Selasa Wage, 22 Maret 2011
Pelanggan PDAM Mencak-mencak Semarapura (Bali Post) Suasana kantor PDAM Klungkung, Senin (21/ 3) kemarin, riuh. Setelah libur akhir pekan selama dua hari (Sabtu dan Minggu), pelanggan PDAM berbondong-bondong mendatangi kantor PDAM untuk membayar rekening/tagihan. Terjadi keributan antara petugas PDAM dengan pelanggan yang keberatan dikenai denda keterlambatan. Tak sedikit juga pelanggan membatalkan niat membayar tagihan PDAM dan langsung pulang. ‘’Untuk apa capek-capek antre agar bisa bayar sekarang (kemarin - red). Toh bayar sekarang atau bayar sebulan lagi sama saja,’’ ujar sejumlah pelanggan yang langsung ngacir meninggalkan kantor PDAM. Melihat aksi/kemarahan sejumlah pelanggan, beberapa karyawan PDAM hanya bisa terdiam. Mereka hanya memandangi beberapa pelanggan yang terus ngedumel/marah-marah. ‘’Saya rela antre agar tidak kena denda. Nyatanya, petugas PDAM saklek memberi denda. Alasannya, saya sudah terlambat membayar,’’ ujar seorang ibu asal Semarapura Tengah, Klungkung. Dikatakan, batas akhir pembayaran rekening PDAM adalah tanggal 20 setiap bulannya. Tetapi, tanggal 19 dan 20 Maret (Sabtu dan Minggu - red) kan libur. Semestinya PDAM memberi toleransi hari libur itu kepada pelanggan dengan mengundur batas akhir hingga dua hari kerja lagi, Senin (21/3) kemarin dan Selasa (22/3) ini. Nyatanya tetap kena denda. Kalau memang PDAM saklek seperti itu, kenapa mereka tidak buka pada hari Sabtu atau Minggu yang bertepatan dengan tanggal 20,’’ ujar berapa pelanggan lain. Petugas yang melayani pembayaran rekening tidak bersedia komentar berkaitan dengan kemarahan pelanggan. Alasannya sibuk melayani pelanggan yang kebetulan saat ini sedang ramai dan masih rela antre. Sementara itu, Direktur PDAM Gede Darsana menyatakan PDAM tidak mungkin memberi kompensansi batas akhir pembayaran rekening kepada pelanggan. Bagaimana pun, hal itu sudah diatur secara tegas dalam aturan. Dia mengaku khawatir jika nantinya menjadi temuan BPK atau BPKP yang berakhir dengan perkara hukum. Denda untuk keterlambatan pembayaran itu wajib hukumnya. ‘’Kalau memang tanggal 19 atau tanggal 20 bukan hari kerja, semestinya pelanggan yang berusaha memajukan waktu pembayaran. Tak mesti menunggu tanggal 20,’’ katanya. Darsana mengaku sudah berulang-ulang mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada pelanggan berkaitan dengan masalah tersebut. Sebetulnya, persoalan seperti itu sudah beberapa kali terjadi. ‘’Saya terus-menerus sudah memberi pemahaman,’’ ujar Direktur yang baru beberapa waktu lalu dilantik oleh Bupati Klungkung, Wayan Candra. Sebelumnya, dia menjabat Dewan Pengawas PDAM yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas direktur. (kmb20)
