Edisi Selasa 21 Mei 2019 | balipost.com

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

DUKUNG HASIL PEMILU, GUBERNUR KOSTER IMBAU MASYARAKAT JANGAN IKUT DEMO

GUBERNUR Bali Wayan Koster mengajak semua pihak, terutama masyarakat Bali, untuk mendukung KPU dan hasil keputusannya terkait pemilihan presiden dan legislatif pada 22 Mei mendatang. ‘’Kita doakan saja pleno KPU bisa berjalan aman dan lancar.

Jangan karena berbeda pilihan malah mengorbankan persatuan bangsa dan NKRI,’’ kata Gubernur Koster dalam sambutannya pada acara ‘’Merajut Kebersamaan Dalam Bingkai NKRI’’ yang diselenggarakan Polda Bali di Lapangan Puputan Klungkung, Semarapura, Klungkung, Senin (20/5) sore.

Dalam acara yang digagas serangkaian Hari Kebangkitan Nasional serta masa-masa akhir tahapan pemilu tersebut, Gubernur Bali juga mengingatkan bahwa upaya-upaya menolak hasil pemilu tanpa

melalui jalan sesuai konstitusi sebaiknya ditolak. ‘’Kita di Bali adalah yang terdepan dalam persatuan dan perdamaian.

Saya harap masyarakat Bali jangan ikut-ikutan demo. Bali juga daerah pariwisata dunia, jadi kenyamanan dan keamanan harus diutamakan,’’ harap Gubernur kelahiran Sembiran, Buleleng ini.

Koster juga menginginkan perdamaian dan persatuan usai pemilu ini bisa dengan masif disuarakan dari Bali, di samping melihat realita pemilu di Bali yang secara umum berlangsung sangat lancar dan aman. ‘’Terima kasih untuk Bapak Kapolda yang menggagas acara yang luar biasa, di hari dan tempat bersejarah ini, kita suarakan bersama ke seluruh Indonesia komitmen kita dalam berbangsa dan bernegara,’’ ujar Koster.

Kapolda Bali Petrus R. Golose tak lupa mengingatkan seluruh stakeholder untuk turut serta menjaga keamanan di Bali pasca-pemilu. ‘’Momen Hari Kebangkitan Nasional ini jadi penanda kebangkitan kita untuk kembali bersatu usai pemilu serentak,’’ kata Kapolda Bali.

Secara tegas, ia juga berpesan untuk menolak segala upaya yang ingin merongrong ideologi, dasar hingga semboyan negara, apalagi dengan dalih perbedaan pilihan dalam pemilu. ‘’Kita semua cinta Pulau Dewata, cinta pada NKRI. Jadi apa pun pilihannya, kita bertanggung jawab pada keamanan Bali dan Indonesia.

Kita bukan hanya merajut, tapi juga menjaga kokohnya NKRI,’’ ujarnya.

Hal.15 Disambut Gembira

KEBERSAMAAN - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Muspida dan undangan lainnya pada acara ‘’Merajut Kebersamaan Dalam Bingkai NKRI’’ yang diselenggarakan Polda Bali di Lapangan Puputan Klungkung, Semarapura, Senin (20/5) sore.

Ada Upaya Adu Domba pada 22 Mei

Pemerintah Ungkap Penyelundupan Senjata

Bali Post/ade

DIPERIKSA - Lieus Sungkharisma alias Li Xue Ciung digiring polisi usai diperiksa Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5) kemarin.

Juru Kampanye Nasional BPN Ditangkap

Jakarta (Bali Post) – Pihak kepolisian menangkap Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Lieus Sungkharisma, Senin (20/5) kemarin, atas kasus dugaan tindakan makar dan penyebaran berita bohong atau hoax.

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisiaris Besar Polisi Argo Yuwono saat dikonfirmasi. ‘’Ya, benar ditangkap.

Kasus ini merupakan limpahan dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya dan sudah dilimpahkan ke Ditreskrimum,’’ kata Argo.

Meski demikian, Argo belum merinci lebih jauh ikhwal penangkapan terhadap Lieus yang dilaporkan saat ini telah berada di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Lieus tiba di lokasi dengan tangan diborgol sekitar pukul 10.10 WIB. Dengan dikawal beberapa anggota polisi, Lieus langsung masuk menuju ruang pemeriksaan.

Lieus mengatakan, penangkapan terhadap dirinya tak dapat membuat rakyat takut untuk berjuang. ‘’Diborgol lagi kan tidak apa-apa buat saya sih, ini namanya perjuangan tidak pernah bisa bikin takut rakyat, rakyat akan terus berjuang bukan karena dipanggil ditangkap terus berhenti,’’ tutur Lieus.

Meski demikian, Lieus menilai penangkapan terhadap dirinya tidak adil karena tata cara yang dinilainya melebihi batas. ‘’Saya langsung ditarik, saya diangkat kaya obok-obok ya kan.

Tidak adil inilah,’’ ujar Lieus sambil berjalan menuju ruangan.

Hal. 15 Dugaan Makar

Jakarta (Bali Post) – Pemerintah mengungkap adanya penyelundupan senjata untuk upaya adu domba membuat kekisruhan saat pengumuman hasil pemilu resmi oleh KPU, 22 Mei 2019. Sejumlah senjata yang diselundupkan antara lain senjata api dengan peredam dan senjata untuk penembak runduk. ‘’Sangat mungkin. Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah, ujung-ujungnya TNIPolri menjadi korban tuduhan,’’ jelas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5) kemarin.

Moeldoko menjelaskan, pemerintah membuka informasi itu kepada masyarakat untuk

mencegah kesalahpahaman. Dia menjelaskan, aparat keamanan saat menjaga kondisi sewaktu 22 Mei 2019 tidak menggunakan peluru tajam. ‘’Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung

dengan massa,’’ tegas Moeldoko.

Sebanyak 28 ribu personel aparat keamanan disiapkan menjaga kondisi pada 22 Mei 2019.

Moeldoko juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa karena dikhawatirkan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. ‘’Karena kondisi itu tidak menguntungkan bagi siapa pun. Justru menguntung-

kan pada pihak-pihak yang punya upaya, agenda untuk membuat situasi menjadi tidak baik,’’ katanya.

Menurutnya, rencana unjuk rasa pada 22 Mei 2019 berpotensi mengundang pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat suasana semakin kisruh.

Hal. 15 Sasar KPU

Jakarta (Bali Post) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan menolak menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diadukan oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. ‘’Menetapkan, menyatakan, laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat

diterima,’’ kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang putusan pendahuluan di Jakarta, Senin (20/5) kemarin.

Menurut Abhan, laporan yang dilayangkan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, tidak berlanjut ke proses hukum.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo selaku anggota majelis sidang menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi kriteria.

Ada empat poin yang menjadi pertimbangan penolakan Bawaslu, salah satu alasan penolakan adalah karena bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi di antaranya hanya berupa kumpulan berita dari media online. ‘’Laporan tidak didukung bukti kuat, baik berupa dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, masif (TSM), sehingga bukti yang dimasukkan oleh terlapor belum memenuhi kriteria

seperti yang dilaporkan,’’ kata Ratna Dewi Pettalolo.

Bawaslu menyatakan bukti yang dibawa oleh BPN tak menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor. Bahwa bukti print out berita online tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat, ataupun video.

Hal. 15 50 Persen

Bawaslu Tolak Laporan BPN Prabowo-Sandi

Rencana Kereta Api di Bali

Gubernur Kembalikan pada Masyarakat

WACANA kereta api di Bali telah bergulir sejak lama dan sempat menuai pro-kontra. Cukup lama redup, wacana ini hidup lagi di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Infrastruktur tersebut nantinya akan dibangun dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Sementara rute yang diprioritaskan adalah Bandara Ngurah Rai –

Mengwitani - Singaraja. ‘’Sudah lama dan studinya juga sudah ada. Tapi kita kembalikan kepada masyarakat Bali. Kalau butuh kita akan jalankan, kalau tidak butuh ya… tidak,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster, Jumat (17/5).

Namun, lanjut Koster, Bali ke depan membutuhkan moda transportasi massal.

Salah satu alternatifnya adalah kereta api. Kendati sudah ada angkutan umum, namun trayeknya tidak pas atau tidak mengoneksikan antarwilayah dalam konGagal tahun 2016 teks kebutuhan yang real. ‘’Kalau untuk Feasibility Study (FS) kepentingan jumlah banyak ke depan, menurut saya, (angkutan umum) yang ada Rp 800 juta sekarang sudah tidak mencukupi lagi.

Hasil FS Sudah harus dengan moda transportasi yang lain,’’ Mengwitani - Singaraja imbuh Ketua Dimatangkan (LAYAK)

DPD PDI-P Bali ini.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan feasibility study (FS) pertama yang dibuat oleh kementerian sudah dalam proses pembahasan. DED untuk kereta api MengwitaniSingaraja itu pun sedang disiapkan. Namun tingkat kelayakannya terlihat masih kurang secara teknis. Sebagai contoh jika melewati Bedugul ke utara, tanjakannya terlalu tinggi dan kalau dipaksakan memerlukan terowongan yang lebih panjang. Pihaknya kemudian mencari peluang untuk trase yang lain. Kalaupun ada terowongan, bisa dibuat tidak terlalu panjang. ‘’Ada beberapa studi yang lain, yang sebetulnya tidak langsung kereta api. Ada studi-studi yang bersangkutan dengan jalan raya dan sebagainya menggunakan trase yang lain,’’ ujarnya.

Era Gubernur Koster Menurut Samsi, trase tersebut dirasa Prioritas lebih moderat atau lebih bagus.

Bandara - Mengwitani - Singaraja Artinya secara gradien lebih memiliki prospek dibandingkan yang Digarap 2020 sebelumnya. Kemudian untuk skema pembiayaan memakai KPBU, Pembahasan di Jaya Sabha namun solicited. Yakni pemrakarsanya (Jumat , 10 Mei 2019) pemerintah, kemudian akan dilelangkan berupa lelang investasi. Dikatakan, rencana kereta api dari aspek sosial budaya memiliki acceptability yang bagus sesuai -B dengan hasil studi. Apalagi angkutan a - M ndar a umum yang ada saat ini, semuanya menge - S ngw ing ita gunakan infrastruktur jalan. Sedangkan ara ni ja kondisi jalan sudah macet dengan rasio SEPEDA MOTOR jumlah kendaraan dan penduduk sudah 3.337.326 hampir 1 banding 1. Dalam hal ini, Bali sudah jenuh dari sisi pertumbuhan kendaraan. Data Jalan di Bali Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Bali, di Nasional : 629,40 Km Bali tercatat ada 629,39 Provinsi : 743,34 Km km jalan nasional, Kabupaten : 5.391,43 Km 743,34 km jalan provinsi, dan

KERETA API DI BALI

BUS

8.223

TRUK

39.985

MOBIL PENUMPANG/ LAINYA

521.560

TOTAL

3.907.094

5.391,43 km jalan kabupaten/kota. Sedangkan untuk kendaraan bermotor sesuai data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali lima tahun terakhir berjumlah 3,2 juta unit. Dari jumlah itu, sekitar 2,7 juta adalah sepeda motor atau kendaraan roda dua dan hanya sekitar 500 ribu merupakan kendaraan roda empat ke atas. ‘’Jadi pilihannya, sebetulnya adalah memperbesar kapasitas,’’ imbuhnya.

Memperbesar kapasitas, lanjut Samsi, memang bisa dengan menambah jaringan.

Misalnya, menggunakan jalan yang lain dengan memperbaiki dan memperbesar kapasitasnya atau menggunakan jalan tol dengan high speed. Tapi bisa juga dengan menggunakan angkutan massal seperti kereta api. Kendati pada awalnya, semua transportasi ketika dimulai pasti membutuhkan waktu untuk masyarakat melakukan penyesuaian. Pihaknya tak menampik, ada kemungkinan kereta api akan sepi penumpang di awal-awal operasionalnya nanti. ‘’Pelayanannya memang harus dilakukan optimal dulu karena demand itu sangat dipengaruhi oleh performance dari pelayanan yang ada. Kalau begitu, ya... otomatis sebetulnya kita tidak bisa mengharapkan pada tahap awal langsung penuh. Hampir semuanya begitu kok,’’ jelasnya.

Samsi menambahkan, kereta api yang akan dibangun di Bali kemungkinan besar berlistrik. Bisa berbentuk LRT, kereta listrik, ataupun mode-mode lain yang dikembangkan di banyak negara.

Seperti autonomous rail rapid transit, dan mungkin juga memakai tipe metro kapsul yang sudah dikembangkan di dalam negeri. Semua teknologi mesti diverifikasi terlebih dulu, untuk menentukan mana yang lebih mungkin diterapkan. Butuh waktu sekitar tiga tahunan dari tahap perencanaan hingga terealisasi. (kmb32)

DI BADUNG

Ada Tawaran KA dan Metro Kapsul PEMERINTAH Provinsi Bali berencana membangun kereta api. Moda transportasi publik ini sebagai perwujudan pembangunan transportasi yang memadai di Pulau Dewata.

Program ini terlebih dulu diprioritaskan untuk jalur Bandara Ngurah Rai – Mengwitani - Singaraja. Namun proyek yang akan direncanakan pada 2020 itu belum sampai ke Pemerintah Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang akan dilintasi oleh kereta api tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung AAN Rai Yuda Dharma, Minggu (19/5), mengakui belum tahu mengenai program tersebut. ‘’Sampai saat ini kami belum dilibatkan, mungkin provinsi dengan pusat dulu koordinasinya,’’ ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan moda transportasi kereta api (KA) sempat diwacanakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Namun, transportasi publik ini dirancang guna memecah kemacetan di wilayah pariwisata Kuta. ‘’Hal itu harus dikaji dari beberapa aspek dan awalnya memang ada yang pernah koordinasi perihal itu. Bahkan, ada yang sudah survei di wilayah dimaksud (Kuta) tapi setelah itu tidak ada tindak lanjutnya,’’ jelasnya.

Dia mengakui Badung sempat mendapat penawarkan metro kapsul dari perusahaan pembuat metro kapsul. Selain itu, dari PT KAI juga menyurvei untuk kereta ringan berbasis jalan. ‘’Tahun 2017 dan 2018 ada perusahaan yang menawarkan (kereta api dan metro kapsul), bahkan sudah survei. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjutnya dari perusahaan itu sampai sekarang,’’ pungkasnya. (kmb27)

DENPASAR

2

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Jalan Cokroaminoto Diusulkan Kembali Dua Arah

Bali Post/eka

DUA ARAH - Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Senin (20/5) kemarin. Jalan ini direncanakan untuk dikembalikan menjadi dua arah pascaberoperasinya Pasar Badung.

Denpasar (Bali Post) – Rekayasa lalu lintas (lalin) yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Denpasar di Jalan Cokroaminoto setelah beroperasinya eks Tiara Grosir sebagai tempat penampungan pedagang Pasar Badung. Jalan Cokroaminoto dijadikan satu arah dari simpang Ubung.

Kendaraan yang menuju selatan tidak diperbolehkan lagi.

Kini, para pedagang tersebut sudah kembali ke Pasar Badung, menyusul rampungnya pembangunan pasar rakyat terbesar di Bali ini. Perubahan itu juga memicu usulan agar kembali dilakukan rekayasa lalin di jalan tersebut. Usulan ini juga mengemuka di kalangan anggota DPRD Kota Denpasar, Senin (20/5) kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Denpasar Ir. Eko Supriadi mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait arus lalin di Jalan Cokroaminoto tersebut. Terlebih, aktivitas

pasar di eks Tiara Grosir sudah tidak sepadat dulu. ‘’Sebaiknya dikembalikan lagi arus lalin di depan eks Tiara Grosir itu seperti dulu, dua arah,’’ ujar politisi PDI-P ini.

Eko Supriadi mengatakan, masyarakat yang berada di jalur tersebut mengaku terdampak secara ekonomi. Denyut ekonomi mengalami penurunan setelah dilakukan jalur satu arah. Karena itu, desakan untuk mengembalikan jalur tersebut menjadi dua arah sangat banyak diterimanya. ‘’Banyak usulan dari masyarakat agar Dishub kembali melakukan rekayasa lalin di Jalan Cokroaminoto,’’ katanya.

Terkait usulan ini, Sekretaris Dishub Denpasar I Ketut Sriawan mengaku akan melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ. Dikatakan, pihaknya juga melihat ada peluang kembali untuk menjadikan jalan itu dua arah lagi.

Apabila kembali dijadikan dua

arah, maka beban lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Jalan Nakula dan Jalan Wibisana akan berkurang.

Setelah Pasar Badung sudah beroperasi seperti semula, kata Sriawan, ada rencana untuk kembali memberlakukan Jalan Cokroaminoto dari simpang Ubung dua arah ke selatan.

Karena ini juga berdampak pada kepadatan di Jalan Gajah Mada. ‘’Kami akan bahas bersama dengan stakeholder terkait, Dishub Denpasar, Dishub Bali, BPTD XII wilayan Bali-NTB, serta jajajaran Satlantas,’’ katanya.

Menurut Sriawan, Dishub Denpasar sudah menugaskan Bidang Lalu Lintas untuk mengecek traffic light di simpang Cokroaminoto-Jalan Maruti. Apabila nanti dilakukan dua arah, supaya semua sudah siap. Termasuk kelengkapan rambu serta petugas yang akan berjaga selama perubahan dilakukan. (kmb12)

kendala atau alasan tidak melaksanakan pergub. Tidak hanya pelang nama kantor atau institusi, pelang nama jalan atau penunjuk arah di kabupaten/kota juga belum maksimal memakai aksara Bali. Hal itu mestinya bisa

dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemprov Bali. ‘’Itu kan hanya alasan saja. Saya siap mengeluarkan surat teguran sebanyak-banyaknya, termasuk memviralkan di media terkait data nama-nama perusahaan yang belum mengikuti

arahan sesuai dengan pergub,’’ tegasnya. (kmb32)

Denpasar (Bali Post) Ta hun 2 0 1 9 ini, B a li mendapatkan 2.763 unit bantuan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bantuan sosial dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan menumbuhkan keswadayaan masyarakat.

Menurut Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali Gede Pramana, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diterima tahun ini jumlahnya setengah dari yang diusulkan. ‘’Bantuan BSPS yang diusulkan sebanyak enam ribu, namun yang disetujui sekitar tiga ribu,’’ kata Pramana, Senin (20/5) kemarin.

Pramana menjelaskan, dari tiga ribu BSPS yang disetujui pusat, yang sudah di-SK-kan sebanyak 2.763 unit. Jumlah itu tersebar di tujuh kabupaten

di Bali, di luar Kabupaten Badung dan Denpasar. Jumlah penerima terbanyak program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ada di Kabupaten Buleleng yang mencapai 869 unit. Kabupaten Gianyar mendapat sebanyak 302 unit, Kabupaten Karangasem 288 unit, Kabupaten Klungkung 654 unit, Kabupaten Tabanan 395 unit, Kabupaten Bangli 150 unit, dan Kabupaten Jembrana 105 unit.

Menurut Pramana, masingmasing rumah tidak layak huni yang dilakukan peningkatan kualitasnya mendapatkan bantuan dana sebesaar Rp 17,5 juta. Rinciannya, untuk pembelian bahan senilai Rp 15 juta dan upah sebesar Rp 2,5 juta.

Dananya nanti akan ditransfer dari KPPN ke rekening bank penyalur kemudian langsung ke rekening penerima bantuan.

Untuk bank penyalurnya, nantinya akan melakui proses sekeksi sayembara (lelang).

Pramana menambahkan, sasaran dari bantuan BSPS adalah rumah, tidak termasuk pengadaan tanah. Artinya, rumah tersebut sudah ada namun tidak layak huni, sehingga diperlukan peningkatan kualitasnya menjadi layak huni. Sementara pengerjaannya akan dilakukan secara swadaya dengan difasilitasi oleh desa dan dibantu oleh tim fasilitator. ‘’Karena sumber dananya berasal dari APBN, maka penanganannya di setiap desa ada 20 unit rumah tidak layak huni. Kalau kurang dari 20, maka pengelolaannya diserahkan ke pemerintah daerah,’’ jelasnya.

Pramana menambahkan, Pemprov Bali juga sedang merancang bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak tujuh unit yang bersumber dari APBD. Sedangkan untuk program bedah rumah, program tersebut masih di Dinas Sosial. (kmb16)

Perbankan dan Perhotelan Belum Sepenuhnya Implementasikan Pergub 79 dan 80

Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali melalui Satpol PP akan segera mengambil tindakan tegas terkait implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 79 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 80 Tahun 2018. Kendati sudah berlaku lebih dari enam bulan lalu, ternyata masih ada yang belum menerapkan regulasi tersebut. Terutama dari kalangan perbankan dan perhotelan di Bali. ‘’Peraturan Gubernur ini sudah lama di-launching, kemudian waktunya sudah diberikan. Sosialisasi sudah kami lakukan terus-menerus dengan menggunakan berbagai media,’’ ujar Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat memimpin Rapat Koordinasi Penegakan Pergub di Kantor Satpol PP Provinsi Bali, Senin (20/5) kemarin.

Menurut Dewa Indra, upaya pembinaan juga sudah dilakukan. Termasuk memperpanjang waktu persiapan untuk memberi kesempatan bagi semua institusi, organisasi, dan masyarakat agar segera bisa bergabung melaksanakan regulasi tersebut. Namun, masih saja ada laporan ter-

kait banyaknya pihak yang belum melaksanakan Pergub 79 dan 80 tersebut. Padahal, implementasi kedua pergub sebetulnya tidak terlalu berat.

Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali, misalnya, hanya tinggal mengenakan busana adat pada hari-hari yang sudah ditentukan. Itu pun ada pengecualian untuk institusi yang karena tugasnya atau perintah peraturan perundang-undangan memang harus memakai seragam, seperti TNI/Polri, Kejaksaan, BPBD, Satpol PP, ataupun dokter yang sedang melaksanakan tugas operasi. ‘’Terhadap hal begitu kan sudah diakomodasi dalam pergub. Jadi, itu tidak

Topik :

sesuatu yang dipaksakan.

Tetapi yang lain, yang sebenarnya bisa melaksanakan cuma belum melaksanakan, sudah waktunya kami berada pada posisi untuk lebih tegas lagi,’’ jelasnya.

Mulai minggu depan, Dewa Indra menginstruksikan Satpol PP Provinsi untuk secara serentak bersama Satpol PP kabupaten/kota turun ke lapangan di hari dan jam yang sama. Termasuk menemui kepala institusi atau organisasi yang belum melaksanakan.

Jika alasan yang dikemukakan ternyata tidak masuk akal maka dapat dipublikasikan di media. Penegakan pergub yang mencirikan pembangunan semesta berencana ini memang tidak diiringi dengan sanksi pidana. Namun, pemerintah bisa menggunakan kewenangannya untuk ‘’memaksa’’. ‘’Kewenangannya maksudnya begini, ketika dia terkait dengan perizinan dengan rekomendasi tertentu dari pemerintah, boleh dong pemerintah mengaitkannya meskipun tidak secara langsung. Mau minta rekomendasi, saya tanya dulu anda sudah laksanakan pergub atau belum,’’ papar mantan Kepala Pelaksana

BPBD Provinsi Bali ini.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, tindakan yang diambil nanti tetap sesuai prosedur.

Diawali sidak atau berkunjung ke objek sasaran dengan mengambil beberapa sampel. Baru diberikan surat teguran jika memang tidak menerapkan pergub. Bila perlu sampai memviralkan pihak-pihak yang tidak melaksanakan untuk memberikan efek jera.

Dari hasil evaluasi selama ini, memang pihak perbankan dan perhotelan yang paling banyak belum melaksanakannya. Oleh karena itu, rapat terkait penegakan pergub juga mengundang perwakilan Bank Indonesia dan OJK, serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali. ‘’Beberapa perbankan dengan berbagai alasannya, sesuai dengan laporan yang saya terima dan pengamatan mata pada saat kita melakukan kegiatan di kabupaten, masih banyak belum melaksanakan perintah pergub,’’ ujarnya.

Ketika pergub mulai diberlakukan, lanjut Darmadi, mestinya langsung diikuti tanpa menunggu sosialisasi lagi. Sebagai contoh dalam penerapan Pergub 80 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Latar warna merah putih untuk pelang nama beraksara Bali kerap dijadikan

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Bali Dapat Bantuan 2.763 Unit Peningkatan Kualitas Rumah

Jaya Negara Pimpin Apel Peringatan Harkitnas Ke-111 Jadikan Momentum Pererat Persatuan, Ingatkan Semangat Gotong Royong dan Kolaborasi HARI Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh setiap 20 Mei diperingati di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kota Denpasar. Serangkaian Harkitnas ke-111 tahun 2019 ini, Pemkot Denpasar bersama jajaran OPD dan perusahaan daerah menggelar apel peringatan yang dipimpin Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di Lapangan Lumintang, Denpasar, Senin (20/5) kemarin.

Peringatan Harkitnas di Kota Denpasar ini berlangsung khidmat, lagu-lagu wajib nasional pun dikumandangkan sejak pagi hari.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua LVRI Kota Denpasar Djero Wiladja, Forkompinda Kota Denpasar, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan hadiah dan Piala Wali Kota Denpasar bagi pemenang lomba paduan suara yang dilaksanakan serangkaian

Harkitnas tahun 2019 ini. Adapun yang keluar sebagai juara I SMPN 3 Denpasar, juara II SMPN 2 Denpasar, juara III SMPN 10 Denpasar, juara harapan I SMPN 1 Denpasar, juara harapan II SMPN 7 Denpasar dan juara harapan III SMPN 12 Denpasar.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara dalam amanatnya mengajak masyarakat mengingat kembali sejarah NKRI yang salah satunya adalah Harkitnas ini. Di mana, ketika itu beragam organisasi turut didirikan seperti Boedi Utomo yang tanpa membedakan suku, agama, dan kebudayaan. Sehingga momentum Harkitnas ini hendaknya dimanfaatkan sebagai wahana untuk mempererat persatuan demi kemajuan bangsa.

Selain itu, momentum Harkitnas tahun ini juga sangat relevan apabila peringatannya disematkan tema ‘’Bangkit untuk Bersatu, Kebangkitan untuk Persatuan’’.

HARKITNAS - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Harkitnas ke-111 tahun 2019 yang dilanjutkan dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba paduan suara di Lapangan Lumintang, Denpasar, Senin (20/5) kemarin.

Rudiantara juga menekankan semangat gotong royong yang merupakan ciri khas kebersamaan bangsa Indonesia harus terus kita jaga. Bahkan, di seluruh daerah di Indonesia pun senantiasa dibekali beragam petuah yang secara umum mengamanatkan gotong royong atau kerja bersama.

Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara usai apel menekankan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Di mana, dari peringatan inilah lahir tokohtokoh pembangunan bangsa serta organisasi yang mampu memberikan arah dalam kemajuan peradaban Indonesia.

Selain itu, semangat gotong royong yang diwarisi oleh pendahulu bangsa harus dijunjung tinggi demi kemajuan bersama, sehingga ke depannya rasa persaudaraan dan tali silaturahmi dapat diwujudkan dalam bingkai persatuan Indonesia. ‘’Tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa wajib memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan jiwa nasionalisme, dan yang harus terus diingat adalah semangat gotong royong dengan selalu berkolaborasi serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,’’ ujarnya.

Jaya Negara menambahkan, hal ini dapat diwujudkan dengan memaknai jiwa heroik para pahlawan bangsa yang tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharihari, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi. ‘’Mari kita maknai bersama Hari Kebangkitan Nasional ini dengan semangat heroik untuk bangkit dan bersatu dalam keberagaman dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara Indonesia,’’ jelasnya. (ad764)

KUNJUNGAN - Kunjungan kerja Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Pasar Badung dan Kawasan Taman Kumbasari Tukad Badung, Denpasar, Sabtu (18/5).

Sukses Kurangi Plastik Melalui Perwali Nomor 36 Tahun 2018

Pemkot Denpasar Diapresiasi Presiden Jokowi

KOMITMEN Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar untuk mengurangi sampah plastik mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Setelah kurang lebih selama lima bulan diberlakukan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini, mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terungkap saat kunjungan kerja Kepala Negara di kawasan Pasar Badung dan Taman Kumbasari Tukad Badung, Sabtu (18/5).

Di sela-sela kunjungannya, Presiden Jokwi mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Pemkot Denpasar yang mengurangi penggunaan plastik sebagai pembungkus makanan maupun tas belanja. Di mana, seluruh tas kresek plastik kini telah diganti menggunakan tas ramah lingkungan. ‘’Jadi, kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan

Pemkot Denpasar yang mulai mengganti plastik dengan tas yang ramah lingkungan. Ini sangat bagus. Saya berharap kebijakan ini bisa ditiru oleh daerah lain, karena urusan plastik juga menjadi perhatian kita dan sudah menjadi isu internasional,’’ ujar Jokowi di sela-sela kunjungan di Taman Kumbasari Tukad Badung, Sabtu lalu.

Mendapat apresiasi dari orang nomor satu di Indonsia, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengaku bangga dengan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Denpasar yang sudah menyukseskan program pengurangan sampah plastik ini.

