Edisi Kamis 20 Juni 2019 | balipost.com

Page 1

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Tarik Alat Bukti C1

Jakarta (Bali Post) Sidang lanjutan hari ketiga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Presiden (PHPU Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6) kemarin, mendengarkan keterangan saksi-saksi serta bukti yang diajukan Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandiaga) selaku pemohon. Sejumlah saksi dihadirkan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga sesuai dengan materi gugatan yang diajukan. Sebanyak 15 saksi dan dua ahli disiapkan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga. Pada sidang lanjutan tersebut, Tim Hukum Prabowo-Sandi menarik alat bukti C1 (formulir pencatatan penghitungan suara) yang sebelumnya sudah diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlahnya sebanyak 28 kontainer. Alat bukti tersebut ditarik setelah majelis hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman mempersoalkan alat bukti yang diajukan. Menurut majelis, banyak alat bukti tidak disu-

sun sebagaimana kelayakan dan kelaziman dalam hukum acara. Karena itu, alat bukti tersebut tidak bisa diverifikasi. Majelis memberi waktu bagi tim Prabowo untuk memperbaiki hingga pukul 12.00 WIB. Jika tidak diperbaiki, MK tidak akan mengesahkan seluruhnya menjadi alat bukti. Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mengatakan pihaknya akan menggunakan kelonggaran waktu tersebut untuk melakukan perbaikan. Namun, jika waktunya tak mencukupi, alat bukti tetap ditarik. ‘’Ada lebih dari 30 kontainer dan mungkin dari 28 bukti di sini yang sudah diterima oleh MK, barang (bukti) sekarang ini memang

C1 Pak Ketua, dan saya akan cabut saja ini akan kita ambil tidak kami ajukan,’’ urai Bambang Widjojanto (BW). Sebagai gantinya terdapat kurang lebih 30 kontainer yang sudah diverifikasi oleh kepaniteraan MK. BW mengatakan pihaknya juga akan merapikan barang-barang bukti tersebut. ‘’Bukti-bukti ini kami akan tarik dulu, akan kami susun kalau memang pada saatnya memang tidak terpenuhi bukti ini tidak kita ajukan,’’ ucap BW. BW mengatakan pihaknya menggunakan alat bukti lain yang sudah disusun menurut kelaziman hukum acara. ‘’Sekarang ada bukti nomor 146 yang sudah tersusun dan nanti bisa dicek dan kami

serahkan sepenuhnya kepada mekanisme untuk konfirmasi dan klarifikasi dan mudahmudahan ini juga bisa disahkan sesuai dengan hukum acara. Kami minta maaf untuk ini,’’ katanya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)-RI Arief Budiman menegaskan untuk menjawab keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, KPU selaku pihak termohon pada sidang selanjutnya akan menghadirkan saksisaksi yang relevan, sesuai dengan dalil permohonan Prabowo-Sandi. ‘’KPU akan menghadirkan saksi yang relevan dengan apa yang didalilkan oleh pemohon,’’ tegas Arief. (kmb4)

Bali Post/ade

SAKSI - Direktur IT BPN Agus Maksum memberikan kesaksian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019, Rabu (19/6) kemarin.

Hakim Arief Hidayat Ancam Usir BW Dewa Palguna Cecar Saksi Hermansyah

Bali Post/ant

Sidang - Ketua KPU-RI Arief Budiman (tiga kanan) saat sidang di MK, Rabu kemarin.