Gempa Guncang Buleleng Singaraja (Bali Post) Sejumlah warga di wilayah Kabupaten Buleleng, Senin (21/3) kemarin, pukul 24.30 wita, merasakan guncangan gempa. Guncangan tidak terlalu besar namun sempat membuat warga panik. Seorang warga di Kelurahan Kampung Singaraja, Dewi Mahardi, mengatakan guncangan gempa terjadi dalam waktu sekitar dua menit. Saat itu, ia merasakan guncangan di rumahnya namun kekuatannya kecil. Meski kekuatannya lemah, namun warga di wilayah itu sempat panik dan berlarian ke jalan. ‘’Warga berkerumun di jalan, dan sekitar satu jam kemudian baru berani masuk ke rumah,’’ katanya. Selain di wilayah Singaraja, guncangan gempa juga dirasakan oleh warga di wilayah Seririt. Ketut Murni yang tinggal di Seririt mengatakan guncangan gempa di daerah itu terasa besar. Warga sempat berlari ke luar rumah, namun kemudian masuk lagi setelah memastikan tidak ada gempa susulan. ‘’Guncangannya agak besar. Saya sempat keluar rumah untuk mencari tempat lapang,’’ katanya. Setelah terjadi gempa Senin pagi kemarin, suasana di pantai-pantai di Buleleng terlihat normal. Tidak tampak ketakutan dari warga tentang kemungkinan terjadinya tsunami, meski mereka tahu pada dini hari sebelumnya telah terjadi gempa. Bahkan, Pantai Penimbangan yang sehari-hari memang ramai, Senin pagi masih terlihat ramai seperti biasa. Para nelayan juga mencari ikan seperti hari-hari sebelumnya. ‘’Saya tahu ada gempa, tetapi itu biasa. Saya tetap ke pantai mencari ikan,’’ kata seorang nelayan di Pantai Penimbangan. (kmb15)
12
DATA mengejutkan disampaikan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Buleleng, Made Arga Pynatih. Saat melakukan pelatihan terhadap Kader Desa Peduli AIDS di Seririt, Senin (21/3) kemarin, Arga menyebutkan jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Buleleng tercatat hingga 1.000 orang. Dari jumlah itu, 20 persen atau sekitar 200 orang terjangkit HIV/AIDS.
BALI BARAT...............................
13
SEJUMLAH anggota DPRD Jembrana, Senin (21/ 3) kemarin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Pangyangan, Pekutatan. SPPBE yang dikelola PT PT Pande Agung Dewata itu diindikasikan melanggar dua peraturan daerah (perda) sekaligus. Di antaranya Perda tentang Jalur Hijau dan Tata Ruang.
BALI TIMUR...............................
11
Tetap Segel UHG
Telat Bayar, Didenda
BALI UTARA..............................
KABUPATEN
14
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Bangli sejak pekan lalu memeriksa 24 perbekel di Kecamatan Susut dan Kintamani. Mereka diperiksa terkait dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah dalam proyek nasional (prona) tahun 2009.
BPPT dan Satpol PP Abaikan Rekomendasi Dewan Gianyar (Bali Post) -
Rekomendasi untuk membuka segel sementara Ubud Hanging Garden (UHG) yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar cukup mengejutkan Tim Perizinan Kabupaten Gianyar dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Satpol PP Kabupaten Gianyar, Senin (21/3) kemarin. Sekitar pukul 10.00 wita, Kepala BPPT, Ida Bagus Gaga Adisaputra, telah menerima tembusan rekomendasi yang diajukan kepada Bupati Gianyar.
