Edisi Selasa 21 Januari 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

12 HALAMAN

NOMOR 155 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Selasa umanis, 21 januari 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pencarian WN Inggris

Upacara Melasti Pangurip Gumi

Truk Mengular di Kusamba

Ryan asal Inggris diduga jatuh dari tebing di kawasan Pura Selonding, Pecatu, Kuta Selatan, Senin (20/1) kemarin. Selain ditemukan barangnya di ujung tebing, juga di kamar tamu tersebut ditemukan tulisan wasiat yang ditujukan kepada pacarnya.

Setiap hari umat ngaturang ayah serangkaian Karya Agung Pangurip Gumi di Pura Luhur Batukau. Banyak krama pangayah datang dari lembaga perbankan, universitas serta krama Hindu lainnya. Saat ini juga sedang dipersiapkan upacara melasti pada 29 Januari 2020. TABANAN | HAL. 5

Kerusakan Dermaga II Pelabuhan Padangbai, Karangasem, mengakibatkan antrean panjang sampai By-pass Kusamba, Dawan. Sudah tiga hari situasi seperti ini terjadi. Para sopir pun mulai resah terutama yang mengangkut hasil bumi.

BADUNG | HAL. 3

Bali, Bencana dan Keseimbangan Alam

KLUNGKUNG | HAL. 7

Krematorium Bukan Masalah tetapi Solusi

Beberapa tahun belakangan ini keberadaan krematorium di wilayah Bali semakin marak. Pasalnya, krematorium bernapaskan Hindu yang bernaung di bawah yayasan ini mulai menjadi pilihan alternatif masyarakat Bali sekaligus solusi ketika krama mendapatkan persoalan. Meski demikian, keberadaan krematorium diharapkan jangan sampai merusak tatanan masyarakat adat di Bali. Mereka yang tidak menghadapi persoalan adat tetap menggunakan setra setempat melaksanakan pengabenan.

K

Oleh: IGK Manila KALAU merujuk pada pantauan BMKG, rentang waktu hujan lebat yang berpotensi besar menimbulkan bencana adalah kira-kira sampai akhir Januari 2020. Namun, jika berbicara bencana, perkiraan ilmiah memang membantu kita, akan tetapi itu cuma satu hal. Sebagai salah satu pusat pariwisata dunia, di mana keamanan dan kenyamanan menjadi prasyarat wajib, Bali tidak hanya harus waspada, tetapi harus benar-benar membenahi diri secara riil. Apalagi, ungkapan ‘’waspada’’, terutama di kalangan birokrat dan politisi kini cenderung retoris. Hal ini bukan tanpa preseden. Di sepanjang 2019 saja, berdasarkan catatan BPBD Provinsi Bali, terjadi 1.094 kali bencana. Sebagian besar bencana tersebut berbentuk hidrometeorologis, seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Meskipun tercatat hanya menelan dua korban jiwa, kerugian material mencapai miliaran rupiah. Menghadapi 2020, ketika pada Januari ini banjir menjadi momok, BPBD Bali juga telah mengingatkan agar waspada dengan bencana kekeringan serta berbagai dampak dari cuaca ekstrem. Di samping itu, Bali harus waspada dengan bencana vulkanologis seperti erupsi dan gempa bumi. Sebagai catatan awal, dari waktu ke waktu, meskipun kita menyebutnya sebagai ‘’bencana alam’’, kontribusi manusia dalam bencana hidrometeorologis yang menelan korban dan menyebabkan kerugian besar bisa dikatakan semakin membesar. Dalam kasus banjir dan kekeringan, deforestisasi dan eksploitasi yang mengubah struktur alamiah suatu wilayah adalah sebab utama. Hanya, entah kenapa, seperti terdapat kecenderungan untuk tetap ‘’menyalahkan’’ alam. Selain ungkapan ‘’bencana alam’’, sebagai contoh, ada frase seperti ‘’fenomena alam’’, ‘’hujan ekstrem’’ dan ‘’musim pancaroba’’. Faktor manusia tidak bergema kuat dalam ungkapan-ungkapan tersebut. Tradisi Bali Secara tradisi, dalam konteks pencegahan bencana hidrometeorologis, Bali dan orang Bali pada dasarnya sangat beruntung. Ajaran agama dan praktik sosio-kultural-ekonomi yang berdasar pada pembacaan terhadap alam, meskipun kini tergerus, masih tersisa. Tradisi ini bisa menjadi fondasi sekaligus instrumen yang kuat yang membuat Bali dan orang Bali, di mana pun mereka berada, mampu mengatasinya. Tradisi ini, jika semua stakeholders bersedia memakai kacamata yang sama, tidak hanya akan bersifat preventif, tetapi juga kuratif. Secara preventif, Bali bisa terhindar atau lebih siap menghadapi bencana-bencana hidrometeorologis secara efektif, dan secara kuratif, Bali mencicil memperbaiki kondisi alam yang sudah tidak seimbang atau rusak. Berdasar proporsi ideal dalam pengelolaan alam Bali, 60 persen lahan seharusnya menjadi ruang terbuka hijau dan ‘’hanya’’ 40 persen yang berupa bangunan. Namun kenyataannya, saat ini sudah sekitar 80 persen yang berupa lahan berbangunan dan hanya sekitar 20 persen yang belum terbangun. Disproporsionalitas kemudian ditambah dengan pengelolaan lahan berbangunan yang buruk, seperti terkait sanitasi, penghijauan dan sebagainya. Konsekuensi dari disproporsionalitas ini tentu saja bencana demi bencana. Di Denpasar, sebagai contoh, pada era 1990-an hanya terdapat sekitar 16 genangan air yang berdampak bencana ketika terjadi hujan ekstrem. Namun, pada Januari 2018, tercatat sudah terdapat 30 titik. Artinya, dalam rentang satu dasawarsa terjadi peningkatan potensi bencana banjir sebanyak dua kali lipat. Hal. 11 Aspek Kultural

etua PHDI Provinsi Bali Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. mengatakan keberadaan krematorium di sejumlah wilayah di Bali bukanlah masalah bagi masyarakat Hindu di Bali. Namun, merupakan solusi bagi masyarakat adat Bali dalam melaksanakan upacara pitra yadnya (ngaben). Terutama bagi mereka yang mendapat penolakan dari desa adat kelahirannya karena berbagai masalah, dan bagi mereka yang tinggal di luar dari desa adat kelahirannya. Tahun 2008 PHDI Provinsi Bali bersama Semeton Pasek membangun Krematorium Santha Yana atau yang dikenal dengan Cekomaria

di Peguyangan, Denpasar. Meskipun pada awalnya Krematorium Cekomaria menuai pro dan kontra, namun setelah dilakukan mediasi kepada bendesa adat seluruh Kota Denpasar, kehadiran krematorium akhirnya diterima dan di-

Layani Warga Lokal hingga WNA KREMATORIUM di Desa Adat Punduk Dawa Kecamatan Dawan tidak hanya melayani umat Hindu di Bali, juga warga asing yang ingin diupacarai secara Hindu. Krematorium Punduk Dawa sudah ada sejak 2014. Sejak saat itu hingga awal tahun 2020 sudah memproses sebanyak 350 sawa. Lokasi ini diinisiasi oleh Yayasan Dharma Kusuma. Pengurus Yayasan Ketut Gede Yuda PITRA YADNYA Salah satu sulinggih saat muput karya pitra yadnya di krematorium Desa Punduk Dawa Kecamatan Dawan.

Antara, Senin (20/1) kemarin mengatakan, adanya program krematorium ini setelah melihat perkembangan umat yang kerap mengalami banyak masalah saat hendak melaksanakan upacara ngaben. Bahkan, ada yang sampai tidak dapat setra. Disinggung mengenai biaya, Yuda Antara mengatakan proses krematorium biayanya cukup terjangkau. Ini pula yang membuat umat memilih cara ini sebagai alternatif. Kalau hanya ngaben saja biayanya Rp14 juta per sawa. Ngeroras Rp14 juta, kalau sampai nuntun langsung ngalinggihang maka biayanya nambah lagi Rp 6 juta. Sehingga kalau diambil total, semua biayanya mencapai Rp 34 juta. Sedangkan khusus untuk ngelungah hanya Rp 2,5 juta dan upacara makingsan di gni Rp 9,5 juta. Dana itu digunakan untuk biaya banten dan kelengkapan upacara lainnya hingga sewa kompor krematorium. Selain melayani umat di sekitarnya, keberadaan krematorium ini juga menjadi pilihan umat Hindu dari daerah-daerah yang cukup jauh. Seperti dari Singaraja dan kota Negara. Bahkan, warga negara asing (WNA) juga kerap diminta diproses secara Hindu di lokasi ini. Hal. 11 Ngaben Massal

manfaatkan oleh sejumlah masyarakat Hindu di Bali. Bahkan, keberadaannya terus menyebar di sejumlah wilayah di Bali dan secara perlahan mulai diterima oleh kebanyakan masyarakat Bali. Krematorium sudah dianggap sebagai solusi terbaik karena upacaranya tidak jauh

berbeda dan hanya boleh didirikan di areal setra. Bahkan, paket tingkatan upacaranya pun disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan. Pengabenan di krematorium tidak mengganggu tatanan sosial masyarakat Bali, sebab pada saat kremasi warga desa adat juga dilibatkan untuk mendoakan almarhum. Hal. 11 Desa Adat

Minat Umat Terus Meningkat Denpasar (Bali Post) – Jumlah krematorium bernapaskan Hindu terus bertambah. Hal ini menunjukkan minat umat Hindu di Bali untuk menggelar ngaben atau palebon di krematorium terus meningkat. Waktu, tenaga, dan biaya yang lebih efisien dibandingkan ngaben biasa, menjadi alasan utama umat melirik layanan krematorium. Di Krematorium Santha Yana yang berlokasi di Desa Adat Kedua, Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara, misalnya. Ketika awal berdiri sekitar 15 tahun lalu, menurut penanggung jawab krematorium Jro Mangku Dalem Babakan, dalam sebulan menyelenggarakan ngaben untuk 35 sawa atau jenazah. Sekarang jumlahnya

meningkat rata-rata 100 sawa per bulan. Pria yang akrab disapa Mangku Alit ini menyebutkan, bukan pekerjaan mudah mendirikan dan mengelola krematorium. Sebab, di awal pendirian Krematorium Santha Yana, konsep krematorium yang langsung melayani upacara ngaben, terbilang hal baru. Krama Bali masih terpaku pada upacara ngaben sesuai dresta desa adat masing-masing. Ditambah belum semua umat Hindu memahami tentang esensi ngaben, sehingga banyak hal yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat untuk melayani umat yang membutuhkan bantuan. Hal. 11 Sesuai Sastra

Kasus Korupsi

Harian Bisnis Bali Jangan Timbulkan ’’Panic Buying’’ Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menyatakan, adanya rencana distribusi elpiji secara tertutup harus direncanakan secermat mungkin. Jangan sampai menimbulkan panic buying. www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Fenomena Buang Orok Marak Psikolog Hari Imam Wahyudi, S.Psi. menilai kasus pembuangan orok di antaranya akibat ketidaksiapan pasangan menerima bayi karena lemahnya kemampuan ekonomi. www.denpostnews.com

Rommy Divonis Dua Tahun Jakarta (Bali Post) – Mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR-RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy divonis dua tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti menerima suap sebesar Rp255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. ‘’Mengadili, menyatakan terdakwa Romahurmuziy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua, dan

dakwaan kedua alternatif kedua,’’ ujar ketua majelis hakim Fashal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/1) kemarin. Dalam amar putusan itu, hakim menyatakan ada beberapa pertimbangan yang memberatkan Rommy, seperti perbuatannya tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, juga hakim melihat hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya, berlaku sopan, memiliki tanggungan keluarga, mengemba-

likan uang yang diterima, dan tidak menikmati uang yang diterima. Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta Rommy dihukum empat tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan, ditambah pembayaran kewajiban sebesar Rp46,4 juta subsider satu tahun penjara dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Atas putusan itu, Rommy menyatakan pikir-pikir. Demikian pula JPU juga menyatakan pikir-pikir. (ant)

Romahurmuziy

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

Gubernur Koster Berkomitmen Kembalikan Kualitas Alam Bali

AUDIENSI - Gubernur Koster menerima audiensi jajaran Pimpinan BNI Kantor Cabang Denpasar di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Senin (20/1) kemarin.

Puluhan Warga Benoa dan Mumbul Mengadu ke Dewan Denpasar (Balipost) – Puluhan warga Tanjung Benoa dan Mumbul mendatangi gedung DPRD Bali, Senin (20/1) siang kemarin. Berpakaian adat, mereka mengadu terkait tanah yang ditempati bertahun-tahun tak bisa dimohonkan sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kedatangan warga yang tergabung dalam tim zona merah, diterima wakil Ketua DPRD Bali Tjok Asmara Putra Sukawati dan Komisi I DPRD Bali. Warga mempertanyakan tanah yang mereka tempati bertahuntahun hingga generasi keempat saat ini, tidak bisa dilakukan pensertifikatan dengan alasan masuk zona merah. “Panglingsir kami menempati tanah itu sejak tahun 1928 sebagai tempat tinggal, tempat suci dan pura,” kata Wayan Ardika, sebagai perwakilan warga Tanjung benoa. Nyoman Arsana mewakili warga Mumbul juga mengadukan hal yang sama. Dikatakan, secara organisasi warga sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1960-an. Pada tahun 2019, ada program PTSL. Ketika itu warga dikumpulkan oleh BPN Badung dan diberikan penjelasan bahwa tanah yang ditempati warga masuk dalam peta dengan blok putih dan merah. Agar tanah yang ditempati warga bisa disertifikatkan, maka harus ada rekomendasi dari Gubernur. “Untuk itulah kami meminta agar difasilitasi oleh DPRD,” katanya. Sementara Kasi Pengadaan Kantor BPN Badung, Ketut Porda Mandayani, mengatakan saat dilakukan PTSL tahun 2018 di Kecamatan Kuta Se-

Bali Post/dar

WARGA - Puluhan Warga Benoa dan Mumbul mendatangi Dewan, kemarin. latan, di wilayah Tanjung Benoa dan Mumbul, muncul bidang tanah warna merah dan putih. Yang putih belum sertifikat, yang merah kategori daratan negara (DN) yang dikelola pemerintah provinsi. BPN dalam hal ini akan membuatkan sertifikat apabila subjek atas bidang tanah itu jelas. Jika tidak kami tidak berani. Namun ironisnya, data yang dibeberkan warga atas bidang tanah yang sama, masuk zona merah maupun putih, ada empat sertifikat atas nama warga sudah terbit dengan tahun 2002. Hal ini pun mengundang kejanggalan dan dirasa kurang adil oleh warga. Untuk itu dari BPN berjanji akan melacak wakaf dari penerbitan sertifikat itu. Sementara itu, Kepala Biro Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pronvinsi Bali, Dewa Putu Sunarta, mengatakan ini sebenarnya kasus lama. Tahun 2003, 33 KK ini pernah mohon ke Pemprov dan oleh Gubernur Bali sesuai aturan rencaka diberikan dengan sistem ganti rugi sesuai NJOP, yang waktu itu sebesar Rp17 jutaan. Warga waktu itu keberatan

dan mengajukan keringanan. Gubernur waktu itu kembali melakukan kajian dan mempertimbangkan dengan DPRD sehingga menyetujui memberikan keringanan. Akan tetapi warga tidak mau. Tahun 2013 ada regulasi baru melalui proses lelang. Persoalannya warga sudah menempati tempat tersebut. Selanjutnya regulasi berubah, pola ganti rugi berdasarkan NJOP dan lelang tidak lagi bisa dilakukan. Regulasi terbaru adalah dengan melakukan sewa. Perwakilan warga membenarkan hal itu. Warga yang tinggal dari leluhurnya itu tidak mampu untuk membayar ganti rugi warga. “Jangankan membayar ganti rugi, untuk makan esok saja kami kesulitan,” kata Wayan Ardika. Atas persoalan itu, Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana mengaku terkejut mendengar adanya empat warga yang sudah mengantongi sertifikat hak milik di atas bidang tanah tersebut. Pihaknya akan mengejar mengapa sertifikat itu bisa keluar sedangkan warga lainnya tidak bisa. BPN dalam hal ini harus berani transparan dan membukanya. (kmb16)

Wacana Pemindahan Lapas Kerobokan Kembali Mencuat

Bali Post/kmb37

SERTIJAB - Kakanwi Hukum dan HAM Bali, Sutrisno saat memimpin sertijab Kalapas Kerobokan dari Plt. Kalapas Kerobokan Dewa Gede Astara kepada Yulius Sahruzah. Bali. Bahkan gubernur bersedia mencarikan tanah (lahan lokasi). Sedangkan pembangunannya bisa disampaikan ke Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar. Alasan lainnya pemindahan itu bahwa lokasi Lapas Kerobokan sejatinya sudah tidak memenuhi syarat dan sudah tidak layak. Pagar dengan jalan raya tidak sampai 15 meter. Lokasi lapas berada di tengah tempat pariwisata, selain itu juga over-kapasitas. Lantas, apa harapan pada Kalapas Kerobokan yang baru? Sutrisno mengakui bahwa Yulius pernah mendapatkan penghargaan menjadi Karutan terbaik nomor satu di Indone-

sia. Atas dasar itu, Sutrisno berharap Yulius juga bisa bekerja seperti saat dia menjabat Kalapas Pekanbaru. Yulius Sahruzah yang mantan Kalapas Pekanbaru, Riau itu mengatakan saat ini dari catatan Kementerian Hukum dan HAM RI, ada 13 lapas yang paling krodit di Indonesia. Sehingga lapas tersebut harus berbenah dan terbebas dari korupsi. Lapas itu harus mendapatkan predikat menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Oleh karenanya, Yulius Sahruzah mengajak seluruh stafnya bekerja melaksanakan amanah Kakanwil Hukum dan HAM dan Dirjenpas. (kmb37)

Direktur Operasional RSUP Sanglah Meninggal

Denpasar (Bali Post) – Direktur Umum dan Operasional RSUP Sanglah Dra. Nining Setyawati, M.Si. meninggal dunia, Senin (20/1) kemarin pukul 06.15 Wita karena sakit. Ia sempat mendapatkan perawatan selama lima hari atau sejak Kamis (15/1) di Wings Internasional. Jenazah almarhumah langsung diterbangkan ke Yogyakarta untuk disemayamkan. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Sanglah dr. Ari Duarsa mengatakan, sebelumnya almarhumah sempat keluar-masuk rumah sakit untuk rawat inap. ‘’Dulu sering pingsan kemudian dirawat

bali alam Bali,” terang Gubernur Koster. Alumnus ITB Bandung ini menyebut salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, yang secara tidak langsung juga berupaya mengurangi dampak bahan kimia terhadap tanah dan air. “Selain menghasilkan bahan pangan yang sehat, Perda ini juga bertujuan untuk memperbaiki kembali lingkungan yang sudah bertahun-tahun d i c e m a ri b a ha n ki m i a ,” jelasnya. Kesadaran akan lingkun-

gan yang bersih dan sehat, dikatakan Gubernur Koster, akan diupayakan agar menjadi sebuah gaya hidup masyarakat di Bali. “Untuk itu kita siapkan sistemnya, pembatasan sampah plastik, pengolahan sampah berbasis sumber, pertanian organik, dan seterusnya. Ini penting sebagai modal untuk menjaga ekosistem kita di Bali,” ujarnya. “Syukurnya, masyarakat di Bali sangat luar biasa penerimaannya. Menggeliat betul di lapangan. Negara-negara sahabat pun sangat memuji langkah ini,” kata Ketua DPD PDI-P Bali ini.