Tentunya, apresiasi ini dapat dijadikan acuan untuk terus memaksimalkan program pengurangan sampah plastik tersebut. ‘’Tentunya ini bukan hanya pemerintah, melainkan komitmen bersama seluruh stakeholder termasuk

masyarakat yang turut menyukseskan program pengurangan sampah plastik ini dengan mengganti plastik menggunakan tas ramah lingkungan,’’ katanya.

Rai Mantra menambahkan, kebijakan yang tertuang dalam Perwali Nomor 36 Tahun 2018 ini harus terus disosialisasikan dan dimaksimalkan, sehingga dapat menjadi edukasi dan literasi bagi seluruh masyarakat mulai dari Kota Denpasar, Provinsi Bali hingga nasional. ‘’Sudah banyak daerah yang juga ikut melaksanakan kebijakan pelarangan penggunaan plastik ini. Sekarang tinggal daerah yang belum saja, maka secara otomatis akan menjadi nasional, dan kita bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik demi keberlanjutan dan masa depan bumi serta anak cucu kita,’’ tegasnya. (ad760)

BADUNG

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

3

Apel Hari Kebangkitan Nasional Ke-111

Bupati Giri Prasta Tegaskan Bangkit untuk Bersatu PEMERINTAH Kabupaten Badung memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-111 yang jatuh setiap 20 Mei dalam apel peringatan Senin (20/5) kemarin, di lapangan Puspem Badung.

Selaku inspektur upacara, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta serta diikuti Wakil Bupati Badung, Ketua dan anggota DPRD Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekda Badung, Kepala Perangkat Daerah, organisasi wanita serta ASN Badung.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara dalam amanatnya yang dibacakan Bupati Giri Prasta menegaskan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111 sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa. Dalam naskah Sumpah Palapa yang ditemukan pada Kitab Pararaton tertulis: Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.’’

Memang ada banyak versi

tafsiran atas teks tersebut, terutama tentang apa yang dimaksud dengan ‘’amukti palapa’’. Namun, meski sampai saat ini masih belum diperoleh pengetahuan yang pasti, umumnya para ahli sepakat bahwa amukti palapa berarti sesuatu yang berkaitan dengan diri sang Mahapatih Gajah Mada. Artinya, ia tak akan menghentikan mati raga atau puasanya sebelum mempersatukan Nusantara.

Sumpah Palapa merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan bagi perjuangan berat para pahlawan nasional untuk mengikat wilayah Indonesia seperti yang secara de jure terwujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Saat ini, Indonesia berada dalam situasi pascapesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat. ‘’Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa,’’ ujarnya.

Telah lebih satu abad bangsa ini menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemaje-

mukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia, Indonesia membuktikan mampu menjaga persatuan sampai detik ini. ‘’Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa kita pasti akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak cucu bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia,’’ jelasnya.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini juga dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadhan. Dengan semua harapan tersebut, sangatlah relevan apabila peringatan Hari Kebangkitan Nasional mengangkat tema ‘’Bangkit Untuk Bersatu’’. Kebangkitan untuk persatuan, semangat persatuan dan gotong royong telah mengakar dan menyebar di seluruh nusantara. Ini dibuktikan dengan berbagai ungkapan tentang kearifan mengutamakan persatuan yang terdapat di seluruh suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia.

Diungkapkan lebih lan-

jut, sebagaimana diserukan Presiden Joko Widodo pada pidato di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018, dari tanah Minang masyarakat diimbau dengan petuah barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Bangsa ini juga diwarisi pepatah Sunda yang berbunyi sacangreud pageuh, sagolek pangkek.. Kemudian dari Bumi Anging Mamiri, bangsa Indonesia bersamasama belajar reso temmangingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata. Dari Bumi Gora, bangsa Indonesia diminta bareng bejukung, bareng bebose. Dari Banua Banjar, masyarakat Indonesia diajak bersama-sama menjunjung waja sampai kaputing. Semua menganjurkan bekerja secara gotong royong. ‘’Meski kita gali dari kearifan nenek moyang kita yang telah dipupuk selama berabad-abad, namun sejatinya jiwa gotong royong bukanlah semangat yang sudah renta.

Sampai kapan pun semangat ini akan senantiasa relevan, bahkan semakin mendesak sebagai sebuah tuntutan zaman yang sarat dengan berbagai perubahan,’’ katanya.

Dengan bertumpu pada kekuatan jumlah sumber

APEL - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111, Senin (20/5) kemarin, di lapangan Puspem Badung. daya manusia dan populasi pasar, Indonesia diproyeksikan akan segera menjemput harkat dan martabat baru dalam aras ekonomi dunia.

Bersama negara-negara besar lainnya seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, ekonomi Indonesia akan tumbuh menjadi sepuluh besar, bahkan lima besar dunia dalam 10 sampai 30 tahun mendatang. Kuncinya terletak pada hasrat bangsa Indonesia untuk tetap menjaga momentum dan iklim yang tenang untuk bekerja. ‘’Kita harus jaga agar suasana selalu kon-

dusif penuh harmoni dan persatuan. Kita semua sebagai sesama anak bangsa secara sadar memaknai peringatan kali ini dengan memperbarui semangat gotong royong dan kolaborasi, sebagai warisan kearifan lokal yang akan membawa kita menuju kejayaan di pentas global,’’ jelasnya.

Dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta menekankan bangkit untuk bersatu. Ditegaskannya, Badung seirama dan sejalan dengan pemerintah

pusat sebagaimana pesan dari Kementerian yang mencontohkan Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa-nya yang berikhtihar untuk mempersatukan nusantara. ‘’Karena kami memahami, kalau kita bersatu maka setengah perjuangan kita sudah berhasil. Kalau kita tidak bersatu maka setengah perjuangan kita gagal. Maka dari itu, Pemkab Badung berkomitmen untuk bersatu membangun Badung, Bali dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ terangnya. (ad763)

Komisi III Agendakan Pemanggilan Direksi Perumda Pasar Mangupura (Bali Post) –

Komisi III DPRD Kabupaten Badung mengagendakan rapat kerja dengan jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Mangu Giri Sedana.

Pemanggilan pentolan perusahaan pelat merah ini guna mengetahui kinerja direksi yang dilantik pada Februari lalu.

Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata, Senin (20/5) kemarin, mengatakan dalam kurun waktu enam bulan yang diberikan Bupati Badung, masalah yang terjadi di lingkungan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana seharusnya telah terselesaikan dengan baik. Sebab sebelum menjabat, calon direksi wajib mengetahui permasalahan yang terjadi di tubuh perumda tersebut. ‘’Tidak menunggu enam bulan lagi. Semestinya lima bulan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah, karena sebelum dilantik kan

sudah tahu kondisi di lapangan. Tenggang waktu yang diberikan oleh Bupati untuk menyelesaikan itu, dengan parameter kinerja, inovasi, profit oriented,’’ tegasnya.

Lebih lanjut, politisi asal Abiansemal ini mempertanyakan peran Badan Pengawas dalam memajukan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana. Pasalnya, hingga triwulan pertama tidak terlihat peran pengawas dalam memajukan perumda. ‘’Itu peran Badan Pengawas apa?

Harus tunjukkan fungsi sebagai pengawas,’’ ujarnya.

Sementara itu, Direktur

Utama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana I Made Sukantra tidak menampik banyak hal yang perlu dibenahi.

Pihaknya pun tidak tinggal diam melihat permasalahan yang terjadi di perumda. ‘’Kami sudah berusaha menyelesaikan masalah di perumda. Mungkin karena kami belum melaporkan apa yang sudah dikerjakan, sehingga memunculkan pertanyaan,’’ ungkapnya.

Sukantra juga mengakui pihaknya tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah di perumda dalam hitungan bulan lantaran

keterbatasan anggaran. ‘’Kami sudah terus berupaya, seperti mengaktifkan kembali timbangan digital di Pasar Hewan Beringkit, menata SDM agar produktif, melakukan pengelolaan CAS dan lainnya. Namun, tentunya ini tidak bisa tuntas 100 persen dalam waktu

enam bulan karena kami harus menganggarkan dulu,’’ terangnya.

Kendati demikian, pihaknya berterima kasih kepada jajaran DPRD Badung yang telah mengingatkan tugas pokok dan fungsi perumda. ‘’Kami berterima kasih telah diingatkan oleh

bapak-bapak yang ada di dewan, kami akan terus berusahan berbuat yang terbaik,’’ kata Sukantra.

Seperti diberitakan sebelumnya, selama tiga bulan jajaran Direksi Perumda Pasar Mangu Giri Sedana menjabat, kalangan dewan menilai belum ada gebrakan

untuk memajukan pasar yang dikelola. Dewan pun mengingatkan janji Direksi untuk segera bergerak mewujudkan komitmen memajukan perusahaan pelat merah tersebut, sehingga mampu berkontribusi terhadap pendapatan Badung. (kmb27)

figur Tantangan Berat KABUPATEN Badung menghadapi tantangan yang sangat berat dalam mempertahankan lingkungan ke depan. Tergusurnya lahan terbuka hijau, banyaknya bangunan baru yang mengorbankan pohon perindang, adanya teknologi yang berkembang mengalahkan lingkungan salah satunya galian kabel yang tidak memberikan ruang bagi pohon perindang untuk berkembang, merupakan masalah yang dihadapi di Gumi Keris. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung Putu Eka Merthawan pun tak menampik perihal tersebut. Menurut birokrat asal Sempidi, Mengwi ini, Badung darurat berbenah lingkungan, bukan ekonomi saja. ‘’Tahun 2019 yang merupakan tahun yang penuh dengan kompetisi, kami akan terus melakukan inovasi. Bahkan, kami akan memprioritaskan konsep yaitu darurat berbenah dalam pengelolaan sampah maupun limbah,’’ ujarnya. Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Badung itu mengaku akan melakukan reformasi total dalam hal pengelolaan sampah yang berbasis reduce, reuse dan recycle (3R). Dalam konteks ini, seluruh komponen jasa perdagangan diwajibkan memilah sampah dari sumbernya sesuai UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. ‘’Itu akan dilakukan secara berkelanjutan sehingga Badung tidak akan menjadi sorotan lagi akibat masalah sampah,’’ katanya.

Terkait pengelolaan limbah, seluruh komponen pariwisata yang mendapatkan UPL/UKL, diharapkan tertib dalam pengelolaan limbah sesuai yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2009. Khusus pengurangan kantong plastik, tahun ini Badung sangat siap untuk itu. ‘’Melalui konsep Badung Antikantong Plastik (Batik), ini akan direalisasikan. Bukan sekadar perda atupun perbup saja. Jadi, kami berharap kepada seluruh komponen untuk mendukung hal ini,’’ ujar Eka Merthawan. (par)

Bali Post/par

Pemkab akan Layangkan Surat Peringatan ke Pengembang

Mangupura (Bali Post) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Badung akan melayangkan surat peringatan kepada pengembang Perumahan Taman Mumbul lantaran fasum dan fasos perumahan tersebut tak kunjung diserahkan ke warga. Kepala Disperkimtan Badung AAN Bayu Kumara Putra, Senin (20/5) kemarin, mengatakan surat peringatan akan dikeluarkan dalam pekan ini.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pengecekan untuk melihat kondisi fasum dan fasos setempat.

Diakuinya, kendala penyerahan adalah pengembang belum bisa memberikan data atas hak fasum dan fasos dimaksud. Pihaknya sudah berusaha jemput bola untuk mempercepat proses serah terima. ‘’Awalnya kami susah menemukan developer yang dulu menggelola Perumahan Taman Mumbul. Hal itu karena developer terkait sudah tidak aktif lagi. Tetapi sekarang sudah bisa ketemu yang mewakili,’’ jelasnya.

Sementara itu, Camat Kuta Selatan I Made Widiana menegaskan akan memanggil perwakilan pengembang.

Pihaknya akan mempertanyakan keseriusan pengembang untuk menyerahkan fasum dan fasos perumahan tersebut. Pihaknya menyayangkan, kalau yang dijadikan alasan itu adalah sertifikat awal tahun 1984 yang belum dipegang pengembang. ‘’Selama 35 tahun, itu waktu yang tidak sebentar,’’ tegasnya.

Selama puluhan tahun itu, katanya, masyarakat setempat kesulitan mendapatkan fasilitas dari pemerintah karena masalah aset. Contohnya saat ini, kondisi jalan dan lampu penerangan jalan yang rusak yang tak jelas perbaikannya. (kmb23)

U.0000746-rpa

info seremonial

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

SMK PGRI 4 Denpasar Hanya Wedakarna Minta Kandang Babi Dimundurkan Kenakan Uang Gedung Rp 750 Ribu dan Investor Cabut Gugatan di Pengadilan Warga Padangsambian Diberikan Perlakuan Khusus

Senator Kecam Gugatan Rp 2,8 Miliar ke Peternak di Payangan

KASUS gugatan pihak investor yang mengelola Hotel Nandini di Banjar Susut, Desa Buahan, Payangan, Gianyar kepada seorang peternak babi yakni Nyoman Sukarma akhirnya dimediasi anggota DPD-RI utusan Provinsi Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa.

Dalam pertemuan yang dihadiri pejabat kecamatan, desa, klian dinas, investor dan juga keluarga tergugat, Senator Arya Wedakarna (AWK) langsung turun ke lokasi peternakan babi yang memang berjarak cukup dekat dengan Restoran Nandini Hotel. Walau kandang babi yang dimaksud masih berada di atas lahan dan tanah pribadi milik Nyoman Sukarma. Dalam pertemuan itu, seperti biasa Senator AWK mencari informasi dua arah, sekaligus mendengarkan, baik dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. ‘’Saya ingatkan kepada pihak investor bahwa peternak babi ini membangun kandang babi di atas tanahnya sendiri. Tidak ada yang dilanggar oleh Nyoman Sukarma.

Tindakan menggugat ke pengadilan oleh investor, walau itu hak warga negara, tapi saya kira kurang hatihati. Apalagi materi gugatannya sampai bermiliar-miliar. Ingat ya, yang digugat ini adalah mantan bendesa adat, pihak yang dulu membantu proses perizinan. Bahkan memfasilitasi hotel ini sampai berdiri. Jadi jangan sesekali meninggalkan sejarah (Jas Merah).

Saya simpati kepada Pak Nyoman, seorang peternak babi sederhana yang kurang paham hukum, tapi mendapat masalah seperti ini. Harusnya bisa mediasi internal, apalagi ini masalah kecil. Hanya karena bau kandang dan limbah,’’ kata Senator AWK. Selain itu, pihak DPD juga menyayangkan masalah ini berlarutlarut sampai harus ke pengadilan.

Seharusnya bisa diselesaikan di tingkatan birokrasi di daerah. ‘’Ketika kasus ini terjadi di mana pun di Bali, terlihat peran dan kemampuan dari pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan sangat lemah.

Padahal dari keterangan peternak, sudah pernah ada Satpol PP dan Dinas LH yang hadir. Namun tidak ada hasil. Perbekel juga seharusnya secara aktif menyelesaikan. Jangan

SATYAGRAHA BALI – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama investor dan peternak babi di Payangan, Gianyar. sampai masalah domestik terdengar hingga DPD-RI di Senayan. Tapi tidak apalah, ini sekaligus evaluasi dari kinerja birokrasi. Malah saya apresiasi dengan kehadiran Bapak Nyoman Partha (DPRD Bali dari Fraksi PDI-P) yang tempo hari hadir ke lokasi. Saya minta agar ke depan jangan sampai investor dengan mudah menggugat rakyat kecil agar tidak menjadi isu SARA antara krama Bali dengan pendatang. Dengan kasus ini saja, saya perhatikan pihak investor sudah terkesan menjadi musuh bersama (common enemy) dari masyarakat yang belum tahu duduk persoalannya. Apalagi sudah viral di medsos, mohon berhati-hati,’’ jelas Senator AWK. Adapun hasil dari pertemuan tersebut yakni DPD-RI menyampaikan pihak peternak babi memiliki hak hukum untuk menggugat balik perusahaan karena membangun kandang di tanahnya sendiri. Itu adalah hak dari pemilik tanah sebagaimana amanat UU. Kemudian DPD menyarankan agar terhindar dari masalah hukum, peternak berkenan memindahkan kandangnya ke belakang, mengingat masih memiliki lahan seluas 45 are di ka-

wasan kandang. Dengan demikian tidak mengganggu kenyamanan tamu. Selanjutnya DPD mengingatkan jika tamu dan hotel sepi, maka karyawan lokal yang berjumlah 80 persen akan terdampak. Begitu pula DPD meminta agar pihak investor membantu memberikan kompensasi pembangunan kandang baru melalui mekanisme CSR. Terakhir DPD meminta kepada investor agar mencabut gugatan di pengadilan setelah seluruh iktikad baik peternak dipenuhi dan AWK meminta peternak menyiapkan langkah gugatan balik jika dianggap terjadi wanprestasi terhadap proses mediasi. ‘’Saya akan mengawal proses ini, dan jika perlu mencari informasi lengkap di Pengadilan Negeri Gianyar. Tanpa bermaksud intervensi hukum, tapi sinergi legislatif dan yudikatif harus saling melengkapi agar tidak semua masalah rakyat kecil dibawa ke urusan hukum. Saya monitor komitmen peternak dan investor. This is Satyagraha,’’ tambah Dr. Arya Wedakarna yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini. (ad770)

Peran Aktif HardysLand dalam Upaya Pelestarian Kelapa Hibrida Merah sebagai Sarana ”Upakara’’ di Bali

HARDYSLAND merupakan salah satu unit bisnis di bawah HardysCorp yang bergerak di bidang pengembang dan operator properti residensial di Bali yang didirikan Ir. I Gede Agus Hardiawan dan Ni Ketut Rukmini, S.P. Dalam mengelola kawasan HardysLand yang tersebar di Bali, di antaranya HardysLand Pendem, Negara, HardysLand Civic Center, Negara, HardysLand Selatan GOR, Negara, HardysLand Kutuh, Tabanan, HardysLand Siyut, Gianyar dan HardysLand Nusa Dua, Badung.

Dalam mengelola kawasan yang tersebar di Bali, HardysLand turut mengajak masyarakat untuk melaksanakan program go-green pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan lahan yang tidak produktif, sehingga bisa menghasilkan. Caranya dengan menanam kelapa hibrida merah yang menjadi salah satu sarana upakara terpenting di Bali dan memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan.

Kelapa hibrida merah dengan nama Latin cocos numefora linn merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Bali.

Dalam upaya pelestarian pohon kelapa, khususnya kelapa hibrida merah yang sangat dibutuhkan masyarakat Hindu sebagai sarana pelengkap upacara juga mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali melalui kegiatan penanaman yang sudah dilakukan

BERBAGI KASIH - Pelaksanaan kegiatan CSR berbagi kasih kepada korban musibah kebakaran di Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. di beberapa daerah. dan diserahkan kepada Made Eka Saat ini sudah tertanam lebih Dharma Putra dan keluarga yang dari 2.000 pohon yang tersebar terkena musibah kebakaran. di kawasan HardysLand. Selain Kegiatan berbagi kali ini tidak melestarikan alam melalui penana- hanya melibatkan keluarga Harman pohon kelapa hibrida merah, dysCorp, tetapi juga diikuti generasi HardysLand tetap melaksanakan muda dan penerus HardysCorp yaikegiatan CSR (Corporate Social tu Hillary Angelina Gardenia Hardy, Responsibility) dalam bidang kema- Lilly Harmony Hardy, dan Jasmine nusiaan melalui Hardys Foundation Lovely Hardy beserta anak-anak pada 15 Mei 2019 kepada korban yang turut serta dalam kegiatan kebakaran di Banjar Dauh Pan- tersebut. ‘’Harapannya CSR kali gkung Jangu, Desa Pohsanten, ini dapat mengajarkan tentang Kecamatan Mendoyo, Jembrana. kepedulian terhadap sesama dengan Nominal sumbangan dana tunai membantu. Berawal dari mata kita senilai Rp 5.000.000, tempat tidur melihat, telinga mendengar dan hati dan pakaian baru layak pakai berempati,’’ katanya. (ad759)

SUASANA di SMK PGRI 4 Denpasar sejak seminggu ini tampil semarak. Halaman sekolah dihiasi dengan lampion dan bendera warnawarni. Sejak seminggu sekolah ini diserbu calon siswa baru. Mereka dilayani dengan penuh kasih sayang dipimpin langsung Kepala SMK PGRI 4 Denpasar Drs. I Ketut Suarya, M.Pd. Sekolah ini dikejar calon siswa baru karena dikenal sebagai sekolah berkualitas, berpengalaman 19 tahun mengelola pendidikan SMK dengan SDM guru berkualitas.

Tahun ini banyak melakukan terobosan, khususnya dalam membantu masyarakat melanjutkan studi.

Salah satu langkah berani yang dilakukan Kepala SMK PGRI 4 Denpasar I Ketut Suarya dan Ketua Komite Drs. IGB Wiadnyana, M.M., M.Pd. yakni menurunkan iuran uang gedung. Tahun lalu sekolah ini mengenakan uang gedung Rp 2,5 juta tiap siswa baru, kini diturunkan menjadi Rp 750 ribu. Ketentuan ini diberlakukan bagi calon siswa yang sudah mendaftar pasti dari nomor urut 1 sampai dengan 300. Mereka yang mendaftar di kelompok 300 diberikan diskon 50 persen uang gedung.

SMK PGRI 4 Denpasar, menurut I Ketut Suarya, juga memberikan kebijakan gratis uang gedung bagi siswa yang berprestasi di akademis dan non-akademis. Bagi yang bisa menabuh dan berprestasi di seni budaya juga digratiskan dari uang gedung. ‘’Yang biasa menjadi sekaa gong silakan mendaftar. Kami layani dengan berbagai keringanan,’’ tegas Ketut Suarya.

Hingga Senin (20/5) kemarin, 350 siswa sudah mendaftar di sekolah ini. Sementara yang sudah menentukan pilihan pasti di sekolah ini mencapai 125 orang. Untuk itu,

MENDAFTAR - Kepala SMK PGRI 4 Denpasar I Ketut Suarya bersama bagian PPDB melayani pendaftaran calon siswa baru.

Ketut Suarya mempersilakan mere- orangtuanya puas karena anaknya but list pendaftar pertama hingga yang tamat di SMK PGRI 4 Den300 untuk mendapatkan keringa- pasar sudah bekerja di hotel. ‘’Sekanan khusus uang gedung. Bukan itu lipun saya dapat di sekolah negeri, saja, SMK PGRI 4 Denpasar di Jalan saya memilih sekolah di SMK PGRI Kebo Iwa Selatan juga memberikan 4 Denpasar karena mudah dijangkeringanan dan perlakuan khusus kau,’’ tegas Gede Parmata. bagi warga Padangsambian.

Mereka mengaku puas setelah Ketua Komite IGB Wiadnyana melihat gedung dan fasilitas sekomengungkapkan, langkah baru lah. Hal ini dibenarkan Kasek Ketut berupa keringanan uang gedung Suarya yang juga Bendahara PGRI dan perlakuan khusus bagi warga Kota Denpasar bahwa SMK PGRI Padangsambian guna ikut memban- 4 Denpasar memiliki 32 ruang tu masyarakat dalam menanggung kelas, lab AP, Boga dan MM. Kini beban biaya pendidikan di tengah membangun lab kitchen bertaraf krisis global. Sekolah ini sudah me- internasional. Tahun ini SMK PGRI miliki bangunan lengkap, sehingga 4 Denpasar akan menerima 12 kelas kini tinggal fokus pada peningkatan siswa baru. mutu sesuai kompetensi keahlian Selain sebagai sekolah rujukan bidang pariwisata. nasional, SMK PGRI 4 Denpasar Sejumlah siswa baru yang juga menjalin sistter school dengan mendaftar bersama orangtuanya Thailand. Tiap tahun 70 persen seperti Gede Parmata, Feri, Wirama lulusannya bekerja, sebagian memdan Bima mengaku sengaja me- buka usaha mandiri alias job creator milih SMK PGRI 4 Denpasar selain karena menciptakan lapangan dikenal berkualitas juga memiliki kerja. Ini juga berkat SMK PGRI fasilitas lengkap dan dekat dengan 4 Denpasar meraih ISO 9001-2008 rumah. Bahkan banyak calon siswa dan sekolah rujukan kemitraan barunya dari luar Bali, sementara nasional. (ad761)

Yayasan Bina Citra Mandiri Bangkit di Harkitnas 2019

BERTEPATAN dengan peringatan dan perayaan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2019, Yayasan Bina Citra Mandiri yang selama ini membina penyelenggaraan Pendidikan Vokasional Bidang Perhotelan PPLP Pansophia, bangkit dengan terobosan cemerlang.

Terobosan itu yakni mengembangkan segmentasi kiprahnya di dunia pendidikan dengan membuka program pengiriman tenaga kerja ke Jepang dengan sandi ‘’LPKS Mirai Mandiri’’ dan program pengiriman internship (pemagangan kerja) ke Jerman dengan sandi ‘’Jerman Ausbildung Program’’, bermitra dengan Maxima Sinergi Indonesia Jerman.

Dalam acara pembukaan, Ketua Yayasan Dr. Made Yudana, M.Pd., Senin (20/5) kemarin menjelaskan, sinyal perluasan dan pengembangan segmen institusi secara internal sudah diniatkan sejak lama. Hanya pada 2019 ini momentum yang tepat di usia yayasan yang mencapai 30 tahun. Melengkapi niatan itu, sejak Pansophia sebagai salah satu anak perusahaan terpilih menerima anugerah The Best Training Education Centre in Education Programe Excellence of The Year dari Indonesia Achievement Center di Hotel Grand Inna Kuta Bali pada 15 Februari 2019, niat memperluas dan mengembangkan institusi pun semakin mantap.

Upaya memantapkan perluasan dan pengembangan segmen institusi sejatinya bermula dari peluang besar bagi bangsa Indonesia menyongsong bonus demografi 2045. Di samping itu, pasar global, sebagaimana dijelaskan Prof. Eishi Hirose dari Shizuoka University of Art and Culture Jepang bahwa tenaga kerja Indonesia sangat diminati dan dihormati di pasar kerja luar negeri, terutama Jepang. Hal yang sama juga disebutkan Prof.

Rondha William dari UCCS (University of Colorado City Spring). Dalam penelitannya juga menemukan pekerja Indonesia sangat ulet, hanya bermasalah di bahasa. ‘’Sebagai pegiat pendidikan vokasi, saya tergerak hati untuk mencoba berinovasi membuka akses dengan caracara legal agar bisa mengirimkan anak-anak Indonesia, Bali pada khususnya berkompetisi memperebutkan peluang kerja di luar negeri, terutama Jepang dan Jerman,’’ katanya. Pihak Yayasan Bina Citra Mandiri juga telah melakukan berbagai diskusi dengan para calon user (pengguna) untuk digunakan sebagai pijakan menakar strange, weakness, opportunities, dan threat (SWOT) agar dalam proses, baik perencanaaan hingga eksekusi pemberangkatan dan pengawalan keberlanjutan. ‘’Untuk upaya ini secara maraton sejak Januari 2019, kami sudah mengundang Haruka Kusano, Mr. Hayashi (Accepted Organization President dari Perusahaan Manufaktur di Shizuoka), Mr. Aikawa Shinji (ACC Shizuoka), dan Mr. Takata Yoshihiro (direktur sebuah rumah lansia di wilayah Okayama, Osaka, Jepang).

Kami juga mengundang dua orang dari Maxima Sinergi Bandung dan Semarang yaitu Mr. Rein dan Mr. Bendy.

Mereka selama dua hari, dari 30 Maret hingga 1 April 2019 untuk melakukan technical sharing kepada tim

kami,’’ jelasnya.

Mengenai nilai tambah dalam dua program tersebut, Yudana yang juga Guru Besar Undiksha ini menjelaskan, para tenaga kerja yang siap dan mampu kerja di Jepang dilihat dari jam kerja jauh lebih manusiawi. Kalaupun harus lembur, mereka juga dibayar. Begitupun dengan program di Jerman, jauh lebih manusiawi lagi walau tawaran gajinya memang lebih rendah daripada di Jepang. ‘’Di Ausbildung program yang kami luncurkan, dalam 7 hari per minggu, kepada para pemagang dituntut kerja hanya tiga hari. Dua hari belajar memantapkan bahasa Jerman dan vokasi yang ditekuninya (gratis karena dibayari oleh perusahaan) dan sisanya dua hari adalah waktu berlibur,’’ terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, PPLP Pansophia tetep merupakan core business. Dengan dibukanya dua program ini Pansophia akan tetap eksis dan malah sangat berpeluang menebar Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat. ‘’Coba Anda lihat faktanya, dalam program kepedulian sosial atas erupsi Gunung Agung, kami berbagi program kecakapan kerja gratis di Karangasem yang dibuka Bupati Karangasem dan Kepala Subdit Sarana-Prasarana Ditjen PAUD Dikmas Kemendikbud RI,’’ pungkasnya seraya menambahkan, motivasi menghadirkan 215 mahasiswa baru dalam pembukaan kedua merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan pemantapan agar anak-anak yang baru lebih cepat dewasa. (ad762)

Bank BPD Bali Dukung Penguatan UMKM

Omzet Meningkat dari ”Branding’’ Pemanfaatan IT

PERKUMPULAN Perajin Tradisional (PPTras) Bali menyelenggarakan seminar industri kreatif bertemakan ‘’Peningkatan Omzet Perusahaan Melalui Branding Pemanfaatan IT’’ pada Senin (20/5) kemarin di Gedung Kertha Gosana, Puspem Badung. Dalam acara yang dihadiri UMKM seluruh Bali itu juga menguak tentang personal branding dengan menghadirkan kisah inspiratif 30 tahun napak tilas Anne Avantie.