Bali Post/dok
Gaga Adisaputra
Meski demikian, terhadap langkah selanjutnya, BPPT masih menunggu kebijakan Bupati soal rekomendasi pencabutan segel yang diterbitkan dewan. Bahkan, Satpol PP Gianyar pascakeluarnya rekomendasi DPRD untuk membuka segel sementara di UHG, langsung meninjau lokasi untuk mengecek kepastian papan segel apa masih terpasang di pos Satpam UHG. ‘’Kami sangat mengapresiasi rekomendasi DPRD, akan tetapi persoalan itu masih menunggu kebijakan Bupati,’’ jelas Ida Bagus Gaga Adisaputra. Catatan Bali Post, rekomendasi membuka segel dari DPRD Gianyar merupakan kasus yang pertama kali dalam
sejarah penegakan Perda di bidang perizinan di Kabupaten Gianyar, yang notabene juga dibuat oleh DPRD. Padahal, langkah ini merupakan babak baru dalam penertiban usaha bodong di bidang pariwisata yang ada di daerah ini. Balik Haluan Menariknya, sewaktu pertemuan yang dilakukan anggota Komisi A DPRD dengan pihak BPPT, Satpol PP dan UHG, Ketua Komisi A DPRD Gianyar, IGN Purbaya, dan anggotanya sangat mendukung apa yang dilakukan pihak eksekutif. Namun ironisnya, setelah turun ke lokasi dan sempat bertemu langsung dengan pihak manajemen UHG, Komisi A DPRD Gianyar
langsung berbalik haluan, dengan mengusulkan membuka rekomendasi. ‘’Saya sempat tidak yakin Dewan mengeluarkan rekomendasi pencabutan segel, karena mereka orang-orang cerdas. Mereka tidak akan sebodoh itu untuk merekomendasikannya. Apalagi dalam pertemuan di gedung DPRD dengan jelas mereka mendukung sikap tegas BPPT dan Satpol PP dalam menertibkan usaha bodong di Gianyar. Ternyata malah ada rekomendasi membuka segel,’’ ungkapnya. Terhadap sikap BPPT pascaturunnya rekomendasi DPRD, Ida Bagus Gaga mengatakan tetap menghormati dan mengapresiasi rekomen-
dasi yang ditandatangani Ketua DPRD Gianyar, Made Mahayastra. Untuk menanggapi, pihaknya menyerahkan kepada Bupati karena rekomendasi tersebut merupakan sikap politik DPRD. ‘’Kalau sebagai lembaga teknis, kami tidak akan merespons apa-apa, segel tetap terpasang sampai mereka melengkapi perpanjangan izin,’’ tegasnya. Lebih lanjut, BPPT mengimbau pihak UHG agar kooperatif dan segera menuntaskan perpanjangan izin sesuai tenggang waktu yang diberikan dalam materi penyegelan (dua bulan). Statemen di media maupun lobi-lobi terhadap sejumlah pihak, termasuk kalangan dewan, menurutnya tidak perlu dilakukan UHG. ‘’Tidak perlu ada rekomendasi. Kalau hari ini mereka sudah memenuhi syaratsyarat perpanjangan izin, kami pastikan hari ini juga kami cabut segel itu,’’ tegas lelaki asal kota Gianyar ini. (kmb16)
Ketua DPRD Bangli:
PHDI Jangan Dijadikan Lembaga Bisnis
Bangli (Bali Post) Mencuatnya aksi protes PNS dalam pembelian dupa rupanya ikut masuk ke telinga Ketua DPRD Bangli, I.B. Raka Mudarma. Bahkan, dalam sidang paripurna DPRD Bangli dengan agenda pengajuan dua ranperda, Senin (21/3) kemarin, Mudarma mengingatkan Bupati agar kesejahteraan PNS jangan dipereteli dengan berbagai potongan dalam bentuk dupa yang dikemas dalam bentuk punia tetapi terkesan memaksa. PHDI Bangli sebagai lembaga umat dinilai Mudarma selama ini fungsinya sudah mulai jauh bergeser. Bukan lagi sebagai lembaga pencerahan