Sementara itu, I Made Sukajaya selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Denpasar (Wilayah Bali-Nusra) memuji langkah luar biasa Gubernur Koster dalam rangka menjaga alam Bali. BNI pun mengaku siap membantu lebih jauh dengan berbagai program dan sinergi dengan Pemprov Bali. “Kami komitmen membantu, khususnya di bidang pertanian organik yang menurut kami sangat potensial di Bali. Lewat KUR (Kredit usaha rakyat, red) misalnya, kami siap membantu menggenjot sektor produksi petani kita,” janji Sukajaya. (kmb)

Mayat Orok Tersangkut di Tukad Badung

Denpasar (Bali Post) -

Yulius Jabat Kalapas

Mangupura (Bali Post) Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali Sutrisno, Senin (20/1) kemarin memimpin acara serah terima jabatan dari Plt. Kalapas Kerobokan Dewa Gede Astara kepada Kalapas Kelas IIA Kerobokan yang baru, Yulius Sahruzah, Bc.IP, S.H., M.H. Acara yang digelar di Gedung Ardha Candra Lapas Kerobokan itu dihadiri mantan Kalapas Tonny Nainggolan, yang dipromosi menjadi Kalapas Sorong, Surabaya. Yang menarik, selain mewacanakan Lapas Kerobokan memberikan pelayanan yang wajib bebas korupsi, hingga diharapkan dapat penilaian WBK, dalam kesempatan itu Sutrisno kembali menyinggung soal rencana pemindahan Lapas Kelas IIA Kerobokan. Sutrisno menyinggung soal over-kapasitas Lapas Kerobokan. Yakni dari kapasitas 323 orang, hingga saat ini sudah dihuni sekitar 1.760 orang. “Isinya separuh narapidana dan separuh tahanan,” kata Sutrisno. Atas kondisi itu, dia berharap adanya ide pemerintah daerah untuk memindahkan lapas terbesar di Bali itu. Kondisi ini, kata Kakanwil Bali sudah diketahui oleh Gubernur

GUBERNUR Bali Wayan Koster berkomitmen untuk mengembalikan kualitas lingkungan dan alam Bali lewat berbagai kebijakan yang disahkan. Demikian terungkap saat Gubernur Koster menerima audiensi jajaran pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Denpasar di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (20/1) pagi. “Kualitas tanah, air, dan alam Bali ini belakangan terus menurun. Indikasinya banyak biota yang mati. kunang-kunang, kakul, belut, sudah susah ditemui sekarang. Untuk itu perlu diperbaiki agar sehat kem-

Bali Post/ist

Nining Setyawati (alm) beberapa kali,’’ ujarnya. Nining Setyawati menjabat sebagai Direktur Umum dan

Operasional RSUP Sanglah sejak tahun 2016. Almarhumah mestinya pensiun Februari 2020 ini. Sebelum menjadi Direktur Umum dan Operasional RSUP Sanglah, almarhumah menjabat sebagai Direktur Umum SDM dan Pendidikan RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharto Surakarta. Almarhumah lahir di Yogyakarta, 20 Februari 1960. Nining Setyawati meninggalkan suami dan tiga orang anak. Jenazahnya diberangkatkan pada pukul 14.40 Wita lewat penerbangan menuju Yogyakarta, tempat kelahirannya untuk disemayamkan. (san)

Penemuan mayat orok kembali terjadi di wilayah Denpasar. Tas berisi mayat orok, Senin (20/1) kemarin ditemukan tersangkut jaring sampah di Tukad Badung di Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat, tepatnya di belakang Pura Wates. Mayat orok perempuan tersebut lengkap dengan ari-arinya. Polisi minta keterangan I Made Sudiarsa (31), saksi pertama kali melihat tas tersebut. Pegawai Dinas PU Denpasar ini menyampaikan, pada Senin pukul 08.00 Wita seperti biasa dia membersihkan jaring sampah di bantaran Tukad Badung. Setelah dia turun ke sungai, dilihat ada tas gendong hitam. Karena penasaran, Sudiarsa membuka tas tersebut dan ternyata isinya mayat orok. Sudiarsa langsung memberi tahu rekan kerjanya yang lain. Kejadian ini lalu dilaporkan ke polisi. Petugas Identifikasi Polresta Denpasar langsung ke lokasi dan melakukan olah TKP. “Tas gendong warna hitam merk Nasional Geografik di dalamnya berisikan mayat orok jenis kelamin perempuan lengkap dengan ari-arinya. Orok tersebut dibungkus celana

pantai bermotif bunga hijau dasar putih,” ujar sumber. Kasubbag Humas Polresta Denpasar Iptu Andi Yaqin, saat dikonfirmasi mengatakan masih koordinasi dengan Polsek Denbar.

Denpasar (Bali Post) – Proyek pembangunan SDN 3 Peguyangan yang digarap sejak 2019 lalu, hingga kini belum tuntas. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan pihak rekanan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berharap rekanan bisa merampungkan semua pekerjaannya pada minggu ini. Harapan ini diungkapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek SDN 3 Peguyangan, Agus Sudarmo, dikonfirmasi Senin (20/1) kemarin. Saat ini rekanan masih melakukan pembersihan dan perapian rabatan lantai. “Karena belum selesai, kami belum bisa menerimanya,” ujar Agus Sudarmo. Agus berharap proyek tersebut bisa diselesaikan minggu

ini. Namun semua itu tergantung pihak rekanan. “Kami sifatnya menunggu kapan bisa diselesaikan rekanan,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta, mengakui bila salah satu proyek yang digarap PUPR tahun 2019, yakni SDN 3 Peguyangan molor. Rekanan dipastikan dikenai penalti atas keterlambatan tersebut. Dari sejumlah proyek fisik yang digarap, realisasi hingga akhir Desember 2019 mencapai 99,98 persen untuk fisik dan 87,40 persen untuk keuangan. Realisasi yang kurang tersebut akibat adanya satu proyek gedung SD yang molor. (kmb12)

Dua Jenazah Sementara itu, dalam kurun waktu dua hari RSUP Sanglah menerima dua jenazah bayi berjenis kelamin perempuan. Salah satu bayi ini bahkan ditemukan tanpa kepala. Kedua jenazah bayi ini mendapatkan pemeriksaan luar dan masih dititip di Kamar Jenazah RSUP Sanglah. Menurut dokter forensik RSUP Sanglah dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM.(K)., DFM., Senin kemarin, jenazah bayi pertama diterima pada Sabtu (18/1) pukul 09.00 Wita. ‘’Jenazah ditemukan di Peguyan-

Bali Post/ist

TKP - Tas berisi mayat orok ditemukan tersangkut jaring sampah di Tukad Badung. gan Kangin, Denpasar Utara,’’ ujarnya. Sesuai pemeriksaan luar, diketahui bayi lahir saat usia kandungan 9 sampai 10 bulan kandungan. ‘’Jadi bayi sudah cukup usia kandungan. Panjang badan 51 cm dan tidak ditemukan kepala. Diduga kepalanya ini lepas karena dimakan binatang,’’ ujar Alit. Sementara mayat bayi perempuan juga ditemukan Senin kemarin di Imam Bonjol Denpasar. Jenazah bayi tiba di Kamar Jenazah RSUP Sanglah pukul 09.30 Wita. Menurut

dokter forensik yang memeriksa bayi, dr. Dudut Rustyadi, Sp.F., bayi memiliki panjang badan 35 cm dengan berat 1.000 gram. Bayi diduga baru saja lahir ketika ditemukan karena tali pusar dan ariarinya masih menyatu. Usia bayi adalah tujuh bulan usia kandungan. (kmb36/san) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Proyek SDN 3 Peguyangan Diharapkan Rampung Minggu Ini

Bali Post/ara

GEDUNG - Proyek gedung SDN 3 Peguyangan yang molor pengerjaannya.

Dewan Wanti-wanti Tak Ada Pemekaran Desa Adat

Denpasar (Bali Post) Dana yang digelontorkan Pemprov Bali untuk 1.493 desa adat memunculkan kekhawatiran tersendiri di kalangan dewan. Apalagi nominalnya terus meningkat hingga sekarang mencapai Rp300 juta per desa adat. “Per tahun, sesuai dengan kemampuan keuangan, pemerintah provinsi pasti akan meningkatkan terus,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiartha usai memimpin rapat kerja dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali di gedung dewan, Senin (20/1) kemarin. Desa adat yang bergelimang uang ini dikhawatirkan membuat tokoh-tokoh masyarakat mulai berpikir untuk memekarkan desa adat. Budiartha berharap Kepala Dinas PMA dapat melakukan sesuatu agar tokoh-tokoh masyarakat di desa adat tidak berpikiran seperti itu. “Kita mengharapkan jangan karena persoalan uang akhirnya banyak tokoh berkeinginan memekarkan desa adat. Seperti contoh kasus-kasus di kabupaten/ kota kan banyak begitu,” jelas Politisi PDI-P asal Denpasar ini. Menurut Budiartha, pemekaran desa adat berpotensi menimbulkan konflik internal dan konflik kepentingan di masyarakat. Hal ini akan menghambat upaya untuk

Bali Post/ist

RAPAT KERJA - Suasana rapat kerja Komisi IV DPRD Bali dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. memajukan dan menguatkan desa adat. Padahal desa adat hanya ada satu-satunya di Bali. “Jangan berpikiran tentang materi. Ayo kita perkuat desa adat ini,” tegasnya. Di sisi lain, Budiartha mengingatkan soal pemberdayaan masyarakat di desa adat. Sebab, desa adat tidak bisa hanya mengandalkan bantuan yang digelontorkan Pemprov Bali. Oleh karena itu, para Bendesa harus bisa memberikan pemahaman sekaligus menggali potensipotensi ekonomi yang ada di masyarakat adat. Sementara itu, Dinas PMA Provinsi Bali hingga Senin (20/1) pagi kemarin, sudah mengajukan 115 Surat Perintah Membayar (SPM) dana desa adat Rp300 juta. Sedangkan berkas persyaratan yang masuk untuk diveri-

fikasi sudah mencapai 800 lebih dari 1.493 desa adat. “Yang 115 itu sudah kita ajukan. Jadi sudah berbentuk Surat Perintah Membayar. Itu diajukan ke BPKAD untuk segera dicairkan, diterbitkan SP2D. Nah, kalau itu sudah terjadi, desa adat tinggal ngambil saja uangnya di Bank BPD,” ujar

Kepala Dinas PMA Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra. Menurut Kartika, jumlah SPM yang diterbitkan akan terus bertambah. Terlebih setelah persyaratan selesai diverifikasi, pihaknya hanya tinggal menyelesaikan administrasi untuk pengajuan ke BPKAD. (kmb32)

Topik : Krematorium marak di bali

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

Pansus Wajibkan Ada Kajian Bisnis Soal Penyertaan Modal di Perumda Pasar Mangu Giri Sedana

PANSUS - Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Made Yudana dihadiri Ketua Bapemperda Nyoman Satria dan sejumlah anggota pansus seperti Putu Alit Yandinata, Wayan Sandra, Nyoman Graha Wicaksana, dan Made Suryananda. PANSUS Penyertaan Modal yang dibentuk DPRD Badung, Senin (20/1) kemarin menggelar rapat kerja dengan pihak-pihak terkait. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Made Yudana dihadiri Ketua Bapemperda Nyoman Satria dan sejumlah anggota pansus seperti Putu Alit Yandinata, Wayan Sandra, Nyoman Graha Wicaksana, dan Made Suryananda. Direksi PD Pasar Mangu Giri Sedana seperti Dirum Wayan Mustika dan Direktur Operasional Wayan Astika kompak hadir. Dari pihak eksekutif hadir juga Kabag Perekonomian A.A. Sagung Rosyawati serta Kabag Hukum. Pada kesempatan itu, Direktur Operasional Wayan Astika menegaskan, pihaknya berharap penyertaan modal dari Pemkab Badung senilai Rp98 miliar hingga tahun 2024 untuk revitalisasi sejumlah pasar

yang dikelola. Sebelumnya, dalam draf direksi mengajukan penyertaan modal hingga Rp131,6 miliar untuk revitalisasi pasar-pasar yang dikelola. Mendapat permohonan itu, anggota pansus yang juga Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata menegaskan, misi sosial PD Pasar sangat kecil. ‘’Karena itu, PD Pasar sesungguhnya lebih banyak untuk memperoleh keuntungan. Jangan seperti sekarang, misi sosial kecil, tetapi keuntungan juga sangat minim. Hanya mampu berkontribusi sekitar 1,3 persen dari penyertaan,’’ katanya. Kalau keuntungan besar, tegasnya, bisa digunakan untuk melakukan revitalisasi pasar-pasar yang dikelola. Dia menilai sangat tidak layak revitalisasi dilakukan dengan dana yang berasal dari penyertaan. ‘’Kalau ingin dilanjutkan, direksi harus menyertakan kajian

dari sisi bisnis terhadap dana penyertaan ini,’’ tegasnya. Hal sama dikemukakan Ketua Bapemperda Nyoman Satria. Dia mengajak direksi berhitung. Dana penyertaan yang ditempatkan harus memberikan margin yang layak. Dia menunjuk penyertaan yang dilakukan di Bank BPD Bali. Setiap tahun minimal Pemkab Badung memperoleh 19-20 persen keuntungan. Jika memang PD Pasar berharap dana penyertaan, tentu saja harus mampu memberikan keuntungan yang layak. ‘’Kami juga menuntut adanya kajian bisnis terhadap rencana penyertaan ini,’’ tegasnya. Sementara itu, Ketua Pansus Made Yudana juga memastikan harus ada kajian bisnis terhadap permohonan dana penyertaan. Namun soal tuntutan margin, politisi PDI Perjuangan asal Penarungan itu tidak seekstrem dua teman lainnya. Yudana hanya berharap keuntungan yang diperoleh minimal sama dengan deposito yang setara 6 persen per tahun. ‘’Setelah dipotong pajak, bersihnya sekitar 5 persen,’’ ujarnya. Dirum Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, Wayan Mustika, seusai rapat memaparkan, waktu yang disiapkan untuk raker tersebut sangatlah singkat. Sesungguhnya, katanya, pihaknya sudah menyiapkan kajian bisnis untuk pasar-pasar yang akan direvitalisasi seperti harapan Pansus. Dia menunjuk Pasar Kuta I akan direvitalisasi dengan dana sekitar Rp29 miliar. Kajiannya sudah ada dan ini sangat prospektif. Menurutnya, pasar ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti tempat sembahyang, fasilitas disabilitas, dan sebagainya. Pasar ini, kata Mustika, ada di jantung destinasi wisata dunia Kuta. ‘’Karena itu, dari segi bisnis sangat menjanjikan,’’ katanya. (ad511)

Bimtek Perbekel dan BPD Se-Badung

Potensi Desa Perlu Dikelola dan Dimanfaatkan dengan Baik PARADIGMA Desa membangun tidak henti-hentinya menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Badung dengan menyerahkan alokasi dana perimbangan keuangan dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Mengingat demikian besarnya potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dan diserahkan kepada desa, untuk itu perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Di sinilah peran strategis yang harus diemban oleh perbekel dan lembaga desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pendukung tugas perbekel dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan di desa. Demikian disampaikan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertempat di Ballroom Aston Hotel Denpasar, Senin (20/1) kemarin. Pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong juga dihadiri Ketut DPRD Badung Putu Parwata, OPD terkait dan para peserta dari perbekel dan BPD se-Kabupaten Badung. Wabup Suiasa mengatakan, pada hakikatnya pengalokasian dana ini di samping sebagai kelanjutan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditempuh selama ini, sekaligus pula pengejawantahan atas amanat peraturan perundangundangan yang berlaku berkenaan dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, juga sebagai bentuk

Isu ASF Merebak

Dewan Minta Peternak Babi Jangan Resah Mangupura (Bali Post) –

Isu adanya penyebaran virus African Swine Fever (ASF) di Badung yang mengakibatkan ternak babi mati seketika, mendapat perhatian serius kalangan anggota DPRD Badung. Para wakil rakyat ini meminta masyarakat di Gumi Keris tidak resah dengan adanya isu tersebut. Dikonfirmasi Senin (20/1) kemarin, Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti mengatakan banyak warga Badung yang beternak babi. Bahkan khusus di Badung Utara, seperti Kecamatan Mengwi dan Abiansemal sebagian besar warga memelihara babi di rumahnya. ‘’Babi banyak diternakkan oleh warga di wilayah Badung Utara, tapi kami minta warga jangan resah dan tidak waswas terkait masalah yang ada. Namun harus tetap waspada dan tolong juga jaga kebersihan kandang,’’ ujarnya. Menurutnya, semua permasalahan yang dikeluhkan

terkait dengan matinya babi telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya cek lab di Laboratorium Bali Besar Veteriner Denpasar. Hasil laboratorium akan diketahui Rabu (23/1) besok. ‘’Semua peternak maupun sentra peternakan babi kami harapkan tidak cemas. Karena kecil kasus babi yang mati, kecil kemungkinan terkena flu babi Afrika,’’ tegasnya. Politisi asal Kuta ini juga mengimbau Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung agar menurunkan tim untuk memberikan obat antivirus yang disemprotkan di bagian kandang, sehingga wabah yang tidak diinginkan bisa dianti-

sipasi sedini mungkin. ‘’Jadi, utamakan sentra dulu yang berjumlah besar, begitu juga diberikan kepada warga yang memelihara babi. Kita lebih baik mencegah sekarang dan mengantisipasinya,’’ ujarnya. Kabid Keswan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Gde Asrama menjelaskan, sejatinya sentra ternak babi di Kabupaten Badung hanya ada di wilayah Kecamatan Mengwi dan Abiansemal. Pihaknya mencatat ada 30 sentra ternak, yakni di Mengwi sebanyak 14 dan Abiansemal sebanyak 16 dengan jumlah pemeliharaan sebanyak 100 ekor lebih. ‘’Jadi, babi yang mati ini tidak hanya dari

Mangupura (Bali Post) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali menggelar sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kantor Basarnas Provinsi Bali di Jimbaran, Senin (20/1) kemarin. Selain itu,

70 pegawai Basarnas dites urine dan hasilnya negatif semua. Kepala BNNP Bali Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. menyampaikan sosialisasi ini merupakan implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2018. Ia me-

nilai sangat tepat dilakukan sosialisasi bahaya narkoba tersebut, apalagi tugas dan tupoksi Basarnas luar biasa. ‘’Sangat berat dan itu rawan atau memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkotika karena rekan-rekan selalu ada di lapangan, kaitannya dengan bagaimana menge-

sentra saja, tetapi warga juga mengadu ada babinya yang mati,’’ ungkapnya. Mengenai jumlah warga yang memelihara babi, Asrama mengaku tidak melakukan pendataan. Pasalnya, di Badung banyak warga yang memelihara babi. Bahkan, pihaknya memperkirakan ada sebanyak 300 lebih warga yang memelihara babi. ‘’Warga yang memelihara babi mungkin ratusan, tetapi hanya memelihara dua sampai lima ekor saja,’’ ujarnya. Menurut Asrama, hasil cek laboratorium terkait kematian babi tersebut akan keluar Rabu (22/1) besok. Ditegaskan, Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Bali juga sudah mengambil tindakan dan semua Dinas Pertanian di kabupaten/kota diundang rapat untuk membahas hal tersebut. (kmb27)

Puluhan Pegawai Basarnas Dites Urine

Bali Post/ist

SOSIALISASI - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa saat sosialisasi di Kantor Basarnas Bali.

vakuasi melakukan pertolongan bagi korban-korban bencana, terutama bencana alam,’’ tegasnya. Saat berada di lapangan, lanjut Brigjen Suastawa, tekanan secara psikologis sangat dirasakan oleh setiap anggota Basarnas. Terutama saat sedang mengevakuasi korban yang telah meninggal karena bencana alam atau bencana lainnya, tentunya tekanan tersebut jangan berujung ke pemakaian narkoba. Jenderal bintang satu di pundak ini berharap pengetahuan terkait narkoba yang sudah diterima pegawai Basarnas ini mampu membentengi diri dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Selama ini belum ada yang terindikasi menggunakannya. ‘’Jangan pernah coba-coba menggunakan narkoba jenis apa pun. Apabila menggunakan narkoba, maka 10 persen otak manusia sudah rusak. Sifat narkoba ada tiga, habitual, toleran, dan adiktif. Fenomena saat ini yang menjalani rehabilitasi bahkan 30 persen relaps,’’ ujar mantan Direktur Binmas Polda Bali ini. Peran Basarnas dalam P4GN, katanya, yaitu membentuk relawan antinarkoba di lingkungan kerja masingmasing. Menjaga nama baik lembaga pemerintah dari penyalahgunaan narkoba, melaksanakan tes urine secara berkala sebagai langkah deteksi dini, serta aktif inovatif dalam berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. (kmb36)

BIMTEK - Wabup Suiasa berfoto bersama dengan peserta Bimtek usai membuka Bimtek Perbekel dan BPD di Ballroom Aston Hotel Denpasar, Senin (20/1) kemarin. komitmen dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Badung kepada segenap masyarakat Badung untuk bersama-sama membangun jagat Badung. “Kebijakan ini sengaja ditempuh dan direncanakan sebagai langkah strategis dalam rangka mensinergikan seluruh komponen yang terkait sehingga pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya. Wabup Suiasa mengingatkan, perbekel bersama BPD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dengan terbangunnya kerja sama yang harmonis antara perbekel dan BPD, maka akan terwujud

kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pantia Kadek Sukarma melaporkan penyelenggaraan Bimtek ini untuk menyamakan persepsi antara perbekel dan BPD dalam rangka membangun desa dalam program Desa Membangun mengingat di Kabupaten Badung perbekel dijabat oleh Pj. dan sebagian besar periode BPD saat ini adalah anggota baru. Dikatakan, sinergi antara perbekel dan BPD selama ini sudah terjalin dengan bagus, diharapkan dengan adanya bimtek ini menghindari adanya kecemburuan antara BPD dan perangkat desa, sehingga sinergitas yang sudah bagus ini dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan. (ad512)

Diduga Bunuh Diri

Barang WNA Ditemukan di Ujung Tebing Mangupura (Bali Post) Seorang wisatawan atas nama Ryan asal Inggris diduga jatuh dari tebing di kawasan Pura Selonding, Pecatu, Kuta Selatan, Senin (20/1) kemarin. Dugaan tersebut karena di lokasi ditemukan tas, botol minuman keras, dan sepeda motor diduga milik korban yang menginap di Villa Mario. Di kamar vila tamu tersebut juga ditemukan tulisan wasiat yang ditujukan kepada pacarnya. Kuat dugaan warga negara asing ini nekat melakukan aksi bunuh diri. Pascapenemuan tas dan barang-barang tersebut, tim Basarnas Bali mulai melakukan penyisiran. Menurut Kepala Kantor Basarnas Bali, Hari Adi Purnomo, kronologi awal yakni pada Senin (20/1) sekitar pukul 07.30 Wita ditemukan motor di Jalan Pura Selonding parkir dari Minggu (19/1) sekitar pukul 17.00 Wita. Temuan itu kemudian dilaporkan oleh warga ke Polsek Kuta Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Denpasar sudah melakukan tindakan pengusulan SMC KKS Denpasar. “Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang diturunkan ke lokasi berjumlah 12 personel,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Bendesa Adat Pecatu

Made Sumerta membenarkan hal itu. Meski di lokasi ditemukan barang-barang milik korban, namun pihaknya belum bisa memastikan orangnya jatuh dari atas tebing. Dikatakan, di lokasi saat ini sudah ada tim SAR Denpasar bersama pihak kepolisian untuk melakukan pencarian. Hingga Senin sore kemarin pencarian belum menemukan hasil, dan upaya pencarian rencananya dilanjutkan, Selasa (21/1) hari ini. (kmb23)

Bali Post/ist

PENCARIAN - Tim rescue Basarnas Bali melakukan pencarian WNA yang diduga terjatuh dari tebing di kawasan Pura Selonding, Pecatu, Senin (20/1) kemarin.