Bank BPD Bali sebagai bank dengan segmen market utama UMKM turut menjadi bagian dalam acara tersebut, utamanya dalam menguatkan UMKM di Bali. Bank BPD Bali sejak 2012 resmi sebagai bank penyalur KUR. Sampai dengan saat ini suku bunga kredit KUR yang disalurkan dengan bunga 7 persen per tahun efektif.

Direktur Kredit Bank BPD Bali Made Lestara mengatakan, pihaknya concern mendukung program dan kegiatan untuk mengembangkan UMKM. Seperti kegiatan semi-

nar yang dilakukan Pemkab Badung untuk Bali ini adalah salah satu upaya mendukung UMKM dalam meningkatkan omzet perusahaan melalui branding pemanfaatan IT. Dengan meningkatkan branding, secara otomatis akan mendorong peningkatan penjualan sehingga omzet pelaku UMKM juga meningkat.

Saat ini, dunia berada pada era 4.0, dengan digitalisasi sebagai modal utama. UMKM pun harus mengikuti perkembangan IT dalam rangka meningkatkan omzet. ‘’Sesuai visi dan misi Bank BPD Bali, kami pelaku di industri perbankan khususnya sangat mendukung kemajuan pelaku UMKM dengan memberikan kemudahan akses pembiyaan dan tentunya tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian sebagai mitra terdekat dengan Bank BPD Bali,’’ ujarnya.

Bank BPD Bali menyalurkan KUR yang terdiri dari dua kategori yaitu KUR mikro dan retail. Untuk KUR mikro dengan plafon maksimum sebesar Rp 25 juta, tidak

FOTO BERSAMA - Wakil Bupati Badung, Direktur Kredit Bank BPD Bali, dan pimpinan asosiasi-asosiasi UMKM saat melakukan foto bersama seusai seminar. diwajibkan menyerahkan jaminan tambahan, hanya berdasarkan kelayakan usaha. Sementara plafon KUR retail di atas Rp 25 juta sampai dengan maksimum plafon Rp 500 juta,

dan wajib menyerahkan jaminan tambahan. Diakui pada 2018, Bank BPD Bali lebih banyak menyalurkan KUR kecil.

Pada 2018, Bank BPD Bali meny-

alurkan KUR sebesar Rp 555 miliar dan pencapaian realisasi mendekati 100 persen. Target penyaluran KUR mikro pada 2018 yaitu Rp 23 miliar, terealisasi Rp 22,6 miliar. Sementara KUR kecil targetnya Rp 527 miliar, terealisasi 100 persen dengan tingkat NPL hanya 0,26%. Pada 2019, kuota penyaluran KUR Bank BPD Bali meningkat hampir dua kali lipat yaitu sebesar Rp 955 miliar. Hingga triwulan I 2019, KUR yang disalurkan BPD Bali telah mencapai Rp 263,2 miliar atau 27, 56 persen dari target 2019.

Tahun 2019, Bank BPD Bali menargetkan penyaluran KUR mikro Rp 46 miliar, realisasi hingga Maret 2019 Rp 11,4 miliar. Sedangkan KUR kecil targetnya Rp 909 miliar, dan realisasinya Rp 251,7 miliar. Untuk dapat menyalurkan KUR secara optimal, melalui seminar inilah Bank BPD Bali melakukan pendekatan dengan pelaku UMKM dan merupakan calon debitur potensial sebagai sumber peningkatan pertumbuhan

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

kredit, khususnya kredit produktif.

Bank BPD Bali juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, khususnya Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan kerja sama dan berkoordinasi dengan dinas terkait, Bank BPD Bali akan mendapatkan informasi dan data base pelaku UMKM yang menjadi binaan instansi terkait dan potensial untuk penyaluran kredit KUR ataupun pembiayaan kredit lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan pentingnya membangun branding bagi pelaku UMKM. Untuk membangun branding ini, peran IT di era 4.0 sangat penting. Oleh karena itu, ia mengapresiasi kegiatan ini. ‘’Saya yakin dan percaya seminar yang melibatkan UMKM ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam rangka berkontribusi mempercepat perekonomian bangsa dan negara Indonesia,’’ ujarnya. (ad766)

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

INFO SEREMONIAL

FH Unwar Gelar Pelatihan ”Contract Drafting’’ Ke-2

Tingkatkan Kompetensi Lulusan dalam Pembuatan Perencanaan Kontrak Hukum

UNTUK kedua kalinya, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) bekerja sama dengan Jimly School Of Law and Goverment Surabaya kembali menggelar pelatihan Contract Drafting kepada para mahasiswa FH Unwar. Pelatihan Contract Drafting ke-2 yang diikuti sebanyak 111 orang mahasiswa ini akan berlangsung selama enam hari, dari 20 - 25 Mei 2019 mendatang.

Pelatihan Contract Drafting yang bertujuan untuk memberikan soft skill dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan FH Unwar, terutama dalam hal pembuatan perjanjian dan penyelesaian kontrak ini menghadirkan sejumlah guru besar sebagai narasumber. Di antaranya Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum. dan Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. Pelatihan ini dibuka Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si. yang dihadiri Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurthi, M.Si. dan Direktur Jimly School of Law and Goverment Surabaya Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H.,.Hum. di Ruang Jaya Singha Warmadewa Mandapa, Senin (20/5) kemarin.

Dekan Budiartha menjelaskan tujuan digelarnya pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas lulusan FH Unwar sesuai dengan capaian yang

PELATIHAN - Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. Drs. A. A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. bersama Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si., Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H., Direktur Jimly School of Law and Goverment Surabaya Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. dan para narasumber berfoto bersama pada pembukaan pelatihan Contract Drafting ke-2, Senin (20/5) kemarin. tertuang dalam kurikulum.

Sebab, lulusan yang berkualitas tidak hanya memiliki ijazah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) saja, melainkan harus didampingi dengan surat keterangan pendamping ijazah.

Salah satunya adalah surat keterangan pelatihan contract drafting. Sehingga lulusan FH Unwar mampu bersaing di dunia kerja, tidak hanya sebagai pencari kerja (job seeker), tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan (job creator).

Apalagi, dikatakan, dalam pelatihan ini mahasiswa akan diberikan ilmu pengetahuan dan praktik dalam membuat draf kontrak yang nantinya dapat digunakan dalam memfasilitasi kontrak di bidang bisnis, pemerintahan, perjanjian,

dan lain sebagainya secara nasional maupun internasional. ‘’Dengan pelatihan ini kami yakin mahasiswa Hukum Unwar akan memiliki keahlian soft skill yang profesional dalam pembuatan kontrak, baik secara teori maupun praktiknya.

Sehingga keterampilan yang dimiliki bisa menjadi bekal bagi para lulusan dalam merancang perjanjian maupun kontrakkontrak hukum yang menguntungkan kedua belah pihak,’’ tandas Budiartha.

Wakil Rektor Nyoman Kaca mengatakan untuk mampu bersaing dalam dunia kerja, lulusan sarjana saat ini tidak cukup hanya memiliki kualifikasi akademik, melainkan harus memiliki kompetensi skill yang memadai. Oleh karena itu,

pelatihan-pelatihan tentang hukum, seperti pelatihan contract drafting sangat penting diberikan untuk meningkatkan soft skill mahasiswa hukum.

Sebab, dalam membuat contract drafting mahasiswa harus memiliki kemampuan khusus dan olah otak yang baik, sehingga kontrak yang dikerjakan sesuai dengan etika, norma dan memiliki konsistensi. Sehingga produk hukum yang dirancang tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.

Sementara itu, Oka Wisnumurti mengatakan pelatihan yang dilakukan FH Unwar merupakan suatu terobosan dalam mengisi kurikulum berbasis kompetensi, sehingga mahasiswa hukum tidak hanya memiliki kompetensi dalam bidang ilmu hukum, tetapi harus dibekali technical skill, terutama dalam membuat perjanjian maupun kontrak hukum. ‘’Warmadewa sangat concern untuk mempersiapkan lulusannya, tidak saja memiliki theoretical skill yang memadai, tetapi juga dibekali dengan technical skill yang komprehensif,’’ tegas Wisnumurti.

Direktur Jimly School of Law and Goverment Surabaya Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. mengatakan pelatihan contract drafting yang digelar FH Unwar merupakan pelatihan yang sangat positif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam pembuatan perancangan kontrak hukum. Sebab, mahasiswa tidak cukup hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memiliki skill agar mampu bersaing dalam dunia kerja. (ad773)

”One Stop Learning’’ di STPBI dan SPB

Mahasiswa Difasilitasi dari Kuliah hingga Mencari Pekerjaan

TIDAK banyak kampus yang mau memfasilitasi mahasiswa dari sejak pertama masuk kuliah hingga tamat, bahkan mencari pekerjaan. Keunggulan tersebut justru dimiliki oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI) dan Sekolah Perhotelan Bali (SPB). Ini tidak lepas dari peran Yayasan Dharma Widya Ulangun yang memiliki konsep one stop learning dalam menaungi STPBI-SPB. ‘’Maksudnya, begitu dia masuk ke kampus kita di Jalan Kecak No.12 Denpasar ini, apa pun kebutuhan mahasiswa terkait proses belajar mengajar di kampus, yayasan berusaha memenuhi dari A sampai Z,’’ ujar Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Dr. I Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/5) kemarin.

One stop learning yang pertama, lanjut Astina, pihaknya selalu memperbarui kurikulum agar selalu link and match dengan kebutuhan industri. Di samping menyiapkan sarana-prasarana agar mahasiswa bisa mengenyam pendidikan di kampus dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik berupa gedung perkuliahan yang memadai, laboratorium hingga fasilitas parkir. Kemudian melibatkan SDM dosen yang berkualitas dan mumpuni dalam proses belajar mengajar. Dosen minimal berkualifikasi S-2, serta kombinasi antara praktisi dengan akademisi untuk bisa saling mengisi antara teori dan praktik.

Astina menambahkan, mahasiswa selanjutnya dibantu untuk mencari tempat training, baik di Bali, Indonesia, Asia maupun negara-negara lain di seluruh dunia. Mengingat yayasan memiliki satu unit Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yakni PT Bali Duta Mandiri yang mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Perusahaan ini bertugas untuk mencarikan tempat training bagi mahasiswa, terutama di luar negeri. Untuk di dalam negeri saja khususnya di Bali, hampir semua hotel

I Nyoman Gede Astina berbintang selaku mencari trainee ke STPBI-SPB. ‘’Kemudian ada mahasiswa yang berkeinginan mendapatkan pengalaman training di luar negeri. Asia, misalnya, kami mempunyai partner yang bisa membantu mahasiswa. Sekarang ini mereka bisa memilih ke Malaysia, Thailand, Singapura, Dubai, atau Jepang,’’ imbuhnya. Selain Asia, Astina menyebut Amerika Serikat kini menjadi salah satu negara yang menjadi pilihan favorit mahasiswa. Bisa dikatakan, STPBI-SPB merupakan satu-satunya kampus yang bisa mengirim mahasiswa ke hotel-hotel bintang lima di seluruh negara bagian Amerika. Ini lantaran pihaknya memiliki satu agreement yang cukup eksklusif.

Kendati tidak tertutup kemungkinan untuk mengajak mahasiswa dari sekolah tinggi atau kampus lain, karena kuota magang yang dibuka setiap tahunnya mencapai seribu mahasiswa. ‘’Sementara kami baru bisa mengirim 400 mahasiswa per tahun, sehingga kami perlu mengajak mahasiswa baik dari Bali maupun luar Bali, kalau ingin melaksanakan training ke Amerika boleh bergabung dengan kita,’’ jelasnya.

Menurut Astina, pihaknya juga memiliki partner di Kanada. Di sana mahasiswa boleh berkuliah sambil bekerja di tahun pertama. Di tahun kedua bisa bekerja penuh, dan di tahun ketiga sudah mendapatkan permanent residence. One stop learning tidak hanya berhenti sampai mahasiswa menamatkan pendidikan di STPBI-SPB. Sebab, pihaknya juga masih membantu mereka dalam mencari pekerjaan.

Bahkan yang mengalami kesulitan di bidang finansial, tetapi memiliki kemampuan secara akademis dan keterampilan pun tak luput dibantu. Jika dulu lewat koperasi, maka sekarang lewat BPR yang baru saja diakuisisi yayasan. BPR ini khusus untuk membantu mahasiswa yang ingin bekerja maupun training ke luar negeri. ‘’Inilah apa yang kita sebut one stop learning. Dari baru masuk di sini, kemudian sampai dia keluar, sampai mencari pekerjaan, kita urus mereka,’’ terangnya.

Tak heran, lanjut Astina, masyarakat setiap tahunnya selalu berbondong-bondong mendaftar ke STPBI-SPB untuk bisa ikut menikmati perkuliahan di kampus ini. Di sisi lain, yayasan juga mendorong peningkatan kualitas pegawai dan tenaga administrasi di samping dosen. Kemudian memikirkan kesejahteraan mereka, sehingga merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Termasuk memperhatikan tunjangan hari tua, kesehatan, hingga bonus sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih. Hal ini tentu akan memengaruhi pelayanan bagi mahasiswa. (ad772)

Sosialisasi RBM, Pejabat BNNK Dikumpulkan Denpasar (Bali Post) Setelah teknis layanaan agen pemulihan dan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) di-launching beberapa waktu lalu, dilanjutkan dengan penyamaan persepsi kebijakan dan strateginya. Untuk menyukseskan program ini, pejabat BNN Kabupaten dan Kota (BNNK) dikumpulkan, Senin (20/5) kemarin di Kuta, dalam rangka bimbingan teknis (bimtek) optimalisasi rehabilitasi berkelanjutan.

Hadir sebagai narasumber, Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa. Dalam paparannya, Suastawa menyampaikan, bimtek ini merupakan bentuk evaluasi dengan menyampaikan materi tentang program RBM maupun rencana kegiatan rehabilitasi ke depannya. ‘’Ke depannya perlu ada implementasi program layanan rehabilitasi berbasis masyarakat dan agen pemulihan untuk rehabilitasi di Bali, khususnya sosialisasi melalui media sosial,’’ kata Kepala BNNP Suastawa didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi AKBP I Gusti Agung Alit Adnyana.

Bali Post/ist

BIMTEK - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa jadi narasumbe Bimtek RBM dan agen pemulihan.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat dan agen pemulihan di Provinsi Bali. Selain itu pelaksanaannya harus dapat mendorong lembaga rehabilitasi yang melaksanakan program rehabilitasi untuk melaksanakan RBM. Tujuan RBM yaitu mengidentifikasi

masalah, memberikan edukasi, melakukan penjangkauan untuk mempermudah akses layanan, memberikan dukungan kesehatan dan sosial serta spiritual, melakukan rujukan ke layanan, melibatkan keluarga agar turut serta menjamin bahwa layanan rehabilitasi bisa terus berjalan.

Sementara agen pemulihan

bertugas menerima laporan dari masyarakat. Klien-klien yang telah menyelesaikan terapi agar tetap dimonitor untuk menjaga pemulihan.

Adanya program agen pemulihan mempunyai tugas yang terbagi dalam pemantauan, pendampingan serta bimbingan lanjut. Kegiatan tersebut akan dijalankan oleh masingmasing agen pemulihan yang dilatih dan diberi pelatihan. ‘’Kondisi rehabilitasi di Bali saat ini, yaitu korban atau keluarga masih sedikit yang melapor diri. Selain itu, fasilitas pelayanan adiksi napza di Bali masih sangat terbatas,’’ tegasnya.

Masyarakatnya pun masih sangat tertutup serta masih banyak korban atau kelurga yang kebingungan mencari solusi atau kekurangan informasi dan belum percaya terhadap program rehabilitasi.

Diharapkan semua petugas rehabilitasi BNNP Bali dan jajaran agar mampu mengarahkan agen pemulihan untuk mengamankan lingkungan sekitarnya agar tidak terpengaruh untuk menggunakan narkotika. (kmb36)

5

Mahasiswa Kelas Internasional Undiknas Kembali Bertandang ke Negeri Kanguru Undiknas-ECU Australia: International Enrichment Program Periode Mei 2019 TEPAT di pengujung Mei 2019, mahasiswa kelas internasional Undiknas bertandang ke negeri kanguru, Australia mengikuti International Enrichment Program (IEP) 2019. Ini merupakan program wajib untuk mahasiswa Undiknas Program Studi S-1 Manajemen dan Akuntansi kelas internasional.

IEP didesain dalam berbagai kegiatan yakni short course (mengambil mata kuliah serta belajar di kelas dengan pengajar asing), cultural exchange (pertukaran budaya dengan mahasiswa asing setempat), university visit (study tour mengeksplorasi kehidupan kampus di Australia), dan company visit (mengunjungi perusahaan asing dan Kota Perth sebagai salah satu pusat bisnis di Australia).

IEP merupakan program unggulan kelas internasional bertujuan meningkatkan kualitas lulusan Undiknas yang memiliki daya saing global. IEP melatih mahasiswa Undiknas untuk mandiri sebagai International Student. Mereka menggunakan akomodasi kampus yang telah disediakan, beraktivitas dengan jadwal yang disiplin, dan tentunya melaksanakan perkuliahan secara penuh dari pagi hingga sore bersama dosendosen asing. Mata kuliah yang diintegrasikan dalam program ini di antaranya international business and economy, business communication, business ethics, cross cultural understanding, dan international business development.

Menariknya setiap mata kuliah yang sudah diambil dalam program IEP ini otomatis terkonversi sesuai dengan klausal kerja sama yang sudah tertuang antara kedua universitas. Kegiatan cultural exchange yang didapat juga sangatlah bermanfaat, seperti belajar bersama dengan mahasiswa Australia, mengenal kebiasaan negara barat, mengeksplorasi kota bisnis Perth, dan berinteraksi secara mandiri dengan orang Australia. Kunjungan ke pusat bisnis dengan mengenalkan secara langsung proses pengelolaan, produksi dan pemasaran dalam bisnis di negara maju juga didapat dalam bentuk company

IEP - Mahasiswa kelas internasional Undiknas bertandang ke negeri kanguru, Australia mengikuti International Enrichment Program (IEP) 2019. visit program.

IEP terlaksana berkat realisasi kerja sama aktif antara Undiknas Denpasar dengan Edith Cowan University (ECU) Australia yang telah terjalin sejak tahun 2016. Realisasi ini merupakan program keempat dari kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Antara lain university visit pada tahun 2017 sebayak dua kali oleh Undiknas Graduate Program, dan IEP pertama pada November 2018. Sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII, Undiknas senantiasa berkomitmen untuk terus mengembangkan segala bentuk program internasional.

Tidak semua PTS di bawah naungan LLDikti Wilayah VIII, khususnya Bali, dapat ‘’secara langgeng’’ menjadi universitypartner dari kampus luar negeri.

Keberhasilan Undiknas untuk dipercaya oleh badan akreditasi International Abest21 (JepangAsia Pasific) dan AACSB (USA) sebagai anggota yang aktif dalam melaksanakan aktivitas internasional dengan baik, juga memberikan nilai plus kepada Undiknas di mata internasional.

IEP akan mengenalkan mahasiswa Undiknas tentang pengalaman dan wawasan global yang nantinya akan mempersiapkan mereka untuk menghasilkan ide penelitian yang berkualitas internasional. ‘’Menjadi calon sarjana dengan memiliki pengalaman autentik dalam mengeksplorasi dunia asing secara nyata,

tentunya akan lebih mudah menstimulasi ide-ide baru bagi mahasiswa, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas,’’ ungkap Rektor Undiknas Dr. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M. Ia menambahkan, sejalan dengan visi Undiknas untuk menjadi World Research University, ke depannya Undiknas diharapkan menjadi kampus berdaya saing riset internasional. Sebagai usaha nyata untuk mewujudkan visi Undiknas tersebut, Rektor Undiknas telah mengeluarkan Peraturan Rektor tentang kriteria penetapan wisudawan/wati terbaik.

Dalam Peraturan Rektor tersebut dijelaskan mahasiswa/i yang berhasil menghasilkan publikasi tulisan ilmiah pada jurnal internasional dan nasional terakreditasi, dapat lulus dan mendapat gelar sarjana strata 1 tanpa harus menulis skripsi.

Bentuk apresiasi lainnya, mahasiswa/i tersebut juga dibebaskan dari biaya wisuda dan dinobatkan untuk predikat wisudawan/wati terbaik. Terpenting adalah hal ini mampu menjadi sumbangsih yang luar biasa bagi ranah pendidikan, karena Undiknas aktif melahirkan peneliti-peneliti muda yang berkualitas dengan raihan publikasi jurnalnya secara efektif. Ke depannya diharapkan International Enrichment Program dapat menjadi embrio diraihnya Dual Degree Program sebagai bentuk realisasi nyata lainnya antara Undiknas dengan kampus-kampus di Australia. (ad777)

Selasa, 21 Mei 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Dharma Santi (2) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Bagus And Friend 08:05 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Gatra Praja 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Ocydia Home Shopping 10:30 Wita Bali Channel Tourist TV

11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Solusi Alternatif

Soman 12:05 Wita Dharma Wacana Dharma Santi (3) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Folk Song 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Upakara 17:00 Wita DW TV

17:50 Wita Lipsus Krisna Oleh Oleh 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Ista Dewata Pura Luhur Dangkahyangan Srijong Selemadeg 21:30 Wita Sansekerta 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Br. Pegambangan Batubulan (2) 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel

OPINI

6

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Mafia Pendidikan

KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) sepertinya sudah menjadi penyakit bahkan budaya yang susah dihilangkan dari bumi Indonesia. Jika kasus korupsi belakangan banyak diungkap dan dibongkar, sepertinya susah untuk dua saudaranya, kolusi dan nepotisme. Karena, keduanya teroganisir begitu rapi, begitu rahasia sehingga sangat sulit dibongkar apalagi diberangus. Bahkan, praktik kolusi dan nepotisme ini sudah mirip dalam dunia Mafioso yang melahirkan para mafia. Sebut saja dengan munculnya “mafia peradilan” dan kini “mafia pendidikan”.

“Mafia peradilan” mencuat dari berbagai kasus hukum di masyarakat. Ada indikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dipermainkan justru oleh para “pakar” dan praktisi hukum. Masyarakat menjadi korban dan serasa sulit mendapatkan keadilan hukum. Sementara “mafia pendidikan” mungkin hal baru. Tetapi yang jelas, dalam modus dan praktiknya mirip dengan mafia pada umumnya. Yang pasti, jaringan yang terorganisasi rapi dan sangat rahasia.

Paling tidak, indikasi ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief.

Dia menyebutkan, pihaknya menerima banyak laporan terkait jalur-jalur khusus untuk masuk universitas negeri.

Jalur-jalur khusus tersebut terindikasi tindak pidana korupsi.

Bahkan, secara menukik Syarief menyebut, banyak laporan terkait indikasi korupsi untuk masuk pendidikan spesialis seperti di fakultas kedokteran. Dugaan praktik korupsi ini terjadi saat hendak masuk pendidikan spesialis hingga mendapatkan gelar kesarjanaan. Modusnya, pelaku memberikan uang pelicin agar bisa diterima di fakultas terkait.

Tak hanya uang pelicin, tetapi juga harus mendapatkan rekomendasi guru besar (profesor) terkait.

Di masyarakat sendiri ada istilah, untuk masuk (dokter) spesialis tidak cukup hanya pintar, tetapi juga harus punya koneksi dan uang yang banyak. Seseorang yang pintar jika tidak punya uang cukup, akan sangat sulit menembus “mafia pendidikan” ini. Dalihnya cukup manusiawi, tanpa uang yang memadai dikhawatirkan mereka akan putus di tengah jalan. Jadi, sia-sia pengorbanan waktu dan biaya yang telah dikeluarkan serta menutup peluang yang lain untuk bisa masuk di sana. Demikian halnya koneksi. Ini terkait informasi, formasi, dan rekomendasi yang lebih erat hubungannya dengan nepotisme. Tanpa punya koneksi, informasi yang dicari seperti sangat tertutup hanya kalangan tertentu (sanak famili dan kerabat dekat). Dalih lain, agar jelas setelah menyelesaikan pendidikan spesialis bertugas atau praktik di mana, tidak lagi masih mencari-cari atau bahkan menganggur. Bahkan di salah satu pendidikan spesialis tertentu, ada semacam kesepakatan, setelah tamat mereka tidak “berebut lahan” di wilayah kota para seniornya.

Mereka harus menyepakati untuk bertugas di luar daerah.

Bagaimana mengungkap dan menghentikan praktik “mafia pendidikan”, itu menjadi pertanyaan dan tugas bersama. Mengingat, hak setiap anak bangsa untuk menikmati pendidikan di negara ini. Pertama dimulai dari kesadaran setiap warga untuk tidak lagi melakukan KKN dalam urusan apa pun. Tunjukkan prestasi diri sebagai modal utama.

Jika mempunyai prestasi, kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi, baik dengan beasiswa maupun bantuan fasilitas lainnya. Untuk memutus jaringan mafianya, peran petugas KPK dan penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan lagi ada “mafia hukum” di antara “mafia pendidikan’’.

Budaya masyarakat untuk melaporkan indikasi “mafia pendidikan” ini harus dibangun terus. Tentu saja dengan sebuah jaminan perlindungan seperti halnya perlindungan saksi dalam kasus-kasus hukum yang ada. Tanpa sinergitas ini, masyarakat akan lebih memilih diam daripada tersangkut “mafia hukum”. Ini justru yang sangat berbahaya, diamnya masyarakat akan menjadi sebuah pembiaran bagi praktik “mafia pendidikan” dan “mafia hukum” di negeri ini. Hasilnya, tidak hanya melahirkan monopoli dalam dunia pendidikan, tetapi makin bodohnya bangsa ini karena pendidikan dikuasai segelintir orang.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142.

Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Menguatkan Semangat Kebangsaan Kebangkitan bangsa hendaknya dimaknai dengan benar dan ditularkan kepada generasi muda secara terus-menerus. Ini saya rasa merupakan sebuah harapan yang mestinya dipupuk di tengah adanya kepentingankepentingan politik yang menjauh dari nasionalisme. Bahkan, gerakan nasionalisme ini harus menjadi budaya bangsa yang mestinya ditularkan di dunia pendidikan sejak dini.

Tentu menjadi ironis jika kita baca dan tonton di televisi sekarang, ada oknum guru yang akhirnya berurusan dengan kepolisian gara-gara tak paham dengan nasionalisme.

Bahkan, ada guru yang ditangkap karena dinilai menebar ancaman makar. Melihat hal ini, saya memandang perlu jika dunia pendidikan di nenegri ini memiliki satu visi yang jelas dalam menjaga nasionalisme. Bagaimana jadinya generasi muda ini ketika gurunya tak memiliki spirit kebangsaan yang bagus.

Untuk itu, sangat penting dilakukan penyadaran dan penguatan nasionalisme di kalangan para guru. Hal lain, yang saya harapkan berkaitan dengan membangun dan menjaga rasa nasionalisme kabangsaan adalah menumbuhkan kecintaan yang kuat terhadap negeri ini. Jangan karena kepentingan politik, persatuan dikorbankan. Tindakan tegas diperlukan untuk menindak pelaku yang menebar paham-paham antinasionalisme. Saya juga mendukung langkah-langakh aparat keamanan untuk menjaga negeri ini secara totalitas.

Mudah-mudahan dengan adanya ketegasan ini, kita bisa merasa hidup aman dan nyaman di negeri ini.

I Putu Sudana Denpasar, Bali

Merayakan Kebangkitan Pendidikan Bali Pada pembangunan lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo mencanangkan untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pada momentum inilah, kita dapat mengubah suatu bangsa apalagi pada hampir 25 tahun ke depan Indonesia akan berada pada tahun emas kemerdekaannya. Dapat dipahami bahwa persiapan untuk mencapai tangan emas ini tentu saja harus melalui pendidikan yang baik dari sekarang.

Oleh

I Kadek Darsika Aryanta, S.Pd., M.Pd. alu, apakah pendidikan sekarang ini sudah baik?

Bagian mana saja dari pendidikan sekarang ini yang masih perlu ditingkatkan? Bagaimana hasil evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga kita sebagai pendidik untuk memajukan pendidikan kita agar tidak tertinggal dengan negara lain.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama hasil nilai ujian nasional (UN) yang sudah dirilis. Pada UN sekarang ini, nilai rata-rata ujian nasional untuk SMA sudah mulai ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Di samping itu juga pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah sangatlah baik dengan adanya pendidikan ini dari pola sertifikasi guru dan juga peningkatan kinerja guru dalam melakukan suatu pembelajaran.

