terkait Teluk Benoa yang tetap dicantumkan sebagai kawasan konservasi. ‘’Teluk Benoa tetap kawasan konservasi. Sudah ada dalam RTRWP,’’ ujarnya. Hal. 15 Kesepakatan Dewan

Bali Post/ist

PENYERAHAN LAPORAN – Nengah Tamba saat menyerahkan laporan akhir Pansus terkait pembahasan revisi Perda RTRWP Bali. Salah satu poin penting adalah Teluk Benoa tetap sebagai kawasan konservasi.

Akomodasi Penambangan Pasir Laut

Walhi dan ForBALI Kritik Draf Final RZWP3K

Jamin Keamanan Mahasiswa Papua

Denpasar (Bali Post) Pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Selasa (20/8) kemarin telah masuk pada tahap Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen final. Tidak dilibatkannya desa adat dalam FGD mengundang kritik keras. Selain itu, undangan FGD juga dilakukan secara mendadak. Muncul penilaian FGD tersebut sangat buruk karena dinas-dinas terkait yang hadir tidak memberikan tanggapan sama sekali. FGD dipimpin Kepala Dinas Kelautan Provinsi Bali Ir. I Made Sudarsana, M.Si., dihadiri dinas-dinas terkait dan Kepala Subdit Zonasi Daerah KKP Dr. Krishna Samudra, S.Pi., M.Si. Dewan Nasional Walhi sekaligus Koordinator ForBALI Wayan ‘’Gendo’’ Suardana mengkritisi ketidakseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat adat di dalam penyusunan-penyusunan kebijakan publik atau dokumen seperti ini. Gendo menegaskan bahwa kejadian pelibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan RZWP3K tidak mengundang masyarakat yang terdampak secara penuh misalnya Samigita (Seminyak, Legian, Kuta) Canggu dan Berawa. ‘’Kami keberatan dengan cara pelibatan masyarakat seperti ini,’’ tegasnya. Hal. 15 Tambang Pasir

Bali Post/ant

MAHASISWI PAPUA - Wakapolres Jombang Kompol Budi Setiono (kiri) swafoto dengan mahasiswi asal Papua saat menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (20/8) kemarin. Pascaketegangan mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Polres Jombang bersama Forkopimda menjamin keamanan mahasiswa Papua yang sedang kuliah serta meminta para mahasiswa supaya tidak mudah terprovokasi dengan kejadian tersebut, karena akan mengancam keutuhan NKRI.

Bali Post/ist

SAMPAIKAN KRITIK - Dewan Nasional Walhi sekaligus Koordinator ForBALI, Wayan “Gendo” Suardana menyampaikan kritik dalam FGD pembahasan draf final RZWP3K, Selasa (20/8) kemarin. RZWP3K dinilai hanya bancakan proyek yang diperdakan karena mengakomodir usaha penambangan pasir di lepas pantai.

Bantu UMKM, Ini yang Harus Dilakukan Pemkab Agustus ini terasa sepi, padahal ada banyak kegiatan atau gebyar HUT ke-74 RI. Kalangan dunia usaha, seperti perbengkelan dan kunjungan wisatawan mancanegara, terasa lebih sepi dibandingkan Agustus 2018 lalu. Biasanya Agustus musim kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) naik. Dalam situasi perekonomian sepi, Pemkab Karangasem perlu melakukan terobosan guna membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM. Apa itu?

www.bisnisbali.com

Jakarta (Bali Post) – Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah meluasnya dampak peristiwa persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Setelah sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat bereaksi keras, mulai muncul ajakan untuk saling memaafkan. Presiden dan pimpinan daerah menyatakan kesiapan untuk memberi perhatian dan menjamin keamanan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di wilayah lain di Indonesia. Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Lenis Kogoya, menyebutkan pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada para mahasiswa asal Papua di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. ‘’Pola asramanya kita perhatikan, pola hidupnya kita perhatikan, terus pendidikan juga perhatikan, jadi kejadian ini tidak terulang lagi ke depan. Ini saya laporkan pada Presiden,’’ katanya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8) kemarin. Ia menyebutkan akan ada strategi khusus untuk menangani masalah Papua dan yang lebih khusus lagi untuk menangani masalah mahasiswa. ‘’Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, kita ajak Presiden ke Papua lagi, untuk berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat Papua dan Papua Barat, dengan tokoh adat atau pemerintah,’’ katanya. Dari Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua yang sedang menempuh studi berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah. ‘’Tenang saja, saya jamin keamanan saudara dari Papua yang ada di sini. Saya minta juga kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah ikut menjaga karena mereka adalah saudara kita sebangsa setanah air. Apalagi banyak saudara kita dari Papua ini sedang sekolah, mari kita jaga agar belajarnya tidak terganggu dengan urusan ini,’’ katanya saat dihubungi melalui telepon dari Semarang. Hal. 15 Kegelisahan Orangtua

Gerindra Tolak Pertanggungjawaban APBN 2018 Jakarta (Bali Post) Rapat Paripurna DPR-RI menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN (P2 APBN) 2018 disahkan menjadi undang-undang. Dari sepuluh fraksi yang ada, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak menyetujui pertanggungjawaban APBN 2018 tersebut, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi minderheid nota atau menerima dengan catatan RUU P2 APBN tersebut. ‘’Fraksi PDI-P, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PPP, NasDem dan Hanura menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018

untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II. Adapun Fraksi Gerindra belum dapat menyetujui pengesahan RUU tersebut. Sementara Fraksi PKS menyatakan minderheid nota atau menerima dengan catatan,’’ ucap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Teuku Riefky Harsya saat membacakan laporan hasil kerja Badan Anggaran di Rapat Paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa (20/8) kemarin. Meski mendapat persetujuan secara aklamasi, Teuku Riefky menyampaikan sejumlah catatan Banggar atas pertanggungjawaban anggaran pemerintah tersebut. Keenam catatan itu adalah, pertama, prediksi wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP 2018

bukan ukuran mutlak untuk menggambarkan kinerja pemerintah. Pemerintah dinilai harus waspada dan meningkatkan kinerja pengelolaan APBN. Kedua, pelaksanaan APBN 2018 pemerintah tidak dapat mencapai beberapa asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan. Salah satu asumsi dasar ekonomi makro yang tidak tecapai adalah pertumbuhan ekonomi. Realisasi pertumbuhan ekonomi 5,17%, di bawah asumsi 5,4%. Ketiga, catatan khusus terkait rasio utang pemerintah. Rasio utang pada 2015 sebesar 27,4% meningkat menjadi 29,81% pada tahun anggaran 2018. Hal. 15 Rekomendasi BPK

Bali Post/ant

BANYAK KOSONG - Banyak kursi anggota DPR yang kosong saat rapat paripurna, Selasa (20/8) kemarin di Gedung DPR Senayan, Jakarta.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.