bagi umat, melainkan ikut masuk dalam setiap hajatan politik, baik ketika hajatan Pileg ataupun Pilkada Bangli. Yang terbaru dan membuat dirinya terkejut, PHDI kembali berbuat sensasi berbisnis dupa ke PNS dengan dalih untuk kepentingan yadnya. Bahkan, lembaga ini telah menekan PNS secara halus. ‘’Apa urusannya PHDI justru meminta bagi PNS yang keberatan membeli dupa agar menyampaikan ke PHDI. Atasan PNS itu adalah Bupati dan Sekda bukan PHDI. Jika lantas PNS yang keberatan disuruh bersurat atau langsung ke PHDI, jangan salahkan PNS
merasa dipaksa secara halus. ‘’Saya sudah banyak sekali menerima pengaduan dari PNS baik secara langsung atau via SMS atas masalah ini,’’ ujarnya. Ditambahkan, nuansa pemaksaan kehendak berkedok jualan dupa itu juga terlihat dari adanya mekanisma membeli dupa sekaligus ber-punia. Jika betul mapunia, semestinya tidak ada bau berjualan. Karena konsep punia itu dilakukan sesuai kemampuan tanpa paksaan. Apa yang dilakukan PHDI dengan berjualan dupa, baginya sangat nyeleneh. Karena dalam sosialisasi yang dilakukan PHDI belum lama ini, telah ada lembaga harta yang konon ber-
tugas membiayai segala kebutuhan biaya PHDI. Eksistensi lembaga harta yang terus diperdengungkan itu patut untuk dipertanyakan. Di samping itu, jika berjualan dupa semacam ini dilanjutkan, PHDI harus bersiapsiap diserbu perajin dupa di Bangli. Meminta diperlakukan secara adil. Di sisi lain, jika program PHDI itu dilanjutkan ke PNS, diharapkan Bupati berpikir dua kali. Karena semestinya dengan beban kinerja yang semakin padat bagi PNS, kesejahteraan mereka harus ditingkatkan. Bukan sebaliknya hak mereka malah dipereteli dengan model seperti itu. Apalagi
di Bangli banyak lembaga umat dan sosial. Jika semua “menyerbu” Bupati agar diperlakukan adil, dengan sasaran PNS, sama artinya mematikan PNS itu sendiri. ‘’Saya sudah langsung tanyakan masalah ini ke Bupati selain mengikuti perkembangannya melalui media. Bupati membantah memberikan izin untuk memotong gaji PNS. Artinya, PHDI jangan memanfaatkan rekomendasi Bupati serta melakukan cara-cara penggalian dana yang diklaim tidak melakukan pemotongan dan paksaan. ‘’Padahal pola itu dilakukan secara halus,’’ tudingnya. (kmb17)
Areal SMAN 1 Negara ”Overload”
Kontrak Stitna Diminta Ditinjau Ulang Negara (Bali Post) Tanah tempat SMA Negeri 1 Negara saat ini kurang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar apalagi halaman menyempit lantaran digunakan parkir sepeda motor siswa pascapenghentian bus sekolah. SMAN 1 Negara sebenarnya memiliki tanah lagi di sisi utara yang dipisah oleh jalan Denpasar-Gilimanuk. Hanya sejak beberapa tahun ini, tanah itu dijadikan sebagai kampus Stitna dan Stikes. Hal inilah yang didesak oleh kalangan LSM agar aset itu dikembalikan untuk dimanfaatkan SMA tertua di Jembrana itu lagi. Direktur Parum Kebangkitan Masyarakat Jembrana (PKMJ), IGK Nodher, yang ditemui Senin (21/3) kemarin, mengatakan saat ini SMA Negeri 1 tersebut hanya memiliki luas lahan sekitar 57