Penulis berpendapat bahwa untuk menjadi suatu sekolah ataupun kualitas pendidikan yang mendunia diperlukan berbagai hal yang penting untuk meningkatkan kualitas bangsa. Untuk menjadi suatu daerah yang maju dalam pendidikan seharusnya pemerintah lebih kepada pendekatan yang bersifat ketat terhadap kualitas sehingga kita tidak terjebak dalam negara yang asimetris. Beberapa isu penting yang harus kita lakukan dalam peningkatan sumber daya manusia yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru, pembangunan infrastruktur sekolah untuk mendukung proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah perluasan akses informasi teknologi dan komunikasi dalam

pendidikan.

Pada peningkatan kompetensi guru, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan kompetensi guru kita. Seperti yang kita ketahui bersama dari nilai UKG guru pada tahun 2015 yang dilaksanakan serentak oleh pemerintah Indonesia rata-rata nilai UKG guru adalah 56,69. Pada tahun 2019 ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi guru.

Melalui laman Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2020 nanti, peningkatan kompetensi guru harus dilakukan masih melalui MGMP. Selain itu, juga riset-riset yang berasal dari guru masih sangatlah terbatas. Untuk itulah, pemerintah kita diharapkan mampu untuk memancing minat guru untuk meneliti, sehingga penelitian-penelitian guru menjadi banyak dan berkualitas.

Lomba-lomba yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan juga sudah cukup bagus misalnya berbagai untuk lomba yang sudah dilakukan untuk memotivasi guru-guru kita agar lebih kreatif dan inovatif.

Selanjutnya adalah peningkatan akses pendidikan di Bali.

Perluasan akses pendidikan harus berpihak kepada siswa miskin.

Harus pro terhadap masyarakat menengah ke bawah. Untuk itulah, pemerintah melalui kementerian pendidikan kebudayaan sudah memberikan dan juga menggelontorkan dana untuk Kartu Indonesia Pintar dari tahun 2014 hinga kini terus dilakukan dengan mengalami berbagai macam evaluasi.

Pemberian Kartu Indonesia Pintar itu harus dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran sehinga benar-benar mampu melakukan perluasan akses pendidikan kepada masyarakat. Perluasan akses pendidikan akan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah yang ada di Bali. Sampai tahun 2018, angka partisipasi sekolah 12 tahun siswa di Bali 97,72% yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peran pemerintah dalam hal ini harus berpihak kepada rakyat kecil dengan memberikan beasiswa tersebut tidak hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga wajib untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin yang ada di daerahnya kalau hanya pemerintah pusat saja itu tidak mungkin tetapi harus perlu dipegang oleh pemerintah daerah melalui pemberian bantuan beasiswa miskin atau BSM. Selain perluasan akses untuk siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru (USB) juga mendesak untuk dilakukan. Masih sangat banyak di daerah-daerah tertinggal, siswa harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer untuk mengakses pendidikan sehingga diperlukan unit sekolah baru untuk menampung siswa tersebut.

Pemerataan fasilitas dan juga sarana dan prasarana yang ada dalam pendidikan ini tentu harus menjadi concern yang serius bagi pemerintah. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan tidak akan terbentur adanya regulasi yang menjelimet. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bekerja sama sehingga diharapkan pada

tahun 2045 tidak ada siswa di Bali yang tidak bersekolah. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah seharusnya berdasarkan kepada kebutuhan sekolah, bukan hanya berdasarkan dari proyek ataupun berdasarkan dari pesanan rekanan. Kita harapkan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh sekolah tersebut juga bisa berasal dari pihak ketiga (swasta). Selama ini, yang terjadi adalah adanya antipati dari sekolah negeri terhadap bantuan dari pihak ketiga atau pihak swasta. Untuk itulah, keterbukaan dari pemerintah terhadap masuknya dana dari pihak swasta untuk membangun sekolah dan memberikan sarana dan prasarana harus terus digalakkan.

Peningkatan kompetensi dan juga pengetahuan terhadap penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi guru dan siswa mutlak harus dilakukan. Apalagi untuk mempersiapkan revolusi industri 4.0 penyampaian materi pembelajaran dan sarana prasarana sekolah harus selalu dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada hari kebangkitan nasional ini, harus dapat dijadikan sebagai momentum kita bersama untuk membangun pendidikan dalam bidang IT secara bersama.

Penguasaan kompetensi teknologi informasi ini akan sangat mengefisiensikan biaya dan tenaga. Selama ini yang terjadi, tidak jarang hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan dihemat dengan menggunakan IT, malah dilakukan secara manual dan tidak efisien.

Wujud pola pemerintahan pembangkitan pendidikan semesta perlu dilakukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten/kota. Pemahaman bersama ini harus ditegakkan sehingga tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih dalam pembangunan di bidang pendidikan.

Jangan sampai nanti terjadi kebijakan yang melemahkan institusi pendidikan. Terkadang regulasi yang dilakukan oleh pemerintah

Strategi Menuju Pendidikan Bermakna BELAJAR di sekolah dimaknai sebagai proses memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap, sehingga seorang peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang terampil menjadi terampil, dan dari kurang jujur menjadi jujur. Agar peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap maka seorang pendidik harus memberi.

Hal ini berakibat yang dominan aktif dalam proses pembelajaran adalah pendidiknya.

Peserta didik cenderung pasif tidak ada inisiatif yang berakibat pada daya kreasi, inovasi, dan produksinya menjadi tak terasah. Juga belajar di kelas hanya diarahkan agar siswa dapat berpikir sederhana, menguasai materi, bahkan menghafal pengetahuan tentang nilai.

Bukan kemampuan untuk mengamalkan atau mempraktikkannya di masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkkan berbagai bidang keilmuan ke dalam realitas masyarakat.

Padahal seharusnya belajar di sekolah dimaknai sebagai sebuah proses membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibangunnya itu, seorang peserta didik akan menjadi mengerti, terampil, mandiri, inovatif, kreatif, produktif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Budaya belajar di sekolah dibentuk ke dalam belajar tentang pengetahuan menuju bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bahasa Indonesia bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan santun lewat tulisan maupun lisan, mempererat persaudaran dengan teman yang berbeda suku, dan sebagainya, IPA untuk menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, dan alam, begitu juga mata pelajaran yang lain. Sehingga belajar dikatakan berhasil apabila siswa bisa menggunakan Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan bidang keilmuan lainnya untuk mengeksekusi masalah keseharian.

Anak-anak juga dilatih berpikir kritis dan logis. Menjadikan masalah di sekitar siswa

Oleh

Kurniawan Adi Santoso sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis oleh siswa dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya, serta memanfaatkan lingkungan lokal sebagai sumber belajar, sehingga membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, setiap bidang keilmuan bisa menyentuh persoalan utama di masyarakat. Agar terjadi proses membangun seorang pendidik harus mengubah perannya dari penceramah menjadi fasilitator dan motivator. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia secara kontekstual. Ini akan membantu anak bergerak, bermain dalam belajar, dan bisa mengekspresikan emosinya secara bebas. Sehingga anak didik lebih berkembang daya pikir dan emosionalitasnya. Pun mendorong anak untuk lebih aktif, kreatif, dan kritis.

Jika hai ini terjadi di sekolah maka inilah salah satu indikator pendidikan bermakna.

Pendidikan bermakna secara konseptual merupakan kombinasi antara pedagogi kritis dan pendidikan partisipatoris. Pedagogi kritis berarti berwatak kritik, dalam arti proses pendidikan harus emansipatoris, yaitu membebaskan dari struktur-struktur buatan manusia yang mengekang baik itu pada tingkat produksi pengetahuan maupun praksisnya.

Sementara itu, pendidikan partisipatoris sebuah proses pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu menyelesaikan persoalan aktual yang dihadapi sehari-hari. Akan tetapi, pendidikan bermakna yang bersumber dari kedua konsep besar tersebut belum cukup.

S. Bayu Wahyono (2017) menyatakan, proses pendidikan baru bisa disebut pendidikan bermakna jika bersifat historis dan sesuai dengan

kondisi sosio-kultural Indonesia serta memiliki daya antisipatif visioner. Historis artinya, pendidikan mesti berangkat, berproses, dan berantisipasi secara dialektik dari pergulatan bangsa ini sejak mengenal peradaban, hingga kekinian, dan masa depan. Sementara itu sesuai kondisi sosio-kultural mengandung makna bahwa setiap proses pendidikan mesti berangkat dari sosio-kultur bangsa ini secara dinamik dan dialektik.

Jika bangsa ini berkultur agraris-maritim misalnya, maka proses pendidikan bermakna mesti menjadi bagian dari upaya mengembangkan kompetensi yang dibentuk dan sekaligus membentuk budaya agraris-maritim secara cerdas dan kreatif. Wujud pendidikan bermakna antara lain berupa penyediaan menu program pembelajaran yang dapat beresonansi dengan kebutuhan, penyelesaian masalah kehidupan, dan berbasis pada sosio-kultural bangsa kita.

Rasanya sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi jarang sekali (kalau tidak boleh disebut tidak pernah) menjadikan laut sebagai konteks pembelajaran di kelas. Negara kita adalah negara maritim, tetapi kita tidak tahu sama sekali tentang apa, mengapa, dan bagaimana memberdayakan laut.

Dampak yang ditimbulkan dari penerapan pendidikan yang demikian itu menjadikan bangsa kita tidak memiliki daya tawar yang memadai di tengah kompetisi antarbangsa yang semakin ketat. Sebagai bangsa dengan kekayaan alam daratan dan lautan yang luar biasa justru kita hanya mampu menjadi penonton proses eksploitasi kekayaan alam oleh bangsa asing. Itulah sebabnya, pendidikan bermakna mendesak untuk diimplementasikan. Jika pendidikan bermakna menjadi pilihan maka daya saing bangsa tentu akan meningkat. Pada akhirnya, mampu mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat.

tersebut memasung kebijakan yang kreativitas institusi pendidikan.

Sebagai momentum untuk pendidikan sekarang ini perlu dilakukan suatu restorasi yang menyeluruh dan juga pandangan yang menyeluruh dari semua stakeholder yang ada. Tidak hanya berpikir secara parsial tetapi bagaimana kita sebagai pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah dan masyarakat perlu terus bersinergi untuk membangun pendidikan demi anak bangsa.

Selain itu, dalam memajukan pendidikan juga harus berdasar kepada kearifan lokal. Pendidikan berbasis kebudayaan lokal yang ada di masing-masing daerah perlu ditingkatkan. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia yang berbasis kearifan local, kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang kedua adalah tetap menjaga kebudayaan kita. Kebudayaan yang lestari tentu saja akan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan ke Bali. Peningkatan kualitas pendidikan ini juga harus dinilai dengan peningkatan nilainilai kearifan lokal budaya lokal yang ada di Bali.

Pendidikan dan kebudayaan harus bergerak seiring sejalan.

Pendidikan yang kualitasnya tinggi tetapi merobohkan dindingdinding kebudayaan asli tidak akan berdampak positif terhadap kemajuan suatu bangsa. Jadi, kebudayaan yang sudah ada mari kita lestarikan dan dijaga melalui pendidikan berbasis keunggulan lokal. Sungguh sangat ironis, sekarang ini, daerah yang kaya akan budaya dan juga kaya akan sumber daya alam memiliki pendidikan yang kualitasnya belum maksimal. Untuk itulah, momentum untuk kebangkitan pendidikan Bali harus ditingkatkan lebih baik lagi dan budaya tetap dilestarikan dan kualitas pendidikan tetap dijaga.

Penulis , guru Fisika, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

POJOK Rencana kereta api di Bali, Gubernur Koster kembalikan pada rakyat.

- Pemimpin bijak dengarkan rakyat. *** Polisi ungkap penyelundupan senjata, diduga terkait demo 22 Mei besok.

- NKRI harus tetap kuat. *** Badung pernah ditawari kereta api untuk memecah kemacetan di Kuta.

- Susah diwujudkan.

Penulis adalah guru SDN Sidorejo, Kabupaten Sidoarjo, Jatim

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

7

TABANAN

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Proyek GOR Debes Tahap II Diperkirakan Mulai Juni Tabanan (Bali Post) Kelanjutan pembangunan GOR Debes yang berlokasi di Banjar Gerokgak Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan belum bisa dipastikan. Proyek tersebut masih proses tender tepatnya memasuki masa sanggah. Kelengkapan fasilitas GOR Debes sangatlah penting, mengingat Tabanan menjadi tuan rumah Porprov Bali XIV pada September mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan I Made Yudiana, Senin (20/5) kemarin menjelaskan, sesuai jadwal, tahapan tender saat ini yaitu masa sanggah atau waktu bagi peserta lelang untuk melakukan sanggahan terhadap proses lelang yang telah dilakukan LPBJ, bila menurut penilaian peserta lelang ada yang tidak sesuai ketentuan. ‘’Jadi, masih kita tunggu dulu. Kalau sudah selesai (masa sanggah), barulah nanti ada pemenang yang pasti, lanjut tanda tangan kontrak,’’

Bali Post/dok

GOR - Pembangunan GOR Debes tahap II diperkirakan dimulai Juni mendatang.

terangnya.

Yudiana menegaskan, pengerjaan GOR akan dilanjutkan sebelum September.

Diperkirakan, awal Juni pekerjaan fisik dimulai. Pembangunan tahap II fokus pada pengerjaan lantai, bagian tribun, toilet, perpipaan dan kelistrikan. Beberapa item pekerjaan akan dilaksanakan setelah Porprov. ‘’Artinya, sebelum Porprov, kami mengerjakan hal yang prioritas, dan item lain yang belum tuntas dikerjakan setelah Porprov,’’ tegasnya.

Sebelumnya muncul kekhawatiran GOR Debes tidak bisa tuntas tepat waktu.

Pasalnya, LPBJ tidak berani memulai proses tender proyek dengan anggaran Rp 10 miliar ini sebelum Perbup tentang standar dokumen pelelangan rampung.

Sesuai aturan baru dari Kementerian PUPR, ada dokumen tentang pelelangan yang harus ditambahkan.

GOR Debes dibangun untuk mendukung Porprov 2019. Pembangunan tahap I difokuskan pada konstruksi sampai atap dengan anggaran Rp 15 miliar yang bersumber dari BKK Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya, pengerjaan sempat molor sehingga rekanan harus membayar denda. (kmb28)

Kewenangan Pengelolaan Museum Subak Masih Tumpang Tindih Tabanan (Bali Post) -

Wajah atau penampilan Museum Subak yang berlokasi di Banjar Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri kini memang tidak lagi memprihatinkan.

Jika sebelumnya, banyak bangunan yang tidak terawat, kini kondisinya jauh lebih baik. Hanya, masih terdapat permasalahan cukup serius dalam pengelolaan museum ini. Kewenangan pengelolaan museum masih belum satu atap sehingga terkesan tumpang tindih. Akibatnya, pembenahan khususnya di bidang infrastruktur hingga SDM, tergolong lamban. Hal itulah yang menjadi perhatian jajaran Komisi II DPRD Bali dalam kunjungan kerjanya, Senin (20/5) kemarin, ke Museum Subak, Tabanan.

Jajaran Komisi II DPRD Bali yang dipimpin Ketuanya, I Ketut Suwandi, melihat lebih dekat kondisi Museum Subak. Rombongan dewan diterima Kepala UPT Museum Subak Ida Ayu Ratna Pawitrani. Selama sekitar dua jam, dewan mengorek informasi terkait tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya mempertahankan keberadaan museum.

Dewan menilai, kendala pengelolaan museum cukup besar. Hal ini mengingat

museum seluas lebih dari 6 hektar ini merupakan aset milik Pemprov Bali, namun operasional dikelola Dinas Kebudayaan Tabanan. Di sisi lain, gedung museum merupakan kewenangan Kementerian PUPR dan gedung studio adalah milik Balai Wilayah Sungai Bali Penida. ‘’Ini yang masih tumpang tindih. Salah satu contoh, jalan di depan menuju areal museum. Tabanan merasa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan. Saat

ditanya, belum bisa dijawab, lantaran Kadis dikatakan sedang ke luar daerah. Ini nanti akan kami pertegas lagi, karena kami lihat masih banyak yang perlu dibenahi,’’ terang Ketua Komisi II Ketut Suwandi.

Menurutnya, hasil kunjungan kerja akan dibahas dalam rapat kerja dengan mengundang pihak terkait. Hal ini juga terkait wacana Gubernur Bali terkait pengelolaan aset. ‘’Kita akan matangkan lagi dengan duduk bersama

Tabanan (Bali Post) Subak Abian Pangkung Sakti 1 di Desa Angkah Selemadeg Barat adalah salah satu subak yang tetap fokus mengembangkan kakao. Subak ini dipilih pemerintah pusat untuk membentuk Regu Pengendali OPT (RPO). RPO yang dibentuk pada April 2017 ini mulai menerapkan budi daya kakao dengan teknik sebagian besar organik. Setelah pembentukan RPO, dari segi kualitas baik kebun dan kesehatan pohon, semakin baik.

Sayangnya, untuk meningkatkan produksi, petani kakao masih terbentur pelaksanaan peremajaan pohon.

Ketua RPO Subak Abian Pangkung Sakti 1, Nyoman Agus Adnyana Astawa, Senin (20/5) kemarin mengatakan, subaknya dipilih untuk dibentuk RPO oleh pusat karena turunnya produktivitas panen kakao akibat serangan hama atau organisme pengganggu tanaman (OPT). ‘’Selain itu, karena subak kami juga masih concern dengan penanaman kakao,’’ ujarnya.

Sebelum dibentuk RPO, petani di Subak Abian Pangkung Sakti 1 masih menerapkan sistem kombinasi dalam perawatan kebun kakao yaitu menggunakan teknik organik dan juga kimia. Semenjak dibentuk RPO, pihaknya kemudian dilatih menerapkan sistem organik. ‘’Jadi, porsi organik lebih besar. Dengan catatan, jika terjadi serangan OPT secara eksplosif, penggu-

nakan kimia bisa diterapkan,’’ ujarnya.

Namun selama beralih dari teknik kombinasi ke teknik organik, diakui Astawa, tidak ada serangan OPT yang ganas maupun eksplosif. Menurutnya, petani tidak usah takut dalam melakukan perawatan kebun yang mengarah organik. Sebab, jika tahu tekniknya, maka tidak akan terjadi serangan yang ganas dan luas. ‘’Biasanya kalau biasa memakai kimia kemudian mengurangi atau menerapkan organik, maka OPT akan ganas dan meledak serangannya.

Tetapi ternyata jika tahu sifat OPT dan teknik pengendaliannya, hal itu tidak terjadi,’’ jelasnya.

Meski dari sisi kebun dan kesehatan pohon sudah meningkat kualitasnya, Astawa mengakui pihaknya belum bisa meningkatkan produksi secara signfikan. Hal ini dikarenakan masih sedikit petani cokelat di subaknya maupun subak sekitar yang mau menerapkan peremajaan atau rehabilitasi pohon.

Dari luas Subak Pangkung Sakti 1 yang mencapai 60 hektar, yang sudah diremajakan baru 10 hektar. Masih sedikitnya pohon kakao yang diremajakan, kata Astawa, akibat mindset petani masih melihat hasil yang kontinu dengan mempertahankan pohon tua. ‘’Jika diremajakan dan direhabilitasi maka menunggu waktu 2-3 tahun

barulah pohon kakao menghasilkan. Ini yang petani belum siap,’’ ujar Astawa.

Hal ini dapat dimaklumi, karena petani tergantung dari produksi kakao yang ada sepanjang tahun. Menurut Astawa, biasanya petani yang mau merehabilitasi kebun kakaonya adalah petani yang sudah membaik dari segi ekonomi. Sehingga mereka masih memiliki pendapatan meski pohon kakaonya belum menghasilkan.

Astawa telah meremajakan kebun kakaonya seluas 1,8 hektar. Keuntungan dari meremajakan pohon kakao adalah pohon dipastikan kesehatannya dan lebih mudah dirawat. Pohon yang masih muda pun akan menghasilkan buah lebih banyak dan lebih berkualitas. ‘’Pohon kakao saat ini di Subak Pangkung Sakti 1 rata-rata usianya 30 tahun. Satu hektar menghasilkan 3 ton biji kakao. Produksi ini bisa terus menurun karena seiring dengan usia, pohon akan semakin banyak membawa penyakit dan ketinggian pohon membuat susah untuk dirawat,’’ jelas Astawa.

Sementara untuk pohon yang diremajakan, dalam waktu tiga tahun setidaknya bisa menghasilkan 1 ton biji kakao per hektar dan akan terus meningkat hingga 5 ton per hektar. Di sisi lain pohon yang masih muda lebih bebas dari penyakit dan gampang dirawat. (kmb24)

semua pihak terkait, dan dikoordinasikan dulu biar jelas hak dan kewenangan masing-masing. Jadi, tidak terjadi tumpang tindih, apalagi Museum Subak ini satusatunya yang diakui oleh dunia,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Museum Subak Ida Ayu Ratna Pawitrani sangat menyambut baik rencana pembahasan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam pengelolaan Museum Subak. ‘’Saya harap ke depan ada kejelasan aset. Misalnya ada perbaikan maupun pemeliharaan, biar lebih jelas lagi mintanya ke mana,’’ ucapnya.

Dijelaskannya, Pemkab Tabanan wewenangnya hanya mengelola museum. Seperti menerima tamu, memberikan penjelasan tentang subak, serta pemeliharaan di wilayah museum dan outdoor. (kmb28)

Bali Post/bit

KUNJUNGAN KERJA - Jajaran Komisi II DPRD Bali melaksanakan kunjungan kerja ke Museum Subak, Tabanan, Senin (20/5) kemarin.

Petani Kesulitan Remajakan Tanaman Kakao

Bali Post/san

KAKAO - Buah kakao di Subak Pangkung Sakti 1 Desa Angkah Selemadeg Barat.

11 Desa Dapat Program Pamsimas

Tabanan (Bali Post) Sebanyak 11 desa di Kabupaten Tabanan mendapatkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Sembilan di antaranya dananya bersumber dari APBN, sedangkan dua lainnya dari APBD Tabanan. Untuk desa yang mendapatkan program Pamismas dari APBD, prosesnya saat ini sudah tahap pencairan dana tahap I. Sementara untuk yang bersumber dari dana pusat, sedang menunggu dana cair. Dengan terlaksananya Pamsimas tahun ini, artinya secara total sudah ada 56 desa di Tabanan yang mendapatkan program tersebut.

Berdasarkan data, sembilan desa yang mendapatkan program Pamsimas dari APBN adalah Desa Pujungan, Desa Pitra, Desa Belimbing, Desa Pupuan Sawah, Desa Padangan, Desa Lumbung Kauh, Desa Jelijih Punggang, Desa Angkah dan Desa Baturiti. Sementara dua desa yang mendapatkan program Pamsimas dari APBD adalah Desa Wanagiri dan Desa Mundeh Kangin.

Kepala Bappelitbang Tabanan I.B. Wiratmaja, Minggu (19/5) mengatakan, jika dirunut dari tahun 2014 hingga 2019, maka jumlah desa yang telah mendapatkan program Pamsimas sebanyak 56 desa.

Secara umum, kriteria desa sasaran Pamsimas adalah desa yang cakupan akses air minum aman dan sanitasi aman masih rendah. Selain itu, prevelansi penyakit diare atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan tergolong tinggi berdasakan data puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, Pamsimas dikelola oleh desa.

Setiap sambungan rumah tangga memiliki meteran air seperti layanan PDAM. Masyarakat membayar kepada pengelola untuk pemakaian air sesuai dengan yang digunakan. Hasil dari Pamsimas ini akan masuk kas desa. Jadi, Pamsimas selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di perdesaan juga sebagai sumber pendapatan desa.

Salah satu desa yang mendapatkan program Pamsimas tahun 2019 adalah Desa Belimbing. Perbekel Belimbing I Made Adi Suyana mengatakan, Pamsimas akan dialokasikan ke Banjar Suranadi. ‘’Lokasi banjar ini agak tinggi dan paling ujung di Desa Belimbing. Memang sudah ada layanan PDAM tetapi belum maksimal memenuhi kebutuhan air terutama saat musim kemarau,’’ ujarnya.

Banjar Suranadi terdiri dari 119 KK atau sekitar 400 jiwa.

Karena letaknya tinggi, untuk mendapatkan air memerlukan teknik gravitasi. (kmb24)

Warung di Tegallinggah Terbakar Tabanan (Bali Post) Warung milik I Made Sudarsa (45) di Banjar Dinas Tegallinggah Kaja Desa Tegallinggah Kecamatan Penebel, Minggu (19/5) sekitar pukul 21.00 Wita, dilalap si jago merah. Diduga kebakaran dipicu api dupa yang lupa dimatikan pemilik warung.

Bali Post/ist

TERBAKAR - Warung di Desa Tegallinggah terbakar pada Minggu (19/5) malam.

Saat peristiwa terjadi, pemilik warung sedang berada di rumah orangtuanya di Banjar Dinas Anyar Desa Sangketan Kecamatan Penebel. Sementara kobaran api pertama kali dilihat I Komang Cahyadi (40). Cahyadi pun berteriak meminta pertolongan warga.

Sebagian warga kemudian berupaya keras memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian lainnya mengamankan 1 unit sepeda motor dan 4 mobil

yang berada di bengkel dekat warung yang terbakar. Masyarakat fokus mengamankan barangbarang yang ada di bengkel.

Akibat besarnya kobaran api, sebagian bengkel ikut terbakar.

Akibat kebakaran itu, sejumlah barang seperti 4 HP, lemari es, freezer, televise, dan 14 BPKB dari mobil yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut, terbakar.

Kapolsek Penebel AKP Ketut Mastra Budaya mengatakan, kebakaran terjadi akibat pemilik

warung lupa mematikan dupa usai melaksanakan persembahyangan. Akibat kejadian tersebut, pemilik warung diperkirakan mengalami kerugian Rp 20 juta.

Terkait hal ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk senantiasa lebih berhati-hati khususnya saat hendak meninggalkan rumah ataupun warung.

Mengingat kasus kebakaran lebih dominan dikarenakan kelalaian, selain juga dipicu korsleting. (kmb28)

BULELENG

8

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Terkendala Umur, Nyaris Tidak Diangkat

13 Bidan PTT Akhirnya Terima SK CPNS Singaraja (Bali Post) – Tiga belas orang bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Senin (20/5) kemarin. Sebelumnya, belasan PTT itu nyaris tidak diangkat menjadi CPNS. Permasalahannya, umur mereka melebihi batas maksimal 35 tahun.

Namun, mereka beruntung sudah menerima penugasan itu di Buleleng setelah terbit Surat Edaran (SE) No. 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan/Formasi PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ‘’Memang sangat beruntung mereka akhirnya diangkat menjadi CPNS,’’ ujar Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. usai menyerahkan SK bersama Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gede Wisnawa.

Sebelumnya, bidan PTT sesuai hasil analisis jabatan dan analisis kebutuhan itu, kata Wabup, merupakan bidan desa yang ditugaskan di Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang tersebar di Bali Utara. “Mereka itu sekarang ini masuk sebagai PTT dan diangkat menjadi CPNS di masing-masing desa. Dengan pengangkatan ini, kami optimalkan kinerjanya memberikan pelayanan kesehatan di pelosok desa,” kata Wabup soal penugasan bidan nantinya.

Terkait pemenuhan (PNS) di bidang kesehatan dan pendidikan, Sutjidra menyebut, pemerintah akan kembali melakukan analisis kebutuhan beban kerja. Selain itu, ketersediaan serta analisis jabatan PNS. Ini karena ada tempat justru kelebihan PNS. Namun

bidang tertentu malah kekurangan.

“Ini yang harus kita sikapi dengan elegan. Dari analisis itu, kita mengetahui kekurangan yang kita alami,” sebut Wabup Sutjidra.

Kepala BKPSDM Gede Wisnawa mengatakan, tahun 2016, bidan PTT itu mengikuti seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Hasilnya, mereka dinyatakan lolos tes CAT. Namun di berkas administrasinya, disebutkan bidan PTT ini tidak memenuhi syarat, karena umurnya melebihi batas maksimal 40 tahun.

Beruntung, terbitnya SE Kemenkes No. 14 tahun 2019, akhirnya 13 orang diangkat menjadi CPNS. Dengan hasil ini, di Buleleng tidak ada bidan PTT yang tercecer lagi. Ke13 orang bidan itu sudah penerima SK. SK itu merupakan yang terakhir. Para bidan PTT ini lolos tanpa tes mengingat tahun 2016 sudah menjalani tes.

Tetapi terbentur masalah umur sehingga setelah ada perubahan SK itu, pada hari ini, mereka baru diangkat menjadi CPNS. “Dengan surat edaran dari kementerian, mereka sudah bisa diangkat langsung,” tegasnya.

