20 HALAMAN
NOMOR 153 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (102 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis kliwon, 21 januari 2016
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Soal Teluk Benoa, Tim 9 PHDI Disarankan Nonaktif
Denpasar (Bali Post) – Sejumlah tokoh menyarankan Tim 9 PHDI agar menonaktifkan diri dan mengembalikan mandat ke Sabha Pandita PHDI. Ini terkait tugas tim yang diketuai Ida Mpu Jaya Acharyananda untuk membuat rekomendasi status Kawasan Suci Teluk Benoa (KSTB). Bila tidak, paling lama akhir Januari 2016 ini semestinya sudah ada rekomendasi
tentang status KSTB. Mengingat sudah cukup banyak masukan dan bahan yang komprehensif tentang itu. Selain hasil Pasamuhan Sabha Walaka bulan Oktober 2015, juga ada Rekomendasi FGD (Focus Group Discussion) Sulinggih dan Pemangku bulan Desember 2015. “Kami benar-benar prihatin melihat para sulinggih di Tim 9 menjadi sasaran kritik dan kes-
alahpahaman umat Hindu, karena setelah saya amati, kok tidak relevan menugaskan sulinggih melakukan kajian menyangkut status kawasan Teluk Benoa,” ujar Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) Dr. Gusti Kade Sutawa, S.E., M.M., MBA. bersama panglingsir Love Bali Forum Ir. Anak Agung Suryawan Wiranata, M.Sc., Ph.D. di Denpasar, Rabu (20/1) kemarin.
Dari AD/ART PHDI yang dipelajarinya, kajian-kajian merupakan tugas Sabha Walaka. Kalau Sabha Pandita merasa masukan Sabha Walaka tentang KSTB belum memadai, mestinya tugaskan Sabha Walaka memperdalam dan memperluas kajian, bukannya membentuk Tim Sulinggih. Hal. 19 Kurang Sedap
A.A. Suryawan Wiranata
Jokowi Setuju Terbitkan Perppu
Diusulkan Cabut Kewarganegaraannya
keperluan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. “Sehingga polisi bisa melakukan pencegahan-pencegahan, diberikan payung hukum yang jelas. Sehingga ada keberanian bertindak di lapangan,” ujarnya. Jokowi mengatakan, secepatnya akan dilakukan rapat konsultasi lanjutan untuk menindaklanjuti pertemuan konsultasi pada Selasa (19/1). Di internal pemerintah, dirinya secepatnya akan menggelar rapat bersama menteri dan lembaga lain agar secepatnya bisa diputuskan. Presiden Jokowi mengakui jika dalam pembahasan mengenai revisi UU Antiterorisme dibicarakan peluang mengenai kemungkinan pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang terbukti mengikuti latihan perang di luar negeri (LN). “Termasuk di situ di dalamnya. Yang berkaitan dengan itu juga termasuk,” tegas Presiden Jokowi. Menko Polhukkam Luhut Pandjaitan mengakui rencana revisi UU Antiterorisme dari subtansi-subtansi materinya masih terus didalami. Hal. 19 Aksi Terorisme
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan setuju untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dan peraturan presiden (perpres) terkait pencegahan kekerasan dan penindasan terhadap anak.
Bali Post/ant
ISTANA - Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/1) kemarin.
Turunkan Panas
Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas dengan topik Pencegahan Kekerasan dan Penindasan terhadap Anak di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (20/1) kemarin, mengatakan Presiden telah menyetujui beberapa hal. “Presiden telah setuju untuk dikeluarkan perppu dan perpres berkaitan pence-
gahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak,” katanya. Selama ini, katanya, jika ada tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan hanya dua, yakni melaporkan kepada polisi atau melakukan pembiaran. Hal. 19 Belum Pernah
MKD Putuskan Dugaan Pelanggaran Berat
Kompres di Jidat Keliru
Sumarjaya Linggih Menyesalkan
USAHA menurunkan demam dengan kompres air hangat di jidat adalah hal keliru. “Orangtua seringkali salah memahami bahwa mengompres itu di bagian jidat anak yang demam. Yang dikompres sebenarnya daerah lipatan, seperti ketiak dan pangkal paha. Kalau di jidat, tentu terhalang oleh tengkorak kepala,” kata dokter spesialisasi kedokteran Anak, dr. Mulya Rahma Karyanti, Rabu (20/1) kemarin. Hal. 19 Terkena Demam
Bali Post/ant
VONIS - I Made Meregawa saat konsultasi dengan penasihat hukumnya seusai vonis dibacakan hakim, Rabu (20/1) kemarin.
Divonis Empat Tahun
Made Meregawa Pasrah Jakarta (Bali Post) Majelis hakim PN Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara, denda Rp 100 juta terhadap Made Meregawa. Apabila denda itu tak dibayar, maka diganti dengan hukuman dua bulan kurungan. Majelis hakim meyakini Kepala Biro Umum dan Keuangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Udayana tersebut dinilai terbukti korupsi secara bersamasama dalam kasus pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan
Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009. Mengadili, menyatakan terdakwa Made Meregawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua, kata hakim ketua Sinung Hermawan saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (20/1) kemarin. Hal. 19 Tak Merugikan
Membangun Ekonomi Bali Melalui LPD 2
Kembalikan Dana Pemberdayaan ke Adat Regulasi pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang menghambat optimalisasi peran LPD sebagai lembaga keuangan adat harus direvisi. Pos dana pemberdayaan yang mencapai 5 persen dari keuntungan LPD mestinya dikembalikan ke desa adat. Selain itu, untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis adat, bunga kredit LPD jangan sampai mencekik leher. Sistemnya juga harus memberikan kemudahan bagi krama adat untuk melakukan akses keuangan.