Selasa Umanis, 21 Januari 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Memanfaatkan Medsos untuk Kesiapsiagaan Bencana BENCANA datang memang tidak bisa diramalkan, di mana dan kapan datangnya. Indonesia sebagai daerah tropis, bencana yang mengancam berkaitan dengan iklim tropis. Di antaranya banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan berlanjut kebakaran dan sejenisnya. Selain bencana berkaitan iklim tersebut, bencana yang mengintai berkaitan dengan gunung berapi. Ini tidak lepas dari Indonesia masuk deretan Sirkum Pasifik. Mengingat bencana tidak bisa diduga kapan dan di mana datangnya, maka kesiapsiagaan untuk mengantisipasinya haruslah dipersiapkan dengan baik. Kesiapsiagaan ini dapat dipersiapkan dengan membekali masyarakat pengetahuan akan keberadaan mereka. Misalnya masyarakat di daerah pegunungan atau perbukitan, dibekali literasi tentang longsor, puting beliung, gunung berapi dan sejenisnya. Termasuk literasi akan perubahan iklim ekstrem dan sejenisnya. Sementara masyarakat di pesisir, dapat dibekali literasi tentang tsunami, banjir rob, arus pasang dan sejenisnya. Literasi kebencanaan secara sederhana dapat diberikan dengan penyebaran informasi tentang cuaca atau aktivitas gunung berapi oleh pihak Balai Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Tentu saja ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak BMKG. Penyebaran informasi dari BMKG harus dilakukan semua pihak, termasuk masyarakat sendiri. Yang pertama pihak yang berkaitan langsung, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SARS, Balawista dan pemangku kepentingan lainnya. Di era teknologi informasi seperti sekarang, ini tidaklah terlalu sulit dilakukan dengan memanfaatkan media sosial (medsos). Pemanfaatan medsos dalam kesiapsiagaan bencana merupakan langkah awal (preventif) dalam mengantisipasi dampak dari bencana. Saat ini pemanfaatan medsos justru untuk menginformasikan bencana yang telah terjadi dan menimpa masyarakat di suatu daerah. Ini tidak salah, tetapi akan sangat efektif untuk mencegah dampak yang ditimbulkan jika informasi tentang potensi bencana itu bisa disampaikan lebih awal. Dengan mengetahui potensi bencana di wilayahnya serta langkah-langkah apa yang mesti dilakukan, masyarakat juga diajarkan mengenai kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan masyarakat tentang bencana merupakan langkah awal antisipasi terhadap bencana, sekaligus mencegah dan menekan dampak yang ditimbulkannya. Terpenting lagi, membuka kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai kepedulian pada lingkungan. Pengalaman menunjukkan, bencana terjadi akibat kerusakan lingkungan. Makin parah kerusakan lingkungan, makin besar bencana yang kemungkinan terjadi.

Literasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Kekeringan dan banjir bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya merupakan bencana hidrometeorologi yang datang silih berganti dan saling berkaitan. Penghujan identik banjir dan kemarau rentan kekeringan. Awal tahun 2020 ini langsung disambut dengan duka akibat bencana banjir di Jabodetabek. BMKG memprediksi bahwa saat ini baru memasuki musim penghujan. Puncak hujan sendiri diperkirakan BMKG masih pada pertengahan Januari sampai Maret. Awal penghujan umumnya terjadi cuaca ekstrem, tetapi di Jabodetabek langsung dengan curah hujan tinggi. Bahkan, masih menurut data BMKG, curah hujan pada hari Rabu (1/1) di Jakarta tertinggi sejak tahun 1996. Jika tanggap darurat dan mitigasi tidak segera dilakukan maka dapat diperkirakan bencana yang berdampak lebih besar akan kembali terjadi saat puncak musim penghujan nanti. Prediksi ini patut diperhatikan dengan meningkatkan literasi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir.

Oleh Ribut Lupiyanto ndonesia berdasarkan data BNPB didera 3.803 bencana selama tahun 2019. Sebagian besar bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologi yaitu bencana yang terkait cuaca dan iklim yang ekstrem. Jenis bencana hidrometeorologi meliputi puting beliung, kebakaran hutan, banjir, longsor dan kekeringan. Sebanyak 478 orang meninggal dunia dan 6,1 juta jiwa menderita dan mengungsi akibat bencana ini. Selain dipicu oleh perubahan iklim di tingkat global, buruknya tata kelola lingkungan, alih guna lahan, deforestasi, degradasi lahan di tingkat lokal dan nasional turut andil memperparah bencana ini. Bencana yang paling banyak menyebabkan korban jiwa, antara lain banjir dan longsor di 10 kabupaten atau kota di kawasan Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2019. Peristiwa ini menyebabkan 82 orang meninggal, tiga orang hilang dan 47 orang luka. Banjir dan longsor di Sentani, Jayapura pada 16 Maret 2019 juga memakan banyak korban jiwa.

Bencana ini menyebabkan 112 orang meninggal, 7 orang hilang, dan 965 orang luka. Selanjutnya banjir dan longsor di Bengkulu pada sembilan kabupaten/kota pada 27 April 2019, dampaknya 24 orang meninggal, empat orang hilang, dan empat orang luka. Angka di atas menunjukkan kenaikan sebesar 15,4 persen dibandingkan bencana pada 2018. Pada tahun lalu tercatat terjadi 1.774 bencana. Jumlah korban meninggal dan hilang pada tahun lalu sebanyak 181 orang, sedangkan tahun ini 390 orang. Jumlah korban luka-luka 503 orang, yang mengungsi 2.149.886 jiwa dan rumah rusak mencapai 26.969 unit. Global Assessment Report (2011) memperkirakan bahwa kerugian akibat bencana ratarata mencapai 1% dari PDRB per tahun. Kerugian dunia akibat kejadian bencana sejak tahun 2003 hingga 2012 ditaksir lebih dari 2,7 triliun dolar Amerika. Untuk Indonesia, dampak fiskal bencana secara nasional memang masih tergolong kecil. Bencana terdahsyat tsunami Aceh tahun

S URAT PEMBACA Tanggung Jawab Sosial Jaga Bali Bali belakangan ini sarat beban dan overload dari segi penduduk sehingga berdampak buruk terhadap pengelolaan tata ruang. Indikator ini haruslah kita sikapi dengan segera jangan merasa kita aman-aman saja hidup di Bali. Bahkan, belakan-

2004 misalnya memiliki kerugian setara 0,3% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia. Persentase tersebut akan terasa besar di tingkat daerah yaitu mencapai 45% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh. Hampir 90 persen sumber dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat, padahal pemerintah hanya mampu mengalokasikan dana bencana sekitar Rp4 triliun per tahun. Implikasi ini akan semakin besar dan kompleks jika dikaji terhadap sektor industri serta perdagangan dan jasa. Bencana tahunan seperti banjir juga menjadi faktor penghambat bagi datangnya investasi. Bencana antropogenik tahunan besar dan merata secara nasional adalah bencana hidrometeorologi. BNPB melaporkan bahwa sejak 1915 atau sekitar 100 tahun terakhir bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana alam. Literasi Mitigasi Bencana antropogenik terjadi akibat kelakuan manusia merusak keseimbangan lingkungan.

Konsekuensi demi meminimalisasi bencana antropogenik adalah mengimplementasikan manajemen lingkungan secara terpadu. Keterpaduan yang dibutuhkan andalah antarsektor, antarpihak, dan antarwilayah. Pemimpin bertanggung jawab menjadi fasilitator upaya ini. Pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif mesti memiliki komitmen politik hijau. Pemimpin yang baru hasil pilkada nanti wajib kiranya melek ekologi dan mengarusutamakan lingkungan demi pembangunan berkelanjutan. Legislator baru juga penting peduli agenda lingkungan yang dibuktikan dengan produk legislasi dan penganggaran yang pro-lingkungan. Orientasi pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan yang ujungnya menyebabkan datangnya bencana. Sektor swasta perlu tanggap terhadap kebutuhan lingkungan. Program sosial atau CSR dapat didayagunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan. Izin lingkungan juga harus dipenuhi sejak awal hingga melaksanakan rekomendasi pengelolaan lingkungannya. Masyarakat dituntut peka dan tanggap terhadap dinamika lingkungan. Hasil survei Program Climate Asia (2013) mengungkapkan bahwa informasi perubahan iklim masih kurang di kalangan warga Indonesia. Hanya 19 persen masyarakat yang mendengarkan prakiraan cuaca serta 11 persen yang memiliki persiapan bencana. Kondisi ini menuntut upaya ekstra kaitannya dengan penyebaran informasi dan pelaksanaan edukasi. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

gan saya juga sering baca di Bali Post kejahatan juga melibatkan wisatawan. Jumlahnya bahkan tergolong tinggi. Untuk itu saya berharap bupati atau wali kota se-Bali lebih serius mengawal tata ruangnya. Pengawasan pendirian bangunan di areal pertanian juga perlu diintensifkan. Jangan hanya untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita lupa

melakukan pengawasan untuk menjaga keseimbangan ekosistem Bali. Selain itu, para pengusaha di Bali juga hendaknya lebih peduli dengan alam Bali. Jangan hanya mengeruk untung di Bali namun tak mau berbagi dengan masyarakat Bali yang dengan setia menjaga alam Bali. Pemilik modal hendaknya memiliki tanggung jawab sos-

ial kepada penduduk Bali dan alamnya, bukan hanya membangun komunikasi di sekitar wilayah investasi. Ingat Bali ini membutuhkan kepedulian secara merata, tak hanya di kawasan-kawasan pariwisata. Kawasan penyangga pariwisata hendaknya juga diperhatikan.

sia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi kunci minimalisasi bencana antropogenik. Seluruh warga saatnya diajak berpartisipasi demi mengurangi risiko bencana akibat ulah manusia. Tantangan penanggulangan bencana yang semakin rumit membutuhkan keberadaan personel yang kompeten. Tugas kemanusiaan sekaligus beban finansial akan terkurangi melalui optimalisasi mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan. Penulis, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

POJOK

Pilkel serentak, puluhan ribu pemilih di Gianyar golput. - Tidak menarik. *** BUMDes didorong pasarkan cengkeh petani. - Bukan buat swalayan. *** Anggota DPRD Bali minta tak ada lagi pemekaran desa. - Tergiur dana desa.

I Kadek Arsana Denpasar, Bali

Ekonomi KKN Mahasiswa Unmas Fokus di Mengwi

Garap Kaum Milenial, Hindari Berpolitik Praktis

UNIVERSITAS Mahasaraswati (Unmas) Denpasar tahun ini memfokuskan program KKN di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tepatnya di 15 desa dan 5 kelurahan di Mengwi. Pada KKN kali ini Unmas Denpasar menerjunkan 1.276 mahasiswa. Para peserta KKN Unmas secara resmi diserahkan oleh Rektor Unmas Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. kepada Bupati Badung diwakili Asisten II Sekda Badung dr. Putra Suteja, dilanjutkan kepada camat dan kades, Senin (20/1) kemarin. Saat itu juga diberikan pembekalan materi soal kewilayahan dan RPJM, etika KKN, manajemen posko, observasi dan cara penyusunan laporan. Ketua Panitia KKN I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H. mengungkapkan, KKN 2020 angkatan ke-43 ini difokuskan menggarap warga perkotaan, tiap desa diterjunkan 30-31 mahasiswa. Dari jumlah itu 653 mahasiswa mengikuti KKN alternatif dan 623 mahasiswa mengikuti KKN reguler. Mereka akan menggarap pembangunan desa selama 1,5 bulan. Program KKN kali ini lebih singkat karena bertepatan dengan hari raya Galungan dan Kuningan. KKN ini, katanya, memberi pengalaman mahasiswa belajar di masyarakat. Kemudian ikut mengidentifikasi serta menemukan solusi kreatif terhadap

berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Rektor Unmas Made Sukamerta menegaskan, KKN ini adalah bagian dari model pembelajaran hidup di tengahtengah masyarakat. Mengidentifikasi masalah dan memberi solusi terhadap pembangunan desa. Makanya dia menegaskan bahwa kehadiran mahasiswanya di desa ikut memecahkan masalah alias problem solving kepada masyarakat. Dia menegaskan, mahasiswa KKN di desa harus menggarap kaum milenial untuk menghindari narkoba dan paham radikal. Kedua, mengedukasi kaum milenial untuk setia pada empat pilar kebangsaan. Apalagi kampus Unmas adalah kampus bebas narkoba dan bersih dari radikalisme. Selain itu, Rektor minta mahasiswa KKN mengajak kaum milenial Mengwi menekuni dunia kewirausahaan alias membuka lapangan kerja baru. Mahasiswa Unmas harus menjadi panutan dalam mengedukasi masyarakat, khususnya generasi milenial dalam menangani masalah sampah, khususnya mengurangi pemakaian sampah plastik guna mendukung program Bupati Badung dan Gubernur Bali. Yang penting lagi, katanya, mahasiswa KKN Unmas wajib menyukseskan program Gubernur Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui penggunaan

RUPS BPR Lestari Bali Setujui Tambah Setoran Modal Rp71,5 M RAPAT Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Lestari Bali yang diselenggarakan Jumat (17/01), menyetujui peningkatan setoran modal sebesar Rp71,5 miliar sehingga total modal yang disetor menjadi Rp350 miliar. ‘’Peningkatan setoran modal ini kami lakukan untuk memperkuat permodalan perusahaan,’’ ungkap Alex P. Chandra, Chairman Lestari Group. Dalam RUPS yang diselenggarakan di Kantor Cabang WR Supratman ini, dilaporkan pula kinerja positif perusahaan yang berhasil mencatatkan posisi aset Rp6,2 triliun di akhir bulan Desember 2019, tumbuh

Rp1,1 triliun setahun. Sedangkan laba yang berhasil diraih adalah sebesar Rp177 miliar. ‘’Tahun 2019 masih menjadi tahun yang sulit bagi industri perbankan, bukan hanya di Bali tapi juga di Indonesia. Namun berkat kepercayaan yang diberikan para nasabah kami, tahun lalu kami berhasil mencapai pertumbuhan aset tertinggi secara nominal sepanjang berdirinya BPR Lestari,’’ ungkap Pribadi Budiono, Direktur Utama BPR Lestari Bali. Secara grup, saat ini terdapat lima afiliasi BPR di bawah naungan Lestari Group di Pulau Jawa an-

tara lain BPR Lestari Jatim (Malang), BPR Lestari Jateng (Solo), BPR Lestari Jabar (Bekasi), BPR Lestari Banten (Tangerang) dan BPR Lestari Jakarta (Jakarta Barat). Total aset seluruh BPR di bawah naungan Lestari Group yang beroperasi di Jawa dan Bali sebesar Rp7 triliun. ‘’Kami ingin menjadi perusahaan lokal Bali yang hadir di pentas nasional, National Presence. Maka setelah beroperasi lima BPR di Pulau Jawa di bawah naungan Lestari Group, tahun 2020 ini kami menargetkan untuk melebarkan sayap ke Daerah Istimewa Yogyakarta,’’ tutup Alex. (ad516)

KKN - Rektor Unmas Made Sukamerta dan Putra Seteja serta kades saat penyerahan mahasiswa KKN. bahasa Bali dan busana Bali. Untuk itu di lapangan mahasiswa diminta bekerja sama dengan kades dan lurah serta dosen pembimbing. ‘’Bangun komunikasi dengan semua komponen di desa,’’ tegasnya. Hal itu didukung pernyataan Ketua LPPM Unmas Dr. Ir. Made Tamba, M.P. bahwa KKN kali ini digarap komprehensif, sehingga program KKN benarbenar menyentuh kepentingan masyarakat. Semua desa akan digarap dengan multidisiplin ilmu di Unmas. Asisten II dr. Putra Suteja memberi apresiasi kepada Unmas karena banyak memberikan kontribusi pembangunan

pendidikan dan kesehatan bagi warga Mengwi. Dia setuju mahasiswa membantu pemerintah menangani masalah di desa dengan cara sesuaikan program KKN dengan renstra desa, kecamatan dan Kabupaten Badung. Bahkan, dia ingin setelah tamat mahasiswa garap desa di sektor pertanian. Termasuk memantau angka stunting, dan mengarahkan anak usia sekolah yang sudah diberi laptop menggunakannya demi pendidikan. Dia juga menekankan mahasiswa KKN Unmas ikut membantu Mengwi menggarap kaum milenial dalam ekonomi kreatif di desa. (ad480)

Bali Community - Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita. Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaktur Eksekutif: Parwata Koordinator Liputan: Nyoman Winata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Nyoman Winata, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

Krama Antusias Persiapkan ’’Melasti Pangurip Gumi’’

Sosok Netralitas Harga Mati TNI PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Tabanan menjadi perhatian semua pihak. Jajaran TNI pun terus mematangkan pengamanan proses pentahapan pilkada. Dandim 1619 Tabanan Letkol Inf. Toni Sri Hartanto, Senin (20/1) kemarin mengatakan, Kodim 1619 Tabanan siap mengamankan sekaligus menjaga kondisi Tabanan tetap kondusif, sehingga pelaksanaan pilkada aman seperti pelaksaan pilpres dan pileg tahun sebelumnya. Diakuinya, ada sedikit riakriak kecil. Namun, ditegaskan, semua bisa diselesaikan dengan baik. Terkait pengerahan personal pada pilkada, Kodim 1619 menyiapkan 230 anggota. Meski belum ada penetapan calon, diakuinya, patroli tetap dilakukan. Pihaknya juga menekankan netralitas TNI jangan diragukan lagi. “Netralitas harga mati bagi kami. 110 persen netral untuk pelaksanaan pilkada. Semua anggota terus diingatkan untuk itu,” tegas Dandim. Sebetulnya tahapan pilkada serentak sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 November 2019 hingga 23 September 2020. “Kami pihak TNI terus melakukan koordinasi yang baik dengan Polres, KPU, termasuk Bawaslu,” pungkasnya. (bit)

NYARIS setiap hari persiapan Karya Agung Pangurip Gumi di Pura Luhur Batukau, Desa Wongaya Gede, terus dilakukan. Krama istri yang ngaturang ayah membuat upakara bebantenan di wantilan dengan cekatan membuat segala bentuk sarana-prasarana upakara. Krama lanang berpencar di berbagai tempat. Mereka juga ikut membuat sarana-prasarana kelengkapan upacara. Pura selalu terlihat bersih karena setiap saat dibersihkan. Setiap hari Sabtu dan Minggu krama dari berbagai daerah pun tumpah ruah ngaturang ayah ke Pura Luhur Batukau sembari sujud bhakti nangkil ke pura. Seperti Sabtu (18/1), banyak krama pangayah datang dari lembaga perbankan, universitas, dan instansi serta krama Hindu lainnya. Mereka tampak berbaur mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, dengan harapan Karya Agung Pangurip Gumi di Pura Luhur Batukau ini dapat berjalan lancar. Ketua Panitia Karya Pangurip Gumi, Ir. I Wayan Arya, mengatakan yang dipersiapkan adalah rangkaian upacara melasti yang jatuh pada Buda Wage Warigadian, 29 Januari 2020. Upacara melasti itu mamargi (jalan

kaki) selama 4 hari 3 malam. Tentunya momen ini sangat dinantikan krama yang ingin menunaikan bhakti-nya menyambut perjalanan Ida Batara di sepanjang jalan antara Pura Luhur Batukau hingga Pura Tanah Lot. Demikian juga seluruh masyarakat dapat ngaturang ayah sepanjang perjalanan. Selama perjalanan Ida Batara, seluruh masyarakat di wilayah desa adat yang dilalui tidak diperkenankan bekerja di sawah dan kebun. ‘’Rute atau jalan dan genah simpang dan marerepan hampir sama dengan upacara melasti tahun 1993 silam. Ida Batara akan melintasi Sungai Penatahan, Sungai Celebuh di Desa Subamia Tuakilang, dan Demung Tabanan (tidak melewati jembatan). ‘’Karena pamargi melasti atas pakayun Ida Batara dan itu pengalaman tahun 1993, mamargi dengan jalan kaki,’’ terangnya. Selama perjalanan melasti, Ida Batara akan simpang (singgah) sekaligus marerepan di Pura Puseh Kota Tabanan dan di Pura Puseh Desa Tengkudak Kecamatan Penebel. Rangkain prosesi rencananya dimulai sekitar pukul 08.00 Wita diawali Ida Batara Batukau medal dari pura kemudian berangkat melasti. Proses ini ditempuh dengan jalan kaki. Setelah

tiba di Tabanan, Ida Batara menuju Pura Puseh Kota Tabanan, marerepan. Keesokan paginya, 30 Januari 2020, Ida Batara melanjutkan perjalanan menuju Pantai Tanah Lot melakukan proses melasti atau penyucian jelang Karya Pangurip Gumi pada 20 Februari 2020. Usai proses itu Ida Batara mawali ke Pura Batukau, namun kembali lagi harus marerepan di Pura Puseh Kota Tabanan. Tanggal 31 Januari, Ida Batara melanjutkan

perjalanan menuju Pura Luhur Batukau. Karena perjalanan jauh dijadwalkan Ida Batara marerepan di Pura Puseh Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, kemudian tanggal 1 Februari menuju Pura Luhur Batukau. Diperkirakan, ribuan krama umat Hindu Tabanan dan dari berbagai daerah juga akan ambil bagian pada proses melasti itu. Khususnya pangempon Pura Luhur Batukau yang ada di 12 banjar adat di Desa Won-

gaya Gede serta iringan Ida Batara Jajar Kemiri Pura Batukau. Arya menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengamanan. Baik itu kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, dan PMI Tabanan. Termasuk pecalang di masing-masing wilayah adat yang dilewati saat melasti. ‘’Seluruh pecalang terlibat selain iringan Ida Batara Jajar Kemiri Batukau,’’ jelasnya. (bit)

PERSIAPAN - Krama istri tampak antusias menyiapkan segala upakara jelang persiapan upacara melasti terkait Karya Pangurip Gumi di Pura Luhur Batukau, Sabtu (18/1).