Salah satu penerima SK, Komang Sri Candrawati yang merupakan bidan desa yang bertugas di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, mengungkapkan rasa syukurnya telah menerima SK pengangkatan sebagai CPNS ini. Ia mengaku telah menjadi bidan PTT selama 13 tahun. SK CPNS yang diterima itu merupakan hasil kerja keras dan perjuangannya bersama 12 teman lainnya.

“Kami sempat terbentur masalah umur. Kemudian kami perjuangkan melewati birokrasi. Bersyukur hari ini, kami menerima SK pengangkatan sebagai CPNS itu,” katanya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

DIANGKAT – Tiga belas bidan PTT yang selama ini bertugas di Buleleng diangkat menjadi CPNS, Senin (20/5) kemarin.

Jalan Kabupaten Masuk Tahap Tender

Perbaikan 29 Paket Telan Biaya Rp 25 Miliar

Singaraja (Bali Post) – Sebanyak 29 paket proyek perbaikan jalan kabupaten di Buleleng saat ini memasuki tahap pengumuman lelang di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang Jasa Pemkab Buleleng. Puluhan paket perbaikan jalan kabupaten itu diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari Rp 25 miliar. Konstruksi pelaksanaan proyek ini mulai dari pelapisan jalan menggunakan aspal hotmix selain itu pembangunan fondasi badan jalan itu sendiri.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Buleleng, 29 paket proyek infrastruktur jalan itu, 10 di antaranya dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019. Untuk paBali Post/kmb38 ket perbaikan Ketut Suparta Wijaya jalan ini sudah

diumumkan di BLP. Dipastikan, rekanan pemenang lelang itu diumumkan sehingga proyek akan secepatnya bisa dilaksanakan.

Dari paket yang dibiayai DAK tersebut, beberapa di antaranya adalah perbaikan jalan di Desa Bongan Cina menuju Desa Tista, Kecamatan Busungbiu. Ruas jalan ini mengalami kerusakan berat, sehingga tahun ini ditangani dengan volume panjang 4 Km. Jalan Dapdap Tebel menuju Sembung, dan jalan Penyusuhan menuju Desa Bulian Ke-

camatan Kubutambahan juga tahun ini akan dikerjakan dengan volume 3 km.

Sedangkan, paket perbaikan jalan yang dibiayai APBD Buleleng ditetapkan sebanyak 19 paket. Untuk paket yang dibiayai dari APBD murni, belum semuanya dilelang.

Penyebabnya karena beberapa paket proyek itu belum dilengkapi Detail Engineering Design (DED).

Kepala Dinas PUPR Ketut Suparta Wijaya mengatakan, puluhan paket perbaikan jalan itu sesuai dengan perencanaan program pembangunan. Penetapan paket itu juga sesuai usulan berjenjang mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Dalam penentuan paket jalan itu, tingkat kerusakan menjadi pertimbangan utama.

Ini dilakukan karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Selain

itu, rata-rata biaya perbaikan jalan saat ini mengalami kenaikan signifikan. Jadi, hal itu berdampak pada sasaran perbaikan jalan yang sudah direncanakan. Dia mencontohkan, jika sebelumnya rata-rata untuk satu kilometer, perbaian jalan itu memerlukan biaya Rp 1 miliar. Namun tahun ini naik menjadi Rp 1,2 miliar.

“Perbaikan jalan itu idealnya dilakukan ketika jalan mengalami kerusakan sedang.

Sebab, kalau kondisinya sudah rusak berat, otomatis membutuhkan biaya jauh lebih mahal,’’ ujarnya.

Tahun ini, banyak jalan rusak berat harus ditangani. Namun, hal itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah. ‘’Kita dihadapkan pada kenaikan harga perbaikan setiap satu kilometer jalan yang rusak,’’ ujarnya. (kmb38)

Bupati Jamin UHC JKN Dialokasikan 100 Persen Singaraja (Bali Post) – Pemkab Buleleng memastikan sisa anggaran Universal Health Coverage (UHC) dalam aplikasinya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dialokasikan di APBD Perubahan 2019. Jadi, sisa anggaran Rp 28,5 miliar itu diagendakan pada APBD Pe-

rubahan tahun ini. Kebijakan itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2017 yang mewajiban setiap penduduk kesehatannya dilindungi hingga 95 persen.

Tidak hanya pemenuhan anggarannya, tetapi juga pelayanan kesehatan itu dijamin peripurna baik secara kuanti-

Putu Agus Suradnyana

Bali Post/ kmb 38

tas maupun kualitas melalui pelayanan di rumah sakit.

Bupati Agus Suradnyana (PAS) mengatakan hal itu pada pembukaan Sosialisasi Jaminan Kesehatan NasionalKrama Bali Sehat (JKN-KBS) di aula RSUD Buleleng Senin (20/5) kemarin. Menurutnya, masalah kesehatan merupakan hal penting yang harus diurus pemerintah daerah lewat kebijakan yang disusun terkait menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hanya, kebijakan penganggaran, UHC JKN tahun ini mengikuti program yang dituangkan pada APBD. Pertimbangan pemkab belum mengalokasikan anggaran UHC JKN sebesar Rp 42,8 miliar pada APBD Induk 2019, karena pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran pembangunan yang memerlukan dana cukup besar. Seperti pembangunan di bidang infrastruktur, pasar, pertanian, dan kebijakan pembangunan lainnya. Meski demikian, pemerintah memas-

tikan anggaran UHC Rp 28,5 miliar akan dialokasikan pada APBD perubahan tahun 2019 ini. Sumber anggaran untuk menambah sisa UHC ini diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD, efisiensi anggaran, dan meningatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya itu, pemerintah menjamin kalau kemungkinan terburuk tidak bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan, maka sesuai regulasi kebijakan pemerintah akan menganggarkan tahun berikutnya.

“Ini harus dipahami menyangkut proses penganggaran tidak konservatif, tidak akan saya pasang di depan (APBD Induk - red). Kami masih ada anggaran perubahan. Kami sudah mengupayakan sumber-sumber pendapatan dengan baik. Sehingga UHC pasti akan ter-cover di ABPD Perubahan. Itu memang tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya.

Bupati meminta BPJS untuk tidak khawatir atas

ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Bahkan, dirinya juga sudah menandatangani surat pernyataan komitmen pemerintah daerah untuk membayar iuran PBI Daerah bagi penduduk di Buleleng yang didaftarkan dalam program UHC. Komitmen Pemkab Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Elly Widiani mengatakan, pihaknya tidak meragukan komitmen Pemkab Buleleng dalam memenuhi kewajiban program UHC. BPJS Kesehatan memberikan apresiasi atas upaya Pemkab Buleleng menjaminkan seluruh penduduk Buleleng dalam program UHC ini. Sampai saat ini, kepesertaan masyarakat Buleleng yang sudah ber-JKN 96,58 persen. Jadi, penduduk yang belum ber-JKN tinggal sekitar 3 persen.

Terkait akses masyarakat ke RSUD, Elly menjelaskan sistem rujukan terintegrasi dan sistem rujukan berjen-

jang secara online. Peserta JKN-KIS sudah didaftarkan pada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama mulai dari puskesmas, klinik, dan dokter keluarga. Untuk peserta yang didaftarkan pemkab memakai faskes tingkat pertama di puskesmas.

Dengan kebijakan ini, peserta JKN tidak bisa ditangani di faskes pertama, tetapi pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan lanjutan di rumah sakit tipe D, C, B, dan tipe A. “Dari puskesmas bisa saja langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B, kalau kompetensi dokter yang diperlukan tidak ada di rumah sakit tipe C atau tipe A. Contohnya, spesialis Onkologi dan Urologi, adalah dokter-dokter yang tidak ada di rumah sakit tipe C dan tipe D. Jadi, untuk case seperti ini, masyarakat dari faskes pertama bisa langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2017

mewajibkan pemerintah menanggung JKN kesehatan setiap warga hingga 95 persen penduduk di setiap daerah.

Di Buleleng tercatat 316.161 orang penduduk di-cover JKN. Untuk memenuhi anggaran seluruh peserta JKN di Bali Utara itu, selama 12 bulan memerlukan anggaran Rp 87,4 miliar lebih. Sesuai amanat inpres itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalokasikan sharing anggaran Rp 44,5 miliar lebih atau 51 persen.

Pemkab juga memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran UHC Rp 42,8 miliar.

Sejauh ini, baru menyiapkan anggaran Rp 14,5 miliar. Sedangkan sisa anggaran lagi Rp 28 miliar, belum dialokasikan. Atas kondisi ini, Komisi IV DPRD Buleleng berharap, dalam pembahasan APBD Perubahan nanti, eksekutif mengalokasikan sisa anggarannya, sehingga masyarakat yang ber-JKN kesehatannya dapat dilindungi secara penuh. (kmb38)

Terkait Biaya Pengungsi Gunung Agung

RSUD Punya Piutang Rp 130 Juta, Dibayar Rp 4 Juta Pembahasan pelunasan piutang biaya perawatan pasien pengungsi erupsi Gunung Agung, nampaknya masih menjadi tarik ulur. Usulan pelunasan biaya itu belum dipenuhi sesuai usulan dari masing-masing rumah sakit yang merawat pengungsi Gunung Agung itu. Seperti yang dialami manajemen RSUD Buleleng yang memiliki piutang perawatan pengungsi lebih dari Rp 130 juta. Namun ternyata, hanya dilunasi Rp 4 juta. Atas keputusan ini, membuat manajemen RSUD mengalami kerugian lumayan besar. Lalu, bagaimanakah solusi efektif penyelesaian sisa piutang tersebut?

DIREKTUR Utama (Dirut) RSUD dr Gede Wiartana, M.Kes. didampingi Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana I Gusti Ngurah Ketut Suhastika, Senin (20/5) kemarin, membenarkan kalau usulan

pelunasan piutang itu belum seratus persen. Wiartana mengatakan, saat menerima kiriman pengungsi, pihaknya sudah mencatat dan memastikan data kependudukan dan status asal pengungsi masuk radius terdampak erupsi Gu-

nung Agung. Bahkan, untuk memastikan data pengungsi itu, manajemen rumah sakit berkoordinasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena data itu dinyatakan valid, pengungsi yang membutuhkan perawatan baik rawat jalan maupun opname dilayani berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di rumah sakit itu.

“Kami sudah memastikan kalau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengungsi masuk daerah terdampak erupsi Gunung Agung. Kami sudah cocokkan ke BPBD. Semua berkas itu kami usulkan dalam permohonan biaya perawatan ke Pemkab Karangasem yang diteruskan ke BPBD Bali,” katanya.

Setelah menghadiri rapat yang membahas pelunasan biaya perawatan pengungsi

akhir pekan lalu kata Wiartana, ternyata dari usulan pelunasan lebih dari Rp 130 juta itu diputuskan baru dibayar Rp 4 juta.

Apa alasan usulan itu hanya disetujui kecil sekali. Sebab, usulan yang dilunasi itu yang berkasnya dianggap layak.

Atas keputuan itu, pihaknya mengaku heran. Sebab, usulan yang diajukan itu sudah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami tidak tahu kok sebagian besar data itu dianggap tidak layak. Padahal, semua pasien pengungsi itu kita pastikan ke BPBD dan sudah diperiksa BPKP. Malah sekarang dibilang tidak layak,” jelasnya.

Wiartana menambahkan, atas keputusan pembayaran yang belum seratus persen itu, manajemen rumah sakit masih melakukan kajian. Selain itu, juga meminta petunjuk lebih

lanjut dari Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS).

Hal ini dilakukan karena, setelah mengikuti rapat di Pemkab Karangasem, diputuskan sisa piutang yang belum dilunasi itu akan ditelurusi ulang data perawatan pengungsi Gunung Agung di beberapa rumah sakit di Bali termasuk RSUD Buleleng. Untuk penelusuran data itu akan difasilitasi Dinas Kesehatan (Diskes) Bali.

“Kami menunggu keputusan lanjutan yang difasilitasi provinsi. Termasuk kondisi saat ini akan kami mintakan petunjuk ke pimpinan kita di daerah, sehingga ada solusi terbaik terkait masalah itu,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, RSUD Buleleng menunggu realisasi pembayaran biaya perawatan pengungsi Gunung Agung yang dirawat di rumah sakit. Dari 80 orang pengungsi.

Total biaya pengobatan itu Rp

142.768.900. Setelah diaudit BPKP, nilai piutang yang dinyataan layak Rp 130.876.300, sehingga ada kelebihan lagi Rp 11.892.600.

Setelah pengungsi kembali ke Karangasem, RSUD mengajukan permohonan pembayaran biaya perawatan kepada Pemkab Karangasem. Permohonan itu kemudian diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Setelah lama tidak jelas kapan akan dilunasi, RSUD menghadiri pembahasan pembayaran biaya perawatan pengungsi Gunung Agung di Pemkab Karangsem belum lama ini. Sayangnya, dari usulan itu, baru bisa dilunasi sebagian kecilnya saja. Anehnya, sisa piutang hampir Rp 126 juta malah dinyatakan tidak layak dilunasi. (mud)

Bali Post/ kmb38

dr. Gede Wiartana, M.Kes.

9 GIANYAR Pebisnis Australia Berencana Bangun Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Bali Post/kmb35

SAMPAH PLASTIK - Nev Hyman pendiri Nevhouse bersama pemilik lahan Hotel Komune I Gusti Made Puja Armaya menunjukkan hasil olahan sampah plastik, Senin (20/5) kemarin.

Antisipasi Kenaikan Harga di Bulan Ramadhan

Disperindag Gelar Pasar Murah Adnyaningsih berharap pasar murah hasil kerja sama dengan Perum Bulog Provinsi Bali ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, namun tetap dengan kualitas terjamin. Dikatakan, kegiatan pasar murah ini dilakukan secara bergiliran di pasar umum di Kabupaten Gianyar. Diawali di Pasar Umum Sukawati, Jumat (17/5) lalu, dilanjutkan di Pasar Umum Gianyar pada Senin (20/5) dan Selasa (21/5) hari ini digelar di Pasar Umum Blahbatuh. ‘’Menjelang hari raya, biasanya sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

PASAR MURAH - Suasana kegiatan pasar murah di Pasar Umum Gianyar, Senin (20/5) kemarin.

Pasar murah inilah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan harga di bawah harga pasar. Setidaknya hal ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat,’’ ujarnya.

Adnyaningsih menambahkan, Perum Bulog pada pasar murah kali ini membawa sekitar 75 kilogram beras kualitas premium dalam kemasan 5 kilogram dengan harga Rp 50.000 per kantong, 20 kilogram beras kualitas medium Rp 42.500 per kemasan 5 kilogram. Gula sebanyak 397 kilogram dengan harga Rp 11.500 per kilogram, minyak 67 kantong masing-masing dengan Rp 11.000 per kantong.

Sedangkan tepung terigu sebanyak 25 kilogram dengan harga Rp 7.500 per kilogram, dan telur dijual Rp 15.000 per 10 biji. ‘’Khusus untuk bawang merah dijual Rp 25.000 per kilogram. Ini memang sama dengan harga di pasar. Hal ini disebabkan karena mekanisme harga bawang merah di pasar mengalami naik turun harga yang demikian cepat,’’ katanya.

Menurut pantauan di lapangan, pasar murah yang dibuka pukul 08.00 Wita ini langsung diserbu pembeli. Kebutuhan pokok yang paling banyak dicari masyarakat adalah beras, gula, terigu dan minyak goreng. (kmb35)

pisang hijau, es campur, es mutiara dan lainnya. Jadi, kami uji terhadap bahan berbahaya. Hasilnya semua negatif terhadap kandungan bahan berbahaya,” ujarnya.

Adhi Aryapatni mengatakan, pengecekan ini dilakukan bersama instansi terkait lintas sektor. Beberapa hari sebelumnya, pengecekan serupa juga dilakukan di kabupaten lain. “Kemarin juga OPD kabupaten lain melakukannya. Di Gianyar, kami mulai malah dua minggu bulan puasa sudah berjalan,” katanya.

Tidak hanya itu, pengawasan juga dilakukan terhadap sarana distribusi pangan, importir, distributor, hingga

pengecer. Hasilnya, sampai hari ini, pihaknya mengecek 34 sarana di tiga kabupaten, yakni Badung, Denpasar, dan Tabanan. “Dari 34 sarana itu, 71 persen tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan yaitu ada yang rusak, kedaluwarsa dan ada yang tanpa izin edar,” tegasnya.

Adhi Aryapatni menegaskan, seluruh produk ini langsung dimusnahkan oleh yang punya produk. “Tidak disita, karena tetap juga kita musnahkan. Jadi, temuannya ada beberapa kemasan dalam satu toko, itu dimusnahkan di tempat agar tidak dijual kembali,” tegasnya. (ad774)

Gianyar (Bali Post) Serangkaian bulan Ramadhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Perum Bulog Provinsi Bali menggelar pasar murah di tiga pasar umum di Kabupaten Gianyar. Komoditi yang dijual di pasar murah tersebut adalah kebutuhan pokok yang paling krusial mengalami kenaikan harga menjelang hari raya. Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Gianyar Ni Wayan Adnyaningsih mengatakan hal itu saat ditemui di sela-sela pelaksanaan pasar murah di Pasar Umum Gianyar, Senin (20/5) kemarin.

Bali Post/kmb35

Gianyar (Bali Post) Sampah plastik menjadi salah satu persoalan krusial di Bali, termasuk di Gianyar.

Mengatasi permasalahan tersebut, seorang pebisnis asal Australia berencana membangun pabrik daur ulang sampah plastik di Gianyar. Di pabrik tersebut sampah plastik akan diolah menjadi bahan baku rumah dan berbagai kelengkapan lainnya.

Ditemui di Hotel Komune Keramas di sela-sela acara World Surf League, Senin (20/5) kemarin, Nev Hyman menjelaskan, pembangunan pabrik ini akan segera dilakukan. Pabrik ini rencananya dibangun di kawasan Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, tepanya di lahan milik keluarga I Gusti Ngurah Made Puja Armaya. Kini, pihaknya sedang melakukan survei lokasi dan survei ketersediaan sampah plastik di Gianyar bahkan seluruh Bali. Sasaran surveinya yakni TPA Suwung, Denpasar dan TPA Temesi, Gianyar. “Sudah ada la-

han seluas 1 hektar 35 are berupa tegalan. Kami akan cek lokasi dan survei sampah terlebih dahulu. Akan segera dibangun pabrik,” jelas Nev didampingi Gusti Puja Armaya.

Nev mengatakan, pabrik ini dapat mengolah berbagai jenis sampah. “Semua jenis sampah bisa diolah, tidak perlu dibersihkan. Sampah yang menumpuk itu masuk pabrik bisa jadi panel struktur bangunan,” jelas pria asal Australia yang dijuluki legenda selancar ini.

Selanjutnya, pabrik daur ulang sampah plastik ini akan menghasilkan struktur bangunan berbahan plastik. Pabrik akan mencacah segala jenis sampah menjadi butiran-butiran kecil yang kemudian dipadatkan dengan suhu tertentu.

Singkatnya, butiran sampah ini akan dibentuk menjadi struktur bangunan untuk dinding, atap dan lantai.

Nev juga sudah membuat satu rumah plastik ramah lingkungan tepat di pinggir Pantai Keramas. Sekilas, rumah ini tampak seper-

ti rumah pada umumnya.

Karena dindingnya tampak cokelat seperti berbahan kayu. Namun ketika dijelaskan lebih detail, ternyata dinding rumah yang dipamerkan oleh Nev berbahan sampah plastik. Rumah ini pun diklaim tahan gempa maupun angin. Rumah ini disebut Nevhouse.

Nev mengakui, dirinya sadar akan masalah puingpuing sampah plastik di laut saat bepergian di Pasifik Selatan dalam perjalanan berselancar di awal tahun 2000-an. “Saya terkejut dengan jumlah plastik yang mengguyur pantai indah di pulau terpencil ini,” katanya.

Nev ingin membantu mengatasi masalah ini dan pada 2004 ia berinvestasi di perusahaan daur ulang yang mengubah plastik campuran menjadi produk pengganti kayu. Pada 2012, perusahaan telah berevolusi menjadi Nevhouse. Antara 40 hingga 50 persen dari struktur Nevhouse saat ini, terutama komponen panel dinding terbuat dari plastik

daur ulang. “Untuk satu struktur rumah, diperlukan sekitar 2 sampai 3 ton sampah plastik,” terangnya.

Proyek besar pertama Nevhouse yang telah dirampungkan berlokasi di Pulau Vanuatu dekat Papua Nugini. Nevhouse ini dibangun setelah Topan Pam menghancurkan Vanuatu pada Maret 2015. Proyek ini didanai oleh organisasi amal berbasis di Hong Kong yang fokus pada bantuan pascabencana. Selama periode delapan minggu, penduduk desa merampungkan 14 bangunan Nevhouse, termasuk ruang kelas, klinik medis, akomodasi untuk perawat dan guru, dan bangunan masyarakat lainnya.

Setiap struktur dirancang untuk menahan angin kencang dan melindungi penduduk desa jika terjadi badai di masa depan. Konsep cemerlang dari Nevhouse membuat dua belas negara telah menyatakan minatnya, termasuk Indonesia, Fiji, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, dan Meksiko. (kmb35)

PPDB SMA Gunakan Sistem ’’Online’’

Calon Siswa Dituntut Adu Cepat Mendaftar Gianyar (Bali Post) -

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA akan dibuka dalam waktu dekat ini. PPDB tahun ini diprioritaskan untuk jalur zonasi dengan jatah minimal 90 persen dari keseluruhan daya tampung sekolah. Selain itu, PPDB kali ini juga akan menggunakan sistem online. Melalui sistem ini, siswa dituntut berlomba atau adu cepat untuk mendaftar.

Dikonfirmasi Senin (20/5) kemarin, Kepala SMAN 1 Sukawati I Gusti Made Puja Armaya menjelaskan, PPDB SMA di Gianyar dilakukan secara online. Jalur zonasi dirancang minimal 90 persen.

Sisanya 5 persen dijatahkan untuk jalur prestasi dan 5 persen lagi jalur perpindahan orangtua. “Perpindahan orangtua itu yang bertugas sebagai TNI/Polri, Kejaksaan dan sejenisnya,” ujarnya.

Puja Armaya menambahkan, PPDB kali ini mengharuskan calon siswa berlomba untuk daftar. Sebab, jika kuota penuh atau overload, maka calon siswa yang diterima adalah mereka yang terlebih dahulu mendaftar. Selain siapa cepat dia dapat, seleksi un-

tuk jalur zonasi adalah jarak rumah dengan sekolah. “Akan diutamakan yang rumahnya dekat dengan sekolah. Kalau jarak rumahnya sama, maka akan digunakan siapa yang lebih dulu mendaftar. Jadi, tidak menggunakan nilai UN seperti tahun lalu,” jelasnya.

Dalam menentukan jarak itu, kata Puja Armaya, sebagai syarat pendaftaran adalah peserta didik mencantumkan titik koordinat berdasarkan google map.

“Di samping menyertakan ijazah, nilai UN dan KK atau domisili, juga mencantumkan berapa jarak rumah dengan sekolah yang dituju. KK dan domisili, minimal enam bulan sebelum pendaftaran,” ujarnya.

Untuk SMAN 1 Sukawati, kata Puja Armaya, ada tiga kecamatan yang masuk jalur zonasi yakni Kecamatan Sukawati, Ubud dan Blahbatuh.

Kuota yang disediakan pada tahun ajaran 2019/2020 ini sebanyak 360 orang atau sekitar 10 kelas. Namun, melihat animo masyarakat yang sangat tinggi, pihaknya memprediksi akan membuka satu kelas lagi. “Kebetulan yang tahun ini lulus 11 kelas. Tahun ajaran baru ini mungkin saja dibuka 11 kelas, tapi sementara kita tentukan kuota 360 untuk 10 kelas,” katanya.

Puja Armaya menjelaskan, PPDB kali ini merujuk pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB tahun 2019. Dalam peraturan

ini juga ditegaskan, aturan ini tidak boleh diubah dengan Pergub atau Perbup. “Petunjuknya tegas. Tidak boleh diubah dengan Pergub atau Perbup,” jelasnya.

Mengenai kuota siswa miskin, kata Puja Armaya, tidak diatur dalam Permendikbud. Logikanya, siswa miskin secara otomatis akan mencari sekolah terdekat. Sehingga, jalur zonasi menjawab untuk kuota siswa miskin. “Kali ini tidak ada kuota siswa miskin.

Pastinya mereka mencari sekolah terdekat, sehingga bisa masuk lewat zonasi radius terdekat,” tegasnya.

Puja Armaya menambahkan, jalur prestasi dibatasi hanya 5 persen. Itu pun hanya boleh didaftar oleh calon peserta didik di luar zonasi sekolah yang dituju. “Misalnya, siswa berprestasi asal Sukawati harus daftar di luar zona. Misalnya Kecamatan Gianyar atau Payangan dan lainnya. (kmb35)

BPOM Uji Takjil yang Dijual di Gianyar Bupati Mahayastra Pimpin Apel Hari Kebangkitan Nasional

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar melakukan pengawasan makanan ke penjual takjil di depan Masjid Agung Gianyar, Senin (20/5) kemarin. Dalam proses ini, petugas melakukan pengecekan sejumlah jenis makanan. Namun, tidak ditemukan bahan berbahaya.

Kepala BPOM Denapsar IGA Adhi Aryapatni menerangkan, pihaknya melakukan pengawasan takjil di depan Masjid Agung Gianyar.

Dalam pengecekan itu, pihaknya sempat mencurigai 18 sampel makanan. “Itu yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Itu kami sampling, ada es buah, es

TAKJIL - Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Denpasar melakukan pengawasan makanan yang dijual penjual takjil di depan Masjid Agung Gianyar, Senin (20/5) kemarin.

BUPATI Gianyar I Made Mahayastra memimpim apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 di Lapangan Astina Gianyar, Senin (20/5) kemarin. Apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara dalam sambutan yang dibacakan Bupati Mahayastra mengatakan, dalam naskah Sumpah Palapa yang ditemukan pada Kitab Pararaton tertulis ‘’Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada, Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa’’. Memang ada banyak versi tafsiran atas teks tersebut, terutama tentang apa yang dimaksud dengan ‘’amukti palapa’’. Namun meski sampai saat ini masih belum diperoleh pengetahuan yang pasti, umumnya para ahli sepakat bahwa ‘’amukti palapa’’ berarti sesuatu yang berkaitan dengan laku prihatin sang Mahapatih Gajah Mada. Artinya, dia tak akan menghentikan mati raga atau puasanya sebelum mempersatukan Nusantara. ‘’Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111 kali ini sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa.

Indonesia berada dalam situasi pascapesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat. Kita mengapresiasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa. Oleh sebab itu, tak ada maslahatnya jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita,’’ kata Bupati Mahayastra membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara tersebut.

APEL - Bupati Gianyar I Made Mahayastra pada apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 di Lapangan Astina Gianyar, Senin (20/5) kemarin.

Ia menambahkan, sampai sekarang tahap-tahap pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif berlangsung dengan lancar. Kelancaran ini juga berkat pengorbanan para anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bahkan berupa pengorbanan nyawa.

Sungguh mulia perjuangan mereka untuk menjaga kelancaran dan kejujuran proses pemilu ini. ‘’Sambil mengirim doa bagi ketenangan jiwa para pahlawan demokrasi tersebut, alangkah eloknya jika kita wujudkan ucapan terima kasih atas pengorbanan mereka dengan bersama-sama menunggu secara tertib ketetapan penghitungan suara resmi yang akan diumumkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh undangundang, dalam waktu yang tidak lama lagi,’’ ujarnya.

Dikatakan pula, telah lebih satu abad Indonesia menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, ditingkahi bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia, bangsa Indonesia membukti-

kan mampu menjaga persatuan sampai detik ini. ‘’Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa kita pasti akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak-cucu bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia,’’ tegasnya.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini juga dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadhan. Bagi umat Muslim, bulan suci ini menuntun kita untuk mengejar pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah SWT seperti permusuhan dan kebencian, apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah. ‘’Hingga pada akhirnya, pada ujung bulan Ramadhan nanti, kita bisa seperti Mahapatih Gadjah Mada, mengakhiri puasa dengan hati dan lingkungan yang bersih berkat hubungan yang kembali fitri dengan saudara-saudara di sekitar kita. Dengan semua harapan tersebut, kiranya sangat relevan apabila peringatan Hari Kebangkitan Nasional disematkan tema ‘’Bangkit untuk Bersatu’’. Kita bangkit untuk kembali menjalin persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ tegasnya.