Menhan Harapkan Polisi Pertimbangkan Posisi Kivlan Zen Jakarta (Bali Post) – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan pernah diminta bantuan Kivlan Zen. Namun, ia menyatakan tak bisa membantu banyak karena masalah politik dan hukum. Walaupun demikian, Menhan mengharapkan agar polisi mempertimbangkan posisi Kivlan Zen yang kini tersangkut kasus senjata ilegal. Terkait kasus tersebut, Menhan meminta polisi agar menegakkan aturan. ‘’Kalau hukum ya… tegakkan hukum yang benar. Kalau polisi sudah benar, kenapa tidak nyaman. Tegakkan saja, siapa pun, menteri pun, presiden pun bisa kena hukum kok,’’ kata Ryamizard saat ditemui di Gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR-RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6) kemarin. Meski demikian, mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini mengharapkan Kivlan Zen tidak disamakan dengan kasus kejahatan lain, meski saat ini terjerat kasus hukum. ‘’Penjahat narkoba salahnya sama dengan yang sudah banyak jasanya itu kan lain dong, nah itu harus dibedakan,’’ ujarnya lagi. Ia juga mengharapkan petugas kepolisian mempertimbangkan posisi Kivlan Zen yang ia sebut sebagai seniornya dulu di TNI. Pertimbangan itu, lanjutnya, karena mantan kepala Kostrad itu salah satunya juga berjasa kepada negara. ‘’Saya sudah bisik-bisiklah dengan teman polisi, coba dipertimbangkan lagilah. Saya kan cuma pertimbangkan, bukan tidak boleh dihukum, tidak. Pertimbangkan,’’ katanya. Meski mengakui Kivlan Zen sempat meminta bantuan kepada dirinya, Ryamizard mengungkapkan ia tidak bisa membantu banyak karena masalah politik dan hukum di luar kemampuannya. ‘’Makanya, saya tidak berani itu. Hukum harus ditegakkan,’’ katanya pula. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebut anggapan Kivlan Zen bahwa dirinya merasa difitnah setelah menjalani konfrontasi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (18/6), adalah hak konstitusional. ‘’Itu merupakan hak konstitusional dari yang bersangkutan dalam pemeriksaan. Silakan saja,’’ ujar Brigjen Dedi di Jakarta, Rabu kemarin. Ia menjamin pihak kepolisian tetap profesional selama proses penyidikan dengan berpegang teguh pada Pasal 184 KUHP yang mengatur tentang alat bukti. Dalam proses penyidikan, Dedi menyebutkan pihak penyidik tidak hanya menggali keterangan dari tersangka Kivlan Zen dan Habil Marati. ‘’Polri juga menggali alat bukti yang lain. Baik berupa keterangan saksi, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian bukti petunjuk dan surat,’’ ujar Dedi. (ant)

Bali Post/ant

RENCANA PEMBUNUHAN - Tersangka dugaan rencana pembunuhan pejabat negara, Iwan Kurniawan (kanan), berjalan dengan pengawalan polisi, Rabu (19/6) dini hari.

Jakarta (Bali Post) – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengancam akan mengusir Ketua Tim Kuasa Hukum PrabowoSandi, Bambang Widjojanto (BW), dari ruang sidang karena memotong jawaban dari saksi saat diberi pertanyaan oleh hakim. Awalnya Arief Hidayat menanyakan kepada saksi kedua yang dihadirkan pemohon, Idham, tentang kesaksian yang akan diberikan serta keberadaan saksi terkait

kesaksiannya. Idham yang merupakan seorang konsultan menjawab berada di kampung, tetapi akan memberikan kesaksian tentang daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional yang didapatnya dari DPP Partai Gerindra. ‘’Kalau Anda dari kampung mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu, bukan nasional kan,’’ tutur Arief Hidayat. Bambang Widjojanto memotong dengan men-

gatakan saat seseorang berada di kampung tetap dapat mengakses informasi dari mana saja. ‘’Mohon maaf, saya di kampung, tetapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung, Pak. Bapak sudah men-judgement seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa, juga tidak benar,’’ kata Bambang. Saat hakim hendak menjawab, Bambang terus memotong dan meminta hakim untuk mendengarkan kesaksian ter-

lebih dahulu, sehingga hakim menegur Bambang agar diam dan membiarkan hakim berdialog dengan saksi. ‘’Begini Pak Bambang, saya kira sudah cukup, saya akan dialog dengan dia. Saya mohon juga Pak Bambang diam, kalau tidak stop Pak Bambang saya suruh keluar,’’ kata Arief Hidayat. Bambang Widjojanto kemudian menyebut akan menolak apabila hakim melakukan tekanan, khususnya kepada saksi yang dihadirkan. Hakim

selanjutnya menegur kembali Bambang untuk diam agar dialog dengan saksi dapat diteruskan. Sementara itu, hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mencecar saksi yang dihadirkan kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tentang keamanan selama memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal. 15 Merasa Terancam

Pada KTT ASEAN

Jokowi Angkat Isu Perang Dagang

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo membahas persiapan kunjungan kerja menghadiri KTT ASEAN di Bangkok, Thailand serta KTT G-20 di Osaka, Jepang. ‘’Di dua pertemuan penting ini kita harus menggunakan momentum sebaik-baiknya untuk merebut peluang-peluang yang ada, terutama dalam rangka penguatan ekonomi negara dan kepentingan nasional kita,’’ kata Presiden Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (19/6) kemarin. Menurut Presiden, Indonesia dalam KTT ke-34 ASEAN akan mengajak seluruh negara anggota bersatu mengantisipasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga mengangkat pemberantasan sampah di laut. ‘’Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan percepatan perdamaian di Rakhine State, Myanmar,’’ ungkap Jokowi terkait hal yang akan diangkat Indonesia dalam KTT ASEAN. Sementara itu, dalam KTT G-20, Indonesia akan mengangkat persoalan ekonomi dan keuangan global.