Tiga Orang Ambil Formulir Gunakan Sabu Cari Ketenangan Diri Pendaftaran di Golkar Wahyu Antika Diamankan Polisi

Tabanan (Bali Post) Suhu politik di Kabupaten Tabanan mulai menghangat. Parpol melakukan berbagai bersiapan demi bisa memenangkan pesta demokrasi 2020, yakni perhelatan pemilihan kepala daerah. Hingga hari kedua pembukaan pendaftaran penjaringan cabup-cawabup Partai Golkar Tabanan, Senin (20/1) kemarin sudah ada tiga orang yang melakukan pendaftaran di kantor DPD II Golkar Tabanan. Dari tiga orang itu, dua di antaranya mendaftar untuk

posisi cabup, sedangkan satu orang cawabup. Biro Hukum Panitia Pendaftaran Pilkada, Made Alit Ardika, mengatakan mereka yang mendaftar untuk posisi cabup hingga hari kedua (Senin kemarin - red) yakni Gusti Kade Hery Angligan nonkader dari Desa Bantas, Selemadeg Timur dan A.A. Ngurah Panji Astika juga nonkader dari Puri Anom Tabanan. Pendaftaran posisi cawabup baru pecah telur hari kedua, yakni Bagus Putu Ngurah Wira Tenaya. Ia

merupakan kader yang juga pengurus di Partai Golkar. ‘’Hingga hari kedua, baru ada tiga yang mendaftar, dan penjaringan ini masih dibuka sampai 31 Januari 2020. Pengembalian formulir dilakukan serentak tanggal 1 Februari,’’ terangnya. Sebelumnya, Ketua Tim Penjaringan DPD II Golkar Tabanan I Made Asta Darma mengatakan, siapa pun baik itu kader maupun nonkader yang ingin menggunakan kendaraan Partai Golkar bisa ikut penjaringan calon kepala daerah. (kmb28)

PENDAFTARAN - Salah satu kandidat posisi cabup tengah melakukan pendaftaran di kantor DPD II Golkar, Senin (20/1) kemarin.

Jelang Usia 15 Tahun

Direksi dan Staf BPR PADMA ’’Ngaturang Ayah’’ di Pura Luhur Batukau

MENDUDUKI posisi nomor tiga dari 135 total Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali, bagi BPR PADMA tentunya tidak diraih dengan cara mudah. Selain dilakukan kerja keras oleh jajaran direksi dan seluruh staf, keberhasilan yang diraih juga tidak terlepas dari tuntunan Tuhan. Tak salah, jelang usianya ke-15 tahun, Mei 2020 mendatang, Direksi dan ratusan staf BPR PADMA ngaturang ayah ke Pura Luhur Batukau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Sabtu (18/1) lalu. Suatu kesempatan yang langka dalam prosesi ngaturang ayah, sebab saat ini di Pura Batukau juga tengah ada persiapan Karya Agung Pangurip Gumi. Direktur Utama BPR PAD-

MA Cokorda Gede Mahadewa, S.E., M.M. mengatakan, adanya rangkaian persiapan Karya Agung Pangurip Gumi di Pura Luhur Batukau tahun ini, menjadi salah satu momen yang dirasa pas untuk bisa melakukan wujud bhakti kepada Ida Sesuhunan Pura Batukau. Sejatinya kegiatan ini merupakan wujud dari konsep Tri Hita Karana. ‘’Selain memohon tuntunan beliau. Kami berharap sesuhunan di Pura Batukau bisa terus membimbing langkah kami ke depan, sehinga kami bisa terus berkembang baik dan menjadi lembaga perbankan yang terus bisa dipercaya masyarakat,’’ ucapnya. Lanjut disampaikan Cokorda Gede Mahadewa, BPR PADMA selalu berkomitmen

NGATURANG AYAH - Direksi dan Staf BPR PADMA foto bersama di depan areal Pura Luhur Batukau di sela-sela kegiatan nangkil dan ngaturang ayah, Sabtu (18/1) lalu.

menjaga kepercayaan nasabah dengan selalu memberikan layanan dan fasilitas terbaik bagi mereka. Di mana selama ini produk-produk yang dimiliki BPR PADMA sangat diminati masyarakat, sehingga berkembangnya BPR PADMA dengan keberhasilan usaha masyarakat berjalan selaras. ‘’Kualitas SDM juga menjadi satu program kami untuk bisa bersaing di era digital saat ini,’’ terangnya. Agar bisa lebih mendekatkan layanan pada masyarakat pada tahun 2020 ini, BPR PADMA akan menambah dua kantor kas, yaitu di Singaraja dan Gianyar. Kondisi kinerja BPR PADMA sendiri dari posisi laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Aset yang dimiliki BPR PADMA saat ini sebesar Rp441 miliar lebih. Kredit ada pada angka Rp387 miliar lebih dengan 1.800 orang nasabah, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun sebesar Rp227 miliar dengan 14.000 nasabah. Permodalan 30,92 persen, dan LDR berada di posisi sehat, yakni 91,22 persen. Itu artinya dana yang terserap sudah disalurkan dalam bentuk kredit. ‘’Target kami di 2020, aset bisa di angka Rp500 miliar. Tentunya dengan peningkatan kualitas SDM dan layanan pada nasabah,’’ pungkasnya. (ad 415)

Tabanan (Bali Post) Upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba gencar dilakukan jajaran Sat Narkoba Polres Tabanan. Petugas pun berhasil mengamankan I Gede Wahyu Antika alias Wahyu (25) di kamar rumahnya Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg. Kasubag Humas Polres Iptu I Made Budiarta seizin Kapolres AKBP Agus Tri Waluyo mengatakan, keberhasilan penangkapan kasus narkoba Senin (20/1) kemarin terhadap tersangka Wahyu itu berasal dari informasi masyarakat. Setelah dapat info, pihaknya kemudian menindaklanjuti bersama jajaran Sat Narkoba dengan melakukan penyelidikan. Kemudian, memang benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap tersangka di kamar tidur rumahnya Selasa (14/1) pukul 16.15 Wita, di atas lantai tepatnya di bawah meja depan ditemukan barang bukti satu buah plastik klip. Ternyata di dalam klip itu berisikan kristal bening. Diduga kristal bening itu adalah sabu. Beratnya 0,25 gram bruto/0,14 gram neto. Selain itu, juga ditemukan alat hisap sabu (bong) berisi satu buah pipa kaca. Di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga sabu. ‘’Ketika tersangka ditanya, dengan terus terang mengakui barang itu sebagai miliknya.

Selanjutnya, baik tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polres untuk proses hukum lebih lanjut,’’ terangnya. Dari pengakuan tersangka baru pertama kali menggunakan narkoba yang didapatkan dari temannya di wilayah

Soka. Harga narkoba satu paketnya Rp400 ribu. Alasan penggunaan barang haram itu, kata pelaku semata untuk menenangkan diri. Awalnya tersangka mengaku pengangguran. Namun setelah memberikan keterangan kepada

polisi justru mengaku bekerja di salah satu restoran di wilayah Seminyak, Badung. ‘’Tersangka baru pertama kali ini memakai sabu. Tujuannya agar bisa menenangkan dirinya,’’ ucapnya. Akibat perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. (kmb28)

TERSANGKA - Kasubag Humas Polres Tabanan saat rilis kasus penangkapan satu orang tersangka penyalahgunaan narkoba, Senin (20/1) kemarin.

Sosial

Tak Kenal Lelah, Made Urip Buka Dua Lomba Mancing Mania ”Berpolitik Lapangan Pengabdian, Bukan Cari Suara Saat Pemilu”

KETUA DPP PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. nampaknya tak bisa hanya duduk di belakang meja. Ia terus turun ke tengah masyarakat daripada duduk dan diam di kursi empuk. Karena itu, anggota Komisi IV DPR-RI yang sudah terpilih lima periode itu terus turun ke bawah (turba) menemui masyarakat, khususnya para petani dan krama subak. Sehari sebelumnya menyerahkan bantuan paket alsintan (alat dan mesin pertanian) di Desa Songan, Kintamani, Bangli, Sabtu (18/1) lalu senilai total Rp1,394 miliar. Tidak pernah merasa lelah, anggota dewan yang dijuluki kaum marhaen sebagai wakil rakyat ‘’sejuta traktor’’ itu kembali turba maraton membuka lomba mancing serentak di dua tempat di Tabanan. Itu sekaligus sebagai rangkaian menyemarakkan HUT ke-47 PDI Perjuangan, Minggu (19/1). ‘’Rangkaian HUT ke-47 PDI Perjuangan kita laksanakan lomba mancing serentak di dua titik,’’ ungkap Made Urip usai membuka lomba mancing mania. Hadir saat itu Ketua DPC PDI-P Tabanan sekaligus Wakil Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. bersama anggota Fraksi PDI-P DPRD Tabanan Ketut Arsana Yasa alias Sadham. Lomba mancing mania itu digelar ST Tri Wikrama di saluran Telabah Banjar Meliling Kawan, Desa Meliling, Kerambitan. Satu lagi lomba

mancing mania digelar STT Eka Semaya Murti di Banjar Denbantas, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, juga dihadiri anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali dan Tabanan, I Made Suparta dan I Gusti Komang Wastana. ‘’Kegiatan lomba mancing ini untuk mendekatkan partai dengan rakyatnya. Lomba mancing ini melibatkan semua usia sebagai ajang efektif bertemu masyarakat,’’ tandas politisi senior asal Desa Tua, Marga itu. Ketua DPP PDI Perjuangan tiga periode yang membidangi pertanian dan lingkungan hidup itu tidak pernah mengeluh memperjuangkan aspirasi dan usulan masyarakat bawah. Terutama para petani dan krama subak. Bahkan, selama dipercaya dan dipilih untuk kelima kalinya sebagai anggota DPR-RI, dengan dukungan suara terbanyak di Bali dan ketujuh nasional (255.130 suara). Made Urip

tetap tak kenal lelah turun ke bawah. Jalan politik baginya selalu harus diisi, walaupun tidak ada hajatan politik. Ia berjanji terus turba. Apalagi ratusan peserta dan masyarakat nampak sangat antusias mengikuti lomba mancing itu. ‘’Bagi saya berpolitik bukan hanya mencari suara saat pemilu saja. Tetapi politik sejatinya merupakan lapangan pengabdian,’’ tegas Made Urip. Sejak kembali dilantik 1 Oktober 2019 lalu, kegiatan politik Made Urip sebagai anggota DPR-RI senantiasa dilalui dengan beragam aktivitas turun langsung ke tengah masyarakat. Di antaranya menghadiri undangan kegiatan adat, upacara keagamaan, termasuk lomba mancing hingga ke pelosok desa. Undangan yang diterima sebagian besar bersifat nonformal. Tidak jarang hanya lewat telepon, SMS, atau WA (pesan singkat - red). Meski-

BUKA LOMBA MANCING - Ketua DPP PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. saat merayakan HUT ke-47 PDI Perjuangan usai turba maraton membuka lomba mancing mania secara serentak di Tabanan, Minggu (19/1).

pun begitu, wakil rakyat yang berpenampilan sangat sederhana ini sudah dipastikan hadir. ‘’Jika berhalangan hadir pasti undangan itu ada yang mewakili,’’ bebernya. Terutama selama agenda reses (kegiatan di luar gedung DPR-RI) maupun saat kundapil (kunjungan daerah pemilihan), satu per satu undangan masyarakat dihadiri secara maraton. ‘’Selaku wakil rakyat yang dipilih masyarakat, wajib hukumnya mendatangi kembali masyarakat yang menjadi pemilihnya. Inilah saatnya rakyat menguji wakil rakyat pilihannya itu. Apakah benar-benar konsisten memperhatikan aspirasi dan keinginan rakyat yang mesti diperjuangkan sesuai bidangnya masing-masing?’’ ujar Made Urip. Made Urip juga selalu memberikan dorongan semangat kepada para mancing mania dengan dibuktikan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi Kabupaten Tabanan memiliki potensi di sektor perikanan. Masyarakat pesisir Tabanan diyakini banyak berprofesi sebagai nelayan. Pihaknya pun membentuk kelompok nelayan. Made Urip sendiri telah lama dibantu, melalui program penguatan modal. Seperti Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) tangkap, sarana, dan prasarana, serta alat tangkap. Kelompok-kelompok budi daya air tawar dengan penguatan modal berupa PUMP budi daya. (ad502

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

Pilkel Serentak

Puluhan Ribu Pemilih Golput

Gianyar (Bali Post) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gianyar sudah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemilihan perbekel (pilkel) serentak di 29 desa yang berlangsung, Minggu (19/1) lalu. Dari hasil evaluasi, tercatat puluhan ribu warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Angka golput tertinggi terjadi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati. Berdasarkan data rekapitulasi penghitungan suara dan persentase kehadiran pemilih dalam pilkel serentak di Kabupaten Gianyar, tercatat total DPT yang tidak hadir dari 29 desa sebanyak 29.307. DPT paling banyak tidak hadir tercatat di Desa Batubulan mencapai 5.589 DPT dari total 14.333 DPT. Sementara yang hadir ke TPS menggunakan hak pilih tercatat 8.744 DPT atau partisipasi sekitar 61,01 persen. “Di Batubulan memang dominan pendatang. Bahkan hal ini sudah diinfokan ke kami oleh calon perbekel,” ujar Kepala Dinas PMD Gianyar Ngakan Ngurah Adi, Senin (20/1) kemarin. Selain di Desa Batubulan, warga yang tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya juga banyak di Desa Tampaksiring, yakni mencapai 2.318. Total yang ikut berpartisipasi di Desa Tampaksiring sebanyak 6.391 atau sekitar 71,38 persen dari total 87.09 DPT. Di posisi ketiga paling banyak tidak hadir yakni di Desa Batubulan Kangin. Di desa ini tercatat 2.128 DPT tidak hadir dalam pilkel. Sementara yang hadir tercatat 4.229 DPT atau sekitar 66,53 persen dari total 6.357 DPT. “Tentu ini akan menjadi evaluasi kita untuk pilkel selanjutnya,” katanya. Selain itu, di beberapa desa yang menyelenggarakan pilkel serentak ini juga tercatat ada seribu lebih DPT yang tidak hadir, seperti Desa Melinggih (1.389), Singapadu (1.010), Saba (1.364), Pering (1.280), Medahan (1.408), dan Bedulu (1.958). “Memang cukup banyak DPT yang tercatat tidak hadir, tetapi bila dihitung dari total DPT secara persentase kehadiran cukup tinggi, rata-rata antara 80 hingga 90 persen, seperti Desa Tegallalang yang tingkat partisipasi hingga 96 persen lebih,” katanya. Jumlah suara tidak sah pada pilkel serentak kali ini juga cukup banyak, yakni mencapai 2.084 suara tidak sah. Jumlah suara tidak sah itu terdapat hampir di 29 desa penyelenggaraan pilkel. Suara tidak sah tertinggi terjadi di Desa Sumita yang mencapai 423 suara dan Desa Bakbakan tercatat 224 suara. “Ini juga akan menjadi evaluasi agar panitia di desa lebih intensif saat sosialisasi, sehingga kesalahan bisa diminimalisasi,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada pilkel serentak yang digelar Minggu lalu, tercatat ada 11 petahana yang terpilih kembali sebagai perbekel. Di samping itu, ada delapan petahana yang gugur. Sementara untuk new comer yang lolos sebanyak 18 orang. Tahap selanjutnya akan dilakukan pelantikan untuk perbekel terpilih. Namun untuk kepastian waktu masih mencari hari baik. “Rencana kami, pelantikan perbekel terpilih oleh Bapak Bupati Gianyar akan berlangsung pertengahan Februari mendatang. Tanggal pastinya masih nunas hari baik ke geria,” tegas Ngurah Adi. (kmb35)

BPOWC Inventarisasi Masalah Objek Wisata Ceking Gianyar (Bali Post) –

Hal itu diungkapkan Ketua BPOWC Dr. Ir. I Made Dauh Wijana, M.M., Senin (20/1) kemarin, terkait dengan tata kelola objek wisata Ceking Teras. Pihaknya mengatakan BPOWC telah melakukan rapat koordinasi dengan pemilik lahan dan pelaku usaha di kawasan ini. ‘’Pada prinsipnya sudah ada titik temu untuk menuju pengelolaan objek wisata Ceking ke depan. Kami berkomitmen objek ini harus lestari dan bisa diwariskan. Solusinya para pihak yang terlibat akan menyatukan komitmen merawat objek

ini,’’ jelasnya. Mantan anggota DPRD Bali ini menegaskan, para pemilik lahan di sisi timur baik dari Banjar Kebon dan Banjar Tangkup sudah berkomitmen untuk menjaga kelestarian objek. Sedangkan pihak pelaku usaha di sebelah barat objek sudah menyatakan kesediaannya mematuhi aturan yang nanti akan diterapkan. Aturannya bisa merujuk pararem dan awig-awig Desa Pakraman Tegallalang dan regulasi dari pemerintah. ‘’Kami akan data dulu permasalahannya agar solusi yang kami ambil bisa

Kakek 60 Tahun Dipolisikan ini ke polisi. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, aksi bejat itu dilakukan saat korban masih duduk di bangku SD. Bahkan aksi ini dilakukan hingga korban duduk di bangku SMP dan baru ketahuan sekitar awal tahun ini. Pascaketahuan, malah ada upaya sejumlah pihak mendamaikan kasus

sesuai dengan harapan. Yang pasti, kami telah melakukan rapat koordinasi dengan para pihak untuk mengawal objek ini tetap nyaman dikunjungi,’’ tegasnya. Panasihat Manajemen BPOWC I Ketut Suweta, S.E., M.Si. mengingatkan, ke depan harus ada sinergi yang jelas dalam menata objek wisata Ceking. Koordinasi dengan rujukan yang jelas harus dilakukan. ‘’Komitmen para pemilik lahan dan pelaku usaha merupakan salah satu hal yang dipastikan. Jika ini tidak sepaham, maka upaya menuju objek wisata Cek-

ing yang lestari akan sulit dilakukan,’’ ujarnya. Suweta menambahkan, pihaknya juga berharap manajemen menginventarisasi usulan para pemilik lahan termasuk soal tata kelola air irigasi. Ini harus melibatkan Subak Pakel, Tegallalang. Tak hanya itu, urusan donasi dan bagi hasil pengelolaan kawasan, menurutnya adalah hal strategis yang harus disikapi. Selain itu, permasalahan yang harus dibahas adalah kebersihan kawasan dan lalu lintas di kawasan ini. ‘’Ini untuk menjamin terjadinya kepastian kerja sama,’’ jelasanya. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul harus diinventarisasi. Termasuk peran desa pakraman dalam melakukan kontrol investasi di kawasan ini. Kewenangannya harus jelas antara

BPOWC dan desa pakraman. Rencana pelibatan investasi pemerintah daerah di kawasan ini harus diakomodasi secara jelas juga,” tegasnya. Sebelumnya, Bupati Gianyar I Made Mahayastra sempat mengeluhkan dan mengkhawatirkan nasib objek wisata Ceking. Kondisinya dinilai memprihatinkan. Mulai dari masalah parkir, hingga pembangunan akomodasi yang semrawut. Bila kondisi ini dibiarkan, lambat laun objek wisata sawah terasering itu bisa ditinggalkan wisatawan. Ia pun menyarankan agar BPOWC segera mengambil langkah-langkah strategis untuk berbenah. Bila hal ini dibiarkan akan menjadi kerugian bagi pemerintah daerah. Termasuk juga kerugian bagi masyarakat setempat. (kmb)

pihak keluarga akhirnya sepakat melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian. Laporan langsung disampaikan ke Polsek Tampaksiring. “Orangtua korban akhirnya melaporkan kasus ini dan segera ditindaklanjuti,” katanya. Menurut Lesmana Trisnu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke aparat kepolisian. Dikatakan, pihaknya ikut berupaya mengorek informasi untuk mendalami kasus ini. “Belum bisa kami jabarkan, karena masih didalami seperti apa. Tadi kami hanya memberikan advokasi tahap

awal,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Tampaksiring AKP I Gusti Putu Dharmanatha membenarkan pihaknya menerima laporan pencabulan. Dikatakan, pihaknya baru sebatas menerima laporan, belum sampai melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. “ Baru menerima laporan saja. Kalau terkait pemeriksaan untuk menggali informasi, itu belum,” katanya. Kasus dengan korban yang masih di bawah umur ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Unit II Penanganan Perempuan dan Anak Pol-

res Gianyar. “Nanti Unit II Reskrim Polres yang akan melakukan penyelidikan, khususnya pemeriksaan terhadap pelaku dan korban,” tegasnya. Dharmanatha mengatakan, antara pelaku dan korban tidak ada hubungan darah. Namun mereka masih tinggal di satu banjar. Terkait modus kakek berusia 60 tahun ini melancarkan aksi bejatnya, ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan. “Nanti akan ada pemeriksaan di Polres dulu. Setelah itu baru bisa diketahui,” tandasnya. (kmb35)

Pengelolaan objek wisata Ceking Teras di Desa Tegallalang, Gianyar, belakangan ini terus mendapat sorotan. Kondisi ini terkait dengan keasrian objek, termasuk tata kelolanya. Menyikapi berbagai permasalahan yang muncul, Badan Pengelola Objek Wisata Ceking (BPOWC) segera melakukan pemetaan masalah dengan melakukan inventarisasi permasalahan. Langkah ini diharapkan bisa mempermudah para pihak mencari solusi atas permasalahan yang muncul.