Ditambahkan, sebagaimana diserukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 lalu, dari tanah Minang kita diimbau dengan petuah ‘’Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang’’. Kita juga diwarisi pepatah Sunda yang berbunyi ‘’Sacangreud pageuh, sagolek pangkek’’. Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama belajar ‘’Reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata’’. Dari Bumi Gora, kita diminta ‘’Bareng bejukung, bareng bebose’’. Dari Banua Banjar kita bersama-sama menjunjung ‘’Waja sampai kaputing’’. Semua menganjurkan bekerja secara gotong royong. Meski digali dari kearifan nenek-moyang yang telah dipupuk selama berabad-abad, namun sejatinya jiwa gotong royong bukanlah semangat yang sudah renta. Sampai kapan pun semangat ini akan senantiasa relevan, bahkan semakin mendesak sebagai sebuah tuntutan zaman yang sarat dengan berbagai perubahan. ‘’Dengan bertumpu pada kekuatan jumlah sumber daya manusia dan populasi pasar, Indonesia diproyeksikan akan segera menjemput harkat dan martabat baru dalam aras ekonomi dunia. Bersama negaranegara besar lainnya seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, ekonomi Indonesia akan tumbuh menjadi sepuluh besar, bahkan lima besar dunia, dalam 10 sampai 30 tahun mendatang. Kuncinya terletak pada hasrat kita untuk tetap menjaga momentum dan iklim yang tenang untuk bekerja.

Kita harus jaga agar suasana selalu kondusif penuh harmoni dan persatuan,’’ ujarnya.

Seusai pelaksanaan apel, Bupati Mahayastra bersama Muspida Gianyar dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kertha Kertya Mandala. (ad765)

JEMBRANA

10

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Perbup PPDB SD dan SMP

Sekolah Melanggar Disanksi Pengurangan Dana BOS Negara (Bali Post) -

Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, sistem zonasi dan pedoman teknisnya merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Jembrana yang telah keluar belum lama ini. Dalam Perbup menindaklanjuti Permendiknas Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK itu, selain teknis juga tertuang sanksi bagi satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dalam proses PPDB. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Jembrana Ni Nengah Wartini saat dikonfirmasi melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) I Nyoman Wenten belum lama ini mengungkapkan, terkait PPDB TK, SD, dan SMP di Jembrana diatur melalui Perbup tentang Tata Cara PPDB. Beberapa teknis yang diatur salah satunya terkait jalur PPDB dan pengaturan zonasi. Selain itu juga tertuang sanksi ketika ada pelanggaran.

Di Jembrana, sesuai peraturan menerapkan tiga jalur penerimaan baik secara online maupun offline. Tiga jalur tersebut yakni zonasi minimal 90 persen, serta perpindahan tugas orangtua dan prestasi masing-masing 5 persen.

Untuk jalur perpindahan tugas orangtua serta prestasi pendaftaran dibuka lebih awal. Salah satu persyaratan

pindah tugas melalui SK atau surat tugas orangtua. Sementara untuk jalur prestasi, bergantung dari bobotnya berdasarkan piala atau piagam kejuaraan mulai dari tingkat kabupaten. Sedangkan untuk zonasi mempergunakan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mulai banjar, desa hingga kecamatan. Penerapan zonasi ini juga untuk pemerataan jumlah siswa.

Sesuai aturan yang berlaku, maksimal jumlah siswa SD per rombongan belajar (rombel) 28 siswa dan untuk SMP 32 siswa. Zonasi ditetapkan berdasarkan koordinasi Dinas Pendidikan dengan Dinas Dukcapil Sementara sanksi juga disebutkan apabila ada pelanggaran seperti pemalsuan bukti keluarga tidak mampu maupun bukti penyandang disabilitas. Sekolah negeri juga dilarang melakukan jual

beli kursi atau titipan peserta didik dan pungutan liar.

Sekolah negeri juga tidak diperkenankan melaksanakan tes membaca, menulis, dan menghitung dalam seleksi peserta didik baru kelas I SD. Selain itu, tidak diperkenankan menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) untuk syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan tugas orangtua/wali.

Sanksi yang diberikan bagi siswa berupa ancaman dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan untuk sekolah yang melanggar diancam dikenakan sanksi pengurangan bantuan dana atau penggeseran dana BOS. Selain itu bagi kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan yang melanggar, juga dikenai sanksi berjenjang mengikuti tingkat pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dari jabatan. (kmb26)

Bali Post/kmb26

PPDB – Suasana PPDB di salah satu sekolah negeri di Jembrana. Dalam PPDB tahun ini diatur dalam Perbup yang telah turun beberapa waktu lalu.

Soal Pembangunan RSS di Batuagung

Kajian Membolehkan Luas Minimal Satu Unit 1,5 Are

HARKITNAS – Bupati Jembrana I Putu Artha saat memimpin apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-111 di Stadion Pecangakan, Senin kemarin.

Harkitnas dengan Tema ”Bangkit untuk Bersatu” Diperingati di Jembrana PERINGATAN Hari Kebangkitan Nasional ke-111 dilaksanakan dalam bentuk apel yang dipusatkan di Stadion Pecangakan Negara.

Dalam apel tersebut bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Jembrana I Putu Artha dan sebagai Komandan Upacara Kapten Inf. I Wayan Yudana yang merupakan Danramil 1617-01/ Negara. Turut hadir Wakil Bupati Made Kembang Hartawan, anggota Forkopimda Jembrana, Sekda Made Sudiada, Kepala-kepala OPD Pemkab Jembrana, Kepala Instansi Vertikal, anggota TNI, Polri, ASN, siswa-siswi SMP dan SMA. Pada peringatan yang mengambil tema “Bangkit untuk Bersatu” Bupati Artha menyampaikan tema tersebut mengandung makna bahwa semangat persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman serta saling menghargai perbedaan suku, agama, dan ras yang telah diwariskan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan kita. ‘’Henda-

knya selalu dapat dijadikan sebagai panduan langkah kita ke depan sekaligus sebagai renungan dan evaluasi sejauh mana nilai-nilai tersebut telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat di dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan Indonesia dalam bingkai NKRI,’’ kata Artha.

Bupati Artha mengajak agar momen Kebangkitan Nasional ke-111 sebagai momentum untuk introspeksi diri serta cambuk pemicu kebangkitan mental masyarakat dan bangsa Indonesia dalam upaya kerja nyata meningkatkan kualitas SDM menuju bangsa yang besar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya juga masyarakat Kabupaten Jembrana. ‘’Terlebih saat ini kita berada dalam situasi pascapesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian masyarakat. Hajatan demokrasi tersebut tidak dapat dimungkiri telah mengoyak banyak sendi vital sebagai anak bangsa.

Pemicunya adalah ketidakdewasaan berdemokrasi dan pengesampingan semangat persatuan demi tujuan sesaat,’’ ungkap Artha.

Artha mendoakan semoga peringatan hari Kebangkitan Nasional kali ini dapat memperbarui semangat untuk benar-benar bangkit dan kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas lagi bagi anak cucu bangsa ini yaitu persatuan Indonesia.’’Akhir kata, saya ucapkan Dirgahayu Kebangkitan Nasional ke-111, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu membimbing langkah kita dan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bangkit membangun bersama dalam kerangka NKRI yang adil dan sejahtera. Tak lupa saya sampaikan Selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara kami umat Muslim, semoga berkah bulan Ramadhan yang suci dan penuh ampunan ini,’’ ujar Artha. (ad771)

Negara (Bali Post) Kasus bunuh diri dengan cara gantung diri terjadi Senin (20/5) sore di Banjar Petapan Kelod, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Korban gantung diri diketahui bernama I Gede Newa Triana (46), seorang petani yang juga seorang penyandang disabilitas tunawicara. Diduga Triana memilih jalan bunuh diri akibat depresi setelah bercerai dengan istrinya.

Triana ditemukan gantung diri di kebun milik orangtuanya. Korban tergantung di pohon mangga menggunakan tali plastik warna biru berkombinasi merah. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh keponakan korban, Kadek Dwi Antara Yoga (11), I Wayan Weda Yasa (76) orangtua korban, dan Ni Nyoman Nendi (60), ibu ko-

rban, saat mereka mencari Triana yang menghilang sejak Minggu (19/5) lalu.

Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Yogie Pramagita mengatakan dari penjelasan adik korban, Komang Gede Juli Arnawan, kalau korban terlihat hari Minggu sekitar pukul 06.00 Wita. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, adik korban baru mengetahui kakaknya tidak ada di dirumah.

Juli Arnawan sempat mencari-cari kakaknya tersebut ke rumah temannya namun tidak ketemu. Kemudian Senin kemarin adik korban melanjutkan mencari-cari lagi sang kakak ke rumah temannya dan saudaranya namun tidak ketemu juga.

Usaha pencarian juga dilakukan kedua orangtua bersama keponakan korban di kebun sebelah barat rumah.

Di tempat tersebutlah korban ditemukan dalam keadaan tergantung di pohon mangga. Mengetahui kejadian tersebut, keponakan korban mencari Juli Arnawan sekaligus memberitahukan kalau korban telah gantung diri di kebun. Juli Arnawan pun kemudian langsung bergegas menuju kebun. Dibantu beberapa keluarga dan masyarakat, korban lantas diturunkan dan jenazahnya di bawa kerumah korban.

Dari hasil pemeriksaan medis Puskesmas 1 Mendoyo dan tim Inafis Polres Jembrana, dr. Naufal Purnia R. menyatakan korban murni meninggal karena gantung diri. Korban diduga mengalami depresi pascabercerai dengan istrinya. Korban juga seorang penyandang disabilitas tunawicara. Kini jenazah disemayamkan di rumah duka. (kmb)

Diduga Depresi Pascabercerai, Penyandang Tunawicara Tewas Gantung Diri

Negara (Bali Post) – Perizinan rencana pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSS) di Banjar Anyar, Desa Batuagung saat ini baru sebatas Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) dari Dinas PU Jembrana. Meskipun masuk zonasi permukiman, namun dalam SKTR itu terdapat sejumlah ketentuan yang harus diikuti pihak pengembang, yakni terkait jumlah batasan unit yang dibangun dan luas minimal satu unit rumah (persil).

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana I Komang Suparta, Senin (20/5) kemarin, menyebutkan proses perizinan untuk rencana perumahan itu baru sebatas SKTR dari Dinas PUPRPKP Jembrana.

Dalam surat tertanggal 23 April itu, disebutkan bahwa lahan yang dimohonkan untuk perumahan itu sudah sesuai dengan zonasi yakni masuk kawasan permukiman perkotaan.

Sehingga permohonan untuk keperluan kegiatan atau pembangunan perumahan/ Rumah Sederhana sehat diperbolehkan bersyarat.

Syarat yang dimaksudkan menurut Suparta, terkait kepadatan rendah dengan ketentuan jumlah antara 10-40 unit rumah per hektar.

Sementara itu, sesuai izin yang diajukan rencananya pihak pengembang memban-

gun di lahan seluas 4.920 m2 untuk RSS. ‘’Sehingga jumlah unit menyesuaikan, sekitar 20 unit. Selain itu, juga luas per unit rumah juga tidak diperbolehkan 70 meter persegi. Minimal 150 meter persegi,’’ ujar Suparta.

Artinya, boleh membangun RSS, tetapi dengan syarat luas lahan per rumah antara 150 meter persegi hingga 250 meter persegi. ‘’Ini berdasarkan kajian dari Dinas PU, dan pemohon wajib mengikutinya,’’ tambah mantan Kabag Humas dan Protokol ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan perumahan Rumah Sederhana Sehat di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana masih berjalan. Meskipun di lingkup sekitar masih terjadi pro-kontra pembangunan perumahan puluhan unit itu. Pembangunan kembali berlanjut bahkan bukan saja tahap perataan, melainkan sudah mulai membangun tembok penyengker di tanah sekeliling dan mematok ukuran tanah per rumah. Sejumlah truk berbobot besar juga sering keluar masuk jalan desa yang lebarnya kecil tersebut.

Saat sosialisasi pada awal bulan lalu di Balai Banjar Anyar, salah seorang perwakilan CV Mulya Jaya Property mengungkapkan terkait perumahan di lahan tersebut rencananya 37 unit dengan tipe 28. Diakui

Bali Post/kmb26

PAPAN INFORMASI – Papan informasi penjualan terkait rencana pembangunan RSS di Banjar Anyar, Desa Batuagung Jembrana. Dari kajian Dinas PUPRPKP, sudah sesuai zonasi permukiman perkotaan tetapi bersyarat. Salah satunya, luas per rumah (persil) minimal 150 meter persegi. meskipun dipasarkan ke masyarakat luas, tetapi disebutkan bahwa akan diutamakan warga sekitar. Sedangkan untuk jalan

yang rusak akan diperbaiki seperti sediakala. Sedangkan terkait perizinan diakui masih dalam proses melalui OSS. (kmb26)

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Karangasem

11

Hajatan Pilkada 2020, KPU Ajukan Rp 35 Miliar

Tingkat TAPD Disetujui Sekitar Rp 54 Miliar

Amlapura (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem telah menyusun proposal anggaran pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2020 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, KPU mengajukan anggaran ke daerah Rp 35 miliar. Ketua KPU Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana, mengatakan, anggaran yang telah diajukan ke Pemkab Karangasem itu Rp 35 miliar. Angaran sebanyak itu nantinya dipergunakan untuk honor petugas KPPS, PPS, PPK yang jumlah TPSnya mencapai 950 TPS. Selain itu, juga logistik serta media gathering. Anggaran Pilkada telah diajukan ke Pemkab Karangasem.

“Pilkada nanti rencananya akan digelar September 2020.

Setahun sebelum pelaksanaan Pilkada, anggaran sudah harus dipersiapkan. Karena sesuai mekanisme memang seperti itu. Setahun menjelang Pilkada, anggarannya memang harus sudah ada, sehingga kita bisa langsung bekerja,” ungkapnya.

Krisna menambahkan sampai saat ini, pihaknya masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Tinggin-

ya anggaran yang diajukan kata Krisna, karena beberapa kelengkapan logistik harus dibeli KPU. Selain kelengkapan logistik yang banyak menyedot anggaran yang sifatnya ad hoc. Pihaknya sendiri menyerahkan keputusan anggaran kepada Pemkab Karangasem.

“Untuk pembayaran KPPS, PPS, dan PPK paling banyak yang nyerap anggaran. Berapa pun disetujui nantinya kita siap. Semuanya tergantung pada pemkab. Kita berharap dana yang kita ajukan itu bisa disetujui,” harap Krisna.

Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, pihaknya bisa memastikan berapa anggaran yang akan disetujui untuk pelaksaaan Pilkada nanti. Pasalnya, persetujuan anggaran itu harus dilakukan dengan rapat koordinasi antara eksekutif dan dewan “Belum final berapa anggaran yang disetujui untuk Pilkada itu. Kami baru membahas anggaran di TAPD saja. Sejauh ini belum ada persetujuan dari bupati dan DPRD,’’ terang Sekda Gede Adnya Mulyadi.

Dari usulan anggaran KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim sebesar Rp 70 miliar lebih. ‘’Sedangkan di tingkat TAPD baru disetujui sekitar Rp 54 miliar lebih,” ujar Adnya Mulyadi. (kmb41)

Pasca-Erupsi, Kandungan Gas CO2 dan SO2 Dicek

Gunung Agung Tak Berpotensi Erupsi Skala Besar Amlapura (Bali Post) Pasca-erupsi yang terjadi Sabtu (18/5) lalu, petugas dari Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) melakukan pengecekan gas CO2 dan SO2 Gunung Agung. Pengecekan yang dilakukan itu untuk mengetahui kandungan gas dan juga intensitas letusan yang terjadi sebelumnya.

I Gede Krisna Adi Widana

Bali Post/kmb41

Setelah Dapat Bantuan Bedah Rumah

50 KK Gepeng Munti Gunung Terima Peralatan Rumah

Amlapura (Bali Post) Sebanyak 50 kepala keluarga (KK) dari Munti Gunung, Kubu yang sebelumnya menjalani profesi sebagai gelandangan pengemis (gepeng) sudah diberikan bantuan bedan rumah.

Setelah bantuan rumah, kemudian menyusul bantuan dalam bentuk lainnya dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan yang diberikan itu adalah barang-barang yang difungsikan untuk fasilitas rumah. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Karangasem, Ni Ketut Puspakumari, mengatakan, bantuan yang diberikan kali ini berupa peralatan rumah seperti kasur, tempat tidur termasuk peralatan dapur.

Bantuan yang diberikan itu untuk menekan warga menjalankan kebiasaan buruknya, bergelut lagi sebagai gepeng.

Selain bantuan dari Kemensos, juga sebelumnya telah diberikan bantuan bedah rumah termasuk usaha ekonomis produktif (UEP). “Bahkan, pusat berencana membangun sarana prasarana berupa pusat kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Puspa Kumari menambahkan, selama ini, Dinas Sosial Karangasem rutin memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para gepeng yang mendapatkan modal sebesar Rp 5 juta bagi penerima UEP. Pihaknya kembali akan mengusulkan bantuan ke pusat.

“Juga sudah dicarikan CSR ke PLN dan PDAM Karangasem. CSR dari PLN berupa pemasangan listrik secara gratis, sedangkan dari PDAM Karangasem diberikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari seperti untuk masak, minum, mandi dan Bali Post/kmb41 lainnya,” ujarnya.

Ni Ketut Puspakumari (kmb41)

Bali Post/kmb41

Gunung Agung

Petugas Pos Pantau Gunung Agung di Desa Rendang I Gede Bagiarta mengungkapkan, pengecekan kandungan gas CO2 dan SO2 yang dilakukan itu, semata-mata untuk mengetahui kandungan

gas pascaerupsi yang terjadi.

Pengecekan kandungan gas itu, merupakan salah satu indicator, apakah ada peningkatan atau menurunkan status Gunung Agung. ‘’Kita ingin mengetahui

secara pasti kekuatan letusan yang terjadi pada Sabtu (18/5) lalu. Pengukuran menggunakan alat multigas yang dipasang di kendaraan. Pengukuran itu disesuikan dengan arah mata angin dan arah

kolom abu. Pengukuran yang kita lakukan menyisir lereng Gunung Agung,’’ ujarnya.

Bagiarta menambahkan, pengukuran yang dilakukan menggunakan beberapa alat seperti seismograf, GPS, pengukuran gas CO2 dan SO2, dan satu mata air. Namun, hingga saat ini, belum ada peningkatan aktivitas secara signifikan.

“Sampai saat ini, kandungan gas masih cukup kecil.

Pasalnya, berdasarkan hasil pengukuran gas yang dilakukan, kandungan gas Gunung Agung itu sekitar 300 ton per harinya. Jadi, kondisi itu masih kecil,’’ terangnya.

Dengan kondisi tersebut, potensi erupsi yang terjadi masih sama seperti erupsierupsi sebelumnya. Memang belum ada tanda-tanda terjadi erupsi dalam skala besar. (kmb41)

Pimpin Apel Serangkaian Hari Kebangkitan Nasional Ke-111

Bupati Mas Sumatri Serukan Bangkit untuk Bersatu BUPAT I Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri memimpin apel upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-111. Apel bersama itu dilaksanakan di Lapangan Tanah Aron, Senin (20/5/) kemarin. Pada apel yang dihadiri anggota Forkopimda serta pejabat dan jajaran OPD di lingkungan Pemkab Karangasem berlangsung khidmat.

Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri saat itu membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan, semangat gotong royong itu harus ditanamkan di seluruh lapisan masyarakat. “Bangsa ini adalah bangsa yang besar.

Bangsa yang telah mampu terus menjaga bahkan menghidupi semangat persatuan selama berabad-abad lampau. Prinsif kerja gotong royong adalah kuncinya agar kita tetap bersatu,” ujarnya.

Mas Sumatri menambahkan, bukan hanya di tanah Jawa, semangat persatuan dan gotong royong itu telah mengakar dan menyebar di seluruh nusantara. Itu dibuktikan dengan berbagai ungkapan tentang kearifan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dari seluruh suku, adat, dan budaya yang

ada di Indonesia.

“Nilai-nilai kearifan nenek moyang kita itu sudah kita gali dengan baik. Bahkan, telah dipupuk selama berabad-abad. Karena itu, sejatinya jiwa gotong royong itu

bukanlah semangat sudah renta. Sampai kapan pun semangat ini hidup abadi dan senantiasa relevan,” jelas Mas Sumatri.

Sebagaimana diserukan Presiden Joko Widodo

pada setiap pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018 lalu. Dari tanah Minang kita diimbau dengan petuah bijak barek diwarisi pepatah Sunda

TABUR BUNGA DI TUGU PAHLAWAN - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri beserta jajarannya melakukan tabur bunga ke tugu pahlawan. Tujuan ziarah tabur bunga itu mendoakan para pendahulu dan pahlawan, yang telah berjuang untuk nusa dan bangsa Indonesia.

yang berbunyi Sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama belajar Reso temma-ngingi, nama-iomo, naie-tei, pammase dewata.

Dari Bumi Gora, kita diminta Bareng bejukung, bareng bebose. Dari Banua Banjar kita bersama-sama menjunjung Waja sampai kaputing.

Semua menganjurkan bekerja keras dengan cara gotong royong.

Dalam akhir sambutan Bupati Wanita Pertama di Karangasem itu mengajak semua masyarakat sebagai sesama anak bangsa secara sadar memaknai peringatan kali ini dengan memperbarui semangat gotong royong itu.

Nilai-nilai gotong royong itu dikolaborasikan dengan warisan kearifan lokal, yang akan membawa kita menuju kejayaan di pentas global.

“Mari Indonesia Bangkit! Indonesia Bersatu,” serunya.

Usai upacara bendera, Bupati Mas Sumatri beserta jajarannya melakukan tabur bunga ke Tugu Pahlawan.

Tujuan ziarah dengan tabur bunga itu adalah mendoakan para pendahulu dan pahlawan, yang telah berjuang dengan jiwa raganya untuk kejayaan nusantara dan bangsa Indonesia ini. (ad768)

Dibuka, Pembayaran Rekening Air Via ’’Online’’ Secara Tunai Masih Dilayani

Perusahaan Daerah Tirta Toh Langkir Karangasem terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggannya. Solusinya, agar lebih mempermudah pemberian pelayanan kepada pelanggan, dalam waktu dekat yakni terhitung per 1 Juni 2019 mendatang, Perumda Tirta Toh Langkir akan menerapkan pembayaran rekening air secara online.

Lalu, bagaimanakah apresiasi masyarakat terhadap perubahan mekanisme pembayaran ke online dan sistem manual tunai itu apakah ditinggalkan?

DIREKTUR Perumda Tirta Toh Langkir I Gusti Made Singarsi, Senin (20/5) kemarin, mengatakan per 1 Juni, pihaknya memang mulai menerapkan sistem pembayaran rekening air secara online.

Sebelum diterapkan pembayaran online ini, pihaknya telah melakukan proses uji coba. “Kita sudah melakukan uji coba 13 Mei lalu. Waktunya memang cukup mepet. Kita sudah lakukan sosialisasi kepada pelanggan di unit-unit

pelayanan. Sambil berjalan, kita terus lakukan sosialisasi,’’ ujar Gusti Singarsi. Masih ada waktu melakukan sosialisasi karena pembayaran biasanya dilakukan tanggal 10. Singarsi menambahkan, pembayaran melalui sistem online paymen.

Bekerja sama dengan bank BPD Bali serta melalui mobile banking termasuk internet banking BPD Bali. Bisa juga dilakukan proses pembayaran secara online dengan bank lainnya dengan virtual ac-

count (TFP) termasuk beberapa LPD yang sudah bekerja sama menggunakan layanan internet banking bisnis bank BPD Bali.

“Untuk di Kecamatan Karangasem bisa membayar lewat LPD Bugbug dan LPD Jasri.

Bebandem lewat LPD Sibetan dan LPD Nangka, Abang melalui LPD Datah, LPD Tukad Besi, Kubu lewat LPD Ban, Selat melalui LPD Duda, LPD Selat, dan LPD Sogra, Manggis dapat melalui LPD Nyuh Tebel, dan LPD Pesedahan, Rendang lewat LPD Rendang dan LPD Waringin dan Kecamatan Sidemen bisa membayar melalui LPD Sukehet, LPD Delod Yeh, LPD Sangkan Gunung, LPD Sangkungan, LPD Telunwayah, LPD Lokasari dan LPD Klungah,” kata Singarsi.

Penerapan pembayaran secara online ini kata Singarsi, untuk memberikan pelayan terbaik kepada para pelanggannya. Dengan pembayaran secara online ini, para pelangan

dapat membayar di LPD maupun lewat mobile banking. Memang akan jauh lebih efisien, sebab masyarakat tidak harus datang lagi ke kasir melakukan transaksi pembayaran.

Di samping itu, selama ini, masyarakat juga menginginkan adanya pembayaran dengan sistem online ini. “Dengan pembayaran secara online, proses pembayaran bisa lebih cepat.

Pelanggan yang tinggalnya jauh tidak lagi perlu datang membayar ke kasir Perumda Tirta Toh Langkir,’’ tambahnya.

Dengan metode itu, diyakini bisa menekan permasalahan jarak dan waktu agar lebih efektif bisa digunakan. Sebab selama ini, banyak pelanggan justru menitip pembayaran. Namun nyatanya, justru tidak dibayarkan. ‘’Kita berharap persoalan itu ke depannya tidak ada lagi.

Tetapi jika beberapa pihak ingin melakukan pembayaran tunai, masih tetap dilayani,” tambah Singarsi. (nan)

I Gusti Made Singarsi

Bali Post/kmb41

KLUNGKUNG

12

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Usai Dilantik, 215 Pejabat Diminta Ikuti Ritme Kerja Bupati

PELANTIKAN - Para pejabat yang mengikuti pelantikan, Senin kemarin.

PDAM Uji Coba SWRO Ceningan Semarapura (Bali Post) Proses uji coba SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) di Pulau Ceningan, Nusa Penida, sukses mengalir ke rumahrumah pelanggan. SWRO Ceningan yang mengolah air laut jadi air tawar ini sementara baru menjangkau sekitar 200 pelanggan sambungan rumah di Pulau Ceningan dan sebagian Lembongan.

Sasaran ke depan bisa sampai ke Jungut Batu.

Direktur PDAM Klungkung Nyoman Renin Suyasa, Senin (20/5) kemarin, mengatakan dari proses uji coba ini sekaligus dilakukan perbaikan pada bagian jaringan layanan yang bocor.

SWRO ini sebelumnya sempat mengalami masalah, usai serah terima pengelolaan dari pemerintah pusat.

Terjadi kerusakan pada bagian pompa. Karena aset-

nya masih menjadi tanggung jawab pusat, sehingga harus diperbaiki dulu ke pusat. Setelah proses perbaikan tuntas, inilah yang diujicobakan, Minggu (19/5) lalu.

Renin menambahkan, pompa sebelumnya cepat rusak ketika dioperasikan, karena bebannya cukup berat setelah airnya langsung di pompa. Sementara dari proses ujicoba sekarang, air lautnya diolah lebih dulu baru dibeningkan dulu di sana, baru airnya masuk ke pengolahan.

Dalam proses uji coba ini, air yang sampai pada pelanggan, sementara digratiskan selama satu bulan. Sementara kalau saat pemasangan sambungan rumahnya, memang sejak awal sudah dikenakan biaya.

Tarif SWRO ini berbeda dengan tarif PDAM pada umumnya. Tarif yang sudah

disepakati mencapai Rp 38 ribu per meter kubik untuk pelanggan rumah tangga.

Harga ini tentu jauh lebih murah jika dibandingkan masyarakat membeli air saat musim kemarau per meter kubik mencapai Rp 100 ribu sampai Rp 120 ribu. Sehingga setiap bulannya biaya untuk menenuhi kebutuhan dasar air bersih ini cukup tinggi, bisa Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta per bulan.

Setelah SWRO ini bisa maksimal, target utamanya adalah pemenuhan kebutuhan utama pada rumah tangga. Selanjutnya baru menyasar ke kalangan industri, baik hotel dan restoran di Lembongan dan Jungut Batu, yang dikenal sebagai destinasi pariwisata. Karena kapasitas SWRO ini sekarang hanya 5 liter per detik. (kmb31)

Bali Post/gik

UJI COBA - Petugas saat mempersiapkan proses uji coba SWRO Ceningan ke sambungan rumah para pelanggan.

Lomba Cipta ’’Movie’’, Smadara Raih 5 Medali Semarapura (Bali Post) Prestasi membanggakan kembali ditorehkan SMA Negeri 2 Semarapura (Smadara).

Kali ini, tim jurnalistik sekolah ini sukses dalam ajang lomba cipta movie yang diselenggarakan UKM VISI Undiksha Singaraja, Minggu (19/5) lalu.

Dalam ajang tersebut, tim yang dikenal dengan sebutan Smadara Journalism Team (SMART) ini mampu menyapu bersih kategori lomba Mini News Paper. Dari tiga tim yang diturunkan, ketiganya sukses membawa kemenangan sebagai juara I, II, dan juara III. Demikian halnya dengan tim Video Jurnalistik, juga mendulang prestasi gemilang dalam ajang tersebut. Dari tiga tim yang diturunkan, dua tim sukses mengukuh-

kan diri sebagai juara I dan juara II. Dengan perolehan lima medali tersebut, praktis Smadara ditetapkan sebagai juara umum dan berhak memboyong piala bergilir Rektor Undiksha.

