Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
PPDB Zonasi Perlu Dievaluasi ’’Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan.’’ Jokowi
KISRUH PPDB 2019 ini terjadi di banyak tempat. Bahkan di sejumlah daerah, banyak orangtua murid menggelar demo. Mereka memprotes pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Presiden Joko Widodo juga mengakui memang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi. ‘’Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan,’’ kata Jokowi, Kamis (20/6) kemarin. Sebelumnya, sejumlah orangtua siswa di Denpasar mengeluhkan ribetnya pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Di Jawa Timur sejumlah orangtua menggelar demo. Sejumlah orangtua siswa juga sempat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun untuk melakukan protes pelaksanaan sistem tersebut. Bahkan, persoalan PPDB di Surabaya membuat aksi ratusan wali murid di depan Kantor Dinas Pendidikan Surabaya nyaris ricuh. Sementara itu, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mengatakan PPDB dengan sistem zonasi sejalan dengan kepentingan terbaik untuk anak. ‘’Anak yang dekat dengan sekolah mereka akan sehat, mereka akan jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah. Tidak perlu naik kendaraan,’’ katanya, Rabu lalu.
Mahathir Kecam Temuan JIT Terkait MH17 Kuala Lumpur – Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad mengecam temuan Joint Investigation Team (JIT) yang menyelidiki tragedi penerbangan Malaysia Airlines MH17. Mahathir mengemukakan hal itu, Rabu (19/6). Dia mengatakan para penyelidik yang diketuai Belanda telah lama ingin menuduh Rusia sebagai pelakunya yang menembak jatuh pesawat yang menewaskan 298 penumpang tersebut. ‘’Dan sekarang mereka mengatakan bahwa mereka memiliki bukti siapa orang itu. Ini konyol,’’ katanya. Jaksa Belanda Fred Westerbeke pada sidang media sehari sebelumnya mengatakan penyelidikan mendapati Rusia menyediakan peluncur peluru kendali dan peluru kendali BUK TELAR yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat itu. Empat tersangka yang disebut bertanggung jawab atas jatuhnya MH17 di atas Ukraina Timur yang dilanda konflik pada 17 Juli 2014. Mereka adalah Igor Girkin, mantan kolonel dari Layanan Keamanan Federal Rusia; Sergey Dubinsky dan Oleg Pulatov dari Dinas Intelijen Militer Rusia, dan Leonid Kharchenko, mantan komandan Ukraina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia melalui pernyataan yang dikirimkan ke Kedutaan Federasi Rusia di Kuala Lumpur menyatakan pernyataan yang dibuat oleh JIT pada konferensi pers pada 19 Juni tentang dugaan keterlibatan prajurit Rusia dalam kecelakaan MH17 penerbangan Malaysia Airlines sangat disesalkan. Federasi Rusia sekali lagi mendapati dirinya menjadi sasaran tuduhan yang sama sekali tidak berdasar yang dimaksudkan untuk mendiskreditkannya di mata masyarakat internasional. Seperti halnya pada konferensi pers sebelumnya, JIT tidak menghasilkan sedikit pun bukti konkret untuk mendukung pernyataannya yang tidak berdasar. (ant)
Selain itu, kekerasan di sekolah seperti tawuran dapat diminimalkan karena anak berteman dengan teman-temannya yang sudah mereka kenal baik, sehingga menutup akses tawuran. ‘’Orangtua juga dekat dengan sekolah sehingga mudah dilibatkan dengan kegiatan sekolah,’’ katanya. Sistem zonasi, menurut Retno, telah membuka akses bagi siapa saja untuk mendapat pendidikan yang baik, namun hal yang harus diperbaiki adalah kualitas sekolah dan guru. Dengan sistem zonasi masyarakat juga dapat memantau kerja pemerintah daerah dalam membenahi dan membentuk kualitas pendidikan. KPAI mengapresiasi pemerintah daerah yang mulai menambah jumlah sekolah negeri di wilayahnya, terutama wilayah yang sebelumnya tidak ada atau ada tetapi tidak menampung banyaknya siswa yang ingin mengakses sekolah negeri. (ant)
Bali Post/ant
UNJUK RASA - Warga berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6). Mereka memprotes kebijakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi.
Novel Sempat Ditanya Keterlibatan Anggota Polri
Bali Post/ant
NOVEL BASWEDAN - Tim kuasa hukum Novel Baswedan memberikan keterangan pers terkait penyidikan kasus Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6) kemarin. Tim kuasa hukum penyidik senior KPK Novel Baswedan mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus penyiraman air keras oleh orang tak dikenal terhadap Novel.