Cabuli Anak di Bawah Umur

Gianyar (Bali Post) Seorang kakek berusia 60 tahun berinsial Wayan A asal sebuah desa di Kecamatan Tampaksiring nekat mencabuli anak yang masih di bawah umur. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan sejak korban duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), namun baru terungkap awal tahun ini. Pihak keluarga akhirnya melaporkan kasus

Bali Post/kmb

CEKING - Bentang alam objek wisata Ceking di Desa Tegallalang.

ini. Pemkab Gianyar beserta instansi perlindungan perempuan dan anak pun akhirnya turun menangani kasus ini, Senin (20/1) kemarin. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar Cokorda Bagus Lesmana Trisnu

membenarkan adanya kasus pencabulan yang dilakukan kakek berinisial Wayan A tersebut. Begitu menerima laporan, pihaknya langsung turun melakukan advokasi terkait kasus ini. “Tadi tim turun dan sudah mengadvokasi keluarga korban,” ujar Lesmana Trisnu, Senin kemarin. Setelah turun ke lokasi kejadian, kata Lesmana Trisnu,

Kesehatan

Katarak Diabetik Oleh: dr. Andry Lukandy

KATARAK adalah kekeruhan lensa akibat sebab apapun, dimana kondisi ini akan menimbulkan gejala penurunan kualitas fungsi penglihatan. Katarak merupakan penyebab kebutaan tertinggi di Indonesia. Faktor risiko utama terjadinya katarak diabetik adalah lamanya menderita diabetes dan kontrol metabolik yang buruk. Meskipun pasien yang lebih tua juga mengalami pembentukan katarak yang tidak dapat dicegah, kontrol metabolik yang baik dapat memperlambat terjadinya katarak pada penderita diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa katarak ditemukan 3-4 kali lebih banyak pada pasien dengan diabetes melitus di bawah usia 65 tahun dibandingkan pada pasien tanpa diabetes melitus dengan rentang usia yang sama. Sedangkan pada pasien diabetes melitus di atas 65 tahun, katarak ditemukan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes melitus. Gejala yang dirasakan pasien katarak yaitu penglihatan buram berkabut, yang tidak dapat diperbaiki dengan kacamata. Perubahan indeks refraksi akibat kekeruhan yang tidak merata di bagian lensa menimbulkan gejala melihat ganda serta keluhan silau. Dasar patogenesis yang melandasi terjadinya katarak pada diabetes melitus yaitu

teori akumulasi sorbitol yang terbentuk dari aktivasi alur polyol pada keadaan hiperglikemia, dimana akumulasi sorbitol dalam lensa akan menarik air ke dalam lensa sehingga terjadi hidrasi lensa. Jalur polyol melalui enzim aldose reductase (AR) mengkatalisasi perubahan glukosa menjadi sorbitol. Peningkatan akumulasi sorbitol menyebabkan efek hiperosmotik, menghasilkan serat lensa hidropik mengalami degenerasi sehingga terbentuk katarak. Produksi sorbitol pada pasien diabetes melitus berlangsung lebih cepat daripada yang dapat dikonversi menjadi fruktosa oleh enzim sorbitol dehydrogenase sehingga terjadi kekeruhan lensa. Pemberian obat-obatan belum dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk pengobatan katarak. Pemberian kacamata masih dapat dipertimbangkan pada katarak dini. Akan tetapi pemberian kacamata ini hanya meningkatkan tajam penglihatan, tidak memperbaiki sensitivitas kontras dan keluhan lain, seperti rasa silau. Pengobatan satu-satunya dan merupakan pilihan terbaik untuk memperbaiki fungsi penglihatan pada penderita katarak, yaitu dengan operasi katarak. Prinsip operasi katarak adalah mengeluarkan lensa yang keruh dan menggantinya dengan lensa tanam intraokular untuk mencapai tajam penglihatan maksimal. (ad514)

MELINTASI - Pengendara motor melintasi jalan ambrol di Desa Sukawati, Senin (20/1) kemarin.

Bali Post/kmb35

Pengendara Motor Terobos Blokade Jalan Ambrol

Gianyar (Bali Post) Satu pekan lalu Pemkab Gianyar sudah menutup akses jalur yang melintasi jalan ambrol di Desa Sukawati menuju Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh. Namun blokade jalan menggunakan water berier dan drum hitam itu akhirnya diterobos pengendara motor. Aksi ini dilakukan oleh puluhan pengendara motor demi melewati jalan ambrol di jurang sedalam 20 meter lebih itu. Pantauan Bali Post Senin (20/1) kemarin, di sebelah selatan jalan ambrol di Desa Sukawati itu sudah berjejer tujuh water barrier dengan delapan drum warna hitam menutup jalan. Namun di sisi timur jalan tampak satu buah drum hitam justru tergeletak di atas selokan

dan satu buah water barrier dengan posisi tergeser. Kondisi inilah yang digunakan pengendara motor melintasi blokade di ruas tersebut. Blokade serupa juga dipasang pada sisi utara jalan ambles. Namun, blokade berupa drum hitam dan water barrier itu juga diterobos, melewati jalur sisi barat. Selanjutnya para pengendara motor itu bisa bebas melewati sisa jalan yang belum ambrol. Padahal kondisi jalan yang ambrol itu makin parah, sehingga kini hanya bisa dilewati satu sepeda motor dan tidak bisa papasan. Namun banyak pengendara motor tetap melewati sisa jalan ambles tersebut tanpa ragu. Kepentingan pemotor yang melintasi jalur tersebut nampak bervariasi, ada

yang mengantar anak sekolah khususnya warga Desa Kemenuh yang bersekolah di Desa Sukawati. Selain itu, ada juga yang menuju ke Pasar Sukawati, termasuk juga yang pulang pergi berangkat kerja. “Jauh kalau lewat Batuan sekadar beli lawar. Ya, lewat saja di sini, mumpung masih bisa,” ujar Ni Komang Antari, salah seorang pengendara motor. Kapala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, I Wayan Suamba, mengatakan pihaknya sudah memasang tambahan rambu, dari yang sebelumnya plang dilarang lewat, kini ditambah spanduk kecil dengan tulisan jalan putus. Kendati demikian, masih banyak warga yang nekat menerobos. “Dishub sudah pasang rambu dan water

barrier,” terangnya. Sementara itu, pemerintah kini bersiap membangun jalan alternatif di seputaran jalan ambrol tersebut. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan ini sudah dirampungkan. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Gusti Ngurah Suwastika, proses pembebasan lahan sudah dirampungkan sejak akhir 2019. “Pemilik lahan sudah setuju. Jadi, pembebasan lahan sudah rampung,” katanya. Dikatakan, lahan yang dibebaskan 2.818 meter persegi dengan nilai yang dipasang dalam DPA Rp6.960.000.000. Namun setelah negosiasi menjadi Rp6.773.200.000, sehingga ada anggaran Rp 186.800.000 yang dikembalikan ke kas daerah. (kmb35)

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

Tiga Hari Truk Mengular di By-pass Kusamba ANTRE - Antrean truk masih memenuhi jalur By-pass Kusamba.

Es yang Diangkut Meleleh di Pinggir Jalan

Semarapura (Bali Post) Kerusakan Dermaga II Pelabuhan Padangbai, Karangasem, mengakibatkan antrean panjang terjadi di perbatasan Yeh Malet hingga By-pass Kusamba, Kecamatan Dawan. Para sopir truk nampak sangat risau, karena sudah tiga hari mereka menunggu tanpa ada kepastian kapan bisa melakukan penyeberangan. Sejumlah truk yang mengangkut bahan-bahan hasil pertanian itu mulai dihantui kekhawatiran barangnya membusuk. Sementara sejumlah truk yang mengangkut es dari Banyuwangi juga tak kalah khawatir. Karena es yang diangkut itu nyaris habis meleleh. Kerusakan dermaga II sudah terjadi sejak Sabtu (18/1) lalu. Sejak saat itu, praktis seluruh kegiatan penyeberangan kapal terganggu, lantaran dermaga hanya mengandalkan satu dermaga saja. Inilah yang membuat truk yang hendak

melakukan penyeberangan harus sabar menunggu giliran. Lantaran areal pelabuhan sudah penuh. Maka sementara truk diarahkan berhenti di Yeh Malet, sepanjang jalur By-pass Kusamba. Salah satu sopir truk, Sugiono, Senin

(20/1) kemarin, mengatakan dia mengaku berangkat dari Banyuwangi mengangkut es batu dibawa ke Bima. Tujuannya, saat balik dia bisa mengangkut udang dari sana untuk dibawa kembali ke Banyuwangi dalam keadaan

masih segar. Tetapi, dia tidak menyangka perjalanannya terhenti di By-pass Kusamba. Terpaksa ia harus ke pinggir lantaran antre bersama truk yang lain. “Tadi malam berhenti di sebelah barat simpang empat (Tihingadi). Jam 1 dini hari, baru sedikit geser di timur simpang empat. Tadi pagi, baru jalan lagi nyampe di sini (pertigaan menuju Desa Dawan Klod. Entah berapa hari antre sebelum bisa nyeberang. Keburu habis esnya meleleh di jalan,” katanya. Dia mengaku sangat diru-

KONI Diminta Bentuk Kelas Khusus Olahraga Semarapura (Bali Post) Terbangunnya lapangan futsal di Desa Lembongan, memacu ide-ide baru untuk mengembangkan minat berolahraga di desa sekitarnya. KONI Klungkung diberi tugas membentuk Kelas Khusus Olahraga (KKO) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Klungkung. Bahkan, pihak KONI dan Disdik Klungkung sempat mendatangi Kemenpora untuk merealisasikan ide tersebut. Ketua KONI Klungkung, I Wayan Subamia, Senin (20/1) kemarin, mengatakan dari hasil kunjungan itu, KONI dan Disdik Klungkung berencana menerap-

kan KKO pada siswa jenjang SMP. Selain itu, pihak Kemenpora juga dikatakan menyarankan Pemkab Klungkung melihat langsung KKO yang sudah ada dengan mengunjungi SMP 13 Yogyakarta dan SMA 4 Yogyakarta yang sudah sukses menerapkan Kelas Khusus Olahraga itu. “Saya optimis KKO ini bisa terbentuk di sini. Terlebih dukungan luar biasa dari Pemkab Klungkung,” kata Subamia saat menghadap Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Senin (20/1) kemarin. Bupati Suwirta didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Luh

Ketut Citrawati, menyampaikan terkait lapangan futsal, Bupati Suwirta kembali menugaskan KONI Klungkung agar menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan desa setempat dalam hal pengelolaan lapangan futsal. Selain itu, juga dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PU-PRKP) Klungkung guna melakukan penataan di sebelah selatan lapangan futsal. “Segera lakukan inventarisir keperluan yang dibutuhkan di lapangan futsal tersebut,” tegasnya. Terkait KKO, Bupati Suwirta menginginkan agar

KKO tidak hanya diadakan di SMP. Karena itu Bupati memerintahkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mengusulkan ke Pemprov Bali terkait keinginan Pemkab Klungkung membentuk KKO di tingkat SMA/SMK itu. Diharapkan, segera dikaji dan dibuatkan SK Bupati yang diawali rekomendasi dari Kemenpora dan Kemendikbud terkait pembentukan KKO itu. Kepala Dinas Pendidikan Klungkung, I Dewa Gde Darmawan, menyatakan siap menjalin komunikasi lebih jauh dengan KONI Klungkung untuk mewujudkan KKO tersebut. (kmb31)

gikan dengan situasi ini. Sebab, membawa barang yang tidak awet ini harusnya tiba tepat waktu. Dia mengaku heran, kenapa dua dermaga di Pelabuhan Padangbai, perbaikannya tak pernah tuntas. Padahal, sudah diketahui jalur ini belakangan sudah semakin ramai dimanfaatkan transportasi antarpulau. “Lucunya rusaknya bergiliran. Kadang dermaga satu, kadang dermaga dua. Jadi, tidak pernah tuntas. Gimana sebenarnya perbaikan dermaganya itu?” keluh sopir yang sejak 1976 jadi sopir truk.

Tertahan di Kusamba Truk-truk berukuran besar, hingga siang kemarin, masih tertahan di By-pass Kusamba hingga Dukuh. Mereka masih bersabar mengantre sembari berharap perbaikan bisa secepatnya tuntas, agar bisa melakukan penyeberangan. “Mohon perbaikan dermaga itu berkualitas. Jangan baru benturan sedikit sama kapalnya sudah rusak. Tolong seriuslah,” sorot sopir lainnya, Muhammad Nur. Di pihak lain, Kasat Lantas Polres Klungkung AKP Made Teja Dwi Permana me-

ngatakan pihaknya mengaku belum tahu sampai kapan truk itu akan tertahan di sana. Sebab, informasi dari pihak Pelabuhan Padangbai, proses perbaikan dermaga itu masih terus dilakukan. Pihaknya mengerahkan empat personel siaga penuh di empat titik. Seperti di perbatasan Yeh Malet, Jembatan Tukad Banges, Simpang Empat Tihingadi dan jalur Dukuh. Setiap kendaraan besar yang hendak ke Padangbai, diminta berhenti ke pinggir, agar jalur KarangasemKlungkung tetap bisa dilalui kendaraan. (kmb31)

SOSOK Tunggu Konsultasi Pusat PENGENAAN BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan), khususnya untuk pemindahan hak atas tanah atau turun waris, dinilai memberatkan masyarakat. Ini karena tingginya harga pasar objek pajak, sehingga banyak masyarakat tidak mampu membayar. Karena ketika melakukan pemindahan hak atas tanah itu, dikenakan pajak 5 persen, dari total harga tanah. Pihak eksekutif sebelumnya sudah menyikapi persoalan ini, dengan mengajukan ranperda ke legislatif Oktober tahun lalu untuk dibahas dengan legislatif, yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang BPHTB. Saat pembahasan, BPHTB turun waris, telah disepakati dilakukan penghapusan poin itu sebagai objek BPHTB. Kemudian hasil kesepakatan ranperda itu disampaikan ke Pemprov Bali untuk dievaluasi. Tetapi, setelah tiga bulan berlalu, hingga Senin (20/1) kemarin, belum ada kejelasan seperti apa hasil evaluasinya. Sehingga, beberapa warga masih ada yang mengeluh, karena masih dikenakan pajak 5 persen itu. Rupanya, persoalan terkait BPHTB ini juga menjadi atensi pihak kementerian, yang rencananya menarik semua kewenangan urusan ini ke pemerintah pusat. “Kami sudah konfirmasi ke Pemprov Bali. Saat dievaluasi, nampaknya perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Sehingga masih harus dibawa ke kementerian oleh Pemprov Bali,” kata Ketua DPRD Klungkung A.A Gde Anom saat dihubungi, Senin (20/1) kemarin, seraya meminta warga bersabar menunggu hasil konsultasi ke pusat. Kebijakan penghapusan ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa jenis pajak dapat tidak dipungut, apabila potensinya kurang memadai atau bisa disesuaikan dengan kebijakan daerah. (gik)

Inovasi Gema Tansaplas Sampah Harus Habis di Tingkat Desa BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta memimpin rapat pemantapan realisasi program inovasi terbarunya, yakni Gerakan Bersama Puputan Sampah Plastik (Gema Tansaplas), Senin (20/1) kemarin. Pertemuan ini guna memetakan tugas OPD terkait, sesuai bidang masing-masing. Inovasi yang diinginkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak terhadap pengurangan sampah plastik, sehingga harus direncanakan secara matang, agar sampah sudah habis di tingkat desa. Seperti apa realisasi gema tansaplas yang diinginkan?

Program Gema Tansaplas merupakan sebuah program inovasi yang dicetuskan Bupati Suwirta di tengah tidak pernah tuntasnya permasalahan sampah, utamanya sampah plastik. Diakui, berbagai aksi yang sudah dilakukan, namun toh belum mampu memerangi atau mengurangi sampah plastik. Selain itu, masyarakat juga belum mampu mengubah pola pikir terkait penanganan sampah plastik. Ini terlihat dengan masih saja ditemukan sampah plastik berserakan baik di lingkungan kota maupun pedesaan.

GEMA TANSAPLAS - Bupati Suwirta saat memimpin rapat untuk mematangkan program Gema Tansaplas.

Melalui program baru Gema Tansaplas ini, diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat mengatasi sampah plastik. Selain itu pemberian sanksi tegas kepada pelanggar Perda tentang sampah. “Beberapa aksi sudah kami lakukan. Sejumlah bantuan alat juga sudah kami peroleh. Namun, belum memberikan dampak lebih nyata. Sehingga butuh aksi lebih serius,” ujar Bupati Suwirta.

Seluruh masyarakat dalam program itu diharuskan memilah sampah dari rumah tangga. Bagi masyarakat di kota, sampah plastiknya akan dikumpulkan. Selanjutnya dijual kepada pengepul, sedangkan sampah organiknya langsung diolah menjadi bahan pupuk organik. “Sampah yang dihasilkan masyarakat di desa akan diolah TOSS Desa masing-masing,” tegasnya. Untuk men-

dukung program itu dibentuk koperasi. Sehingga pemerintah daerah akan mudah membantu dengan hibah. Sebagai langkah pertama, Bupati Suwirta memerintahkan supaya dilakukan MoU dengan pembeli sampah plastik. Format peluncuran itu ditentukan agar dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat Klungkung. Selanjutnya segera dilakukan rapat dengan seluruh

Perbekel dan Bendesa Adat se-Kabupaten Klungkung. Alasannya, muara dari semua permasalahan sampah itu adalah sampah itu ternyata harus habis di tingkat desa. Hadir saat itu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ida Bagus Ketut Mas Ananda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan A.A Ngurah Kirana, Kepala Bagian Hukum Ni Made Susilawati. (gik)

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

Antisipasi Banjir

Dewan Minta Jalur Sungai di Butus Dinormalisasi

Amlapura (Bali Post) Jalur lalu lintas yang melintasi alur sungai di Dusun Butus, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem setiap turun hujan memicu terjadinya banjir besar yang mengakibatkan warga tak dapat melintas di jalur tersebut. Melihat kondisi itu, kalangan anggota DPRD Karangasem meminta jalur sungai di wilayah itu segera dinormalisasi guna mengantisipasi banjir menggenangi pemukiman warga. Dikonfirmasi Senin (20/1) kemarin, Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana, mengungkapkan belakangan ini mulai sering turun hujan. Saat hujan lebat, jalur tersebut tidak bisa dilintasi warga karena banjir yang cukup besar. “Jalur ini cukup padat lalu-lalang warga termasuk truk mengangkut material,” ujarnya. Dana mengatakan, kondisi

jalur sungai saat ini sudah dangkal akibat sepanjang jalur sungai sudah dipenuhi oleh material galian pasir dan baru. Kondisi itu sangat riskan jika terus-menerus turun hujan. Sebab, material pasir dan batu akan terus menumpuk di aliran sungai dibawa oleh air karena di atas ada aktivitas galian C. Untuk itu, pihaknya meminta instansi terkait melakukan penanganan darurat, yakni melakukan normalisasi di aliran sungai ini. “Normalisasi perlu dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang mengancam warga sekitar. Kami takut kalau di atas sungai sudah datar dengan lahan milik warga. Kalau sudah datar, maka takutnya air banjir ke manamana, sehingga menerjang rumah-rumah penduduk. Bila sampai ke pemukiman warga, maka akan sangat berbahaya karena dapat mengancam keselamatan warga sekitar,”

katanya mengingatkan. Sementara itu, Kepala Dusun Butus, I Gede Ngurah Sudarmana, mengatakan normalisasi sangat perlu dilakukan sebelum dibangun jembatan. Sebab, saat ini di sepanjang aliran sungai sudah datar dengan lahan milik warga, karena aliran sungai sudah dipenuhi dengan material pasir, batu termasuk ranting pohon dari hulu. Normalisasi itu sangat mendesak agar saat hujan lebat air tidak menggenangi rumah-rumah warga. “Kalau itu sampai terjadi akan sangat mengancam keselamatan warga. Sebagai antisipasi, kami harap bisa ditangani secara darurat lewat normalisasi,” ujarnya. Kadis PUPR Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, mengatakan pihaknya akan melakukan normalisasi terhadap material yang ada di aliran sungai di Butus. “Secepatnya akan kami tata,” tegasnya. (kmb41)

Bali Post/kmb41

NORMALISASI - Sepanjang aliran sungai di Butus mendesak untuk dinormalisasi untuk mengantisipasi terjadi banjir.