“Setelah sempat lepas setahun, akhirnya piala bergilir ini berhasil kami bawa pulang lagi ke Smadara,” ungkap Pimpinan Redaksi SMART, Ni Komang Alit Rahma Kharisma. Tahun 2017 silam, piala tersebut memang sempat singgah di Smadara. Kemudian tahun 2018, SMART harus merelakanya, karena hanya mampu berada di posisi runner up. Kini, piala bergilir Rektor Undiksha tersebut kembali ke pangkuan Smadara.

Rahma mengatakan, pihaknya melakukan persiapaan jauh-jauh hari sebelum

kompetisi digelar. Mulai bedah tema, penelitian, wawancara, dan penulisan. Demikian halnya dengan tim video, juga melakukan persiapan matang. “Kami tetap melakukan persiapan matang, meskipun secara struktur di SMART kami sudah memiliki Divisi Penulisan Berita dan Divisi Film Pendek,” ungkap siswa kelas XI MIPA 1 ini.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Semarapura Drs. I Wayan Janiarta, M.Si. mengaku sangat bangga dengan prestasi anak didiknya.

“Intinya, saya selaku kepala sekolah selalu mendukung kegiatan siswa untuk meraih prestasi pemuncak di bidang akademik, maupun non-akademik,” ungkap kepala sekolah asal Rendang Karangasem ini. (kmb31)

Bali Post/kmb31

LOMBA - SMART mampu menyapu bersih kategori lomba Mini News Paper.

Bali Post/kmb31

Semarapura (Bali Post) Sebanyak 215 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Klungkung dilantik Bupati I Nyoman Suwirta. Acara pelantikan dilaksanakan usai upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 2019 di Lapangan Swecapura, Gelgel, Senin (20/5) kemarin. Usai dilantik, seluruhnya diingatkan untuk mengikuti ritme kerja Bupati Suwirta, yang menginginkan adanya percepatan setiap target capaian.

Pelantikan pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV diawali dengan upacara majaya-jaya bagi yang beragama Hindu di Pura Jagatnata Klungkung.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung nomor: 821.2/21/BKPSDM, tanggal 16 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Dalam lampiran keputusan tersebut ada tiga pejabat eselon II yang digeser yakni Staf Ahli Bupati Klungkung Bidang Kemasyarakatan dan

Sumber Daya Manusia Ni Wayan Ringin kini menjabat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Posisi Ringin digantikan I Nyoman Mudarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga. Jabatan yang ditinggalkan Mudarta kini diduduki I Nengah Sudiartha yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Sementara satu eselon II yang mendapat perpanjangan masa jabatan dan mengikuti pengukuhan yakni Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ida Bagus Anom Adnyana.

Bupati Suwirta menyatakan mutasi ini merupakan hal biasa, tidak ada yang aneh. Pejabat eselon III yang dipromosikan menduduki jabatan eselon II adalah pejabat yang sebelumnya menempati rangking pertama hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, di samping pejabat lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Bupati berharap

dengan mutasi ini para pejabat yang dilantik mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun Kabupaten Klungkung.

Bupati juga berharap jajarannya ini mempunyai komitmen tinggi menjalankan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi dan mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat. “Harapan saya mereka yang dilantik punya semangat tinggi membangun daerah, bersih dari korupsi dan mewujudkan pelayanan yang baik,” ujar Suwirta.

Beberapa pejabat muda yang dipromosikan juga diharapkan bisa mengikuti ritme Bupati untuk berlari kencang. Ke depan, Bupati asal Nusa Ceningan ini akan membuat sebuah regulasi, di mana dua tahun setelah menduduki satu jabatan harus siap dimutasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan nyaman di satu tempat. Bupati juga merancang mutasi ke depan akan dilakukan di awal atau di akhir tahun agar tidak mengganggu pekerjaan atau program yang sedang berjalan. (kmb31)

Digigit Anjing Rabies, Rai Meninggal

Semarapura (Bali Post) Rabies kian mengancam keselamatan warga. Anjing liar sebagai penularnya masih berkeliaran. Kini satu korbannya dari Banjar Dinas Peninjoan, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, A.A. Gede Rai Karyawan (22), meninggal dunia, Minggu (19/5) malam setelah tergigit anjing liar pada tangannya. Dia sempat dilarikan ke RSUD Klungkung, namun kondisinya sudah parah.

Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma, Senin (20/5) kemarin, mengatakan awalnya korban dilarikan ke IGD RSUD Klungkung pada Sabtu (18/5) malam. Saat itu keluhannya hanya mualmual, sehingga diagnosis awal diduga terjadi masalah pada saluran pencernaan. Dia langsung dipulangkan. Namun, korban datang lagi pada Minggu (19/5) siang. Kala itu keluhannya sudah mengalami sesak napas. ‘’Saat datang yang kedua, kami sudah anjurkan untuk ofname. Tetapi pasiennya saat itu menolak dan meminta pulang paksa,’’ kata dr. Kesuma.

Kekhawatiran pihak rumah sakit kian terbukti, ketika pasien ini datang lagi ke rumah sakit pada Minggu (19/5) malam. Keluhannya sudah semakin parah. Terlihat takut, gelisah, keluar ludah terusmenerus, dan gejala suspect rabies lainnya. Pihak rumah sakit sempat memberikan VAR (Vaksin Anti-Rabies). Namun, upaya itu nampaknya sudah terlambat. Korban tidak bisa menghadapi reaksi dari suspect rabies di dalam tubuhnya. Anak satu-satunya dari pasangan A.A. Gede Ngurah Yasa dan

A.A. Istri Anom Putri Asih ini meninggal dalam kondisi positif terjangkit rabies. ‘’Sepertinya korban ini tak sadar kalau anjing yang menggigitnya beberapa bulan lalu sudah positif rabies,’’ tegas dr. Kesuma seraya mengatakan untuk keamanan petugas medis, mereka juga langsung diberikan VAR, usai menangani korban.

Kedua orangtuanya saat ditemui di rumahnya di Puri Satria Kawan, Desa Paksebali, Senin kemarin, mengakui anaknya sempat digigit anjing sekitar tiga bulan lalu.

Ibunya mengatakan anak semata wayangnya ini digigit anjing pada jari kanannya.

Dia mengakui kalau anaknya sempat diajak ke pengobatan alternatif. Kemudian, sempat dibawa juga salah satu balian, hingga ke salah satu mantri di Tegal Besar. Di tempat inilah justru korban diketahui terjangkit rabies, sebelum dilarikan ke rumah sakit lagi.

Dari catatan pihak rumah sakit, Rai Karyawan menjadi korban meninggal rabies pertama tahun ini. Kesuma mengatakan korban sudah lambat penanganan. Semestinya ketika korban digigit, langsung dicarikan VAR agar virusnya

tidak semakin menyebar.

Kepala Dinas Kesehatan Klungkung dr. Ni Made Adi Suapatni juga mengatakan korban lambat memperoleh vaksin. Padahal saat digigit, dikatakan teman-temannya sudah mengingatkan agar segera diberikan VAR. Tetapi, korban mengaku tidak perlu.

Menindaklanjuti persoalan ini, tim dari Dinas Kesehatan dikatakan sudah turun untuk sosialisasi lagi. ‘’Sebenarnya masyarakat sudah tahu bahaya rabies. Cuma dianggap

remeh. Ini berbahaya,’’ kata Suapatni.

Dinas Kesehatan, dikatakan, selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, apabila ditemukan kasus gigitan anjing liar agar anjingnya langsung dimusnahkan. Saat ini persediaan VAR masih mencukupi. Total masih tersedia sekitar 200 vial, dari sebelumnya total jumlah VAR dari provinsi sekitar 2.000 vial.

Sementara pengadaan tahun ini dari kabupaten mencapai 1.700 vial yang masih dalam proses di ULP. ‘’Kalau ada kasus gigitan, mohon segera informasikan kepada kami, agar bisa ditangani secepatnya. Jangan sampai lambat penanganan,’’ tegas Suapatni. (kmb31)

Bali Post/kmb31

KORBAN - Korban saat mendapat penanganan di RSUD Klungkung.

Desa Selat Klungkung Wakili Lomba Desa Tingkat Provinsi 2019 DESA Selat Kecamatan Klungkung terpilih mewakili Kabupaten Klungkung dalam lomba desa tingkat Provinsi Bali tahun 2019. Acara penilaian dihadiri Sekretaris Daerah Klungkung I Gede Putu Winastra mewakili Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Ketua TP-PKK Klungkung Ny. Ayu Suwirta, Camat Klungkung I Komang Gede Wisnuadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (PMD-PPKB) Klungkung I Wayan Suteja serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Klungkung di Balai Banjar Jeroan, Desa Selat, Klungkung, Senin (20/5) kemarin.

Kedatangan tim penilai yang berjumlah 11 orang yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Putu Anom Agustina ini disambut Perbekel Desa Selat Gusti Lanang Ngurah Adnyana dengan penampilan senam lansia Desa Selat serta ratusan masyarakat desa yang hadir.

Perbekel Desa Selat Gusti Lanang Ngurah Adnyana dalam laporannya menyatakan siap untuk dinilai. Gusti Ngurah Adnyana melaporkan Desa Selat memiliki luas 289 hektar, terdiri atas tujuh banjar dinas dengan jumlah penduduk di Desa Selat sebanyak 4.890 jiwa dari 1.189 KK. Pembangunan di Desa Selat dengan berbagai inovasi di antaranya Juara (Jumat Berkarya), Bakti Lansia (Bantu, Kunjungi, Temani dan Sayangi Orang Tua Lanjut Usia), Pewaris (Peduli Warga Miskin), Gerbang Mas (Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat) dan berbagai macam inovasi lainnya.

Sekda I Gede Putu Winastra menyampaikan lomba desa

merupakan upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri, sekaligus menilai dan mengevaluasi keberhasilan usaha–usaha masyarakat dan sekaligus tolok ukur atas pencapaian program pembangunan Desa.

Bupati berharap melalui lomba desa ini diharapkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dapat terus dibina dan ditingkatkan. Pihaknya juga menambahkan, pelombaan desa bukan merupakan tujuan akan tetapi salah satu sarana dan upaya untuk mempercepat pembangunan desa. Kepada tim penilai diharapkan dapat memberikan pembinaan sekaligus penilaian secara objektif dan transparan. ‘’Juara bukan

segala-galnya, tetapi menuju kesejahteraan bersama, hidup rukun masemeton adalah tujuan utama,’’ ujar Bupati Suwirta.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Bali Putu Anom Agustina mengatakan bahwa lomba yang diselenggarakan tiap tahunnya ini merupakan instrumen dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan dan sebagai tolok ukur pembangunan desa. Lebih lanjut pihaknya mengatakan tujuan lomba desa sesungguhnya untuk mengevaluasi tingkat perkembangan masyarakat, mendorong penguatan peran lembaga pemerintah dan kemasyarakatan, memberi penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat desa atas prestasi yang diraih dan par-

tisipasi dalam pembangunan serta inovasi-inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‘’Ada tiga bidang yang dinilai dalam perlombaan ini. Di antaranya Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan dengan kategori penilaian yakni administrasi dan verifikasi lapangan,’’ tegas Anom Agustina.

Anom Agustina juga terpukau pada 21 inovasi, program terobosan dari Desa Selat, yakni dengan singkatan nama-nama program inovasi yang dibuat, salah satunya Doraemon Selat, Bahenolnya Selat, Inovasi Layonswari dan inovasi lainnya.

Dalam penilaian lomba desa ini juga dipamerkan berbagai hasil produk kerajinan dari warga Desa Selat. (ad767)

PENILAI - Tim penilai saat turun ke Desa Selat.

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dicari S1 Arsitek. Lamaran Jl.Dewi Madri No.34 Dps B.BP.001.05.19.0000740

BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692

B.BP.004.05.19.0000701

Bth Sgr Tk Potong&Tn Serabutan Pria.Hub:237757, 087860964775

Cr Sopir/AdmAcct/Resv Staff u/ TrvlAgent,Ing+Com.082144136320 Email: madehilly@yahoo.com.au B.BP.001.05.19.0000557

Dcr DW Kitchen/Cook Helper Min SMK/SMA CV lkp,PuriCendana Resort Smnyak732947/081212886674

B.BP.001.05.19.0000611

Dcr Guru/Pendamping TK/bs Krja Team,082145707300/089621759346 B.BP.001.05.19.0000707

Dcr PRT Lokasi Dalung Permai Bisa Masak Hub.08123803471 B.BP.001.05.19.0000745

Cari sopir menguasai Bali Gaji besar,Sim A & Tenaga serabutan wanita/laki, Kuta, 082144877778

Dibthkn Accounting.Persyaratan P/W,Akuntansi, Mmpu Bhs Inggris dgn Baik,Max30Th.Lam Kirim ke Email:finance@pbmcgroup.com

B.BP.001.05.19.0000737

B.BP.001.05.19.0000650

B.BP.001.05.19.0000663

DIJUAL RUMAH

BIRO JASA

BIRO JASA

BIRO JASA

BIRO JASA

BIRO JASA

Dicari Engineering Utk Villa Silakan Hub:0817973352 B.BP.001.05.19.0000744

Dicari Sgr Therapis Spa Wanita Bersedia Ditmptkn di Canggu & Pnglmn diutmkn,Gaji&Bns Menrik Hub:081239621123(Masaji SPA)

B.BP.001.05.19.0000521

Holycow Steakhouse utk di Jln Dewisri 70 Kuta & Jl.Ry Puputan Renon Dicari Steward & Server Pengalaman /tdk bw CV langsung Ke Kuta/Renon.Hp:087860213978

B.BP.001.05.19.0000747

Mau jd Marketing di Sinarmas ?

Dapatkan Gaji Pokok, Incentive & Bonus. Segera Hub: 081339798581 / 081933018006

B.BP.004.05.19.0000703

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SERVICE

DIJUAL MOBIL

SERVICE

DIJUAL MOBIL

SERVICE

DIJUAL MOBIL

Dibutuhkan Waiter/s,Cook&Cook Helper Hub Mini Rest Jln Legian 77 X Kuta Telp 0361-751651

B.BP.001.05.19.0000743

PT.BPR Pande Artha Dewata membutuhkan segera:SPI,Accounting Kolektor Dana, AO:Pendidikan S1,DIII,SLTA.Kirim CV ke Jalan Diponegoro No.162 Denpasar Telp (0361) 223740-264236

B.BP.001.05.19.0000741

Sopir SIM A,Bw Srt Lamaran ke Pertokoan Sudirman Agung B-25

B.BP.001.05.19.0000748

Urgently : Need Sales Project (F), SPG (F) Jl.Sunset Road Seminyak No.55 CV : sendev69@gmail.com B.BP.004.05.19.0000752

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

Corola Altis G”02 DK, htm Manual, mls/0818198969/62Jt

B.BP.004.05.19.0000448

Nav1 V”13, htm, DK asli, KM.50K / 0818198969/190Jt

B.BP.004.05.19.0000447

DIJUAL MOBIL DAIHATSU

Xenia LI’08 Des kond trwt, prbd silver ban baru H.087861400101 B.BP.001.05.19.0000755 MERCEDEZ

Dijl Cpt Mercy ML400’15 Hitam Mulus Istimewa.Hp:082272272227 B.BP.001.05.19.0000736 TOYOTA

Avanza Veloz 1500cc th 2014 hitam Tgn 1 Hub.087862270180 B.BP.001.05.19.0000742

PROPERTY DIJUAL TANAH

Tanah 1Ha di Kristal Bay View NusaPenida,SHM,H.081236296636 B.BP.001.05.19.0000735

PROPERTY DIJUAL RUKO

PROPERTY DISEWAKAN GUDANG

Gudang Kantor 1000m2,2 Lantai, Listrik 50.000wat, 2 Telepon,Jl. Muding Mundeh GatsuBarat,400Jt Per Tahun Nego Hub.08113931031 B.BP.001.05.19.0000751

HEWAN Jual anjing ras 087760382821 Instagram@clorindabeaglebali B.BP.004.05.19.0000758

KEHILANGAN

Dijual Ruko+Kost Kenyeri Dps DP 10% Bunga Krd 0.83%/Bln Hub:0822336881191/081805374433

Hlg BPKB L 121214690 DK 3709VH an. Agus Citra Juniarta

B.BP.004.04.19.0000547

B.BP.009.05.19.0000754

BANGLI

14

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Pimpin Apel Harkitnas Ke-111

Bupati Made Gianyar Ajak Generasi Muda Aktualisasikan Semangat Gotong Royong HARI Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-111 diperingati Pemkab Bangli dengan menggelar apel di Lapangan Kapten Mudita Bangli, Senin (20/5) kemarin. Dalam apel tersebut, Bupati Bangli I Made Ginyar meminta generasi muda untuk selalu mengaktualisasikan gotong royong sebagai semangat persatuan dan semangat kerja keras.

Apel dihadiri Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Sekda Kabupaten Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, Kepala Staf Kodim 1626 Bangli Novie Efendi. Apel diikuti pimpinan OPD, unsur TNI dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli I Made

Gianyar saat membaca sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI menyampaikan bahwa peringatan hari Kebangkitan Nasional ke-111 sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa yang merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia yang disatukan oleh Gajah Mada.

Tentunya ini menjadi acuan perjuangan bagi para pahlawan nasional untuk mengikat wilayah Indonesia dahulu. Generasi muda sekarang diharapkan melakukan perjuangan dengan memperbarui semangat gotong royong dan kolaborasi sebagai wariasan kearifan lokal. Ini tentunya akan membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan di pentas global.

Made Gianyar usai apel kemarin, juga menyampaikan bahwa perjalanan bangsa Indonesia sangat panjang.

Bahkan, kalau mereferensi dari perjalanan sejarah dari zaman Majapahit sebagai titik menjadi acuan bangsa Indonesia, bahwasanya negara secara entitas yang ada dalam barisan pulau-pulau, dari segi penduduk, agama, sosial dan budaya, dengan kemajemukannya, disepakati menjadi Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh proklamator Bung Karno dan Bung Hatta.

Untuk mencapai kemerdekaan tidak seperti membalikkan telapak tangan.

Diawali sebagai tonggak kebangkitan nasional berdiri

organisasi yang disebut dengan Boedi Oetomo. Meski berdeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama tapi bisa dipersatukan oleh Bung Karno. “Kita harus cermati sebagai generasi muda yang disebut dengan generasi keren dan generasi milenial untuk selalu mengaktualisasikan gotong royong sebagai semangat persatuan dan semangat kerja keras,” kata Gianyar.

Sesuai amanat Presiden RI, dikatakan Made Gianyar, bangsa Indonesia nantinya akan bisa masuk 5 besar ekonomi dunia yang maju. Dilihat dari pendahulu, negara dengan jumlah penduduk besar seperti Amerika sudah menjadi negara adikuasa. Demikian juga Cina atau Tiongkok ekonominya

telah menguasai dunia dan juga India. Sekarang negara yang berpenduduk besar adalah Indonesia. Dikatakan Made Gianyar bahwa Indonesia memiliki bonus demografi generasi muda banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. “Kalau ahli dan para elite di Indonesia muda-muda, kita memiliki potensi yang luar biasa asal bonus demografi ini dikelola dengan bagus maka Indonesia akan maju dan demikian juga Bangli ada di dalamnya. Maka dari itu, saya ajak generasi muda Bangli untuk berbuat dan berkreasi positif bagi Kabupaten Bangli.

Jadikan hari-hari yang penuh makna niscaya kesejahteraan masyarakat Bangli akan meningkat,” katanya. (ad769)

APEL - Bupati Bangli, I Made Gianyar, memimpin apel Harkitnas ke-111 di Lapangan Kapten Mudita Bangli, Senin (20/5) kemarin.

Tak Dapat Pasokan Air, Petani di Subak Pecala Alih Profesi Bangli (Bali Post) –

Petani di Subak Pecala, Kelurahan Bebalang, Bangli mulai banyak yang beralih profesi. Masalahnya, lahan milik mereka kini sulit digarap lantaran mengalami kekeringan akibat jebolnya tanggul Munduk Bebengan di Banjar Tegalalang, Kawan, pertengahan Maret lalu.

Bali Post/kmb40

KEKERINGAN - Kondisi lahan dan saluran irigasi di Subak Pecala yang mengalami kekeringan.

Berdasarkan pantauan, Senin (20/5) kemarin, hektaran sawah dan saluran irigasi di wilayah subak Pecala tampak mengering. Sebagian lahan di subak tersebut saat ini berisi tanaman palawija seperti kedelai dan kacang hijau. Namun, kondisi tanamannya mulai layu. Sementara sebagian lahan lainnya tampak telantar pascatanam padi.

Klian Subak Pecala Nyoman Suarjaya yang ditemui di lokasi mengungkapkan, kekeringan yang terjadi di wilayah Subak Pecala merupakan dampak dari jebolnya tanggul Munduk Bebengan di Banjar Tegalalang, Kawan beberapa waktu lalu. Jebolnya tanggul menyebabkan pasokan air ke subak Pecala dan tujuh subak lainnya yang berada di wilayah Subak Tampedeha terputus. ‘’Karena tidak dapat pasokan air, kondisi lahan jadi seperti sekarang, kering,’’ ungkapnya.

SMPN 1 Kintamani Utamakan Siswa Dalam Zonasi akan membatasi jumlah siswa baru yang mendaftar.

Pihaknya akan memberdayakan atau mengutamakan siswa baru yang ada di dalam zonasi. Adapun SD yang masuk dalam zonasi SMPN 1 Kintamani yakni meliputi 4 SD di Desa Kintamani dan 7 SD di Desa Batur.

Meski berupaya membatasi dengan pengaturan z o n a s i , Ariana terkesan pesimis bisa menerima siswa baru sesuai daya tampung. Sebab dari 11 SD di Desa Batur dan Kintamani saja, ia memprediksi jumlah siswa baru yang akan mendaftar di sekolahnya mencapai 350 orang lebih. Belum lagi siswa baru dari desa lainnya. “Saya inginnya bisa ideal sesuai kapasitas. Namun, pertimbanganya kan ada wajar 9 tahun. Saya juga harus pertimbangkan antusiasme masyarakat menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Kintamani,” ujarnya.

Menurut Ariana, jika saja pemerintah bisa membangun sekolah baru di wilayah Penelokan, maka masalah overload di SMPN 1 Kintamani akan bisa diatasi.

Siswa dari desa-desa di luar Batur dan Kintamani yang selama ini ikut menyerbu SMPN 1 Kintamani, seperti Terunyan, Buahan Abang Batudinding, Abang Songan, Suter akan bisa tertampung di sekolah baru itu.

Dengan overload-nya jumlah siswa, ia mengaku bahwa masalah yang dihadapi sekolah yakni kekurangan sarana dan prasarana dan guru. Dengan jumlah siswa keseluruhan yang mencapai seribuan lebih sementara luas lahan yang ada kurang dari setengah hektar, tentu menyebabkan ruang untuk bermain siswa selama ini menjadi sangat terbatas. Selain itu, sekolah juga kekurangan toilet.

“Jumlah guru juga tidak sesuai rasio. Saat ini, kita punya rombel 32. Sementara kita hanya punya 28 guru PNS. Ini tentu sulit untuk megawasi seluruh siswa di sekolah,” kata Ariana. (kmb40)

dirinya, tak adanya pasokan air ke lahan pertanian juga mengakibatkan sebagian besar petani kehilangan mata pencaharian. Lantaran sulit menggarap lahan yang kering, petani di Subak Pecala belakangan ini mulai banyak yang beralih profesi. Kebanyakan dari mereka memilih banting setir menjadi buruh bangunan dan buruh tani di tempat lain.

Sebagai petani, dirinya sangat berharap Pemkab Bangli bisa segera mengatasi masalah kesulitan air yang melanda Subak Pecala dan tujuh subak lainnya di wilayah Subak Tampadeha, Sehingga petani bisa kembali bekerja menggarap sawahnya. Mengenai kondisi yang terjadi saat ini, dirinya mengaku sudah beberapa kali menanyakan ke dinas terkait soal kepastian penanganannya. ‘’Dari PU bilang masih tunggu anggaran,’’ kata Suarjaya. (kmb40)

Lahan Parkir Dipakai Tempat Berjualan

Agar Tak ’’Overload’’

Bangli (Bali Post) – Siswa baru di SMPN 1 Kintamani dari tahun ke tahun selalu melebihi kapasitas (overload). Hal itu terjadi lantaran tingginya antusiasme masyarakat Kintamani untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Agar tak lagi overload, pada tahun ajaran baru mendatang, pihak SMPN 1 Kintamani akan membatasi penerimaan siswa baru dengan mengutamakan siswa yang berasal dari dalam zonasi.

Menurut Kepala SMPN 1 Kintamani, Wayan Ariana, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya antusiasme masyarakat menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Kintamani. Pertama, karena faktor historis. Banyak orangtua yang dulunya pernah bersekolah di SMPN 1 Kintamani ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang sama. Kedua, karena faktor prestasi.

SMPN 1 Kintamani selama ini dikenal menjadi sekolah yang banyak berprestasi terutama pada ajang olahraga. Faktor lainnya yakni sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibanding sekolah lainnya di Kintamani. “Jadi, ada banyak faktor. Faktor geografis juga memengaruhi. Karena letak SMP kami di jantung kota, memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya,” ungkapnya Senin (20/5) kemarin.

Ariana mengatakan dalam setiap tahun ajaran baru, jumlah siswa yang mendaftar ke sekolahnya selalu melebihi daya tampung. Dari total 288 kapasitas yang dimiliki, jumlah siswa yang ingin bersekolah di SMPN 1 Kintamani bisa mencapai lebih dari 350 orang lebih. Pada tahun ajaran terakhir, jumlah siswa baru yang diterima 12 kelas.

Melebihi kapasitas yang dimiliki yang hanya 10 kelas.

Dirinya mengaku sejatinya berkeinginan agar siswa baru yang diterimanya bisa sesuai dengan daya tampung yang ada. Karena itu, dalam tahun ajaran baru mendatang, pihaknya hanya

Suarjaya mengatakan, terakhir kali petani di Subak Pecala menanam padi sekitar Januari lalu.

Setelah panen, saat pasokan air macet, sebagian petani mengisi lahannya dengan tanaman kedelai.

Bibit kedelai yang ditanam petani bisa tumbuh karena terbantu dengan adanya air hujan. ‘’Sekarang karena sudah mulai tidak ada hujan, tanaman kedelai petani sudah mulai ada yang layu,’’ ujarnya.

Jika selama beberapa bulan ke depan tak turun hujan, dipastikan lahan sawah di areal Subak Pecala tak bisa digarap petani sama sekali. ‘’Setelah kedelai ini, kalau tidak ada hujan petani ya tidak bisa nanam lagi. Karena tanahnya padat. Ini saja mereka menanam kedelai untunguntungan,’’ terangnya.

Suarjaya mengatakan, tak hanya menimbulkan kerugian materi akibat gagal panen seperti yang dialami

Bali Post/kmb40

PARKIR - Banyak pedagang mendirikan lapak di lahan parkir Pasar Singamandawa.

Bangli (Bali Post) – Lahan parkir di areal Pasar Singamandawa, Kintamani banyak dimanfaatkan pedagang sebagai tempat berjualan. Hal itu menyebabkan kondisi pasar tampak semrawut dan menimbulkan kemacetan di jalan raya.

Seperti yang terpantau di Pasar Singamandawa, tepatnya di bagian timur bawah, belum lama ini. Banyak pedagang yang terlihat berjualan dengan mendirikan lapak dan tenda di atas jalan aspal yang merupakan lahan parkir.

Bahkan, lapak yang didirikan persis berada di bawah rambu parkir. Kondisi itu menyebabkan kendaraan terutama roda empat sulit melintas.

Salah seorang pedagang makanan, Putu Trianadewi, mengungkapkan dirinya berjualan di lahan parkir karena ikut-ikutan pedagang lainnya.

Sebelumnya, ia berjualan di

los yang disediakan pemerintah yang posisinya berada di timur jalan. Namun lamakelamaan, banyak pedagang pindah berjualan dengan memanfaatkan lahan parkir.

Karena tempat jualannya sepi pembeli, ia pun memutuskan untuk ikut berjualan di parkir.

Selama berjualan di lahan parkir, dirinya mengaku rutin membayar retribusi parkir kepada petugas. Triana bersedia jika nanti harus dipindah lagi ke dalam los, asalkan pedagang lainnya juga ikut dipindahkan oleh pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli Gede Arta yang dihubungi, Senin (20/5) kemarin, tak menampik soal banyaknya pedagang yang berjualan di lahan parkir. Menyikapi hal itu, dirinya mengaku sejatinya sudah mencoba berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan agar sarana dan prasarana bisa dimanfaatkan

sesuai fungsinya. Namun, rupanya koordinasi yang selama ini dilakukan belum bisa berjalan maksimal.

Untuk menertibkan pedagang agar tak berjualan di areal parkir, Gede Arta mengatakan selama ini sebatas melakukan pembinaanpembinaan. Saat melakukan pembinaan, pedagang sempat mengikuti arahan petugas agar berjualan di tempat yang disediakan pemerintah.