are. Sedangkan sejumlah areal sudah dipadati gedung sehingga aktivitas siswa di dalam sekolah terbatas karena sempitnya halaman. Apalagi kini banyak siswa yang membawa kendaraan bermotor setelah distopnya bus sekolah. Sehingga untuk lahan parkir saja terkadang kurang. Padahal sebenarnya sekolah ini memiliki aset lagi di sisi utara jalan seluas 30 are. Namun, tanah itu dikontrak oleh Stitna dan Stikes dengan nilai Rp 6,9 juta per tahun atau sebulannya hanya Rp 575 ribu. Dengan adanya kondisi sekolah yang sempit ini diharapkan pada tahun ajaran baru ini kontrak aset itu ditinjau ulang agar bisa dimanfaatkan untuk SMAN 1. ‘’Kondisi SMAN 1 saat ini cukup memprihatinkan. Ruang parkir tidak ada, sedangkan ar-
eal halaman sempit. Anak-anak istirahat pun sulit mencari tempat, dan jarak antar-ruang sangat dekat sehingga saling menggangu aktivitas kegiatan belajar mengajar,’’ tandasnya. Solusi lain selain memutus kontrak dan sekolah bisa samasama jalan adalah dengan membagi waktu. Pagi hingga siang untuk SMAN 1 dan sorenya bisa dimanfaatkan oleh Stitna/Stikes. Pihaknya meminta agar DPRD bisa duduk bersama dengan pihak SMAN 1 Negara, Stitna dan bila perlu pengamat pendidikan untuk membahas hal ini. ‘’Kenyamanan siswa dalam belajar juga penting untuk menunjang belajar mereka di lingkungan sekolah,’’ tambahnya. Di sisi lain, Ketua Komisi A yang menangani masalah pendidikan, I Gede Agus Sanjaya,
Bali Post/kmb26
SEMPIT - Halaman belakang SMAN 1 Negara tampak sempit dan dipenuhi kendaraan bermotor. mengaku akan mengecek kembali kondisi sekolah menengah negeri di Negara tersebut. Bila dinilai perlu perluasan lag,i DPRD akan meninjau ulang kontrak dengan Stitna/Stikes itu. Pihaknya juga setuju agar sama-sama jalan diterapkan pembagian waktu penggunaan aset pemkab tersebut. ‘’Tetapi sekali lagi perlu kita
cek ulang lagi, bagaimana perjanjiannya dan berlangsung berapa lama dengan Stitna/ Stikes,’’ terangnya. Agus membenarkan bahwa kontrak bisa sewaktu-waktu distop atau dihentikan secara sepihak bila tanah dan bangunan itu dirasa diperlukan oleh pemerintah. Tetapi menurutnya harus dicek lagi. (kmb26)
Pembatalan Mendadak Mobdin Pimpinan Dewan
Peduli atau karena Disorot Rakyat?
APBD Klungkung 2011 sudah ketok palu. Di dalamnya tercantum alokasi dana Rp 1,1 miliar untuk pengadaan dua unit mobil dinas (mobdin) -dari awalnya dirancang tiga unit Rp 1,6 miliar- jenis Fortuner untuk pimpinan dewan. Kini, setelah APBD ketok palu, tiba-tiba tiga unsur pimpinan dewan menyatakan menolak, tidak akan memanfaatkan mobdin tersebut. Penolakan itu, apakah karena wakil rakyat peduli rakyat atau untuk pencitraan karena mulai banyak disorot rakyat? SEJAUH ini, belum semua pimpinan dewan menindaklanjuti secara resmi soal omongannya menolak mobdin. Akibatnya, banyak yang mempertanyakan. Penolakan setelah APBD ketok palu diragukan sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat kepada rakyat. Karena seharusnya sejak awal anggota DPRD dituntut memikirkan baik buruk sebuah kebijakan yang diambil. Apakah program yang dirancang mendesak atau tidak? Termasuk soal mobdin. ‘’Dulu ngotot, sekarang kok tiba-tiba menolak,’’ tandas tokoh masyarakat dan juga tokoh Puri Klungkung Cok. Bagus Oka, baru-baru ini. Akademisi Universitas Udayana (Unud) itu melihat dua hal mendasar munculnya kisruh mobdin pimpinan dewan. Pertama, DPRD-eksekutif tidak harmonis. Juga internal DPRD sendiri.