Masuki Musim Hujan

Petani Garam Tak Berproduksi Amlapura (Bali Post)Petani garam di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang tidak memproduksi garam selama tujuh bulan ke depan. Penyebabnya, saat ini sudah memasuki musim penghujan. Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Bali, Nengah Suanda, menjelaskan petani

garam memang sudah tidak lagi memproduksi garam alias libur sejak awal tahun. Hal itu mengingat belakangan ini sudah mulai turun hujan. Sebab, proses pembuatan garam masih tradisional, memakai sinar matahari. “Selain cuaca tak mendukung, gelombang di laut juga tinggi sehingga mem-

buat petani garam tak berani mengambil air laut untuk pembuatan garam. Petani libur sampai Juni mendatang. Setelah itu, petani kembali akan memproduksi garam. Untuk penjualan masih jalan, karena masih ada stok hasil produksi 2019 lalu,” ujar Suanda, belum lama ini. (kmb41)

Tangani Bencana Tanah Longsor

Dinas PUPR Siap ”Back-up” BPBD

Amlapura (Bali Post) Musim hujan seringkali memicu terjadinya bencana alam tanah longsor di wilayah Karangasem. Untuk menangani hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karangasem siap mem-backup BPBD Karangasem. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Karangasem I Wayan Surata Jaya mengatakan hal itu, Senin (20/1) kemarin. Surata Jaya mengatakan, belakangan ini mulai sering turun hujan. Terkait bencana tanah longsor, pihaknya mengaku siap mem-back-up BPBD Karangasem dalam penanganan bencana tersebut. “Kami juga memiliki petugas tenaga juru karya

di lapangan. Jika ada longsor dan pohon tumbang, mereka siap ikut membantu menanganinya,” katanya. Surata Jaya menambahkan, selama ini koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR sangat bagus saat ada bencana tanah longsor yang memang membutuhkan bantuan alat berat. Dikatakan, saat ini Dinas PUPR memiliki satu eskavator dan loader. “Kalau memang longsoran besar yang memang membutuhkan alat berat, kami siap mem-back-up. Tapi, kalau longsorannya kecil, selama ini tetap BPBD yang membersihkannya dibantu warga setempat,” katanya. Sementara itu, Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Arimbawa menjelaskan,

pihaknya meminta segenap komponen masyarakat Karangasem meningkatkan kewaspadaan agar tidak berada di bawah pepohonan, pinggiran sungai saat hujan lebat. “Kondisi ini rentan memicu terjadinya bencana pohon tumbang, tanah longsor, dan banjir bandang,” katanya. Apabila ada tanah longsor yang intensitasnya besar, kata Arimbawa, pihaknya pasti melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR untuk penanganan memakai alat berat. “Kalau ada longsoran besar, kami pasti berkoordinasi dengan PUPR. Selama ini, belum ada longsoran besar yang penanganannya sampai menggunakan alat berat,” katanya. (kmb41)

Bali Post/kmb41

LONGSOR – Sejumlah warga saat menangani tanah longsor, belum lama ini.

Bali Post/kmb41

Tiga Ruang Kelas SDN 2 Pertima Rusak AMBRUK - Plafon salah satu ruangan di SDN 2 Pertima ambruk akibat termakan usia.

Amlapura (Bali Post) -

Kerusakan infrastruktur bangunan sekolah masih cukup banyak ditemui di Kabupaten Karangasem, seperti yang terjadi pada gedung SDN 2 Pertima. Akibat kondisi gedung yang rusak parah, pihak sekolah terpaksa tidak menggunakan tiga ruang kelas untuk proses belajar mengajar karena kondisinya sangat memprihatinkan dan rawan ambruk. Kepala SDN 2 Pertima, I Gusti Bagus Agung Yuniantara, mengatakan ada tiga ruangan yang tidak dioperasikan untuk proses belajar mengajar karena mengalami kerusakan. Ketiga ruangan yang rusak itu meliputi ruang kelas IV, V dan VI. “Karena kondisinya sangat membahayakan, kami memilih tidak menggunakan ketiga ruangan itu untuk proses belajar mengajar. Kami lebih mengutamakan keselamatan siswa,” ujarnya. Yuniantara menambahkan, kerusakan gedung di sekolah yang dipimpinnya sudah cukup lama. Namun, ruangan mulai tidak bisa dipergunakan untuk proses belajar mengajar, akhir 2019 lalu. Pasalnya, kondisinya sudah sangat tidak layak lantaran plafon ruangan sudah ambruk dan tembok-tembok bangunan retak di sejumlah titik. “Sebelumnya, ruangan

itu masih digunakan karena hanya plafonnya yang rusak sedikit. Tapi, kerusakan semakin parah saat gempa Lombok lalu. Setelah plafon salah satu ruangan ambruk, termasuk kondisi tembok retak ada yang retak-retak dan miring, akhirnya diputuskan ruangan tidak dipakai lagi untuk belajar,” katanya. Menyikapi kondisi itu, kata Yuniantara, pihak sekolah terpaksa memindahkan siswa belajar ke ruangan lainnya. Siswa kelas IV kini belajar di ruang UKS, kelas V belajar di ruang kelas II, sedangkan siswa kelas VI belajar di ruang perpustakaan. “Karena ruang kelas II ditempati siswa kelas V, maka siswa kelas II digeser untuk belajar di ruang gudang. Sejatinya, ruang gudang juga tidak layak dipergunakan untuk belajar. Tapi mau gimana lagi, karena kondisi dan keadaan, terpaksa anak-anak

belajar di sana. Untungnya, jumlah siswa di sini sedikit, yakni 42 orang. Kalau banyak, kami pasti kebingungan mencari ruangan,” jelasnya. Yuniantara menjelaskan, Plt. kepala sekolah yang sebelumnya bertugas di SDN 2 Pertima sudah menindaklanjuti untuk pengajuan proposal perbaikan ke Disdikpora Karangasem. “Proposal sudah disampaikan ke Disdikpora, karena saya baru saja tugas di sini. Kami berharap, perbaikan gedung bisa cepat dianggarkan, sehingga anak-anak dapat belajar dengan nyaman,” katanya penuh harap. Guru lainnya, I Gusti Bagus Ratu, menjelaskan ketiga gedung yang tidak dipergunakan saat ini sudah sempat mendapatkan renovasi bagian atap pada tahun 2008 lalu. Kini kondisi bangunan kembali mengalami kerusakan. Tak hanya atap yang rusak, bagian tembok juga sudah mengelupas

dan retak-retak di sejumlah titik. Bahkan, tembok ruangan di kelas IV sudah melengkung. “Karena gedung ini rawan ambruk, maka siswa tidak diperkenankan bermain-main di dekat gedung. Biasanya anakanak sering sekali bermain di sana. Semenjak dilarang, mereka sudah tidak lagi bermain di sana. Itu kami lakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena keselamatan anak-anak paling utama,” tegasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disdikpora Karangasem, I Gusti Ngurah Kartika, mengaku sudah sempat menugaskan anak buahnya untuk mengecek kondisi kerusakan sekolah tersebut. Dikatakan, pihak sekolah memang sudah mengajukan proposal untuk perbaikan gedung tersebut. “Proposal usulan perbaikan baru diajukan tahun 2019 lalu. Sedangkan untuk 2020 ini, kami fokuskan untuk perbaikan sekolah yang rusak akibat gempa dan sekolah yang sudah mengusulkan proposal di tahun 2018. Perbaikan gedung di SDN 2 Pertima akan kami usulkan memakai DAK 2021,” jelasnya. (kmb41)

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

Sempat Ditarik, DLH Kembali Sediakan Bak Penampungan Sampah

Bangli (Bali Post) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli berencana menarik bak penampu-ngan sampah yang ada di masyarakat. Sebagai gantinya, DLH akan turun melayani warga dengan mengangkut sampah di depan rumah-rumah warga. Terkait hal itu, DLH telah melakukan pengadaan bak sampah sebanyak 50 unit. Sekretaris DLH Kabupaten Bangli Gusti Laksana, Senin (20/1) kemarin mengatakan, pengadaan bak sampah itu dilakukan pihaknya di tahun 2019 lalu. Rencananya dalam waktu dekat ini, bak sampah itu ditempatkan di sejumlah titik di wilayah Bangli. “Nanti kami taruh di tempat yang riskan. Maksudnya tempattempat yang kunjungannya tinggi seperti pasar dan tempat wisata,” terangnya. Diakuinya, beberapa waktu lalu pihaknya sempat menarik sejumlah bak sampah di wilayah kota Bangli. Alasan dilakukan penarikan itu karena bak sampah yang disediakan tidak saja dimanfaatkan warga Bangli namun juga luar Bangli.

Menurutnya, secara umum membuang sampah di bak sampah memang bagus. Tetapi di sisi lain hal itu memperberat tugas DLH di lapangan. “Karenanya saat itu kami tarik bak penampungan sampah yang ada di masyarakat dan kami layani dengan mengangkut sampah di depan rumah-rumah warga,” ujarnya. Saat ini yang menjadi alasan pihaknya menyediakan kembali bak penampungan sampah itu, karena masyarakat sudah mulai sadar tentang pemanfaatan bak sampah. Masyarakat sudah jeli, bilamana ada warga luar Bangli yang membuang sampah di bak penampungan sampah yang disediakan akan ditegur. Menurutnya, penyediaan

bak penampungan sampah itu bertujuan memfasilitasi masyarakat yang rumahnya masuk ke dalam gang dan tidak mungkin dilintasi truk pengangkut sampah. “Walaupun nanti disediakan bak penampungan sampah, pelayanan sampah di depan rumah warga masih tetap kami lakukan,” terangnya. Ia menegaskan penempatan kembali bak sampah ini bukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Namun pengadaan bak sampah ini memang sudah masuk program kegiatan DLH. “Jumlah 50 unit ini masih kurang. Rencananya kami akan melakukan pengadaan bertahap. Untuk tahun 2020 ini kami anggarkan kembali sebanyak 50 unit,”

imbuhnya. Sebagaimana diketahui di tahun 2018 lalu, DLH menarik sejumlah bak penampungan sampah yang ada di wilayah Kota Bangli. Alasannya, karena bak penampungan sampah yang disediakan selama ini tidak hanya dimanfaatkan masyarakat lokasi sekitar, namun masyarakat luar. Bahkan tak sedikit mobil carry membuang sampah pada bak penampungan itu dengan jumlah banyak, sehingga menyebabkan sampah meluber. Sebagai ganti ditariknya beberapa bak sampah di wilayah perkotaan. Kemudian DLH akan memberikan pelayanan pengangkutan sampah. Dalam pelayanan itu, warga hanya diminta menaruh sampah yang telah dibungkus plastik/karung di depan rumah setiap sore hari. Sampah-sampah itu diangkut setiap pagi hari oleh truk pengangkut sampah DLH. (kmb40)

Bupati Made Gianyar Hadiri Ulang Tahun Tiga Tahun Rusak, Pemkab Rencana Badan Pengelola Pariwisata BUGG Bangun Ulang Sasana Budaya BAK SAMPAH - Bak penampungan sampah baru hasil pengadaan tahun 2019.

BUPATI Bangli I Made Gianyar menghadiri peringatan hari ulang tahun I Badan Pengelola Pariwisata Batur Unesco Global Geopark (BUGG) di anjungan Batur Unesco Global Geopark, Senin (20/1) kemarin. Dalam acara tersebut, Bupati Made Gianyar mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Pariwisata BUGG yang mampu meningkatkan pendapatan retribusi wisata di Kintamani. Acara ulang tahun juga dihadiri Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, anggota DPRD Provinsi Bali I Wayan Gunawan, perwakilan Polres, perwakilan Kodim Bangli, Camat Kintamani, dan OPD di lingkungan Pemkab Bangli. Ketua Badan Pengelola Pariwisata BUGG, I Gede Wiwin Suyasa, dalam laporannya yang dibacakan Ketua Dewan Pengawas I Nyoman Alit Adiana mengatakan, sejak berdirinya badan pengelolaan kunjungan wisatawan menunjukkan grafik peningkatan. Tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara ke Batur sebanyak 780.299 orang dan wisatawan domestik dewasa dan anak-anak 160.689 orang. Total kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2019 ini 940.988 orang. Dari pendapatan retribusi pariwisata juga mengalami lonjakan. Tahun

HUT GEOPARK - Bupati Bangli I Made Gianyar saat menghadiri peringatan hari ulang tahun pertama Badan Pengelola Pariwisata Batur Unesco Global Geopark (BUGG) di anjungan Batur Unesco Global Geopark, Senin (20/1) kemarin.

sata. Bupati Made Gianyar pun sangat mengapresiasinya. Tak hanya meningkatkan pendapatan, keberadaan Badan Pengelolaan ini juga telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, baik sebagai pengurus dan pegawai badan pengelola. Di tahun 2020 ini Bupati Made Gianyar memerintahkan Badan Pengelola untuk mengangkat pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak. Selain itu sesuai perintah Gubernur Bali saat paparan rencana inventaris teras abang Badan Pengelola diminta diubah menjadi BUMD. Dengan menjadi BUMD maka dapat menjadi mitra investor. Seluruh pengelolaan kawasan Geopark Batur itu nantinya akan menjadi tanggung jawab BUMD. Bupati juga meminta pimpinan DPRD dan anggota DPRD Bangli menjadikan hal itu sebagai atensi khusus bersama. Karena dengan menjadi BUMD akan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bangli. Sementara pada acara kemarin Bupati Bangli I Made Gianyar didampingi Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, dan Badan Pengelola menyerahkan dana sosial kepada 18 desa adat di Kintamani. (ad518)

Bangli (Bali Post) – Kasus kejahatan narkoba yang ditangani Polres Bangli akhir-akhir ini mendapat perhatian Bupati Bangli, I Made Gianyar. Saat memimpin apel disiplin di Lapangan Kapten Mudita, Senin (20/1) kemarin, Made Gianyar mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangli waspada dan menjauhi barang terlarang tersebut. “Saya tekankan lagi, tolong kalau bisa jangan ada yang mencoba narkoba. Kasihani diri sendiri dan Kasihan keluarga,” pinta Gianyar. Diungkapkannya, kasus kejahatan narkoba belakangan ini meningkat. Selama dua bulan terakhir Polres Bangli berhasil menindak lima kasus kejahatan

narkoba dengan enam tersangka. Bupati bersyukur, dari enam tersangka yang dibekuk itu tidak ada orang Bangli. Meski demikian harus tetap diwaspadai, sebab penjahat narkoba ada di Bangli. “Tersangkanya tidak orang Bangli. Mereka ditangkap di jalan sedang membawa narkoba. Orang luar yang bawa narkoba itu pasti yang dicari di Bangli bukan orang luar. Pasti orang Bangli dan mungkin termasuk di dalamnya ada ASN,” terangnya. Bupati mengatakan, sebelumnya kasus narkoba pernah menjerat salah satu ASN di Bangli. Oknum ASN itu melakukan tindakan terlarang itu di lingkungan kantor. Gianyar kembali meminta agar tidak ada lagi ASN yang terlibat narkoba

akhiri program-program atau kegiatannya di tahun 2020. “Saya lebih banyak menyerahkan ke tim. Kalau di pusat ada tim transisi, di Bangli juga ada tim seperti itu,” ujarnya. Termasuk soal program apel disiplin yang selama ini rutin dilaksanakan setiap bulan. Dikatakan, tanggal 17 Februari 2020 akan menjadi apel disiplin yang terakhir. “Terkait mutasi dan promosi, yakinlah bapak ibu sekalian, apa pun yang saya perbuat ada yang senang dan tidak senang. Bagi yang senang lanjutkan kesenangannya. Tentunya bekerja lebih baik dan pertanggungjawabkan dengan jabatan yang sudah diraih. Bagi yang tidak senang, jangan terlalu lama tidak senangnya,” pinta Bupati. (kmb40)

2018 sebesar Rp11.361.889.000 sementara di tahun 2019 sebesar Rp26.078.103.000. “Kami dari badan pengelola berupaya agar penghasilan pariwisata di Kintamani terus meningkat,” harap Wiwin Suyasa. Badan Pengelola Pariwisata BUGG saat ini masih meminjam ruangan di Musium Geopark Batur. Sarana dan prasarana yang digunakan juga masih pinjam di Disparbud. Mulai Februari 2020, Badan Pengelola Pariwisata akan resmi berkantor di Pasar Seni Geopark lantai

3. Sementara sebagian ruangan di lantai 2 difungsikan sebagai tempat-tempat pajangan geopark yang dihasilkan masyarakat setempat. Bupati Bangli I Made Gianyar dalam sambutanya mengatakan pihaknya sejatinya sudah menginginkan keberadaan badan pengelola pariwisata BUGG sejak 9 tahun lalu. Namun baru di tahun 2019 bisa berdiri. Selama setahun berdiri, Badan Pengelola Pariwisata BUGG sudah mampu meningkatkan pendapatan pariwi-

Bupati Minta ASN Jauhi Narkoba karena hal itu dapat merugikan diri sendiri. Dalam apel disiplin itu, Bupati asal Desa Bunutin, Kintamani itu mengapresiasi ASN Pemkab Bangli yang dianggapnya sudah memiliki jiwa nasionalis dan pancasilais tinggi. Itu dinilainya dari pengucapan UUD 1945 dan Panca Prasetia Korps Pegawai Republik Indonesia yang sudah bagus. Di akhir masa kepemimpinannya yang tinggal 1 tahun lewat 11 hari lagi, Made Gianyar meminta maaf atas perbuatan, perilaku dan tutur kata yang kurang menyenangkan selama menjadi bupati. Meski masih ada kesempatan dan kewenangan membuat APBD Bangli hingga tahun 2021, ia menegaskan dirinya akan meng-

HAMPIR tiga tahun rusak, Gedung Sasana Budaya Giri Kusuma Bangli sampai sekarang tak kunjung direnovasi. Pemkab Bangli pun belum memastikan kapan gedung yang dibangun tahun 1980-an itu akan diperbaiki. Namun, ada rencana, Gedung Sasana Budaya dibangun ulang. Kapan Gedung Sasana Budaya Giri Kusuma Bangli itu pastinya akan direnovasi dan seperti apa? Kabag Umum Setda Bangli Made Mahindra Putra dikonfirmasi, Senin (20/1) kemarin, mengatakan tahun ini pihaknya belum ada menganggarkan dana perbaikan gedung sasana budaya itu. Rencananya, aset sasana budaya yang kini masih tercatat di bagian umum Setda Bangli itu diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli. Hal itu dikarenakan bangunan gedung sasana budaya itu menjadi satu kesatuan dengan bangunan yang dipakai kantor DLH. “Kemarin saya sudah konfirmasi per telepon, Kadis DLH siap menerima itu. Entah nanti pengembangannya seperti apa, apakah dikembangkan jadi kantor atau dibuat apa, nanti usulannya dari DLH,” jelasnya. Sesuai perencanaan Bupati Bangli, gedung sasana budaya itu akan dirombak sebagai pusat kebudayaan. Beberapa bangunan yang kini ditempati DLH itu dikembalikan ke fungsinya semula, sebagai satu kesatuan areal sasana budaya. Namun karena terkendala dana, rencana itu belum bisa terwujud. Dia menyebutkan untuk merombak gedung sasana budaya itu diperlukan anggaran lumayan besar, bisa mencapai Rp25 miliar. Pihaknya berharap dalam APBD Perubahan tahun ini, DED pembangunan pusat kebudayaan itu bisa disusun. Dari segi usia, Sasana Budaya itu sudah layak dibangun ulang. “Nanti lebih lanjut dikaji tim

pengkaji,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, keberadaan Gedung Sasana Budaya Giri Kusuma Bangli itu sejak beberapa tahun terakhir, tidak pernah lagi dimanfaatkan untuk menggelar pementasan seni. Terlebih pascaambruknya atap bangunan gedung utama itu sekitar 2017 lalu. Anggota DPRD Bangli, Nengah Dwi Madya Yani, saat diwawancara belum lama ini mendorong Pemkab Bangli segera melakukan perbaikan. Bahkan membangun ulang fasilitas umum tersebut. Sehingga bisa menjadi wadah nyaman bagi para seniman berkarya. Diungkapkan, dulunya saat zaman pemerintahan Bupati Ida Bagus Ladip, Gedung Sasana Budaya itu menjadi tempat yang sering dimanfaatkan Pemkab Bangli melaksanakan berbagai macam acara. Seperti pelantikan pejabat, kesenian,

lomba hingga pameran. Tak hanya itu, saat dirinya masih remaja dan aktif berkecimpung di kesenian dramagong, tempat itu juga sering dimanfaatkan masyarakat, dan para seniman menggelar latihan. Sejak beberapa tahun terakhir, aktivitas di Sasana Budaya itu terus menurun dan nyaris tidak pernah ada kegiatan Apalagi sejak atap bangunan gedung itu ambruk. Dan hingga kini belum mendapat perbaikan. Sebagai seniman, Madya Yani mengaku cukup miris melihat kondisi gedung Sasana Budaya yang sudah lama rusak dan dibiarkan terbengkalai. Karenanya, dia pun meminta Pemkab Bangli segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas gedung itu. Bahkan jika memungkinkan agar dibangun ulang. Politisi PDI-P ini menyadari saat ini kondisi keuangan Bangli terbatas. Namun menurutnya, hal itu bukan alasan. Pemkab diharapkan aktif mengupayakan dana perbaikan dengan mengajukan usulan bantuan keuangan khusus ke Pemkab Badung, Pemerintah Provinsi atau bisa juga mengusulkan bantuan dana ke pemerintah pusat. Terlebih saat ini Gubernur Bali berkomitmen memajukan seni. (ina)

AMBRUK - Kondisi gedung wantilan Sasana Budaya Giri Kusuma yang bagian atapnya ambruk.