KTT Ke-34 ASEAN di Bangkok akan diselenggarakan pada 22-23 Juni 2019. Forum tersebut mengangkat tema ‘’Memperkuat Kemitraan bagi Keberlanjutan’’. Sejumlah hal yang rencananya dibahas yakni mengenai pertumbuhan ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta konektivitas di kawasan. Sementara itu, KTT G-20 akan diselenggarakan pada 28-29 Juni 2019 di Osaka, Jepang. Forum itu akan mempertemukan sejumlah pemimpin negara anggota G-20 yakni Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Kerajaan Inggris, dan Amerika Serikat. Perhelatan itu akan mengangkat sejumlah tema yakni ekonomi dunia, investasi dan perdagangan, inovasi, lingkungan dan energi, lapangan kerja, pemberdayaan perempuan, pembangunan, serta kesehatan. Beberapa hal yang juga akan dibahas ditengah-tengah KTT G-20 yakni mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). (ant)

Bali Post/ant

KTT G-20 - Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno saat memimpin rapat terbatas persiapan KTT ASEAN dan KTT G-20 di Kantor Presiden, Rabu (19/6) kemarin.

Kunjungan Wisatawan Domestik ke Objek Wisata Turun Drastis MAHALNYA harga tiket pesawat berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Jika dibandingkan Mei 2018, kunjungan wisatawan pada Mei 2019 turun sebesar 12 persen. Khusus wisatawan domestik, penurunan bahkan mencapai 20 hingga 30 persen. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Bali, Rabu (19/6) kemarin. ‘’Besar sekali (dampaknya). Jadi kondisi pariwisata kita agak menurun, khususnya yang domestik. Kami kemarin sempat pantau ke beberapa objek yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan domestik, menurun drastis,’’ ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini. Menurut Cok Ace, penurunan kunjungan wisatawan domestik memang tidak 100 persen disebabkan oleh mahalnya tiket pesawat. Namun

terimbas pula dengan dibukanya jalan tol Jakarta-Jawa Timur. Kebanyakan wisatawan naik kendaraan pribadi melewati infrastruktur tersebut dan akhirnya tidak sampai ke Bali. ‘’Mereka kebanyakan hanya sampai di Malang. Jadi kalau ini bisa dilanjutkan, memang overland kita bisa hidup lagi. Tapi di Bali harus diperbaiki juga,’’ jelas mantan Bupati Gianyar ini. Saat ini, lanjut Cok Ace, jalur darat memang belum banyak mendongkrak kunjungan wisatawan. Sebaliknya, kehadiran jalan tol Jakarta-Jawa Timur justru memunculkan pesaing bagi pariwisata Bali. Oleh karena itu, infrastruktur DenpasarGilimanuk harus segera diwujudkan untuk menyambung trans Jawa-Bali. Penurunan kunjungan wisatawan domestik telah berpengaruh pada semua aspek pariwisata, baik akomodasi maupun objek wisata. ‘’Semua kena. Kalau hotel, lebih banyak kena di hotel-hotel

yang bintang tiga. Kemudian objek-objek seperti Tanah Lot yang merupakan objek favorit wisatawan domestik, terasa sekali,’’ imbuhnya. Tak hanya domestik, Cok Ace menyebut kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami penurunan. Termasuk wisatawan dari Tiongkok yang menduduki peringkat teratas. Hanya dua negara yang tercatat naik, yakni Jerman dan Amerika. Itu pun dengan volume yang relatif kecil. Wisatawan Tiongkok kini enggan ke Bali dan beralih ke destinasi lain, karena sistem pembayaran di Bali tidak memakai WeChat dan Alipay. ‘’Mereka mendesak kita untuk segera bisa membuka atau menggunakan sistem pembayaran mereka,’’ pungkasnya seraya mengatakan target kunjungan wisatawan mancanegara kini sudah direvisi dari 8 juta menjadi 7 juta di tahun 2019. Sementara kunjungan wisatawan domestik ditarget 9 juta.

Anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, bisnis pariwisata di mana pun pasti akan mengalami penurunan jika biaya transportasi meningkat. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah pusat, kendati sudah ada upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat hingga 15 persen. Namun kembali lagi, kemampuan masyarakat tidak bisa dihitung sesederhana itu. ‘’Ini risiko di dalam bisnis. Kalau penurunan kunjungan wisatawan domestik, yang jelas terpengaruh adalah atraksi karena wisatawan domestik lebih banyak datang berulangulang,’’ ujar politisi PDI-P ini. Adhi Ardhana menambahkan, berbagai macam bentuk atraksi baru yang muncul belum tentu dapat terus menarik wisatawan untuk datang. Apalagi ada faktor harga mahal seperti naiknya tiket pesawat. Kemudian tidak ada sinergi yang kuat dengan pemerintah. (kmb32)

Cok Ace

A.A. Ngurah Adhi Ardhana


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Kamis 20 Juni 2019 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu