Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Perpanjangan Izin FPI Dievaluasi Jakarta (Bali Post) – Perpanjangan izin organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) sedang dilakukan tahapan evaluasi. ‘’Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak,’’ kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Jumat (19/7) kemarin. Wiranto menjelaskan alasan belum memberikan perpanjangan izin, karena masih mendalami terkait evaluasi aktivitas organisasi selama ini. ‘’Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak,’’ ujar Wiranto. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT apabila ada organisasi kemasyarakatan yang mengajukan izin. Organisasi kemasyarakatan bisa mengajukan izin ke Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM. Bantah Menangkal Wiranto membantah jika pemerintah berupaya untuk menangkal kembalinya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq ke Indonesia. ‘’Kalau ada berita yang bersangkutan ditangkal
untuk masuk ke Indonesia, tidak ada,’’ tegas Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri, di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat kemarin. Wiranto menjelaskan polemik Habib Rizieq belum dapat kembali ke Indonesia dari Arab Saudi karena masalah pribadi, di mana dia tinggal melebihi batas waktu atau overstay. ‘’Sehingga ada tuntutan pemerintah di sana pada pribadi yang bersangkutan, untuk mempertanggungjawabkan kelebihan batas waktu itu,’’ jelas Wiranto. Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman menegaskan, semua perkara yang menjerat Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka telah selesai atau sudah mendapatkan surat penghentian penyi-
Polda Bali Dalami Kesaksian Sandoz Denpasar (Bali Post) Putu Pasek Sandoz Prawirotama, anak mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, telah bersaksi pada sidang dengan terdakwa A.A. Alit Wiraputra, Rabu (17/7) lalu. Sandoz yang mengaku sebagai konsultan nonformal telah menerima fee sebanyak Rp 7,5 miliar. Terkait pengakuan tersebut, Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan justru mempertanyakan jumlah uang sebanyak itu hanya untuk jasa konsultan nonformal. ‘’Akan kami dalami kesaksiannya waktu sidang di PN,’’ tegas Andi. Ditemui Jumat (19/7) kemarin, ia mengatakan, bila dalam pengembangan kasus ini Sandoz merupakan bagian dari tim yang mengurus keluarnya izin reklamasi di Pelabuhan Benoa, maka statusnya akan ditentukan setelah melalui gelar perkara. ‘’Apa pantas hanya ngomong-ngomong saja, modal ngomong saja dapat Rp 7,5 miliar? Itu sudah dikejar juga di sana (siding - red). Nanti kami akan lihat perkembangannya di sidang. Kalau uang itu bagian dari pengurusan izin tersebut, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain,’’ ujar Kombes Andi. Dia juga mengakui sedang menangani laporan Alit Wiraputra di Ditreskrimum. Terlapornya ada tiga yaitu I Putu Pasek Sandoz Prawirottama, Made Jayantara dan Candra Wijaya. ‘’Sedang didalami laporan tersebut, sambil menunggu perkembangan di pengadilan,’’ ujarnya. Ia menyatakan terus memonitor perkembangan kasus ini di persidangan. Mudah-mudahan dari sana ada alat bukti juga. ‘’Keterangan terdakwa di pengadilan kan ada alat bukti kami. Tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang ke sejumlah orang yang telah dilaporkan,’’ tandasnya. (kmb36)
Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan
dikan perkara (SP3). Munarman menjelaskan, sejak lama pihaknya berjuang dan menginginkan kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia, bahkan sebelum pelaksanaan ijtima ulama pertama. ‘’Habib Rizieq bukan tidak mau pulang, tetapi Habib tidak bisa pulang karena terhalang akibat pencekalan keluar dari wilayah Saudi atas permintaan pihak kita di sini,’’ kata Munarman. (ant) RAPAT KOORDINASI Menkopolhukam Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Suhardi Alius memberikan keterangan seusai rapat koordinasi bidang Polhukam, Jumat (19/7) kemarin.
Perang Dagang akan Meluas Setelah China Disasar Vietnam Medan (Bali Post) – Dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China diperkirakan berlanjut setidaknya hingga 2020. Karena diduga konflik dagang tersebut digunakan Presiden Donald Trump sebagai alat citra untuk memenangkan pemilihan presiden AS pada 2020. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, Jumat (19/7) kemarin, perang dagang juga berpotensi meluas karena AS sedang mengkaji transaksi perdagangan dengan beberapa mitra dagang
yang membuat negara ‘’Paman Sam’’ defisit seperti India dan Meksiko. Misalnya saat ini AS sedang mengkaji hubungan dagang dengan Vietnam. Bukan tidak mungkin, AS menerapkan kebijakan perdagangan yang progresif untuk membalikkan posisi defisit perdagangan bilateral mereka. ‘’Kalau bisa mengerucut ke suatu titik, ini akan berhenti pada saat pemilu. Itu adalah alat untuk Trump memenangkan pemilu. Kita bisa debat tapi masuk akal bahwa artinya jika begitu akan panjang peluang perang dagang,’’
ujar Dody. Pandangan mengenai keberlanjutan perang dagang tersebut mengemuka dalam beberapa analisis pelaku pasar. Hal itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan beberapa lembaga keuangan internasional untuk memprediksi perlambatan perekonomian global akan berlanjut hingga 2020. Saat ini, ujar Dody, dampak perang dagang antara dua negara raksasa ekonomi AS dan China telah menekan volume perdagangan dunia yang mengakibatkan perlambatan perekonomian global. Kon-
flik dagang antara AS dan China sudah memasuki perang tarif yang sangat memengaruhi produksi rantai dagang global. AS mengenakan tarif impor sebesar 10-25 persen atas barang-barang impor asal China dengan total nilai 200 miliar dolar AS, sementara China membalas dengan meminta tarif impor sebesar 25 persen atas barang-barang asal AS senilai 60 miliar dolar AS. ‘’Belum lagi, kemungkinan pemerintah AS melakukan bilateral expansion (pengenaan bilateral) untuk mengharapkan perdagangan internasional
Jakarta (Bali Post) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. ‘’Saya sudah koordinasi dengan Menteri Kehutanan (dan Lingkungan Hidup), intinya pemerintah sudah mengambil langkahlangkah. Pertama, langkah perbaikan atas tuntutan. Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan telah bekerja sesuai perintah Presiden. Berikutnya, Presiden juga telah mengambil langkah-langkah taktis di lapangan untuk menyelesaikan agar kebakaran itu berkurang dan ini ada hasilnya,’’ kata Moeldoko di kantor KSP Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (19/7) kemarin. Pada 16 Juli 2019, majelis
hakim Mahkamah Agung yang terdiri dari hakim I Gusti Agung Sumanatha (ketua) dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan Nurul Emiyah menolak pemohon Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Tengah atas termohon Arie Rompas dan kawan-kawan dalam nomor perkara 3555 K/PDT/2018. ‘’Inti pokok yang seharusnya disimpulkan adalah kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya, sehingga wajib segera menanggulangi dan menghentikan bencana alam/kebakaran hutan yang mengancam jiwa raga dan harta benda warganya, di mana gugatan a quo demi kepentingan umum, diharapkan negara segera melakukan upaya dan atau tindakan yang diperlukan,’’ kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.