Setelah ditinggal petugas, pedagang kembali keluar berjualan dengan mendirikan lapak di lahan parkir.

Banyaknya pedagang yang berjualan di tempat parkir diakui menjadi salah satu pemicu kemacetan depan Pasar Singamandawa. Sebab, kendaraan yang mestinya parkir di dalam areal pasar, terpaksa parkir di pinggir jalan raya lantaran tak mendapat tempat parkir. (kmb40)

OLAHRAGA

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Bali United

15 Bhayangkara FC

Teco Minta Wasit Tegas Gianyar (Bali Post) – Bali United menjalani laga kandang kedua dalam kompetisi Shopee Liga 1 2019 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (21/5) malam ini. Tim Serdadu Tridatu dituntut berjuang lebih keras lagi di hadapan pendukungnya karena lawan kali ini adalah Bhayangkara FC.

KEPERCAYAAN NASABAH NAIK - (Dari kiri) Direktur & Chief Marketing Officer Manulife Indonesia Novita J. Rumngangun, Chief Operanting Hans De Waal, Presdir & CEO Jonathan Hekster dan Direktur & Chier Legal & Complience Officer Apriliani Siregar (kanan) berbincang-bincang seusai memberikan bunga apresiasi kepada dua nasabah istimewa di Jakarta, Senin (20/5) kemarin.

Manulife Indonesia Fokus Jaga Kepercayaan Nasabah Puas Dapat Layanan Terbaik, Nasabah Ini Miliki 29 Polis MENJAGA kepercayaan nasabah bisa menjadi kunci sukses bagi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia). Kinerja positif yang diraih tiap tahunnya tidak lepas dari keberhasilan perusahaan menjaga kepercayaan nasabah. ‘’Nasabah harus menjadi yang utama. Jangan lihat hasil laba dulu, tetapi pikirkan dulu apa yang diperlukan nasabah,’’ ujar Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Manulife Indonesia Jonathan Hekster saat memberikan apresiasi kepada dua nasabah Manulife Indonesia di Jakarta, Senin (20/5) kemarin.

Hekster yang didampingi jajaran direksi Manulife Indonesia lainnya memberikan tanda apresiasi kepada Yovita Gunawan (41) dan Emiryzard Shah Khaled Hilman (18). Kedua nasabah ini merupakan nasabah unik Manulife Indonesia.

Yovita memiliki polis Manulife terbanyak yakni 29, sedangkan Emir, sapaan akrab Emiryzard, pemegang polis termuda.

Hekster menjelaskan, kekuatan bisnis Manulife Indonesia adalah memastikan kapabilitas pembayaran klaim kepada nasabah. Sepanjang 2018, Manulife Indonesia membayar klaim ke nasabah Rp 5,5 triliun. ‘’Jangan sampai saat nasabah mengalami bencana, kita tambah lagi dengan ketidakpastian,’’ tuturnya.

Apa yang disampaikan Hekster diamini baik oleh Yovita dan Emir. Saking puasnya, Yovita membeli 29 produk proteksi Manulife untuk diri dan keluarganya. Tak hanya soal

klaim, layanan dan kejujuran Manulife Indonesia yang membuatnya puas.

Yovita mengisahkan, dirinya memiliki polis pertamanya tahun 1998 yakni produk Darma Prodana. Produk proteksi kesehatan dan investasi ini ternyata sangat menguntungkan. Hanya beberapa kali bayar, hasilnya cukup besar. Setelah itu ia mengambil produk lainnya.

Pernah ketika menjalani operasi, ternyata tidak sampai 12 hari, klaimnya cair. Begitu juga saat masuk rumah sakit tetapi tidak memiliki waktu klaim dan mengurus administrasi klaim di rumah sakit, dibantu agen asuransi Manulife hingga seluruhnya selesai dan klaim dibayar dalam dua pekan. ‘’Saya bilang ke agen, Manulife bagus. Kalau ada produk bagus lainnya beri tahu ke saya, ternyata memang produkproduknya bagus. Sekarang ini, mungkin saya sudah punya semua produk Manulife,’’ ujarnya.

Yovita mengaku beberapa kali ditawari rekannya untuk membeli produk asuransi dari perusahaan lain. Namun, karena sudah mengalami pengalaman yang baik dengan Manulife, ia sulit pindah.

Produk terakhir yang dibelinya adalah Manulife Prime Assurance (MPA), produk proteksi premium untuk individu high net-worth (HNW) atau kalangan menengah atas. Hanya membayar Rp 150 juta per tahun selama 10 tahun, ia mendapat perlindungan senilai Rp 25 miliar. Bahkan, dengan mudah klaim saat melakukan

rawat jalan.

Los Angeles – Kawhi Leonard mencetak delapan dari 36 poinnya pada perpanjangan waktu kedua untuk memimpin Toronto Raptors meraih kemenangan 118-112 atas Milwaukee Bucks di final Wilayah Timur NBA, Senin (20/5) kemarin. Hasil ini memperkecil ketinggalan Raptors dari Bucks menjadi 1-2.

Pascal Siakam mencetak 25 poin dan center Spanyol Marc Gasol menambah 16 poin untuk Raptors. ‘’Kami baru saja bermain lebih keras, namun fisik kami

terjaga. Kami siap bermain lagi,’’ kata pelatih Raptors, Nick Nurse. Raptors akan mencoba menyamakan kedudukan saat menjadi tuan rumah pada pertandingan keempat, Rabu besok.

Pemain paling berharga Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, hanya mengumpulkan 12 poin dari lima 16 tembakan. Namun, ia mampu membuat 23 rebound untuk timnya. Leonard memainkan peran penting dalam membatasi pergerakan Antetokounmpo. ‘’Permainan defensifnya adalah kunci terbesar dalam per-

mainan ini. Dia tidak hanya bermain bagus, tapi juga membuat beberapa permainan besar,’’ ujar Nurse.

George Hill memimpin Bucks dengan 24 poin, Malcolm Brogdon menambahkan 20 dan center Brook Lopez menyumbang 16 poin. ‘’Saya merasa seperti kami memberi diri kami beberapa peluang. Ketika Anda memiliki peluang harus membuatnya dan kami tidak cukup membuat yang bagus. Saya pikir kami akan lebih baik di gim keempat,’’ kata pelatih Bucks, Mike Budenholzer. (afp/kmb)

Kejujuran Hal lain yang membuat ia ‘’cinta berat’’ dengan Manulife adalah kejujuran perusahaan asuransi asal Kanada itu. Pernah suatu ketika ia membayar premi tahunan Rp 100 juta.

Saat itu ia tidak tahu semestinya sudah selesai membayar tahapan premi. Ternyata dua pekan kemudian, ia menerima uang masuk ke rekeningnya dari Manulife Rp 100 juta. ‘’Saya kaget ada uang masuk sebesar itu. Saya tanya ke agen, ternyata setelah diperiksa itu premi yang saya bayarkan untuk polis yang sudah selesai masa pembayaran preminya.

Ini uang besar, ternyata Manulife jujur, saya kelebihan bayar, langsung dikembalikan,’’ paparnya.

Menurut Yovita, menjaga kepercayaan nasabah itu penting. Itulah peran agen asuransi, harus jujur dan menjaga citra perusahaannya. Jika kepercayaan itu dijaga, nasabah akan puas dan tak ragu membeli produk terbaru lainnya.

Berdasarkan catatan, peningkatan biaya kesehatan di Indonesia jauh melampaui tingkat inflasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut peningkatan biaya kesehatan tahunan di Indonesia 36% selama 10 tahun terakhir.

Angka ini jauh lebih tinggi daripada tingkat inflasi yang hanya di bawah satu digit. Belum lagi fakta 20% masyarakat menengah ke atas jatuh miskin akibat terserang penyakit kritis. (kmb)

Raptors Perkecil Ketinggalan

Disambut Gembira Acara ini selanjutnya diisi dengan doa penuh kekhusyukan yang dipimpin belasan pinandita, buka puasa

bersama, serta dimeriahkan beraneka hiburan yang disambut gembira oleh masyarakat. Selain Gubernur Koster dan Kapolda Bali, nampak hadir pada acara ini Sekda Provinsi Bali Dewa

Sasar KPU

Moeldoko menyebut kelompok teroris yang sudah ditangkap polisi bahkan rencana menyasar KPU. Sementara itu, terkait razia kepada warga yang akan unjuk rasa, Moeldoko menganggap sah-sah saja untuk

keamanan bersama. ‘’Tidak ada masalah. Yang dirazia adalah jangan sampai memb a wa p erlengkapan-per lengkapan yang dilarang, karena ada anjuran membawa bambu diikat bendera Merah Putih. Bambunya kan bambu runcing itu, yang seperti-seperti itu kan tidak boleh,’’ ujar Moeldoko. (ant)

Made Indra, Ketua MUDP Jro Gede Suwena Putus Upadesa, perwakilan bupati/ wali kota se-Bali, pemuka lintas agama, tokoh masyarakat dan jajaran Polda Bali. (kmb)

Dugaan Makar Diketahui, Lieus dilaporkan seorang warga bernama Eman Soleman ke Bareskrim Polri, Selasa (7/5) malam. Akan tetapi hingga saat ini belum diketahui peristiwa apa yang menjadikan Lieus harus ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus dugaan makar. (ant)

50 Persen ‘’Bukti itu harus menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah daerah provinsi di

Indonesia,’’ ucap Ratna Dewi.

Selain itu, Bawaslu menyebut laporan yang dilayangkan Tim Hukum BPN 02 dinilai tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis. Hal ini karena tidak

ditemukan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan pelanggaran. ‘’Sehingga laporan pelapor kami nyatakan belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis,’’ jelas Ratna. (kmb4)

Kubu Bali United pantas memberikan perhatian khusus kepada Bhayangkara FC mengingat rekor pertemuan kedua klub belakangan ini. Dalam tiga kali pertarungan terakhir, Fadil Sausu dan kawan-kawan tak pernah menang melawan juara Liga 1 2017 ini. Pada Liga 1 musim lalu, Serdadu Tridatu takluk dalam laga tandang dan kandang. Terakhir di babak penyisihan Piala Presiden, Bali United menyerah 1-4.

Kondisi itu yang membuat pelatih kepala Bali United Stefano Cugurra alias Teco langsung fokus menyongsong duel kontra Bhayangkara usai mengalahkan Persebaya Surabaya 2-1 pada 16 Mei lalu. ‘’Kami sudah siap menghadapi Bhayangkara FC dengan segala kekuatannya. Kami minta wasit yang memimpin pertandingan ini harus benarbenar objektif dan tegas, tanpa membela tim mana pun. Kalau pemain lawan ada yang perlu dikartu, ya… harus diberikan kartu. Begitu juga dengan pemain kami,’’ tegas Teco di

Gianyar, Senin (20/5) kemarin.

Menurut mantan pelatih Persija Jakarta asal Brazil ini, keputusan wasit sangat menentukan jalannya pertandingan dan suasana di lapangan. Oleh karena itu, Teco juga mengharapkan para pemain kedua tim bisa menahan emosi di depan puluhan ribu pendukung Bali United. ‘’Terpenting tim yang menang memang layak menang karena kualitas permainannya,’’ ujarnya.

Di kubu Bhayangkara FC, pelatih Alfredo Vera mengaku

sudah tahu gaya permainan Bali United, termasuk saat ditundukkan di Piala Presiden. ‘’Kami tidak berpikir soal apa pun tentang Bali United. Kami hanya ingin menang,’’ ungkap Alfredo Vera yang juga asal Brazil.

Terkait sang pengadil di lapangan yang ditugaskan Komite Wasit PSSI, ia tidak mau berkomentar banyak. ‘’Wasit juga bisa salah dalam memimpin pertandingan.

Kadang merugikan satu atau kedua tim. Tapi saya memilih fokus dengan permainan pemain kami,’’ tambah mantan arsitek Persebaya ini.

Bek kanan Bhayangkara FC Putu Gede Juni Antara berjanji profesional di lapangan hijau. Pemain asal Bali ini akan membela timnya dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya. ‘’Saya tahu pasti akan ada tekanan dari supor- ter Bali. Tidak apa-apa karena itu akan saya jadikan motivasi untuk bermain bagus,’’ pungkas eks pemain Timnas U-19 dan U-23 ini. (kmb)

Paulo Sergio, gelandang serang Bali United.

Tiga Pembalap Amankan Tempat di Tim Badung

Mangupura (Bali Post) – Tiga atlet sudah masuk tim bayangan balap motor Kabupaten Badung yang dipersiapkan berlaga pada Porprov Bali 2019 di Tabanan, September mendatang. Ketiganya juga dipastikan telah mengamankan tempatnya di tim definitif.

Pembalap dimaksud adalah Diva Ismayana, Gede Arya Kurniawan alias Ucil, dan Yaasin Soma. ’’Tiga pembalap sudah kami pastikan posisinya tak akan tergeser

dari tim bayangan sampai tim definitif nanti,’’ tegas Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Pengkab IMI Badung Gede Agustina di Mangupura, Senin (20/5) kemarin.

Posisi ketiganya sulit digoyahkan oleh pembalap lainnya karena didukung prestasi dan pengalamannya berlaga di berbagai ajang nasional dan internasional yang tidak diragukan lagi. Mereka juga sudah beberapa kali mengukir prestasi di Porprov

Bali. ‘’Pertimbangan itulah yang membuat kami memastikan posisi ketiganya tidak tergeser oleh pembalap motor lainnya yang kini masih bersaing,” ujarnya.

Akan tetapi, soal nomor yang akan diikuti nanti belum diputuskan. Menurut Agustina, pemilihan pembalap yang tampil di nomor motocross atau grasstrack disesuaikan dengan taktik dan strategi dalam usaha merebut medali pada Porprov

XIV/2019. Pihaknya mesti memikirkan semua itu secara matang demi membawa pulang medali emas untuk kontingen Badung.

Pembalap lainnya yang bakal mendampingi Diva dan kawan-kawan masih dalam pemantauan IMI Badung karena sedang ditempa di tim bayangan. Yang jelas pembalap terbaik yang akan mengisi kuota tim definitif demi mengejar prestasi tertinggi di Tabanan. (kmb)

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Selasa Umanis, 21 Mei 2019

Riau, Provinsi Ke-31 Tuntaskan Rekapitulasi Nasional Jakarta (Bali Post) – Jelang dua hari sebelum pengumuman hasil Pemilu 2019 secara nasional, Riau menjadi provinsi ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia yang telah menuntaskan rekapitulasi nasional Pemilu 2019 di KPU Pusat.

Dengan demikian masih ada tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Maluku dan Papua yang belum menuntaskan rekapitulasi nasionalnya. Berdasarkan data rekapitulasi 31 provinsi tersebut, pasangan caprescawapres nomor urut 01 masih unggul.

Di Provinsi Riau pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan selisih 726.574 suara. ‘’Dengan mengucap basmallah, perolehan suara ini kami sahkan,’’ ujar Komisioner KPU-RI Wahyu Setiawan sambil mengetuk palu di ruang sidang panel 2 Gedung KPU-RI, Jakarta, Senin (20/5) kemarin.

Berdasarkan pemaparan, angka perolehan suara yang disampaikan oleh Ketua KPU Privinsi Riau Ilham M Yasir, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf meraih total 1.248.713 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo SubiantoSandiaga Uno memperoleh total 1.975.287 suara.

Riau menjadi daerah ke31 dari total 34 provinsi yang telah menyelesaikan agenda rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi Pemilu 2019 di kantor KPURI. Selain itu, satu wilayah kerja panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur masih belum selesai penghitungan suaranya.

Jalannya rapat relatif kondusif karena saksi dari Tim Kampanye Nasional

(TKN) selaku kubu yang kalah, menerima seluruh hasil keputusan tanpa sanggahan apa pun. Namun, saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Azis Subekti tetap menjaga konsistensinya untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara tersebut.

Dalam kesempatannya berbicara di hadapan komisioner KPU-RI beserta jajaran di tingkat Provinsi Riau, Azis meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mengungkap sejumlah dinamika yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di daerahnya. ‘’Mohon kepada Bawaslu Riau untuk memaparkan mengapa angka Daftar Pemilih Khusus (DPK) pengguna surat keterangan maupun KTP elektronik angkanya bisa tinggi,’’ katanya.

DPK yang dimaksud berada di daerah Pekan Baru mencapai 13,4 persen dan Dumai berkisar 12 persen lebih dari total pemilih.

Anggota Bawaslu Riau Darussalim mengatakan kedua daerah tersebut memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari Padang dan sebaliknya. ‘’Kami nilai wajar (persentase DPK),’’ ujarnya.

Ia mengatakan, justru dinamika yang menonjol selama pemilu di Riau adalah keterlibatan kepala daerah setempat dalam mengampanyekan salah satu kontestan pemilu. Kasus tersebut telah ditangani sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah. ‘’Kami juga menangkap 18 oknum petugas Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan 18 oknum Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang terindikasi melanggar etika. Beberapa sudah berstatus tersangka,’’ katanya. (ant)

Bali Post/rin

HASIL PENGAWASAN - Jajaran Bawaslu Bali saat menyampaikan hasil pengawasan pemilu serentak 2019.

Hasil Pengawasan Pemilu 2019

Bawaslu Bali Koreksi 10.568 C1

Denpasar (Bali Post) -

Demikian terungkap dalam penyampaiann data hasil pengawasan pemilu serentak 2019 oleh Bawaslu Provinsi Bali di kantor setempat, Senin (20/5) kemarin. Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan 264 surat cegah dini sebagai bentuk upaya pencegahan. ‘’Meski upaya-upaya maksimal pencegahan sudah dilakukan oleh Bawaslu Bali, ternyata masih ada berbagai bentuk pelanggaran. Baik berupa laporan maupun temuan,’’ ujarnya.

Ariyani menambahkan,

dugaan pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Bali di antaranya 42 dugaan pelanggaran administrasi, 2 dugaan pidana pemilu, 5 dugaan pelanggaran kode etik, 12 dugaan pelanggaran hukum lainnya, dan 126 dugaan pelanggaran alat peraga kampanye (APK).

Kemudian, ada 6 permohonan sengketa proses, serta 17.298 penertiban APK dan bahan kampanye. ‘’Terhadap laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama berlangsungnya tahapan pemilu serentak 2019, semuanya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,’’ jelasnya.

Selain itu, lanjut Ariyani, pihaknya juga melakukan 10.568 koreksi C1 pada saat rekapitulasi perolehan suara.

Total koreksi C1 tersebut terdiri dari 1.010 C1 pemilihan presiden dan wakil presiden, 2.950 C1 DPR, 2.050 C1 DPD, 2.508 C1 DPRD provinsi, dan 2.050 C1 DPRD kabupaten/ kota. Koreksi C1 ini lantaran ada salah jumlah ataupun salah tulis. Kerja-kerja pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Bali ini mendapatkan apresiasi dari semua saksi peserta pemilu.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali. Pasalnya di tengah proses pemilu yang dinamis dan kompleks, Bali menjadi provinsi pertama yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan rekapitulasi di tingkat nasional. Di Bali, harapannya tidak sampai ada perselisihan pemilu hingga ke Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, untuk berjaga-jaga, pihaknya kini sedang mempersiapkan data terkait proses pengawasan. ‘’Seandainya ada, tentu kami akan mempersiapkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap kinerja pengawasan selama ini,’’ ujarnya.

Di sisi lain, anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia mengatakan, jajaran pengawas pemilu di Bali juga ada yang sampai meninggal

Jakarta (Bali Post) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mengharapkan pasca-pemilu serentak 2019 tidak muncul ekses yang tidak perlu dan masyarakat dapat menanggalkan fanatisme terhadap salah satu pasangan caprescawapres. Seluruh keberagaman yang ada adalah penopang bangsa yang kuat.

Terlebih lagi, pemilu serentak 2019 dinilai telah berjalan dengan baik bahkan mendapatkan pujian dari

negara luar. ‘’Perbedaan politik perlu disikapi secara dewasa.

Baik elite politik hingga akar rumput harus menjaga dan merawat Bhinneka Tunggal Ika,’’ kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya pada orasi ilmiah di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Senin (20/5) kemarin.

Menurut Agus, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan bahasa serta budaya ini

seharusnya menjadi penopang bagi terwujudnya bangsa yang kuat. Ia berpendapat meskipun pemilu serentak ini diselenggarakan dengan berbagai kendala dan hambatan yang cukup kompleks, namun secara umum penyelenggaraan pemilu serentak dapat berjalan dengan baik. ‘’Bisa dibayangkan, pemilu serentak itu dilakukan dengan cakupan wilayah yang luas, terdiri dari kepulauan dan digelar dalam waktu satu hari,’’ ujarnya. Tak pelak, ke-

berhasilan penyelenggaraan pemilu kali ini mendapatkan ucapan selamat dari berbagai kepala negara kepada Indonesia sebagai bentuk apresiasi dan kekaguman atas terselenggaranya Pemilu 2019 dengan lancar.

Terlepas dari pengakuan internasional itu, katanya, penyelenggara pemilu tidak dimungkiri bahwa Indonesia masih memerlukan kedewasaan dalam menyikapi kehidupan berdemokrasi. ‘’Sangat disayangkan dalam

perjalanan demokrasi ini ditemukan beberapa oknum penyebar berita hoax menjelang dan pasca-Pemilu 2019 yang dapat memicu konflik sosial.

Sehingga bila tidak diantisipasi dapat menimbulkan perpecahan sosial maupun nasional,’’ jelas Agus.

Lemhannas sebagai salah satu komponen bangsa, diharapkan dapat menjalankan peran kebersamaan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pascaPemilu 2019. (ant)

Menjual jus buah mungkin sudah banyak dilakoni pengusaha di Indonesia, khususnya di Bali.

Apalagi hanya produk jus buah tanpa varian apa pun. Namun, I Nyoman Widi Artana (30) berhasil menyulap jus buah ini menjadi produk yang memiliki daya tarik khusus, sehingga tak heran penjualannya meningkat signifikan.

dari buah, sehingga olahan buah yaitu jus menjadi pilihan produknya.

Pada awalnya pria asal Denpasar ini membuka warung kecil. Kemudian disulap menjadi kafe dengan menyajikan jus berbagai varian rasa. Di awal memulai usaha dikatakan agak susah. Bahkan sebelumnya segala macam upaya untuk membranding produk ini dilakukan. ‘’Namun ketika kami inovasikan dengan menggunakan kemasan botol serta lebih memaksimalkan penjualan online, respons masyarakat sangat positif dan permintaan pun semakin banyak,’’ ungkapnya.

Di samping itu, untuk menambah varian produk, dirinya juga berinovasi mengembangkan menu baru yang dilakukan setiap dua bulan sekali. Tahun ini dirinya lebih fokus menggarap healthy juice yang mengandung campuran buah dan sayur atau yang sering disebut green juice.

Selain jus buah, beberapa produk yang berbahan buah juga dijualnya seperti salad, infused water, manggo glazz, smooties, coconut water dan mood booster. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp 16.000 untuk jus, Rp 22.000 untuk smoothies dan Rp 20.000 untuk salad.

Kini kerja keras yang dilakukan membuahkan hasil.

Jus buah kemasan botol ini digemari berbagai lapisan masyarakat, terutama di Kota Denpasar. Anak-anak, dewasa, wanita, pria menyukai jus botolnya. ‘’Yang mendominasi penjualan sih perkantoran, perbankan hingga rumah sakit,’’ imbuhnya.

Saat ini, pria yang mulai berbisnis sejak 2015 ini mengaku lebih fokus pada p engem bangan cabang y a n g direncanakan akan dibuka pada semester kedua tahun ini. Untuk terus memberikan kualitas terbaik bagi masyarakat, Widi tak kehabisan ide.

Salah satu hal yang sedang dilakukan yaitu standardisasi proses kerja agar setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas rasa yang sama. ‘’Sehingga pelanggan setia kami tetap melakukan order ulang,’’ ungkapnya. (may)

Widi Artana memegang jus botol ‘’Fruit in Bottle’’.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Bali berjalan relatif aman dan lancar. Hal ini tidak lepas dari upaya pencegahan dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali. Pelanggaran-pelanggaran yang ditangani baik administrasi, dugaan pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik dan terbanyak pelanggaran APK. Selain itu, Bawaslu Bali juga telah melakukan koreksi terhadap ribuan C1 yang datanya salah jumlah maupun salah tulis.

dunia karena menjalankan tugas kepemiluan. Mereka akan diberikan santunan sebesar Rp 36 juta. Sementara bagi petugas yang mengalami sakit akan diverifikasi terlebih dahulu. Dikatakan, pengorbanan dari petugas yang meninggal dunia patut diberikan penghargaan sebesar-besarnya. ‘’Kami berharap pemerintah daerah juga memperhatikan jajaran pengawas yang mengalami musibah ketika menjalankan tugas kepemiluan,’’ ujarnya.

Menurut Rudia, ada empat pengawas pemilu yang meninggal dunia di Bali.

Masing-masing di Denpasar, Buleleng, Badung, dan Karangasem. Sedangkan pengawas yang sakit sebanyak dua orang di Karangasem dan Gianyar. Ada pula yang mengalami kecelakaan, yakni sebanyak dua orang di Jembrana dan Karangasem. (kmb32)

Lemhannas Harapkan Tidak Muncul Sentimen Fanatisme Pasca-Pemilu

Bali Post/ant

RAKAPITULASI - Anggota KPU Hasyim Asyari (kanan) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kiri) memimpin rekapitulasi tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/5) kemarin. KPU merekapitulasi empat provinsi terakhir yaitu Riau, Maluku, Papua, dan Sumatera Utara serta melanjutkan sidang terkait rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur yang kemarin sempat ditunda karena menunggu surat rekomendasi dari Bawaslu.

TKN Siapkan ’’Fruit in Bottle’’ Kreativitas dan Inovasi Kemasan Jus Diri Hadapi Gugatan di MK

Jakarta (Bali Post) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) JokowiMa’ruf Amin, Asrul Sani, mengatakan pihaknya bersiap untuk menghadapi gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) bila nanti setelah penetapan rekapitulasi pihak 02 mengadukannya.

Menurut Asrul Sani, di Jakarta, Senin (20/5) kemarin, saat memberikan sambutan dalam diskusi publik ‘’Menakar Kuantifikasi Pelanggaran TSM dalam Pemilu 2019’’, pihaknya menyiapkan tim hukum untuk mengantisipasi hal itu. Sebab, hingga saat ini pihaknya belum tahu pasti apakah pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengadu ke Mahkamah Konstitusi atau tidak.

Sementara itu, menurutnya, acara diskusi publik menakar kuantifikasi pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis dan masif, juga menjadi salah satu persiapan terkait hal itu. ‘’Tujuan kita menyelenggarakan diskusi, dalam rangka juga persiapan TKN apabila nanti hasil pemilu ini dibawa ke MK, kita tidak tahu. Kita juga menyiapkan tim hukum,’’ katanya

di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, praktisi hukum Teguh Samudra mengatakan, tuduhan kecurangan harus dibuktikan melalui peradilan, bukan di jalanan. Sebab, dalam negara hukum, telah ada mekanisme untuk pembuktian tersebut, baik melalui Badan Pengawas Pemilu maupun melalui Mahkamah Konstitusi nantinya.

Menurutnya, menjadikan jalanan sebagai alat untuk propaganda dan provokasi tidak dibenarkan, karena hak asasi yang melekat tidaklah absolut, namun juga dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Peragaan provokasi dan propaganda yang mendelegitimasi KPU dan Bawaslu, menurutnya, dapat dinilai melanggar hukum pidana.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu pada sidang pendahuluan yang digelar Senin kemarin, memutuskan menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (ant)

Ukm Ditemui belum lama ini, Widi Artana mengatakan, jus buah yang sudah biasa dijual, perlu sentuhan kreativitas dan inovasi, baik dari sisi penjualan maupun dari sisi kemasan produk. Salah satunya yang mampu membuat produknya memiliki branding dan membuat usahanya berkembang ketika kemasan pada jus buah yang dijualnya diganti dengan menggunakan botol.

Kemasan botol menjadikan tampilan jus buah menjadi menarik dengan label gambar botol serta buah. Jus botol ‘’Fruit in Bottle’’ ini dipasarkan melalui media sosial, mengikuti perkembangan zaman.

Diakui dengan penjualan online didukung dengan tampilan dan foto jus botol yang menarik, mampu memikat masyarakat untuk membelinya, sehingga penjualannya meningkat signifikan. ‘’Inovasi itu sangat penting pada zaman digital ini, sehingga kita dituntut untuk itu,’’ tuturnya.

Dengan online, ada peningkatan penjualan 15 persen tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya. Pemanfaatan media online dalam rangka memasarkan produk memberikan hasil yang menggembirakan.

Sebesar 80 persen penjualannya disumbang dari penjualang via online. ‘’Penjualan dengan memanfaatkan media sosial cukup prospektif,’’ ungkapnya.

Sementara pengiriman produk dilakukan oleh tenaga delivery serta aplikasi jasa antar.

Jus buah menjadi pilihan produknya berawal dari kegemaran istri memasak. Istrinya yang juga seorang ahli gizi tahu betul manfaat kesehatan