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

OTT Pelanggar Perda Sampah Rambah Kecamatan Singaraja (Bali Post) -

Tak hanya di kota Singaraja dan Seririt, operasi tangkap tangan (OTT) pelanggar perda tentang pengelolaan sampah mengimbas ke kecamatan. Seperti yang dilakukan Satpol PP Kecamatan Busungbiu yang melakukan sidak di lokasi yang dicurigai dijadikan tempat membuang sampah sembarangan. Petugas menemukan warga membuang sampah dari atas Jembatan Tukad Acar Desa Busungbiu. Sebelum OTT, Satpol PP melakukan pengintaian di kawasan jembatan. Lokasi ini dulunya memang dijadikan tempat membuang sampah.

Karena tumpukan sampah di tepian sungai sering dihanyutkan air, pemerintah kecamatan menutup lokasi tersebut dan memasang span-

BUMDes Didorong Pasarkan Cengkeh Petani Singaraja (Bali Post) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terus menggenjot peran BUMDes di masing-masing desa. Salah satu peluang yang memungkinkan digarap adalah memasarkan produksi cengkeh petani. Tak hanya itu, BUMDes bisa menyiapkan tenaga petik bunga cengkeh ketika memasuki masa panen tiba. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Made Subur, Senin (20/1) kemarin mengatakan, selama ini petani penghasil cengkeh dihadapkan pada permainan harga oleh para tengkulak. Selain itu, petani berhadapan pada posisi terpaksa menjual cengkeh sebelum masa panen dengan sistem ijon. “Dengan cara-cara itu petani belum mendapat harga yang wajar dan bahkan ada merugi karena permainan tengkulak atau tukang ijon. Belum lagi tenaga petik yang sulit dicari, sehingga petani cengkeh dihadapkan pada masalah kompleks,” katanya. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya mendorong BUMDes menjadi pesaing tengkulak maupun tukang ijon. Bumdes bisa menyediakan tukang petik untuk para petani. Selain itu, BUMDes juga bisa mengelola dan mengumpulkan produksi cengkeh yang kemudian dijual kepada buyer. Cara ini memotong sirkulasi jaringan pemasaran, sehingga petani mendapat harga yang wajar, sehingga usaha

Bali Post/kmb38

Made Subur

tani mereka mendatangkan keuntungan yang diharapkan. “Bisa saja ada MoU dengan BUMDes dan juga para buyer termasuk peningkatan kapasitas mengenai pengolahan cengkeh,” katanya. Kepala Dinas Pertanian Made Sumiarta mengatakan, keterlibatan peran BUMDes dalam mengelola pascapanen cengkeh untuk memotong jaringan panjang pemasaran cengkeh yang kerap kali merugikan petani. Pihaknya optimis, kalau BUMDes menampung cengkeh petani, kemudian disalurkan kepada pabrik, maka petani bisa mendapat harga yang wajar karena jaringannya lebih pendek dibandingkan menjual kepada tengkulak atau melalui tukang ijon. (kmb38)

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dcr Adm&Acct bs Kompt,ByPas IB Mantra 112B Dps, 087754434981

Butuh Finance/Akuntan, untuk Pabrik di Tabanan, pengalaman, Lamaran ke info@tsbali.com

Dibthkan sgr Cleaning Service wanita,umur max 30th,min SMA berpnglman Hub/WA.081338318093

Butuh:Sales Take order, untuk Consumer Product, pengalaman Lamaran ke: info@tsbali.com

Dicari Pelaksana Lapangan Proyek Hub/WA.08123812789 Langsung Interview

Cr Staff Administrasi/Akunting Perusahaan Kosmetika Renon Dps WA Chat 081558074102

Dicari SPG min SMA/SMK utk di Seminyak Hub.0361-8475290

B.BP.031.01.20.0000504

B.BP.031.01.20.0000503

B.BP.004.01.20.0000498

Dbthkn Staff ADM,Max 25th,Min SMU Jl.Cokroaminoto No.165 C Sblh Bank Taspen Mandiri Ubung

B.BP.001.01.20.0000486

BIRO JASA

SERVICE

B.BP.001.01.20.0000413

B.BP.004.01.20.0000497

B.BP.001.01.20.0000482

B.BP.001.01.20.0000450

Dicari Chef / tukang masak masakan Indonesia di perusahaan untuk 60 orang staff, hub.PT.LHD, T.0361 734023 B.BP.004.01.20.0000509

DIJUAL MOTOR

duk larangan membuang sampah di sana. Sejak diundangkannya Perda pengelolaan sampah, Satpol PP mengawasi lokasi

itu. Jumat (17/1) pekan lalu, petugas menemukan seorang warga melempar bungkusan kresek berisi sampah dari atas jembatan. Warga itu pun diamankan untuk diproses lebih lanjut. Namun, saat diperiksa warga tersebut tidak membawa KTP, sehingga Senin (20/1) kemarin PPN DLH Buleleng memproses BAP.

Camat Busungbiu, Gede Putra Aryana, membenarkan pihaknya melancarkan OTT perda pengelolaan sampah. Dia mengatakan, warga yang melanggar tersebut diketahui bernama Agus Mahardika Putra asal Pupuan, Tabanan. Yang bersangkutan mengakui membuang sampah dari atas Jembatan Tukad Acar. Atas pengakuan

itu, pihaknya menyerahkan penanganan pelanggaran perda pengelolaan sampah kepada PPNS DLH untuk menjalani sidang tipiring di PN Singaraja pada Rabu (22/1) besok. “Dengan memakai mobil, yang bersangkutan membuang sampah di sana. Karena ini sudah amanat perda, kami serahkan ke kabupaten untuk disidang-

kan untuk memberi efek jera kalau membuang sampah sembarangan akan ditindak tegas,” kata mantan Kabag Humas DPRD Buleleng ini. Selain hasil OTT Satpol PP kecamatan, juga disidangkan OTT Satpol PP dan DLH Buleleng yang menemukan 7 warga yang membuang sampah di Jalan Ponegoro, Singaraja. (kmb38)

DPRD Sepakat Bahas Tiga Ranperda Singaraja (Bali Post) Pemerintah kabupaten dan DPRD Buleleng membahas tiga ranperda dalam masa sidang dua tahun ini, yakni Ranperda tentang Perusahaan Daerah Pasar Arga Nayottama, Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak, dan Ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Ranperda Kabupaten Layak Anak dibentuk setelah daerah ini menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak. Hal itu terungkap dalam rapat Bapemperda bersama eksekutif dan tim pakar DPRD Buleleng, Senin (20/1) kemarin. Rapat dipimpin Ketua Bapemperda Nyoman Gede Wandira Adi bersama Asisten Pemerintahan dan Hukum Setda Buleleng Putu Karuna. Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, sebenarnya pemkab mengajukan 9 usulan ranperda kepada DPRD untuk dibahas. Dari hasil rapat awal pihaknya menyepakati membahas ketiga ranperda tersebut. Selain itu, ketiga ranperda ini drafnya sudah selesai disusun dan dilengkapi naskah akademik dari universitas yang ditunjuk pemerintah. Ranperda tentang Perusahaan Daerah Pasar Arga Nayottama sifatnya hanya perubahan nama lembaga sejalan dengan terbitnya regulasi yang lebih tinggi. Sedangkan, ranperda tentang Kabupaten Layak Anak, menurut Wandira, urgen

Dicari Staff berpengalaman u/ Villa pribadi di Pererenan Badung, bisa Cook rangkap HK lancar Bhs Ing CV krm email ke: k.suartana@gmail.com B.BP.031.01.20.0000506

Dicari segera 5 org tkg poles 5 org tkg finishing, 5 org tkg wax injection, 1 cleaning service utk perusahaan perak di Celuk dan Kerobokan area, hub.PT.LHD, T.0361 734023 B.BP.004.01.20.0000508

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01

Bali Post/kmb38

BAPEMPERDA - Bapemperda DPRD Buleleng menyepakati membahas tiga ranperda pada masa sidang dua tahun 2020. dibahas karena Buleleng sudah menyandang predikat Kota Layak Anak. Untuk mengoptimalkan predikat tersebut dan memberikan pelayanan ramah terhadap anak-anak, regulasi ini penting dibentuk. Selain itu, dengan regulasi ini, OPD terkait dapat melaksanakan fungsinya menyediakan sarana prasarana dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Ini penting karena dari hasil koordinasi dengan OPD

terkait, fasilitas untuk anakanak perlu ditingkatkan. Dia mencontohkan, fasilitas konseling dan rumah aman bagi korban kekerasan anakanak dan perempuan sampai sekarang belum diwujudkan. Padahal, fasilitas itu diperlukan, sehingga penanganan baik oleh OPD bersangkutan dan pihak ketiga di bidangnya menjadi lebih maksimal. “Dengan regulasi ini kita harapkan penanganan kasus kekerasna pada anak dan perempuan lebih optimal,

dan sarana yang belum ada seperti ruang konseling, rumah aman, dan fasilitas lain bisa diwujudkan melalui kebijakan pemerintah,” katanya. Terkait usulan pembahasan ranperda hak inisiatif DPRD, politisi Partai Golkar ini menyebut, Bapemperda sudah menetapkan dua alternatif untuk membahas ranperda hak inisiatif. Kedua ranperda itu, yaitu tentang PLP2B dan kawasan perumahan dan permukiman. Alasan

Dicari Scurity Pengalaman 2th Krm Lam.ByPass Ngr Rai No.300B Hub.0361-751223, 081939180794

PROPERTY

PROPERTY

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUKO

Djl Tanah 2 Are Dalung, Rumah Baru Hub.082147454248

Jual/Sewa murah Ruko2lt SHM tepi Cokroaminoto H:085100141368

B.BP.001.01.20.0000477

Dcr Kryawan/ti rajin & Serius u/ kerja serabutan H.081338085868 B.BP.001.01.20.0000488

PROPERTY DIJUAL TANAH

BUC Tanah 4Are Jl. Kalanganyar Sudimara Tbn. untuk Perumahan. 275jt/are nego, Hp.082144212121 B.BP.004.01.20.0000387

Jl SHM 39Are di Babakan Canggu view padi, lok luar biasa, harga pas.Serious only+6281237894646 B.BP.004.01.20.0000368

B.BP.001.01.20.0000485

Jual Tanah 10are pinggir jalan Denpasar utara Hub.0811399361 B.BP.001.01.20.0000505

Tnh 680m2 Jl.Sulatri Kesiman 200MGatsu@450jt081239999747 B.BP.001.01.20.0000490

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Rm Semi Villa/2lt 5KT T150/130 Dalung Kerobokan 081239999747 B.BP.001.01.20.0000491

B.BP.033.01.20.0000501 DISEWAKAN TEMPAT

Salon/Building for lease area Jimbaran.Contact 085792717852 B.BP.001.01.20.0000481

kedua ranperda ini dibentuk karena keinginan dewan melindungi lahan pertanian dari gelombang alih fungsi lahan yang masih terjadi sekarang ini. Selain itu, regulasi ini urgen untuk dibentuk setelah dicabutnya Perda tentang Jalur Hijau, sehingga jangan sampai terjadi kekosongan regulasi terlalu lama, maka lahan pertanian yang semakin menyempit karena tidak ada regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan lahan. (kmb38)

KEHILANGAN Hlg BPKB No.F.4205936-O an Komang Sukarana Karangasem

B.BP.012.01.20.0000495

Hlg BPKB No.G 1308790-O an Ni Wyn Listia Gunanti Kr.Asem

B.BP.012.01.20.0000493

HlgBPKBNo.M01591171-ODK9637 FX An.Kadek Nopi Suastawan

B.BP.001.01.20.0000478

BIRO JASA KEHILANGAN Hlg BPKB No I 04695375-0 an I Nyoman Sudana Penatih Dps

Sy siap Bntu Bayarkan Laporkan Pajak Blnan,SPT Tahunan HP/WA 081.338.344.155 & 087887729409

B.BP.012.01.20.0000492

B.BP.001.01.20.0000107

Hlg BPKB No.A N10811526-O an Rahmat Subhan Subagan Kr.Asem

SiapBantu lapor SPT,Tahunan(pr ib/Bdn)ByMurah085931263189WA

B.BP.012.01.20.0000494

B.BP.004.01.20.0000496

Selasa Umanis, 21 Januari 2020

Empat Tersangka Ganja 97 Kg Dilimpahkan ke Kejaksaan Negara (Bali Post) Empat tersangka kasus penyelundupan narkotika jenis ganja melalui Pelabuhan Gilimanuk yang diamankan Polres Jembrana, Senin (20/1) kemarin dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Penyidik Polres Jembrana selain membawa berkas perkara keempat tersangka yang sejak akhir tahun lalu dititipkan di Rutan Kelas IIB Negara, juga membawa barang bukti berupa 97 kilogram bruto ganja kering. Keempat tersangka yakni Umar Saleh Siregar (27), Herman Pelani (35), Faisal Ahmad Rangkuti (33) dan Rikardo Nainggolan (44). Kasi Pidana Umum Kejari Jembrana I Gede Gatot Hariawan mengataka, dari pengecekan tiga berkas tahap kedua sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya Kejak-

saan melimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Negara. Berkas dibagi menjadi tiga berkas mengikuti peran masing-masing tersangka. Pemisahan berkas ini, menurutnya, untuk memperkuat proses pembuktian dalam persidangan. Meskipun beda berkas, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait narkotika. Kasus pengungkapan penyelundupan ganja hingga 97 kilogram ini bermula dari pemeriksaan rutin di Pos II Pelabuhan Gilimanuk pada 19 Oktober 2019 lalu. Polisi melakukan pemeriksaan intensif di pos pintu masuk Bali itu dan pada dini hari mendapati mobil Xenia putih DK 1580 OW dikemudikan Herman Pelani (35) dan Umar Saleh Siregar (27) mengangkut empat kardus besar yang ternyata berisi bungkusan ganja. Sebel-

umnya kedua tersangka ini mengaku kardus itu hanya berisi kain batik. Ganja kering itu sengaja dibungkus dengan lakban cokelat untuk mengelabui petugas. Namun ketika dicek benar bahwa ganja dengan berat bruto 97.914,0 gram atau netto 95.474,0 gram. Selain itu polisi juga mendapati dua buah plastik klip berisi serbuk sabusabu dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,10 gram. Polisi lalu melakukan interogasi dan mengembangkan kasus dengan mengamankan dua tersangka lainnya. Ganja ini dikirim dari Jakarta ke Denpasar dengan dua perantara. Dua tersangka berperan mengantar dari Jakarta ke Banyuwangi. Dan dua tersangka lainnya meneruskan dari Banyuwangi ke Denpasar. (kmb26)

Bali Post/olo

GANJA - Pelimpahan tahap II empat tersangka kasus ganja dengan berat 97 kilogram.

Sesuai Sastra ‘’Di krematorium ini kita melaksanakan upacara sesuai sastra. Pakai kuna dresta yakni padewasan. Perbedaannya dengan ngaben di desa pakraman itu hanya soal lokasi saja,’’ katanya saat ditemui, Senin (20/1) kemarin. Diungkapkannya, pemikiran umat Hindu di Bali tentang yadnya terus berkembang. Apalagi informasi hingga referensi bersumber dari sastra Hindu kini sudah bisa diakses dengan lebih mudah. Pergeseran pandangan mengenai ngaben di krematorium pun terjadi. Sebelumnya, banyak yang menganggap prosesi di krematorium hanya bagi mereka yang bermasalah di keluarga atau desa adat. Tetapi sekarang krama Bali menjalaninya karena faktor

efisiensi, baik biaya maupun waktu. ‘’Demikian pula dulu banyak yang beranggapan krematorium hanya untuk soroh tertentu atau orang kurang mampu, tapi kini bahkan ada Cokorda yang di-palebon di sini. Orang miskin, kaya ada. Bahkan banjar juga sudah ada yang menggelar ngaben di sini,’’ katanya. Soal biaya, ia menyebut, bervariasi tergantung kebutuhan umat. Ada beberapa paket yang ditawarkan. Untuk paket ngaben nganyut dan pemalungan, umat hanya perlu mengeluarkan dana Rp14.400.000. Paket ngaben ngelanus, mamukur, nyekah ditambah angklung, topeng dan pemalungan senilai Rp25.400.000. Sedangkan untuk ngaben ngelanus jangkep, harganya Rp30.400.000 yang sudah termasuk caru ayam

brumbun, caru ayam putih, upakara ngalinggihang di merajan, angklung dan topeng serta pemalungan. Di luar itu, masih ada paket ngelungah seharga Rp1.500.000, nempel ngaben tanpa layon per sawa ditambah pemalungan seharga Rp5.600.000, nempel nyekah/mamukur yang per sekah dikenakan Rp5 juta serta caru brumbun/caru kelud seharga Rp1.500.000. Biaya tersebut sudah tergolong murah, karena dari sisi sarana dan pelaksanaannya sudah sepenuhnya dilaksanakan pihak krematorium. Bahkan, Mangku Alit menegaskan, dalam menjalankan krematorium, pihaknya tidak berbisnis. Sebab, masyarakat yang kurang biaya, boleh mengangsur. Bahkan, dia mengikhlaskan ketika ada yang sama sekali tidak membayar. (kmb25)

Desa Adat

Apalagi, tidak hanya masyarakat yang mempunyai masalah di desa adat yang memilih krematorium, namun sudah menjadi pilihan bagi sejumlah masyarakat yang disibukkan dengan pekerjaan. Mereka yang menggunakan krematorium tetap mencari persetujuan dari desa adat, sehingga saat upacara tetap melibatkan masyarakat desa adat. Kendati demikian, Rektor IHDN Denpasar ini menyarankan bagi masyarakat Hindu di Bali yang dibolehkan upacara pitra yadnya di desa adat hendaknya jangan melakukannya di krematorium. ‘’Yang terpenting masalah kematian di Bali tidak lagi menjadi sorotan dunia

dan bahan tertawaan dari umat lain. Kita punya kremasi gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Krematorium tidak merusak tatanan kehidupan orang Bali, justru membantu bagaimana memuliakan dan menetralisir adat Bali kita yang perlu dikombinasikan. Jangan takut ada krematorium,’’ tegasnya. Hal senada juga dikatakan Guru Besar Filsafat IHDN Denpasar, Prof. Dr. I Made Surada, M.A. Dikatakannya, agama Hindu di Bali tidak pernah anti dengan perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Bahkan, agama Hindu selalu menerima perubahan tersebut sepanjang tidak bertentangan, namun mendukung, memuliakan dan meringankan pelaksanaan agama Hindu. Termasuk dalam prosesi upacara pem-

bakaran mayat (kremasi) yang dilakukan di krematorium. Menurutnya, kremasi tidak merusak tatanan budaya, adat, dan masyarakat Hindu di Bali. Namun dapat membantu umat Hindu dalam memecahkan berbagai permasalahan aktivitas agamanya yang berkaitan dengan tradisi, adat, dan budaya. Di samping juga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. ‘’Adat itu harus berubah, kalau adat tidak berubah kita akan lenyap dan tenggelam tergilas oleh zaman,’’ tandas Wakil Rektor I IHDN Denpasar ini. Oleh karena itu, keberadaan krematorium di Bali jangan dianggap sebagai momok yang akan mengubah tatanan sosial kehidupan masyarakat Bali. (win)

Senin, 20 Januari 2020 05:00 Wita 05:30 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:05 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 10:00 Wita 10:05 Wita

Bali TV Shop Kalung Omkara Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Dewa Yadnya Kapemangkuan Dan Prajuru (1) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Krishna Sudama Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Halo Kamtibnas Seputar Bali Terkini Ocydia Home Shopping

10:30 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali TV Shop Lutut 11:30 Wita Bali Channel Tourist TV 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini

16:05 Wita Upakara 17:00 Wita Sansekerta 17:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:00 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Dialog Nuansa Property 21:00 Wita Dialog Interaktif Hypnoteraphy Codesname 22:00 Wita Lila Cita Calonarang Durga Bairawi, Sanggar Aswini Kembar (2) 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 00:05 Wita Solusi Alternatif Marion Sam

Produk Kosmetik Terbanyak Ditindak Negara (Bali Post) Selama kurun waktu setahun, Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan sejumlah penindakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Selain pembinaan, juga beberapa diproses hukum (pidana). Khusus di Jembrana, ada empat item yang menjadi fokus pengawasan yakni sarana produksi, sarana distribusi (salon, rumah sakit, apotek, toko dan lain-lain), intensifikasi pengawasan (menjelang hari raya) dan pengawasan iklan. Kep ala Loka POM d i Buleleng Made Ery Bahari Hantana, Senin (20/1) kemarin mengatakan, dari empat pengawasan yang dilakukan hampir semuanya masih ada pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan. Untuk produk, ternyata produk kosmetik masih mendominasi pelanggaran. Untuk sarana distribusi, dari 24 sarana distribusi khususnya pangan di Jembrana semuanya belum sesuai ketentuan. Begitu halnya dengan pengawasan sarana distribusi baik pangan maupun obatobatan, dari 84 yang menjadi sasaran pengawasan 55 di antaranya belum memenuhi ketentuan. ‘’Untuk tindak lanjut kita berikan dulu pembinaan. Tetapi bukan berarti kami tidak tindak lanjuti hukum. Ada dua perkara yang kita lanjutkan ke hukum dan sudah putusan di pengadilan,’’ ujar Made Ery. Dua perkara selama tahun 2019. Pertama, usaha menjual obat tidak sesuai kewenangan dengan putusan denda Rp1 juta. Kedua, pelaku usaha menjual jamu yang sudah dilarang dan obat keras. Kasus itu, menurutnya, sudah ditindaklanjuti hukum, dan dikenai denda Rp500 ribu serta dua bulan penjara. Selain sarana distribusi

Bali Post/olo

HASIL PENGAWASAN - Loka POM Buleleng menunjukkan sejumlah barang bukti produk yang tidak sesuai ketentuan. dan sarana produksi, POM juga mengawasi terkait sarana iklan. Bukan hanya iklan konvensional yang terpasang (spanduk, baliho, selebaran dan lain-lain), pengawasan juga dilakukan di media sosial. Dan di Jembrana khusus iklan dari 185 pengawasan hanya 16

yang sudah sesuai ketentuan. Sisanya 149 belum sesuai ketentuan. ‘’Yang paling dominan adalah terkait kosmetik tanpa izin edar. Bahkan ada beberapa artis yang menjadi endorse (duta produk). Padahal produk itu belum sesuai ketentuan,’’ tandasnya.

Made Ery menambahkan, untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan jumlahnya mencapai 248 item atau 3.800 pcs (satuan). Pelanggaran itu juga didominasi produk kosmetik. Pengawasan ini akan terus dilakukan pada tahun ini. (kmb26)

Indonesia Sabet Tiga Gelar pada Daihatsu Indonesia Masters 2020 MENGAWALI tahun 2020, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis bergengsi yang melibatkan pebulu tangkis top dunia dalam acara Daihatsu Indonesia Masters 2020 yang diadakan tiga tahun berturut-turut sejak 2018. Acara ini merupakan komitmen Daihatsu memberikan dukungan dalam acara kejuaraan bulu tangkis lokal hingga internasional bertajuk ‘’Daihatsu Astec Open’’ yang digelar di berbagai kota di Indonesia.

Pertarungan para pemain bulu tangkis top dunia ini berlangsung pada 14 – 19 Januari 2020. Kejuaraan ini digelar di Istora Senayan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2020 ini menjadi ajang bagi para atlet untuk mengumpulkan poin menuju Olimpiade Tokyo 2020. Tak hanya di Indonesia, Daihatsu juga menjadi sponsor utama turnamen bulu tangkis level internasional di dua negara lainnya, yakni Jepang dan Malaysia.

Hadirnya para bintang bulu tangkis ini tidak terlepas dari perubahan status kejuaraan Daihatsu Indonesia Masters menjadi Super 500. Meningkatnya total hadiah yang diperebutkan sebesar USD 400.000, tentunya memberikan motivasi tersendiri bagi atlet berprestasi untuk menjadi juara. Turnamen yang berlangsung sangat sengit dan seru selama enam hari berturutturut ini sukses mencetak juara tingkat dunia, termasuk tiga gelar untuk Indonesia.

‘’Kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2020. Kami menyadari bahwa bulu tangkis merupakan olahraga yang digemari masyarakat dan menyumbang banyak prestasi, baik di level nasional maupun internasional. Kami percaya, turnamen ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perbulutangkisan di Indonesia,’’ ujar Amelia Tjandra selaku Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor. (bns)

Ngaben Massal Salah satu pemangku setempat, Mangku Suardana, mengatakan terakhir warga asing yang diproses berasal dari Belanda. ‘’Keluarganya bilang ada wangsit agar diproses secara Hindu. Memproses turis

tidak mudah. Harus ada izin ke konsulatnya dan tidak ada terlibat kasus hukum apa pun. Juga harus ada keluarga yang bertanggung jawab. Bahkan ada pesan abunya agar ditabur di Padangbai,’’ ujarnya. Ngaben Massal Tidak hanya melayani umat

secara personal, lokasi krematorium ini juga melayani kelompok warga dari klan tertentu yang hendak melaksanakan ngaben massal. Mereka dipersilakan menggunakan lokasi krematorium ini. Yuda Antara menambahkan, kelompok warga yang sudah pernah menggunakannya antara lain dari

warga kelompok Maha Semaya Warga Pande Klungkung dan MGPSSR (Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi) Klungkung. Sulinggih yang muput juga umum. Pihaknya juga mempersilakan jika yang bersangkutan juga mau mengajak sulinggih khusus pilihannya. (gik)

Aspek Kultural Tradisi kealaman Bali, jika dibaca saksama, melampaui konsep apa yang kita kenal sebagai hidup berdampingan dengan alam. Orang Bali jika bersandar pada agama dan aspek kultural lainnya, semestinya berposisi menjadi bagian dari alam. Konsep ‘’menjadi bagian dari alam’’ jauh lebih kuat mensyaratkan dan memungkinkan pelestarian atau pemeliharaan alam. Dalam teks keagamaan kita secara jelas menemukan dasar ajaran ini. Bhagawad-Gita V.25 menyatakan bahwa manusia bisa mencapai Brahmanirvana ketika mereka dengan senang hati dan sukarela melakukan pelestarian alam (sarva bhuta hita rath). Sementara dalam Sarasamuscaya 135 dinyatakan konsep bhuta hita yang berarti ‘’menyejahterakan alam’’. Konsep-konsep ini selanjutnya terangkum dalam apa yang disebut sebagai ajaran kosmologis Tri Hita Karana. Kesejahteraan hidup manusia di alam ini tergantung pada kualitas tiga hubungan, yakni hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Secara ritual, kita merayakan Tumpek Uduh untuk menghormati tumbuh-tumbuhan dan Tumpek Kandang untuk menghormati hewan-hewan. Kerusakan alam akibat ulah manusia terjadi dalam relasi kuasa di mana manusia berposisi sebagai ‘’penguasa alam’’. Sebagai penguasa, manusia

bertindak semena-mena, seperti dengan melakukan eksploitasi eksesif. Dalam relasi ini, hasrat terkuat manusia adalah untuk mengambil sebanyakbanyaknya. ‘’Alam ini,’’ kata Mahatma Gandhi, ‘’cukup saja untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia (dan penghuni alam lain), tetapi tak akan pernah cukup bagi kerakusan.’’ Keberlanjutan alam yang mampu memenuhi kebutuhan para penghuninya, berdasar satu tafsir atas pikiran Gandhi, harus berdasar pada prinsip sarvodaya, kesejahteraan bagi semua. Secara spiritual, konsep menjadi bagian dari alam mewujud dalam rangkaian sembahyang dan pemujaan, bangunan suci maupun rumah tinggal, penyelenggaraan pertanian, pengelolaan tata-sosial dan seterusnya. Semua itu adalah manifestasi dari pelestarian harmoni sebagai bagian dari alam sebagai suatu kesatuan. Semua ini tentu saja melampaui apa yang disebut sebagai penghormatan terhadap alam. Ibadah-ibadah dan kreasi kultural bukan sekadar wujud terima kasih, tetapi lebih jauh adalah sebagai upaya menjadi bagian dari alam seutuhnya. Seperti sebuah tubuh, manusia mesti menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dalam rangka menjaga kelestarian alam dengan mengikuti hukum alam, sebagai contoh, leluhur orang Bali membangun sistem subak. Secara fisik ini adalah sistem pengairan untuk cocok tanam padi, namun

secara sosio-kultural ini adalah sistem kokoh yang melanggengkan alam sekaligus kehidupan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Dari segi spiritual, subak memiliki pura tersendiri yang diberi nama Pura Uluncarik atau Pura Bedugul, pura ini khusus dibangun untuk dewi kemakmuran dan kesuburan, Dewi Sri. Akibat dari apa yang disebut Gandhi sebagai kerakusan manusia, salah satu tantangan terhadap sistem subak adalah revolusi hijau. Varietas padi baru yang lebih cepat bisa dipanen serta metode-metode pertanian baru memang telah menyebabkan para petani menanam padi lebih sering. Akan tetapi, ini justru menjadi bom waktu. Revolusi hijau merusak tidak hanya aspek relasi sosioekonomi petani, tetapi juga aspek alam dalam sistem pertanian secara keseluruhan. Secara sosio-ekonomi, para petani berpotensi saling mengabaikan kebutuhan mereka satu sama lain. Sementara dalam sistem subak, kebutuhan seluruh petani sebagai sebuah komunalitas adalah hal utama. Seiring dengan itu, revolusi hijau yang pada awalnya menjanjikan hasil melimpah, ternyata menyebabkan berbagai masalah yang taik mudah diatasi. Dunia pertanian terus-menerus mengalami kendala kekurangan air, hama dan polusi akibat pestisida. Secara spiritual, kita bisa katakan bahwa di sini terjadi karma phala. Meskipun menghasilkan panen yang banyak dan berulang adalah hal baik, relasi sosio-ekonomi

dan daya produksi alam harus tetap utama. Jika tidak, pada saatnya justru bencana yang dipanen. Apa yang telah dan mungkin terjadi dalam sistem pertanian padi, juga akan terjadi dalam dunia pariwisata Bali. Angka 80 persen untuk lahan berbangunan adalah bukti bahwa telah terjadi eksploitasi alam yang luar biasa. Jika proses pembangunan yang salah ini tidak disetop dan pemulihan fungsi lahan tidak dilakukan, Bali akan menghadapi masalah menahun seperti Jakarta dan sekitarnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat Rwa Bhineda, salah satu falsafah hidup para leluhur orang Bali tentang kesatuan sebagai dasar keseimbangan di alam ini. Ada siang dan ada malam seperti halnya ada yang kelihatan (sekala) dan nada yang tidak kelihatan (niskala). Jika orang Bali ingin terhindar dari bencana alam, setiap individu, apa pun posisinya, harus hidup dengan kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah kumpulan manusia. Tanpa empati yang pantas, bencana akan terjadi. Demikian juga orang Bali adalah bagian dari ekosistem alam yang tak bisa berlaku seenaknya. Apa pun yang hendak dilakukan saat ini (wartamana) haruslah berdasar pada berbagai pelajaran yang telah diberikan masa lampau (atita). Jika tidak, bencana hidrometeorologis di Bali hanya soal menunggu waktu.*

SElasa umanis, 21 JANUARI 2020

Dua Kapal Cruise Bersandar di Pelabuhan Benoa

Disparda Bali Susun Paket Wisata Bahari Denpasar (Bali Post) -

Dua unit kapal cruise besar bersandar di Pelabuhan Benoa, Senin (20/1) kemarin. Kapal cruise itu MV Vasco Da Gama dengan LOA (Lenght Over All) 219 meter dan Kapal MW Europa dengan LOA 224 meter. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa Agustinus Maun, S.T., M.T. mengatakan, ini merupakan kali kedua Pelabuhan Benoa menyandarkan dua kapal cruise yang besar pada waktu yang bersamaan. ‘’Ini prestasi yang luar biasa dari PT Pelindo III Cabang Benoa, teman-teman dari navigasi dan stakeholder lain. Sehingga kita bisa melakukan penyandaran dengan manis di Pelabuhan Benoa ini,’’ ujarnya. Kapal Vasco da Gama dan kapal Europa membawa 2.100 penumpang yang berwisata ke Bali. ‘’Kapal Vasco Da Gama sudah bermalam, pukul 18.00 akan meninggalkan Pelabuhan Benoa menuju ke Sydney, Australia. Sedangkan Kapal MW Europa akan meninggalkan Pelabuhan Benoa pukul 15.00 menuju Pulau Komodo,’’ ujarnya. Diharapkan ke depan upaya pemeliharaan fasilitas, pemeliharaan alur, kolam putar, penambahan peralatan navigasi di Pelabuhan Benoa ini terus dilakukan. ‘’Ke de-

pan kita mengharapkan kapal yang lebih panjang lagi akan bisa bersandar di Pelabuhan Benoa dengan aman,’’ tandasnya. Dari sisi keselamatan pelayaran, Dirjen Perhubungan Laut telah menyiapkan fasilitas termasuk ramburambu navigasi yang akan dilengkapi VTS (Vessel Traffic Service) yang bisa memonitor dan memantau kapal secara live dengan menggunakan CCTV, sehingga bisa menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran selama kapal cruise ini memasuki Pelabuhan Benoa. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa juga turut mendukung semua pengembangan fasilitas terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Benoa. Di sisi darat, Benoa Cruise Terminal yang sudah bagus dan terus akan dikembangkan, sehingga bisa melayani penumpang cruise yang masuk ke Bali dalam jumlah yang lebih besar dengan dilengkapi dengan teknologi alat-alat keaman-

an yang baik. Setelah dua kapal besar itu, pada 9 Februari nanti kapal dengan panjang 294 meter juga akan bersandar yaitu Radiance of The Seas. Selama 2020 akan ada sekitar 90 kapal cruise yang akan masuk dan diharapkan lebih banyak. Ini akan menjadi pionir, informasi yang baik bagi perusahaan cruise di dunia bahwa di Benoa ini sudah bisa disandarkan kapal-kapal yang ukuran besar. Dengan demikian semakin besar kapal yang masuk ke Pelabuhan Benoa, maka penumpang atau wisatawan yang berkunjung ke Bali akan semakin banyak. Dengan terbukanya Pelabuhan Benoa akan kedatangan kapal-kapal cruise akan memberikan dampak kepada industri pariwisata di Bali khususnya dan di Indonesia umumnya, seperti yang diharapkan Presiden Jokowi untuk mendatangkan wisatawan ke Indonesia

PESIAR - Beberapa wisatawan mancanegara meninggalkan kapal pesiar/cruise yang bersandar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Senin (20/1) kemarin. dalam jumlah besar. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Susantini mengatakan, dengan kedatangan kapal pesiar ini akan membuat pariwisata Bali semakin menarik, semakin bervariasi. Sesuai

Dr. I Made Setiawan

Bali Post/eka

dengan arahan Gubernur Bali, ia sedang membuat paket wisata bahari keliling Bali. ‘’Jadi dengan adanya kedatangan kapal cruise ini tentu akan mendukung juga paket wisata bahari yang akan kami buat,’’ ujarnya.

Dikatakan, konsepnya sedang disusun terkait dengan konsep wisata bahari. Penumpang kapal cruise yang berlabuh di Pelabuhan Benoa akan dibawa dengan kapal-kapal kecil mengelilingi Bali dapat singgah di

beberapa wilayah di Bali, sehingga ekonomi daerah lain di Pulau Bali ini juga bisa tumbuh. Rencananya kapal-kapal kecil tersebut singgah di Pelabuhan Tanah Ampo dan Gilimanuk. (kmb42)

Dana ’’Sharing’’ JKN-KBS

Beringin, Pemprov Bali Tetapkan Rp165,6 Miliar ’’Keystone Species’’ Hutan Tropis BALI memiliki hutan tropis yang kaya dengan tanaman ficus. Ada sekitar 400 jenis ficus, di antaranya beringin dan pohon ara. Ficus ini memiliki peran vital dalam kehidupan. Ibarat orang membuat jembatan, ficus itu adalah keystone atau batu kancing. Dosen tamu di FK Unud dan Oxford University di bidang pertanian lingkungan agroecology, Dr. I Made Setiawan, mengatakan beringin salah satu jenis ficus memiliki daun yang lebat, akar dan ranting yang banyak. Ini sebagai penyedia pakan yang berlimpah bagi keragaman hayati. Bahkan, masyarakat Bali memosisikan beringin sebagai tanaman sakral dan sebagai batu kunci kehidupan. Kenapa jenis ficus seperti pohon ara dan beringin ini sangat penting? ‘’Sebagian besar jenis ficus, salah satunya buah ara merupakan sumber makanan penting bagi sejumlah hewan pemakan buah (frugivora). Pohon-pohon ara dan beringin merupakan spesies kunci (keystone species) di banyak ekosistem hutan hujan tropis,’’ ujar pria lulusan S-1 Sastra Inggris Unud, S-2 Medical Anthropology University of Amsterdam, dan S-3 Public Health University of Illinois at Chicago ini. Lelaki asal Karangasem ini mengatakan, masa berbunga dan berbuah tanaman ficus berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya ficus A dan B berbuah bulan November, ficus C dan D berbuah bulan berikutnya. Dengan demikian, hewan atau burung selalu mendapatkan makanan. Makanan selalu tersedia sepanjang masa. Itu artinya jika tanaman ficus ini selalu terjaga kelestariannya, binatang seperti monyet tidak akan keluar dari hutan, dan tidak akan merusak tanaman petani. Hutan rusak karena karena ficus ditebang. Konsultan pertanian lingkungan ini menambahkan, fungsi ficus dalam hal ini beringin, terhadap ketersediaan air sangatlah penting. Air hujan diresapkan ke tanah kemudian dialirkan melalui sungai-sungai. Beringin daunnya berkanopi besar, banyak menghasilkan oksigen dan gas lainnya. Kaitannya dengan pertanian, selain penyedia air, beringin menyiapkan habitat pengontrol hama seperti ular dan burung. Hama tikus bisa diminimalisasi karena dimakan ular dan burung hantu. Daun beringin yang gugur bisa dijadikan pupuk penyubur tanaman. Tanah menjadi lembab, sehingga jamur tumbuh. Air tersedia, hama terkendali, tanaman subur dan berproduksi maksimal, petani menjadi pakedek pakenyung. Dikatakan, bagi masyarakat Hindu di Bali, pohon beringin juga mendapat posisi penting. Daun beringin, kulit dan bangsingnya digunakan umat untuk upakara. Terkait dengan global warming, beringin dan pohon ara juga memiliki peran vital. Hutan yang rusak karena ulah manusia, akan segera pulih dengan tumbuhnya beringin. Sebab, pohon beringin rumah bagi burung-burung pemakan buah. Buah yang dimakan burung, kemudian bijinya akan tumbuh di kawasan hutan. Maka, ada tanaman baru yang tumbuh. Hutan pun kembali lebat. Hutan lebat sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Tersedia oksigen yang berlimpah, air pun tetap tersedia. Terpeliharanya hutan dengan baik, salah satu wujud visi ‘’Sad Kerthi Loka Bali’’ yakni wana kerthi. (lun)

Denpasar (Bali Post) Pemerintah Provinsi Bali menetapkan dana sharing untuk Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) sebesar Rp165.609.768.240. Sementara yang ditanggung kabupaten/ kota Rp180.242.599.760. Anggaran ini untuk menanggung 686.217 orang. Apabila ada tambahan peserta PBI untuk JKN-KBS di luar yang telah ditetapkan, maka menjadi tanggung jawab penuh pemer-

intah kabupaten/kota. Hal ini dipaparkan dalam rapat penegasan kebijakan penganggaran sharing iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah JKN-KBS Provinsi Bali tahun 2020, Senin (20/1) kemarin di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra dan dihadiri perwakilan dari kabupaten/kota. Anggaran dana sharing ini,

Bali Post/kmb24

SHARING - Rapat penegasan kebijakan penganggaran sharing iuran PBI Daerah JKN-KBS Provinsi Bali tahun 2020, Senin (20/1) kemarin.

kata Indra, sudah tetap dan tidak bisa diubah. ‘’Anggaran ini sudah final. Jadi jika memang ada tambahan kepersertaan maka menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota,’’ ujarnya. Ia menambahkan, dalam kepersertaan JKN-KBS ada enam poin tambahan pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan kesehatan tradisional komplementer di puskesmas, pelayanan ambulans gawat darurat, pelayanan transportasi jenazah antarkabupaten/ kota, penanganan keluhan terintegrasi, visum et repertum dan terapi hiperbarik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya menambahkan, untuk tahun 2020 sharing iuran PBI Daerah dari pemerintah provinsi sudah final atau tidak ada penambahan pembiayaan. Apabila

terjadi kekurangan anggaran iuran PBI daerah di kabupaten/ kota pada tahun berjalan agar diupayakan pemerintah kabupaten/kota serta tetap mengacu pada tata kelola peserta PBI. Suarjaya melanjutkan, jika dilihat dari kuota PBI Daerah sesuai PKS (perjanjian kerja sama) sebanyak 1.319.069 orang. Namun dengan adanya kenaikan iuran BPJS kelas III menjadi sebesar Rp42.000, anggaran untuk dana sharing yang bisa diberikan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar Rp165.609.768.240 atau hanya bisa menanggung premi untuk 686.217 orang. ‘’Sementara sisanya yaitu sebanyak 632.852 orang apabila hendak ditanggung preminya, menjadi tanggung jawab kabupaten/kota secara keseluruhan. Tidak ada dana sharing dari provinsi,’’ ujar Suarjaya.(kmb24)