Kasus bermula saat terjadi kebakaran hebat pada 2015. Salah satu yang dilanda yaitu Kalimantan. Sekelompok masyarakat menggugat negara, mereka adalah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin dan Mariaty. Mereka menggugat Presiden RI, sejumlah menetri dan Gubernur Kalimantan Tengah. Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan di antaranya menghukum Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Kesehatan dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah. Atas putusan itu, Jokowi dkk. tidak terima dan mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak gugatan itu dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 19 September 2017. (ant)
MA Tolak Kasasi Presiden Jokowi
yang lebih adil,’’ ucap Dody. Ia mengatakan, kepastian atas ketidakpastian ini akan membuat kondisi pertumbuhan ekonomi global lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini juga berdampak ke Indonesia, karena AS dan China merupakan sasaran ekspor Indonesia. ‘’Sekarang ini pasar melihat semakin tegas bahwa perlambatan ekonomi akan mulai terjadi secara global, dikonfirmasi oleh lembaga internasional IMF yang mulai menurunkan performa ekonomi negara maju dan berkembang,’’ ujarnya. (ant)
Perkokoh Lembaga Keuangan
Bangun SDM, Antisipasi Kemajuan Teknologi
Di ERA digital, penetrasi teknologi informasi di Industri Jasa Keuangan (IJK) sangat deras. Demikian pula perilaku konsumen dan pasar juga berbasis teknologi informasi. Maka dari itu, IJK harus mengikuti perkembangan teknologi untuk memenuhi ekspektasi pasar. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali (BI KPw) Bali Causa Iman Karana mengatakan, perbankan menghadapi era disrupsi yang perlu diantisipasi. Terbukti dari pengajuan izin beberapa bank di Bali untuk menutup kantor cabangnya. Bank–bank tersebut kebanyakan dari bank asing. Penegasan itu disampaikannya pada Seminar Nasional ‘’Memperkokoh Lembaga Keuangan dan SDM Bank/Non-Bank Era Disruption Digital Ekonomi Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (Public
Trust)’’, Jumat (19/7) kemarin di Inna Grand Bali Beach, Sanur. Fenomena ini, katanya, terjadi seiring dengan perkembangan teknologi financial, sehingga IJK mau tidak mau harus mengikutinya dan beradaptasi dengan peruban. Dalam menghadapi era teknologi dan era digital, Bank Indonesia pun telah in progress dalam melakukan transformasi. Transformasi tersebut meliputi bidang kebijakan, organisasi, SDM dan budaya kerja. Transformasi dilakukan dalam rangka mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan baik global maupun nasional. Ketua Panitia Viraguna Bagoes Oka mengatakan, perkembangan memang begitu cepat, teknologi tidak bisa dihindari. Semua lembaga keuangan bank dan non-bank, mau tidak mau harus ber-
benah diri secara ekstrem. Namun kata kuncinya adalah SDM. SDM harus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan sehingga memiliki kompetensi. SDM harus memiliki kredibilitas dan konsistensi untuk mengantisipasi dengan bisa mengukur risiko. ‘’Karena teknologi ini cepat, efisien tapi high risk kalau tidak terukur. Makanya kata kuncinya kalau SDM-nya tidak disiapkan sejak dini, dengan cara extra ordinary, itu tidak akan mudah, akan menjadi suatu hambatan,’’ ungkapnya. Tambah dia, IJK wajib mengikuti teknologi tetapi juga mengimbanginya dengan membangun SDM. Karenanya, ia berharap kebijakan yang dibuat BI harus mengatur tentang SDM dan aturan yang dibuat harus fleksibel dan bisa menjawab kebutuhan pasar. Sekda Provinsi Bali Dewa
Made Indra mengatakan, IJK harus mengadaptasikan dirinya, harus masuk dalam mainstream perilaku pasar. ‘’Karena pasar sudah sedemikian cerdasnya dalam menggunakan teknologi informasi. Mereka menginginkan pelayanan yang cepat, pelayanan yang mudah, aman,’’ ujarnya. Namun, otoritas jasa keuangan dan otoritas perbankan harus memberikan jaminan, bahwa pelayanan berbasis teknologi aman bagi customer. Pada saat yang bersamaan, memperkuat TI dalam pelayanan IJK juga harus diikuti dengan literasi kepada masyarakat. Literasi dalam penggunaan teknologi secara benar. Sebab, kalau tidak, kemahiran menggunakan TI itu bisa digunakan untuk perilaku–perilaku yang kurang baik, yang bisa merugikan masyarakat dan IJK. (kmb42)
SEMINAR - Sekda Bali Dewa Made Indra didampingi Viraguna Bagoes Oka (kiri) dan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali (BI KPw) Bali Causa Iman Karana (dua kanan).