Gusti Kade Sutawa
Cegah Kekerasan terhadap Anak
WNI Ikuti Latihan Perang di LN
Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo mengatakan upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui penguatan undang-undang terus dibahas dan dimatangkan. Bahkan, upaya penguatan itu bukan hanya dilakukan melalui revisi atau peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu), tetapi bisa saja dilakukan melalui pembuatan undang-undang baru seperti UU Pencegahan Terorisme. “Intinya mereka (pimpinan lembaga tinggi negara) mempunyai pemikiran yang sama pentingnya. Bisa ada beberapa alternatif, ini belum diputuskan, masih dalam proses semuanya. Bisa nanti revisi undang-undang, bisa nanti perppu (peraturan pemerintah pengganti undangundang), bisa nanti membuat undang-undang baru mengenai pencegahan,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/1) kemarin. Mengenai adanya kegentingan yang memaksa sehingga fraksi-fraksi di DPR mengusulkan Presiden menerbitkan perppu, menurut Presiden Jokowi, saat ini memang ada sebuah
Made Suryawan
PANDANGAN itu dilontarkan Ketua Yayasan Widya Kerthi Dr. A.A. Ngr. Gede Sadiaratha, S.E. M.M., Rabu (20/1) kemarin. Akademisi Universitas Hindu Indonesia (Unhi) ini mengatakan pemberdayaan LPD sebagai lembaga keuangan adat sangat memungkinkan membuka akses terbangunnya SDM krama Bali yang mandiri dan berdaya saing. Setidaknya, katanya, LPD bisa melakukan terobosan dengan memosisikan diri sebagai lembaga yang siap menjadi fasilitator untuk kepentingan penguatan profesi dan keterampilan generasi muda Bali. ‘’LPD jangan fokus mengejar keuntungan, tetapi
harus melakukan terobosan yang bisa membuat SDM dan sistem ekonomi pedesaan bangkit. Regulasi yang selama ini mengadopsi sistem perbankan harus dikoreksi,’’ ujarnya. Ia juga meminta legislatif dan Pemprov Bali mengoreksi perda yang selama ini mewajibkan LPD menyetorkan 5 persen keuntungannya untuk kepentingan pembinaan. Dana–dana ini harus segera dikoreksi dan dikembalikan ke desa adat. Dengan demikian, penyisihan keuntungan LPD untuk pembangunan desa adat lebih besar. Hal. 19 Terobosan Nyata
Jakarta (Bali Post) Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI akan membentuk panel untuk memproses kasus dugaan pelanggaran etika bersifat berat terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih (Demer). Pembentukan panel dilakukan setelah MKD memutuskan adanya dugaan pelanggaran berat yang dilakukan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Bali itu atas laporan yang diadukan masyarakat pada awal tahun 2015. “Itu putusan rapat pimpinan (MKD), laporan yang bersangkutan dibawa ke rapat internal anggota, lalu dalam rapat memutuskan membentuk panel. Kalau dibentuk panel, maka kita akan ambil empat dari luar (MKD) dan tiga dari dalam (MKD),” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, Rabu (20/1) kemarin. Demer diduga melakukan penipuan terkait anggaran untuk daerah pemilihan. Namun, Junimart tidak mengungkapkan secara rinci tentang perkara yang ditangani MKD itu. Cuma, Junimart mengatakan ada potensi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Damer. Menurutnya, panel dibentuk karena MKD telah memutuskan ada
potensi pelanggaran berat. Menyikapi kasusnya tersebut, Gde Sumarjaya Linggih (Demer) mengatakan masih mempertimbangkan langkah apa yang akan ia siapkan. Sejauh ini, dirinya melakukan konsultasi kepada teman-temannya di bidang hukum dan politik. “Saya belum dapat tuduhannya. Tentunya saya mempersiapkan mental dan berdoa saja,” kata Demer. Dia menyanyangkan putusan MKD tersebut. Sebab, kasus yang dianggap telah selesai itu, muncul kembali tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kepadanya. “Saya sangat menyayangkan ini, karena reputasi yang saya bangun bertahun-tahun dan jaga dengan baik hancur lantaran laporan satu orang. Terlebih saya dan saksisaksi juga sudah membantahnya dalam sidang. Tiba-tiba muncul lagi sehingga terkesan lucu,” ujar Demer. Soal perkara tersebut, Demer mengakui sempat menjalani sidang di MKD atas laporan pelanggaran etika sekitar enam bulan lalu. Dalam sidang MKD itu, ia membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal. 19 Berubah-ubah
OJK Tak Ambil Peran Awasi LPD Mangupura (Bali Post) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menegaskan tidak ambil bagian dalam mengawasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Aturan ini mengakui LPD sebagai lembaga milik desa pakraman yang diatur berdasarkan hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Bab XIII pasal 39 angka (3). Kalau sesuai dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2013 mengamanatkan pada OJK untuk melakukan pengawasan LKM. ‘’Sedangkan LPD dikecualikan dari undang-undang setempat, sehingga LPD tidak
di bawah pengawasan kami,’’ tegas Kepala Kantor OJK Bali Zulmi, Rabu (20/1) kemarin. Menurutnya, OJK Bali menghormati amanah undang-undang, tetapi pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan pengurus LPD. ‘’Kami tetap komunikasi dan bekerja sama dengan baik dengan para pengurus LPD,’’ ucapnya. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana’, Prof. Dr. I Wayan Ramantha’, sebelumnya juga mengatakan LPD merupakan lembaga keuangan nonbank yang pengawasannya dilakukan oleh masyarakat adat dan pemerintah setempat, bukan OJK. Hal. 19 Tidak Cocok