Kedua, wakil rakyat tidak peka melihat mana kepentingan mendesak dan tidak mendesak. Mobdin, kalau memang tidak urgen, seharusnya dari awal tidak dirancang. ‘’Anggarannya kan bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat lebih luas,’’’ katanya. Memang kata Cok. Bagus, tidak semua anggota dewan demikian. Ada satu-dua yang sejak awal tegas menolak mobdin. Mungkin suaranya kurang terdengar sehingga pengadaan mobdin tetap disetujui. ‘’Padahal, belakangan pimpinan dewan menyadari mobdin belumlah penting,’’ tambahnya. Menurut Cok. Bagus, di sinilah dibutuhkan konsistensi pimpinan dewan. Jika betul-betul menolak, kata Cok. Bagus, seharusnya pimpinan dewan menindaklanjuti dengan tindakan nyata. Karena hal itu
masih memungkinkan dilakukan walaupun APBD 2011 sudah ketok palu. Pimpinan dewan cukup bersurat resmi ke Sekretariat Dewan (Setwan) sebagai pemegang kuasa penuh anggaran pengadaan mobdin pimpinan dewan dan minta setwan membatalkannya. ‘’Jangan sampai, setwan tetap mengadakan mobdin lalu dijadikan alasan mubazir ketika mobil tersebut tidak dimanfaatkan,’’ tandasnya. Kalaupun, tambah dia, nanti ada sisa anggaran, toh hal itu tidak menjadi masalah berdasarkan aturan. ‘’Tidak mesti semua anggaran pada APBD harus terpakai,’’ tambahnya. Sebelumnya, Bupati Klungkung, Wayan Candra, mengatakan APBD sudah ketok. Tidak mungkin dibatalkan. Namun, domain mobdin pimpinan dewan sepenuhnya pada pimpi-
nan dewan. ‘’Kalau pimpinan dewan menolak, kan anggaran pengadaan mobil bisa tidak dicairkan. Cukup koordinasikan secara resmi dengan setwan sebagai pemegang kuasa anggaran. Sehingga ada dasar bagi setwan untuk tidak mengajukannya ke panitia lelang,’’ kata Candra. Bagaimana dengan surat penolakan dari Golkar yang dikirim pada dirinya? Ditanya demikian, Candra mengaku belum menerima surat tersebut karena sejak Selasa (15/3) lalu, dirinya berada di Jakarta melakukan pertemuan dengan investor. Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Klungkung, A.A. Ngurah Kirana, mengaku belum bisa bersikap terkait pengadaan mobdin pimpinan dewan. Alasannya belum menerima konfirmasi resmi dari pimpinan dewan. Dirinya mengaku tidak mungkin berinisiatif sendiri hanya berdasarkan wacana yang berkembang di media. ‘’Tetapi, saya tidak mungkin mendahului mendatangi pimpinan dewan untuk mengkonfirmasi masalah itu (pengadaan mobdin). Biasanya pimpinan dewan yang memanggil kami (set-
wan). Tetapi, sejauh ini kami belum dipanggil sehingga belum berani memutuskan membatalkan pengadaan mobdin pimpinan dewan,’’ katanya. Diakui, setwan sudah menerima surat penolakan dari perwakilan Golkar. Namun surat itu ditujukan kepada Ketua DPRD. ‘’Makanya saya teruskan ke Ketua A.A. Gede Anom. Tetapi sampai sekarang belum ada konfirmasi lebih lanjut,’’ katanya. Sebelumnya, Ketua DPRD Agung Anom (PDI-P), Wakil Ketua, A.A. Anom Sarjana (Golkar) dan Putu Tika Winawan (Hanura) menyatakan menolak mobdin tersebut. Namun, baru Anom Sarjana yang bersurat resmi menyatakan menolak. Dua lainnya baru sebatas omongan. Tika Winawan mengaku sudah menyatakan menolak mobdin secara resmi saat rapat terakhir pembahasan hasil evaluasi Gubernur sebelum APBD ketok palu. Sedangkan Agung Anom mengaku belum menindaklanjuti omongannya karena memang dua mobdin yang disetujui sejak awal diperuntukkan kepada dua wakil DPRD. Karena mereka yang sejak awal mengusulkan. (bal)