Jakarta (Bali Post) – Arif Maulana, anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, mengaku bahwa Novel sempat ditanya soal keterlibatan anggota Polri dalam kasus penyerangan dengan menggunakan air keras pada 11 April 2017 lalu. Diketahui, KPK pada Kamis (20/6) kemarin memfasilitasi penyidik Polda Metro Jaya yang didampingi tim asistensi ahli atau tim gabungan yang sudah dibentuk oleh Kapolri untuk memeriksa Novel Baswedan sebagai saksi kasus penyerangan air keras. ‘’Tadi keterlibatan terkait anggota kepolisian, ada pertanyaan yang diajukan oleh salah satu anggota tim kepada Mas Novel, ada pertanyaan. Beliau (anggota tim pemeriksa) menyebutkan nama salah satu anggota kepolisian,’’ kata Arif usai mendampingi pemeriksaan Novel di gedung KPK, Jakarta, Kamis kemarin. Namun, Arif enggan mengungkapkan lebih lanjut siapa nama anggota Polri tersebut. Arif hanya menyebut bahwa anggota Polri itu berkaitan dengan kasus penggagalan operasi tangkap tangan (OTT) yang akan dilakukan KPK pada kasus reklamasi. ‘’Dia
berkaitan dengan kasus penggagalan OTT KPK di kasus reklamasi,’’ ucap Arif. Sementara itu, saat dikonfirmasi terhadap Novel apakah dirinya membenarkan nama anggota Polri yang disebutkan itu, ia menyatakan bahwa nama yang disampaikan itu di luar perkara penyerangan air keras. ‘’Terkait nama yang disampaikan itu di luar dari perkara yang ini. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kasus penyerangan kepada KPK tidak hanya terkait penyerangan kepada diri saya. Saya bahkan sebelum tim (gabungan bentukan Kapolri) ini dibentuk pun saya katakan lebih dari 10 penyerangan kepada orang-orang KPK dan itu bukti-buktinya ada banyak,’’ kata Novel. Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Pelaku menyiramkan air keras ke kedua mata Novel, sehingga mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat karena mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding mata kanannya. (ant)
Ahli KPU Akui Ada Tiga Kesalahan Situng Mahathir Mohamad
Kecelakaan di Namibia Putra Ketua MA Meninggal
Jakarta (Bali Post) – Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan Kementerian Luar Negeri RI membantu proses pemulangan jenazah putra Ketua MA Hatta Ali, Mohamad Irfan Ali, yang meninggal dunia di Namibia, Afrika bagian selatan. ‘’Oleh sebab itu Kedubes (di Namibia) selalu berkomunikasi terus dengan keluarga tentang perkembangan yang ada,’’ kata Abdullah ditemui di rumah dinas Ketua MA di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Kamis (20/6) kemarin. Meski sedang dalam proses pemulangan, katanya, pihak keluarga masih belum mengetahui kapan jenazah akan tiba di Tanah Air. Hal itu, lanjut Abdullah, karena menyangkut aturan administrasi di Namibia dan rute penerbangan yang termasuk jarak jauh. Sementara itu, suasana di rumah dinas Ketua MA di Jalan Widya Chandra III Nomor 5 dipenuhi karangan bunga. Ratusan karangan bunga dari sejumlah tokoh, pejabat negara, perusahaan, teman dan kerabat almarhum bahkan berjejer hingga di sepanjang Jalan Widya Chandra. Mohamad Irfan Ali merupakan putra pertama Ketua MA yang lahir 11 November 1978. Dia meninggal dunia karena kecelakaan saat mengikuti touring di Namibia, negara Afrika bagian selatan yang berbatasan dengan Afrika Selatan, Angola dan Botswana pada Rabu (19/6). Almarhum yang merupakan salah satu komisaris di Telkomsel itu meninggalkan istri dan tiga orang anak. (ant)
Jakarta (Bali Post) Ahli ilmu komputer Prof. Marsudi Wahyu Kisworo menjelaskan bahwa baik pasangan Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi sama-sama mengalami penambahan dan pengurangan jumlah suara. ‘’Data pada tanggal 25 April 2019 menunjukkan bahwa adanya penambahan suara atau pengurangan suara terjadi pada kedua paslon, sehingga tidak spesifik pada salah satu pasangan saja,’’ kata Marsudi, di Jakarta, Kamis (20/6) kemarin. Marsudi merupakan ahli yang dihadirkan oleh KPU selaku pihak termohon dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Marsudi menjelaskan data pada level provinsi menunjukkan pola yang tidak teratur atau acak mengenai perubahan suara kedua pasangan calon. Hal serupa juga terjadi pada data di level kabupaten/kota. Pada saat itu data yang masuk ke dalam Sistem Penghitungan (Situng) dan Kawal Pemilu, dikatakan Marsudi, sudah mencapai lebih dari 95 persen. Kendati demikian, Marsudi mengakui bahwa ada kesalahan data entry, namun tidak memengaruhi jumlah perolehan suara secara signifikan. Pada paslon Jokowi-Ma’ruf terjadi kesalahan pemasukan data dari 233 TPS, sementara paslon Prabowo-Sandi
terdapat kesalahan data entry dari 400 TPS. ‘’Kesalahannya ada tiga jenis, pertama ada angka di Situng tapi tidak ada citranya. Hasil pemindaian dari C1 tidak ada tapi angkanya ada. Ini adalah kejadian yang paling banyak atau mencapai 50 persen kasus tapi tidak memengaruhi suara,’’ jelas Marsudi. Kedua adalah masalah pada data pendukung. Marsudi mencontohkan berupa penjumlahan data perolehan suara dari kedua paslon. ‘’Misalnya penjumlahan 01 dan 02 sama dengan C tapi ditulis D. Ini kesalahan paling banyak kedua atau sekitar 30 persen dan tidak memengaruhi perolehan suara juga,’’ jelas Marsudi. Kesalahan ketiga yang terjadi hingga 20 persen kesalahan, dikatakan Marsudi, memang memengaruhi perolehan suara masing-masing paslon. Kendati demikian, masingmasing paslon, dikatakan Marsudi, sama-sama diuntungkan dan dirugikan. ‘’Tapi kondisi saat ini sudah lebih baik lagi, karena data Situng terus-menerus diperbaiki dan direvisi oleh KPU, sehingga makin lama makin sedikit jumlah kesalahannya. Sehingga bila sebelumnya ada lima ribu lebih TPS bermasalah, sekarang tinggal kurang dari 500 TPS,’’ pungkas Marsudi. (ant)
Bali Post/ade
KPU - Saksi ahli dari pihak termohon Marsudi Wahyu Kisworo saat sidang di MK, Kamis (20/6) kemarin.